Apakah UU No. 9 Tahun 2015 masih berlaku?
Masih berlaku. Pada pemeriksaan terakhir tidak ditemukan peraturan yang mengubah atau mencabutnya. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 29 September 2026.
- Jenis
- Undang-Undang
- Penerbit
- Pemerintah Pusat
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- 18 Maret 2015
- Status
- berlaku (mengubah UU No. 23 Tahun 2014)
- Teks resmi
- https://peraturan.bpk.go.id/Details/38209/uu-no-9-tahun-2015
- Teks lengkap
- Baca per pasal di situs ini
14 halaman, 2 pasal, dengan penjelasan; hasil ekstraksi mesin, bukan teks resmi.
sebagian Sebagian pindaian: 1 dari 14 halaman dibaca mesin OCR dari gambar, jadi huruf di halaman itu bisa keliru. - Mengubah per pasal
- UU No. 23 Tahun 2014: bunyi sebelum dan sesudah berdampingan.
- Sebutan di Mengingat
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
Susun daftar Mengingat dengan peraturan ini
Ringkasan
Perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2014, menyesuaikan dengan pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara berpasangan. Mengubah enam pasal: tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pasal 63, Pasal 65, dan Pasal 66), pelaksanaan tugas sehari-hari oleh wakil kepala daerah sampai ia dilantik sebagai kepala daerah (Pasal 88), dan wewenang DPRD memilih kepala daerah dan wakilnya bila terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan (huruf d1 yang disisipkan ke Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 154 ayat (1)).
Catatan penerapan
Pasal 66 ayat (4) yang ditambahkan mewajibkan wakil kepala daerah melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan. Ketentuan BUMD (Pasal 331 sampai dengan Pasal 343) dan pembagian urusan air minum tidak disentuh. Relevan karena sebagian besar Perda tentang BUMD air minum di indeks yang terbit dari 2018 sampai 2022 mengutip UU No. 23 Tahun 2014 dengan rantai perubahan yang berakhir di undang-undang ini, termasuk yang terbit sesudah UU No. 11 Tahun 2020 mengubahnya lagi. Rantai yang berlaku hari ini ada di sebutan resmi UU No. 23 Tahun 2014, dan penyusun daftar Mengingat di /mengingat/ memakainya. JDIH BPK mencantumkan UU No. 17 Tahun 2019, Perppu No. 2 Tahun 2022, UU No. 6 Tahun 2023, dan UU No. 1 Tahun 2026 sebagai pengubah atau pencabut sebagian undang-undang ini. Perintah keempatnya ditujukan ke UU No. 23 Tahun 2014 dan tidak menyentuh pasal yang diubah undang-undang ini, sehingga statusnya tetap berlaku.
Dirujuk peraturan lain
Dibaca dari teks peraturan lain di indeks situs ini. Cuplikan adalah teks hasil ekstraksi mesin.
Menjadi dasar hukum (bagian Mengingat) bagi Perda Kota Bandung No. 6 Tahun 2020, Perda Kota Banjar No. 3 Tahun 2020, Perda Kota Bekasi No. 1 Tahun 2021, Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2020, Perda Kab. Ciamis No. 4 Tahun 2022, Perda Kab. Cianjur No. 14 Tahun 2021, Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2021, Perda Kab. Garut No. 8 Tahun 2018, Perda Kab. Indramayu No. 7 Tahun 2019, Perda Kab. Karawang No. 3 Tahun 2021, Perda Kota Bogor No. 21 Tahun 2019, Perda Kab. Purwakarta No. 3 Tahun 2020, Perda Kab. Serang No. 3 Tahun 2020, Perda Kota Serang No. 8 Tahun 2021, Perda Kab. Subang No. 3 Tahun 2019, Perda Kota Sukabumi No. 5 Tahun 2019, Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2020, Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2021, Pergub Prov. DKI Jakarta No. 5 Tahun 2018, Permendagri No. 118 Tahun 2018, Permendagri No. 21 Tahun 2020, Permendagri No. 37 Tahun 2018, Permendagri No. 71 Tahun 2016, Permenkes No. 2 Tahun 2023, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 54 Tahun 2017.
Disebut di 19 tempat dalam peraturan lain
- Perda Kota Bandung No. 6 Tahun 2020, hlm. 1
… ketentuan Pasal 331 dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk hukum Perusahaan Daerah A …
- Perda Kota Bandung No. 6 Tahun 2020, hlm. 66
I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 331 dan Pasal 402 ayat (2) serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 4 ayat (4) tentang Badan Usaha M …
- Perda Kota Bekasi No. 1 Tahun 2021, hlm. 1
… hukum sesuai ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2020, hlm. 1
… II Bogor; b.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirt …
- Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2020, hlm. 42
… tnya, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dan kemudian disus …
- Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2021, hlm. 24
… ketentuan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat mendirikan BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Pemer …
- Perda Kab. Garut No. 8 Tahun 2018, hlm. 1
b. bahwa sehubungan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabu …
- Perda Kab. Karawang No. 3 Tahun 2021, hlm. 31
… elain menjalankan amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pembentukan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat …
- Perda Kab. Purwakarta No. 3 Tahun 2020, hlm. 46
… elain menjalankan amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pembentukan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat …
- Perda Kota Serang No. 8 Tahun 2021, hlm. 1
… guna memenuhi ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 3 …
- Perda Kota Serang No. 8 Tahun 2021, hlm. 34
… berubah secara siginifikan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang mengamanatkan kepada daerah dapat menyusun r …
- Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2021, hlm. 1
… melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 entang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (1), Pa al 11 aya (1), dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik …
- Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2021, Pasal 55
… berubah secara siginifikan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar hukum penye …
- Permendagri No. 79 Tahun 2018, hlm. 2
… Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Perppu No. 1 Tahun 2020, Pasal 28
… Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
- Perpres No. 46 Tahun 2019, hlm. 2
… Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- UU No. 11 Tahun 2020, hlm. 757
… erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791 diubah sebagai …
- UU No. 11 Tahun 2020, hlm. 764
… rta Daerah Kabupaten lKota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
- UU No. 17 Tahun 2019, Pasal 77
… Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dicabut dan di …
Merujuk peraturan lain
Dasar hukum (bagian Mengingat) yang ada di indeks: UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 2 Tahun 2015.
Disebut di batang tubuh atau penjelasannya: UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 2 Tahun 2015.
Status dan tautan diperiksa terakhir pada 2026-09-29. Untuk kepatuhan resmi, teks asli dari lembaga penerbit tetap satu-satunya acuan yang sah.