Memasang sambungan baru

Langkah yang bisa diambil

1. Ajukan permohonan ke kantor pelayanan penyelenggara dengan identitas dan persyaratan yang ditetapkan. Pelanggan wajib mengikuti petunjuk dan prosedur penyelenggara.

   Pasal 53 ayat (2) huruf d PP No. 122 Tahun 2015

   Bunyi

   d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.

2. Minta rincian biaya secara tertulis sebelum membayar. Biaya sambungan baru adalah pendapatan non air yang terpisah dari tarif air, dan pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur.

   Pasal 20 ayat (3) Permendagri No. 71 Tahun 2016; Pasal 7 huruf b UU No. 8 Tahun 1999

   Bunyi

   a. pendapatan sambungan baru; b. pendapatan pemeriksaan air lab; c. pendapatan penyambungan kembali; d. pendapatan denda; e. pendapatan penggantian meter rusak; f. pendapatan penggantian pipa persil; dan g. pendapatan non air lainnya.

   b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

3. Setelah tersambung, penyelenggara memasang meter air di unit pelayanan, dan pelanggan berhak atas pelayanan yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

   Pasal 9 ayat (3) PP No. 122 Tahun 2015; Pasal 53 ayat (1) huruf a PP No. 122 Tahun 2015

   Bunyi

   Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

   Pelanggan berhak untuk: a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;

4. Bila permohonan ditolak atau tidak ditanggapi, minta alasan tertulis dan ajukan pengaduan. Penyelenggara wajib melayani pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan kahar.

   Pasal 45 huruf b PP No. 122 Tahun 2015; Pasal 40 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009

   Bunyi

   b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;

   Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Kewajiban penyelenggara

• Melayani pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan kahar.

  Pasal 45 huruf b PP No. 122 Tahun 2015

  Bunyi

  b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;

• Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa.

  Pasal 7 huruf b UU No. 8 Tahun 1999

  Bunyi

  b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

• Menetapkan maklumat pelayanan dan mempublikasikannya secara jelas dan luas.

  Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2009

  Bunyi

  (1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.

• Memasang meter air di unit pelayanan.

  Pasal 9 ayat (3) PP No. 122 Tahun 2015

  Bunyi

  Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

Contoh dari peraturan daerah

Syarat permohonan, sistem paket biaya pemasangan, dan pengembalian biaya bila pemasangan batal diatur di tingkat daerah. Contoh di bawah dikutip dari peraturan daerah yang ada di pustaka situs ini dan hanya berlaku di daerah yang menetapkannya. Daerah lain mengatur hal yang sama dengan angka yang berbeda, di Perda dan Peraturan Direksi masing-masing.

• Kabupaten Subang: permohonan diajukan tertulis dengan fotokopi kartu identitas; pemohon yang tidak dapat dipasang jaringannya diberi tahu alasannya, dan biaya pemasangan yang sudah dibayar dikembalikan sepenuhnya.

  Pasal 96 ayat (1), (3), dan (4) Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2019; Pasal 96 ayat (4) Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2019

  Bunyi

  a. mengajukan permohonan tertulis melalui kantor-kantor pelayanan setempat yang dilengkapi dengan fotokopi kartu identitas yang berlaku dan persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan Perumda TRS; b. bersedia membayar biaya pemasangan sambungan langganan sesuai ketentuan. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan pemasangan jaringannya setelah persyaratan administrasi terpenuhi. (3) Terhadap pemohon yang karena suatu sebab tidak dapat dilakukan pemasangan jaringan instalasi, manajemen Perumda TRS memberitahukan disertai keterangan/ alasannya sebagaimana mestinya.

  Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud ayat (3) sudah melakukan pembayaran Biaya Pemasangan, manajemen mengembalikan sepenuhnya.

• Kabupaten Subang: biaya pemasangan baru sistem paket mencakup pipa sepanjang 4 meter dari jaringan distribusi sampai meter air; di luar itu dihitung menurut kebutuhan lokasi.

  Pasal 102 ayat (2) dan (3) Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2019

  Bunyi

  (2) Untuk setiap pemasangan instalasi dikenakan biaya pemasangan instalasi/biaya pemasangan sambungan baru dengan sistem paket. (3) Biaya pemasangan baru sistem paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk pemasangan dengan panjang pipa 4 (empat) meter dari jaringan distribusi sampai dengan meter air.

• Kabupaten Serang: pelanggan berhak mendapatkan penjelasan atas ketentuan yang disepakati saat mengajukan pemasangan baru.

  Pasal 86 Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020

  Bunyi

  Pelanggan berhak: a. mendapatkan hasil pengujian atas: 1. perhitungan tagihan rekening air minum bulanan; 2. kualitas air; dan 3. akurasi meter air. b. mendapatkan penjelasan atas ketentuan yang telah disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru; c. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan; d. mendapatkan penggantian meter air apabila berdasarkan hasil tera meter, menunjukkan kondisi rusak; e. mengajukan permohonan pemutusan sementara atas permintaan sendiri; dan f. menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum, dan keberatan tagihan rekening air minum yang meliputi: 1. keberatan atas tagihan rekening air minum; 2. pendistribusian air minum; 3. kualitas air minum; dan 4. hal-hal lain yang menyangkut pelayanan air minum.

Peraturan yang dikutip

• PP No. 122 Tahun 2015: Masih berlaku. Pada pemeriksaan terakhir tidak ditemukan peraturan yang mengubah atau mencabutnya. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 22 September 2026.
• Permendagri No. 71 Tahun 2016: Masih berlaku, dengan perubahan oleh Permendagri No. 21 Tahun 2020. Baca bersama peraturan pengubahnya, karena sebagian pasalnya sudah berbunyi lain. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 23 Juli 2026.
• UU No. 8 Tahun 1999: Masih berlaku, dengan perubahan oleh UU No. 1 Tahun 2026. Baca bersama peraturan pengubahnya, karena sebagian pasalnya sudah berbunyi lain. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 29 September 2026.
• UU No. 25 Tahun 2009: Masih berlaku. Pada pemeriksaan terakhir tidak ditemukan peraturan yang mengubah atau mencabutnya. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 14 September 2026.
• Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2019: Masih berlaku. Pada pemeriksaan terakhir tidak ditemukan peraturan yang mengubah atau mencabutnya. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 20 September 2026.
• Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020: Masih berlaku. Pada pemeriksaan terakhir tidak ditemukan peraturan yang mengubah atau mencabutnya. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 20 September 2026.

Halaman ini rujukan kerja, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Besaran tarif, denda, dan biaya tiap daerah ditetapkan kepala daerah dan Direksi masing-masing; contoh Perda di atas hanya berlaku di daerah yang menetapkannya.

Versi terbaru dan bunyi setiap pasal: regulasiair.com/pelanggan/sambungan-baru/