Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat di Kabupaten Bogor, telah didirikan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/Ps.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor III/DPRD/Ps.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor; b.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

SALINAN

BUPATI BOGOR

PROVINSI JAWA BARAT

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 46);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 60);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 77);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM

DAERAH AIR MINUM TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN BOGOR.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1 #Salin Penjelasan

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor.

5. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

6. Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ hlm. 4 Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.

9. Direksi adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum serta mewakili Perumda Air Minum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perumda Air Minum dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.

11. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan Perumda Air Minum yang wajib dibayar pelanggan.

12. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

13. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Air Minum.

14. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum yang ditetapkan oleh Bupati.

15. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

BAB IIKEBIJAKAN

Pasal 2 #Salin Penjelasan

(1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

(2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) antara lain:

a. pengalihan aset tetap;

b. kerja sama;

c. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;

d. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;

e. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;

f. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;

g. penetapan besaran penggunaan laba; h.pengesahan laporan tahunan;

i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum; dan

j. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IIIPERUBAHAN BENTUK, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian KesatuPenyesuaian Bentuk dan Tempat Kedudukan

Pasal 3 #Salin Penjelasan

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah dengan nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

(2) Perumda Air Minum berkedudukan di wilayah Daerah Kabupaten.

(3) Perumda Air Minum dapat mendirikan atau membuka cabang, perwakilan dan/atau anak perusahaan di dalam wilayah Daerah Kabupaten maupun di luar wilayah Daerah Kabupaten.

Bagian KeduaJangka Waktu

Pasal 4 #Salin Penjelasan

Perumda Air Minum melakukan kegiatan usaha untuk jangka waktu tidak terbatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IVMAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Bagian KesatuMaksud

Pasal 5 #Salin Penjelasan

Maksud Perumda Air Minum adalah untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah, terutama di bidang penyediaan pelayanan air minum kepada masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya air berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Bagian KeduaTujuan

Pasal 6 #Salin Penjelasan

Perumda Air Minum memiliki tujuan untuk:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;

b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan pelayanan air minum yang bermutu untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat; dan

c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Bagian KetigaKegiatan Usaha

Pasal 7 #Salin Penjelasan

(1) Kegiatan usaha Perumda Air Minum adalah penyediaan pelayanan air minum.

(2) Penyediaan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan SPAM.

(3) Dalam menyelenggarakan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlandaskan:

a. kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM; dan

b. rencana induk SPAM.

(4) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan tujuan:

a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum;

b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;

c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara Perumda Air Minum dan pemangku kepentingan; dan

d. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.

(5) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum dapat melaksanakan kegiatan usaha lain dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya air.

BAB VPERMODALAN

Bagian KesatuModal

Pasal 8 #Salin Penjelasan

(1) Modal Dasar Perumda Air Minum ditetapkan sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

(2) Modal disetor Perumda Air Minum ditetapkan sebesar Rp.344.846.101.275,- (tiga ratus empat puluh empat milyar delapan ratus empat puluh enam juta seratus satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

(3) Besarnya modal Perumda Air Minum sampai dengan peraturan daerah ini diundangkan adalah sebesar Rp.348.346.101.275,- (tiga ratus empat puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian KeduaSumber Modal

Pasal 9 #Salin Penjelasan

(1) Sumber modal Perumda Air Minum terdiri atas:

a. penyertaan modal daerah;

b. pinjaman;

c. hibah; dan

d. sumber modal lainnya.

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dapat bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

b. konversi dari pinjaman.

(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:

a. Daerah;

b. BUMD lainnya; dan/atau

c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:

a. Pemerintah Pusat;

b. Daerah;

c. BUMD lainnya; dan/atau

d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kapitalisasi cadangan; dan

b. keuntungan revaluasi aset.

(6) Perolehan dan pemanfaatan sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIORGAN PERUMDA AIR MINUM

Bagian KesatuUmum

Pasal 10 #Salin Penjelasan

(1) Pengurusan Perumda Air Minum dilakukan oleh Organ Perumda Air Minum.

(2) Organ Perumda Air Minum terdiri atas:

a. KPM;

b. Dewan Pengawas; dan

c. Direksi.

(3) Dalam pengurusan Perumda Air Minum dan pengurusan BUMD lain dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten setiap orang dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian KeduaKPM

Pasal 11 #Salin Penjelasan

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum, apabila dapat membuktikan:

a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;

b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum; dan/atau

c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum secara melawan hukum.

Pasal 12 #Salin Penjelasan

(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum.

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Rapat tahunan;

b. Rapat persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum; dan

c. Rapat luar biasa.

Bagian KetigaDewan Pengawas

Paragraf 1Pengangkatan

Pasal 13 #Salin Penjelasan

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayan publik.

Pasal 14 #Salin Penjelasan

(1) Anggota Dewan pengawas diangkat dan ditetapkan oleh KPM.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;

d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; h.tidak pernah dinyatakan pailit;

i. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

(3) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.

(4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit melalui tahapan seleksi administrasi, UKK yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional dan wawancara akhir.

(5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 #Salin Penjelasan

(1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.

(5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 16 #Salin Penjelasan

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

(3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.

(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 17 #Salin Penjelasan

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2Tugas, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 18 #Salin Penjelasan

(1) Dewan Pengawas bertugas:

a. melaksanakan pengawasan terhadap Perumda Air Minum; dan

b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum.

(2) Dewan Pengawas wajib:

a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan

b. membuat dan memelihara risalah rapat.

(3) Dewan Pengawas memiliki wewenang:

a. meminta data dan informasi kepada Direksi;

b. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda;

c. menunjuk Komite untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 19 #Salin Penjelasan

(1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum.

(2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

(3) Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Paragraf 3Penghasilan

Pasal 20 #Salin Penjelasan

(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:

a. honorarium;

b. tunjangan;

c. fasilitas; dan/atau

d. tantiem atau insentif kinerja.

Paragraf 4Uang Jasa Pengabdian

Pasal 21 #Salin Penjelasan

(1) Dewan Pengawas dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum.

(2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang jasa pengabdian diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5Pemberhentian

Pasal 22 #Salin Penjelasan

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya berakhir; dan/atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 23 #Salin Penjelasan

(1) Dalam hal jabatan angggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 24 #Salin Penjelasan

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:

a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, negara, dan/atau Daerah;

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

e. mengundurkan diri;

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberhentian Dewan Pengawas Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh KPM.

Pasal 25 #Salin Penjelasan

(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

(2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 26 #Salin Penjelasan

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a. anggota direksi pada Perumda Air Minum, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;

b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan anggota Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 27 #Salin Penjelasan

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum.

Pasal 28 #Salin Penjelasan

(1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.

(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian KeempatDireksi

Paragraf 1Pengangkatan

Pasal 29 #Salin Penjelasan

(1) Direksi diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan KPM.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

d. memahami manajamen perusahaan;

e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;

f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim; h.berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 30 #Salin Penjelasan

(1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui proses seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi seleksi administrasi, UKK yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional dan wawancara akhir.

(3) Hasil seleksi administrasi dan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati oleh panitia seleksi paling sedikit 3 (tiga) nama calon atau paling banyak 5 (lima) nama calon.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31 #Salin Penjelasan

(1) Calon Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.

(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(3) Dalam hal Direksi diangkat kembali, Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

(4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.

Pasal 32 #Salin Penjelasan

(1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.

(2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(3) Dalam hal anggota direksi lebih dari 1 (satu) orang maka Direksi terdiri dari Direktur Utama dan para Direktur.

(4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum.

(5) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Nama, susunan dan pembidangan tugas Direksi diatur oleh KPM sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan Perumda Air Minum.

(7) Untuk Direksi yang membidangi tugas teknis SPAM harus memiliki sertifikasi manajemen air minum.

Pasal 33 #Salin Penjelasan

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:

a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 34 #Salin Penjelasan

(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta;

b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pada Perumda Air Minum.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 2Tugas dan Wewenang

Pasal 35 #Salin Penjelasan

Direksi mempunyai tugas:

a. menyusun rencana bisnis 5 (lima) tahunan yang disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM;

b. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis yang disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM;

c. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum;

d. membina pegawai;

e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum;

f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan

h. menyusun standar operasional prosedur sebagai pedoman operasional perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36 #Salin Penjelasan

Wewenang Direksi adalah:

a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. mengusulkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum dengan persetujuan Dewan Pengawas;

c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;

d. mewakili Perumda Air Minum di dalam dan di luar pengadilan;

e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum;

f. menandatangani laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan;

g. melakukan pinjaman atas persetujuan KPM;

h. mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

i. mengusulkan Rancangan tarif air minum kepada Bupati melalui Dewan Pengawas setelah melalui proses evaluasi oleh Dewan Pengawas dan telah dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan.

Pasal 37 #Salin Penjelasan

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum apabila:

a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum.

(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum yaitu:

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum;

b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum; atau

c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum.

Pasal 38 #Salin Penjelasan

(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.

(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Paragraf 3Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 39 #Salin Penjelasan

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

(2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh KPM.

(4) KPM dapat menunjuk pejabat sementara yang berasal dari internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 4Penghasilan

Pasal 40 #Salin Penjelasan

(1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum ditetapkan oleh KPM.

(2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. gaji;

b. tunjangan;

c. fasilitas; dan/atau

d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Paragraf 5Uang Jasa Pengabdian

Pasal 41 #Salin Penjelasan

(1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Air Minum.

(2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang jasa pengabdian diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6Pemberhentian

Pasal 42 #Salin Penjelasan

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya berakhir; atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 43 #Salin Penjelasan

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 44 #Salin Penjelasan

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, negara dan/atau daerah;

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

e. mengundurkan diri;

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

g. tidak terpilih lagi karena adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum.

Pasal 45 #Salin Penjelasan

(1) Direksi diberhentikan oleh KPM.

(2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM.

BAB VIIPEGAWAI

Pasal 46 #Salin Penjelasan

Pegawai Perumda Air Minum merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja dan/atau Peraturan Perumda Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 47 #Salin Penjelasan

(1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.

(2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum.

(3) Penghasilan pegawai paling banyak terdiri atas:

a. gaji;

b. tunjangan;

c. fasilitas; dan/atau

d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 48 #Salin Penjelasan

Perumda Air Minum wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49 #Salin Penjelasan

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 50 #Salin Penjelasan

Pegawai dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIIISATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian KesatuSatuan Pengawas Intern

Pasal 51 #Salin Penjelasan

(1) Pada Perumda Air Minum dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.

(2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

(3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 52 #Salin Penjelasan

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum dan memberikan saran perbaikan;

b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan

c. melakukan monitoring tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 53 #Salin Penjelasan

(1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.

(2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 54 #Salin Penjelasan

(1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.

(2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Bagian KeduaKomite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 55 #Salin Penjelasan

(1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja sama secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.

(2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin seorang anggota Dewan Pengawas.

(3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

Pasal 56 #Salin Penjelasan

Komite audit mempunyai tugas:

a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;

b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;

c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;

d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;

e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan

f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 57 #Salin Penjelasan

(1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Air Minum dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.

(2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

BAB IXPERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN PERUMDA AIR MINUM

Bagian KesatuPerencanaan

Paragraf 1Rencana Bisnis

Pasal 58 #Salin Penjelasan

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;

b. kondisi Perumda Air Minum saat ini;

c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan

d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

(3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.

(4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

(5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

(6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 2Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum

Pasal 59 #Salin Penjelasan

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

(3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.

(4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 60 #Salin Penjelasan

Penyusunan rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KeduaOperasional Perumda Air Minum

Paragraf 1Standar Operasional Prosedur

Pasal 61 #Salin Penjelasan

(1) Operasional Perumda Air Minum dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.

(2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

(3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.

(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:

a. organ;

b. organisasi dan kepegawaian;

c. keuangan;

d. pelayanan pelanggan;

e. resiko bisnis;

f. pengadaan barang dan jasa;

g. pengelolaan barang; h.pemasaran; dan

i. pengawasan.

(5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 62 #Salin Penjelasan

(1) Pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

(2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:

a. transparansi;

b. akuntabilitas;

c. pertanggungjawaban;

d. kemandirian; dan

e. kewajaran.

(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:

a. mencapai tujuan Perumda Air Minum;

b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;

c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum;

d. mendorong agar organ Perumda Air Minum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum;

e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum dalam perekonomian nasional; dan

f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

(4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

(5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Paragraf 3Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 63 #Salin Penjelasan

(1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektif, efisiensi dan transparansi.

(2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD.

Paragraf 4Kerjasama

Pasal 64 #Salin Penjelasan

(1) Perumda Air Minum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

(2) Bentuk kerja sama meliputi:

a. kerja sama operasi (joint operation);

b. pendayagunaan ekuitas (joint venture); dan

c. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(3) Kerja sama operasi (joint operation) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dalam hal pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum.

(4) Pendayagunaan ekuitas (joint venture) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan kerja sama dengan pihak lain berlaku ketentuan:

a. disetujui oleh KPM;

b. laporan keuangan Perumda Air Minum 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;

c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

(5) Bentuk kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65 #Salin Penjelasan

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Perumda Air Minum, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.

(2) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.

(3) Perumda Air Minum memprioritaskan kerja sama dengan Perumda Air Minum milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.

(4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum untuk melaksanakan kerja sama.

Paragraf 5Pinjaman

Pasal 66 #Salin Penjelasan

(1) Perumda Air Minum dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.

(2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

(3) Dalam hal Perumda Air Minum melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian KetigaPelaporan

Paragraf 1Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 67 #Salin Penjelasan

(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.

(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum ditutup.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.

(6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2Pelaporan Direksi

Pasal 68 #Salin Penjelasan

(1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.

(2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

(4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.

(7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

(8) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB XPENGGUNAAN LABA

Bagian KesatuUmum

Pasal 69 #Salin Penjelasan

(1) Penggunaan laba Perumda Air Minum digunakan untuk:

a. pemenuhan dana cadangan;

b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan;

c. dividen yang menjadi hak Daerah;

d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;

e. bonus atau jasa produksi untuk pegawai; dan/atau

f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum setelah dana cadangan dipenuhi.

(3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Bagian KeduaPenyisihan Laba

Pasal 70 #Salin Penjelasan

(1) Perumda Air Minum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum.

(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum mempunyai saldo laba yang positif.

(4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum.

(5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum.

(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 71 #Salin Penjelasan

Dividen Perumda Air Minum yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 72 #Salin Penjelasan

(1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

(2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 73 #Salin Penjelasan

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum Daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KetigaPenggunaan Laba Untuk

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 74 #Salin Penjelasan

(1) Perumda Air Minum melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.

(2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XIANAK PERUSAHAAN PERUMDA AIR MINUM

Pasal 75 #Salin Penjelasan

(1) Perumda Air Minum dapat membentuk anak perusahaan.

(2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Air Minum dapat bermitra dengan:

a. Badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau

b. Badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.

(3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:

a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;

b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan

d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.

(4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. disetujui oleh KPM;

b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;

c. laporan keuangan Perumda Air Minum 3 (tiga) tahun terkahir dalam keadaan sehat;

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan

e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum yang berasal dari penyertaan modal daerah.

(5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Air Minum di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan KPM.

BAB XIIPENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUMDA AIR MINUM

Pasal 76 #Salin Penjelasan

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum.

(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.

(3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.

(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

a. penyertaan modal Daerah;

b. subsidi;

c. pemberian pinjaman; dan/atau

d. hibah.

(5) Perumda Air Minum yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

(6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.

(7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIIIEVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

Bagian KesatuEvaluasi

Pasal 77 #Salin Penjelasan

(1) Evaluasi Perumda Air Minum dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

(2) Evaluasi Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

a. Perumda Air Minum;

b. Pemerintah Daerah; dan

c. Kementerian/Lembaga Pemerintah non kementerian.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:

a. penilaian kinerja;

b. penilaian tingkat kesehatan; dan

c. penilaian pelayanan.

Pasal 78 #Salin Penjelasan

(1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolak ukur kinerja Perumda Air Minum.

(2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum dan disampaikan kepada KPM.

(3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum.

(4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

Pasal 79 #Salin Penjelasan

Evaluasi Perumda Air Minum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KeduaRestrukturisasi

Paragraf 1Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 80 #Salin Penjelasan

(1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Air Minum agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum;

b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara dan daerah; dan/atau

c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.

(3) Restrukturisasi dilakukan pada Perumda Air Minum yang terus menerus mengalami kerugian, dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Air Minum.

(4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan risiko.

Paragraf 2Cakupan Restrukturisasi

Pasal 81 #Salin Penjelasan

(1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi Perusahaan.

(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem dan prosedur;

b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayananpublik.

(3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIVPEMBUBARAN

Pasal 82 #Salin Penjelasan

(1) Pembubaran Perumda Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Fungsi Perumda Air Minum yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum dikembalikan kepada Daerah.

BAB XVKEPAILITAN

Pasal 83 #Salin Penjelasan

(1) Perumda Air Minum dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi Perumda Air Minum hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum dinyatakan pailit.

(5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 84 #Salin Penjelasan

(1) Dalam hal aset Perumda Air Minum yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat.

BAB XVIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDA AIR MINUM

Bagian KesatuPembinaan Perumda Air Minum

Pasal 85 #Salin Penjelasan

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. Sekretaris Daerah;

b. pejabat pada perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum; dan

c. pejabat pada perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 86 #Salin Penjelasan

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 87 #Salin Penjelasan

(1) Pejabat perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum mempunyai tugas melakukan:

a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;

b. pembinaan kepengurusan;

c. pembinaan pendayagunaan aset;

d. pembinaan pengembangan bisnis;

e. monitoring dan evaluasi;

f. administrasi pembinaan; dan

g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Penetapan pejabat perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumda Air Minum.

Bagian KeduaPengawasan Perumda Air Minum

Pasal 88 #Salin Penjelasan

(1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.

(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVIIPENDAPATAN DAN TARIF

Bagian KesatuUmum

Pasal 89 #Salin Penjelasan

Dalam penyediaan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perumda Air Minum mengenakan tarif atas pelayanan yang merupakan pendapatan Perumda Air Minum.

Bagian KeduaPendapatan

Pasal 90 #Salin Penjelasan

Pendapatan terdiri dari:

a. pendapatan air minum; dan

b. pendapatan usaha lain.

Pasal 91 #Salin Penjelasan

(1) Pendapatan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a terdiri dari:

a. pendapatan air; dan

b. pendapatan non air.

(2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. tarif air;

b. beban tetap;

c. pemeliharaan meter air; dan

d. pendapatan air lainnya selain perpipaan.

(3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pendapatan sambungan baru;

b. pendapatan pemeriksaan air lab;

c. pendapatan penyambungan kembali;

d. pendapatan denda;

e. pendapatan penggantian meter rusak;

f. pendapatan penggantian pipa persil; dan

g. pendapatan non air lainnya.

(4) Pendapatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b merupakan pendapatan dalam rangka kegiatan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya air.

Bagian KetigaTarif

Pasal 92 #Salin Penjelasan

(1) Tarif yang termasuk dalam pendapatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil evaluasi Dewan Pengawas atas rancangan tarif yang disampaikan oleh Direksi yang telah dikonsultasikan dengan Forum Pelanggan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didasarkan pada:

a. keterjangkauan dan keadilan;

b. mutu pelayanan;

c. pemulihan biaya;

d. efisiensi pemakaian air;

e. perlindungan air baku; dan

f. transparansi dan akuntabilitas.

(3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani tarif batas atas dan tarif batas bawah yang ditetapkan Gubernur Jawa Barat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan dan penetapan tarif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 93 #Salin Penjelasan

(1) Tarif yang termasuk dalam Pendapatan non air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3), ditetapkan oleh direksi.

(2) Tata cara perhitungan pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian KetigaPengurangan, Keringanan dan Pembebasan Tarif

Pasal 94 #Salin Penjelasan

(1) Bupati atau Direksi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

(2) Persyaratan dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95 #Salin Penjelasan

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

a. Pencantuman Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun 2018-2023 dibaca dan dimaknai sebagai Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

b. Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Tahun Anggaran 2020 dibaca dan dimaknai sebagai Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

c. Masa jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan dimaksud.

d. Neraca Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor hasil audit kantor akuntan publik merupakan neraca permulaan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

e. Semua hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan yang ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor III/DPRD/Ps.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Tahun 1983 Nomor 3 Seri G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1991 tentang Perubahan hlm. 40 Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor III/DPRD/Ps.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Tahun 1993 Nomor 10 Seri D), menjadi hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah ini.

f. Seluruh perjanjian/perikatan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan dengan pihak lain masih berlaku sebagai perjanjian/perikatan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sampai dengan berakhirnya perjanjian/perikatan.

g. Seluruh ketentuan mengenai penggunaan papan nama, tata naskah perusahaan, blanko dan formulir yang berkaitan dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan diubah menjadi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIXKETENTUAN PENUTUP

Pasal 96 #Salin Penjelasan

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor III/DPRD/Ps.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Tahun 1983 Nomor 3 Seri G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor III/DPRD/Ps.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Tahun 1993 Nomor 10 Seri D);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2001 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22); dan

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 31); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97 #Salin Penjelasan

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 25 November 2020

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 25 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2020 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PROVINSI JAWA BARAT: (7/172/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN

PERUNDANG-UNDANGAN,

HERISON