- Jenis
- Undang-Undang
- Penerbit
- Pemerintah Republik Indonesia
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- 5 Januari 2022
- Status
- berlaku
- Teks resmi
- https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022
- Teks lengkap
- Baca per pasal di situs ini
143 halaman, 193 pasal, dengan penjelasan; hasil ekstraksi mesin, bukan teks resmi.
Ringkasan
Mengatur hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan transfer ke daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan sinergi kebijakan fiskal nasional (Pasal 2). Mencabut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 189 ayat (1) huruf b).
Catatan penerapan
Relevan bagi layanan air limbah dan sanitasi daerah karena mengatur dasar pungutan retribusi. Pasal 94 menetapkan jenis, subjek, objek, dan tarif seluruh pajak dan retribusi daerah dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutannya. Perda pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tetap berlaku paling lama 2 tahun sejak UU ini diundangkan pada 5 Januari 2022 (Pasal 187 huruf b). Dasar pemungutan retribusi daerah karenanya adalah Perda pajak dan retribusi tersebut, bukan Perda sektoral seperti Perda pengelolaan air limbah domestik (lihat /tanya/dasar-hukum-perda-air-limbah-domestik-kabupaten-kota/).
Menjadi dasar jawaban
Struktur
- BAB I Ketentuan Umum Pasal 1–3
- BAB II Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 4–105
- BAB III Transfer ke Daerah Pasal 106–139
- BAB IV Pengelolaan Belanja Daerah Pasal 140–153
- BAB V Pembiayaan Utang Daerah Pasal 154–166
- BAB VII Sinergi Pendanaan Pasal 167–168
- BAB VIII Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional Pasal 169–180
- BAB IX Ketentuan Pidana Pasal 181–185
- BAB X Ketentuan Lain-Lain Pasal 186
- BAB XI Ketentuan Peralihan Pasal 187–188
- BAB XII Ketentuan Penutup Pasal 189–193
Istilah yang didefinisikan
82 istilah didefinisikan di pasal ketentuan umum peraturan ini. Istilah bertanda ⇆ juga didefinisikan peraturan lain, dan rumusannya dapat dibandingkan.
- Pemerintah Pusat ⇆
- Menteri ⇆
- Pemerintahan Daerah ⇆
- Pemerintah Daerah ⇆
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ⇆
- Daerah Otonom ⇆
- Urusan Pemerintahan ⇆
- Kepala Daerah ⇆
- Badan Usaha Milik Daerah ⇆
- Keuangan Negara ⇆
- Penerimaan Daerah ⇆
- Pendapatan Daerah ⇆
- Belanja Daerah ⇆
- Pembiayaan ⇆
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ⇆
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ⇆
- Peraturan Daerah ⇆
- Peraturan Kepala Daerah ⇆
- Pendapatan Asli Daerah
- Pajak Daerah ⇆
- Retribusi Daerah ⇆
- Subjek Pajak ⇆
- Wajib Pajak ⇆
- Subjek Retribusi
- Wajib Retribusi ⇆
- Badan ⇆
- Pajak Kendaraan Bermotor ⇆
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ⇆
- Kendaraan Bermotor ⇆
- Pajak Alat Berat
- Alat Berat
- Pajak Bumi dan Bangu.nan Perdesaan dan Perkotaan
- Bumi ⇆
- Bangunan ⇆
- Nilai Jual Objek Pajak ⇆
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ⇆
- Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ⇆
- Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ⇆
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ⇆
- Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ⇆
- Pajak Barang dan Jasa Tertentu
- Barang dan Jasa Tertentu
- Makanan dan/atau Minuman
- Restoran ⇆
- Tenaga Listrik ⇆
- Jasa Perhotelan
- Jasa Parkir
- Jasa Kesenian dan Hiburan
- Pajak Reklame ⇆
- Reklame ⇆
- Pajak Air Permukaan ⇆
- Air Permukaan ⇆
- Pajak Rokok ⇆
- Pajak Air Tanah ⇆
- Air Tanah ⇆
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ⇆
- Mineral Bukan Logam dan Batuan ⇆
- Pajak Sarang Burung Walet ⇆
- Burung Walet ⇆
- Opsen
- Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
- Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Tahun Pajak ⇆
- Jasa Umum ⇆
- Jasa Usaha ⇆
- Perizinan Tertentu ⇆
- Transfer ke Daerah
- Dana Bagi Hasil ⇆
- Dana Alokasi Umum ⇆
- Dana Alokasi Khusus ⇆
- Dana Otonomi Khusus
- Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yoryakarta
- Dana Desa
- Keuangan Daerah
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
- Pembiayaan Utang Daerah
- Pinjaman Daerah ⇆
- Obligasi Daerah
- Sukuk Daerah
- Sinergi Pendanaan
- Dana Abadi Daerah
Dirujuk peraturan lain
Dibaca dari teks peraturan lain di indeks situs ini. Cuplikan adalah teks hasil ekstraksi mesin.
Disebut di 3 tempat dalam peraturan lain
- UU No. 7 Tahun 2023, hlm. 2
… kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (f) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tal:luo 2Ol7 tentang Pemilihan Umum;
- UU No. 7 Tahun 2023, hlm. 4
Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal:un 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) ditetapkan menjadi Undang …
- UU No. 7 Tahun 2023, hlm. 7
… kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ter:tar.g Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang Pemilihan Umum pada tanggal 12 Desernber 2022.
Merujuk peraturan lain
Disebut di batang tubuh atau penjelasannya: UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2014.
Status dan tautan diperiksa terakhir pada 2026-09-24. Untuk kepatuhan resmi, teks asli dari lembaga penerbit tetap satu-satunya acuan yang sah.