Pertanyaan yang berulang muncul dalam pekerjaan sehari-hari sektor air minum, dijawab ringkas dengan dasar hukum yang dapat ditelusuri.
Setiap jawaban bersandar pada peraturan yang tercantum di Indeks Regulasi, dengan tanggal pemeriksaan terakhir tercantum. Untuk kepatuhan resmi, teks asli dari lembaga penerbit tetap satu-satunya acuan yang sah.
Perumda adalah bentuk badan hukum BUMD yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak terbagi atas saham, berbeda dari Perusahaan Daerah lama yang belum menyesuaikan bentuk hukumnya. Permendagri No. 23 Tahun 2024 mewajibkan penyesuaian nomenklatur dan tata kelola sesuai klasifikasi jumlah pelanggan.
Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) adalah skema pembiayaan infrastruktur air minum yang melibatkan badan usaha sebagai mitra investasi dan operasional, tanpa mengalihkan kepemilikan sumber daya air maupun tanggung jawab penyelenggaraan kepada swasta.
BUMDAM berkedudukan sebagai Pengendali Data Pribadi di bawah UU No. 27 Tahun 2022, dan wajib memberitahukan kegagalan pelindungan data secara tertulis paling lambat 3x24 jam kepada subjek data dan lembaga pengawas.
Pemerintah Daerah wajib memberikan subsidi dari APBD. Bila selama tiga tahun berturut-turut pemulihan biaya penuh tidak tercapai dan subsidi tidak diberikan, Gubernur berwenang melakukan evaluasi untuk restrukturisasi.
Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, yang mencabut dan menggantikan Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
Tidak. BPPSPAM dibubarkan berdasarkan Perpres No. 82 Tahun 2020, dan fungsinya dialihkan ke Direktorat Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.
Wajib, sepanjang BUMDAM menyelenggarakan sistem elektronik, dengan tingkat kewajiban mengikuti kategori risiko sistemnya.
Tidak. Pegawai BUMDAM adalah pegawai badan usaha yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja, diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, bukan Aparatur Sipil Negara di bawah UU ASN.
Masih berlaku, tetapi sebagian ketentuannya telah diubah oleh Permendagri No. 21 Tahun 2020.
Belum, tidak secara eksplisit. Perpres No. 82 Tahun 2022 menetapkan delapan sektor strategis sebagai Infrastruktur Informasi Vital, dan air minum tidak termasuk di dalamnya.
Keamanannya bergantung pada tata kelola implementasi, bukan pada teknologinya semata. Data pemakaian yang dikumpulkan smart meter tetap tunduk pada kewajiban UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan risiko terbesar yang teridentifikasi bukan pada perangkatnya, melainkan pada tata kelola pengadaan dan penyimpanan datanya.
Berdasarkan jumlah pelanggan: kecil untuk paling banyak 50.000 pelanggan, sedang untuk 50.001 sampai 100.000 pelanggan, dan besar untuk lebih dari 100.000 pelanggan.
Batas toleransi yang berlaku dalam pengoperasian SPAM adalah 25 persen, sementara sasaran nasional yang ditetapkan dalam kebijakan dan strategi nasional SPAM 2026-2030 berada di bawah 20 persen.