Perangkat Daerah

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Peraturan ini sudah diubah. Periksa catatan penerapannya: perubahan bisa ikut menyentuh pasal ketentuan umum.

Pasal 1 angka 23 · Pemerintahan Daerah

Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 1 angka 32 · Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 1 angka 9 · Zona Bebas Air Tanah

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 1 angka 5 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 1 angka 4 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 1 angka 4 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 1 angka 7 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 1 angka 6 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 1 angka 5 · Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 1 angka 10 · Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor