Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Jenis

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Penerbit

Pemerintah Pusat

Tahun

2020

Ditetapkan

31 Maret 2020

Status

diubah

Teks resmi

https://peraturan.bpk.go.id/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020

Teks lengkap

Baca per pasal di situs ini
46 halaman, 29 pasal, dengan penjelasan; hasil ekstraksi mesin, bukan teks resmi.

Ringkasan

Perppu penanganan dampak keuangan pandemi COVID-19: memberi Pemerintah kewenangan menetapkan defisit anggaran melampaui 3 persen PDB paling lama sampai Tahun Anggaran 2022, menggeser anggaran, dan mengambil langkah stabilitas sistem keuangan. Ditetapkan menjadi undang-undang oleh UU No. 2 Tahun 2020.

Catatan penerapan

Dimuat di indeks ini karena JDIH BPK mencatatnya mengubah UU No. 17 Tahun 2003 (Keuangan Negara) dan UU No. 23 Tahun 2014 (Pemerintahan Daerah). Perppu ini tidak mengubah rumusan pasal kedua undang-undang itu. Pasal 28-nya menyatakan sejumlah ketentuan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan COVID-19 berdasarkan Perppu ini: dari UU No. 17 Tahun 2003, Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya (batas defisit 3 persen PDB), Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3); dari UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 316 dan Pasal 317. Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003, yang memasukkan kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah ke dalam keuangan negara, tidak termasuk. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 memaknai Pasal 29 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 sehingga Perppu ini harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Presiden mengumumkan secara resmi berakhirnya status pandemi COVID-19, paling lambat akhir tahun ke-2. Status pandemi itu dinyatakan berakhir oleh Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2023, berlaku 21 Juni 2023. JDIH BPK masih mencatat statusnya berlaku, dan mencatatnya diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021.

Struktur

1. BAB I Ruang Lingkup Pasal 1
2. BAB II Kebijakan Keuangan Negara Pasal 2–13
3. BAB III Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan Pasal 14–25
4. BAB IV PRES IDEN Bab Iv Ketentuan Sanksi Pasal 26
5. BAB V Ketentuan Penutup Pasal 27–29

Merujuk peraturan lain

Disebut di batang tubuh atau penjelasannya: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014.

Status dan tautan diperiksa terakhir pada 2026-09-24. Untuk kepatuhan resmi, teks asli dari lembaga penerbit tetap satu-satunya acuan yang sah.