Tagihan air melonjak

Langkah yang bisa diambil

1. Bandingkan stan meter yang tercetak di rekening dengan angka di meter air. Meter air adalah alat pengukuran yang wajib dipasang di unit pelayanan, dan selisih bacaannya menjadi dasar tagihan.

   Pasal 9 ayat (3) PP No. 122 Tahun 2015

   Bunyi

   Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

2. Minta penjelasan rincian tagihan kepada penyelenggara. Informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan adalah hak pelanggan.

   Pasal 53 ayat (1) huruf b PP No. 122 Tahun 2015

   Bunyi

   b. mendapatkan informasi tentang: 1) struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan 2) kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.

3. Bila penjelasan tidak memuaskan, ajukan pengaduan tertulis paling lambat 30 hari sejak menerima pelayanan. Isinya: nama dan alamat lengkap, uraian pelayanan yang tidak sesuai standar dan kerugiannya, permintaan penyelesaian, serta tempat, waktu, dan tanda tangan.

   Pasal 42 ayat (2) dan (3) UU No. 25 Tahun 2009; Pasal 42 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2009

   Bunyi

   (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan.

   Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat: a. nama dan alamat lengkap; b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiel atau immateriel yang diderita; c. permintaan penyelesaian yang diajukan; dan d. tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.

4. Simpan tanda terima pengaduan. Penyelenggara wajib memberikannya dan wajib menanggapi paling lambat 14 hari sejak pengaduan diterima.

   Pasal 44 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009; Pasal 44 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2009

   Bunyi

   Penyelenggara dan/atau ombudsman wajib memberikan tanda terima pengaduan.

   Penyelenggara dan/atau ombudsman wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).

5. Bila meter air dicurigai tidak akurat, minta tera ulang. Tera ulang dilaksanakan atas permintaan pemilik alat ukur atau pihak ketiga.

   Pasal 8 ayat (2) Permendag No. 24 Tahun 2024

   Bunyi

   Tera Ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan atau Pihak Ketiga, kecuali pada pelaksanaan Sidang Tera Ulang.

Kewajiban penyelenggara

• Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa, serta melayani konsumen secara benar dan jujur.

  Pasal 7 huruf b dan c UU No. 8 Tahun 1999

  Bunyi

  b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

• Menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat.

  Pasal 45 huruf e PP No. 122 Tahun 2015

  Bunyi

  e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat;

• Memberikan tanda terima pengaduan, menanggapi paling lambat 14 hari, dan memutuskan hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.

  Pasal 44 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009; Pasal 44 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2009; Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU No. 25 Tahun 2009

  Bunyi

  Penyelenggara dan/atau ombudsman wajib memberikan tanda terima pengaduan.

  Penyelenggara dan/atau ombudsman wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).

  (1) Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.

• Memberikan dokumen yang dibutuhkan pengadu untuk mendukung pembuktian, bila diminta.

  Pasal 43 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2009

  Bunyi

  Dalam hal pengadu membutuhkan dokumen terkait dengan pengaduannya dari penyelenggara dan/atau pelaksana untuk mendukung pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dan/atau pelaksana wajib memberikannya.

Contoh dari peraturan daerah

Cara menghitung rekening, hak menguji perhitungan tagihan, dan tenggat klaim salah baca meter diatur di tingkat daerah. Contoh di bawah dikutip dari peraturan daerah yang ada di pustaka situs ini dan hanya berlaku di daerah yang menetapkannya. Daerah lain mengatur hal yang sama dengan angka yang berbeda, di Perda dan Peraturan Direksi masing-masing.

• Kabupaten Serang: rekening terdiri dari pemakaian per meter kubik dikali tarif air ditambah beban tetap; bila meter tidak terbaca atau tidak berjalan baik, pemakaian dihitung dari rata-rata 3 bulan terakhir.

  Pasal 83 Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020

  Bunyi

  (1) Rekening air minum terdiri dari: a. jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (m³) dikalikan dengan tarif air; dan b. biaya beban tetap meliputi: 1. biaya pemeliharaan meter air; 2. biaya administrasi. (2) Jumlah pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 (satu) bulan. (3) Apabila meter air tidak terbaca atau tidak berjalan baik maka jumlah pemakaian air minum dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.

• Kabupaten Serang: pelanggan berhak mendapatkan hasil pengujian atas perhitungan tagihan bulanan dan akurasi meter air, serta menyampaikan keberatan atas tagihan rekening.

  Pasal 86 Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020

  Bunyi

  Pelanggan berhak: a. mendapatkan hasil pengujian atas: 1. perhitungan tagihan rekening air minum bulanan; 2. kualitas air; dan 3. akurasi meter air. b. mendapatkan penjelasan atas ketentuan yang telah disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru; c. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan; d. mendapatkan penggantian meter air apabila berdasarkan hasil tera meter, menunjukkan kondisi rusak; e. mengajukan permohonan pemutusan sementara atas permintaan sendiri; dan f. menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum, dan keberatan tagihan rekening air minum yang meliputi: 1. keberatan atas tagihan rekening air minum; 2. pendistribusian air minum; 3. kualitas air minum; dan 4. hal-hal lain yang menyangkut pelayanan air minum.

• Kabupaten Ciamis: pelanggan berhak meminta pengujian atas kebenaran perhitungan tagihan rekening air bulanan.

  Pasal 94 ayat (1) huruf b Perda Kab. Ciamis No. 4 Tahun 2022

  Bunyi

  b. meminta pengujian atas kebenaran perhitungan tagihan rekening air bulanan;

• Kabupaten Subang: klaim atas indikasi kesalahan pembacaan meter diajukan paling lambat 7 hari setelah pembacaan meter.

  Pasal 98 huruf g Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2019

  Bunyi

  g. mengajukan klaim apabila terdapat indikasi kesalahan pembacaan meter dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah pembacaan meter sesuai dengan pencatatan;

Peraturan yang dikutip

• PP No. 122 Tahun 2015: Masih berlaku. Pada pemeriksaan terakhir tidak ditemukan peraturan yang mengubah atau mencabutnya. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 22 September 2026.
• UU No. 25 Tahun 2009: Masih berlaku. Pada pemeriksaan terakhir tidak ditemukan peraturan yang mengubah atau mencabutnya. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 14 September 2026.
• Permendag No. 24 Tahun 2024: Masih berlaku. Pada pemeriksaan terakhir tidak ditemukan peraturan yang mengubah atau mencabutnya. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 22 September 2026.
• UU No. 8 Tahun 1999: Masih berlaku, dengan perubahan oleh UU No. 1 Tahun 2026. Baca bersama peraturan pengubahnya, karena sebagian pasalnya sudah berbunyi lain. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 29 September 2026.
• Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020: Masih berlaku. Pada pemeriksaan terakhir tidak ditemukan peraturan yang mengubah atau mencabutnya. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 20 September 2026.
• Perda Kab. Ciamis No. 4 Tahun 2022: Masih berlaku. Pada pemeriksaan terakhir tidak ditemukan peraturan yang mengubah atau mencabutnya. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 20 September 2026.
• Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2019: Masih berlaku. Pada pemeriksaan terakhir tidak ditemukan peraturan yang mengubah atau mencabutnya. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 20 September 2026.

Halaman ini rujukan kerja, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Besaran tarif, denda, dan biaya tiap daerah ditetapkan kepala daerah dan Direksi masing-masing; contoh Perda di atas hanya berlaku di daerah yang menetapkannya.

Versi terbaru dan bunyi setiap pasal: regulasiair.com/pelanggan/tagihan-melonjak/