Peta Dasar Hukum

Halaman ini menyusun peraturan dalam Indeks Regulasi menurut hierarkinya, dari undang-undang di lapis teratas sampai peraturan daerah kabupaten dan kota di lapis terbawah. Hubungan yang dipetakan satu saja: peraturan yang dicantumkan di bagian Mengingat sebuah peraturan, dibaca dari naskah peraturan itu sendiri. Pilih satu peraturan untuk melihat rantainya: ke atas, dasar hukum yang dicantumkannya beserta dasar hukum dari dasar hukum itu; ke bawah, peraturan yang mencantumkannya.

Rantai di peta mengikuti naskah, bukan anggapan tentang hierarki. PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, pusat peta saat halaman dibuka, di bagian Mengingat-nya hanya mencantumkan satu peraturan dalam indeks: UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, yang dicabut UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. UU No. 17 Tahun 2019 terbit sesudah PP itu, jadi tidak tercantum di Mengingat-nya. Nasib peraturan pelaksanaan lama diatur ketentuan penutupnya, Pasal 76 huruf b: “semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Sumber Daya Air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.” Hubungan dari ketentuan penutup seperti itu tidak dimasukkan ke rantai, karena tidak tertulis di bagian Mengingat.

Batasnya: peta hanya memuat peraturan dalam indeks, dan hanya pencantuman di bagian Mengingat yang terbaca dari salinan naskahnya. UUD 1945 dan peraturan di luar indeks tidak tampil, jadi peraturan yang tampak tanpa dasar hukum di atasnya bisa saja mencantumkan peraturan yang tidak ada di indeks. Status tiap peraturan dibaca dari data yang sama dengan kotak status di halaman peraturannya. Untuk kepatuhan resmi, teks asli dari lembaga penerbit tetap satu-satunya acuan yang sah.

Peta ini memuat 97 peraturan dalam indeks yang terhubung lewat 289 pencantuman di bagian Mengingat. Peraturan dalam indeks yang tidak terhubung dengan peraturan lain lewat bagian Mengingat yang terbaca tidak tampil: 31 peraturan.