Apakah UU Sumber Daya Air (17/2019) menghapus kewenangan daerah mengelola air?

Tidak. UU No. 17 Tahun 2019 justru merinci kewenangan Pemerintah Daerah provinsi (Pasal 14) dan kabupaten/kota (Pasal 16), termasuk menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya, memberi izin penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi kewenangannya, dan memungut BJPSDA. Provinsi juga berwenang menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan SPAM (Pasal 14 huruf f).

Pembagiannya mengikuti wilayah sungai: kabupaten/kota untuk wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, provinsi untuk wilayah sungai lintas kabupaten/kota, dan Pemerintah Pusat untuk wilayah sungai lintas provinsi, lintas negara, dan strategis nasional (Pasal 11 sampai 16). Yang berubah dibanding rezim sebelumnya adalah penegasan penguasaan negara dan pembatasan peran swasta, bukan penghapusan kewenangan daerah. Sebagian ketentuan pembagian urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 dicabut oleh undang-undang ini menurut catatan JDIH BPK, dan sebagian pasalnya diubah UU No. 6 Tahun 2023; kedua perubahan itu belum dibaca pasal per pasal di sini.

Dasar hukum

• UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diubah
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diubah
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diubah

Diperiksa terakhir pada 2026-09-14. Jawaban ini bukan nasihat hukum; untuk kepatuhan resmi, rujuk teks asli dari lembaga penerbit.