{"alamat":"https://regulasiair.com/data/","hak_cipta":"(c) 2026 FD Iskandar. Hak cipta dilindungi. Ketentuan: https://regulasiair.com/tentang/#hak-cipta","judul":"Indeks Peraturan RegulasiAir.com","jumlah":112,"peraturan":[{"ditetapkan":"3 Juli 2026","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-26","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perda-cianjur-3-2026/","id":"perda-cianjur-3-2026","jenis":"Peraturan Daerah","judul":"Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti","mengubah":"perda-cianjur-14-2021","nomor":"Perda Kab. Cianjur No. 3 Tahun 2026","penerbit":"Pemerintah Kabupaten Cianjur","ringkasan":"Mengubah dua pasal Perda Kab. Cianjur No. 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti. Pasal 7: modal dasar menjadi Rp344.125.157.883,00, termasuk modal disetor Rp167.895.056.203,00 yang berasal dari uang Rp124.961.319.900,00 dan barang milik Daerah Rp42.933.736.303,00; modal dasar merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Pasal 62: laba dipakai untuk dana cadangan hingga mencapai 20 persen dari modal, lalu setelah dikurangi dana cadangan dibagi 53 persen untuk peningkatan pelayanan dan usaha perintisan, 40 persen dividen Daerah, 5 persen tantiem Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus pegawai, dan 2 persen tanggung jawab sosial dan lingkungan; besarannya ditetapkan KPM setiap tahun.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://jdih.cianjurkab.go.id/perundang-undangan/peraturan-daerah/peraturan-daerah-kabupaten-cianjur-nomor-3-tahun-2026-tentang-perubahan-atas-peraturan-daerah-nomor-14-tahun-2021-tentang-perusahaan-umum-daerah-air-minum-tirta-mukti-11826","tahun":2026,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perda-cianjur-3-2026/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"3 Juli 2026","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-26","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perda-cianjur-4-2026/","id":"perda-cianjur-4-2026","jenis":"Peraturan Daerah","judul":"Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti","mengubah":"","nomor":"Perda Kab. Cianjur No. 4 Tahun 2026","penerbit":"Pemerintah Kabupaten Cianjur","ringkasan":"Menetapkan penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti dalam bentuk uang sebesar Rp46.905.100.000,00, dipenuhi bertahap Rp10.000.000.000,00 per tahun pada 2027 sampai 2030 dan Rp6.905.100.000,00 pada 2031, berdasarkan Perda APBD tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah (Pasal 4). Perda ini juga mencatat modal dasar Rp344.125.157.883,00 sebagaimana ditetapkan Perda No. 3 Tahun 2026 (Pasal 2), akumulasi penyertaan modal Daerah sampai tahun 2025 sebesar Rp167.895.056.203,00 yang dirinci per tahun sejak modal awal 1 April 1976, dan sisa modal dasar yang dapat dipenuhi Pemerintah Daerah sebesar Rp176.230.101.680,00 (Pasal 3).","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://jdih.cianjurkab.go.id/perundang-undangan/peraturan-daerah/peraturan-daerah-kabupaten-cianjur-nomor-4-tahun-2026-tentangpenyertaan-modal-daerah-kepada-perusahaan-umum-daerah-air-minum-tirta-mukti-11827","tahun":2026,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perda-cianjur-4-2026/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"13 Januari 2026","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-14","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/permen-esdm-4-2026/","id":"permen-esdm-4-2026","jenis":"Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral","judul":"Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah dan Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Denda Administratif Penataan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah","mengubah":"","nomor":"Permen ESDM No. 4 Tahun 2026","penerbit":"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral","ringkasan":"Mengatur ulang penggunaan sumber daya air pada air tanah: klasifikasi Izin Pengusahaan Air Tanah (usaha) dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah (bukan usaha), zona konservasi air tanah, penataan (pemutihan bagi pengguna tanpa izin), dan sanksi administratif. Mencabut sebagian Permen ESDM No. 14 Tahun 2024.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/350247/permen-esdm-no-4-tahun-2026","tahun":2026,"teks":"https://regulasiair.com/teks/permen-esdm-4-2026/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-22","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/permen-lh-bplh-6-2026/","id":"permen-lh-bplh-6-2026","jenis":"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup","judul":"Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup","mengubah":"","nomor":"Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026","penerbit":"Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup","ringkasan":"Mengatur penyelenggaraan pengawasan dan pengenaan sanksi administratif di bidang lingkungan hidup. Pasal 38 menetapkan lima jenis sanksi administratif (teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan, dan pencabutan PB/Persetujuan Pemerintah). Berlaku sejak 15 Juni 2026, menggantikan Permen LHK No. 14 Tahun 2024.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/351291/permen-lhbplh-no-6-tahun-2026","tahun":2026,"teks":"https://regulasiair.com/teks/permen-lh-bplh-6-2026/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"13 Maret 2026","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-24","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/permen-pu-6-2026/","id":"permen-pu-6-2026","jenis":"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum","judul":"Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2026-2030","mengubah":"","nomor":"Permen PU No. 6 Tahun 2026","penerbit":"Kementerian Pekerjaan Umum","ringkasan":"Menetapkan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan SPAM periode 2026-2030 sebagai pedoman terpadu bagi seluruh pemangku kepentingan sektor air minum.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Download/413757/No-6-tahun-2026.pdf","tahun":2026,"teks":"https://regulasiair.com/teks/permen-pu-6-2026/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-17","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/permenkes-3-2026/","id":"permenkes-3-2026","jenis":"Peraturan Menteri Kesehatan","judul":"Penanggulangan Penyakit","mengubah":"","nomor":"Permenkes No. 3 Tahun 2026","penerbit":"Kementerian Kesehatan","ringkasan":"Peraturan payung penanggulangan penyakit yang mencabut sejumlah Permenkes lama dan mencabut sebagian Permenkes No. 2 Tahun 2023.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/350854/permenkes-no-3-tahun-2026","tahun":2026,"teks":"https://regulasiair.com/teks/permenkes-3-2026/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"2 Januari 2026","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-24","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-1-2026/","id":"uu-1-2026","jenis":"Undang-Undang","judul":"Penyesuaian Pidana","mengubah":"uu-1-2023","nomor":"UU No. 1 Tahun 2026","penerbit":"Pemerintah Pusat","ringkasan":"Menyesuaikan ketentuan pidana di undang-undang di luar KUHP dan di Peraturan Daerah dengan sistem pidana KUHP baru, sekaligus memperbaiki sejumlah pasal KUHP. Ditetapkan dan mulai berlaku 2 Januari 2026, bersamaan dengan berlakunya KUHP (Pasal IX).","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869/uu-no-1-tahun-2026","tahun":2026,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-1-2026/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-07-23","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perbssn-5-2025/","id":"perbssn-5-2025","jenis":"Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara","judul":"Peta Jalan Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital Sektor Administrasi Pemerintahan Tahun 2025-2029","mengubah":"","nomor":"Peraturan BSSN No. 5 Tahun 2025","penerbit":"Badan Siber dan Sandi Negara","ringkasan":"Menetapkan peta jalan pelindungan Infrastruktur Informasi Vital untuk sektor administrasi pemerintahan periode 2025-2029.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/315044/peraturan-bssn-no-5-tahun-2025","tahun":2025,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perbssn-5-2025/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-26","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perda-dki-6-2025/","id":"perda-dki-6-2025","jenis":"Peraturan Daerah","judul":"Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah)","mengubah":"perda-dki-4-2021","nomor":"Perda Prov. DKI Jakarta No. 6 Tahun 2025","penerbit":"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta","ringkasan":"Mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah). Modal dasar Rp5,4 triliun, dengan modal ditempatkan dan disetor Rp1.351.133.601.104,00 (Pasal 7). Saham dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluruhnya atau paling sedikit 51 persen, dan 100 persen pada saat Perda diundangkan (Pasal 9). Seluruh kekayaan, hak, dan kewajiban Perusahaan Umum Daerah, serta hubungan kerja pegawainya, beralih ke Perseroan (Pasal 2 ayat (3)).","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://jdihn.go.id/doc/2248415","tahun":2025,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perda-dki-6-2025/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-22","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/permen-lh-bplh-11-2025/","id":"permen-lh-bplh-11-2025","jenis":"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup","judul":"Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik","mengubah":"","nomor":"Permen LH/BPLH No. 11 Tahun 2025","penerbit":"Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup","ringkasan":"Mewajibkan setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik (Pasal 2) mengolahnya sebelum dilepas ke lingkungan, memenuhi Baku Mutu Air Limbah (Lampiran I/II) dan Standar Teknologi Pengolahan (Lampiran III). Berlaku sejak 9 September 2025, mencabut Permen LHK No. P.68/2016 dan sebagian Permen LH No. 19 Tahun 2010.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/345620/permen-lhbplh-no-11-tahun-2025","tahun":2025,"teks":"https://regulasiair.com/teks/permen-lh-bplh-11-2025/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"10 Februari 2025","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-14","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perpres-12-2025/","id":"perpres-12-2025","jenis":"Peraturan Presiden","judul":"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029","mengubah":"","nomor":"Perpres No. 12 Tahun 2025","penerbit":"Pemerintah Pusat","ringkasan":"Dokumen perencanaan pembangunan nasional 2025-2029 (Lembaran Negara 2025 Nomor 19), penjabaran visi-misi Presiden hasil Pemilu 2024 dengan mengacu pada RPJPN 2025-2045 (UU No. 59 Tahun 2024). Menggantikan periode perencanaan Perpres No. 18 Tahun 2020.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/perpres-no-12-tahun-2025","tahun":2025,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perpres-12-2025/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"uu-16-2025","diverifikasi":"2026-09-26","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-1-2025/","id":"uu-1-2025","jenis":"Undang-Undang","judul":"Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara","mengubah":"uu-19-2003","nomor":"UU No. 1 Tahun 2025","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Perubahan ketiga UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Mengganti Pasal 1: BUMN kini badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan, yaitu seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung, atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia (angka 1). Pasal 1 angka 23 mendefinisikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara sebagai badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN. Puluhan pasal lain diubah, dihapus, atau disisipkan.","status":"diubah","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/314622/uu-no-1-tahun-2025","tahun":2025,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-1-2025/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-26","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-16-2025/","id":"uu-16-2025","jenis":"Undang-Undang","judul":"Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara","mengubah":"uu-19-2003","nomor":"UU No. 16 Tahun 2025","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Perubahan keempat UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Mengganti lagi Pasal 1, dalam 25 angka, dengan definisi BUMN yang sama dengan UU No. 1 Tahun 2025, dan memperkenalkan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan BUMN (angka 21). Semua nomenklatur menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN dimaknai sebagai kepala BP BUMN (Pasal 94D), dan BP BUMN dibentuk paling lambat 3 bulan sejak undang-undang ini berlaku (Pasal 94E).","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/330668/uu-no-16-tahun-2025","tahun":2025,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-16-2025/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-20","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perda-lebak-3-2024/","id":"perda-lebak-3-2024","jenis":"Peraturan Daerah","judul":"Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya","mengubah":"","nomor":"Perda Kab. Lebak No. 3 Tahun 2024","penerbit":"Pemerintah Kabupaten Lebak","ringkasan":"Mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak (sebelumnya dikenal sebagai Tirta Multatuli) menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalimaya: prosedur perubahan bentuk, identitas perusahaan, kegiatan usaha, permodalan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan transisi.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/304538/perda-kab-lebak-no-3-tahun-2024","tahun":2024,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perda-lebak-3-2024/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-22","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/permendag-24-2024/","id":"permendag-24-2024","jenis":"Peraturan Menteri Perdagangan","judul":"Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal","mengubah":"","nomor":"Permendag No. 24 Tahun 2024","penerbit":"Kementerian Perdagangan","ringkasan":"Peraturan pelaksana teknis UU No. 2 Tahun 1981 yang mengatur pelaksanaan tera dan tera ulang, termasuk untuk meter air. Mencabut Permendag No. 67 Tahun 2018.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/305838/permendag-no-24-tahun-2024","tahun":2024,"teks":"https://regulasiair.com/teks/permendag-24-2024/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-24","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/permendagri-23-2024/","id":"permendagri-23-2024","jenis":"Peraturan Menteri Dalam Negeri","judul":"Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum","mengubah":"","nomor":"Permendagri No. 23 Tahun 2024","penerbit":"Kementerian Dalam Negeri","ringkasan":"Mengatur organ dan kepegawaian BUMD Air Minum: klasifikasi perusahaan, susunan dan jumlah Direksi serta Dewan Pengawas, syarat pengangkatan, dan ketentuan kepegawaian.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/321563/permendagri-no-23-tahun-2024","tahun":2024,"teks":"https://regulasiair.com/teks/permendagri-23-2024/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-14","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perpres-170-2024/","id":"perpres-170-2024","jenis":"Peraturan Presiden","judul":"Kementerian Pekerjaan Umum","mengubah":"","nomor":"Perpres No. 170 Tahun 2024","penerbit":"Pemerintah Pusat","ringkasan":"Menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara 2024 Nomor 366) setelah urusan perumahan dan kawasan permukiman dipisahkan ke kementerian tersendiri (Perpres No. 191 Tahun 2024).","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/306752/perpres-no-170-tahun-2024","tahun":2024,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perpres-170-2024/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-14","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perpres-191-2024/","id":"perpres-191-2024","jenis":"Peraturan Presiden","judul":"Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman","mengubah":"","nomor":"Perpres No. 191 Tahun 2024","penerbit":"Pemerintah Pusat","ringkasan":"Membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (ditetapkan 8 November 2024) sebagai pecahan urusan perumahan dari Kementerian PUPR; berpasangan dengan Perpres No. 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/306929/perpres-no-191-tahun-2024","tahun":2024,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perpres-191-2024/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"2 Juli 2024","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-21","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perpres-66-2024/","id":"perpres-66-2024","jenis":"Peraturan Presiden","judul":"Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas","mengubah":"","nomor":"Perpres No. 66 Tahun 2024","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Mengubah Perpres No. 32 Tahun 2020: antara lain mendefinisikan ulang Badan Usaha tanpa BUMD, menegaskan objek Pengelolaan Aset (BMN dan aset BUMN), memuat jenis infrastruktur yang dapat dikelola termasuk air minum, dan memindahkan larangan agunan aset BUMN ke Pasal 27 ayat (2) huruf j.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/290297/perpres-no-66-tahun-2024","tahun":2024,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perpres-66-2024/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-24","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/pp-28-2024/","id":"pp-28-2024","jenis":"Peraturan Pemerintah","judul":"Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan","mengubah":"pp-66-2014","nomor":"PP No. 28 Tahun 2024","penerbit":"Pemerintah Pusat","ringkasan":"Peraturan pelaksana omnibus UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; mencabut PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan beserta beberapa PP kesehatan lain.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024","tahun":2024,"teks":"https://regulasiair.com/teks/pp-28-2024/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-22","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/pp-30-2024/","id":"pp-30-2024","jenis":"Peraturan Pemerintah","judul":"Pengelolaan Sumber Daya Air","mengubah":"pp-121-2015","nomor":"PP No. 30 Tahun 2024","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Peraturan pelaksana UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang mengatur kebijakan, pola, dan rencana pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh dan terpadu, termasuk pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha. Mencabut PP No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air beserta dua peraturan pengairan lama di luar cakupan situs ini.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/295844/pp-no-30-tahun-2024","tahun":2024,"teks":"https://regulasiair.com/teks/pp-30-2024/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-18","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-32-2024/","id":"uu-32-2024","jenis":"Undang-Undang","judul":"Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya","mengubah":"uu-17-2019","nomor":"UU No. 32 Tahun 2024","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Subjek utamanya konservasi sumber daya alam hayati (mengubah UU No. 5 Tahun 1990), di luar cakupan air minum. Relevan bagi situs ini karena turut mencabut Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/295135/uu-no-32-tahun-2024","tahun":2024,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-32-2024/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-22","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-59-2024/","id":"uu-59-2024","jenis":"Undang-Undang","judul":"Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045","mengubah":"","nomor":"UU No. 59 Tahun 2024","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Menetapkan visi, arah, dan sasaran pembangunan nasional dua puluh tahun (2025-2045) yang menjadi acuan penyusunan RPJMN lima tahunan, termasuk Perpres No. 12 Tahun 2025.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/299728/uu-no-59-tahun-2024","tahun":2024,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-59-2024/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"8 Desember 2023","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-20","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perda-cirebon-13-2023/","id":"perda-cirebon-13-2023","jenis":"Peraturan Daerah","judul":"Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata","mengubah":"","nomor":"Perda Kota Cirebon No. 13 Tahun 2023","penerbit":"Pemerintah Kota Cirebon","ringkasan":"Mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata, menyesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/282022/perda-kota-cirebon-no-13-tahun-2023","tahun":2023,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perda-cirebon-13-2023/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"permenkes-3-2026","diverifikasi":"2026-09-14","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/permenkes-2-2023/","id":"permenkes-2-2023","jenis":"Peraturan Menteri Kesehatan","judul":"Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan","mengubah":"","nomor":"Permenkes No. 2 Tahun 2023","penerbit":"Kementerian Kesehatan","ringkasan":"Peraturan pelaksana PP No. 66 Tahun 2014 yang memuat standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan, termasuk untuk media air minum. Mencabut Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Ditetapkan 4 Januari 2023, berlaku 12 Januari 2023.","status":"dicabut-sebagian","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/245563/permenkes-no-2-tahun","tahun":2023,"teks":"https://regulasiair.com/teks/permenkes-2-2023/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"uu-1-2026","diverifikasi":"2026-09-24","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-1-2023/","id":"uu-1-2023","jenis":"Undang-Undang","judul":"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)","mengubah":"","nomor":"UU No. 1 Tahun 2023","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang menggantikan KUHP warisan kolonial (Wetboek van Strafrecht). Ditetapkan 2 Januari 2023, mulai berlaku 2 Januari 2026 (Pasal 624: 3 tahun sejak diundangkan).","status":"diubah","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023","tahun":2023,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-1-2023/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-18","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-17-2023/","id":"uu-17-2023","jenis":"Undang-Undang","judul":"Kesehatan","mengubah":"","nomor":"UU No. 17 Tahun 2023","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Undang-undang omnibus kesehatan yang menjadi payung hukum PP No. 28 Tahun 2024, yang pada gilirannya mencabut PP No. 66 Tahun 2014 (induk lama Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang baku mutu air minum).","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023","tahun":2023,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-17-2023/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-22","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-20-2023/","id":"uu-20-2023","jenis":"Undang-Undang","judul":"Aparatur Sipil Negara","mengubah":"","nomor":"UU No. 20 Tahun 2023","penerbit":"Pemerintah Pusat","ringkasan":"Mengatur Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK): manajemen, hak dan kewajiban, sistem merit, dan digitalisasi manajemen ASN. Diundangkan 31 Oktober 2023, terdiri 14 Bab dan 77 Pasal. Mencabut UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023","tahun":2023,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-20-2023/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-22","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-6-2023/","id":"uu-6-2023","jenis":"Undang-Undang","judul":"Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","mengubah":"","nomor":"UU No. 6 Tahun 2023","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Undang-undang omnibus yang mengubah puluhan undang-undang sektoral, termasuk UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; mencabut UU No. 11 Tahun 2020. Telah diubah dan diuji materi beberapa kali.","status":"diubah","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","tahun":2023,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-6-2023/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-22","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-7-2023/","id":"uu-7-2023","jenis":"Undang-Undang","judul":"Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang","mengubah":"","nomor":"UU No. 7 Tahun 2023","penerbit":"Pemerintah Pusat","ringkasan":"Menetapkan PERPU No. 1 Tahun 2022 menjadi undang-undang, sebagai respons terhadap pemekaran provinsi di Papua dan dampaknya pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Diundangkan 4 Mei 2023.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/249312/uu-no-7-tahun-2023","tahun":2023,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-7-2023/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"8 Agustus 2022","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-20","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perda-bandung-barat-9-2022/","id":"perda-bandung-barat-9-2022","jenis":"Peraturan Daerah","judul":"Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti","mengubah":"","nomor":"Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2022","penerbit":"Pemerintah Kabupaten Bandung Barat","ringkasan":"Membentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti, menggantikan penyelenggaraan layanan air minum yang sebelumnya berada di bawah BUMD serba-usaha PT Perdana Multiguna Sarana (PT PMGS) Bandung Barat.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/259321/perda-kab-bandung-barat-no-9-tahun-2022","tahun":2022,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perda-bandung-barat-9-2022/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"11 Februari 2022","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-20","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perda-ciamis-4-2022/","id":"perda-ciamis-4-2022","jenis":"Peraturan Daerah","judul":"Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh","mengubah":"","nomor":"Perda Kab. Ciamis No. 4 Tahun 2022","penerbit":"Pemerintah Kabupaten Ciamis","ringkasan":"Membentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh, mengubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis, menyesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/258005/perda-kab-ciamis-no-4-tahun-2022","tahun":2022,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perda-ciamis-4-2022/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"24 Mei 2022","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-07-23","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perpres-82-2022/","id":"perpres-82-2022","jenis":"Peraturan Presiden","judul":"Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital","mengubah":"","nomor":"Perpres No. 82 Tahun 2022","penerbit":"Pemerintah Pusat","ringkasan":"Mengatur pelindungan Infrastruktur Informasi Vital: identifikasi sektor dan infrastrukturnya, penyelenggaraan pelindungan, pembinaan dan pengawasan, serta koordinasi antarpemangku kepentingan.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/211029/perpres-no-82-tahun-2022","tahun":2022,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perpres-82-2022/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"5 Januari 2022","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-24","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-1-2022/","id":"uu-1-2022","jenis":"Undang-Undang","judul":"Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah","mengubah":"","nomor":"UU No. 1 Tahun 2022","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Mengatur hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan transfer ke daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan sinergi kebijakan fiskal nasional (Pasal 2). Mencabut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 189 ayat (1) huruf b).","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022","tahun":2022,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-1-2022/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-07-23","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-27-2022/","id":"uu-27-2022","jenis":"Undang-Undang","judul":"Pelindungan Data Pribadi","mengubah":"","nomor":"UU No. 27 Tahun 2022","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Mengatur pelindungan data pribadi secara menyeluruh: jenis data, hak subjek data, dasar pemrosesan, kewajiban pengendali dan prosesor, transfer data, serta sanksi administratif dan pidana.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022","tahun":2022,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-27-2022/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"23 September 2021","diubah_oleh":"perda-cianjur-3-2026","diverifikasi":"2026-09-26","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perda-cianjur-14-2021/","id":"perda-cianjur-14-2021","jenis":"Peraturan Daerah","judul":"Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti","mengubah":"","nomor":"Perda Kab. Cianjur No. 14 Tahun 2021","penerbit":"Pemerintah Kabupaten Cianjur","ringkasan":"Mengganti Perda Kab. Cianjur No. 6 Tahun 2014 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur karena dinilai sudah tidak sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2017. Entitas ini sudah berbentuk Perusahaan Umum Daerah sejak 2014, bukan konversi dari Perusahaan Daerah seperti kebanyakan entitas lain.","status":"diubah","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/206731/perda-kab-cianjur-no-14-tahun-2021","tahun":2021,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perda-cianjur-14-2021/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"6 Agustus 2021","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-20","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perda-karawang-3-2021/","id":"perda-karawang-3-2021","jenis":"Peraturan Daerah","judul":"Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang","mengubah":"","nomor":"Perda Kab. Karawang No. 3 Tahun 2021","penerbit":"Pemerintah Kabupaten Karawang","ringkasan":"Mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum: perubahan bentuk badan hukum, nama, tempat kedudukan dan logo, struktur manajemen, tarif, dan distribusi keuntungan.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/179916/perda-kab-karawang-no-3-tahun-2021","tahun":2021,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perda-karawang-3-2021/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"24 September 2021","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-20","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perda-tasikmalaya-5-2021/","id":"perda-tasikmalaya-5-2021","jenis":"Peraturan Daerah","judul":"Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura","mengubah":"","nomor":"Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2021","penerbit":"Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya","ringkasan":"Mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura, menyesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/207554/perda-kab-tasikmalaya-no-5-tahun-2021","tahun":2021,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perda-tasikmalaya-5-2021/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"21 Januari 2021","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-20","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perda-bekasi-1-2021/","id":"perda-bekasi-1-2021","jenis":"Peraturan Daerah","judul":"Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot","mengubah":"","nomor":"Perda Kota Bekasi No. 1 Tahun 2021","penerbit":"Pemerintah Kota Bekasi","ringkasan":"Mengatur pembentukan dan operasionalisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi: ketentuan umum, nama dan kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, struktur organisasi dan tata kelola, permodalan, kepegawaian, pengawasan internal, pengelolaan laba, pelaporan, dan pembubaran.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165231/perda-kota-bekasi-no-1-tahun-2021","tahun":2021,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perda-bekasi-1-2021/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"13 September 2021","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-26","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perda-depok-10-2021/","id":"perda-depok-10-2021","jenis":"Peraturan Daerah","judul":"Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok","mengubah":"","nomor":"Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2021","penerbit":"Pemerintah Kota Depok","ringkasan":"Mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta (Perseroda): ketentuan umum, modal dan saham, organ dan pegawai, tarif air minum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Mencabut Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok (Pasal 46).","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/197613/perda-kota-depok-no-10-tahun-2021","tahun":2021,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perda-depok-10-2021/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"8 September 2021","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-20","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perda-serang-8-2021/","id":"perda-serang-8-2021","jenis":"Peraturan Daerah","judul":"Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani","mengubah":"","nomor":"Perda Kota Serang No. 8 Tahun 2021","penerbit":"Pemerintah Kota Serang","ringkasan":"Mengatur pembentukan dan operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani Kota Serang: bentuk, nama dan kedudukan badan, tugas pokok dan fungsi, struktur organ dan kepegawaian, manajemen keuangan dan tarif, serta pengawasan.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/192320/perda-kota-serang-no-8-tahun-2021","tahun":2021,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perda-serang-8-2021/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"perda-dki-6-2025","diverifikasi":"2026-09-20","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perda-dki-4-2021/","id":"perda-dki-4-2021","jenis":"Peraturan Daerah","judul":"Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pam Jaya) Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya","mengubah":"","nomor":"Perda Prov. DKI Jakarta No. 4 Tahun 2021","penerbit":"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta","ringkasan":"Mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM JAYA), yang semula didirikan lewat Perda No. 3 Tahun 1977 dan diatur ulang lewat Perda No. 13 Tahun 1992, menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya, termasuk pengalihan aset dan hubungan hukum atas nama perusahaan lama.","status":"dicabut","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/194872/perda-prov-dki-jakarta-no-4-tahun-2021","tahun":2021,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perda-dki-4-2021/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-22","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/pergub-dki-93-2021/","id":"pergub-dki-93-2021","jenis":"Peraturan Gubernur","judul":"Zona Bebas Air Tanah","mengubah":"","nomor":"Pergub Prov. DKI Jakarta No. 93 Tahun 2021","penerbit":"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta","ringkasan":"Menetapkan Zona Bebas Air Tanah di DKI Jakarta: melarang pemilik/pengelola bangunan dengan luas lantai 5.000 m2 atau lebih, atau 8 lantai atau lebih, mengambil/memanfaatkan air tanah di area jalan/kawasan yang ditetapkan, berlaku sejak 1 Agustus 2023, kecuali untuk dewatering.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/195633/pergub-prov-dki-jakarta-no-93-tahun-2021","tahun":2021,"teks":"https://regulasiair.com/teks/pergub-dki-93-2021/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"2 Februari 2021","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-14","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/pp-22-2021/","id":"pp-22-2021","jenis":"Peraturan Pemerintah","judul":"Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","mengubah":"","nomor":"PP No. 22 Tahun 2021","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Peraturan pelaksana UU Cipta Kerja di bidang lingkungan hidup: menetapkan kerangka Persetujuan Lingkungan (Amdal, UKL-UPL, atau SPPL) sebagai prasyarat perizinan berusaha, serta perlindungan dan pengelolaan mutu air, udara, tanah, dan laut. Mencabut PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan empat PP lain di bidang lingkungan hidup.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021","tahun":2021,"teks":"https://regulasiair.com/teks/pp-22-2021/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-22","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/pp-35-2021/","id":"pp-35-2021","jenis":"Peraturan Pemerintah","judul":"Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja","mengubah":"","nomor":"PP No. 35 Tahun 2021","penerbit":"Pemerintah Pusat","ringkasan":"Peraturan pelaksana ketentuan ketenagakerjaan pasca UU Cipta Kerja: PKWT, alih daya, waktu kerja/istirahat, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) termasuk formula uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Diterbitkan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020, tetap berlaku berdampingan dengan UU No. 6 Tahun 2023 yang menggantikannya.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/161904/pp-no-35-tahun-2021","tahun":2021,"teks":"https://regulasiair.com/teks/pp-35-2021/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-23","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-11-2021/","id":"uu-11-2021","jenis":"Undang-Undang","judul":"Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia","mengubah":"uu-16-2004","nomor":"UU No. 11 Tahun 2021","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Mengubah UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, antara lain mengubah Pasal 18, yang menegaskan Jaksa Agung sebagai pengacara negara dan Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata dan tata usaha negara, serta menyisipkan Pasal 30A sampai Pasal 30C (pemulihan aset dan intelijen penegakan hukum). Pasal 30 tidak termasuk yang diubah; ayat (2)-nya memberi kewenangan perdata dan tata usaha negara dengan kuasa khusus untuk dan atas nama negara atau pemerintah, tanpa menyebut BUMN maupun BUMD.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021","tahun":2021,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-11-2021/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-14","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perbssn-8-2020/","id":"perbssn-8-2020","jenis":"Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara","judul":"Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik","mengubah":"","nomor":"Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020","penerbit":"Badan Siber dan Sandi Negara","ringkasan":"Mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik, lingkup publik maupun privat (Pasal 4), menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI) yang standarnya bergantung pada kategori sistem elektronik hasil penilaian mandiri: kategori strategis wajib SNI ISO/IEC 27001 beserta standar lain yang ditetapkan BSSN dan kementerian/lembaga; kategori tinggi wajib SNI ISO/IEC 27001 dan/atau standar keamanan lain yang ditetapkan BSSN; kategori rendah wajib SNI ISO/IEC 27001 atau standar keamanan lain yang ditetapkan BSSN (Pasal 9).","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/174285/peraturan-bssn-no-8-tahun-2020","tahun":2020,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perbssn-8-2020/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-20","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perda-bogor-5-2020/","id":"perda-bogor-5-2020","jenis":"Peraturan Daerah","judul":"Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor","mengubah":"","nomor":"Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2020","penerbit":"Pemerintah Kabupaten Bogor","ringkasan":"Mengatur pembentukan dan penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan: perubahan bentuk, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, permodalan, organ, kepegawaian, satuan pengawas intern, perencanaan operasional, dan pengawasan.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/171733/perda-kab-bogor-no-5-tahun-2020","tahun":2020,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perda-bogor-5-2020/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"14 Juli 2020","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-20","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perda-purwakarta-3-2020/","id":"perda-purwakarta-3-2020","jenis":"Peraturan Daerah","judul":"Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu","mengubah":"","nomor":"Perda Kab. Purwakarta No. 3 Tahun 2020","penerbit":"Pemerintah Kabupaten Purwakarta","ringkasan":"Mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/165719/perda-kab-purwakarta-no-3-tahun-2020","tahun":2020,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perda-purwakarta-3-2020/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-20","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perda-serang-3-2020/","id":"perda-serang-3-2020","jenis":"Peraturan Daerah","judul":"Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani","mengubah":"","nomor":"Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020","penerbit":"Pemerintah Kabupaten Serang","ringkasan":"Mengatur pembentukan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani Kabupaten Serang: kedudukan hukum, kegiatan usaha, tugas dan tanggung jawab, permodalan, tarif, pelayanan, dan pengawasan.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/154457/perda-kab-serang-no-3-tahun-2020","tahun":2020,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perda-serang-3-2020/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"12 Agustus 2020","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-20","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perda-sumedang-5-2020/","id":"perda-sumedang-5-2020","jenis":"Peraturan Daerah","judul":"Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang","mengubah":"","nomor":"Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2020","penerbit":"Pemerintah Kabupaten Sumedang","ringkasan":"Mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/263261/perda-kab-sumedang-no-5-tahun-2020","tahun":2020,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perda-sumedang-5-2020/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-20","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perda-bandung-6-2020/","id":"perda-bandung-6-2020","jenis":"Peraturan Daerah","judul":"Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung","mengubah":"","nomor":"Perda Kota Bandung No. 6 Tahun 2020","penerbit":"Pemerintah Kota Bandung","ringkasan":"Mengatur kelembagaan dan operasional Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung: struktur organisasi (Dewan Pengawas dan Direksi), kepegawaian, tata kelola, pengelolaan keuangan, serta pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/156087/perda-kota-bandung-no-6-tahun-2020","tahun":2020,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perda-bandung-6-2020/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"6 Agustus 2020","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-20","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perda-banjar-3-2020/","id":"perda-banjar-3-2020","jenis":"Peraturan Daerah","judul":"Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom","mengubah":"","nomor":"Perda Kota Banjar No. 3 Tahun 2020","penerbit":"Pemerintah Kota Banjar","ringkasan":"Mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom, menyesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/167845/perda-kota-banjar-no-3-tahun-2020","tahun":2020,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perda-banjar-3-2020/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-24","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/permendagri-21-2020/","id":"permendagri-21-2020","jenis":"Peraturan Menteri Dalam Negeri","judul":"Perubahan atas Permendagri No. 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum","mengubah":"permendagri-71-2016","nomor":"Permendagri No. 21 Tahun 2020","penerbit":"Kementerian Dalam Negeri","ringkasan":"Mengubah ketentuan perhitungan dan penetapan tarif air minum, termasuk mekanisme ketika tarif ditetapkan di bawah pemulihan biaya penuh.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/143320/permendagri-no-21-tahun-2020","tahun":2020,"teks":"https://regulasiair.com/teks/permendagri-21-2020/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"31 Maret 2020","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-24","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perppu-1-2020/","id":"perppu-1-2020","jenis":"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang","judul":"Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan","mengubah":"","nomor":"Perppu No. 1 Tahun 2020","penerbit":"Pemerintah Pusat","ringkasan":"Perppu penanganan dampak keuangan pandemi COVID-19: memberi Pemerintah kewenangan menetapkan defisit anggaran melampaui 3 persen PDB paling lama sampai Tahun Anggaran 2022, menggeser anggaran, dan mengambil langkah stabilitas sistem keuangan. Ditetapkan menjadi undang-undang oleh UU No. 2 Tahun 2020.","status":"diubah","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020","tahun":2020,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perppu-1-2020/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-14","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perpres-18-2020/","id":"perpres-18-2020","jenis":"Peraturan Presiden","judul":"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024","mengubah":"","nomor":"Perpres No. 18 Tahun 2020","penerbit":"Pemerintah Pusat","ringkasan":"Dokumen perencanaan pembangunan nasional lima tahunan yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan program prioritas, termasuk target akses air minum layak dan aman.","status":"berakhir","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/131386/perpres-no-18-tahun-2020","tahun":2020,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perpres-18-2020/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-21","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perpres-32-2020/","id":"perpres-32-2020","jenis":"Peraturan Presiden","judul":"Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas","mengubah":"","nomor":"Perpres No. 32 Tahun 2020","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Skema pembiayaan infrastruktur lewat optimalisasi Barang Milik Negara (BMN) atau aset BUMN untuk memperoleh pendanaan; aset dilarang dijadikan jaminan kepada pihak ketiga. Objeknya tidak mencakup aset BUMD, dan sejak Perpres No. 66 Tahun 2024 BUMD juga tidak lagi termasuk dalam definisi Badan Usaha. Berbeda dari skema KPBU.","status":"diubah","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/132212/perpres-no-32-tahun-2020","tahun":2020,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perpres-32-2020/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-14","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perpres-82-2020/","id":"perpres-82-2020","jenis":"Peraturan Presiden","judul":"Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional","mengubah":"","nomor":"Perpres No. 82 Tahun 2020","penerbit":"Pemerintah Pusat","ringkasan":"Membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sekaligus membubarkan sejumlah lembaga nonstruktural dan mengalihkan fungsinya ke kementerian terkait.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Download/262347/Perpres%20Nomor%2082%20Tahun%202020.pdf","tahun":2020,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perpres-82-2020/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"uu-6-2023","diverifikasi":"2026-09-18","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-11-2020/","id":"uu-11-2020","jenis":"Undang-Undang","judul":"Cipta Kerja","mengubah":"","nomor":"UU No. 11 Tahun 2020","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Undang-undang omnibus Cipta Kerja versi asli. Mahkamah Konstitusi menyatakannya inkonstitusional bersyarat (Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020); pemerintah menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 sebagai pengganti, yang ditetapkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023.","status":"tidak-berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","tahun":2020,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-11-2020/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"23 Desember 2019","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-20","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perda-indramayu-7-2019/","id":"perda-indramayu-7-2019","jenis":"Peraturan Daerah","judul":"Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu","mengubah":"","nomor":"Perda Kab. Indramayu No. 7 Tahun 2019","penerbit":"Pemerintah Kabupaten Indramayu","ringkasan":"Mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Indramayu menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu, menyesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/139715/perda-kab-indramayu-no-7-tahun-2019","tahun":2019,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perda-indramayu-7-2019/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"16 April 2019","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-20","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perda-subang-3-2019/","id":"perda-subang-3-2019","jenis":"Peraturan Daerah","judul":"Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang","mengubah":"","nomor":"Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2019","penerbit":"Pemerintah Kabupaten Subang","ringkasan":"Mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga, menyesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/144399/perda-kab-subang-no-3-tahun-2019","tahun":2019,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perda-subang-3-2019/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"31 Desember 2019","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-20","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perda-kota-bogor-21-2019/","id":"perda-kota-bogor-21-2019","jenis":"Peraturan Daerah","judul":"Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor","mengubah":"","nomor":"Perda Kota Bogor No. 21 Tahun 2019","penerbit":"Pemerintah Kota Bogor","ringkasan":"Membentuk Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor sebagai kelanjutan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor, menyesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2017. Entitas ini terpisah dari BUMD Air Minum milik Kabupaten Bogor (Perumda Air Minum Tirta Kahuripan).","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/135515/perda-kota-bogor-no-21-tahun-2019","tahun":2019,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perda-kota-bogor-21-2019/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"8 Juli 2019","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-20","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perda-sukabumi-5-2019/","id":"perda-sukabumi-5-2019","jenis":"Peraturan Daerah","judul":"Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi","mengubah":"","nomor":"Perda Kota Sukabumi No. 5 Tahun 2019","penerbit":"Pemerintah Kota Sukabumi","ringkasan":"Mengatur pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi: nama, lokasi, dan tujuan; kegiatan usaha; struktur organisasi; permodalan dan pengelolaan penghasilan; satuan pengawas internal dan komite audit; kepegawaian; serta ketentuan peralihan.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/134647/perda-kota-sukabumi-no-5-tahun-2019","tahun":2019,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perda-sukabumi-5-2019/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-22","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perpres-46-2019/","id":"perpres-46-2019","jenis":"Peraturan Presiden","judul":"Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum","mengubah":"","nomor":"Perpres No. 46 Tahun 2019","penerbit":"Pemerintah Pusat","ringkasan":"Skema jaminan dan subsidi bunga pinjaman perbankan bagi PDAM untuk percepatan penyediaan air minum; mencabut Perpres No. 29 Tahun 2009.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/111890/perpres-no-46-tahun-2019","tahun":2019,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perpres-46-2019/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-24","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-17-2019/","id":"uu-17-2019","jenis":"Undang-Undang","judul":"Sumber Daya Air","mengubah":"","nomor":"UU No. 17 Tahun 2019","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Undang-undang pokok pengelolaan sumber daya air, mencabut UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Diubah oleh UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja); Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c dicabut oleh UU No. 32 Tahun 2024. Ancaman pidananya disesuaikan UU No. 1 Tahun 2026 (Penyesuaian Pidana).","status":"diubah","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/122742/uu-no-17-tahun-2019","tahun":2019,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-17-2019/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-22","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-19-2019/","id":"uu-19-2019","jenis":"Undang-Undang","judul":"Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","mengubah":"","nomor":"UU No. 19 Tahun 2019","penerbit":"Pemerintah Pusat","ringkasan":"Mengubah sejumlah ketentuan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk kewenangan penyelidikan/penyidikan/penuntutan KPK.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019","tahun":2019,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-19-2019/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"9 November 2018","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-20","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perda-garut-8-2018/","id":"perda-garut-8-2018","jenis":"Peraturan Daerah","judul":"Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut","mengubah":"","nomor":"Perda Kab. Garut No. 8 Tahun 2018","penerbit":"Pemerintah Kabupaten Garut","ringkasan":"Mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/143948/perda-kab-garut-no-8-tahun-2018","tahun":2018,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perda-garut-8-2018/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-20","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/pergub-dki-5-2018/","id":"pergub-dki-5-2018","jenis":"Peraturan Gubernur","judul":"Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan","mengubah":"","nomor":"Pergub Prov. DKI Jakarta No. 5 Tahun 2018","penerbit":"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta","ringkasan":"Mengatur syarat calon, tata cara seleksi, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi BUMD milik Provinsi DKI Jakarta. Direksi pada Perusahaan Umum Daerah diberhentikan oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM); Direksi pada Perusahaan Perseroan Daerah diberhentikan oleh RUPS.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/73105/pergub-prov-dki-jakarta-no-5-tahun-2018","tahun":2018,"teks":"https://regulasiair.com/teks/pergub-dki-5-2018/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"27 Desember 2018","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-27","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/permen-pupr-29-2018/","id":"permen-pupr-29-2018","jenis":"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","judul":"Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","mengubah":"","nomor":"Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018","penerbit":"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","ringkasan":"Menetapkan standar teknis SPM pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai pelaksanaan PP No. 2 Tahun 2018. Untuk air minum: jenis pelayanan dasar (Pasal 5), mutu pelayanan dasar berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum (Pasal 6), dan penerima pelayanan dasar (Pasal 7). Di kabupaten/kota, penerimanya rumah tangga, terutama masyarakat miskin atau tidak mampu di daerah rawan air (Pasal 7 ayat (2) huruf a). Lampiran I (Tabel 1.2) menetapkan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari bagi kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku, dan mengukur capaian sebagai persentase rumah tangga yang mendapat akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/159743/permen-pupr-no-29prtm2018-tahun-2018","tahun":2018,"teks":"https://regulasiair.com/teks/permen-pupr-29-2018/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-22","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/permendagri-118-2018/","id":"permendagri-118-2018","jenis":"Peraturan Menteri Dalam Negeri","judul":"Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah","mengubah":"","nomor":"Permendagri No. 118 Tahun 2018","penerbit":"Kementerian Dalam Negeri","ringkasan":"Mengatur kewajiban BUMD, termasuk BUMDAM, menyusun rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran (RKA) tahunan, tata cara kerja sama, serta pelaporan dan evaluasi kinerja kepada kepala daerah selaku KPM/RUPS.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/245195/permendagri-no-118-tahun-2018","tahun":2018,"teks":"https://regulasiair.com/teks/permendagri-118-2018/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"7 Mei 2018","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-27","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/permendagri-37-2018/","id":"permendagri-37-2018","jenis":"Peraturan Menteri Dalam Negeri","judul":"Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah","mengubah":"","nomor":"Permendagri No. 37 Tahun 2018","penerbit":"Kementerian Dalam Negeri","ringkasan":"Mengatur pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi BUMD: persyaratan, panitia seleksi, seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan (UKK), wawancara akhir oleh kepala daerah, kontrak kinerja, masa jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian. Calon Direksi harus berusia 35 sampai 55 tahun pada saat mendaftar pertama kali (Pasal 35 huruf h). UKK Direksi dilaksanakan tim yang melibatkan konsultan perorangan atau lembaga profesional (Pasal 40), paling sedikit melalui psikotes, ujian tertulis keahlian, penulisan dan presentasi makalah serta rencana bisnis, dan wawancara (Pasal 42), dengan klasifikasi nilai akhir di Pasal 43 ayat (4); nilai di bawah 7,0 tidak disarankan.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/111299/permendagri-no-37-tahun-2018","tahun":2018,"teks":"https://regulasiair.com/teks/permendagri-37-2018/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-20","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/permendagri-79-2018/","id":"permendagri-79-2018","jenis":"Peraturan Menteri Dalam Negeri","judul":"Badan Layanan Umum Daerah","mengubah":"","nomor":"Permendagri No. 79 Tahun 2018","penerbit":"Kementerian Dalam Negeri","ringkasan":"Mengatur pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): persyaratan substantif, teknis, dan administratif penerapan status BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah (UPTD), tata kelola keuangan, remunerasi, serta pertanggungjawaban. Mencabut Permendagri No. 61 Tahun 2007.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/111301/permendagri-no-79-tahun-2018","tahun":2018,"teks":"https://regulasiair.com/teks/permendagri-79-2018/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"4 Januari 2018","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-27","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/pp-2-2018/","id":"pp-2-2018","jenis":"Peraturan Pemerintah","judul":"Standar Pelayanan Minimal","mengubah":"","nomor":"PP No. 2 Tahun 2018","penerbit":"Pemerintah Pusat","ringkasan":"Mengatur Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, untuk enam urusan: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, dan sosial (Pasal 4). Untuk air minum, jenis pelayanan dasar Daerah kabupaten/kota adalah pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan Daerah provinsi adalah pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (Pasal 7). Mutu pelayanannya ditetapkan dalam standar teknis kementerian, dan kepala daerah yang tidak melaksanakan SPM dijatuhi sanksi administratif (Pasal 20).","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/67029/pp-no-2-tahun-2018","tahun":2018,"teks":"https://regulasiair.com/teks/pp-2-2018/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-24","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/pp-54-2017/","id":"pp-54-2017","jenis":"Peraturan Pemerintah","judul":"Badan Usaha Milik Daerah","mengubah":"","nomor":"PP No. 54 Tahun 2017","penerbit":"Pemerintah Pusat","ringkasan":"Mengatur Badan Usaha Milik Daerah secara menyeluruh: pendirian, organ, kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan pembubaran. Dasar hukumnya Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/64765/pp-no-54-tahun-2017","tahun":2017,"teks":"https://regulasiair.com/teks/pp-54-2017/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"uu-7-2023","diverifikasi":"2026-09-24","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-7-2017/","id":"uu-7-2017","jenis":"Undang-Undang","judul":"Pemilihan Umum","mengubah":"","nomor":"UU No. 7 Tahun 2017","penerbit":"Pemerintah Pusat","ringkasan":"Mengatur penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, termasuk tahapan, kampanye, dana kampanye, pemungutan suara, dan ketentuan pidana Pemilu. Mencabut UU No. 8 Tahun 2012, UU No. 15 Tahun 2011, dan UU No. 42 Tahun 2008.","status":"diubah","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017","tahun":2017,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-7-2017/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-24","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/permen-pupr-27-2016/","id":"permen-pupr-27-2016","jenis":"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","judul":"Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum","mengubah":"","nomor":"Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016","penerbit":"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","ringkasan":"Mengatur penyelenggaraan SPAM secara menyeluruh: perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi, termasuk pengendalian kehilangan air.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104463/permen-pupr-no-27-tahun-2016","tahun":2016,"teks":"https://regulasiair.com/teks/permen-pupr-27-2016/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"permendagri-21-2020","diverifikasi":"2026-07-23","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/permendagri-71-2016/","id":"permendagri-71-2016","jenis":"Peraturan Menteri Dalam Negeri","judul":"Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum","mengubah":"","nomor":"Permendagri No. 71 Tahun 2016","penerbit":"Kementerian Dalam Negeri","ringkasan":"Mengatur prinsip dan tata cara perhitungan serta penetapan tarif air minum, termasuk keterjangkauan, keadilan, dan pemulihan biaya.","status":"diubah","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/111577/permendagri-no-71-tahun-2016","tahun":2016,"teks":"https://regulasiair.com/teks/permendagri-71-2016/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"perpres-82-2020","diverifikasi":"2026-09-14","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perpres-90-2016/","id":"perpres-90-2016","jenis":"Peraturan Presiden","judul":"Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum","mengubah":"","nomor":"Perpres No. 90 Tahun 2016","penerbit":"Pemerintah Pusat","ringkasan":"Dasar pembentukan BPPSPAM; dicabut oleh Perpres No. 82 Tahun 2020 yang membubarkan badan tersebut dan mengalihkan tugasnya ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.","status":"dicabut","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/40994/perpres-no-90-tahun-2016","tahun":2016,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perpres-90-2016/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"uu-6-2023","diverifikasi":"2026-09-24","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-20-2016/","id":"uu-20-2016","jenis":"Undang-Undang","judul":"Merek dan Indikasi Geografis","mengubah":"","nomor":"UU No. 20 Tahun 2016","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Mengatur pendaftaran, pelindungan, dan penegakan hukum merek dagang serta indikasi geografis, termasuk sanksi pidana atas pelanggaran merek terdaftar.","status":"diubah","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016","tahun":2016,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-20-2016/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-22","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perpres-38-2015/","id":"perpres-38-2015","jenis":"Peraturan Presiden","judul":"Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur","mengubah":"","nomor":"Perpres No. 38 Tahun 2015","penerbit":"Pemerintah Pusat","ringkasan":"Dasar hukum umum skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan infrastruktur, termasuk sistem penyediaan air minum, mengatur tata cara, jenis pengembalian investasi, dan dukungan pemerintah.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/41764/perpres-no-38-tahun-2015","tahun":2015,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perpres-38-2015/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"pp-30-2024","diverifikasi":"2026-09-18","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/pp-121-2015/","id":"pp-121-2015","jenis":"Peraturan Pemerintah","judul":"Pengusahaan Sumber Daya Air","mengubah":"","nomor":"PP No. 121 Tahun 2015","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Mengatur pengusahaan sumber daya air permukaan dan air tanah oleh badan usaha, dengan syarat air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat sudah terpenuhi lebih dulu; dicabut dan digantikan PP No. 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.","status":"dicabut","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/5700","tahun":2015,"teks":"https://regulasiair.com/teks/pp-121-2015/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"28 Desember 2015","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-22","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/pp-122-2015/","id":"pp-122-2015","jenis":"Peraturan Pemerintah","judul":"Sistem Penyediaan Air Minum","mengubah":"","nomor":"PP No. 122 Tahun 2015","penerbit":"Pemerintah Pusat","ringkasan":"Peraturan pelaksana tingkat Peraturan Pemerintah untuk penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum: penggunaan sumber air baku, jenis SPAM, kewenangan dan tanggung jawab penyelenggara, serta bentuk kerja sama dengan badan usaha.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/5701","tahun":2015,"teks":"https://regulasiair.com/teks/pp-122-2015/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-26","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/permenkes-3-2014/","id":"permenkes-3-2014","jenis":"Peraturan Menteri Kesehatan","judul":"Sanitasi Total Berbasis Masyarakat","mengubah":"","nomor":"Permenkes No. 3 Tahun 2014","penerbit":"Kementerian Kesehatan","ringkasan":"Mengatur pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) lewat lima pilar, termasuk Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). Lampiran mendefinisikan struktur jamban sehat: tangki septik (bak kedap air yang cairannya diresapkan lewat bidang/sumur resapan) dan cubluk (lubang galian peresap), keduanya wajib mencegah pencemaran, tanpa menetapkan angka jarak minimum dalam meter ke sumber air.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/116706/permenkes-no-3-tahun-2014","tahun":2014,"teks":"https://regulasiair.com/teks/permenkes-3-2014/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"pp-28-2024","diverifikasi":"2026-09-24","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/pp-66-2014/","id":"pp-66-2014","jenis":"Peraturan Pemerintah","judul":"Kesehatan Lingkungan","mengubah":"","nomor":"PP No. 66 Tahun 2014","penerbit":"Pemerintah Pusat","ringkasan":"Peraturan pemerintah tentang kesehatan lingkungan yang menjadi induk Permenkes No. 2 Tahun 2023. Menurut JDIH BPK, dicabut oleh PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.","status":"dicabut","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/5507/pp-no-66-tahun-2014","tahun":2014,"teks":"https://regulasiair.com/teks/pp-66-2014/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-14","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-23-2014/","id":"uu-23-2014","jenis":"Undang-Undang","judul":"Pemerintahan Daerah","mengubah":"","nomor":"UU No. 23 Tahun 2014","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Undang-undang pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pembagian urusan (air minum sebagai urusan wajib pelayanan dasar) dan ketentuan tentang BUMD yang menjadi dasar PP No. 54 Tahun 2017. Telah diubah beberapa kali, terakhir oleh UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja).","status":"diubah","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014","tahun":2014,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-23-2014/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-22","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-30-2014/","id":"uu-30-2014","jenis":"Undang-Undang","judul":"Administrasi Pemerintahan","mengubah":"","nomor":"UU No. 30 Tahun 2014","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Undang-undang lintas sektor yang mengatur bentuk hukum Keputusan dan Tindakan Pejabat/Badan Pemerintahan, termasuk kategori Izin, Standar, Dispensasi, dan Konsesi. Diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020, Perpu No. 2 Tahun 2022, dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.","status":"diubah","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014","tahun":2014,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-30-2014/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"permen-pu-6-2026","diverifikasi":"2026-09-14","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/permen-pu-13-2013/","id":"permen-pu-13-2013","jenis":"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum","judul":"Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum","mengubah":"","nomor":"Permen PU No. 13/PRT/M/2013","penerbit":"Kementerian Pekerjaan Umum","ringkasan":"Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM periode sebelumnya; dicabut oleh Pasal 4 Permen PU No. 6 Tahun 2026.","status":"dicabut","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/144728/permen-pupr-no-13prtm2013-tahun-2013","tahun":2013,"teks":"https://regulasiair.com/teks/permen-pu-13-2013/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"pp-22-2021","diverifikasi":"2026-09-18","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/pp-27-2012/","id":"pp-27-2012","jenis":"Peraturan Pemerintah","judul":"Izin Lingkungan","mengubah":"","nomor":"PP No. 27 Tahun 2012","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Kerangka Izin Lingkungan (Amdal/UKL-UPL) sebelum era Cipta Kerja; dicabut dan digantikan PP No. 22 Tahun 2021 yang memperkenalkan kerangka Persetujuan Lingkungan.","status":"dicabut","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/5239/pp-no-27-tahun-2012","tahun":2012,"teks":"https://regulasiair.com/teks/pp-27-2012/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-22","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/permen-pu-20-2010/","id":"permen-pu-20-2010","jenis":"Peraturan Menteri","judul":"Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan","mengubah":"","nomor":"Permen PU No. 20/PRT/M/2010","penerbit":"Kementerian Pekerjaan Umum","ringkasan":"Mengatur izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan di luar peruntukannya, termasuk penempatan bangunan dan jaringan utilitas (pipa air minum, kabel, dsb.), iklan, dan bangunan lain: syarat permohonan, prosedur penerbitan izin, dan kewajiban pemegang izin.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/160057/permen-pupr-no-20prtm2010-tahun-2010","tahun":2010,"teks":"https://regulasiair.com/teks/permen-pu-20-2010/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"permenkes-2-2023","diverifikasi":"2026-09-22","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/permenkes-492-2010/","id":"permenkes-492-2010","jenis":"Peraturan Menteri Kesehatan","judul":"Persyaratan Kualitas Air Minum","mengubah":"","nomor":"Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010","penerbit":"Kementerian Kesehatan","ringkasan":"Persyaratan kualitas air minum (parameter wajib dan tambahan) yang berlaku 2010-2023; dicabut oleh Permenkes No. 2 Tahun 2023.","status":"dicabut","sumber_resmi":"https://kemkes.go.id/eng/air-dan-kesehatan","tahun":2010,"teks":"","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"perpres-46-2019","diverifikasi":"2026-09-22","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/perpres-29-2009/","id":"perpres-29-2009","jenis":"Peraturan Presiden","judul":"Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum","mengubah":"","nomor":"Perpres No. 29 Tahun 2009","penerbit":"Pemerintah Pusat","ringkasan":"Versi awal skema jaminan dan subsidi bunga pinjaman perbankan bagi PDAM (jaminan Pemerintah Pusat 70% dari kewajiban kredit investasi PDAM yang jatuh tempo); dicabut dan digantikan Perpres No. 46 Tahun 2019 dengan judul yang sama persis.","status":"dicabut","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/42308/perpres-no-29-tahun-2009","tahun":2009,"teks":"https://regulasiair.com/teks/perpres-29-2009/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-14","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-25-2009/","id":"uu-25-2009","jenis":"Undang-Undang","judul":"Pelayanan Publik","mengubah":"","nomor":"UU No. 25 Tahun 2009","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Undang-undang pokok pelayanan publik: standar pelayanan, hak masyarakat mengadu, dan mekanisme gugatan terhadap penyelenggara pelayanan publik.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009","tahun":2009,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-25-2009/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"uu-1-2022","diverifikasi":"2026-09-24","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-28-2009/","id":"uu-28-2009","jenis":"Undang-Undang","judul":"Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","mengubah":"","nomor":"UU No. 28 Tahun 2009","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku sebelum UU No. 1 Tahun 2022. Dicabut oleh Pasal 189 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 2022; JDIH BPK mencatat statusnya Tidak Berlaku.","status":"dicabut","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009","tahun":2009,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-28-2009/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"uu-6-2023","diverifikasi":"2026-09-22","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-30-2009/","id":"uu-30-2009","jenis":"Undang-Undang","judul":"Ketenagalistrikan","mengubah":"","nomor":"UU No. 30 Tahun 2009","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Undang-undang pokok ketenagalistrikan: penyediaan tenaga listrik dikuasai negara, dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat, dengan BUMN diberi prioritas pertama untuk kepentingan umum.","status":"diubah","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/38767","tahun":2009,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-30-2009/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-26","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-51-2009/","id":"uu-51-2009","jenis":"Undang-Undang","judul":"Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara","mengubah":"uu-5-1986","nomor":"UU No. 51 Tahun 2009","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam 32 butir, yang juga mengubah sebagian ketentuan hasil perubahan UU No. 9 Tahun 2004. Antara lain mengubah Pasal 1 (ketentuan umum), dengan definisi Keputusan Tata Usaha Negara pada angka 9 dan Sengketa Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian, pada angka 10, serta mengubah Pasal 116 tentang pelaksanaan putusan: tenggatnya dihitung dalam hari kerja, dan pejabat yang tidak bersedia melaksanakan putusan dikenai uang paksa dan/atau sanksi administratif serta diumumkan pada media massa cetak setempat.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/38851/uu-no-51-tahun-2009","tahun":2009,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-51-2009/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-22","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/pp-21-2008/","id":"pp-21-2008","jenis":"Peraturan Pemerintah","judul":"Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana","mengubah":"","nomor":"PP No. 21 Tahun 2008","penerbit":"Pemerintah Pusat","ringkasan":"Peraturan pelaksana UU No. 24 Tahun 2007 (melaksanakan Pasal 50 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 59 ayat (2)). Pasal 23 mengatur penentuan status keadaan darurat bencana: dilaksanakan Pemerintah/pemerintah daerah sesuai tingkatan bencana (ayat 1), berjenjang Presiden/gubernur/bupati-wali kota (ayat 2). Penjelasan Pasal 23 ayat (1) menegaskan status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Pasal 52 merinci pemenuhan kebutuhan dasar (termasuk air bersih dan sanitasi, huruf a) sebagai kegiatan yang dapat dilaksanakan Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, dan lembaga internasional/asing nonpemerintah.","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/4833/pp-no-21-tahun-2008","tahun":2008,"teks":"https://regulasiair.com/teks/pp-21-2008/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"permendagri-23-2024","diverifikasi":"2026-09-14","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/permendagri-2-2007/","id":"permendagri-2-2007","jenis":"Peraturan Menteri Dalam Negeri","judul":"Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum","mengubah":"","nomor":"Permendagri No. 2 Tahun 2007","penerbit":"Kementerian Dalam Negeri","ringkasan":"Mengatur organ (Direksi, Dewan Pengawas) dan kepegawaian PDAM; dicabut dan digantikan Permendagri No. 23 Tahun 2024. Ia sendiri mencabut Permendagri No. 7 Tahun 1998 dan Kepmendagri No. 34 Tahun 2000.","status":"dicabut","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/126351/permendagri-no-2-tahun-2007","tahun":2007,"teks":"https://regulasiair.com/teks/permendagri-2-2007/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-22","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-24-2007/","id":"uu-24-2007","jenis":"Undang-Undang","judul":"Penanggulangan Bencana","mengubah":"","nomor":"UU No. 24 Tahun 2007","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Undang-undang pokok penanggulangan bencana. Pasal 48 menetapkan kegiatan tanggap darurat, termasuk penentuan status keadaan darurat bencana (huruf b) dan pemenuhan kebutuhan dasar (huruf d). Pasal 51 menetapkan kewenangan penetapan status darurat bencana berjenjang sesuai skala: Presiden (nasional), gubernur (provinsi), bupati/wali kota (kabupaten/kota). Pasal 53 merinci pemenuhan kebutuhan dasar, dimulai dari kebutuhan air bersih dan sanitasi (huruf a).","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007","tahun":2007,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-24-2007/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"21 Maret 2005","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-29","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/pp-16-2005/","id":"pp-16-2005","jenis":"Peraturan Pemerintah","judul":"Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum","mengubah":"","nomor":"PP No. 16 Tahun 2005","penerbit":"Pemerintah Pusat","ringkasan":"Peraturan pelaksana UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di bidang pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Setelah Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 membatalkan UU No. 7 Tahun 2004, peraturan pelaksananya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk peraturan ini, sebagaimana dinyatakan Penjelasan Umum PP No. 122 Tahun 2015 yang kini mengatur Sistem Penyediaan Air Minum.","status":"tidak-berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/49357/pp-no-16-tahun-2005","tahun":2005,"teks":"https://regulasiair.com/teks/pp-16-2005/","tidak_berlaku_sejak":"2015-02-18"},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"uu-11-2021","diverifikasi":"2026-09-23","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-16-2004/","id":"uu-16-2004","jenis":"Undang-Undang","judul":"Kejaksaan Republik Indonesia","mengubah":"","nomor":"UU No. 16 Tahun 2004","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Undang-undang kejaksaan: tugas dan wewenang di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, serta ketertiban umum.","status":"diubah","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/40511/uu-no-16-tahun-2004","tahun":2004,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-16-2004/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-24","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-2-2004/","id":"uu-2-2004","jenis":"Undang-Undang","judul":"Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial","mengubah":"","nomor":"UU No. 2 Tahun 2004","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Mengatur mekanisme penyelesaian empat jenis perselisihan hubungan industrial (hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan antar serikat pekerja) lewat bipartit, mediasi/konsiliasi/arbitrase, dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).","status":"berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/40452/uu-no-2-tahun-2004","tahun":2004,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-2-2004/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-22","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-7-2004/","id":"uu-7-2004","jenis":"Undang-Undang","judul":"Sumber Daya Air","mengubah":"","nomor":"UU No. 7 Tahun 2004","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Undang-undang sumber daya air yang memperkenalkan istilah hak guna air; dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013, sehingga UU No. 11 Tahun 1974 berlaku kembali sampai digantikan UU No. 17 Tahun 2019.","status":"tidak-berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/40497/uu-no-7-tahun-2004","tahun":2004,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-7-2004/","tidak_berlaku_sejak":"2015-02-18"},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"uu-51-2009","diverifikasi":"2026-09-26","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-9-2004/","id":"uu-9-2004","jenis":"Undang-Undang","judul":"Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara","mengubah":"uu-5-1986","nomor":"UU No. 9 Tahun 2004","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Perubahan pertama UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam 38 butir. Antara lain mengubah Pasal 2, yang memuat tujuh golongan keputusan yang tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, dimulai dengan keputusan yang merupakan perbuatan hukum perdata (huruf a), dan mengubah Pasal 116 tentang pelaksanaan putusan, sehingga pejabat yang tidak bersedia melaksanakan putusan berkekuatan hukum tetap dikenai upaya paksa berupa pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif.","status":"diubah","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/40500/uu-no-9-tahun-2004","tahun":2004,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-9-2004/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"perppu-1-2020","diverifikasi":"2026-09-24","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-17-2003/","id":"uu-17-2003","jenis":"Undang-Undang","judul":"Keuangan Negara","mengubah":"","nomor":"UU No. 17 Tahun 2003","penerbit":"Pemerintah Pusat","ringkasan":"Undang-undang pokok pengelolaan keuangan negara: definisi, asas, dan lingkup keuangan negara/daerah, penyusunan dan pertanggungjawaban APBN/APBD.","status":"diubah","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003","tahun":2003,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-17-2003/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"uu-16-2025","diverifikasi":"2026-09-26","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-19-2003/","id":"uu-19-2003","jenis":"Undang-Undang","judul":"Badan Usaha Milik Negara","mengubah":"","nomor":"UU No. 19 Tahun 2003","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Undang-undang pokok Badan Usaha Milik Negara (BUMN): definisi, bentuk (Persero dan Perum), organ, dan pengelolaan. Rumusan 2003 mendefinisikan BUMN lewat modal yang dimiliki negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sejak UU No. 1 Tahun 2025, definisi itu juga mencakup badan usaha yang padanya terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Modal BUMD dimiliki Daerah.","status":"diubah","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/43919/uu-no-19-tahun-2003","tahun":2003,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-19-2003/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"pp-22-2021","diverifikasi":"2026-09-18","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/pp-82-2001/","id":"pp-82-2001","jenis":"Peraturan Pemerintah","judul":"Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air","mengubah":"","nomor":"PP No. 82 Tahun 2001","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Kerangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebelum era Persetujuan Lingkungan; dicabut dan digantikan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.","status":"dicabut","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/53103/pp-no-82-tahun-2001","tahun":2001,"teks":"https://regulasiair.com/teks/pp-82-2001/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-22","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-31-1999/","id":"uu-31-1999","jenis":"Undang-Undang","judul":"Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","mengubah":"","nomor":"UU No. 31 Tahun 1999","penerbit":"Pemerintah Pusat","ringkasan":"Undang-undang pokok pemberantasan tindak pidana korupsi. Penjelasan Umum menegaskan cakupan 'keuangan negara' meliputi kekayaan dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara. Diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001.","status":"diubah","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999","tahun":1999,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-31-1999/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"","diverifikasi":"2026-09-14","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-8-1999/","id":"uu-8-1999","jenis":"Undang-Undang","judul":"Perlindungan Konsumen","mengubah":"","nomor":"UU No. 8 Tahun 1999","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Undang-undang pokok perlindungan konsumen: hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, perbuatan yang dilarang, tanggung jawab pelaku usaha, dan penyelesaian sengketa konsumen.","status":"diubah","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999","tahun":1999,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-8-1999/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"permendagri-2-2007","diverifikasi":"2026-09-23","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/permendagri-7-1998/","id":"permendagri-7-1998","jenis":"Peraturan Menteri Dalam Negeri","judul":"Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum","mengubah":"","nomor":"Permendagri No. 7 Tahun 1998","penerbit":"Kementerian Dalam Negeri","ringkasan":"Mengatur kepengurusan (Direksi dan Badan Pengawas) PDAM; dicabut dan digantikan Permendagri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM, yang pada gilirannya dicabut Permendagri No. 23 Tahun 2024.","status":"dicabut","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/126351/permendagri-no-2-tahun-2007","tahun":1998,"teks":"","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"uu-51-2009","diverifikasi":"2026-09-26","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-5-1986/","id":"uu-5-1986","jenis":"Undang-Undang","judul":"Peradilan Tata Usaha Negara","mengubah":"","nomor":"UU No. 5 Tahun 1986","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Mengatur kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan definisi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN): penetapan tertulis pejabat TUN yang konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi orang/badan hukum perdata. Pasal 2 mengecualikan keputusan yang merupakan perbuatan hukum perdata dari pengertian KTUN.","status":"diubah","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/46914/uu-no-5-tahun-1986","tahun":1986,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-5-1986/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"uu-6-2023","diverifikasi":"2026-09-22","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-2-1981/","id":"uu-2-1981","jenis":"Undang-Undang","judul":"Metrologi Legal","mengubah":"","nomor":"UU No. 2 Tahun 1981","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Undang-undang pokok metrologi legal: menetapkan satuan ukuran resmi serta kewajiban tera dan tera ulang atas alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP), termasuk meter air.","status":"diubah","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/47034/uu-no-2-tahun-1981","tahun":1981,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-2-1981/","tidak_berlaku_sejak":""},{"ditetapkan":"","diubah_oleh":"uu-17-2019","diverifikasi":"2026-09-22","halaman":"https://regulasiair.com/regulasi/uu-11-1974/","id":"uu-11-1974","jenis":"Undang-Undang","judul":"Pengairan","mengubah":"","nomor":"UU No. 11 Tahun 1974","penerbit":"Pemerintah Republik Indonesia","ringkasan":"Undang-undang pengairan sebelum era Sumber Daya Air; dicabut UU No. 7 Tahun 2004, sempat berlaku kembali setelah UU No. 7 Tahun 2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013, dan akhirnya dicabut definitif oleh UU No. 17 Tahun 2019.","status":"tidak-berlaku","sumber_resmi":"https://peraturan.bpk.go.id/Details/47422/uu-no-11-tahun-1974","tahun":1974,"teks":"https://regulasiair.com/teks/uu-11-1974/","tidak_berlaku_sejak":""}]}