Lampiran II, bagian 1 dari 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

PR,ESIDEN
MATRIKS PEMBANGUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2025-2029
LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESI,A
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025_2029
SK No 149746 C

REPUBLIK TNDONESIA
MATRIKS PEMBANGUNAN
SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN TAHUN 2025-2029
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Koordinator/
Pengampu
Ol - Meningkatkan Pendapatan
Per Kapita Menuju Setara Negara
Maju
0l - Pertumbuhan ekonomi persen 5,05 5,3 8,0 035 - Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian
02 - GNI Per Kapita USD 4.870 QO23l 5.410 8.OOO 035 - Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian
03 - Kontribusi PDB Maritim persen 7,9 (2022) 8,1 9,1 035 - Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian
04 - Kontribusi PDB manufaktur per3crr 18,67 (2023) 20,4 21,9 O35 - Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian
02 - (Kemiskinan menuju Oolo dan Ol - Tingkat kemiskinan
Ketimpangan Berkurang
p€rsctr 9,03 7,0 - 8,0 4,5 - 5,0 134 - Kementerian Koordinator Bidang
Pemberdayaan Masyarakat
02 - Rasio gini 0,379 0,378 - 0,382 0,372 - 0,375 035 - Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian
SK No 122003 C
03 - Kontribusi PDRB KTI pcrs€(l 2O9 12023) 21,4 22,4 132 - Kementerian Koordinator Bidang
IrtfrasEuldur dan Pembangunan
Kewilayahan

Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target2O2S Target 2029
Koordinator/
Pengampu
03 - Kepemimpinan dan Pengaruh Ol - Global tuuer Index
di Dunia Internasional Meningkat
peringkat 34 (20231 33 29 129 - Kcfircnterian Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan
04 - DaJra Saing Sumber Daya
Manusia Meningkat
0l - Indeks Modal Manusia o,* (2020) o,56 0,59 036 - Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
05 - Intensitas Emisi GRI(
Menurun Menuju IVea Zero
Emission
Ol - Penurunan intensitas emki
GRK
persen 34,09 (2022) 35,53 45,17 131 - Kementerian Koordinator Bidang
Pangan
72,54 {2023t- 76,49
Keterangan:
Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat.
02 - Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup
77,20 l3l - Kementerian Koordinator Bidang
Pangan
SK No 122004 C

(
REPUEUK INDONES'A
PRIORITAS NASIONAL I: MEMPERKOKOH IDEOLOGI PANCASILA, DEMOKRASI, DAN HAK ASASI MANUSIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline2o24 TargDr2O2S Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
ot
PN: Memperkokoh
Ideologi Pancasila,
Demokrasi, daII Hak
Asasi Manusia
01 - Terwujudnya
kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa, dan
bernegara yang
berlandaskan
Pancasila, demokrasi,
dan hak asasi
manusia
Ol - Indeks Demokrasi
lndonesia
02 - Indeks Hak Asasi
Manusia
79,sr l2o23l 81,69-85,23 83,42+6,96
2,70 (2023) 2,75 2,45
129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik dsn Keamanan
136 - Ke@€(rterian Hak
Asasi Manusia
01.01
PP: Penguatan
Ideologi Pancasila,
Wawasan
Kebangsaan, dan
Ketahanan Nasional
Ol - Menguatnya
Pancasila dan
wawasan kebangsaan
dalam kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa, dan
bernegara
01 - Indeks Demokrasi
Indonesia Aspek
Kebebasan
77 A6 (20231 44,12-87,76 85,90-89,54 129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan
122 - Badan Pembinaan
Ideologi Pancasil,a
02 - Indeks Aktualisasi
Pancasila
77,73 QO23l 79,37 82,30
SK No 122005 C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proye.k Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuselincN24 Taryat2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator /
Pengampu
01.01.01
KP: Penguatan
Wawasan Ideologi
Pancasila di Kalangan
Penyelenggara Negara
Ol - Terwujudnya
internalisasi,
institusionalisasi, dan
aktualisasi ideologi
Pancasila bagi
penyelenggara negara
Ol - Jaminan kebebasan
berkumpul, berekspresi,
berserikat, dan
berpendapat oleh aparat
negara
04 - Supremasi
Hukum,
Stabilitas, dan
Kepemimpinan
Indonesia
129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan
122 - Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila
44,a7 QO23l 82,33-87,01 84,61-89,29
02 - Persentase
impl€@€nta8i Peta Jalan
Pembinaan Ideologi
Pancasila
persen 40 80
(indikator
baru)
ol.ol.ol.ol
PRO-P: Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila
01.01.01.02
PRO-P: Aktualisasi Pancasila
01.01.01.03
PRO-P: Pemantapan Kebijakan Pelaksanaan Pancasila Dada Penyelenggaraan Negara
01.01.02
KR Pelaksanaan
Gerakan Nasional
KITA BERSAUDARA
Ol - Meningkatnya
kohesivitas sosial dan
kehsruronisalt
kehidupan masyarakat
multikultural yang
berwawasan
kebangsaan dan nil,ai-
nilai Pancasila
01 - Indeks Aktualisasi
Pancasila - Pengamalan
Sila 1 Ketuhanan Yang
Maha Esa
04 - Supremasi
Hukum,
Stabilitas, dar
Kepemimpinan
Indonesia
122 - Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila
122 - Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila
7432 (2023t- 80 84
02 - Indek Aktualisasi
Pancasila - Pengamalan
Sila 2 Kemanusiaan yang
Adil d6n Beradet
arA6 (2023!. 83 87
03 - Indel$ Aktualisasi
Pancasila - Pengamalan
Sila 3 Persatuan
Indonesia
SK No 122006 C
81,18 (2023) 83 a7 122 - Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
SaBaran Indikator Satuan Basel @2024 TarEd-2O2s TarEd-2O29
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04 - Indeks Aktualisasi
Pancasila - Pengamalan
Sila 4 Kerakyatan yang
Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan
Perwakilan
79,35 (20231 8l 85 122 - Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila
122 - Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila
059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital
05 - Indeks Aktualisasi
Pancasila - Pengamalan
Sila 5 Keadilan Sosial
bagi Seluruh Rakyat
Indonesia
68,33 (2023) 70 74
06 - Persentase konten
komunikasi publik yang
dapat memperkuat
kohesivitas sosial
berlandaskan nilai-nilai
Pancasila
persen 70 loo
(indikator
baru)
01.01.02.01
PRO-P: Pengembangan Wawasan Kebangsaan bagi Penyelenggara Negara dan Masyarakat
SK No 122007 C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bo.selinc2o24 Target2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator /
Pengampu
01.01.02.02
PRO-P: Penguatan Kohesivitas Sosial melalui Pengembangan Ekosistem Teknologi Informasi Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila
01.01.02.03
PRO-P: Peningkatan S€@argat Persatuan, Kesatuan, dan Kebangsaan pada Generasi Muda
01.01.03
KP: Peningkatan
Kualitas Pemimpin di
Tingkat Pusat hingga
Daerah
Ol - Meningkatnya
kualitas pemimpin di
tingkat pusat hingga
tingkat daerah
Ol - Performa piEpinan
thgkqt pusat dan daerah
dalam membina
ketahanan nasional
az,aa l2o23l 85,34-49,87 87,55-92,08 064 - Lembaga
Ictahanan Nasional
01.01.03.01
PRO-P: Penyelenggaraan Pendidikan Pengkaderan Pemimpin di Tingkat Pusat hingga Tingkat Daerah
01.01.03.02
PRO-P: Penyelenggaraan Training ofTrainrErs Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
01.02
PP: Penguatan
Komunikasi Publik
dan Media
Ol - Terciptanya
ekosistem
komunikasi,
kebebasan pers dan
media massa yang
berintegritas
Ol - Indeks Kemerdekaan
Pef,g
69,36 70,00 72,OO 059 - Kementerian
Komunikasi dar Digital
SK No 122008 C
02 - Indeks Keterbukaan
Informasi Publik
75,65 76,OO 77,25 059 - Kementerian
Komunikasi datr Digital

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
03 - Indd<s Komunikasi
Pembangunan dan
Informasi Publik
69,40 QO23l 7l 75 059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital
01.02.01
KP: Penguatan Pers
den Media Massa
yang Bertanggung
Jawab, Edukatif,
Jujur, Objektif, dan
Sehat Industri
(BEJO'S)
01 - Terwujudnya
kebebasan pers dan
media massa yang
berintegritas,
bertanggung jawab,
edukatif, jujur,
objektif, dan sehat
industri
Ol - Kualitas siaran
tcl6'isi yang memenuhi
standar berlaku
3,15 3,18 3,35 059 - Kementerian
Komunikasi den Digital
02 - Persentase
penurunan kqiadiatr
intervensi dan kekerasan
pers
Persen 65,80 66,00 68,00 059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital
03 - Persentase
independensi pers dari
kelompok kepentingan
yang kuat
persen 65,69 66,00 68,00 059 - Kementerian
Komunikasi dEr Digital
04 - Persentase jumlah
perusahaan pers dan
media massa yang
memiliki tata kelola baik
persen 63,74 il,oo 66,00 059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital
05 - Persentase
peningkatan kepatuhan
terhadap etika pers
persen 70,12 70,50 72,50 O59 - Kementerian
Komunikasi dan Digital
06 - Persentase
peningkatan akses pers
dan media bagi kelompok
rentan
SK No 122009 C
persen 69,08 69,50 71,50 059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital

FF,ESIDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuselj,l'€ 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07 - Jumlah peserta
pelatihan peningkatan
kapasitas SDM bidang
jurnalistik dan Ders
orang 2.015 690 2344 059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital
01.02.01.01
PRO-P: Peningkatan Kapasitas Lembaga Pers
01.02.01.02
PRO-P: Peningkatan Kompetensi dan Etika Insan Pers
01.02.01.03
PRO-P: Penyehatan Media Arus Utama
01.02.02
KP Penguatan Sistem
Komunikasi dan
Kesetaraan
Masyarakat atas
Informasi Publik
01 - Terbangunnya
sistem komunikasi
dan jaminan
kesetaraan hak
masyarakat atas
informasi publik
Ol - Jumlah kebijakan
yang mendukung
implementasi SKPN
dokumen 11 3 059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital
02 - Jumlah peserta
pelatihan peningkatan
kapasitas SDM bidang
kominfo yang bertalenta
digital
orang 141.300 40-100 200.300 059 - Kementerian
Komunikasi dar Digital
03 - Persentase ak3ca &
diseminasi informasi
publik kepada
masyarakat
persen 77,44 77,73 78,73 059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital
SK No 122011 C
I

,(
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuselirc2o24 Target 2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04 - Persentase
partisipasi publik dalam
proses pengambilan
kebijakan publik
persen 75,68 77,73 7A,73 059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital
OS - Persentase badan
publik dalam tata kelola
informasi publik yang
baik
persen 76,25 76,50 77,50 059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital
06 - Persentase jaminan
hukum atas akses
informasi publik
persen 79,92 80,17 81,17 059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital
07 - Persentase
kepatuhan badan publik
dalam menjalankan Lru
Keterbukaan Informasi
Publik
persen 76,33 76,58 77,sA 059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital
01.02.02.01
PRO-P Penguatan Kelembagaan daD Sistem Komunikasi R.rblik dan Pembangunan Nasional
01.02.02.02
PRO-E Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
01.02.02.03
PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang Bertalenta Digital
SK No 122013 C

- ll -
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Basehrc2l24 Target2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
01.03
PR Penguatan
Lembaga Demokrasi
Ol - Terwujudnya
lembaga demokrasi
yang kokoh sebagai
pilar demokrasi untuk
mewujudkan
demokrasi
substansial
Ol - Indeks Demokrasi
Indonesia A!pd<
Kapasitas Lembaga
Demokrasi
76,4612023) 79,46-42,90 81,14-84,59 129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik dst Keamanan
01.03.01
KP: Penguatan Fungsi
Legislasi Lembaga
Legislatif
01 - Terwujudnya
kinerja lembaga
legislatif yang
semakin meningkat
sebagai pilar
demokrasi
0l - Kinerja lembaga
legislatif dalan
pelaksanaan fungsi
legislasi
53,92l2o23l 55,59-58,84 57,18-60,43 129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan
01.03.01.01
PRO-P: Peningkatan Kapasitas Organisasi Lembaga Legislatif
01.03.01.02
PRO-P: Penguatan L,embaga dgtr Proses Demokrasi di Daerah
01.03.02
KP: Penguatan
Kelembagaan
Penyelenggara Pemilu
Ol - Terwujudnya
kinerja penyelenggara
pemilu yang semakin
meningkat dalam
mendukung
d€rlolcasi prosedural
menuju demokrasi
substansial
01 - Persentase hasil
penindakan pelanggaran
pemilu yang cepat, tanpa
biaya, aksesibel, mudah
dimengerti, datr
akuntabel
persen o 100 1 15 - Badar Pengawas
Pemilihan Umum (indikator
baru)
SK No 122014 C

FEFUEUK INDONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselite2o24 TarEet2O2S Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pcngampu
01.03.02.01
PRO-P: Penguatan Kapasitas SDM Lembaga Pelaksana Pemilu
01.03.02.02
PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Pengawas Feroilu
01.04
PP: Penguatan
Kesetaraan
Masyarakat Sipil
01 - Terwujudnya
partisipasi bermakna
masyarakat sipil
melalui jaminan
kesetaraan
masyarakat
0l - Indeks Demokrasi
Indonesia Aspek
Kesetaraan
43,74l2o23l 81,55-85,08 83,28-86,81 129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan
01.04.01
KP Penyediaan Dara
Abadi dan Penguatan
Kapasitas Organisasi
Kemasyarakatan
01 - Terwujudnya
penguatan kapasitas
organisasi
kemasyarakatan
dalam menjalar <an
Peran advokasi,
pemberdayaan, dan
kontrol sosial
Ol - Jumlah daerah
dengan Indeks Kinerja
Organisasi
Kemasyarakatan
berkategori baik
20 04 - Supremasi
Hukum,
Stabilitas, dan
Kepemimpinan
Indonesia
010 - Kementerian Dalam
Negeri
daerah 12
(indikator
barul
01.04.01.01
PRO-P: Penyusunan Regulasi Dana Abadi Organisasi Kemasyarakatan
01.04.01.02
PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan, dan Lingkungan Pendukung Masyarakat Sipil
SK No 122015 C

Prioritas Nasional/
Program hi6itas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan kselinen24 Target 2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
01.04.02
KP: Penguatan
Kesetaraan
Masyarakat Sipil pada
Sektor Politik
Ol - Terwujudnya
Penguatan jaminan
kesetaraan
masyarakat sipil pada
sektor politik untuk
menjalankan peran
pcrabef,dayaan dan
kontrol sosial
Ol - Jumlah pemilih
pemula, kelompok
rentan, dar marginal
yang diberikan
pendidikan pemilih
04 - Supremasi
Hukum,
Stabilitas, dan
Kepemimpinan
Indonesia
076 - Komisi Pemilihan
Umum
orang 55.300 r 10.600
(indikator
baru)
02 - Jumlah kader
p€frgau,ag yang diberikan
pendidikan dan pelatihan
pengawasan pemilu
partisipatif
orang 900 16.590 27.650 I 15 - Badal Pengawas
Pemilihan Umum
01.04.02.01
PRO-P: Penguatan Kesetaraan Akses Kelompok Rentan pada Sektor Politik
01.04.02.02
PRO-P Penguatan Fungsi Kontrol Sosial Masyarakat dalam Pemilu
01.05
PP:
Pengarusutamaan,
Pemajuan, dan
Penegakan HAM
0 I - Terwujudnya
regulasi dan
kelembagaan
berperspektif HAM
serta perlindungan
HAM terutama tetapi
tidak terbatas pada
kelompok rentan
01 - Indeks HAM Dimensi
Hak Sipil dan Politik
2,60 (2023) 2,65 2,75 136 - Kementerian Hak
Asasi Manusia
02 - Indeks HAM Dimensi
Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya
2,8{Jl2o23) 2,85 2,95 136 - Kementerian Hak
Asasi Manusia
SK No 1220160

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
01.05.01
XE Internalisasi HAM
untuk Kebijakan
Humanis, Inklusif,
dan Berperspektif
G€nd€f,
Ol - Terwujudnya
kebijakan dan
kelembagaan yang
b.f,perspektif hak
asasi manusia,
humanis, inklusif.,
dan gender
0r - Persentase K/L/D
dan masyarakat yang
mend.apatkan penguatan
HAM
04 - Supremasi
Hukum,
Stabilitas, dan
Ifu!€rriEpin{r
Indonesia
136 - Kementerian Hak
Asasi Manusia
persen 50,05 62,21
(indikator
baru)
02 - Jumlah kebijakan
diskriminatif yang
ditindaklanjuti
kebijakan r0 10 10 074 - Itu@isi Nasional
Hak Asasi Manusia
01.05.01.01
PRO-P: Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang Berperspektif Hak Asasi Manusia, Humanis, Inklusif, dan Gender
01.05.01.02
PRO-P: Pendidikan HAM bagi Aktor Negara dan Nqmcgara
01.05.02
KP: Perlindungan Hak
Asasi Manusia dan
Penghapusan Praktik
Diskriminasi
01 - Terwujudnya
perlindungan HAM
dan penghapusan
raktik diskriminasi
terutama tetapi tidak
terbatas pada
kelompok rentan
Ol - Tingkat efektivitas
penanganan kasus
pelanggaran HAM
04 - Supremasi
Hukum,
Stabilitas, dan
Kepemimpinan
lndonesia
074 - Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia
persen 37,6 (2023) 39,6 43,6
03 - Persentase capaian
aksi RANHAM
p€f,8cn 81,7 75 75
(penyesuaian
Perpres
RANHAM
Gen VI)
136 - Kementerian Hak
Asasi Manusia
01.05.02.01
PRO-P: Pelaksanaan Perlindungan HAM dan Penghapusan Praktik Diskriminasi
SK No 122017 C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bdselhe2o24 Taryd-202' Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
01.05.02.02
PRO-P: Penguatan Mekanisme Penanganan Pengaduan HAM pada K/L/D
Keterangan:
Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat.
SK No 122018 C

PRIORITAS NASIONAL 2: MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA
MELALUI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, AIR, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI HIJAU, DAN EKONOMI BIRU
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan BdseAtE2O24 Target2025 TarE€,-2O2g
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02
PN: Memantapkan
Si9tcra Pertahanan
Keamanan Negara
dan Mendorong
Kemandirian Bangsa
melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air,
Ekonomi Syariah,
Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan
Ekonomi Bit'u
0f - Terjaganya
kedaulatan negara
dan penguatan
stabilitas keamanan
nasional sebagai
fondasi pelaksanaan
perob€ngunaa
Ol - Asia fuuer Index
(Dipbnatic Influence)
65,6 65,7 66,1 Oll - Kementerian Luar
Negeri
129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik den Keamanan
02 - Asia tuwer Index
(Military &wbiuta)
15,7 16 20
03 - Proporsi penduduk
yang merasa aman
berjalan sendirian di area
tempat tinggalnya
persen 62,4 (2020) 67,5 68,5 129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik den Keamanan
04 - Global Cybersecurity
Index
100 100 98 129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan
05 - Indeks Keamanan
Laut Nasional
59 60 64 129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik dan lG8lnanan
SK No 122019C

REPUBLIK INDONES'A
-t7-
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselinc2o24 Target 2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02 - Meningkatkan
kemandirian bangsa
dalam memenuhi
kebutuhan pangan
yang berkualitas
secara berkelanjutan
dcngsn pendekatan
nexus pangan, ctrergi,
dan air (FEW Nc'.uo)
0l - Indeks lGtalranan
Pangan (lKg
7 t,2 73,2 a2 131 - Kementerian
Koordinator Bidang
Pangan
02 - Pertumbuhan PDB
pertanian, kehutanan,
dan perikanan
persen 1,30 (2023) 2,20 3,46 131 - Kementerian
Koordinator Bidang
Pangan
6,@ 6,77 6,95 035 - Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
3,50 3,75 132 - Kementerian
Koordinator Bidang
Infrastruktur dslt
Pembangunan
Kewilayahan
03 - Meningkatkan
kemandirian bangsa
dalam memenuhi
kebutuhan energi
secara berkelanjutan
dengan pendekatan
ncr<u3 pangan, energi,
dan air (FEW N€r(us)
Ol - Indeks Ketahanan
Energi
04 - Meningkatkan
kemandirian bangsa
dalam memenuhi
kebutuhan air secara
berkelanjutan dcdgan
pendekatan nexus
pangan, en€f,8i, dan
air (FEW Nexus)
Ol - Indeks Ketahanan
Air Nasional
3,44 (2o22l.
SK No 122020 C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline2o24 Target2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05 - Terwujudnya
perekonomian
nasional yang inklusif
dan berkelanjutan
Ol - Posisi ekonomi
syariah Indonesia di
tingkat global (Peringkat
GIEI)
peringkat 3 3
02 - lndonesia Bfue
tuot@mV Index (lBEll
34,25 (2023) 34,76 50,73
I(oDitc Nasional Ekonomi
dan Keuangan Syariah
(KNEKS)
O55 - Kementerian
PPN/BAPPENAS
035 - Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
055 - I(G@enterian
PPN/BAPPENAS
144 - Kementerian
Lingkungan
Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup
144 - Kementerian
Lingkungan
Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup
peringkat 4s 12023) 43 40
06 - Terwujudnya
transformasi ekonomi
hijau
01 - Indeks Ekonomi
Hijau
60,08 (2023) 68,34 77,20
02 - Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
72,54 (2023) 76,49 77,20
03 - Indeks Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati
0,35 (2020) o,44 o,55
03 - Indeks Daya Saing
Digital di Tingkat Global
SK No 122021 C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline2o24 Target2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.01
PP: Pembangunan
Postur Pertahanan
Ol - Terwujudnya
pondasi kemampuan
pertahanan berdaya
gentar kawasan
Ol - Persentase
pemenuhan
pembangunan kekuatan
pokok TM
persen 30,3 30,3 100 012 - Kementerian
Pertahanan
02.01.01
I(P: Melanjutkan
Program Penguatan
Postur Pertahanan
dengan Konsep
Optimum Essential
Force dalam Rangka
Meningkatkan
Efektivitas Menjaga
Kedaulatan NKRI
Ol - Terwujudnya
kelanjutan program
penguatan postur
pertahanan dengan
konsep optimum
essen iallorDe dalam
rangka meningkatkan
efektivitas menjaga
kedaulatan NKRI
0l - Persentase
pemenuhan alutsista
30,3 30,3 persen loo 012 - Kementerian
Pertahanan
02.01.01.01
PRO-E Pengadaan Alutsista Strategis Luar Negeri
02.01.01.02
PRO-P: Pengadaan Alutsista Integratif
02.01.01.03
PRO-P: Pengadaan Alutsista Matra Darat
02.01.01.04
PRO-P: Pengadaan Alutsista Matra Laut
SK No l22O22C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Basdite2o24 TarE€,-2O2s Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.01.01.05
PRO-P: Pengadaan Alutsista Matra Udara
o2.o l.ol.06
PRO-P: Pembangunan Sarpras Pertahanan
02.01.02
KP: Meningkatkan
Kekuatan TNI di
Daerah Perbatasan
dan Pulau Terluar
Ol - Terwujudnya
peningkatan
kekuatan TNI di
daerah perbatasan
dan pulau t€rluar
Ol - Persentase
penurunan pelanggaran
terhadap kedaulatan,
keutuhan dan
keselamatan bangsa
lrcfs€n 51,3 40 15 012 - IGoentcf,ian
Pertahanan
02.01.02.01
PRO-P: Pembangunan Sarpras Pertahanan Perbatasan
02.01.02.02
PRO-P Pembangunan Sarpras Pendukung Pertahanan di Perbatasan
02.01.03
KP: Memperkuat
Keamanan Teknologi
Informasi
Telekomunikasi dan
Memperkuat
Kapabilitas Badan
Pertahanan Sibcf,
Ol - Terwujudnya
penguatan keamanan
teknologi informasi
telekomunikasi datr
ECiupCfkUAt
kapabilitas badan
pertahanan sib€f,
Ol - Persentase
pemenuhan peralatan
siber
pcrs€f,r 67,5 67,5 80 012 - Kementerian
Pertahanan
SK No 122023 C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
ProJrcL Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.01.03.01
PRO-P: Pengadaan Alutsista Siber
02.01.03.02
PRO-P: Pendidikan dan Latihan
02.01.04
KP: Peningkatan
Profesionalisme dan
Kesejahteraan Prajurit
01 - Terwujudnya
peningkatan
profesionalisme dan
kesejahteraan prajurit
01 - Persentase
pemenuhan Sarpras
rumah dinas
persen 6942 6942 76,33 012 - Kementerian
kehenen
02.01.04.01
PRO-P: Pembangunan Sarana dalr Prasarana Kesejahteraan Prajurit
02.01.04.02
PRO-P: Pendidikan Tinggi Pertahanan
02.01.05
KP Meningkatkan
Kesiapan
Alpalhankam melalui
Pemeliharaan dan
Perawatan
01 - Terwujudnya
peningkatan kesiapan
alpalhankam melalui
pemeliharaan datt
perawatan
0l - Pef,sef,rtase
pemenuhan harwat
alutsista
perSen 49,7 49,7 60 012 - Kementerian
Pertahanan
02.01.05.01
PRO-P: Harwat Alutsista Matra Darat
SK No 122024C

FR,ESIDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuseli@zo24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.01.05.02
PRO-P: Harwat Alutsista Matra Laut
02.01.05.03
PRO-P: Harwat Alutsista Matra Udara
02.02
PP Pembangunan
dan Pengembangan
Industri Pertahanan
Ol - Terwujudnya
industri pertahanan
yang sehat, maju,
mandiri, dsn berdaya
saing
Ol - Ranking industri
pertahanan (SIPRI top
lOO)
peringkat > r00 < 100 < 100 O 12 - Kementerian
Pertahanan
02.02.01
KP: Mempercepat
Peningkatan
Kemampuan Industri
Strategis Nasional
dalam Memenuhi
Kebutuhan Alat
Utama Sistem Senjata
ba&i TM/Pold
01 - Terwujudnya
pef,cc?atan
peningkatan
kemampuan industri
strategis nasional
dalam memenuhi
kebutuhan alat utama
sistem senjata bagi
TNI/Polri
Ol - Persentase
peningkatan kemampuan
industri pertahanan
persen 60 68 100 O12 - Kementerian
haha,lan
02.02.01.01
PRO-R Litbang Alpalhankam
02.02.01.02
PRO-P: First Article
SK No 122025 C

FR,ESIDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseli@2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.02.02
KP Meningkatkan
Komitmen untuk
Menggunakan
Produk-produk
Industri Strategis
Nasional dan
Mendayagunakan
Sebesar Mungkin
Kapasitas Industri
Strategis Dalam
Negeri
Ol - Terwujudnya
peningkatan
komitmen untuk
menggunakan
produk-produk
industri strategis
nasional den
mendayagunakan
sebesar mungkin
kapasitas industri
strategis ds.lam negeri
Ol - Persentase
pengadaan, pemeliharaan
dan perawatan
alpalhankam yang
melibatkan industri
pertahanan
persen 100 100 100 012 - Kementerian
Pertahanan
02.02.02.01
PRO-P: Pengadaan Alpalhankam Industri Pertahanan bidang Pertahanan Negara
02.02.02.02
PRO-P: Pengadaan Alpalhankam Industri Pertahanan bidang Kea.manan Negara
02.02.03
KP Transformasi Tata
Kelola Industri
Pertahanan dan
Penerapan ,Skem,
fuend to Invest
01 - Te(wujudnya
transformasi tata
kelol,a industri
pertahanan dan
penerapan skema
sl,4Jnd, to in,tr€'st
01 - Persentase
perjanjian Imbal Dagang
Kandungan Lokal dan
Ofset (IDKLO) yang
terlaksana dalam
pengadaan alpalhankam
luar negeri
persen 100 loo loo 012 - Kementerian
Pertahanan
SK No 122026 C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuseline2o24 Target2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.02.03.01
PRO-P: Pengembangan Alpalhankam Spend to Invest Matra Darat
02.02.03.02
PRO-P: Pengembangan Alpalhankam qpend to Inr€st Matra Laut
02.02.03.03
PRO-P: Pengembangan Alpalhankam qpead ,o Inr€st Matra Udara
02.03
PP: Komponen
Cadangan dan
Komponen
Pendukung
Ol - Terwujudnya
penguatan komponen
cadangan dan
komponen
pendukung
Ol - Persentase sumber
daya nasional Jrang
dimanfaatkan menjadi
kekuatan pertahanan
persen loo 100 loo O12 - Kementerian
Pertahanan
02.03.01
KPi Penguatan
Konsep dan Praktik
Wawasan Nusantara
bagi Seluruh Rakyat
Indonesia dan
Memperkuat
Ko@poD€[r Cadangan
0l - Terwujudnya
penguatan kofls€p
dan praktik wawasan
nusantara bagi
seluruh rakyat
Indonesia dan
memperkuat
komponen cadangan
Ol - Persentase kader
bela negara yang telah
terbentuk
persen - (indikator
baru)
lo 1m O12 - Kementerian
Pertahanan
02 - Persentase kelulusan
komponen cad.angan
dengan nilai baik
persen 100 100 100 012 - Kementerian
kghensn
02.03.01.01
PRO-P: Bela Negara
SK No 122028 C

REPUBLIK INOONESIA
Prioritas Nasiona.l/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Basehne&24 Target 2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.03.01.02
PRO-P: Pembangunan Komcad
02.03.02
KP Pembinaan
Komponen
Pendukung untuk
Penguatan
Pertahanan Negara
Ol - Terwujudnya
pembinaan komponen
pendukung untuk
penguatan
pertahanan negara
Ol - P€f,s€ntas€ penataan
dan pembinaan
komponen pendukung
100 04 - Supremasi
Hukum, Stabilitas
dan
Kep.-imni!.rr
Indonesia
Ol2 - Kementerian
Pertahanan
persen - (indikator
baru)
100
02.03.02.01
PRO-P: Pembinaan KoEduk
02.03.02.02
PRO-P: Penataan KoEduk
02.04
PP Intelijen dan
Keamanan Dalam
Negeri
Ol - Terwujudnya
sist€o deteksi dini
yang mamPu
mendukung
keamanan negara
Ol - Fragile Sate Ind.et 63,7 62,4 59,2 O5O - Badan Intelijen
Negara
02 - Global Ten@ism
Ia.d.ex
3,99 3,95 3,79 113 - Badan Nasional
Peoarygularusrt
Terorisme
SK No 122029C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bdseline2o24 TaBet2O25 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.04.01
KP: Melakukan
Sinergi Pendekatan
Sejarah, Budaya,
Kearifan Lokal, dan
Sosial Ekonomi, serta
Paham Kebhinekaan
di Daerah-daerah
yang Rawan Konflik
serta Rentan Isu
Separatisme
Ol - Terwujudnya
sinergi pendekatan
sejarah, budaya,
kearifan lokal, dan
sosial ekonomi, serta
paham kebhinekaan
di daerah-daerah
yang rawan konflik
Serta rentan ieu
separatisme
Ol - Jumlah kegiatan
pemberdayaan
masyarakat dalam aspek
wawasan kebangsaan
pada wilayah konflik dan
rentan
kegiatan 5 5 5 010 - Kementerian Dalam
Negcd
02.04.01.01
PRO-P: Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Aspek Wawasan Kebangsaan pada Wilayah Konflik dan Rentan
02.04.02
KP Penguatan
Kapabilitas
Penyelidikan,
Pengamanan dan
Penggalangan
Keamanan Dalam
Negeri
0l - Te(wujudnya
penguatan kapabilitas
penyelidikan,
pengamanan dan
penggalangan
keamanan dalam
negeri
01 - Cakupan deteksi dini
intelijen
persen loo loo 100 O5O - Badan Intelijen
Negara
02.04.02.01
PRO-P: Penguatan Operasi Intelijen dan Kontra Intelijen
SK No 122030 C

N,EPUBLIK INDONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselinc2o24 Target2o2s Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.04.02.02
PRO-P: Penguatan SDM Intelijen
02.04.03
KP: Koordinasi Sinergi
Antar Instrumen
Pertahanan dan
Keamanan dalam
Pencegahan dan
Penanggulangan Aksi
Terorisme
Ol - Meningkatnya
sinergi antar
instrumen
pertahanan dan
keamanan dalam
pencegahan dan
penanggulangan aksi
terorisme
Ol - Persentase instansi
yang berpartisipasi dalam
sinergisitas
penanggulangan
terorisme
persen 97,A 100 100 I 13 - Badan Nasional
Penanggul,angan
Terorisme
02.04.03.01
PRO-P: Kolaborasi dan Penguatan Instrumen Penanggulangan Terorisme
02.04.03.02
PRO-P: Penguatan Kesiapsiagaan Nasional
oz.M.O4
KP: Penguatan Kontra
Radikalisasi
01 - Te(wujudnya
penguatan kontra
radikalisasi
Ol - Indeks Risiko
Terorisme (Target)
51,87 51,77 51,37 I 13 - Badan Nasional
Penanggulangan
Terorisme
02.04.()4.01
PRO-P Penguatan Intelijen dsn Kontra Tef,ori$ne
SK No 122031 C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Etaselitez024 Target2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.04.05
KR Penguatan
Deradikalisasi
Terorisme
01 - Tcf,wujudnJra
penguatan
deradikalisasi
terorisme
Ol - Indeks Risiko
Terorisme (Pelaku)
30,01 29,91 29,51 113 - Badan Nasional
Penanggulangan
Terorisme
02.04.05.01
PRO-P: Deradikalisasi Terorisme
02.04.06
KP: Penguatan Pusat
Analisis dan
Pengendalian Krisis
01 - Terwujudnya
penguatan pusat
analisis dan
pengendalian krisis
Ol - Persentase
peningkatan kemampuan
pusat analisis dan
pengendalian krisis
persen 30 40 ao I 13 - Badan Nasional
Penanggulangan
Tcf,orisrne
02.04.06.01
PRO-P: Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis (Terorisme)
02.05
PP: Keamanan Siber,
Sandi, dan Sinyal
0l - Terwujudnya
interaksi dan
transaksi siber,
persandian, dan
sinyal yang aman
Ol - Indeks Keamanan
dan Ketahanan Siber
- (indikator
barul
0,69 o,84 051 - Badan Siber dan
Sandi Negara
SK No 122032 C

PRESIOEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselinc2o24 Taryet2o2s Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.05.01
KP: Memperkuat
Keamanan Teknologi
Informasi
Telekomunikasi
01 - Terpenuhinya
kebutuhan sarana
dan prasarana
keamanan siber,
sandi, dan sinyal
nasional
01 - Persentase
pemanfaatan inovasi
hasil perekayasaan di
bidang keamanan siber
dan sandi
persen - (indikator
baru)
33 66,7 O51 - Badan Siber dan
Sandi Negara
02.05.01.01
PRO-P Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal
02.05.01.02
PRO-R Sertifikasi Produk Keamanan, Siber, Sandi, dan Sinyal
02.05.02
KP: Pengembangan
SDM, Peningkatan
Profesionalisme, dan
KBdahtcraan SDM
Keamanan Siber,
Sardi, dan Sinyal
01 - Terpenuhinya
SDM keamanan siber
dan sandi nasiona.l
0l - Rata-rata
Anwtency Gap Index
(CGI) SDM siber dan
sandi
persen - (indikator
baru)
l6 8 OSI - Badan Siber dan
Sandi Negara
02.05.02.01
PRO-P Pelatihan dan Peningkatan Profesionalisme SDM Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal
02.05.02.02
PRO-R Peningkatan Budaya Keamanan, Siber, Sandi, dan Sinyal
SK No 122033 C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuselinc2o24 TargDt2O2S Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.05.03
KP: Penguatan
Kelembagaan
Keamanan Siber,,
Sandi, dan Sinyal
01 - Terwujudnya
kelembagaan
keamanan cib€f, dan
sandi nasional
0f - Nilai kematangan
keamanan siber PSE
2,59 2,77 3,55 051 - Badan Siber dan
Sandi Negara
02 - Nilai kematangan
penyelenggara
persandian
- (indikator
baru)
3 3,7 O5l - Badan Siber dan
Sandi Negara
02.05.03.01
PRO-P: Kebijakan Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal
02.05.03.02
PRO-P: Kerjasama Antar Lembaga Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal
02.05.03.03
PRO-P: Peningkatan Maturitas Lembaga Keamanan Siber
02.05.04
KP: Operasi
Keamanan Siber,
Sandi, dan Sinyal
Strategis
01 - Terwujudnya
operasi keamanan
siber, sandi, dan
sinyal strategis yang
efektif
Ol - Indeks
Kesiapsiagaan dan
Ketahanan Siber Nasional
- (indikator
baru)
o,70 o,84 O5l - Badan Siber dan
Sandi Negara
02.05.04.ol
PRO-P: Operasi Keamanan Siber, Sandi, dfli Sinyal
02.05.04.02
PRO-P: Penanganan Kejahatan Siber, Sandi, dan Sinyal
SK No 122034C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan kselinc2o24 TarEet2O2S Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.06
PP: Keamanan Laut
dan Hidro-
Oseanografi
0l - Terwujudnya
keamanan,
keselamatan, dgn
penegakan hukum di
wilayah perairan dan
wilayah yurisdiksi
lndonesia
Ol - IKLN Dimensi
Pengendalian Kejahatan
Laut
67 ?4,5 44,5 1 19 - Badan Keamanan
laut
02 - IKLI'I Dimensi
Pengendalian
Pelanggaran Laut
48 58,5 64 I 19 - Badan Keamanan
l,aut
03 - IKLN Dimensi
Pengendalian
Pencemaran Laut
67 67,5 69,5 I 19 - Badan Keamanan
I,aut
04 - IKLN Dimensi
Pengendalian Kecelakaan
Laut
33 33,2 34 119 - Badan Keamanan
Laut
05 - Indeks Survei dan
Pemetaan Hidro-
Oseanografi
54,22 54,22 loo Ol2 - Kementerian
Pertahanan
SK No 122035 C

(
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.06.01
KP: Memperkuat
Strategi Diplomasi
Maritim untuk
Meneguhkan
Kedaulatan dan
Meningkatkan
Keamanan di Seluruh
Wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI)
0l - Terwujudnya
penguatan strategi
diplomasi maritim
untuk meneguhkan
kedaulatan dan
meningkatkan
keamanan di seluruh
wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI)
01 - Persentase
Kehadiran da.laE forum-
forum internasiona.l
terkait keamanan laut
persen 25 50 87,5 I 19 - Badan Keamanan
Laut
02.06.ol.ol
PRO-P: Kerja Sama Keamanan Laut
02.06.01.02
PRO-P: Kerja Sama Patroli Internasional
02.06.02
KP Penguatan
Kapabilitas Lembaga
Keamanan Laut
Ol - Terwujudnya
penguatan kapabilitas
lembaga keamanan
laut
Ol - IISN Dimensi
Kapasitas Patroli
68 64,2 69 I 19 - Badan Keamanan
Laut
02 - Persentase
pemenuhan postur
Bakamla RI
persen 5,19 7 15 I 19 - Badan KcatDanarr
Laut
SK No 122036 C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselinz2o24 TsEget2o2s Target2o29
Agcoda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
03 - Indeks Kesiapan
Sarana dan Prasarana
Pengawasan SDKP
80,00 80,00 84,00 032 - Kementerian
Kelautan dan Perikanan
02.06.02.ol
PRO-P: Pengadaan dan Ha$'at Alpalhankam Keamanan Laut
02.06.02.02
PRO-P: Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Laut
02.06.02.03
PRO-P: Penyusunan Kebijakan Keamanan Laut
02.06.03
KP: Kolaborasi
Pengawasan dan
Pemeliharaan
Keamanan,
Keselamatan, dsn
Penegakan Hukum di
Wilayah Yurisdiksi
laut Indonesia, Al,(l,
ds,It Choke Pllin
Ol - Terwujudnya
kolaborasi
pengawasan dan
pemeliharaan
keamanan,
peningkatan
keselamatan, dan
penegakan hukum di
wilayah yurisdiksi
laut, ALKI, dan Choke
Point
0l - IKIN Dimensi
Kapasitas Pemantauan
68 68,1 68,5 I 19 - Badan Keamanan
Laut
I 19 - Badan Keamanan
l,aut
032 - Kementerian
Kelautan dan Perikanan
02 - Persentase
kesesuaian rencana
patroli nasional
persen 100 100 100
03 - Indeks Operasi
Armada Pengawasan
Sumb€f, Daya Kelautan
dan Perikanan
91,00 92,OO 96,00
02.06.03.01
PRO-P: Patroli, Operasi, dan Kol,aborasi Instansi Keamanan laut
SK No 122038 C

FR,ESIDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bo.seEE2O24 Targd-202s Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.06.03.02
PRO-P: Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat
02.06.04
KP: Peningkatan
Profesionalisme dan
Kesejahteraan
Personel Lembaga
Kcamsnen l,aut
Ol - Terwujudnya
peningkatan
profesionalisme dan
kesejahteraan
Personel lembaga
keamanan laut
Ol - Persentase
pemenuhan sarpras
profesionalisme dan
kesejahteraan
persen 4,2 4,2 l5 119 - Badan Keamanan
I.aut
02.06.04.01
PRO-P: Pembangunan Fasilitas Kesejahteraan Personel
02.06.04.02
PRO-P: Fetnbargurdr Fasilitas Profesionalisme Fef,sond
02.06.05
KP: Pemetaan
Batimetri dan Nur
Laut serta
Modernisasi Peralatan
dan Sarana Prasarana
Penyelenggaraan
HidtoQseanografi
01 - Terwujudnya
pemetaan batimetri
dan s.lur laut serta
modernisasi peralatan
dan sarana prasarana
penyelenggaraan
hidro-os€anqrofi
0l - Persentase realisasi
rencana luas wilayah
perairan Indonesia
(pedalaman, kepulauan,
teritorial, ZEE, dsn
landas kqrtinen) yang
diperbarui melalui surta
hidrografi dan
oaeanograf
persen 54,22 54,22 100 Ol2 - Kementerian
Pertahanan
SK No 122039 C

,
(
FR,ESIDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuseliE2o24 Taryct2o2s Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02 - Persentase
pemenuhan peralatan
dan sarpras
penyelenggaraan hidro
osednqtafi
persen 42,1 42,t loo 012 - Kementerian
Pertahanan
02.06.05.01
PRO-P Survei dan Pemetaan
02.06.05.02
PRO-P: Pengadaan Alat dan Sarpras Hidros
02.07
PP KeaDatran dan
Ketertiban
Masyarakat
01 - Terwujudnya
kondisi keamanan
dar ketertiban yang
terkendali dan
kondusif
Ol - Indeks Keamanan
dan Ketertiban
Masyarakat
3,39 3,80 4,m 060 - Kepolisian Negara
Republik Indonesia
02.07.01
KP: Melakukan
Peningkatan
Karra,Ipuan
Penanganan Konflik
Sosial dan
Pengamanan Objek
Vital
0l - Terwujudnya
aparat keamanan
yang memiliki
kemampuan
penanganan konflik
sosial dan
pengamanan objek
vital sesuai dengan
standar dan humanis
Ol - Indeks
Harkamtibmas
67,5 67,6 68,5 OA) - Kepolisian Negara
Republik Indonesia
SK No 122040 C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.07.01.01
PRO-P: Pengamanan Konflik Sosial yang Profesional dalr Humanis
02.07.01.02
PRO-P: Pengamanan Obyek Vital
02.07.02
KP: Melakukan
Peningkatan
Efektivitas
Penyelesaian Tindak
Pidana
Ol - Terwujudnya
penyelesaian tindak
pidana oleh Polri
secara efektif, efisien
dan tq)at sasaran
Ol - Crime Rate per 100.000
penduduk
43 40 36 060 - Kepolisian Negara
Republik Indonesia
02 - Clearance Rate
Tindak Pidana
persen 74 75 79 060 - Kepolisian Negara
Republik Indonesia
02.07.02.01
PRO-P: Penyelesaian Tindak Pidana Transnasional
02.07.02.02
PRO-P Penyelesaian Tindak Pidana Konvensional
02.08
PP Profesionalisme
Pelayanan Kepolisian
Ol - Terwujudnya
profesionalisme
pelayanan kepolisian
Ol - Indeks Kepuasan
Layanan Kepolisian
85,77 86,00 88,00 060 - Kepolisian Negara
Republik lndonesia
SK No 122041 C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline2o24 Targct2025 Target2O29
Agenda
Transformasi
Koordinator /
Pengampu
02.08.01
KP: Melakukan
Peningkatan Kesiapan
Almatsus dan Sarana
Prasarana Polri
Ol - Terpenuhinya
kebutuhan almatsus
dan sarana prasarana
Polri dalan rangka
meningkatkan kinerja
lembaga kepolisian
Ol - Tingkat pemenuhan
Minimum Essential Police
futipnei,IMEPEI
Irer8cn - (indikator
baru)
ao 84 060 - Kepolisian Negara
Republik Indonesia
02.08.01.01
PRO-P: Pengadaan Almatsus datr Npalkqm Dukungan Layanan Kepolisian
02.08.01.02
PRO-Pi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Layanan Kepolisian
02.08.02
KP: Melakukan
Peningkatan Kualitas
dan Digitalisasi
Layanan Kepolisian
01 - Terwujudnya
peningkatan layanan
kepolisian yang
berkualitas dan
mudah diakses yang
didukung oleh
teknologi terbaru
0r - Indeks SPBE 3,OO 3,40 4,00 060 - Kepolisian Negara
Republik Indonesia
02 - Tingkat kepuasan
masyarakat terhadap
layanan pengaduan Polri
persen 85,1 86 90 060 - Kepolisian Negara
Republik Indonesia
02.08.02.01
PRO-P: Peningkatan Kualitas Layanan Kepolisian
02.08.02.02
PRO-P Digitalisasi Layanan Kepolisian
SK No 122042C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.08.03
KP Melakukan
Peningkatan Jumlah
dan Proporsi Polwan
01 - Tc(wujudnya
kesetaraan gender di
lingkungan Polri
melalui penyesuaian
rasio jumlah SDM
don pembaharuan
uo* dnangenent
Ol - Jumlah pusat
pendidikan Polwan
unit 1 I 1 060 - Kepolisian Negara
Republik Indonesia
02 - Jumlah kapasitas
pusat pendidikan Polwan
orang 805 tnal 120() 060 - Kepolisian Negara
Republik Indonesia
02.08.03.01
PRO-P: Rekrutmen Personil Polri Berbasis Gender
02.08.03.02
PRO-P: Peningkatan Kompetensi Penunjang Karier bagi Polwan
02.08.04
KE Peningkatan
Kualitas dan
Kuantitas Pendidikan
dan Pelatihan Anggota
Polri
Ol - Terwujudnya
SDM Polri yang
memiliki standar
kompetensi tertentu
dalam pelaksanaan
tugas dar fungsi Polri
01 - Indeks
Profesionalitas SDM Polri
- (indikator
baru)
70,5 72,3 060 - Kepolisian Negara
Republik Indonesia
02.08.04.01
PRO-P: Peningkatan Kompetensi Tematik Personil Polri
02.08.04.02
PRO-E Peningkatan Kompetensi Personil Polri
SK No 122043 C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bo,selhe2024 Torgetm2' TarEd-2O2g
Agenda
Ttansformasi
Koordinator/
Pengampu
02.09
PP: Diplomasi Asta
Cita dan Diplomasi
Ekonomi
Ol - Terpeliharanya
hubungan
Internasional yang
kondusif dengan
tcEckf,rggaranya
diplomasi asta cita
dan diplomasi
ekonomi
Ol - Indeks Kemajuan
Penyelesaian
Perundingan Perbatasan
Negara
- (indikator
baru)
0,546 0,580 0ll - Kementerian Luar
Negeri
02 - IndelB Pengaruh dan
Peran di Dunia
Internasional
4,97 ln23l 4,rO (Skala 5) 4,50 (Sl(ala 5) 011 - Kementerian Luar
Negeri
03 - Indeks Cita
Indonesia di Duda
Internasional
4,07 4,10 (Skala 5) 4,18 (Skala 5) Oll - Kementerian Luar
Negeri
(N - Indeks Efektivitas
Diplomasi Ekonomi
75 76 80 011 - Kementerian Luar
Negeri
02.09.01
KP: Percepatan
Penyelesaian
Perjanjian Batas
Maritim dan Darat
Indonesia dengan
Negara Tetangga dalt
tetap mcngcd€pankan
Prinsip Kedaulatan
dan Kesejahteraan
Rakyat dalam Skema
Good. Neighbour Pdiq
Ol - Terlaksananya
percepatan
penyelesaian
perjanjian batas
maritim dan darat
Indonesia dengan
negara tetangga dan
tetap mengedepankan
prinsip kedaulatan
dan kesejahteraan
rakyat dalam skema
good neighbour policy
0l - Indeks Kemajuan
Perundingan Batas
Maritim Indonesia
dengan Negara Tetangga
04 - Supremasi
Hukum, Stabilitas
dan
Kepemimpinan
Indonesia
011 - Kementerian Luar
Negeri
OIO - Kementerian Dalan
Negeri
52,43 69,75 76,21
02 - Indeks Kemajuan
Penyelesaian
Perundingan Penegasan
Batas Darat Negara
61,13 63,OO 78,00
SK No 122044C

FF,ESIDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselile2o24 Target2o25 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.09.01.01
PRO-P: Intensifikasi Penyelesaian Perundingan Perjanjian Batas Maritim Negara
02.09.01.02
PRO-P Intensifikasi Penyelesaian Perundingan Perjanjian Batas Darat Negara
02.09.02
KP Penguatan
Kepemimpinan di
Tingkat Global
melalui Peran Aktif
dalan Fora dan
Organisasi
Internasional,
Pembangunan Postur
Diplomasi, serta
Pelibatan Diaspora
Indonesia
Ol - Meningkatnya
pcf,an aktif untuk
memperkuat
supremasi dan
kepemimpinan
Indonesia dalam
forum dan organisasi
internasional,
terbangunnya postur
diplomasi, serta
meningkatnya
pelibatan diaspora
Indonesia
0l - Persentase
kepemimpinan Indonesia
pada fo!'u.a k€f,ja saraa
multilateral
04 - Supremasi
Hukum, Stabilitas
dan
Kepemimpinan
Indonesia
011 - Kementerian Luar
Negeri
persen 75 75 79
02 - Persentase sagas€rr,
prakarsa, atau
rekomendasi Indonesia
y{rg dit€f,iEa dalam
psternuan tingkat tinggi
dan tingkat E€[rtei'i
regional dan/atau
multilateral
persen 75 75 79 011 - Kementerian Luar
Negeri
03 - Persentase
keberhasilan pencalonan
Indonesia/wakil
Indonesia pada posisi
strategis di organisasi
internasional
persen 75 75 79 01l - Kementerian Luar
Negeri
SK No 122045 C
.(

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline2o24 T'(Eet2o2S Torgqr2o2g
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04 - Angka pembangunan
postur diplomasi
- (indikator
baru)
5 25 Oll - Kementerian Luar
Negeri
15 20 40 011 - Kementerian Luar
Negeri
05 - Persentase
peningkatan alsca dan
fasilitas bagi diaspora
Indonesia
persen
02.09.02.01
PRO-P: Penguatan kepemimpinan Indonesia dalam Organisasi/Fora Kerja Sama Internasional, serta Peran Aktif dalam Perdamaian Dunia
02.09.02.02
PRO-P Strategi Pembangunan Postur Diplomasi
02.09.02.03
PRO-P: Pengembangan Ekosistem Partisipasi Diaspora dalam Agenda Pembangunan Nasional melalui Pemberian Insentif
02.09.03
KP: Penguatan Keda
Sama Pembangunan
Internasional
01 - Menguatnya
kerja sarla
pembangunan
internasional
01 - Persentase kebijakan
di bidang kerja sama
pembangunan
internasional Indonesia
yang telah Bcauai dengan
prioritas nasional
persen - (indikator
baru)
20 r00 Oll - Kementerian Luar
Negeri
02.09.03.01
PRO-P: Penguatan Pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Internasional
SK No 122046 C

I
)
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 TarBd 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.09.03.02
PRO-P: Penguatan Tata Kelola Kerja Sama Pembangunan Internasional
02.09.04
NP: Penguatan
Diplomasi Ekonomi
01 - Terwujudnya
penguatan diplomasi
ekonomi
Ol - Persentase
kesepakatan kerjasama
terkait diplomasi ekonomi
yang ditindaklanjuti oleh
pemangku kepentingan
dalam negeri
persen 75 80 84 Oll - IcDenterirn Luar
Negeri
02 - Persentase
keberhasilan promosi,
pembentukan norma, dan
kesepakatan diplomasi
ekonomi terutama pada
sektor prioritas
persen 7S gd a2 011 - Kementerian Luar
Negeri
03 - Jumlah
PTA/ FIA/ CEPA yang
terselesaikan
PTA/FTA/
CEPA
19 23 2A O9O - Kementerian
Perdagangan
02.09.04.01
PRO-P: Diplomasi Ekonomi yang Adaptif
02.09.04.02
PRO-P: Diplomasi Ekqr@i yang Strategis Dengan Mitra Utama
SK No 122047 C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Ke.giatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bq.seline2024 Target2o2s TErget2O29
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.09.04.03
PRO-P: Diplomasi Ekonomi Dengan Negara Tetangga, Perbatasan, Regional, dan Sub Regional
02.09.05
KP: Kerja Sama
Internasional tentang
Ketenagakerjaan dan
Pergerakan Tenaga
Keda Terampil
Ol - Terwujudnya
perluasan
kesepakatan kerja
sama internasional
tentang
ketenagakerjaan dan
pergerakan orang
untuk perluasan
kesempatan kerja
dengan keahlian
menengah dan tinggi
kesepakatan - (indikator
baru)
0l - Jumlah kerja sama
internasional tentang
ketenagakerjaan dan
pergerakan tenaga kerja
terampil
7 ll 1O4 - Kementerian
Pelindungan Pekerja
Migran IndonBia/ Badan
Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI)
02.09.05.01
PRo-P: Mengembangkan dan Memperkuat Proses Migrasi Tenaga Kcda Berbasis Kawasan
02.09.05.02
PRO-P: Peningkatan Itutrpet€osi Tenaga Kerja ds Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk Peningkatan Daya Saing Tenaga Keda
SK No 122048 C

FF,ESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.09.06
KP: Pro3€3 Aksesi
lndonesia ke OECD
01 - Terwujudnya
aksesi Indonesia ke
OECD
Ol - Persentase
pemenuhan pelaksanaan
penilaian mandiri,
penyusunan dan
penyampaian dokumen
initial memorandum
kepada sekretariat OECD
12024-2025)
persen - (indikator
baru)
loo o 035 - Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
30 o 035 - Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
20 100 035 - Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
02 - Persentase dokumen
initial memorandum yang
selesai proses reviu dari
komite oEcD (2025-
2028)
p€f,s€n - (indikator
baru)
03 - Persentase
penyempurnaan standar,
kebijakan, dan peraturan
perundang-undangan
yang mendukung
percepatan keanggotaan
Indonesia ke OECD
l2o2s- 2029t-
persen - (indikator
baru)
02.09.06.01
PRO-P: Penilaian Mandiri, Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum Kepada Sekretariat OECD
SK No 122049 C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.09.06.02
PRO-P: Penyelesaian Proses R6'iu Initial Mcruorandusr dari l(oioite OECD
02.09.06.03
PRO-P: Penyempurnaan Standar, Kebijakan, dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rdlgka Percepatan Keanggotaan OECD
02.lo
PP: Swasembada
Pangan
03 - Meningkatnya
nilai tambah,
Produktivitas dafl tata
kelola shtern pangan
Ol - Pertumbuhan nilai
tambah per tenaga kerja
sektor pertanian,
kehutrrtan dan
perikanan
3,5 3,3 018 - Kementerian
Pertanian
perccn 3,4ln22l
02 - Indeks
Kesejahteraan Petani
(IKB
0,693 12023,
angka kajian
sementara
BPS)
o,7445 0,8599 018 - Kementerian
hardan
02 - Meningkatnya
kualitas konsumsi,
keamanan, dan
penanganan
kcrawanal pangan
Ol - Skor Pola Pangan
Harapan (PFH) Konsumsi
93,5 94 96 125 - Badan Pangan
Nasional
02 - Prevalensi
ketidakcukupan
konsumsi pangan
persen 8,53 7,21 4,41 131 - Kementerian
Koordinator Bidang
Pangan
0l - Meningkatnya
ketersediaan pangan
secara berkelanjutan
berbasis lumbung
pangan
ol - Skor Pola Pangan
Harapan (PFH)
Ketersediaan
91,4 97,3 98,30 125 - Badan Pangan
Nasional
SK No 122050 C

FR,ESIDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
hoyd< Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselirczo24 Targct202s Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.10.01
KP: Pengembangan
Kawasan Sentra
Produki Pangan
(KSPP)/Lumbung
Pangan Kalimantan
Tengah
0f - Meningkatnya
produksi dan luas
panen padi di KSPP
Kalimantan Tengah
Ol - Peningkatan
produksi beras KSPP
Kalimantan Tengah
2.309.701 05 - Ketahanan
Sosial Budaya dan
Ekologi
O18 - Kementerian
Pertanian
ton 23.578 196.984
02 - Peningkatan luas
panen padi KSPP
Kalimantan Tengah
ha - (indikator
baru)
1.16.806 1.643.167 O18 - Kementerian
Pertanian
02.10.01.01
PRO-P Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah
02.10.01.02
PRO-P: On Farm KSPP/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah
02.10.01.03
PRO-P OfFarz! KSPP/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah
02.10.02
KP: Pengembangan
Kawasan Sentra
Produki Pangan
(KSPP)/Lumbung
Pangan Sumatera
Utara
01 - Meningkatnya
produksi dan luas
panen hortikultura di
KSPP Sumatera f,a Utara
0f - Peningkatan
produki hortikultura
KSPP Sumatera Utara
56.240 05 - Ketahanan
Sosial Budaya dan
Ekologi
Ol8 - Kementerian
Pertanian
ton 481 25.840
02 - Peningkatan luas
panen hortikultura KSPP
Sumatera Utara
ha 16,02 1.700 3.700 Ol8 - Kementerian
Pertanian
02.10.02.01
PRO-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Utara
SK No 122051 C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Basetne2o24 Target2o2s Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.10.02.02
PRO-P: o7r Farm KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Utara
02.10.02.03
PRO-P: Off Farm KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Utara
02.lo.03
KP: Pengembangan
Kawasan Sentra
Produksi Pangan
(KSPP)/Lumbung
Pangan Sumatera
Selatan
Ol - Meningkatnya
produksi dan luas
panen padi di KSPP
Sumatera Selatan
0l - Peningkatan
produksi beras KSPP
Sumatera Selatan
65.724 3.240.081 018 - Kementerian
Pertanian
ton - (indikator
baru)
02 - Peningkatan luas
panen padi KSPP
Sumatera Selatan
ha - (indikator
baru)
28.568 2.599.240 018 - Kementerian
Pertanian
02.10.03.01
PRo-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Selatan
02.10.03.02
PRO-P On Farm KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Selatan
02.10.03.03
PRO-P: OfFdrm KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Selatan
SK No 122053 C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.10.04
KP: Pengembangan
Kawasan Sentra
Produksi Pangan
(KSPP)/Lumbung
Pangan Nusa
Tenggara Timur
0f - Meningkatnya
produksi dan luas
panen padi di KSPP
Nusa Tenggara Timur
Ol - Peningkatan
produki beras KSPP
Nusa Tenggara Timur
ton - (indikator
baru)
33.624 238.020 018 - Kementerian
Pertanian
02 - Peningkatan luas
panen padi KSPP Nusa
Tenggara Timur
ha - (indikator
baru)
10.930 183.1I I Ol8 - Kementerian
Pertanian
02 - Meningkatnya
produksi dan luas
panen jagung di KSPP
Nusa Tenggara Timur
01 - Peningkatan
produksi jagung KSPP
Nusa Tenggara Timur
ton - (indikator
baru)
49.100 181.038 018 - Kementerian
Pertanian
02 - PedDgkqtan luas
panen jagung KSPP Nusa
Tenggara Timur
ha - (indikator
baru)
9.048 29.640 018 - Kementerian
Pertanian
02.10.04.01
PRO-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Nusa Tenggara Timur
02.lo.04.02
PRO-P: On Form KSPP/Lumbung Pangan Nusa Tenggara Timur
02.10.04.03
PRO-P: Off Farm KSPP/Lumbung Pangan Nusa Tenggara Timur
SK No 122054C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline2o24 Target2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.10.05
KP: Pengembangan
Kawasan Sentra
Produksi Pangan
(KSPP)/Lumbung
Pangan Papua
0f - Meningkatnya
produksi don luas
panen jagung di KSPP
Papua
01 - Peningkatan
produksi jagung KSPP
Papua
ton - (indikator
baru)
1.310 12.393 018 - Kementerian
Pertanian
02 - Peningkatan luas
panen jagung KSPP
Papua
ha - (indikator
baru)
189 1.589 Ol8 - Kementerian
Pertanian
02.10.05.01
PRO-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Papua
02.lo.05.02
PRO-P: On Farm KSPP/Lumbung Pangan Papua
02.10.05.03
PRO-P Off Farm KSPP/Lumbung Pangan Papua
02.10.06
KP Pengembangan
Kawasan Sentra
Produksi Pangan
(KSPP)/Lumbung
Pangan Papua Selatan
Ol - Meningkatnya
produksi dan luas
panen padi di KSPP
Papua Selatan
01 - Peningkatan
produksi beras KSPP
Papua Selatan
- (indikator
baru)
0 3.719.000 018 - Kementerian
Pertanian
ton
02 - Peningkatan luas
panen padi KSPP Papua
Selatan
ha - (indikator
baru)
o 1.900.000 018 - Kementerian
Pertanian
02.10.06.01
PRO-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Papua Selatan
SK No 122055 C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuseliae2o24 Targetm2' Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.10.06.02
PRO-P: On Form KSPP/Lumbung Pangan Papua Selatan
02.10.06.03
PRO-P: OfFarm KSPP/Lumbung Pangan Papua Selatan
02.10.07
KP Pengembangan
Kawasan Sentra
Produksi Pangan
(KSPP)/Lumbung
Pangan Lainnya
01 - Peningkatan
produksi bahan
pangan utama
01 - Lahan baku sawah
yang dicetak
ribu ha - (indikator
baru)
42 79,81 018 - Kementerian
Pertanian
02 - Luas l,ahan sawah
yang ditingkatkan Indeks
krnemsn
ribu ha - (indikator
baru)
6,9 12,12 018 - Kementerian
Pertanian
02.10.07.01
PRO-P: Peningkatan Luas Lahan Pertanian (Ekstensifikasi)
02.10.07.02
PRO-P: Peningkatan Daya Guna Lahan Pertanian (Intensifikasi)
02.lo.07.03
PRO-P: Infrastruktur Pendukung KSPP/Lumbung Pangsrt Lainnya
02.10.08
KPi Penguatan
Cadangan Pangan
0r - Tcdaaaflya
cadangan pangan
nasional
Ol - Jumlah pengelolaan
cadangan pangan beras
juta ton 1,17 3-3,s 3-3,5 125 - Badan Pangan
Nasional
SK No 122056 C

I
REPUELIK INOONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselitw2o24 Target2o2s Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.10.08.01
PRO-P: Pengelolaan Cadangan Pangan
02.10.08.02
PRO-P: Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan
02.10.09
KP Pengembangan
Pangan Akuatik (Blue
Food)
0l - Meningkatnya
penyediaan ikan
untuk konsumsi
masyarakat
Ol - Volume produksi
ikan budi daya
juta ton 6,20 (20231 6,75 452 032 - Kementerian
Kelautan den Perikanan
02 - Volume produksi
perikanan tangkap
juta ton 7,75 {20231 6,19 7,il 032 - Kementerian
Kelautan dan Perikanan
02.10.09.01
PRO-P: Pengembangan Input Produksi Perikanan Budi Daya
02.10.09.02
PRO-R Pengembangan Sarana daE Prasarana Produksi Perikanan Budi Daya
02.10.09.03
PRO-P Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Unggulan Perikanan Budi Daya dan Revitalisasi Tambak Rakyat
02.10.09.04
PRO-R Penguatan Tata KeloLa Mendukung Transformasi Perikanan Budi daya
02.10.09.05
PRO-P Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Tangkap serta Kampung/Sentra Nelayan
SK No 122057 C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bd.seliE2o24 Target 2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.10.09.06
PRO-P: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha KP
02.10.09.07
PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pendampingan/Penyuluhan Masyarakat KP
02.10.09.08
PRO-P: Peningkatan Perlindungan terhadap Pelaku Usaha KP
02.10.09.09
PRO-P: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Sistcur Rantai Dingin, dan Lo8htik Perikanan
02.lo.lo
KP: Pengembangan
Pangan Hewani
Ol - Meningkatnya
produksi bahan
pangan hewani
01 - Produksi daging juta ton s,29 (2023) 4,Xt 5,56 018 - Kementerian
Pertanian
02 - Produki telur juta ton 6,89 (20231 7,43 4,79 O l8 - Kementerian
hanian
03 - Produksi $.rsu ribu ton 437,22 (20231 855,57 900,4 O18 - Kementerian
Pertanian
02 - Meningkatnya
keamanan pakan dan
mutu pakan
0l - Persentase
pemasukan pakan yang
tersertifikasi keamanan
dan mutunya
persen - (indikator
barul
80 95 127 - Badan Karantina
Indonesia
02.10.lo.ol
PRO-P: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Input Peternakan
SK No 122058 C

REPUBLIK INOONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuseliv2o24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.10.10.02
PRO-P Implementasi Praktik Peternakan Modern
02.10.10.03
PRO-P: Penguatan Pasca-Panen dan Hilirisasi Produk Hasil Ternak
02.10.10.04
PRO-P: Pengendalian dan Penanggul,angan Penyakit T€m,ak dengan Pcardd<atan Satu Kesehatan
02.10.11
KP: Pengembangan
Pangan Lokal dan
Nabati
Ol - Me ngkqtnya
produksi pangan lokal
dsn nabati
Ol - Produksi padi 05 - Ketahanan
Sosial Budaya dan
Ekologi
Ol8 - Kementerian
Pertanian
018 - Kementerian
Pertanian
juta ton 53,98 54,45 56,05
02 - Produksi jagung juta tqr 19,56 21,44 25,89
03 - Produksi aneka
kacang
ribu ton 516,11 540,28 592,32 018 - Kementerian
Pertanian
04 - Produksi buah dalr
sayur
juta ton 24,42 30,66 35,47 Ol8 - Kementerian
Pertanian
os - Produksi sorghum ribu ton 17,34 18,21 18,95 O18 - I(etleoterian
kadatr
SK No 122060 C
06 - Produksi ubi jalar ton 1.430.341 t.517.449 1.707.902 018 - Kementerian
Pertanian

FR,ESIDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan kseLne2o24 T$get2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07 - Produksi kedelai 349.099 370.359 416.442 tGr 018 - Kementerian
Pertanian
384.049 450.000 650.OOO 143 - Kementerian
Kehutanan
08 - Produksi hasil hutan
bukan kayu (buah-
buahan, umbi-umbian,
jagung, sagu, tebu,
singkong)
ton
02.10.11.01
PRO-P: Input dan Pendukung Pengembangan Pangan Loka] dan Nabati
02.10.11.02
PRO-P: On Farm Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
02.10.11.03
PRO-P: Off Farm Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
02.10.11.04
PRO-P: Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat
02.10.12
KP:
Petrgaflckaragarlan
Konsumsi Pangan
Ol - Meningkatnya
keanekaragaman
konsumsi pangan
masyarakat Indonesia
01 - I(on$msi buah dan
sayur
Srar!/ kapita/
hari
244,6 245,33 255,29 125 - Badan Pangan
Nasional
02 - IGnsulrsi pangan
he.toani
gram / kapita/
hari
124,5 129,11 139,76 125 - Badan Pangan
Nasional
SK No 122061C
03 - KqrsuEsi umbi-
umbian
gram/kapita/
had
4 t,t 53,40 64,91 125 - Badan Pangan
Nasional

FR,ESIDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tusehne2l24 Ttrget2o2s Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04 - Konsumsi ikan
masyarakat
kg/kapita/
tahun
25,07 (2023) 26,26 28,63 032 - Kementerian
Kelautan dan Perikanan
02.10.12.001
PRO-P: Analisis dan Fasilitasi Penganekaragaman Pangan
02.10.12.002
PRO-P: Promosi dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
02.10.13
KP: Pengendalian
Penyakit Asal Hewan,
Ikan, dan Tumbuhan,
serta Penjaminan
Mutu dan Keamanan
Patrgatr
Ol - Meningkatnya
kualitas keamanan
pangan
Ol - Indeks l(eaDaran
Pangan Segar
60 61 65 f25 - Badan Pangan
Nasional
032 - KcraeDterian
Kelautan dan Perikanan
127 - Badan Karantina
Indonesia
Ol8 - Kementerian
kaflian
02 - Persentase hasil
kelautan dan perikanan
Yang memenuhi standard
mutu dan keamanan
pangan
persen - (indikator
baru)
70 80
03 - Persentase faktor
risiko ketidaksesuaian
standar keamanan
pangan aral hewan, ikan,
dan tumbuhan
P€f,S€n - (indikator
baru)
40 20
04 - Persentase
komoditas produk
peternakan siap edar
yang memenuhi
persyaratan llrunr
persen - (indikator
baru)
loo 100
SK No 122062C

REPUBLIK INOONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bo,selinc2o24 Target2025 Target 2029 Agcflda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02 - Terkendalinya
penyakit asal h€.r,a[,
ikan, dan tumbuhan
Ol - Persentase wilayah
terkendali dari Hama
Penyakit Hewan
Karantina (HPHK)
pcrS€n - (indikator
baru)
85 95 127 - Badan Karantina
Indonesia
85 95 127 - Badal Karantina
Indonesia
85 95 127 - Badan Karantina
Indonesia
70 90 O18 - Kementerian
kanian
02 - Persentase wilayah
terkendali dari Hama
Penyakit lkqlr Karantina
(HPIK)
persen - (indikator
baru)
03 - Persentase wilayah
terkendali dad
Organisme Pengganggu
Tumbuhan Karantina
(oPTK)
persen - (indikator
baru)
04 - Persentase
wilayah/kawasan
terkendali dari penyakit
hewan
persen - (indikator
baru)
02. r0.13.0r
PRO-P: Pengawasan Kualitas Mutu dan Keamanan Pangan
02.10.13.02
PRO-P: Pengujian Kualitas Mutu dan Keamanan Pangan
SK No 122063 C

-1i
FF,ESIDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan fu.seline2o24 TarEd-2O2s Target2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.10.13.03
PRO-P: Peningkatan Kapasitas Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan
02.10.13.04
PRO-P: Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
02.10.14
KP: Fortifikasi dan
Biofortifikasi Pangan
Ol - Meningkatnya
konsumsi bahan
pangan
terfortifi kasi/biofortili
kasi
Ol - Jumlah Komoditas
yang wajib terfortifikasi
komoditas 4 3 3 Ol8 - Kementerian
Pertanian
02 - Persentase bcrag
fortifikasi dalam program
bantuan pangan
pera€f,i - (indikator
baru)
20 100 125 - Badan Pangan
Nasional
02.10.14.001
PRO-P: Fasilitasi Produksi daE Distribusi Pangan T€!'fortifikasi
02.10.14.002
PRO-P Pengembangan Kawasan Padi Biofortifikasi
02.10.15
KP: Penanganan
Kerawanan Pangan
0l - Menurunnya
daerah rentan rawan
Pangan
01 - P€f,s€ntasc daerah
rentan rawan pangan
persen t2 11,5 9,5 05 - Ketahanan 125 - Badan Pangan
Sosial Budaya dan Nasional
Ekologi trs - Badan p""g""
Nasional
02 - Prevalensi penduduk
dengan kerawanan
pangan sedang atau
berat, berdasarkan pada
skala pengalaman
kerawanan pangan /
Food, Insecurity
Experience Scale (FIES)
persen 4,5 3,75 3,36
SK No 122064C

Prioritas Nasional/
koEraD Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan BaseliE2o24 Target 2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.10.15.01
PRO-P: Penguatan Sistem Pengendalian Kerawanan Pangan
02. r0.15.02
PRO-P: Intervensi Kerawanan Pangan
02.10.16
KP: Pengembangan
Kelembagaan
Ekonomi, Regenerasi
Sumber Daya
Manusia, Riset,
Inovasi, Modernisasi
dan Digitalisasi
Pertanian dan
Perikanan yang
Adaptif dan Inklusif
01 - Ditumbuhkan
dan
dikembangkannya
kelembagaan eLonoEi
petani, nelayan,
pembudidaya ikan,
dan petambak garam
01 - Jumlah
kelembagaan ekonomi
petani yang terfasilitasi
lembaga t20 125 145 02 - Transformasi
Ekonomi
Ol8 - Kementerian
Pertanian
02 - Jumlah
kelembagaan ekonomi
nelayan, pembudidaya
ikan, dan petaDbak
garam yang terfasilitasi
lembaga 15 4 27 032 - Kementerian
Kelautan dan Perikanan
O18 - Kementerian
Pertanian
02 - Meningkatnya
persentase petani
muda
0l - Persentase petani
muda terhadap jumlah
petani
persen 21,93 (ST 2023
BPS)
22,03 22,43
02.10.16.01
PRO-P: Riset dar Inovasi yang Adaptif dan Inklusif
02.10.16.02
PRO-Pi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia
SK No 122065 C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
hoycL Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuseline2o24 Target2025 Target 2029 Agc0da
Transformasi
Koordinator /
Pengampu
02.10.16.03
PRO-P: Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kewirausahaan
02.10.16.04
PRO-P: Pengembangan Satu Data Pangan
02.10.16.05
PRO-P: Implementasi Bantuan Langsung Petani
02.10.17
KP: Penguatan
Produksi Komoditas
Pertanian Berorientasi
Nilai Tambah
03 - Meningkatnya
nilai tambah bahar
baku industri
prioritas
Ol - Produksi tanaman
obat
ton s26.Aa9lm23l 529.523,45 540.193,61 02 - -Transformasi
Ekonomi
Ol8 - Kementerian
Pertanian
1.505 (2022) 1.582 1.588 02 - Produksi vanili ton Ol8 - Kementerian
Pertanian
03 - Produksi lada ton 75.205 ln22l 64.408 64.666 O18 - Kementerian
Pertanian
04 - Produksi pala ton 40.496 (2022) 41.527 41.693 O18 - Kementerian
Pertanian
05 - Produksi florikultura ribu tangkai 679.328,585
(2023l.
597 .622,50 5 .969,14 018 - Kementerian
hardan
SK No 122066 C
06 - Produksi cengkeh ton 137.124 (20221 133.570 134.105 018 - Kementerian
Pertanian

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bqseline2o24 Taryet2o2s Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pcarg6rapu
07 - Produksi kopi ton 774. (2022) 780.957 80.221 Ol8 - Kementerian
Pertanian
08 - Produksi tebu 2.405.907
(2022)
ton 36.813.539 84.7 t4.460 018 - Kementerian
Pertanian
09 - Produksi karet ton 2.717.081
12022)
2.496364 3.080.114 Ol8 - Kementerian
Pertanian
10 - Produksi kakao ton 650.612 (20221 632.787 634.7 Ol8 - K€srenteriar
Pertanian
ll - Produksi teh ton 124.661 (2022) 116.555 116.648 018 - Kementerian
Pertanian
12 - Pertumbuhan PDB
tanaman perkebunan
persen r,73 l2o23l 1,94 3,03 O18 - K€ment€f,ian
kanian
13 - Pertumbuhan PDB
tanaman hortikultura
persen - 0,31 (2023) r,36 3,04 018 - Kementerian
Pertanian
02.10.17.01
PRo-E Input dan Pendukung Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah
02.10.17.02
PRO-P On Farm Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah
SK No 122067 C

- 6l -
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Basehnc2o24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02_ 10-17.O3
PRO-P: OfFarm Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah
02. t0.18
KP: Pengembangan
Sistem Budi Daya
Pertanian
Berkelanjutan
01 - Meningkatnya
implementasi praktik
budi daya pertanian
berkelanjutan
0l - IndelB Kepatuhan
terhadap Standar dan
Regulasi Budi Daya
Pertanian Berkelanjutan
- (indikator
baru)
3,0 3,4 018 - Kementerian
Pertanian
02 - Proporsi lahan
pertanian di bawah
kriteria lahan produktif
dan berkelanjutan
persen to,46 (2021) I 1,0 13 Ol8 - Kementerian
Pertanian
03 - Persentase lahan
baku sawah yang
ditetapkan sebagai lahan
katdan Pangan
Berkelanjutan (LP2B)
persen 73,4
(Prognosis)
75 87 018 - Kementerian
Pertanian
02 - Mci ngkahya
nil,ai tambah dan
ketertelusuran
produk budi daya
pertanian
berkelanjutan
Ol - Persentase produksi
komoditas pertanian
organik terhadap
produksi total komoditas
pertanian
persen 1,45 lx22l I,47 1,55 018 - Kementerian
Pertanian
SK No 122068 C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan BaseELe2Oz4 Taryct 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
(Koordinator/
Pengampu
03 - Terjaganya
sumber daya genetik
komoditas produksi
pertanian
01 - Jumlah varietas
unggul tanaman dan
hewan untuk pangan
yang dilepas
varietas
dan/atau
galur
2A e02rl 30 30 018 - Kementerian
Pertanian
02 - Sumber daya
gcf,retika tanaman dan
hewdr gumb€r pangan
yang terlindungi/tersedia
aksesi 4.675,0 (2021) 4.700 4.800 018 - Kementerian
Pertanian
02.10.18.01
PRO-P: Peningkatan Implementasi Praktik Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
02-10.14.o2
PRO-P: Pengembangan Nilai Tambah dan ktertelusuran Produk kanian Berkelanjutan
02.10.18.03
PRO-P: Konservasi Komoditas Pertanian dan Praktik Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
02.11
PP: Swasembada
Energi
0t - Meningkatnya
ketersediaan energi
Ol - Pasokan energi
primer
MTOE 273 312 356,8 O2O - Kementerian Energi
dan Sumber Daya
Mineral
O2O - Kementerian Energi
dan Sumber Daya
Mineral
02 - Meningkatnya
aksesibilitas dan
keterjangkauan energi
Ol - Konsumsi energi
final per kapita
SK No 122069 C
TOE per kapita 0,640 0,750 0,830

FR,ESIDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bo.selinc2o24 Target2o2s Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
03 - Meningkatnya
pcoanfaatqlt energi
bersih
0f - Porsi EBT dalam
bauran energi primer
persen 13,2 (2023) 20,0 23 O2O - Kementerian Energi
dan Sumber Daya
Mineral
020 - Kementerian Energi
datr Sumber Daya
Mineral
02 - Intensitas energi
primer
SEM/miliar
rupiah
149,1 147,7 137,6
02.l l.ol
KP Peningkatan
Penyediaan Energi
Ol - Meningkatnya
pasokan minyak bumi
untuk Ecoerruhi
kebutuhan energi
ol - Jumlah lifting,
minyak bumi
ribu BOPD 605,5 605 642 -792 O2O - Kementerian Energi
dan Sumber Daya
Mineral
O20 - Kementerian Energi
dan Sumber Daya
Mineral
020 - Kementerian Enef,Ei
dan Sumber Daya
Mincf,al
02O - Kementerian Energi
d€n Sumber Daya
Mineral
Ol - Jumlah tning gas
bumi
ribu BOEPD 964 1.005 1.371 - 1.617
03 - Meningkatnya
pasokan batubara
untuk memenuhi
kebuh.rhsn energi
dalam negeri
Ol - Jumlah produksi
batu bara
juta ton 775,20 717 743
100 100
02 - Meningkatnya
pasokan gas bu.tti
untuk Eaf,ncaruhi
kebutuhan energi
SK No 122070 C
02 - Realisasi kebutuhan
batu bara dalam negeri
persen 120

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bdselirc2o24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.11.01.01
PRO-P: Peningkatan Cadangan dan Produktivitas Energi
02. r 1.01.o2
PRO-P: Pemenuhan Kebutuhan Dalan Negeri
02.11.02
KP: Perluasan Akses
dan Jangkauan
Pelayanan Energi
Ol - Meningkatnya
akses terhadap gas
bumi
Ol - Jumlah sambungan
rumah jaringan gas kota
sambungan
rumah
(kumulatif
947.995 100.000 350.OOO 020 - Kementerian Energi
dan Sumber Daya
Mineral
020 - Kementerian Energi
dan Sumber Daya
Mineral
020 - Kementerian Energi
dan Sumber Daya
Mineral
020 - Kementerian Energi
dan Sumber Daya
Mineral
020 - Kementerian Energi
dan Sulrbcr Daya
Mineral
02 - Jumlah panjang pipa
transmisi dan distribusi
gas bumi yang difasilitasi
lsn 22.474 22.550 22.7fi
02 - Meningkatnya
akses terhadap BBM
Ol - Jumlah volume
penyaluran BBM
bersubsidi
juta KL t7 19,41 20,48
02 - Jumlah volume
penyaluran BBM
nonsubsidi
juta KL - (indikator
bam)
35,16 38,64
03 - Mer ngkatttya
akses terhadap listrik
Ol - Jumlah pelanggan
listrik (kumulatif)
ribu pelanggan 91.800 95.256 I 10.934
SK No 122071 C

REPUEUK INDONES'A
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 20,29
Agenda
Transformasi
Koordinator /
Pengampu
Oa - Meningkatnya
keterjangkauan energi
Ol - Deviasi harga jual
eceran BBM
persen - (indikator
baru)
o o O20 - Kementerian Energi
dan Sumber Daya
Mineral
02.l l.o2.o1
PRO-P: Peningkatan Penyaluran dan Layanan Gas Bumi
02.11.02.02
PRO-P: Peningkatan Penyaluran dan Layanan BBM
02.11.02.03
PRO-P: Peningkatan Penyaluran dan Layanan Listrik
02.11.02.04
PRO-P: Pengawasan d6n Penyaluran En€r8i yang Disubsidi
02.l l.o3
KP: Penguatan
Implementasi Transisi
Energi Berkeadilan
Ol - Meningkatnya
pemanfaatan energi
baru dan terbarukan
01 - Konsumsi biofuel juta xL 11,30 13,50 17,11 020 - Kementerian Energi
dan Sumber Daya
Mineral
020 - Kementerian Energi
dan Sumber Daya
Mineral
O2O - Keme-nterian Energi
dan Sumber Daya
Min.f,al
02 - Produksi listrik
energi terbarukan
GWH 47.657,46
12023)
50.739 62.063
02 - Meningkatnya
efisiensi energi
SK No 122072 C
01 - Penurunan
intensitas energi final
SBM/miliar
rupiah
0,98 o,97 1,84

FRESiDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Eo.seE4e2O24 Torgtc-2o25 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.11.03.01
PRO-Pi Diversifikasi Menuju Energi Bersih
02.11.03.02
PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pembangkit Listrik Energi Terbarukan
02.11.03.03
PRO-P: Pengembangan Ekosistem Pendukung Energi Bersih
02.11.03.04
PRO-P: Perluasan Pemanfaatan Biofuel
02.l l.o3.o5
PRO-P: Peningkatan Efisiensi dan Konservasi Energi
02.12
PP Swasembada Air
Ol - Terwujudnya
pengelolaan sumber
daya air
berkelanjutan dsn
produktif
Ol - Kapasitas
tampungan air
mr/kapita 59,59 59,31 63,54 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
02 - Rasio kapasitas air
baku terpasang terhadap
kebutuhan penduduk
persen 53,34 53,01 56,18 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
03 - Persentase luas baku
sawah fungsional
beririgasi
persen 61,55 61,61 62,37 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
04 - Rasio luas layanan
irigasi yang ketersediaan
airnya dijamin oleh
waduk
15,6 15,6 16,57 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
SK No 122073 C
P€rs€f,r

FR,ESIDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyd< Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05 - Efisiensi
petranf aatan air irigasi
USD/ms 0,31 0,34 0,43 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
r2 loo 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
33 43 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
12,5 30 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
2,s o O24 - Kementerian
Kesehatan
06 - Persentase luas
kawasan prioritas yang
dilindungi dari daya
rusak air
persen - (indikator
baru)
02 - Meningkatnya
rumah tangga yang
terlayani akses air
minum dan sanitasi
aman
0l - Rumah tangga
dengan akses air minum
aman
persen l r,8o (2020)
02 - Rumah tangga
dengan akses sanitasi
atuall
persen 10,21 12023)
03 - Rumah tangga yang
mempraktikkan Buang
Air Besar Sembarangan
(BABS) di tempat terbuka
persen 4,2 (20231
02.12.01
KP: Pembangunan
dan Pengelolaan
Tampungan Air
Ol - Meningkat dan
terjaganya kapasitas
tampungan air yang
dapat dimanfaatkan
01 - Jumlah kumul,atif
tampungan air yang
dikelola
4-213 OS - Ket hansn
Sosial Budaya dan
Ekologi
145 - Kementerian
Pekerjaan UEUE
unit
(kumulatif)
1.563 1.563
02 - Jumlah bendungan
yang selesai dibangun
47 (2015-
2024].
SK No 122074C
unit
(kumulatif
16 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
I

FR,ESIDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuselhe&24 Target 2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
03 - Jumlah embung dan
tampungan air lainnya
yang dibangun
unit
(kumulatif)
1.391 (2015-
2024l.
13 226 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
04 - Jumlah tampungan
air alami yang
direvitalisasi
unit
(kumulatif
19 20 50 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
05 - Jumlah bendungan
yang direhabilitasi
unit
(kumulatif)
2 l0 25 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
02.12.01.01
PRO-P: Pembangunan Tampungan Air
02.12.01.02
PRO-P: Rehabilitasi dan Revitalisasi Tampungan Air
02.12.01.03
PRO-P Peoyetlpumaan Tata Kelola Infrastruktur Tampungan Air
02.12.02
KP: PenyEdiaan
Pasokan Air
Berkelanjutan
Ol - Meningkatnya
pasokan air
berkelanjutan dan
produktivitas
penggunaan air
Ol - Rasio kapasitas air
baku bersumber dari
bendungan terhadap
potensinya
persen 35 35 45 145 - Kementerian
Pekerjaan UEum
02 - Jumlah wilayah
sungai kewenangan
pusat dengan neraca air
tidak dalam kondisi
kritis/defisit
SK No 122075 C
wilayah sungai 50 50 50 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan BaseliB2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
03 - Jumlah kapasitas
prasarana afu baku yang
dikelola
m/detik
(kumulatif)
75,03 74,?A 93,79 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
04 - Kapasitas prasarana
air beku yang dibangun
mr/detik
(kumulatif
46,7 l20t5-
2024)
o,37 19,12 145 - IfuraeDteriaa
Pekerjaan Umum
05 - Kapasitas prasarana
air baku yang
direhabilitasi
m3/detik
(kumulatif
1,44 0,84 5,53 145 - Kementerian
Pekerjaan UEum
06 - Luas layanan irigasi
yang dikelola
ha (kumulatif 3.142.532 3.142.532 3.229.532 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
07 - Jun ah luas layanan
irigasi yang dibangun
untuk pertanian
multikomoditas
ha (kumulatif) 134.I t8
(2020-2024)
10.000 180.000 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
08 - Jumlah luas layanan ha (kumulatif)
irigasi yang direhabilitasi
dan ditingkatkan
1.078.057
(2020-2024)
75.4@ 1.200.000 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
09 - volume l,ayanan air
untuk meningkatkan
produktivitas irigasi
SK No 122076 C
miliar m5 58,32 55,40 45,13 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum

FR,ESIDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bo.selhe2024 T€8Eet2O2s Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.12.02.01
PRO-P: Penyediaan Air Baku Kawasan Metropolitan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Strategis
02.12.02.02
PRO-P: Penyediaan Air Baku Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Kawasan Terpencil
02.12.02.03
PRO-P: Penyediaan Air Baku Bersumber dari Bendungan
02.12.02.04
PRO-P: Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi di Kawasan Sentra Produksi Pangan
02.12.02.05
PRO-P: Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi untuk Mendukung Ketahanan Pangan Lokal
02.12.02.06
PRO-P: Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi yang Bersumber dari Bendungan
02.12.02.07
PRO-P: Penyempurnaan Tata Kelola Infrastruktur Penyediaan Pasokan Air
02.12.02.08
PRO-P: Pengelolaan Pemanfaatan Air Tanah
SK No 122077 C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyd( Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselhc2o24 Target 2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.12.03
KP: Pengelolaan
Risiko Daya Rusak Air
Ol - Meningkatnya
ketahanan
metropolitan dan
wilayah sungai
terhadap potensi
risiko daya rusak air
01 - Rasio potensi
reduksi banjir oleh
bendungan
47 05 - Ketahanan
Sosial Budaya ddr
Ekologi
145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
persen 36 38
02 - Luas kawasan yang
terlindungi dari risiko
daya rusak air
(kumulatif
37.754
(2020-2024)
ha 3.600 27.ON 145 - Kementerian
Pekerjaan UEum
03 - Jumlah infrastruktur
pengendali daya rusak air
yang dikelola
unit
(kumulatif
549 549 697 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
04 - Panjang jaringan
inftastruktur pengendali
daya rusak air yang
diopef, ari dan dipelihara
unit
(kumulatif
1.784 t.7u 2.222 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
05 - Kapasitas prasarana
pengendali lahar dan
sedimen
juta m3 1,57 0,35 4,3 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
06 - Jumlah kawasan
yang menerapkan
pendekatan terpadu
struktural dan non-
struktural
kawasan
(kumulatif)
- (indikator
baru)
o 16 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
SK No 122078 C

REPUBLIK INOONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Targal2o2' Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07 - Jumlah wilayah
sungai deogar
pengembangan sistem
informasi sumber daya
air
wilayah sungai
(kumulatif)
- (indikator
baru)
19 26 145 - Kementerian
Pekerjaan UEum
02.12.03.01
PRO-P: Pengendalian Banjir di Kawasan Metropolitan St ategi8
02.12.03.02
PRO-P: Pengendalian Banjir di Kawasan Perkotaan
02.12.03.03
PRO-P: Pengendalian Daya Rusak Air di Pulau Kecil
02.12.03.04
PRO-P: Pengendalian Daya Rusak Air di Kawasan Strategis Ekonomi dan Daerah Berisiko Daya Rusak Air Tinggi
02.12.03.05
PRO-P Penyempurnaan Tata Kelola Infrastruktur Pengelolaan Risiko Banjir
02.12.04
KP Konservasi
Sumber Daya Air
0l - Terwujudnya
kuantitas air secara
berkelanjutan melalui
peningkatan tutupan
hutan di Daerah
Aliran Sungai (DAS)
Ol - Luasan lahan kritis
dalam DAS yang
dipulihkan
I 1,45 05 - Ketahanan
Sosial Budaya dan
Ekologi
143 - Kementerian
Kehutanan
juta ha 12,7 12,45
SK No 122079 C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan E Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02 - Meningkatnya
kualitas ekosistem
perairan darat
Ol - Jumlah mata air
yang dipertahankan dan
diselamatkan
unit 175 60 300 143 - Kementerian
Kehutanan
02.12.04.01
PRO-P: Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air
02.12.04.02
PRO-P: Pengawetan Air
02.12.04.03
PRO-P: Peningkatan Kapasitas, Kelembagaan, Data, dan Informasi
02.12.04.04
PRO-P: Rehabilitasi datr Pemulihan Ekosistem Mangrove
02.12.04.05
PRO-R Penyelamatan Mata Atu Kritis
02.12.04.06
PRO-P: Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Kualitas Air
02.12.05
KP: Pengembangan
SPAM Terintegrasi
Hulu ke Hilir
Ol - Meningkatnya
jumlah dan kapasitas
SPAM yang
dikembangkan serta
dikelola secara
terintegrasi dari hulu
ke hilir
0l - Akses rumah tangga
perkotaan terhadap air
siap minum perpipaan
51,36 05 - Ketahanan
Sosial Budaya dan
Ekologi
145 - Kementerian
Pekerjaan UEUE
persen 24 l2O2Ol 39,20
02 - Kapasitas SPAM
terbangun
liter/detik 281.045 281.797 287.500 145 - I(c Kementerian
Pekerjaan Umum
SK No 122080 C
03 - Akses air minum
jaringan perpipaan
persen 19,7612023) 24,2 40,2 145 - Kementerian
Pekerjaan UEUE

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Taqpt 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator /
Pengampu
04 - Persentase Non
Revenue e Water (NRW)
PDAM
persen 33 (2023) 32 25 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
loo 300 024 - Kementerian
Kesehatan
50 250 024 - Kementerian
Kesehatan
02 - Meningkatnya
jumlah lembaga
pengelola SPAM yang
melaksanakan
kegiatan pengawasan
kualitas air minum
secara rutin dan
berkala
Ol - Ikbupat@ /kota
dengan kualitas air
minum yang memenuhi
syarat
kab/kota 6s (2023)
02- Kabupaten/kota
kualitas air minum pada
sarana air minum
memenuhi syarat
Kabupaten/kota dcogan
kualitas air minum yang
memenuhi syarat
kab/kota 65 (2023)
02.12.05.01
PRO-P: Pengembangan SPAM
02.12.05.02
PRO-P: Pengelolaan SPAM
02. t2.05.03
PRO-P: Pengawasan Kualitas AiI Minum
SK No l2208lc

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Tgtrgpt 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02.12.06
KP: Penyediaan dan
Pengawasan Sanitasi
Allan, Berkelanjutan,
dan Berketahanan
Iklim B€rbasb CWIS
01 - Meningkatnya
cakupan layanan
infrastruktur SPALD
Ol - Jumlah
kabupaten/kota yang
memiliki IPLT dan
berfungsi dengar baik
514 OS - Ketahanan
Sosial Budaya dan
Ekologi
145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
kab/kota 196 218
02 - Kapasitas IPAL yang
terbangun
sambungan
rumah
644.742 l2o23l 730.000 1.700.000 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
144 - Kementerian
Lingkungan
Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup
145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
03 - Rumah tangga yang
memiliki tangki septik
dan disedot secara
berkata
persen 9,35 (2023) 10 25
02 - Meningkatnya
keberfungsiaan dan
kualitas infrastruktur
SPALD
0l - Persentase
kabupaten /kota yang
melakukan pemantauan
baku mutu lingkungan
pada IPLT dan IPAL
pef,scf,i o 0 20
02 - Id.le @.pacitA IPLT persen 75,27 (2023) 70 30
Og - Id.le @.pacitg IPAL persen 6s (2023) 64 60
SK No 122082 C
(

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
SaBaran Indikator Satuan BaselinE 2024 Target 2025 Tsrgc. 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator /
Pengampu
04 - Jumlah
kabupaten/kota yang
melaksanakan LLTT
kab/kota t9 (2023) 30 70 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
02.12.0,6.001
PRO-P: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
02.12.06.002
PRO-P: Pembangunan Sistem Pengelolaan AL Limbah Domestik Setempat
02.12.06.003
PRO-P. Peningkatan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
02.12.06.004
PRO-P: Pemantauan dan Inspeksi Kualitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
02.12.06.005
PRO-P: Pengembangan Manajemen Layanan Sanitasi (Air Limbah Domestik)
02.12.07
KP Penguatan Tata
Kelola
Penyelenggaraan Air
Minum dan Sanitasi
yatrg Berorientasi
pada Keberlanjutan
Of - Meningkatnya
kua.litas perencanaan rn
air minum dan
sanitasi (air limbah
domestik)
01 - Jumlah provinsi dan
kabupaten/kota yarE
memiliki Jakstra SPAM
OS - Ketahanan
Sosial Budaya dan
Ekologi
145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
provinsi dan
kab/kota
15 Provinsi
dan 103
kab/kota
18 Provinsi
dan 178
kab/kota
38 Provinsi
dan 508
kab/kota
02 - Jumlah provinsi dan
kabupaten/kota yang
memiliki RISPAM
termutakhirkan
provinsi dan
kab/kota
21 Provinsi
dan 505
kab/kota
23 Provinsi
d8l 508
kab/kota
38 Provinsi
dan 508
kab/kota
SK No 122083 C
145 - Kementerian
Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bo.s9lj'l'e2024 Target 2025 T{get2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
03 - Jumlah provinsi dan
kabupaten/kota yang
memiliki dokumen
perencanaan sanitasi
(RSP/SSK) yars
termutakhirkan
provinsi dan
kab/kota
274 (2023) 300 514 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
010 - Kementerian Dalam
Negeri
145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
04 - Jumlah BUMD air
lrinuo yang memiliki
dokumen RPAM
BUMD air
minum
t2t 176 394
02 - Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan air
minum dan sanitasi
(air limbah domestik)
yang aman dan
berkelanjutan
Ol - BUMD atu minum
berkinerja sehat
persen 65,39 12023) 74 100
02 - Jumlah
kabupaten/kota yang
memiliki kelembagaan air
limbah domestik
(UPTD/BLUD/BUMD)
kab/kota 127 (2023) r80 514
03 - Jumlah BUMD air
minum ydry mengelola
layanan air limbah
domestik
BUMD air
minum
s (2023) 7 20
SK No l22O84C

Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04 - BUMD air minum
dengan tarif Full Cost
Re@uery (FCR)
persen 42,49 (2023) 60 100 010 - Kementerian Dalam
Negeri
010 - Kementerian Dalam
Negeri
OIO - Kementerian Dalam
Ne8cri
145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
05 - Jumlah
kabupateo /kota yang
menerapkan
tarif/retribu si layanan air
limbah domestik
kab/kota t7 (2023) 40 ro0
kab/kota 13s (2023) 150 514
02 - Jumlah NSPK air
minum yang
tersusun /terrnutaldrirkan
daIt telah ditetapkan
(kumulatif)
NSPI( 9 2 o
03 - Jumlah NSPK air
limbah domestik yang
tcrsusun /temutakhirkan
dan telah ditetapkan
(kuoulsti0
NSPK 5 o
03 - Tersedianya
landasan regulasi dan
pedoman
penyelenggaraan air
minum dan air
limbah domestik
01 - Jumlah provinsi dan
kabupaten/kota yang
memiliki Ha terkait
tata kelola at limbah
domestik
SK No 122085 C
I