Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah)

GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH

AIR MINUM JAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS

AIR MINUM JAYA (PERSEROAN DAERAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa ketersediaan air minum yang bersih dan layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan penggantian air tanah dengan air minum melalui jaringan perpipaan belum memungkinkan, dimana penggunaan air tanah yang berlebihan berdampak terhadap penurunan muka tanah, kondisi lingkungan, kesehatan warga, serta potensi bencana lingkungan lainnya yang mengganggu ekosistem kota sebagai akibat dan cakupan layanan air minum perpipaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum mencapai 100% (seratus persen) sehingga dibutuhkan penanganan yang segera untuk pemenuhan target 100% (seratus persen) layanan air minum perpipaan;

b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, tata kelola, pengembangan usaha, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kemandirian pengusahaan serta pelayanan dalam upaya percepatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas ketersediaan air minum melalui jaringan perpipaan untuk mencapai target pelayanan air minum perpipaan 100% (seratus persen), perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Jaya menjadi perusahaan Perseroan Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan bahwa perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

SALINAN

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN

HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA MENJADI

PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM JAYA (PERSEROAN DAERAH).

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1 #Salin Penjelasan

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah Provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta.

4. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

6. Anggaran Dasar adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah).

7. Perseroan Terbatas Air Minum Jaya yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya yang diubah bentuk badan hukumnya berdasarkan Peraturan Daerah ini menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

8. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan telah memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

BAB IINAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 2 #Salin Penjelasan

(1) Perseroan yang statusnya sebagai Perusahaan Umum Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroan Daerah).

(2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Perseroan.

(3) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan:

a. seluruh kekayaan, hak, dan kewajiban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menjadi kekayaan, hak, dan kewajiban Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah); dan

b. seluruh hubungan kerja antara pegawai dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menjadi hubungan kerja antara pegawai dengan Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah).

(4) Perubahan bentuk badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan menyusun Anggaran Dasar yang dinyatakan dalam Akta Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 #Salin Penjelasan

(1) Perseroan bertempat kedudukan di Provinsi DKI Jakarta.

(2) Wilayah kerja Perseroan berada di Provinsi DKI Jakarta dan dapat melakukan usaha di luar Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 #Salin Penjelasan

Perseroan melaksanakan kegiatan usaha untuk jangka waktu tidak terbatas, dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

BAB IIIMAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5 #Salin Penjelasan

(1) Perseroan didirikan dengan maksud untuk:

a. mengelola dan mengembangkan SPAM di Provinsi DKI Jakarta; dan

b. menciptakan perusahaan yang sehat, berkinerja tinggi, tata kelola yang baik, efisien, efektif, tangguh, mandiri, berkembang, berkelanjutan dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam pelayanan penyediaan Air Minum kepada masyarakat.

(2) Perseroan didirikan dengan tujuan untuk:

a. menyediakan pelayanan Air Minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;

b. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;

c. meningkatkan cakupan pelayanan Air Minum dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang efektif dan efisien; dan

d. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian dan potensi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

BAB IVKEGIATAN USAHA

Pasal 6 #Salin Penjelasan

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha yang meliputi:

a. pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan SPAM melalui perpipaan dan non-perpipaan;

b. penyelenggaraan usaha jasa lainnya yang menunjang kegiatan usaha utama;

c. penyelenggaraan usaha-usaha di bidang penyediaan Air Minum; dan

d. bentuk usaha lain yang mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan.

(2) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

(3) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perseroan dapat melakukan:

a. kerja sama dengan badan atau instansi lain baik pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan badan hukum lainnya;

b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;

c. pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain; dan

d. pemanfaatan dan pengelolaan aset perusahaan baik berupa tanah atau bangunan.

BAB VMODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 7 #Salin Penjelasan

(1) Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp5.400.000.000.000,00 (lima triliun empat ratus miliar rupiah).

(2) Modal yang telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp1.351.133.601.104,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus satu ribu seratus empat rupiah).

(3) Modal Perseroan yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian perusahaan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yang tercatat dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

(4) Pemenuhan modal dasar Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal.

Pasal 8 #Salin Penjelasan

(1) Sumber modal Perseroan diperoleh dari:

a. penyertaan modal daerah berupa aset dan/atau uang tunai;

b. pinjaman;

c. hibah; dan

d. sumber modal lainnya.

(2) Sumber penerimaan Perseroan terdiri dari:

a. penerimaan dari layanan Air Minum; dan

b. sumber penerimaan lainnya yang sah dan penerimaan lainnya sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIKEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 9 #Salin Penjelasan

(1) Modal Perseroan terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Perseroan sebesar 100% (seratus persen).

(3) Kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam anggaran dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10 #Salin Penjelasan

Segala tindakan hukum dan/atau dokumen hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Jaya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau disepakati, dan/atau sampai dilakukan penyesuaian.

Pasal 11 #Salin Penjelasan

(1) Neraca penutup Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Jaya ditetapkan oleh Gubernur selaku KPM berdasarkan hasil audit akuntan publik.

(2) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Gubernur selaku KPM.

(3) Neraca pembuka Perseroan disahkan oleh Gubernur selaku Pemegang Saham.

BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 12 #Salin Penjelasan

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1033), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13 #Salin Penjelasan

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14 #Salin Penjelasan

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2025 NOMOR 204

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SIGIT PRATAMA YUDHA

NIP 197612062002121009

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (6-281/2025)