Halaman ini mengelompokkan peraturan dalam Indeks Regulasi yang diterbitkan pemerintah daerah, yaitu peraturan daerah dan peraturan gubernur, menurut provinsi lalu pemerintah daerah penerbitnya. Untuk tiap peraturan tercantum statusnya, tanggal penetapannya, peraturan yang diubah atau dicabutnya dan yang mengubah atau mencabutnya, serta catatan tentang dasar hukum di bagian Mengingat-nya.
Contoh yang paling sering muncul: PP No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dicabut PP No. 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, tetapi masih tercantum di bagian Mengingat 6 peraturan daerah tentang BUMD air minum yang masih berlaku, di Jawa Barat dan Banten. Keenamnya ditetapkan sebelum 2024, jadi pencantumannya benar saat itu; yang berubah adalah keadaan sesudahnya.
Catatan dasar hukum dibaca dari naskah tiap peraturan dengan aturan yang sama dengan halaman peraturannya. Kini tidak berlaku menandai peraturan yang dicantumkan lalu berhenti berlaku sesudah peraturan daerahnya ditetapkan, atau di tahun yang sama. Untuk yang berhenti sesudahnya, itu keadaan hari ini, bukan kekeliruan penyusunnya. Sudah tidak berlaku saat dikutip hanya dipasang bila tahun peraturan daerahnya lebih besar daripada tahun peraturan yang dicantumkan berhenti berlaku, karena tanggal penetapan belum tercatat untuk semua peraturan. Rantai perubahan tertinggal saat dikutip berarti rumusan “sebagaimana telah diubah terakhir dengan” berhenti sebelum pengubah yang sudah ada saat peraturan daerahnya ditetapkan.
Batasnya: yang dihitung hanya peraturan dalam indeks, baik peraturan daerahnya maupun dasar hukum yang dicantumkannya, jadi butir Mengingat yang menunjuk peraturan di luar indeks tidak diperiksa. Status tiap peraturan dibaca dari data yang sama dengan kotak status di halaman peraturannya. Untuk kepatuhan resmi, teks asli dari lembaga penerbit tetap satu-satunya acuan yang sah.
Indeks memuat 27 peraturan dari 22 pemerintah daerah di 3 provinsi: 25 peraturan daerah dan 2 peraturan gubernur. Statusnya: 25 berlaku, 1 berlaku dengan perubahan, dan 1 dicabut.
Ini bukan daftar lengkap. Daerah yang tidak tercantum berarti peraturannya belum dimuat di indeks, bukan berarti daerah itu tidak punya peraturan tentang air minum. Dari 38 provinsi di Indonesia, baru 3 yang peraturan daerahnya ada di indeks, dan di provinsi-provinsi itu pun masih ada 16 pemerintah daerah yang peraturannya belum dimuat; namanya disebut di akhir bagian tiap provinsi.
- Banten: 3 peraturan dari 3 pemerintah daerah; 6 lainnya belum ada di indeks.
- DKI Jakarta: 4 peraturan dari 1 pemerintah daerah.
- Jawa Barat: 20 peraturan dari 18 pemerintah daerah; 10 lainnya belum ada di indeks.
Dasar hukum yang kini tidak berlaku
Peraturan dalam indeks yang kini tidak berlaku tetapi masih tercantum di bagian Mengingat peraturan daerah yang masih berlaku. Bila peraturan daerahnya diubah, dasar hukumnya lazim disusun ulang dari peraturan yang berlaku saat itu; Penyusun Mengingat menyusunnya dari data yang sama.
- PP No. 121 Tahun 2015, dicabut oleh PP No. 30 Tahun 2024. Tercantum di 6 peraturan: Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2019, Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020, Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2020, Perda Kota Bekasi No. 1 Tahun 2021, Perda Kab. Karawang No. 3 Tahun 2021, dan Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2021.
- UU No. 11 Tahun 2020, digantikan oleh UU No. 6 Tahun 2023. Tercantum di 4 peraturan: Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2021, Pergub Prov. DKI Jakarta No. 93 Tahun 2021, Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2022, dan Perda Kab. Ciamis No. 4 Tahun 2022.
- Permendagri No. 2 Tahun 2007, dicabut oleh Permendagri No. 23 Tahun 2024. Tercantum di 2 peraturan: Perda Kota Serang No. 8 Tahun 2021 dan Perda Kab. Ciamis No. 4 Tahun 2022.
- PP No. 82 Tahun 2001, dicabut oleh PP No. 22 Tahun 2021. Tercantum di 2 peraturan: Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2019 dan Perda Kab. Purwakarta No. 3 Tahun 2020.
- UU No. 11 Tahun 1974, digantikan oleh UU No. 17 Tahun 2019. Tercantum di 2 peraturan: Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2019 dan Perda Kota Bandung No. 6 Tahun 2020.
- Perpres No. 90 Tahun 2016, dicabut oleh Perpres No. 82 Tahun 2020. Tercantum di 1 peraturan: Perda Kota Bandung No. 6 Tahun 2020.
- PP No. 16 Tahun 2005, tidak berlaku sejak 18 Februari 2015. Tercantum di 1 peraturan: Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2021.
Banten
Kabupaten Lebak
Perda Kab. Lebak No. 3 Tahun 2024 berlaku
Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya
Ditetapkan 18 Juli 2024.
Dasar hukum dalam indeks: 4 peraturan di bagian Mengingat (rantainya di Peta Dasar Hukum). Tidak ada yang kini tidak berlaku.
Kabupaten Serang
Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020 berlaku
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani
Ditetapkan 12 Maret 2020.
Dasar hukum dalam indeks: 7 peraturan di bagian Mengingat (rantainya di Peta Dasar Hukum).
- Kini tidak berlaku: PP No. 121 Tahun 2015 (dicabut oleh PP No. 30 Tahun 2024).
Kota Serang
Perda Kota Serang No. 8 Tahun 2021 berlaku
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani
Ditetapkan 8 September 2021.
Dasar hukum dalam indeks: 8 peraturan di bagian Mengingat (rantainya di Peta Dasar Hukum).
- Kini tidak berlaku: Permendagri No. 2 Tahun 2007 (dicabut oleh Permendagri No. 23 Tahun 2024).
- Rantai perubahan tertinggal saat dikutip: UU No. 23 Tahun 2014; rinciannya di halaman peraturannya.
Belum ada di indeks (6): Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
DKI Jakarta
Kota dan kabupaten administratif di DKI Jakarta tidak membentuk peraturan daerah sendiri; peraturannya dari pemerintah provinsi.
Provinsi DKI Jakarta
Pergub Prov. DKI Jakarta No. 5 Tahun 2018 berlaku
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan
Ditetapkan 24 Januari 2018.
Dasar hukum dalam indeks: 3 peraturan di bagian Mengingat (rantainya di Peta Dasar Hukum). Tidak ada yang kini tidak berlaku.
Perda Prov. DKI Jakarta No. 4 Tahun 2021 dicabut
Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pam Jaya) Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya
Ditetapkan 31 Desember 2021; dicabut oleh Perda Prov. DKI Jakarta No. 6 Tahun 2025.
Pergub Prov. DKI Jakarta No. 93 Tahun 2021 berlaku
Zona Bebas Air Tanah
Ditetapkan 22 Oktober 2021.
Dasar hukum dalam indeks: 2 peraturan di bagian Mengingat (rantainya di Peta Dasar Hukum).
- Kini tidak berlaku: UU No. 11 Tahun 2020 (digantikan oleh UU No. 6 Tahun 2023).
Perda Prov. DKI Jakarta No. 6 Tahun 2025 berlaku
Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah)
Ditetapkan 31 Desember 2025; mencabut Perda Prov. DKI Jakarta No. 4 Tahun 2021.
Dasar hukum dalam indeks: 4 peraturan di bagian Mengingat (rantainya di Peta Dasar Hukum). Tidak ada yang kini tidak berlaku.
Jawa Barat
Kabupaten Bandung Barat
Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2022 berlaku
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti
Ditetapkan 8 Agustus 2022.
Dasar hukum dalam indeks: 5 peraturan di bagian Mengingat (rantainya di Peta Dasar Hukum).
- Kini tidak berlaku: UU No. 11 Tahun 2020 (digantikan oleh UU No. 6 Tahun 2023).
Kabupaten Bogor
Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2020 berlaku
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Ditetapkan 25 November 2020.
Dasar hukum dalam indeks: 6 peraturan di bagian Mengingat (rantainya di Peta Dasar Hukum).
- Rantai perubahan tertinggal saat dikutip: UU No. 23 Tahun 2014; rinciannya di halaman peraturannya.
Kabupaten Ciamis
Perda Kab. Ciamis No. 4 Tahun 2022 berlaku
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh
Ditetapkan 11 Februari 2022.
Dasar hukum dalam indeks: 9 peraturan di bagian Mengingat (rantainya di Peta Dasar Hukum).
- Kini tidak berlaku: Permendagri No. 2 Tahun 2007 (dicabut oleh Permendagri No. 23 Tahun 2024) dan UU No. 11 Tahun 2020 (digantikan oleh UU No. 6 Tahun 2023).
- Rantai perubahan tertinggal saat dikutip: UU No. 23 Tahun 2014; rinciannya di halaman peraturannya.
Kabupaten Cianjur
Perda Kab. Cianjur No. 14 Tahun 2021 diubah
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti
Ditetapkan 23 September 2021; diubah oleh Perda Kab. Cianjur No. 3 Tahun 2026.
Dasar hukum dalam indeks: 6 peraturan di bagian Mengingat (rantainya di Peta Dasar Hukum).
- Rantai perubahan tertinggal saat dikutip: UU No. 23 Tahun 2014; rinciannya di halaman peraturannya.
Perda Kab. Cianjur No. 3 Tahun 2026 berlaku
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti
Ditetapkan 3 Juli 2026; mengubah Perda Kab. Cianjur No. 14 Tahun 2021.
Dasar hukum dalam indeks: 3 peraturan di bagian Mengingat (rantainya di Peta Dasar Hukum). Tidak ada yang kini tidak berlaku.
Perda Kab. Cianjur No. 4 Tahun 2026 berlaku
Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti
Ditetapkan 3 Juli 2026.
Dasar hukum dalam indeks: 4 peraturan di bagian Mengingat (rantainya di Peta Dasar Hukum). Tidak ada yang kini tidak berlaku.
Kabupaten Garut
Perda Kab. Garut No. 8 Tahun 2018 berlaku
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut
Ditetapkan 9 November 2018.
Dasar hukum dalam indeks: 5 peraturan di bagian Mengingat (rantainya di Peta Dasar Hukum). Tidak ada yang kini tidak berlaku.
Kabupaten Indramayu
Perda Kab. Indramayu No. 7 Tahun 2019 berlaku
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu
Ditetapkan 23 Desember 2019.
Dasar hukum dalam indeks: 6 peraturan di bagian Mengingat (rantainya di Peta Dasar Hukum). Tidak ada yang kini tidak berlaku.
Kabupaten Karawang
Perda Kab. Karawang No. 3 Tahun 2021 berlaku
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang
Ditetapkan 6 Agustus 2021.
Dasar hukum dalam indeks: 5 peraturan di bagian Mengingat (rantainya di Peta Dasar Hukum).
- Kini tidak berlaku: PP No. 121 Tahun 2015 (dicabut oleh PP No. 30 Tahun 2024).
- Rantai perubahan tertinggal saat dikutip: UU No. 23 Tahun 2014; rinciannya di halaman peraturannya.
Kabupaten Purwakarta
Perda Kab. Purwakarta No. 3 Tahun 2020 berlaku
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu
Ditetapkan 14 Juli 2020.
Dasar hukum dalam indeks: 5 peraturan di bagian Mengingat (rantainya di Peta Dasar Hukum).
- Kini tidak berlaku: PP No. 82 Tahun 2001 (dicabut oleh PP No. 22 Tahun 2021).
Kabupaten Subang
Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2019 berlaku
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang
Ditetapkan 16 April 2019.
Dasar hukum dalam indeks: 8 peraturan di bagian Mengingat (rantainya di Peta Dasar Hukum).
- Kini tidak berlaku: UU No. 11 Tahun 1974 (digantikan oleh UU No. 17 Tahun 2019), PP No. 82 Tahun 2001 (dicabut oleh PP No. 22 Tahun 2021), dan PP No. 121 Tahun 2015 (dicabut oleh PP No. 30 Tahun 2024).
Kabupaten Sumedang
Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2020 berlaku
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang
Ditetapkan 12 Agustus 2020.
Dasar hukum dalam indeks: 7 peraturan di bagian Mengingat (rantainya di Peta Dasar Hukum).
- Kini tidak berlaku: PP No. 121 Tahun 2015 (dicabut oleh PP No. 30 Tahun 2024).
Kabupaten Tasikmalaya
Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2021 berlaku
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura
Ditetapkan 24 September 2021.
Dasar hukum dalam indeks: 7 peraturan di bagian Mengingat (rantainya di Peta Dasar Hukum).
- Kini tidak berlaku: PP No. 121 Tahun 2015 (dicabut oleh PP No. 30 Tahun 2024).
- Rantai perubahan tertinggal saat dikutip: UU No. 23 Tahun 2014; rinciannya di halaman peraturannya.
Kota Bandung
Perda Kota Bandung No. 6 Tahun 2020 berlaku
Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung
Ditetapkan 14 Oktober 2020.
Dasar hukum dalam indeks: 7 peraturan di bagian Mengingat (rantainya di Peta Dasar Hukum).
- Sudah tidak berlaku saat dikutip: UU No. 11 Tahun 1974 (digantikan oleh UU No. 17 Tahun 2019).
- Kini tidak berlaku: Perpres No. 90 Tahun 2016 (dicabut oleh Perpres No. 82 Tahun 2020).
Kota Banjar
Perda Kota Banjar No. 3 Tahun 2020 berlaku
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom
Ditetapkan 6 Agustus 2020.
Dasar hukum dalam indeks: 6 peraturan di bagian Mengingat (rantainya di Peta Dasar Hukum). Tidak ada yang kini tidak berlaku.
Kota Bekasi
Perda Kota Bekasi No. 1 Tahun 2021 berlaku
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot
Ditetapkan 21 Januari 2021.
Dasar hukum dalam indeks: 6 peraturan di bagian Mengingat (rantainya di Peta Dasar Hukum).
- Kini tidak berlaku: PP No. 121 Tahun 2015 (dicabut oleh PP No. 30 Tahun 2024).
- Rantai perubahan tertinggal saat dikutip: UU No. 23 Tahun 2014; rinciannya di halaman peraturannya.
Kota Bogor
Perda Kota Bogor No. 21 Tahun 2019 berlaku
Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor
Ditetapkan 31 Desember 2019.
Dasar hukum dalam indeks: 5 peraturan di bagian Mengingat (rantainya di Peta Dasar Hukum). Tidak ada yang kini tidak berlaku.
Kota Cirebon
Perda Kota Cirebon No. 13 Tahun 2023 berlaku
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata
Ditetapkan 8 Desember 2023.
Dasar hukum dalam indeks: 3 peraturan di bagian Mengingat (rantainya di Peta Dasar Hukum). Tidak ada yang kini tidak berlaku.
Kota Depok
Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2021 berlaku
Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok
Ditetapkan 13 September 2021.
Dasar hukum dalam indeks: 6 peraturan di bagian Mengingat (rantainya di Peta Dasar Hukum).
- Sudah tidak berlaku saat dikutip: PP No. 16 Tahun 2005 (tidak berlaku sejak 18 Februari 2015).
- Kini tidak berlaku: UU No. 11 Tahun 2020 (digantikan oleh UU No. 6 Tahun 2023).
- Rantai perubahan tertinggal saat dikutip: UU No. 23 Tahun 2014; rinciannya di halaman peraturannya.
Kota Sukabumi
Perda Kota Sukabumi No. 5 Tahun 2019 berlaku
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi
Ditetapkan 8 Juli 2019.
Dasar hukum dalam indeks: 3 peraturan di bagian Mengingat (rantainya di Peta Dasar Hukum). Tidak ada yang kini tidak berlaku.
Belum ada di indeks (10): Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya.