Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jenis

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penerbit

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tahun

2018

Ditetapkan

27 Desember 2018

Status

berlaku

Teks resmi

https://peraturan.bpk.go.id/Details/159743/permen-pupr-no-29prtm2018-tahun-2018

Teks lengkap

Baca per pasal di situs ini
242 halaman, 22 pasal, 2 lampiran; hasil ekstraksi mesin, bukan teks resmi.

Ringkasan

Menetapkan standar teknis SPM pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai pelaksanaan PP No. 2 Tahun 2018. Untuk air minum: jenis pelayanan dasar (Pasal 5), mutu pelayanan dasar berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum (Pasal 6), dan penerima pelayanan dasar (Pasal 7). Di kabupaten/kota, penerimanya rumah tangga, terutama masyarakat miskin atau tidak mampu di daerah rawan air (Pasal 7 ayat (2) huruf a). Lampiran I (Tabel 1.2) menetapkan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari bagi kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku, dan mengukur capaian sebagai persentase rumah tangga yang mendapat akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

Catatan penerapan

Ditetapkan 27 Desember 2018 dan diundangkan 31 Desember 2018, berlaku pada tanggal diundangkan (Pasal 22). Dibentuk untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (6) PP No. 2 Tahun 2018 (konsiderans). Menurut JDIH BPK, peraturan ini mencabut Permen PUPR No. 01/PRT/M/2014. Salinan resmi terdiri atas batang tubuh dan dua berkas lampiran; tiga halaman Lampiran II dibaca lewat OCR. Angka 60 liter/orang/hari sama dengan Standar Kebutuhan Pokok Air Minum dalam aturan tarif (Permendagri No. 21 Tahun 2020).

Menjadi dasar jawaban

• Apa standar pelayanan minimal (SPM) air minum, dan siapa yang wajib memenuhinya?

Struktur

1. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1–3
2. BAB II Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasal 4–13
3. BAB III Pelaporan Pasal 14–17
4. BAB V Pembinaan dan Pengawasan Pasal 18–19
5. BAB VI Ketentuan Peralihan Pasal 20
6. BAB VII Ketentuan Penutup Pasal 21–22

Istilah yang didefinisikan

19 istilah didefinisikan di pasal ketentuan umum peraturan ini. Istilah bertanda ⇆ juga didefinisikan peraturan lain, dan rumusannya dapat dibandingkan.

• Standar Pelayanan Minimal ⇆
• Pelayanan Dasar ⇆
• Jenis Pelayanan Dasar ⇆
• Mutu Pelayanan Dasar ⇆
• Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat
• Pemerintah Pusat ⇆
• Pemerintahan Daerah ⇆
• Pemerintah Daerah ⇆
• Daerah Otonom ⇆
• Warga Negara Indonesia ⇆
• Air Minum Curah
• Air Limbah Domestik ⇆
• Area Beresiko Pencemaran Air Limbah Domestik
• Bencana ⇆
• Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
• Relokasi Program
• Rumah Layak Huni
• Rumah Tangga
• Menteri ⇆

Merujuk peraturan lain

Dasar hukum (bagian Mengingat) yang ada di indeks: PP No. 2 Tahun 2018.

Disebut di batang tubuh atau penjelasannya: PP No. 2 Tahun 2018.

Status dan tautan diperiksa terakhir pada 2026-09-27. Untuk kepatuhan resmi, teks asli dari lembaga penerbit tetap satu-satunya acuan yang sah.