Lampiran II, bagian 2 dari 2

berkas 3, hlm. 221 OCR
- 22t -
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
SaSaran Indikator Satuan tuseline2o24 Target2o2s Targct202g
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05 - Persentase antenatal
care (ANC) 6 kali (K6)
persen - (indikator
baru)
ao 90 024 - Kementerian
Kesehatan
63 75 024 - Kementerian
Kesehatan
26 20 024 - Kementerian
Kesehatan
50 70 024 - Kementerian
Kesehatan
19A 17,8 068 - Kementerian
Kependudukan dan
Pembangunan
Keluarga/Badan
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Nasional
06 - Cakupan on enatol
core (ANC) sesuai standar
(12r)
persen - (indikator
baru)
07 - Persentase anemia
pada ibu hamil
persen 27,7 (20231
08 - Persentase calon
pengantin yang mendapat
skrining kesehatan
persen 49,2 (2023)
09 - Angka kelahiran
remaja umur I 5- 19
tahun/Age Specific
Fertility Rate (ASFR l5-
r9l
(kelahiran
hidup per
perempuan)
19,7 (2023)
SK No 122235 C
berkas 3, hlm. 222 OCR
FR,ESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
SaBaran Indikator Satuan Bdselie2o24 Target2o2s Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
lO - Cakupan KF lengkap
sesuai standar
persen 26,8 (2023) 35 85 024 - Kementerian
Kesehatan
persen 49,1 (2023) 57 75 068 - Kementerian
Kependudukan dan
Pembangunan
Keluarga/Badan
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Nasional
I I - Persentase NB Pasca
Persalinan
l2 - Angka ketnatian
neonatal
per 1.000
kelahiran
hidup
9,30 (2020) 9,2 7,2 024 - Kementerian
Kesehatan
13 - Angka Kematian
Bayi
pcr 1.000
kelahiran
hidup
16,85 (2020) 12,62 9,96 024 - Kem€ntcf,ian
Kesehatan
14 - Cakupan kunjungan
neonatal (KN) lengkap
sesuai standar
persen ,77 (2023) 91 95 O24 - Kementerian
Kesehatan
15 - Cakupan imunisasi
bayi lengkap
SK No 122236 C
persen 7s 12023) 80 95 O24 - Kementerian
Kesehatan
berkas 3, hlm. 223 OCR
REPUBLIK INOONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseurc2o24 "ttget2o2' Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.r r.01.o1
PRO-P: Fentuatar Kapasitas Pelayanan Kegawatdaruratan Ibu & Anak
04.11.01.02
PRO-P: Penguatan Pelayanan Promotif & Preventif lbu & Anak
04.r r.o1.o3
PRO-P Penguatan Tata Kelola Penurunan l(€tnatian Ibu dan Anak
04.1 l.o2
KP: Pencegahan dan
Penurunan Stunting
Ol - Pencegahan dan
penurunan stunting
melalui pendekatan
spesifik dan sensitif
persen 8,s (2023) 8 5 Ol - TransforEasi
Sosial
024 - Kementerian
Kesehatan
01 - Prevalensi wasting
(gizi kurang dan gizi
buruk) pada balita
persen r 1,r (2023) ll 9 024 - Kementerian
Kesehatan
02 - Persentase bayi lahir
premature (<37 minggu)
l5 r0 O24 - Kementerian
Kesehatan
03 - Persentase ibu hamil
kurang energi kronis
(KEK)
persen - (indikator
baru)
SK No 122237 C
berkas 3, hlm. 224 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Basehnc2o24 Target2o2s Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04 - Persentase bayi usia
kurang dari 6 bulan
mendapat ASI eksklusif
pcrc€il 64,6 (20231 73 85 024 - Kementerian
Kesehatan
61 73 O24 - Kementerian
Kesehatan
73 85 024 - Kementerian
Kesehatan
50 70 024 - Kementerian
Kesehatan
74,2 75 95 068 - Kementerian
Kependudukan dan
Pembangunan
Keluarga/Badan
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Nasional
05 - Persentase bayi usia
6 bulan mendapatkan
ASI Eksklusif
persen ss,s (2023)
06 - Persentase anak usia
6-23 bulan mendapatkan
MPASI
persen 6O,e lm23l
07 - Persentase balita
dipantau pertumbuhan
dan perkembangan
paf,rcn 24 l2023l
08 - Persentase keluarga
sasaran yang mendapat
pendampingan 1000 hari
pertama kehidupan (HPK)
persen
SK No 122238 C
berkas 3, hlm. 225 OCR
FF,ESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseljf4e2o24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.l l.o2.o1
PRO-R Penguatan Intervensi Spesifik Stunting
04.11.02.02
PRO-P: Penguatan Intervensi Sensitif Stunting
()4.11.03
KP: Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
dan Gizi bagi Usia
Sekolah, Usia
Produktif, dan Lansia
serta KB dan Kespro
Ol - Meningkatnya
pelayanan kesehatan
dan gizi bagi usia
sekolah
Ol - Persentase remaja
putri yang me(tgqriulisi
TTD
persen 61,3 (2023) 65 80 01 - Transformasi
Sosial
024 - Kementerian
Kesehatan
02 - Meningkatnya
pelayanan kesehatan
dan gizi bagi usia
produktif
Ol - Persentase tempat
kerja formal
melaksanakan kesehatan
kerja
persen - (indikator
baru)
25 70 024 - Kementerian
Kesehatan
02 - Jumlah Pos upaya
kesehatan kerja (Pos
UKK) yang terbentuk di
tempat kerja informal
pos 10.200 (2023) 15.OOO 60.ooo 024 - Kementerian
Kesehatan
03 - Persentase fasyankes
melaksanakan pelayanan
kesehatan penyakit
akibat kerja
- (indikator
baru)
SK No 122239 C
p€rsaIr lo 50 024 - Kementerian
Kesehatan
berkas 3, hlm. 226 OCR
FR,ESIDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline2o24 Target2025 Target202g
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
03 - Meningkatnya
pelayanan kesehatan
dsn gizi bagi lansia
0l - Persentase lansia
yang mendapatkan
skrining kesehatan
sesuai standar
persen 47,22 l2i22l 50 70 024 - Kementerian
Kesehatan
02 - Persentase
pustr<e$ras santun lansia
persen 69 70 90 024 - Kementerian
Kesehatan
O3 - Persentase RS yang
memberikan layanan
geriatri terpadu
persen 11,01 (2023) 20 50 024 - Kementerian
Kesehatan
04 - Persentase lanjut
usia def,Uan
ketergantungan sedang,
bcf,at, dan total
mendapatkan perawatan
jangka Panjang (PJq
persen - (indikator
baru)
10 50 024 - Kementerian
Kesehatan
04 - Meningkatnya
pelayanan KB dan
keqrro
0f - Angka prevalensi
kontrasepsi
mod'efiilmodedt
@ntta@ptiue prcualet@
rate (mCPR)
persen 61,7 61,8 62,2 068 - Kementerian
Kependudukan dan
Pembangunan
Keluarga/ Badan
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Nasional
SK No 122240C
berkas 3, hlm. 227 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselinc2o24 Target2o2s Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02 - Parsarrtmc
kebutuhan ber-KB yang
tidak terpenuhi (unmet
need KB
pqracn I l,l 10,5 8,5 068 - Kementerian
Kependudukan dan
Pembangunan
Keluarga/Badan
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Nasional
03 - Persentase peserta
KB aktif metode
Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)
pcf,scn 25,5 25,7 26,7 068 - Kementerian
Kependudukan dan
Pembangunan
Keluarga/ Badan
Kependudukan daE
Keluarga Berencana
Nasional
04 - Persentase
puskesmas mampu
pelayanan XB MKJP
persen - (indikator
baru)
30 50 O24 - Kementerian
Kesehatan
04.l l.o3.ol
PRO-P Peningkatan Pelayaran Kesehatan dan Gizi bagi Usia Sekolah
04.11.03.02
PRO-P Peningkatan Pel,ayanan Kesehate[ dan Gizi bagi Usia Produktif
04.11.03.03
PRO-PI Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi bad Lansia
SK No 122242 C
berkas 3, hlm. 228 OCR
FR,ESIDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseliic2o24 Target2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.l l.o3.o4
PRO-P Peningkatan Pelayanan KB & kespro
04.11.04
KF Penyelenggaraan
Pemeriksaan
Kesehatan Gratis
01 - Meningkatnya
masyarakat kelompok
usia bayi, balita,
remaja, dewasa, dan
lansia yang menerima
pemeriksaan
kesehatan gratis
sebagai upaya deteksi
dini, pencegahan
penyakit, dan
pengurangan potensi
beba! anggaran
pengendalian
penyaldt
Ol - Persentase kab/kota
dengan cakupan
p€racfiksaan kesehatan
gratis >8O%
persen - (indikator
baru)
40 90 Ol - -Transformasi
Sosial
024 - Kementerian
Kesehatan
02 - Persentase
penduduk penerima
pemeriksaan kesehatan
gratis kelompok usia bayi
baru lahir
persen - (indikator
baru)
65 80 024 - Kementerian
Kesehatan
03 - Persentase
penduduk penerima
pemeriksaan kesehatan
gratis kelompok usia
balita dan anak usia
prasekolah
persen - (indikator
baru)
50 70 024 - Kementerian
Kesehatan
20 70 024 - Kementerian
Kesehatan
04 - Persentase
penduduk penerima
pemeriksaan kesehatan
gratis kelompok usia
sekolah dan remaja
persen - (indikator
baru)
SK No 122243 C
berkas 3, hlm. 229 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Eh.seli,te2024 Taryct2o2s Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator /
Pengampu
05 - Persentase
penduduk penerima
pemeriksaan kesehatan
gratis kelompok usia
dewasa
pcf,8ctrr - (indikator
baru)
35 70 024 - Kementerian
Kesehatan
50 70 O24 - Kementerian
Kesehatan
06 - Persentase
penduduk penerima
p€dr€f,ik8aan kesehatan
gratis kel@pol lanjut
usia
persen - (indikator
barul
04.l l.o4.ol
PRO-P: Skrining kelompok usia bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia
04.l l.o4.o2
PRO-R Penguatan sistem dan tata kelola pemeriksaan kesehatan gratis
M.12
PP: Pemberian Makan
Gratis untuk
Pemenuhan Gizi
Ol - Terlaksananya
pemberian makan
bergizi gratis bagi
anak balita, ibu
hamil, ibu Eeowsui,
dsn anak sekola
untuk mencapai
pemenuhan gizi
0l - Persentase balita
dengan status gizi normal
berdasarkan BB/PB atau
BB/TB
persen a7 3 QO23l 47,99 90,1 128 - Badan Gizi
Nasional
02 - Fcf,scntase anak usia
sekolah dengan status
gizi normal berdasarkan
IMT/U
pcfSen 75,03 l2023l 75,24 75,67 128 - Badan Gizi
Nasional
SK No 122244C
berkas 3, hlm. 230 OCR
REPUEUK INOONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline2o24 Target 2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
03 - Tingkat kehadiran
siswa dan santri yang
mendapatkan makan
bergizi gratis
persen - (indikator
baru)
91 95 124 - Badan Gizi
Nasional
r00 loo 128 - Badan Gizi
Nasional
04 - Persentase satudr
pelayanan pemenuhan
gizi yang sesuai standar
persen - (indikator
baru)
04.12.01
KP: Pemberian Makan
Eef,gizi untuk Siswa,
Santri, Ibu Hamil, Ibu
Me[rJ rsui, dan Balita
Terlaksananya
pemberian makan
bergizi bagi siswa,
santri, ibu hamil, ibu
menyusui, dan balita
untuk mendukung
percepatan
pemenuhan gizi
Ol - Persentase ibu hamil
yang mendapatkan
bantuan makanan bergizi
persen - (indikator
baru)
lo 10O 0l - Transformasi
Sosial
128 - Badan Gizi
Nasional
02 - persentase ibu
menyusui yang
mendapatkan bantuan
makanan bergizi
persen - (indikator
baru)
1l 100 128 - Badan Gizi
Nasional
11 100 128 - Badan Gizi
Nasional
03 - Persentase anak
balita yang mendapatkan
bantuan makanan b€f,gizi
p€f,aen - (indikator
baru)
04 - Persentase siswa
PAUD
(TK/ RA/ BA/ s€dcr4at)
yang mendapatkan
bantuan makanan bergizi
- (indikator
baru)
SK No 122245C
p€f,s€n 24 r00 128 - Badan Gizi
Nasional
berkas 3, hlm. 231 OCR
,(
FR,ESIDEN
-23t-
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 faryret 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05 - Persentase siswa
SD/ MI / /sederajat yang
mendapatkan bantuan
malanan bcrgizi
persen - (indikator
baru)
24 100 128 - Badan Gizi
Nasional
- (indikator
baru)
24 100 128 - Badan Gizi
Nasional
- (indikator
baru)
24 100 128 - Badan Gizi
Nasional
- (indikator
baru)
24 100 128 - Badan Gizi
Nasional
- (indikator
baru)
2 100 128 - Badan Gizi
Nasional
- (indikator
baru)
50 90 128 - Badan Gizi
Nasional
06 - Persentase siswa
SMP/ I\rTs/ scdcf,ajat yang
mendapatkan bantuan
makanan b€f,aizi
perc€n
07 - Persentase sis! ,a
SMA/MA/SMK/sederajat
yang mendapatkan
bantuan makanan berEizi
persen
08 - Persentase siswa
SLB yang mendapatkan
bantuan makanan bef,giri
persen
09 - Pcf,sqrtasc santri
yang mendapatkan
bantuan Dakaltan bergizi
persen
lO - Persentase ibu
hamil, ibu menyusui,, dan
pengasuh balita dengan
skor literasi gizi baik
persen
1 I - Persentase siswa dan
santri dengan skor
literasi gizi baik
- (indikator
baru)
SK No 122246 C
persen 50 90 128 - Badan Gizi
Nasional
berkas 3, hlm. 232 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Tstrg,t 2025 Tetrgct 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.12.01.01
PRO-P: Pcrryediaar Makanan Bergizi bagi lbu hamil, Ibu menyusui, dan Balita
04.12.01.02
PRO-P: Penyediaan Makanan Bergizi Gratis bagi Siswa datr Santri
04.12.01.03
PRO-P: Promosi dan Edukasi Gizi dan Pangan
04.12.02
KP: Penguatan
Ekosistem Pendukung
Pemberian Makan
Bergizi
Ol - Terlaksananya
penguatan ekosistem
pendukung
pemberian makan
bergizi untuk
mendukung
percepatan
pemenuhan gizi
Ol - Sistem data dan
informasi terpadu untuk
pemenuhan gizi nasional
sistem - (indikator
baru)
1 I 01 - Transformasi
Sosial
128 - Badan Gizi
Nasional
02 - Jumlah satuan
pel,ayanan pemenuhan
gizi yaItg sesuai standar
unit - (indikator
baru)
5.OOO 26.508 128 - Badan Gizi
Nasional
03 - Persentase petugas
penjamah Eakanafl yaflg
mendapatkan pelatihan
persen - (indikator
baru)
1m 100 128 - Badar Gizi
Nasional
04.12.02.01
PRO-P: Pengembangan Sistem dan Tata Kelola Pelayanan Makanan Bergizi
04.12.02.02
PRO-P: Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Makanan Bcf,gizi
u.12.O2.O3
PRO-P: Penguatan Intervensi Pendukung Pemberian Makan Bergizi
SK No 122247 C
berkas 3, hlm. 233 OCR
FF,ESIDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline2i24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator /
Feng6@pu
()4.13
PP: Pengendalian
Penyakit dan
PcrabudEyaaa Hidup
Sehat
Ol - Mcnin8katnya
pengendalian
penyakit melalui
upaya pencegahan,
penemuan kasus, dan
penuntasan
pengobatan
01 - Insidensi
tuberkulosis (per 100.000
Penduduk)
pcr 100.000
penduduk
387 lm23l 329 190 024 - KeEcntcf,ian
Kesehatan
02 - Kab/kota dengan
eliminasi kusta
kab/kota 6 11 42 024 - lGEcntcf,ian
IGs€hatan
03 - Desa endemis
schistosomiasis yang
mencapai eliminasi
desa 16 l2023l 18 2A 024 - trGmcntcrian
Kesehatan
04 - Insidensi HIV per 100.000
penduduk
0,10 (2023) 0,09 o,06 024 - Kemant€f,ian
Kesehatan
05 - Kabupaten/kota
dengan eliminasi malaria
kab/kota 389 (2023) 425 s00 O24 - Kementerian
Kesehatan
06 - Persentase Diabetes
dalam Pengendalian
persen - (indikator
baru)
15 25 O24 - Kementerian
Kesehatan
07 - Persentase
Hipertensi dalam
Pengendalian
persen 18,9 20 40 024 - Kementerian
Kesehatan
08 - Kab/kota yanA
mencapai target pra-
eliminasi LaDk€f, leher
rahim
kab/kota - (indikator
baru)
30 125 024 - Kementerian
Kesehatan
SK No 122248 C
berkas 3, hlm. 234 OCR
REPUBUK INDONES'A
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseliv2o24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator /
Pengampu
09 - Prevalensi depresi di
umur :15 tahun
persen 1,4 lm23l t,4 1,4 024 - Kementerian
Kesehatan
50 250 024 - Kementerian
Kesehatan
234 23,4 024 - Kementerian
Kesehatan
12,4 8,4 024 - Kementerian
Kesehatan
10 - Kabupateo/ Kota
yang memenuhi syarat
kualitas kesehatan
lingkungan
kab/kota - (indikator
baru)
02 - Meningkatnya
kesadaran dan
partisipasi
masyarakat dalam
menerapkan budaya
hidup sehat, serta
pembangunan
berwawasan
kesehatan
0l - Prevalensi obBitag
> 18 tahun
persen 233 eo*l
02 - Pcf,s€ntarc m€f,okok
pada penduduk lO-2 I
tahun
persen 12,4 (2023)
(N.13.01
I(P: Penuntasan TBC
Ol - Tercapainya
penuntasan TBC
melalui peningkatan
upaya pencegahan
TBC, intensifikasi
penemuan kasus
secara masif dan
pengobatan TBC
sampai tuntas
01 - Cakupan penemuan
kasus TBC (Notifikasi
Kasus TBC)
persen 74 QO22l 90 90 Ol - Transformasi
Sosial
O24 - Kementerian
Kesehatan
02 - Angka keberhasilan
pengobatan TBC IIB
Succes Rate)
persen 87 (2023) 90 90 O24 - Kementerian
Kesehatan
03 - Cakupan Pemberian
Terapi Pencegahan pada
Orang Kontak Serumah
SK No 122249C
persen 2,6 (2023) 72 80 O24 - Kementerian
Kesehatan
berkas 3, hlm. 235 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bqselhen24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04 - Persentase Pasien
TBC yang memulai
Pengobatan (E^rpllr[ezt
TBC)
persen (2022!- 95 95 024 - Kementerian
Kesehatan
04- 13.O1-O1
PRO-P: Peningkatan Upaya Pencegahan TBC
04.13.01.02
PRO-P: Intensifikasi Penemuan Kasus
04.13.01.03
PRO-P: Pengobatan TBC
04.13.02
KP: Eliminasi
Penyakit Kusta &
Schistosomiasis
Ol - Meningkatnya
pengendalian
penyakit Kusta &
Schistosomiasis
0l - Proporsi kasus kusta
baru tanpa disabilitas
p€f,3€n 84,36 86 89 Ol - Transformasi
Sosial
024 - Itu Kementerian
Kesehatan
02 - Persentase penderita
kusta menyelesaikan
pengobatan kusta tepat
waktu
p€f,s€n 44,97 (2023) 90 90 O24 - Kementerian
Kesehatan
03 - Proporsi kasus kusta
anak di antara kasus
baru
persen 9,60 <5 <5 024 - Kementerian
Kesehatan
04 - Cakupan pemberian
obat pencegahan masal
(POPM) untuk
schistosomiasis
SK No 122250C
persen 83,6 (2023) a7,2 100 024 - Kementerian
Kesehatan
berkas 3, hlm. 236 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyd< Prioritas
SaBaran Indikator Satuan Baselinen24 Target2o2s Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.13.02.01
PRO-P: Pengendalian Penyakit Kusta
04.13.02.02
PRO-P: Pengendalian Penyakit Schistosomiasis
04.13.03
KP PcnA€rtdalian
Penyakit Menular
Lainnya
0f - Meningkatnya
pengendalian
penyakit menular
lainnya
Ol - ODHIV baru yanA
ditemukan yatrg
mendapat pengobatan
ART
persen 70 (20231 90 90 01 - Transformasi
Sosial
024 - Iftrncotcf,ian
Kesehatan
02 - Jumlah keb/kota
yang mencapai positivity
/ate (PR) malaria <5%
kab/kota 333 (2023) 405 500 024 - Kementerian
Kesehatan
04.13.03.01
PRO-Pi Pengendalian Penyakit HIV/AIDS
04.13.03.02
PRO-P: Pengendalian Penyakit Malaria
04.13.04
KP: Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular dan
Peningkatan Upaya
Kesehatan Jiwa
Ol - Meningkatnya
pengendalian
penyakit tidak
menular
Ol - Jumlah kab/kota
ydrg melakukan skrining
DM > 60%
kab/kota 32 52 175 Ol - TransforEasi
Sosial
024 - Kementerian
Kesehatan
02 - Persentase penderita
hipertensi mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar
5
SK No 122251C
persen (indikator
baru)
38 024 - Kementerian
Kesehatan
berkas 3, hlm. 237 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek hiditas
Sasa.ran Indikator Satuan Baseli4ezo24 Target2o2s Tstrgc12O29
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
03 - Persentase
perempuan dengan DNA
HPV positif yang
dilakukan tindak lanjut
dengan
WA/KolposLopi/PAPg
sesuai protokol
persen - (indikator
baru)
30 90 024 - Kementerian
Kesehatan
20 70 024 - Kementerian
Kesehatan
90 90 024 - Kementerian
Kesehatan
l0 30 O24 - Kementerian
Kesehatan
04 - Pcf,sc6tare
perempuan dengan lesi
pra kanker leher rahim
yang Erendapatlal
pengobatan sesuai
dengan protokol
perSen - (indikator
baru)
05 - Cakupan imunisasi
HPV
persen 6
02 - Meningkatnya
pengendalian
gangguan jiwa
0t - Cakupan Skrining
Kesehatan Jiwa
persen 6 l2023l
04.13.04.01
PRO-P: Pencegahan dan Tata Laksana Kasus PTM
04.13.04.03
PRO-P: Peningkatan Upaya Kesehatan Jiwa
SK No 122252 C
berkas 3, hlm. 238 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
SaSaran Indikator Satuan EaseltEn24 Tsrgpt2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator
Pengampu
04.13.05
KP: Pembudayaan
Hidup Sehat dan
Pengendalian Faktor
Risiko PTM
Ol - Meningkatnya
upaya pemberdayaan
masyarakat dalam
pembudayaan hidup
sehat dan
pengendalian faktor
risiko PTM
01 - Proporsi penduduk
dengan aktivitas fisik
cukup
persen 62,6 (2023) 65 80 Ol - Transformasi
Sosial
024 - Kementerian
Kesehatan
02 - Persentase
penduduk dengan literasi
kesehatan
persen 36,3 (2023) 38,3 46,3 O24 - Kementerian
Kesehatan
03 - Persentase
penduduk yang
menerapkan perilaku
hidup sehat
persen ls l2o23l 15 25 024 - Kementerian
Kesehatan
04 - Jumlah kab/kota
yang menerapkan KTR
kab/kota 367 397 514 024 - Kementerian
Kesehatan
05 - Jumlah Kab/Kota
yang melakukan
pelayanan UBM
kab/kota 224 (2023t. 276 472 024 - Kementerian
Kesehatan
06 - Persentase
puskesmas yang
memberikan layanan
farmakoterapi untuk
UBM
persen (indikator
baru)
3 l5 024 - Kementerian
Kesehatan
07 - Persentase label
produk tembakau
dan/atau rokok
elektronik yang
memenuhi ketentuan
- (indikator
baru)
SK No 122253 C
persen 75 83 063 - Badan Pengawas
Obat Dan Makanan
berkas 3, hlm. 239 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselnt€2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.13.05.01
PRO-P: Tata Kelola Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
04.13.05.02
PRO-P: Pengendalian Konsumsi Rokok
04.13.05.03
PRO-P Aktivitas Fhik
04.13.05.04
PRO-P: Pangan Sehat
04.13-06
KP: Penyehatan
Lingkungan
Ol - Meningkatnya
upaya penyehatan
lingkungan
01 - Kab/Kota dengan
kualitas air minum yang
memenuhi syarat
kab/kota 6s (2023) 100 300 Ol - Transformasi
Sosial
024 - Kementerian
Kesehatan
02 - Kab/Kota dengan
kualitas udara dalam
mang yang memenuhi
syarat (Kab/Kota)
03 - Kab/Kota Sanitasi
Total Berbasis
Masyarakat
kab/kota - (indikator
baru)
kab/kota
50
30
250
zin
024 - Kementerian
Kesehatan
4 lm23l 024 - Kementerian
Kesehatan
04 - Kab/Kota sehat
SK No 122254C
kab/kota 136 142 330 024 - Kementerian
Kesehatan
04.13.06.01
PRO-P: Penguatan Kapasitas Sistem dElsE Penyehatan
berkas 3, hlm. 240 OCR
Prioritas Nasional/
Progra.m Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuseline2o24 Target2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.13.06.02
PRO-P: Perubahan Perilaku Hygiene dan Sanitasi
04.13.06.03
PRO-P: Penyediaan Akses Air Bersih & Sanitasi
04.13.06.04
PRO-P: Peningkatan Kualitas Lingkungan
04.14
PP: Penguatan
Kapasitas Ketahanan
Kesehatan
01 - Meningkatnya
kapasitas ketahanan
kesehatan untuk
melindungi penduduk
dari ancaman
kedaruratan
kesehatan, termasuk
penyakit emerging
dan re-emerging,
dengan meningkatkan
kemampuan dal,ara
mencegah,
mendeteksi, dan
merespons secara
efektif dan cepat
0I - Persentase kab/kota
dengan pengendalian
kejadian luar biasa
(KLB)/wabah
persen 37,16 l2023l 40 70 024 - Kementerian
Kesehatan
02 - Persentase faktor
risiko penyakit di pintu
masuk negara yang
dikendalikan
persen 90 l2023l 94 loo 024 - Kco€f,rtef,iar
Kesehatan
03 - Jumlah KLB
keracunan pangan
kejadian 291 250 50 024 - Kementerian
Kesehatan
04 - Jumlah kab/kota
eliminasi rabies
kab/kota 418 430 514 024 - Kementerian
Kesehatan
OS - Persentase
Puskesmas dengan
ketersediaan obat
esensial datr vaksin IRL
(Imunisasi Rutin
Lengkap)
p€f,scf,i 62 65 90 024 - Kementerian
Kesehatan
SK No 122255C
berkas 3, hlm. 241 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
SaBaran Indikator Satuan &selj,a.e2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06 - Persentase Sediaan
farmasi aman dsrr
bermutu
persen - (indikator
baru)
72,5 74,4 063 - Badan Pengawas
Obat Dan Makanan
lo 60 024 - Kementerian
Kesehatan
07 - Persentase RS
Pemerintah yang patuh
memberikan antibiotik
sistemik empirik sesuai
standar
persen (indikator
baru)
04.14.01
KP: Penguatan
surveilans,
Pengendalian
KlB/u,abah dan
Penanganan Bencana
01 - Meningkatnya
pengendalian KLB/
wabah dan
penanganan b€ncana
dengan fokus pada
penguatan sistem
surveilans,
laboratorium, & pos
pintu masuk negara
01 - Kab/kota yang
merespons sinyal SKDR
<24 jam minimal 80%
kab/kota 452 (2023) 462 514 024 - Kementerian
Kesehatan
02 - Persentase
laboratorium kesmas
tingkat 2-5 yang
dikembangkan sesuai
standar berdasarkan
stratanya
laboratorium (indikator
baru)
30 100 024 - fGB€nt€riqn
Kesehatan
03 - Persentase pintu
masuk yang
melaksanakan deteksi
penyakit dan faktor risiko
kesehatan berpotensi
KL,B/Wabah
persen 70 l2o23l 73 85 024 - Kementerian
Kesehatan
SK No 122256 C
berkas 3, hlm. 242 OCR
R,EPUBLIK INOONESIA
Prioritas Nasional/
hoEraE Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bo.seline2o24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04 - Persentase pintu
masuk yang memiliki
kapasitas dalam
penanggulangan penyakit
dan/ atau faktor risiko
kesehatan berpotensi
KLB/Wabah
persen 40 l2023l 47 75 024 - Kementerian
Kesehatan
110 321 024 - Kementerian
Kesehatan
loo 514 018 - Kementerian
Pertanian
05 - Jumlah kab/kota
endemis yang
melaksanakan upaya
preuen if promotif rabies
kab/kota (indikator
baru)
06 - Jumlah kab/kota
yang mampu E€nd<afl
ka$.rs positif rabies pada
hewan
kab/t ota (indikator
baru)
04.14.01.01
PRO-P: Penguatan Surveilans & Pengendalian KLB/Wabah/ Penanganan Bencana
0,4.t4.ot.o2
PRO-P: Penguatan Laboratorium
04.14.01.03
PRO-P: Penguatan Pos Pintu Masuk Negara
04.14.01.04
PRO-P: Pengendalian Penyakit Rabies
SK No 122257 C
berkas 3, hlm. 243 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuseline2l24 TarEet2O2S Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.14.02
KP: Pemenuhan
Sediaan Farmasi dar
Pengendalian
Resistensi
Antimikroba
01 - Meningkatnya
kapasitas sistem
ketahanan kesehatan
melalui pemenuhan
sediaan fareasi dan
pengendalian
resistensi antimikroba
Ol - Persentase Lab/kota
dengan pemenuhan obat
dan vaksin tc?at waktu
dan tepat jumlah
pcf,scn 61,96 65 90 01 - Transformasi
Sosial
024 - Kementerian
Kesehatan
02 - Persentase
penurunan kekosongan
(stock out) obat dan
vaksin di fasyankes
p€f,s€n - (indikator
baru)
lo 30 024 - Kementerian
Kesehatan
03 - Persentase fasyankes
yang melaksanakan
pelayanan kefarmasian
sesuai standar
persen - (indikator
baru)
9l 98 024 - Kementerian
Kesehatan
04 - Persentase RS yang
mengimplementasikan
Program Pengendalian
Resistensi Antimikroba
(PPRA)
persen - (indikator
baru)
30 80 024 - Kementerian
Kesehatan
05 - Pcf,s€ntarc FKTP
yang
mengimplementasikan
penggunaan antibiotik
rasional
persen - (indikator
baru)
3o 80 024 - Kementerian
Kesehatan
SK No 122258 C
berkas 3, hlm. 244 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.14.02.01
PRO-P: Tata Kelola dan Penyediaan Sediaan Farmasi
04.14.02.02
PRO-P: Penggunaan Obat Rasional
04.14.02.03
PRO-P: Pengendalian Resistensi Antimikroba
04.14.03
KP: Penguatan Sistem
Pengawasan Pangan
dan Sediaan Farmasi
01 - Meningkatnya
kapasitas sistem
ketahanan kesehatan
melalui penguatan
sistem pengawasan
pangan dan sediaan
farmasi
01 - Kab/kota dengan
tempat pengelolaan
pangan siap saji
memenuhi syarat
- (indikator
baru)
kab/kota 50 360 024 - Kementerian
Kesehatan
024 - Kementerian
Kesehatan
02 - kab/kota dengan
persentase pangan
olahan siap saji
E dr€nuhi syarat (POSS)
kab/kota - (indikator
baru)
50 360
03 - Persentase kab/kota
Pangan Aman
persen 13 (2023) 14 7A 063 - Badan Pengawas
Obat Dan Makanan
063 - Badan Pengawas
Obat Dan Makanan
(N - Persentase pa[8an
olahdr lrang aman dan
bermutu
77,A l2023l 7A 85
SK No 122259 C
p€facn
berkas 3, hlm. 245 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan E aseune&24 T€EEet2o,2S Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05 - Persentase pangan
industri rumah tangga
aman dan bermutu
persen 73,3 (2023) 75 79 063 - Badan Pengawas
Obat Dan Makanan
90 94 063 - Badan Pengawas
Obat Dan Makanan
65 73 063 - Badan Pengawas
Obat Dan Makanan
68 76 063 - Badal Pengawas
Obat Dan Makanan
62 66 063 - Badan Pengawas
Obat Dan Makanan
94 98 024 - Kementerian
Kesehatan
06 - Persentase obat yang
aman daa bermutu
persen (indikator
baru)
07 - Persentase obat
bahar alam yang aman
dan bermutu
persen (indikator
baru)
08 - Persentase suplemen
kesehatan yang aman
dan bermutu
persen (indikator
baru)
09 - Fef,s€rrtase kosmetik
yang aman dan bermutu
persen - (indikator
baru)
l0 - Persentase a.lat
kesehatan yang
Deo€rtuhi syarat
pengujian dan
penandaan
persen - (indikator
baru)
04.14.03.01
PRO-P: Penguatan Sistem Pengawasan Pangan
SK No 122260C
berkas 3, hlm. 246 OCR
REPUBLTK INDONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Ba.selinc2o24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.14.03.02
PRO-P: Penguatan Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi & Alat Kesehatan
04.15
PP: Penguatan
Pelayanan Kesehatan
dan Tata Kelol,a
Ol - Meningkatnya
pemerataan akses
dan kualitas
pelayanan kesehatan
yang il dusif di
hingga tingkat desa,
pendekatan khusus
pelayanan bagi
daerah sulit akses,
pemberdayaan
masyarakat daE
swasta, serta
meningkatkan
kualitas pendanaan
kesehatan
0f - Persentase kab/kota
yang memiliki Unit
Pelayanan Kesehatan
Tingkat Desa/ Kelurahan
sesuai st ndsr
persen L,t7 (2o231 vn 75 024 - Kementerian
Kesehatan
02 - Persentase
puskesmas terakreditasi
paripurna
perSen 2a 28 70 024 - Kementerian
Kas€hetsn
024 - Kementerian
Kesehatan
03 - Persentase rumah
sakit pemerintah
terakreditasi paripurna
persen 37 3A a5
04 - Persentase
puskesmas dengan SDM
Kesehatan sesuai standar
persen t2 t7 50 024 - Kementerian
Kesehatan
05 - Persentase RS
pemerintah dengan
dokter spesialis sesuai
standar
persen 63 67 Lrd 024 - Kementerian
Kesehata.n
SK No 122261 C
berkas 3, hlm. 247 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan kselinc2o24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06 - Cakupan
kepesertaan jaminan
kesehatan nasional
persen 94,42 98,6 99 O24 - Kementerian
Kesehatan
3,98 3,47 024 - Kementerian
Kesehatan
2,2 3 024 - Kementerian
Kesehatan
20 75 024 - Kementerian
Kesehatan
07 - Persentase belanja
kesehatan qi ofl$ckd
masyarakat
berpengeluaran 4096
terbawah
persen 4,O (2023)
08 - Pengeluaran
kesehatan total per
kapita
juta 2,t (2023)
09 - Persentase provinsi
dan kab/kota yang
menyelaraskan
perencanaan
pembangunan dan
mencapai target tahunan
pembangunan
p€raetr - (indikator
baru)
10 - Persentase fasilitas
kesehatan yang
terintegrasi dalam sistem
informasi kesehatan
nasional
SK No 122262C
persen 46,72 50 70 024 - Kementerian
Kesehatan
berkas 3, hlm. 248 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.15.01
KP: Investasi
Pelayanan Kesehatan
Primer
Ol - Meningkatnya
kualitas pelayanan
kesehatan primer
hingga tingkat desa
dan menguatnya
pemberdayaan dan
partisipasi
masyarakat
Ol - Persentase unit
pelayanan kesehatan
tingkat desa/kelurahan
dengan ketersediaan
tenaga kesehatan dan
kader kesehatan sesuai
standar
persen <30 30 80 024 - Kementerian
Kesehatan
02 - Persentase kab/kota
dengan minimal 75%
Posyandu siklus hidup
yang aktif
persen 18 23 ao 024 - Kementerian
Kesehatan
03 - Persentase
puskesmas yang
mencapai target INM
(Indikator Nasional Mutu)
persen - (indikator
baru)
lo 50 024 - Kementerian
Kesehatan
04 - Persentase
puskesmas memiliki SPA
sesuai standar
persen 18,5 40 90 024 - Kementerian
Kesehatan
05 - Persentase
puskesmas yang mampu
melaksanakan
tatalaksana kekerasan
terhadap perempuan dan
anak
persen 30 50 90 024 - Kementerian
Kesehatan
SK No 122263 C
berkas 3, hlm. 249 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
koyd< Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuseliE2o24 Targd-202s Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06 - Persentase
puskesmas yang ramah
penyandang disabilitas
perSen 30 35 75 024 - Kementerian
Kesehatan
04.15.Ol.Ol
PRO-P: Peningkatan Kapasitas den Peran Puskesmas
04.15.01.02
PRO-P: Pengembangan Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan dan Peningkatan Peran Kader Kesehatan
04.15.01.03
PRO-P: Pengembangan layanan Kesehatan Primer yang Inklusif
04.15.02
KP: Pembangunan RS
lengkap berkualitas di
Kab/Kota dan
Pengembangan
Pelayanan Kesehatan
Bergerak dan Daerah
Sulit Akses
0l - Meningkatnya
kualitas dan
kapasitas pelayanan
RS di seluruh
Indonesia dan
berkembangnya
pendekatan khusus
pelayanan kesehatan
di daeroh yang
memiliki akses sulit
termasuk layanan
kesehatan bergerak
01 - Persentase provinsi
dengan RS yang
memenuhi kapasitas
pelayanan kesehatan ibu-
anak, kanker, jantung,
stroke, ginjal sesuai
standar
persen 31,5 40 90 024 - Kementerian
Kesehatan
02 - P€G€ntas€ Kab/Kota
dengan RS yang
memenuhi kapasitas
pelayanan Kesehatan
Ibu-Anak, Kanker,
Jantung, Stroke, Ginjal
sesuai standar
pef,s€n 7,4 20 80 O24 - Kementerian
Kesehatan
SK No 122264C
berkas 3, hlm. 250 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselinc2o24 T9trgpt2025 Tellget2o2g Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengarapu
03 - Pef,s€ntaEc RS yang
mencapai target INM
(Indikator Nasional Mutu)
persen (indikator
baru)
8 40 024 - Kementerian
Kesehatan
27 40 024 - Kementerian
Kesehatan
o5 75 150 O24 - Kementerian
Kesehatan
40 45 80 024 - Kementerian
Kesehatan
04 - Kab/kota dengan
wilayah berciri kepulauan
yang dilayani RS kapal
sesuai standar
kab/kota 26 l2023l
05 - Jumlah kab/kota
dengan akses sulit yang
Eaf,rqapkan
skema/pendekatan
khusus dalam
pemenuhan pelayanan
kesehatan berkualitas
kab/kota
06 - Persentase RS
pemerintah daerah yang
memenuhi ketersediaan
sarana, prasarana, dan
alat kesehatan (SPA)
sesuai standar
persen
07 - Kab/Kota dengan
RSUD tipe D yang
ditingkatkan menjadi tipe
c
- (indikator
baru)
SK No 122265 C
kab/kota 22 66 024 - K€o€ntc!'iafl
Kesehatan
berkas 3, hlm. 251 OCR
REPUBLIK INDONES'A
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuselj'te2o24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
08 - Jur ah RS
pemerintah yang
memenuhi tingkat
maturitas lctrrandirian
RS 3 5 30 024 - Kementerian
Kesehatan
04.15.02.01
PRO-P: Peningkatan Kualitas Pelayaran Rujukan
04.15.02.02
PRO-P: Plrrgamtq4pqliqyq4qulagulqn Berbasis K. mElteqqi
04.15.02.03
PRO-P: Penguatan Pelayanan lGschatan Bergerak dat1 di Daerah Sulit Akses
04.15-O3
KP: Mukri dan
Pendayagunaan SDM
Kesehatan
Ol - Meningkatnya
pemenuhan dan
pendayagunaan SDM
kesehatan dengan
mendorong
peningkatan,
pemenuhan, dan
pemerataan dari sisi
produksi, kompetensi,
jumlah, maupun jenis
dari SDM kesehatan
lrang berkualitas,
kompeten, dan
responsif sesuai
kondisi wilayah
Ol - Jumlah kab/kota
dengan SDM kesehatan
pu3kcsllas rcauai
standar
kab/kota 6 19 175 024 - Kementerian
Kesehatan
024 - Kementerian
Kesehatan
024 - Kementerian
Kesehatan
024 - Kementerian
Kesehatan
139 - Kementerian
Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi
02 - Jumlah kab/kota
d€ruqn jenis dokter
spesialis pada RS sesuai
standar,
kab/kota 250 270 345
03 - Rasio dokter
spesialis
per l.ooo
penduduk
0,18 o,19 o,24
04 - Persentase SDMK
yang mendapatkan
pelatihan bidang
kesehatan
persen 11,38 15 35
05 - Pqssltas€ lulusan
program studi kesehatan
terakreditasi unggul
SK No 122266 C
persen 12,27 A,A2 25
berkas 3, hlm. 252 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Boselinc2o24 Ta.gct2o2s Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.15.03.01
PRO-P: Peningkatan Produki SDM Kesehatan
04.15.03.02
PRO-P: Peningkatan Pendayagunaan SDM Kesehatan
04.15.03.03
PRO-R Petriaclatan Kapasitas SDM Kesehatan
04.15.04
KP Penguatan JKN
dan Pendanaan
Kesehatan
0l - Memperkuat
kapasitas JKN dar
pendanaan kesehatan
dalam mendukung
pembangunan
kesehatan
Ol - Cakupan
kepesertaan aktif JKN
persen 76,s (2023) |.rrl 83,5 Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Kesehatan
O27 - Kementerian Sosial
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Kesehatan
Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Kesehatan
02 - Jumlah kepesertaan
s€El€n PtsI
juta jiwa 96,7 (2023) 96,8 96,8
03 - Tingkat kepuasan
publik atas layanan
jaminan kesehatan
nasional
persen - (indikator
baru)
85
(N - Kesehatan keuangan
aset dana jaminan sosial
kesehatan
angka 2,92
(prognosis)
1,5-6 1,5-6
05 - Perccfltase
pertumbuhan belanja
kesehatan dari sektor
publik
5
SK No 122267 C
JKN
persen 11,9 (2023) 5 024 - Kementerian
Kesehatan
04.15-o4-o1
PRO-P: Penguatan Kepesertaan
berkas 3, hlm. 253 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan kseline2o24 Tssgtc-2o25 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.15.04.02
PRO-P: Penguatan Tata Kelola JKN
04.15.04.03
PRO-P: Fetrind€tor Kualitas Fctrdaraan kesehatan
04.15.05
KP: Penguatan Tata
Iclola, Data,
Informasi dan Inovasi
Teknologi Kesehatan
Ol - Menguatnya tata
kelola, data, informasi
dan teknologi
kesehatan dalam
mendukung
pembangunan
kesehatan
Ol - Pef,s€ntarc provinsi
dan kab/kota yang sudah
mengintegrasikan
indikator prioritas
nasional kesehatan
dalan dokumen
perencanaan daerah
persen - (indikator
baru)
70 90 O24 - Kementerian
Kesehatan
10 50 024 - Kementerian
Kesehatan
20 r00 O24 - Kementerian
Kesehatan
15 20 80 024 - Kementerian
Kesehatan
02 - Persentase provinsi
yang memiliki kualitas
data rutin yang baik
untuk indikator
D€@bansunan kesehatan
persen - (indikator
baru)
03 - Persentase sistem
informasi data kesehatan
yang telah terintegrasi
dalam sistem informasi
kesehatan nasional
persen - (indikator
baru)
04 - Persentase fasilitas
kesehatan yang
terintegrasi dalam sistem
rujukan online nasional
persen
SK No 122268C
berkas 3, hlm. 254 OCR
FN,ESIDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator
Pengampu
05 - Jumlah layanan
berbasis kedokteran
presisi
persen 2 4 15 024 - Kementerian
Kesehatan
04.15.05.01
PRO-P Penguatan Tata Kelola K€€hatar
04.15.05.02
PRO-P: Penguatan Data dan Informasi
04.15.05.03
PRO-P: Peningkatan Pemanfaatan dan Inovasi Teknologi Kesehatan
04.16
PP: Peningkatan
Ketangguhan
Keluarga
Ol - Menguatnya
ketangguhan keluarga
da.lam menjamin
terpenuhinya hak-hak
individu dalam
keluarga dan
mendorong
terbentuknya modal
sosial
Ol - Indeks
Pembangunan Keluarga
(iBangga)
62A 64,1 70,9 068 - Kementerian
Kependudukan dan
Pembangunan
Keluarga/Badan
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Nasional
02 - Median usia kalr'in
pertama (MUKP)
tahun 22,3 22,4 22,4 068 - Iftment f,iafl
Kependudukan dan
Pembangunan
Keluarga/Badan
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Nasional
SK No 122269 C
berkas 3, hlm. 255 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran lndikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.16.01
KP: Penguatan
Institusi Keluarga
untuk ktanglnalt
Nilai-Nilai, Moral,
Integritas Karakter,
dan Pengembangan
Psikososial Anak
01 - Menguatnya
kemampuan keluarga
dalam penanaman
nilai moral, etika,
integritas, karakter
dan pengembangan
psikososial anak
01 - IndcLB Pengasuhan
Anak Usia Did
lrcfscn ,3r (2023) 57,43 OS - Ketahanan
Sosial Budaya dan
Ekologi
068 - Kementerian
Kependudukan dan
Pembangunan
Keluarga/Badan
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Nasional
55,66
02 - Persentase ayah
yang memiliki
pengetahuan tentang
pengasuhan anak dan
pendampingan remaja
persen 39,7 (2023) 45 70 068 - Ket!€,ltedafl
Kependudukan dan
Pembangunan
Keluarga/Badan
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Nasional
03 - Persentase calon
pengantin yang
mendapatkan edukasi
pra nikah
persen 39,7 (2022) 45 70 068 - Kementerian
Kependudukan dan
Pembangunan
Keluarga/ Badan
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Nasional
SK No 122270C
berkas 3, hlm. 256 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuseliie2o24 Target2o2s Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04 - Indeks pengasuhan
keluarga yang memiliki
remaja
a4,7O (2023) 85,20 a7,20 068 - Kementerian
Kependudukan dan
Pembangunan
Keluarga/Badar
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Nasional
05 - Prevalensi
perempuan korban
kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT) dalam 12
bulan terakhir
persen 20,50 19,76 16,79 047 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
06 - Prevalensi anak usia
13-17 tahun korban
kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT) pada 12
bulan terakhir
persen 9,02 a,a2 a,a O47 - Kementerian
P€[rbcrdayaafl
Perempuan dan
Perlindungan Anak
04.16.01.01
PRO-P: Penyiapan Kehidupan Berkeluarga
SK No 122271C
berkas 3, hlm. 257 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan &.selb92o24 Targd202' Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator /
Pengampu
04.16.01.02
PRO-P: Penguatan Kualitas Pengasuhan dalam Keluarga
04.16.01.03
PRO-P: Peningkatan Pemahaman dan Kapasitas Keluarga dalem Menjalankan Fungsinya
04.16.02
KP: Penyediaan
Fasilitas Pendukung
Keluarga dalam
Melaksanakan Fungsi
Utama Keluarga
Ol - MeEingkatnya
fasilitas pendukung
dalam upaya
mengoptimalkan
pelaksanaan fungsi
keluarga
02 - Persentase pusat
pelayanan keluarga
sejahtera yang terjangkau
persen 65,97 (2023)
05 - Ketahanan
Sosial Budaya dan
Ekologi
068 - Kementerian
Kependudukan dEr
Pembangunan
Keluarga/Badan
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Nasional
70 90
03 - Persentase tempat
penitipan anak (TPA)
yang menerima
pendampingan
pengasuhan
peru€n - (indikator
baru)
10 50 068 - Kementerian
Kependudukan dan
Pembangunan
Keluarga/Badan
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Nasional
04.16.02.01
PRO-P: Penyediaan Fasilitas dan Lingkungan Pendukung Keluarga
SK No 122272C
berkas 3, hlm. 258 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuseli\e2o24 Target2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.16.02.02
PRO-P: Pusat Layanan Konsultasi dan Konseling Keluarga
04.16.03
I(P: Pemenuhan Hak
Sipil dan Hukum,
serta Afirmasi bagi
Keluarga Rentan
01 - TerjaEi lya
aspek legalitas,
hukum dan ekonomi
bagi keluarga rentan
0l - Indeks Kemandirian
Ekonomi Keluarga
54,41 (2023) 55,41 59,41 05 - Ketahanan
Sosial Budaya dan
Ekologi
068 - Kementerian
Kependudukan dan
Pembangunan
Keluarga/Badan
Kependudukan dan
IGluaBa Berencana
Nasional
02 - Indeks Kerentanan
Keluarga
8,83 (2023) 8,6 7,4 068 - Kementerian
Kependudukan dan
Pembangunan
Keluarga/Badan
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Nasional
04.16.03.01
PRO-P: Pemenuhan Hak Sipil dan hukum bagi keluarga
04.16.03.02
PRO-P: Penguatan Keluarga Rentan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
SK No 122273 C
berkas 3, hlm. 259 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bdselinc2o24 Tdrgpt2o25 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator /
Pengampu
04.17
PP: Peningkatan
Kualitas Perlindungan
Anak
Ol - Terpenuhinya
hak dar perlindungan
anak
01 - Indeks Pemenuhan
Hak Anak
65,58 (2023) 6?,57 72,91 05 - Ketahanan
Sosial Budaya dar
Ekologi
047 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
O47 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan AEak
010 - Kementerian Dalan
Negeri
047 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
047 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
02 - Indeks Perlindungan
Khusus Anak
79,91 l2o23l a[A4 86,44
03 - Persentase anak
berusia 0-4 tahun yang
memiliki akta kelahiran
persen 94,03 96 99,8
04 - Persentase anak
berusia 13-17 tahun yang
mengalami salah satu
bentuk kekerasan fisik,
emosional atau seksual
dalam 12 bulan terakhir
persen Laki-laki :
3l,l I
Perempuan:
36,31
Laki-laki :
25,37
Frf,qnpusr:
31,6
Laki-laki :
22,42
Perempuan:
29,73
05 - Proporsi anak usia
13-17 tahun yang
mengalami kekerasan
dan memperoleh layanan
persen 2,37 2,41 2,70
SK No 122274C
berkas 3, hlm. 260 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuselinc2o24 Target2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.17.01
KP: Pemenuhan Hak
Anak Secara
Universal dan
Penguatan Resiliensi
Anak
0l - Terjaminnya
pemenuhan hak
semua anak secara
komprehensif,
meningkatnya
kapasitas dan
resiliensi anal serta
menguatnya
kelembagaan dan tata
kelola pemenuhan
hak anak
Ol - Cakupan
kepesertaan aktif JI,(N
usia 0-17 tahun
76,0 05 - Ketahanan
Sosial Budaya dan
Ekologi
024 - Kementerian
Kesehatan
persen 70 72,5
02 - Ju-u ah kab/kota
dengan peringkat dalam
kab/kota Layak Anak
(l(I,A)
kab/kota KLA: O;
Utama: 19;
Nindya: 76;
Madya: 130;
Pratama: 135
(2023)
KUU O;
Utama: 20;
Nindya : 77;
Madya:132;
Pratama: 140
KLA: 2l
Utama: 23;
Nindya: 88;
Madya: 140;
Pratama: 160
O47 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan daIr
Perlindungan Anak
03 - Fef,s€rrtas€ anak usia
13-17 tahun yong
beranggapan
mendapatkan dukungan
keluarga
persen 77,89 78,03 78,57 047 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dar!
Perlindungan Anak
04 - Proporsi anak usia
13-17 tahun yang
mengalami masalah
kesehatan jiwa selama 30
hari terakhir
persen 7,24 7,06 6,16 047 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
05 - Jumlah kab/kota
yang sudah melibatkan
anak dalam proses
perencanaan
pembangunan
kab/kota 2W QA23l 325 429 047 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
SK No 122275 C
berkas 3, hlm. 261 OCR
- 26t -
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuseliv2o24 TargEt2O2S Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.17.01.01
PRO-P: Peningkatan Lingkungan Ramah turak dan Penguatan Resiliensi untuk Pemenuhan Hak Anak Secara Universal
04.17.01.02
PRO-P: Penguatan Data, Koordinasi dan Kapasitas Kelembagaan terkait P€mc[uhan Hak Anak Secara Universal
04.17.02
KP: Perlindungan
Anak dari Tindak
Kekerasan,
Eksploitasi,
Penelantaran,
Perkawinan Anak dan
Perlakuan Salah
Lainnya
Ol - Meningkatnya
pencegahan dan
penanganan serta
menguatnya
kelembagaan dan tata
kelola tindak
kekerasan,
eksploitasi,
penelantaran,
perkawinan dan
perlakuan salah
lainnya terhadap
anak
Ol - Proporsi perempuan
umur 20-24 tahun yang
menikah sebelum 18
tahun
5,03 05 - Ketahanan
Sosial Budaya dan
Ekologi
O47 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
persen 6,92 l2023l 6,45
02 - Angka pekerja anak
usia 5-17 tahun
persen 1,72 l2023l 1,67 1,61 026 - Kementerian
Ketenagakerjaan
03 - Persentase anak
korban kekerasan yang
mendapatkan layanan
komprehensif
persen 56,4 QO23l 85 85 047 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan datl
Perlindungan Anak
04 - Prevalensi anak usia
I 3- I 7 tahun yang
mengalami kekerasan
seksual non-kontak
da.lam 12 bulan terakhir
persen Laki-laki: 2,18;
Perempuan:
2,17
Laki-laki: r,56;
Perempuan:
2,09
Laki-laki: 1,28;
Perempuan:
1,88
047 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
SK No 122276C
berkas 3, hlm. 262 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bo.seliv2o24 Targct2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05 - Prevalensi anak usia
13-17 tahun yang
mengalami kekerasan
seksual kontak dalam 12
bulan terakhir
pef8€O Laki-laki: 1,83;
Perempuan:
2,67
I€ki-laki:1,42;
Perempuan:
2,23
l,aki-laki: I , 13;
Perempuan:
1,46
o47 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
06 - Prevalensi anak usia
13-17 tahun yang
mengalami kekerasan
emosional dalam 12
bulan terakhir
persen Laki-laki:
27,03
Perempuan:
33,07
Laki-laki:
21,98.,
P€(rdrpuan:
24,52
laki-laki:
20,05;
P€r€rnpuan:
26,70
047 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan darl
Perlindungan Anak
07 - Persentase anak usia
13-17 tahun yang
mendapatkan perlakuan
tidak Layak dari orang tua
dan kerabat lainnya
dalam 12 bulan terakhir
persen 12,64 1232 11,70 047 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
04.17.02.01
PRO-P: Pencegahan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan, dan Perlakuan Salah Iai rya terhadap Anak
04.17.02.02
PRO-P: Penanganan Anak Korban Tindak I(eLcf,asafl, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak, dan Perlakuan Salah Lainnya
SK No 122277 C
berkas 3, hlm. 263 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyd< Prioritas
Sasaran Indikator Satuan BaseEE2O24 Target2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.17.02.03
PRO-P: Penguatan Data, Koordinasi daD Kapasitas Kelembagaan terkait Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran,
Perkawinan Anak, dan Perlakuan Salah Lainnya
04.18
PP: Peningkatan
Kualitas Pemuda
f - Meningkatnya
Kualitas Pemuda den
Partisipasi Aktifnya di
Bidang Ekonomi,
Sosial, dan Politik
0l - Persentase pemuda
yang memiliki ijazah
SMA/sederajat atau lebih
tinggi
74,28 OS - Ketahanan
Sosial Budaya dan
Ekologi
092 - Kementerian
Pemuda dan Olahraga
PCrc€N 62,2 (2023) 66,74
02 - Angka kesakitan
pemuda
P€f,Sefi 6,24 lm23l 5,99 5,76 092 - Kementerian
Pemuda dan Olahraga
03 - Persentase remaja
perempuan berusia 16-
18 tahun yang hamil
P€f,scn 12,63 l2023l 11,63 9,63 092 - Kementerian
Pemuda dan Olahraga
04 - Persentase usia
muda (16-30 Tahun) yang
sedang tidak sekolah,
bekerja atau mengikuti
pelatihan
persen 2S,A (2023) 24,13 23,00 092 - Kementerian
Pemuda dan Olahraga
05 - Persentase pemuda
yang mengikuti kegiatan
sosial kemasyarakatan
dalam tiga bulan terakhir
70,49 (2023) 75,79 82,85 O92 - I(eEef,tterian
Pemuda dan Olahraga
SK No 122278 C
persen
berkas 3, hlm. 264 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bdselirezo24 Target2o2s Target2o2g
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.18.01
KP Peningkatan
Kualitas Pcrruda
dalam P€ndidiLan,
Kesehatan, Karakter,
Pramuka, dan
Pencegahan Perilaku
Berisiko
Ol - Meningkatnya
kualitas individu
pemuda yang
ditunjukkan oleh
peningkatan kualitas
pendidikan daD
derajat kesehatan;
penguatan karakter,
don tercegahnya
p.rilaku b.risiko pada
pemuda
Ol - Persentase pemuda
mendapatkan pelatihan
bersertifikat
pcfg€n 15,42 QO23l 25,49 46,49 05 - Ketahanan
sosial Budaya dan
Ekologi
092 - Kementerian
Pemuda dan olahraga
02 - Proporsi pemuda
dengan keterampilan fiK
persen ,74 l2023l 96,96 98,45 092 - Ifuoentcf,ian
Pemuda dan Olahraga
03 - Persentase pemuda
yang merokok
persen 24,7512023) 23,88 23,Os 092 - Kementerian
Pemuda dqI! olahraga
04 - Persentase pemuda
berolahraga
persen 30,32 (2023) 34,92 47,50 092 - Kementerian
Pemuda dan Olahraga
04.18.01.1
PRO-P: Peningkatan Kualitas Pendidikan scf,ta Penguatan lktalrt€f, Pemuda dan Pramuka
M.ta.ol.2
PRO-P: Peningkatan Kualitas Kesehatan Pemuda
04.18.01.3
PRO-E Pencegahan Perilaku Berisiko pada Pemuda
04.18.02
KP: Peningkatan
Parttuipasi At<tif
PEruuda dalam
KstcoaSakqrj6an
0l - Meningkatnya
partisipasi pemuda
dalam bidang
ekonomi khususrya
partisipasi aktif dalam
ketenagakerjaan
01 - Persentase pemuda
pekerja tidak penuh
pef3€n 3246 (2023) OS - Ketahanan
Sosial Budaya dan
Ekologi
092 - Kementerian
Pemuda dan Olahraga
31 28,68
02 - Rasio
Keqrirausahaan Pcrruda
persen r,16 (2023) 1,33 1,61 092 - Kementerian
Pemuda dan Olahraga
03 - Persentase pemuda
penyandang disabilitas
yang bekerja
SK No 122279C
persen 16,66 (2023) 17,82 19,81 092 - Kementerian
Pemuda dsn Olahraga
berkas 3, hlm. 265 OCR
-los-
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tusehne2o24 TarEct2O2S Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
PcttgaEpu
04 - Rasio TPAtr( pemuda
perempuan terhadap
laki-laki
persen 66,08 (2023) 66,3 67,44 O92 - Kementerian
Pemuda dan Olahraga
04.18.02.1
PRO-P: Peningkatan Partisipasi Ketenagakerjaan Layak Pemuda
04.18.02.2
PRO-P: Peningkatan Kewirausahaan Pemuda
04.18.03
KP: Peningkatan
Partisipasi Aktif dan
Kepemimpinan
Pemuda di Bidang
Sosial dan Politik
Of - Meningkatnya
partisipasi dalr
kepemimpinan
pemuda dalam
berbagai bidang
kehidupan khusunya
partisipasi aktif di
bidang sosial dan
politik
01 - Persentase pemuda
(16-30 tahun) yang
mengikuti kegiatan
organisasi dalam 3 bulan
t terakhir
6,72 05 - Ketahanan
Sosial Budaya dar
Ekologi
092 - Kementerian
Pemuda dan Olahraga
persen 5,44 (2023) 5,65
02 - Persentase pemuda
yang menduduki posisi
manajerial
persen 1,44 (2023) r,48 1,8 092 - Kementerian
Pemuda dar Olahraga
04.18.03.1
PRO-P Fet ngkatan Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda
04.18.03.2
PRO-P: Fddngkatan Inklusivitas dan Kesetaraan Gender Pemuda
SK No 122280 C
berkas 3, hlm. 266 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
SaBaran Indikator Satuan Bdsehrc2o24 Target 2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.19
PP Peningkatan
Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perlindungan dari
IGkcrasan
01 - Meningkatnya
kesetaraan gender,
kualitas hidup, dan
peran perempuan di
berbagai bidang, serta
menurunnya
kekerasan terhadap
perempuan
01 - Proporsi perempuan
kawin/pernah kawin 15-
49 tahun yang
melahirkan tidak di
fasilitas kesehatan
pcnr€lt 0,126 (2023) 0,067 05 - I(etah8tran
Sosial Budaya dan
Ekologi
O24 - Kementerian
Kesehatan
0,103
02 - Proporsi anggota
legislatif
persen Laki-laki:
78,10;
Perempuan:
21,90
I-ki-Laki:
77,55i
Perempuan:
2235
Laki-Laki:
77,23:
Perempuan:
22,77
076 - Komisi Pemilihan
UDlrE
03 - Persentase
penduduk deruan
pendidikan minimal SMA
persen Laki-Laki:
42,62;
Perempuan:
37,60 (2023!-
Laki-Laki:
43,41;
Perempuan:
38,89
kki-I-oki:
44,49i
Perempuan:
40,27
036 - Kementerian
Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
04 - Tingkat partisipasi
angkatan kerja
F€f,empuan
persen 56,42 56,30-58,80 56,70-60,89 026 - Kementerian
Ketenagakerjaan
05 - Prevalensi kekerasan
terhadap Perempuan
persen 6,6 6,3 4,9 047 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
SK No 122281 C
berkas 3, hlm. 267 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
SaBaran Indikator Satuan E aselire20z4 TeEgEr2o2S Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06 - Pengeluaran per
kapita laki-laki dan
perempuan
ribu rupiah Laki-laki:
16.736;
Perempuan:
9.579 (2023)
Laki-Laki:
16.891;
Perempuan:
9.920
Laki-Laki:
17.899;
Perempuan:
10.603
O35 - Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
07 - Jumlah K/L/D yang
memperoleh PFE
KJ,:3;
Provinsi: 2;
Kab/Kota:3
KL: 4; Provinsi:
3; Kab/Kota: 5
KL: 16;
Provinsi: 15;
l<ab lKotsj 47
047 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
04.19.01
KP Peningkatan
Akses Layanan
K€sehet n d,en
Pendidikan
Ol - Meningkatnya
akses dan kualitas
layanan kesehatan
reproduksi dan
pendidikan
Ol - Proporsi perempuan
pernah kawin umur 15-
49 tahun yang saat
melahirkan anak lahir
hidup pertama berumur
kurang dari 20 tahun
persen 0,258 (2023) 0,248 05 - Ketahanan
Sosial Budaya dan
Ekologi
047 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
0,255
02 - Angka Partisipasi
Kasar
SMA/ SMK/ /sederajat
persen 87,29 47,40 88,63 O47 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
04.19.01.01
PRO-P: Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Reproduksi
SK No 122282 C
berkas 3, hlm. 268 OCR
*-t-T{r.r{s
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Basetinc2o24 Target2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.19.or.02
PRO-P: Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan
04.19.02
KP: Penguatan
Kapasitas dan
Kemandirian, serta
Peningkatan
Kepemimpinan
Perempuan dalam
Pengambilan
Keputusan
01 - Meningkatnya
kapasitas,
kemandirian,
kepemimpinan, dar
representasi
perempuan ddan
pengambilan
keputusan, didukung
oleh penguatan
kebijakan, akses
sumber daya, dan
norma sosial budaya
yang mendorong
partisipasi bermakna
perempuan dalam
pembangunan
Ol - Persentase
perempuan di jabatan
tinggi pratama dan
madya
05 - Ketahanan
Sosial Budaya dan
Ekologi
O47 - KeEenteriar
PeEberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
persen Pratama 14;
Madya 16
Pratama 14,5;
Madya 16,5
Pratama 16,5;
Madya 18,5
02 - Persentase
perempuan di posisi
managerial
persen 35,02 38,68 44,88
047 - KeEenterian
F€rrberdayaan
Perempuar dan
Perlindungan Anak
03 - Persentase
perempuan kepala desa
5,76 6,26 perSen 4,26
047 - Kemqnterian
P€mbcrdayaan
Pc(cEpuan dan
Perlindungan Anak
04.19.02.01
PRO-P: Fri ngkatan Agency dan Representasi Perempuan dal,aE Lembaga masyarakat dan partai pouuk
SK No 122283 C
berkas 3, hlm. 269 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Basetue2o24 Tefge12025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.19.02.02
PRO-P: Peningkatan Ag€nc? daE Representasi Perempuan dalam Birokrasi dan Jabatan Rrblik
04.19.03
KP: Peningkatan
Partisipasi Aktif
Perempuan di
Ekonomi dan
Ketenagakerjaan
0r - Meningkatnya
partisipasi aktif
perempuan dalam
ekonomi dan
ketenagakerjaan
melalui peningkatan
kapasitas, akses
terhadap peluang
kerja, dan ekosistem
kewirausahaan serta
penguatan kebijakan
yang ramah
perempuan dan
keluarga
Ol - Persentase
kesenjangan upah laki-
laki dan perempuan
05 - Ketahanan
SGial Budaya dan
Ekologi
047 - KeEeoterian
Pcmb€rdayaan
Frf,erapuan dan
Perlindungan Anak
persen 22,09 21 t7
02 - Rasio kewirausahaan
perempuan
persen 1,70 (2023t- 1,79 2,21 047 - K€oenterian
Peroberdayaan
Pereopuan dan
Perlindungan Anak
03 - IndeL8 Literasi
Digital
Laki-Laki:
3,56;
Perempuan:
3,52 (2023)
I,8ti-L^qki:
3,62;
Perempuan:
3,60
Laki-Laki:
3,74i
P€rcfirpuan:
3,76
059 - Kementerian
Komunikasi d{r Digital
04.19.03.01
PRO-P: Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemajuan Kewirausahaan Perempuan
04.19.03.02
PRO-P: Penguatan Lingkungan Kerja yang Ramah Pere puan
SK No 122284C
berkas 3, hlm. 270 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline2o24 T8trgE12O25 T€trget2o2g
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.19.04
KP: Pemenuhan dan
Perlindungan Hak
Perempuan Bebas
dari Kekerasan
Ol - Meningkatnya
cakupan dan kualitas
pencegahan dan
penanganan
kekerasan terhadap
p€f,cmpuan mela.lui
penguatan tata kelola,
kelembagaan, data,
koordinasi lintas
sektor, serta
kesadaran dan
perubahan norma
sosial budaya
Ol - Proporsi perempuan
dewasa dan anak
perempuan (umur 15-64
tahun) mengalami
kekerasan seksual oleh
orang l,ain
3,19 05 - Ketahanan
Sosial Budaya dan
Ekologi
047 - IGmclrtcriar
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
persen 3,70 3,59
02 - Proporsi pcrr@puan
dewasa dan anak
perempuan (umur 15-64
tahun) mengalami
kekcf, asan (fisik, seksual,
atau €droiiqral) oleh
pasangan atau mantan
pasangan dalam 12 bulan
terakhir
persen 5,7 5,54 5,23 O47 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
03 - Prevalensi Kekerasan
Terhadap Perempuan
(liTB di ruang publik
dalam 12 bulan terakhir
persen l8 17,35 14,73 047 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Alrak
04 - Persentase
perempuan yang tidak
setuju atas sikap
pemukulan
persen 75,41 77,51 85,90 047 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
05 - Prevalensi
Perempuan yang
Mengalami P2GP
047 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
SK No 122285 C
Persclr 46,3 43,86 34,09
berkas 3, hlm. 271 OCR
REPUBUK TNDONESIA
- 27t -
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan hselbe2o24 TarEat2O2S Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06 - Persentase
perempuan korban
kekerasan (termasuk
TPPO) yang mendapat
layanan komprehensif
persen 49,25 (2023) 85 85 O47 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
07 - Jumlah Perempuan
Korban Kekerasan
(termasuk TPPO) yang
dilaporkan melalui
SIMFONI PPA
orang 26.161 l2023l 24.777 -
30.085
42.133 -
44.048
O47 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
04.19.04.01
PRO-P: Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
04.19.04.02
PRO-P. Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
04.19.05
KPi Penguatan Tata
Kelola dan
Pelembagaan PUG
dal{n Proica
Pembangunan
Ol - Meningkatnya
kualitas dan
efektivitas
penyelenggaraan PUG
dalam pembangunan
01 - Persentase anggaran
responsif gender
K/L: 4,04;
Pror,/Kab / I&ta
:10
K/L 5,20;
Prov/ I(ab / I{ota
I ll,2
K/L IO.OO;
Pror,/ I(ab / Kota
:16,00
OS - Ketahanan
Sosial Budaya dan
Ekologi
047 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
persen
02 - Persentase RO/Sub
kegiatan responsif gender
persen K/L:3.80 K/L:4,00 K/L: 10,00 047 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
03 - Persentase daerah
yang memiliki dan
melaksanakan rencana
aksi kesetaraan render
- (indikator
baru)
047 - Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Pcf,lindunEn Anak
SK No 122287 C
persen kw:7;
Kab/Kota
Prov:38;
Kab/Kota: 155
,(
berkas 3, hlm. 272 OCR
I
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan t Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bo.seliGe2o24 Taryet2o2s Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.19.05.01
PRO-P: Penguatan Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dal.m Proses P€sibenaunan di Pusat
04.19.05.02
PRO-P: Penguatan Tata Kelola daD Pelembagaan PUG dalam Proses FErn-.bangunan di Daerah
04.20
PP: Peningkatan
Kesetaraan dan
Pemenuhan Hak
Penyandang
Disabilitas dan Lanjut
Usia
Ol - Terwujudnya
inklusivitas lansia
dan penyandang
disabilitas dalam
kehidupan
bermasyarakat
01 - Indek kesejahteraan
sosial untuk penduduk
lanjut usia
- (indikator
baru)
59,67 70,64 O27 - Kementerian Sosial
027 - Kementerian Sosial 02 - Indeks kesejahteraan
sosial untuk penyandang
disabilitas
- (indikator
baru)
34,42 55,30
04.20.01
KP Penghormatan,
Pelindungan, dan
Pemenuhan terhadap
Hak Penyandang
Disabilitas dan Lanjut
Usia
01 - Pcra€nuhan
akre8 layanan dasar
dan perlindungan dari
kekerasan bagi
penyandang
disabilitas dan lanjut
usia
Ol - Persentase
Penyandang disabilitas
yang tidak mengalami
tindak kekerasan
persen 99,55 (2023) 99,60 99,80 027 - Kementerian Sosial
068 - Kementerian
Kependudukan dan
Pembangunan
Keluarga/Badan
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Nasional
02 - Persentase lansia
ydrg mendapatkan
pendampingan
persen 8,19 10 18
SK No 122288 C
berkas 3, hlm. 273 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bo.seliac2024 Target2o2s Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
03 - Persentase satuan
pendidikan menerapkan
pendidikan inklusif yang
meningkat mutu
pembelajarannya
persen 12,33 13,08 16,05 138 - Kementerian
Pendidikan Dasar dan
Menengah
04.20.01.01
PRO-P: Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Penyandang Disabilitas
04.20.01.02
PRO-P: Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Lanjut Usia
04.20.02
KP Penguatan Prinsip
dan Pendekatan
Inklusi Sosial bagi
Penyandang
Disabilitas dan Lansia
dalam Proses
PeDbangutran
01 - Terwujudnya
iDklusivita8 lansia
dan penyandang
disabilitas dalam
kebijakan
pembangunan
Ol - Persentase pemprov
yang tlelibatlGn
penyandang disabilitas
delerrr penyusunan
kebijakan
perc€tt 73 (2023) 75 95 055 - Kementerian
PPN/BAPPENAS
02 - Persentase pemprov
yang melibatkan lansia
dalam p€rrJ rsunan
kebijakan
persen ta (2023) 30 50 055 - Kementerian
PPN/BAPPENAS
SK No 122289 C
berkas 3, hlm. 274 OCR
t
'/-
FR,ESIDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
fe.giatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bdselinc2o24 Target2o25 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.20.02.01
PRO-P: Penguatan Prinsip dan Pendekatan Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembangunan
04.20.02.02
PRO-P: Penguatan Prinsip dar Pendekatan Inklusi Sosial bagi Lansia dalam Proses Pembangunan
04.21
PP: Peningkatan
Pembinaan Prestasi
Olahraga
01 - Meningkatnya
Prestasi Olahraga
Indonesia di Tingkat
Regional dan
Internasional
01 - Jumlah perolehan
medali pada SEA Games
87 emas/
80 perak/
1O9 perunggu
(2023l.
87 emas/
80 perek/
109 perunggu
87 emas/
80 perak/
lO9 perunggu
medali 092 - Kementerian
Pemuda dan Olahraga
02 - Jumlah perolehan
medali pada ASEAN Para
Garrca
medali 159 craas/
148 perak/
94 perunggu
(2023)
159 emas/148 perak/
94 perunggu (2029)
092 - Kementerian
Pemuda dan Olahraga
03 - Jumlah perolehan
medali pada Asian Games
medali 7 @aal
11 perak/
18 perunggu
(2023!-
7 emas/ 1 I perak/ 18 perunggu
12026l
092 - Kementerian
Pemuda dan Olahraga
SK No 122290 C
berkas 3, hlm. 275 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
SaBaran Indikator Satuan Bo.seliv2o24 Target 2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04 - Jumlah perolehan
medali pada Asian Para
Ganeg
medali 29 enasl
30 perak/
36 perunggu
(2023)
29 cmas/3o p€rak/36 perunggu
(2026!.
092 - Kementerian
Pemuda dan Olahraga
04.21.01
KP: Pengembangan
Sistem Pembinaan
Olahragawan Talenta
Unggul
Ol - Terbinanya
Olahragawan Talenta
Unggul yang
Berprestasi di Tingkat
Regional dan
Internasional
OI - Jumlah olahragawan
elite nasional level dunia
pada cabor unggulan
olimpiade
orang 150 (2023) 180 300 092 - Kementerian
Pemuda dan Olahraga
02 - Olahragawan elite
nasional level dunia pada
cabang olahraga
unggulan paralimpiade
orang r0o (2023) loo 100 O92 - Kementerian
Pemuda dan Olahraga
03 - Olahragawan elite
junior nasional pada
cabang ol"ahraga
unggulan olimpiade
orang 182 (2023) 500 1500 092 - Kementerian
Pemuda dan Olahraga
04 - Olahragawan elite
junior nasional pada
cabang olahraga
unggul,an paralimpiade
SK No 122291C
orang 22 l2023l t20 200 092 - Kementerian
Pemuda dan Olahraga
berkas 3, hlm. 276 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline, 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.21.01.01
PRO-P: Pengembangan Tata Kelola Pembinaan Olahraga Prestasi
04.21.01.02
PRO-P Pengembangan Sistem Pembinaan Olahragawan Elite Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade
04.21.02
KP: Pengembangan
Tenaga dan
Organisasi Olahraga
Berstandar
Internasional
Ol - Terbinanya
Tenaga dan
Organisasi
Keolahragaan
Berstandar Nasional
dan Internasional
01 - JuE ah tenaga
keolahragaan cabang
olahraga olimpiade dan
paralimpiade
bersertifikasi
internasional
orang 2*ln23l 250 500 O92 - Kement rien
Pemuda dan Olahraga
02 - Jumlah pelatih
cabang olahraga
olimpiade dan
paralimpiade bersertifikat
internasional
orang so (2023) 50 lo0 092 - Kementerian
Pemuda dan Olahraga
03 - Jumlah organisasi
keolahragaan berbasis
Olimpiade dal!
Paralimpiade yang
memenuhi standar
mifli8al keolahragaan
lembaga r8 (2023) l8 l8 O92 - Kementerian
Pemuda dan Olahraga
SK No 122293 C
berkas 3, hlm. 277 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline2o24 Target 2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.21.02.01
PRO-P: Pengembangan Tenaga Keolahragaan Berstandar Nasional dan Internasional
04.21.02.02
PRO-P: Pengembangan Organisasi Olahraga Berstandar Nasional dan Internasional
04.21.03
XF: Pengembangan
Sarana dan Prasarana
Olahraga Berstandar
Internasional yang
Ramah Disabilitas
01 - Terwujudnya
Sarana dan Prasarana
Olahraga Berstandar
Internasional yang
RsDah Disabilitas
Ol - Jumlah lembaga
yang difasilitasi
prasarana olahraga
berbasis cabang olahraga
Olimpiade dan
Paralimpiade ramah
difabel yang dibangun,
direhabilitasi dan/atau
direnovasi
lembaga tt (2023) ll It O92 - Kementerian
Pemuda dan Olahraga
02 - Jumlah lembaga
yang difasilitasi sarana
olahraga prestasi
berbasis cabang olahraga
Olimpiade dan
Paralimpiade
lembaga s48 (2023) 548 548 092 - Kemcdtcf,ian
Pemuda dar olahraga
SK No 122294C
berkas 3, hlm. 278 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bdsel e 2024 Target 2025 Target nX) Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.21.03.01
PRO-P: Pengembangan Infrastruktur dan Prasarana Olahraga
04.21.03.02
PRO-P Peningkatan Fasilitasi Sarana Olahraga
04.2t.M
KP: Peningkatan
Partisipasi dan
Penyelenggaraan
Eue n /Festival/KoErpe
tisi Olahraga
01 - Meningkatnya
partisipasi dan
penyelenggaraan
event/festival/kompet
bi olahraga kelas
dunia
01 - Event kualifikasi
olimpiade dan
paralimpiade yatrg
diikuti /teBelerggara
kegiatan 1A 12023) 20 20 092 - Kementerian
Pemuda dan Olahraga
02 - Kejuaraan dunia
cabang olahraga
unggulan olimpiade dan
paralimpiade yang
diikuti / /terselenggara
kegiatan 18 (2023) 20 20 092 - Kementerian
Pemuda dan Olahraga
04.21.04.01
PRO-P: Partisipasi dan Penyelenggaraan Event/Festival/Kompetisi Ol,ahraga Nasional
04.21.04.02
PRO-P: Partisipasi dan Penyelenggaraan E Event/Festival/Kompetisi Olahraga Regional dan Internasional
SK No 122295 C
berkas 3, hlm. 279 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan BaseAM2O24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.22
PP: Fengembangan
Pembudayaan
Olahraga yang
Inklusif
Ol - Meningkatnya
budaya berolahraga di
Masyarakat
Ol - P€f,8€ntarc
penduduk berumur 10
tahun ke atas yang
melakukan olahraga
selama seminggu terakhir
persen 25,92 (2021) 36,71 47,50 092 - Kementerian
Pemuda den Olahraga
04.22.01
KP: Pengembangan
Olahraga Pendidikan
dan Penyandang
Disabilitas
Ol - Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
berolahraga melalui
pengembangan
olahraga pendidikan
daE penyandang
disabilitas
01 - Persentase
penduduk usia sekolah
(7-18 tahun) yang
melakukan olahraga
seminggu t€f,aldrir
persen 44,76 (2021) 69,06 85,36 Ol - Transformasi
Sosial
092 - Kementerian
Pemuda dan Olahraga
02 - Persentase
penduduk penyandang
disabilitas usia 5 tahun
ke atas yang melakukan
olahraga seminggu
terakhir
persen 4,24 lm2tl 11,67 15,10 O92 - Kementerian
Pemuda dan Olahraga
04.22.01.01
PRO-P: Pengembangan Olahraga Pendidikan
04.22.01.02
PRO-P: Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas
SK No 122296C
berkas 3, hlm. 280 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan kselie2o24 Target 2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04.22.02
XP: Pengembangan
Olahraga Masyarakat
dan Industri
Ol - Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
berolahraga dan
industri olahraga
Ol - Persentase provinsi
yana menyelenggarakan
kampanye ol,ahraga
persen loo 100 1OO 01 - Transformasi
Sosial
092 - Kementerian
Pemuda dan Olahraga
02 - Persentase rumah
tangga yallg membeli alat
atau perlengkapan
olahraga dalam setahun
persen 3,29 3,59 4,75 O92 - Kementerian
Pemuda dan Olahraga
04.22.02.01
PRO-P: Pengembangan Ol,ahraga Masyarakat
04.22.02.02
PRO-P. Pengembangan Industri Olahraga
Keterangan:
Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat.
SK No 122297 C
berkas 3, hlm. 281 OCR
-2At-
PRIORITAS NASIONAL 5: MELANJUTKAN HILIRISASI DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM
UNTUK MENINGKATKAN NII,.AI TAMBAH DI DALAM NEGERI
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Eto.selirl@ 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
PcogaEpu
05
PN: Melanjutkan
Hilirisasi dan
Mengembangkan
Industri Berbasis
Sumber Daya Alam
untuk Meningkatkan
Nilai Tambah di
Dalam Negeri
01 - Terwujudnya
peningkatan nilai
tambah, produktivitas
dan daya saing
industri pengolahan
Ol - Rasio PDB Industri
Pengolahan
persen tasT (2023) 20,80 21,90 035 - Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
02 - Terwujudnya
peningkatan integrasi
ekonomi domestik
dar global
0f - Biaya logistik persen PDB 14,29 (2O22'l 13,52 12,50 035 - Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
02 - Pembentukan modal
tetap bruto
persen PDB 29,3 (2023!- 29,4 29,9 035 - Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
03 - Ekspor barang daE
jasa
persen PDB 21,7 (2023t. 21,7 22,6 O9O - Kcmearterial
PcrdasansaE
SK No 122256 C
berkas 3, hlm. 282 OCR
REPUBLIK TNDONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselhe2024 Target2o2s Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.01
PP: Pengembangan
Hilirisasi Industri
berbasis SDA
Unggulan, Industri
Padat Karya Terampil,
Padat Teknologi
Inovasi, serta
Berorientasi Ekspor
01 - Terwujudnya
peningkatan nilai
tambah,
produktivitas, dan
daya Saing industri
pengolahan prioritas
Ol - Pertumbuhan PDB
Industri Pengolahan
P€f,sctr 4,64 (2023) 5,50 8,14 019 - Kementerian
Perindustrian
05.01.01
KP: Pengembangan
Hilirisasi Nikel
Ol - Terwujudnya
peningkatan nilai
tambah dan daya
saing industri nikel
01 - Kapasitas produksi
industri ol,ahan nikel
juta ton/tahun 27,44 33,64 33,74 02 - Transformasi
Ekonomi
019 - Kementerian
Perindustrian
02 - Nilai realisasi
PMA/PMDN hilirisasi
nikel
juta rupiah r 13.700.000 44.100.000 108.210.000 065 - Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/ Badan
Koordinasi Penanaman
Modal
05.01.01.01
PRO-P: Pengembangan Industri Stainless Steel
05.01.01.02
PRO-P: Pengembangan Industri Nickel Srlrate, Katoda, da,r Battery Precursor Berbasis Nikel
05.01.01.03
PRO-P: Pcogcrobdlgan Industri Battery F4ct Berbasis NMC (Nikel-Mangan-Kobalt)
SK No 122298 C
berkas 3, hlm. 283 OCR
REPUBLIK INOONESIA
Prioritas Nasional/
Program hi6itas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
S^erarl Indikator Satuan tuseline2o24 TarEet2OzS Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.01.01.04
PRO-P: Tata Kelola Industri Nikel serta Ketersediaan Bahan Baku dan Energi
05.01.01.05
PRO-P: Dekarbonisasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Nikel
05.01.01.06
PRO-P: Harmonisasi Kebijakan Industri Nikel
05.01.02
KP ftfrgc[rbangaD
Hilirisasi Tembaga
Ol - Terwujudnya
peningkatan nilai
tambah dan daya
saing industri
tembaga
Ol - Kapasitas produksi
industri olahan tembaga
ribu
ton/tahun
375 l' l95 1.195 02 - Transformasi
Ekonomi
019 - Kementerian
Perindustrian
02 - Nilai realisasi
PMA/PMDN hilirisasi
tembaga
juta rupiah 45.720.000 45.933.000 55.132.fi)O 065 - Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/Badan
Koordinasi Penanaman
Modal
05.01.02.01
PRO-P Tata Kelola Industri Tembaga dan Ketersediaan Bahan Baku
05.01.02.02
PRO-Pi Pengembangan Industri Hilir/Antara Olahan Tembaga
05.01.02.03
PRO-P: Dekarbonisasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Tembaga
SK No 122299 C
berkas 3, hlm. 284 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuseirc2o24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.01.03
KP: Pengembangan
Hilirisasi Bauksit
Ol - Terwujudnya
peningkatan nilai
tambah dan dalra
saing industri bauksit
Ol - Kapasitas produksi
industri olahan Bauksit
juta ton/tahun 5,02 6,27 17,47 02 - Transformasi
Ekonomi
019 - Kementerian
Perindustrian
02 - Nilai realisasi
PMA/PMDN hilirisasi
bauksit
juta rupiah 10.790.000 r r.782.000 16.752.000 065 - Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/ Badar
Koordinasi Penanaman
Modal
05.01.03.01
PRO-P: Tata Kelol,a Industri dan Ketersediaan Bahan Baku Industri Bauksit
05.01.03.02
PRO-P: Pengembangan Industri Hilir/Antara Ol,ahan Bauksit
05.01.03.03
PRO-P: Dekarbonasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Bauksit
05.ol.03.04
PRO-R Harmonisasi Kebijakan Industri Bauksit
05.ol.04
KPr Pengembangan
Hilirisasi Timah
01 - Terwujudnya
peningkatan nilai
tambah dan drya
saing industri timah
01 - I(sasitae produksi
industri ol,ahan timah
ribu
ton/tahun
136,9 142,1 257,3 02 - Transformasi
Ekonomi
019 - Kementerian
Perindustrian
02 - Nilai realisasi
PMA/PMDN hilirisasi
timah
juta rupiah 500-000 510.000 550.000 065 - Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/ Badan
Koordinasi Penanaman
Modal
SK No 122300 C
berkas 3, hlm. 285 OCR
FR,ESIDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuseH're2o24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.01.04.01
PRO-P: Tata Kelola Industri de Ketersediaan Bahan Boku Industri Timah
05.01.04.02
PRO-P Peningkatan Penerapan Standardisasi di Industri Timah
05.01.04.03
PRO-P: Peningkatan Adopsi Teknologi Tinggi untuk Pengolahan Timah
05.01.04.04
PRO-R Dekarbonasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Timah
05.01.04.05
PRO-R Peningkatan Diversifikasi Produk dar Daya Saing Produk Timah di Pasar Domestik dar Global
05.ol-05
I(P: Pengembangan
Hilirisasi Kelapa Sawit
Ol - Terwujudnya
peningkatan
produktivitas dan
diversifikasi kelapa
sawit
0l - Produksi kelapa
sawit
ton 235.421.494
(2023)
239.646.870 257.074.690 02 - Transformasi
Ekonomi
018 - Kementerian
Pertanian
02 - Ragam produk hilir
sawit
produk 193 208 250 019 - Kementerian
Perindustrian
03 - Produki bahan
baku (CPO dar CPKO)
ton/hektar 51.794.263
12022)
53.021.470 56.477.775 018 - Kementerian
Pertanian
04 - Rasio ekspor produk
hilir kelapa sawit
terhadap bahan baku
SK No 122301C
persen 92,O 92,3 93,7 019 - Kementerian
Perindustrian
berkas 3, hlm. 286 OCR
REPUBLTK TNDONESIA
-2&-
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyd< Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Ba.seAM2O24 Targct2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05 - Nilai realisasi
PMA/PMDN hilirisasi
kelapa sawit
juta rupiah 44.090.000 1.489.335 2.297.112 065 - Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/Badan
Koordinasi Penanaman
Modal
05.01.05.01
PRO-P: Peningkatan Produktivitas Kebun Kelapa Sawit dan Kualitas Bahan Baku
05.01.05.02
PRO-P: Sustainability ds(t Tra@abi$tA
05.01.05.03
PRO-P Pengembangan Industri Biofuel
05.01.05.04
PRO-P: Pengembangan Industri Oleokimia
05.01.05.05
PRO-P: Dekarbonisasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Sawit
05.01.05.06
PRO-P: Rebranding Produk Sawit Indonesia yang Berkelanjutan
SK No 122302 C
berkas 3, hlm. 287 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.01.06
KP: Pengembangan
Hilirisasi Kelapa
Ol - Terwujudnya
peningkatan
produktivitas,
produksi, dan
utilisasi industri
kelapa
Ol - Produktivitas kelapa ton/hektar 1,12 (2022) 1,21 02 - Transformasi
Ekonomi
Ol8 - Kementerian
Pertanian
1,13
02 - Produksi kelapa ton 2.&7.O54 2.840.690 2.936.021 Ol8 - Kementerian
Pertanian
03 - Nilai realisasi
PMA/PMDN hilirisasi
kelapa
juta rupiah 4.492.915 392.210 708.343 065 - Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/Badan
Koordinasi Penanaman
Modal
04 - Utilisasi industri
pengolahan kelapa
persen 40 55 75 019 - Kementerian
Pcrindu stdan
05.01.06.01
PRO-B Perbaikan Data Perkclapaan (Budi Daya dan Pctrgol,ahar)
05.01.06.02
PRO-P: Peningkatan Muksi dan Penyebaran Benih Unggul
05.01.06.03
PRO-P: Peningkatan Produktivitas Kelapa
05.01.06.04
PRO-P: Peningkatan Diversifikasi Produk dan Daya Saing Produk
SK No 122303C
berkas 3, hlm. 288 OCR
-2aa-
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan h.se/i,?4 2024 Target 2025 Target 2029
AScdda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.01.06.05
PRO-P: Peningkatan Sentra IKM Pengolahan Kelapa
05.01.06.06
PRO-P Peningkatan Investasi Industri Pengolahan Kelapa
05.01.06.07
PRO-P: Integrasi Rantai Pasok di Dalan Negeri dan Ekspor
05.01.06.08
PRO-P: Peningkatan Rh€t dan Inovasi Kelapa
05.01.07
KP: Pengembangan
Hilirisasi Rumput
laut
01 - Meningkatnya
nilai tambah dan daya
saing industri rumput
laut
Ol - Volume produksi
rumput laut
juta ton 10,76 (2023) 11,64 14,14 02 - Trarsformasi
Ekonomi
O32 - Kementerian
Kelautan dan Perikanan
02 - Nil,ai realisasi
PMA/PMDN hilirisasi
rumput laut
juta rupiah 230.000 510.000 607.501 065 - Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/Badan
Koordinasi Penanaman
Modal
03 - Utilisasi industri
pengolahan rumput l,aut
persen 49,51 53,76 70,76 Ol9 - Kesrc0teriar
Perindustrian
05.01.07.01
PRO-P Fqfngkatan Kualitas dan Ketersediaan Bahan Baku melalui Peningkatan Produktivitas Budi Daya Rumput Laut
SK No 122304C
berkas 3, hlm. 289 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Taryr/- 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.01.07.02
PRO-P: Pengembangan Industri dan Hilirisasi Rumput laut
05.01.07.03
PRO-P: Penelitian daE Pengembangan Budi Daya Rumput Spesies Baru dan Inovasi Teknologi untuk Diversifikasi Produk Rumput laut (Karagenan,
Agar-Agar, Biostimulan, Nutrar€utikal, Pakan Ternak)
05.01.07.04
PRO-P Penguatan Regulasi dan Kelembagaan
05.01.07.05
PRO-P: Fasilitasi Pembiayaan dan Investasi
05.01.08
KP: Pengembangan
Hilirisasi Sagu dan
Singkong
OI - Terwujudnya
Peningkatan
Produktivitas dan
Diversifikasi Sagu dan
Singkong
ol - Produksi sagu ton 385.905 (2022) 393.623 474.451 018 - Kementerian
Pertanian
02 - Kapasitas produksi
pati sagu
ton/tahun 60.000 100.000 320.OOO O19 - Kementerian
Perindustrian
03 - Produksi ubi kayu ton 16.74.227 17.270.926 14.330.731 018 - Kementerian
Pertanian
04 - Produktivitas sagu ton/hektar 3,OA (2022) 3,12 3,19 018 - Kementerian
Pertanian
SK No 122305 C
05 - Produktivitas ubi
kayu
ton/hektar 27,ll l2023l 27,41 29,56 O18 - Kcan.ntcrien
Pertanian
berkas 3, hlm. 290 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
koyd< Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Eb.seltfl.e2o24 Target2o2s Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.01.08.01
PRO-P Jaminan Kepastian Bahan Baku Sagu dan Singkong
05.01.08.02
PRO-P: Pengembangan Industri Hilir Sagu dan Singkong
05.0r.08.03
PRO-P: Fasilitasi Akre8 Pasar Produk Olahan Sagu dan Singkong
05.01.09
XP Pengembangan
Industri Kimia
01 - Terwujudnya
peningkatan nilai
tambah industri kimia
Ol - Kapasitas produksi
industri kimia dasar
berbasis minyak, gas,
dan batubara
ribu ton 59.783,45 60.234,97 79.668,38 02 - Transformasi
Ekonomi
019 - Kementerian
Perindustrian
-o,98 (2023) 6,08 7,34 019 - Kementerian
Perindustrian
juta rupiah 17.460.000,00 34.453.998,13 56.010.103,68
02 - Pertumbuhan PDB
bahan kimia dan barang
dari bahan kimia
persen
03 - Nilai realisasi
PMA/PMDN hilirisasi
minyak bumi
065 - Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/ Badan
Koordinasi Penanaman
Modal
04 - Nilai realisasi
PMA/PMDN hilirisasi gas
bumi
juta rupiah 16.114.108,34 20.234.887,79 32.494.422,& 065 - Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/Badan
Koordinasi Penanaman
Modal
SK No 122306 G
berkas 3, hlm. 291 OCR
- 29t -
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline2o24 Target2o2s Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.ol.09.ol
PRO-P Mega Proyek Industri Kimia Dasar
05.01.09.02
PRO-P: Revitalisasi Industri Pupuk untuk Mendukung Swasembada Pangan
05.ol.09.03
PRO-P: Gasifikasi Batubara
05.01.09.04
PRO-P: Dekarbonisasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Kimia
05.01.09.05
PRO-P: Tata l(cbh Kebijakan Pqrye@balr8an Industri Kimia dan Bahan Galian Nonlogam
05.01.09.06
PRO-P: Peningkatan Daya Saint Sektor Industri Kimia dan Bahan Galian Nonlogam
05.ot.09.07
PRO-P: Pengembangan Produk Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahar Galian Nonlogam
05.01.10
KP: Pembangunan
Industri
Semikonduktor
01 - Terwujudnya
pertumbuhan industri
semikonduktor
Ol - Pertumbuhan PDB
industri barang logam:
komputer, barang
elektronik, optik; dan
peralatan listrik
persen 13,67 (2023) 7,50 11,42 02 - Transformasi
Ekonomi
019 - Kementerian
Perindustrian
SK No 122307 C
berkas 3, hlm. 292 OCR
',(
PRESIOEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan t! Prioritas/
Proyd< Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02 - Nilai realisasi
PMA/PMDN hilirisasi
pasir silika
juta rupiah 1.290.000 1.419.000 2.076.000 065 - Kcocntcdan
Investasi dan
Hilirisasi/ Badan
Koordinasi P€f,ranaEarl
Modal
05.01.10.01
PRO-P: Penyiapan Rantai Pasok Industri Semikonduktor
05.01.10.02
PRO-P: Peningkatan SDM Industri Semikonduktor
05.01.10.03
PRO-P: Riset dan Pengembangan Semikonduktor
05.01.1 I
KP Pengembangan
Industri Ifurmctik dan
Farmasi
Ol - Terwujudnya
peningkatan nilai
tambah,
produktivitas, dan
daya saing industri
kosmetik dan farmasi
Ol - Pertumbuhan PDB
industri farmasi, produk
obat kimia, dan obat
tradisional
persen r,85 (2023) 11,48 11,86 02 - TrandorEasi
Ekonomi
019 - Kementerian
Perindu striaE
02 - Proporsi je(ris obat
(termasuk vaksin dan
produk biologi) yang
dapat diproduksi dalam
negeri
persen 43 50 80 024 - Kementerian
Kesehatan
SK No 122308 C
berkas 3, hlm. 293 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.01.11.01
PRO-P: Penguatan Industri Bahan Baku Kosmetik dEr Farmasi
o5.ot.l l.o2
PRO-P. Pemanfaatan PBJ Pemerintah untuk Utilisasi Kapasitas Industri Farmasi
05.0l.l l.o3
PRO-P Harmonisasi dan Pemenuhan Standar Internasional
05.0r. r r.o4
PRO-P: Implementasi Perpres Jamu
05.01.11.05
PRO-P: Pengembangan Riset dan Inovasi serta Adopsi Teknologi
05.01.11.06
PRO-P: Branding Kosmetik Halal untuk Perluasan Pasar Ekspor
05.01.11.07
PRO-P: Penerapan Ekonomi Sirkular di Industri Ifusooetik dan Farmasi
05.01.12
KP: Pengembangan
Industri Kendaraan
Bermotor Listrik
Berbasis Baterai
(KBI,BB)
0l - Terwujudnya
pertumbuhan industri
Kendaraan Bermotor
Listrik Berbasis
Baterai (KBLBB)
Ol - Persentase produksi
kendaraan listrik roda
empat terhadap total
produksi kendaraan roda
empat
persen o,94 (2023t- 1,OO 1,4 02 - Transformasi
Ekonomi
019 - Kementerian
Perindustrian
SK No 122309 C
berkas 3, hlm. 294 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan E Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.01.12.01
PRO-P: Penguatan Rantai Pasok Industri di dalam Negeri (termasuk IKM)
05.01.12.02
PRO-P: Pengembangan Infrastruktur Pengisian Daya
05.01.12.03
PRO-P: Pengembangan Ekosistem Industri EV
05.01.12.04
PRO-P: Penerapan Ekonomi Sirkular pada Industri Baterai
05.01.13
KP: Pengembangan
Industri Dirgantara
Ol - Terwujudnya
pertumbuhan industri
dirgantara
Ol - Utilisasi industri
pesawat terbang dar
perlengkapannya
persen 50 60 70 02 - Transformasi
Ekonomi
019 - Kementerian
Perindustrian
05.01.13.01
PRO-Pi Penguatan llrduitri Perawat Terbang, Komponen, dan Rantai Pasok Kedirgantaraan
05.01.13.02
PRO-P: Peningkatan n SDM, Riset dan Inovasi Kedirgantaraan
05.01.13.03
PRO-P: Penguatan Regulasi ddl Tata Kelola Kedirgantaraan
05.01.13.04
PRO-P: Peningkatan Jasa Kedirgantaraan
SK No 1223l0C
(
berkas 3, hlm. 295 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan E aselie2o24 Tsrgtc-2o25 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.01.13.05
PRO-P: Pengembangan dan Pemanfaatan Satelit
05.01.14
KP: Pengembangan
Industri Mesin dan
Perlengkapan
01 - Terwujudnya
peningkatan daya
saing industri mesin
daD perlengkapan
Ol - Pertumbuhan PDB
industri mesin dan
perlengkapan
persen -0,03 (2023) 4,OO 8,70 02 - Transformasi
Ekonomi
019 - Kementerian
Perindustrian
02 - Proporsi jenis alkes
Jrattg dapat diproduksi
dalam negeri
persen 56 60 75 O24 - Kementerian
Kesehatan
05.01.14.01
PRO-P: Pengembangan Industri EBT
05.01.14.02
PRO-P: Pengembangan Industri Alat Kesehatan
05.01.14.03
PRO-P: Pengembangan Industri Alat Pertanian
05.01.14.04
PRO-P: Pengembangan Industri Alat Berat dan Mesin Perkakas
05.01.14.05
PRO-P: Adopsi Teknologi, S',{,.rl Manufacturing, dan Pemanfaatan Riset/Inovasi di Industri Mesin dan Perlengkapan
SK No 122311 C
berkas 3, hlm. 296 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseli@2oz4 Targct2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.o1. r5
KP: Peningkatan
Industri Makanan dan
Minuman
01 - Terwujudnya
peningkatan nilai
tambah, produktivitas
dan daya saing
industri padat karya
terampil pada industri
makanan minuman
0l - Pertumbuhan PDB
industri makanan dan
minuman
persen 4,47 (2023) 5,43 8,00 02 - Transformasi
Ekonomi
Ol9 - Kementerian
Perindustrian
05.01.15.01
PRO-P: Penguatan Rantai Pasok IKM dan Jaminan Ketersediaan Bahan Baku/Penolong di Industri Makanan dan Minuman
05.01.15.02
PRO-P Peningkatan Penerapan Standardisasi di Industri Makanan dan Minuman
05.01.15.03
PRO-P Peningkatan Adopsi Teknologi dan Pemanfaatan Riset/Inovasi Industri Makanan dan Minuman
05.01.15.04
PRO-P: Penerapan Ekonomi Sirkular dan Industri Hijau di Industri Makanan dan Minuman
05.01.15.05
PRO-P: Fasilitasi Pengembangan Industri dan Peningkatan Daya Saing Produk Makanan dan Minuman
SK No l223l2c
berkas 3, hlm. 297 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselhen24 Totgpt2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.01.16
KP: Pengembangan
Industri Tekstil dan
Produk Tekstil
Ol - Terwujudnya
peningkatan nilai
tambah, produktivitas
dan daya saing
industri tekstil dan
produk tekstil
Ol - Pertumbuhan PDB
industri tekstil dan
pakaian jadi
persen - l,98 (2023) 3,50 6,32 02 - Transformasi
Ekonomi
019 - Kementerian
Perindustrian
02 - Produktivitas tenaga
kerja industri TPT
persen 55,29 60,34 79,76 019 - Kementerian
Perindustrian
03 - Penyerapan tenaga
kerja industri TPT
orang 3.975.905 3.918.787 4.072.465 019 - Kementerian
Perindustrian
05.01.16.01
PRO-P: Penguatan Rantai Pa!o&
05.01.16.02
PRO-P: Penguatan SDM dan Kebijakan Ketenagakerjaan yang Kondusif
05.01.16.03
PRO-P: Penyediaan En€f,6 Bersih dan Terbarukan yang tutdal dan Bersaing
05.01.16.04
PRO-P Adopsi Teknologi 4.O dan Teknologi Rendah Emisi
05.01.16.05
PRO-P Optimalisasi Riset dan Inovasi
05.01.16.06
PRO-P: Peningkatan Akses terhadap Lembaga Pembiayaan
SK No 122313 C
berkas 3, hlm. 298 OCR
REPUBUK INDONES'A
-29A-
Prioritas Nasional/
Program hi6itas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan BaseAM2O24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.01.16.07
PRO-P Pengembangan Sustainable Ter.tile dalr Tekstil Budaya Lokal
05.01.16.08
PRO-R Penguatan Branding, Produk Tekstil datr Peningkatan Ekspor
05.01.16.09
PRO-P: Peningkatan Pangsa Pasar di e-Commerce dan P€rran aatan PBJ
05.01.16.10
PRO-P: Kebijakan Tata Niaga Impor dar Pemberantasan lapor Ilegal
05.01.17
KP: Pengembangan
Industri Alas Kaki
Ol - Terwujudnya
Peningkatan
Produktivitas Industri
Alas Kaki
Ol - Pertumbuhan PDB
industri kulit, barang
dari kulit, dan alas kaki
persen -0,34 (2023) 3,80 6,20 02 - Tfendormasi
Ekonomi
019 - Kementerian
Perindustrian
05.01.17.01
PRO-P: Penguatan Rantai Pasok dan Kualitas Bahan Baku
05.01.17.02
PRO-P: Adopsi Teknologi di Industri Alas Kaki untuk Peningkatan Efisiensi
o5.ol- 17.o3
PRO-P: Penerapan Ekonomi Sirkular di Industri Alas IGki
05.01.17.04
PRO-P: Fasilitasi Peningkatan Daya Saing dan Ekspor Industri Alas Kaki
SK No l223l40
berkas 3, hlm. 299 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.01.18
KP: Penguatan
Industri Logam Dasar,
Besi dan Baja
01 - Terwujudnya
peningkatan
produktivitas dan
daya saing industri
logam dasar besi dan
baja
Ol - Pertumbuhan PDB
industri logam dasar
persen 14,17 (2023) 11,49 14,90 02 - Transformasi
Ekonomi
O19 - Kementerian
Perindustrian
02 - Utilisasi industri
logam dasar
persen 83,14 (2023) 77 85 019 - K€dreot€!'ian
Perindustrian
03 - Nilai realisasi
PMA/PMDN hilirisasi
industri logam dasar besi
dan baja
juta rupiah 9.600.000 10.166.000 12.784.000 065 - Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/ Badan
Koordinasi Penanaman
Modal
05.01.18.01
PRO-P Ketersediaan Bahan Baku Industri Logam Dasar yang Berkualitas dan Kompetitif
05.01.18.02
PRO-P: Kepastian Pasokan da,l Harga Energi untuk Industri t gam Dasar
05.01.18.03
PRO-P: Peningkatan Utilisasi Kapasitas Terpasa.ng Industri Besi-Baja
05.01.18.04
PRO-P: Pengembangan Industri Special Steel
05.01.18.05
PRO-P: Penerapan Dekarbonisasi Industri di Industri Logam Dasar
SK No l223l50
berkas 3, hlm. 300 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Basehne2o24 Target 2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.01.18.06
PRO-P: Optimalisasi Penerapan Standardisasi di Industri Logam Dasar
05.01.19
KP: Penguatan datt
Pengembangan Jasa
Industri
Ol - Terwujudnya
peningkatan
kemampuan jasa
industri dalam nc8cf,i
untuk mendukung
pertumbuhan sektor
industri pengol,ahan
O1 - IbEEibusi jasa
industri terhadap PDB
nasional
persen 2,72 lmt6l 3,12 3,35 02 - Transformasi
Ekonomi
019 - Kementerian
Perindustrian
05.01.19.01
PRO-P: Tata Kelola Kebijakan Jasa Industri
05.01.19.02
PRO-P: Pendampingan Pelaku Jasa Industri
05.01.19.03
PRO-P: Fasilitasi Kemitraan Jasa Industri
05.02
PP: Pengembangan
Aglomerasi Industri di
KI/KEK Prioritas
sebagai Pusat
Pertumbuhan Baru
Ol - Terwujudnya
aglomerasi industri di
KI/KEK prioritas
sebagai pusat
pertumbuhan baru
Ol - Rasio PDRB industri
pengolahan di provinsi
KI/KEK prioritas
terhadap PDB industri
pengolahan
persen 47,92 l2023',l 48,06 48,57 019 - Kementerian
Perindustrian
SK No 122316C
berkas 3, hlm. 301 OCR
I
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuselireN24 Target 2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.02.01
KP Pembangunan
KEK Arun
Lhokseumawe
01 - Terwujudnya
peningkatan
aglomerasi industri di
KEI( Arun
Lhokseumawe
Ol - Nilai PMA dan PMDN
di KEK Arun
LhokseumawE
triliun rupiah 2,65 02 - Transformasi
Ekonomi
035 - Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
0,55 o,80
05.02.01.01
PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi
05.02.01.02
PRO-P: Perizinan I(EI( Arun Lhokseumawe
05.02.01.03
PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan
05.02.01.04
PRO-P Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok
05.02.01.05
PRo-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM
05.02.02
KP: FEf,tgcmbaagaD
KEK Sei Mangkei
ol - Terwujudnya
peningkatan
aglomerasi industri di
KI/KEK Sci Mangkei
12,22 02 - Transformasi
Ekonomi
035 - Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
01 - Nilai PMA dan PMDN
di KEK Sei Mangkei
triliun rupiah 5,50 6,03
SK No 122317 C
berkas 3, hlm. 302 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 20.29
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.02.02.02
PRO-P Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi
05.02.02.03
PRO-P: Pengembangan S€rarra Prasarana Pendukung (Energi, PgumalEn, Pengolahan Persampahan/Limbah, Air Bersih)
05.02.02.06
PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan
05.02.02.07
PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok
05.02.02.08
PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM
05.02.03
KP Pengembangan
KEK Galang Batang
01 - Terwujudnya
peningkatan
aglomerasi industri di
KI/KEK Galang
Batang
13,20 02 - Transformasi
Ekonomi
O35 - Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
0l - Nilai PMA dan PMDN
di KEK Galang Batang
triliun rupiah 2,40 13,80
05.02.03.01
PRO-R Perizinan KI/KEK Galang Batang
05.02.03.02
PRO-P: Penataan Ruang KI/KEK Galang Batang
SK No 122318 C
berkas 3, hlm. 303 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
AC.rda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.02.03.04
PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi
05.02.03.05
PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Energi
05.02.03.06
PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan
05.02.03.07
PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok
05.02.03.08
PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM
05.02.05
KP Pengembangan
KEK Gresik
Ol - Terwujudnya
peningkatan
aglomerasi industri di
KI/KEK JIIPE Gresik
25,22 02 - Transformasi
Ekonomi
035 - Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
01 - Nilai PMA &n PMDN
di KEK Gresik
triliun rupiah 21,70 22,4O
05.02.05.ol
PRO-P Penataan Ruang KEK Gresik
05.02.05.03
PRO-R Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi
05.02.05.04
PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan
SK No l223l90
berkas 3, hlm. 304 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuselinc2o24 Target 2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.02.05.05
PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok
05.02.05.06
PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM
05.02.06
KP: Pengembangan KI
Bintan Inti Industrial
Estate
01 - Terwujudnya
peningkatan
aglomerasi industri di
KI Bintan Inti
Industrial Estate
0l - Nilai investasi
perusahaan industri dan
perusahaan kawasan
industri di KI Bintan Inti
Industrial Estate
triliun rupiah 1,65 1,73 4,99 02 - Transformasi
Ekonomi
019 - Kementerian
Perindustrian
05.02.06.02
PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi
05.02.06.04
PRO-P Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Energi)
05.02.06.05
PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan
05.02.06.06
PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok
05.02.06.07
PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM
SK No 122320 C
berkas 3, hlm. 305 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
ProycL Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.02.07
KP: Pengembangan KI
Krakatau Industrial
Estate Cilegon
0l - Terwujudnya
peningkatan
aglomerasi industri di
KI Krakatau
Industrial Estate
Cilegon
01 - Nilai investasi
perusahaan industri dan
perusahaan kawasan
industri di KI Krakatau
Industrial Estate Cilegon
triliun rupiah 5,99 5,99 6,22 02 - Transformasi
Ekonomi
019 - Kementerian
Perindustrian
05.02.07.01
PRO-P: Penataan Ruang XI Krakatau Industrial Estate Cilegon
05.02.07.02
PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi
05.02.07.03
PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan
05.02.07.04
PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok
05.02.07.05
PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM
05.02.08
KP Pengembangan
KIT Wilmar
Ol - Terwujudnya
peningkatan
aglomerasi industri di
KIT Wilmar
01 - Nilai investasi
perusahaan industri dan
perusahaan kawasan
industri di KIT Wilmar
triliun rupiah 13,55 02 - TraNforEasi
Ekonomi
O 19 - Kementerian
Perindustrian
13,02 13,14
SK No 122321C
berkas 3, hlm. 306 OCR
(
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tusebe2o24 TarEd-2O2' Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.02.08.01
PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi
05.02.08.02
PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan
05.02.08.03
PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok
05.02.08.04
PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM
05.02.09
KP: Pengembangan
KIT Batang
01 - Terwujudnya
peningkatan
aglomerasi industri di
KIT Batang
01 - Nilai investasi
perusahaan industri dan
perusahaan kawasan
industri di KIT Batang
triliun rupiah 3,77 4,14 5,32 02 - Transformasi
Ekonomi
O19 - Kementerian
Perindustrian
05.02.09.01
PRO-P Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi
05.02.09.02
PRO-P Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan dan Pengolahan Persampahan/Limbah)
05.02.09.03
PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan
05.02.09.04
PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok
SK No 122322 C
berkas 3, hlm. 307 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bdsel E 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.02.09.05
PRO-P Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM
05.02.10
KP: Pembangunan KI
Seafcr
Ol - Terwujudnya
peningkatan
aglomerasi industri di
KI Seafer
Ol - Nilai investasi
perusahaan industri dan
perusahaan kawasan
industri di KI Seafef,
triliun rupiah o,73 o,73 2,46 02 - TratrsforEasi
Ekonomi
019 - Kementerian
Perindustrian
05.02.10.01
PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi
05.02.10.02
PRO-P Pengembangan Sarana Prasarana Energi
05.02.10.03
PRO-P Peningkatan Investasi Kawasan
05.02.10.04
PRO-P Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok
05.02.10.05
PRO-P Penyediaan Pendidikan dan ttldihdl SDM
os.02.10.06
PRO-P Perizinan K Scafcf,
SK No 122323 C
berkas 3, hlm. 308 OCR
FR,ESIDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselinc2o24 Target2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.02.11
KP: Pembangunan KI
is€ntra @,geongan
0l - Ter ujudnya
peningkatan
aglomerasi industri di
KI iSentra
@Lamongan
Ol - Nilai investasi
perusahaan industri dan
Perusahaan kawasan
industri di KI iSentra
@Lamongan
triliun rupiah 1,18 I,37 1,97 02 - Transformasi
Ekonomi
019 - Kementerian
Perindustrian
05.02.I l.ol
PRO-P: Perizinan KJ iSentra @Lamongan
o5.o2.l l.o2
PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi
05.02.11.03
PRO-P Pengembangan Sarana Prasarana pendukung (Encf,gi, Atu Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbahl
05.02. r r.o4
PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan
05.02. r r.o5
PRO-R Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok
05.02.11.06
PRO-P Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM
SK No 122324C
berkas 3, hlm. 309 OCR
FR,ESIDEN
Priorita.s Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyd< Prioritas
Sasaran Indikator Satuan E Baseline 2024 Tarytc- 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.02.12
KP: Pembangunan KI
Ngawi
01 - Terwujudnya
peningkatan
aglomerasi industri di
KI Ngawi
01 - Nilai investasi
perusahaan industri dan
Perusahaan kawasan
industri di KI Ngawi
triliun rupiah - (tahap
persiapan)
- (tahap
persiapan)
0,03 02 - Transformasi
Ekonomi
019 - Kementerian
Pcrindu strian
05.02.12.01
PRO-P: Perizinan KI Ngawi
05.02.12.02
PRO-P: Penataan Ruang KI Ngawi
05.02.12.04
PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Ir Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi
05.02.12.05
PRO-P: R(rScrlbalrgan Sarana Prasarana Pendukung (Energi dan Air Bersih)
05.02.12.07
PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan
05.02.12.08
PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok
05.02.12.09
PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM
SK No 122325C
berkas 3, hlm. 310 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bdsehienz4 TargEt2O2S Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.02.13
KF Pengembangan KI
KBS (Ketapang
Bangun Sarana)
01 - Terwujudnya
peningkatan
aglomerasi industri di
KI KBS (Ketapang
Bangun Sarana)
Ol - Nilai investasi
perusahaan indu stri den
perusahaan kawasan
industri di KI KBs
(Ketapang Bangun
Sarana)
triliun rupiah 2,22 2,31 2,59 02 - Transformasi
Ekonomi
019 - Kementerian
Perindustrian
05.02. t3.01
PRO-P: Penataan Ruang dan Fasilitasi Perizinan untuk Perluasan Kawasan
05.02.13.02
PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi
05.02.13.03
PRO-P: Frogrrnbangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, Pengolahan Persampahan/Limbah)
05.02.13.07
PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan
05.02.13.08
PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok
05.02.13.09
PRO-P Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM
SK No 122326C
berkas 3, hlm. 311 OCR
(
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Ebselinc2o24 Target2o2s TatrEc12O29
Agenda
Transformasi
Koordinator /
Pengampu
05.02.14
KP: Pengembangan KJ
Kalimantan Industrial
Park Indonesia (KIPI)
0f - Terwujudnya
peningkatan
aglomerasi indu.Ei di
NJ Kalimantan
Industrial Park
Indonesia (KIPI)
Ol - Nilai investasi
perusahaan industri dan
perusahaan ka$ra3a[
industri di KI Kalimantan
Industrial Park Indonesia
(I(]PI)
triliun rupiah 2,24 4,30 10,91 02 - Transformasi
Ekonomi
Ol9 - Kementerian
Perindustrian
05.02.14.02
PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi
05.02.14.03
PRO-P: PeDgerrbangafl Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)
05.02.14.07
PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan
05.02.14.08
PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok
05.02.14.09
PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM
05.02. rs
KP: Pembangunan KI
Indonesia Pomalaa
Industry Park
Ol - Terwujudnya
peningkatan
aglomerasi industri di
I(I lndqrcsia Pomalaa
Industry Pa*
0l - Nilai investasi
perusahaan industri dan
perusahaan kawasan
industri di KJ Indonesia
Pomalaa Industry Park
triliun rupiah 1,05 1,05 7,29 02 - Transformasi
Ekonomi
019 - Kementerian
Perindustrian
SK No 122327 C
berkas 3, hlm. 312 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline m24 Target 2025 TeEgpt 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
o5.02. t5.ol
PRO-P: Fcfizinan KI Indonesia Pomalaa Industry Pa*
05.02.15.02
PRO-P: Pengembangan Konektivitas Simpul Transportasi
05.02.15.03
PRO-P: R Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan
05.02.15.04
PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)
05.02.15.oa
PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan
05.02.15.09
PRO-P Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok
05.02.15.10
PRO-P Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM
05.02.16
KP: Pengembangan KI
Konawe
Ol - Terwujudnya
peoingEatar!
aglomerasi industri di
NJ Konawe
Ol - Nilai investasi
perusahaan indu stri dan
perusahaan kawasan
industri di KI Konawe
triliun rupiah 305,94 305,96 306,87 02 - Transformasi
Ekonomi
019 - Kementerian
Perindustrian
05.02.16.01
PRO-R Penataan Ruang KI Konawe
SK No 122327 C
berkas 3, hlm. 313 OCR
R,EPUBLIK INDONESIA
-3r3-
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan &selirc2o24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.02.16.03
PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi
05.02.16.04
PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Kesehatan, Perumahan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)
05.02.16.07
PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan
05.02.16.08
PRO-P: Pengembangan Kemitraan U.aha dan Rantai Pasok
05.02.16.09
PRO-P. Penyediaan Pendidikan dan Pelatih.ur SDM
05.02.17
KP Pengembangan XI
Stardust
Ol - Terwujudnya
peningkatan
aglomerasi industri di
KI Stardust
01 - Nilai investasi
perusahaan iDdu stri dan
perusahaan kawasan
industri di KI Stardust
triliun rupiah o,33 O,r+8 O,98 02 - TransforDasi
Ekonomi
019 - Kementerian
FerfutdushiaIl
05.02.17.01
PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi
05.02.17.03
PRO-P: Pengembangan Sarana hac€r8na Pendukung (Energi, Perumahan, Kesehatan, Air Bersih dan Pengolahan Persampahan/Limbah)
05.02.17.08
PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan
SK No 122328 C
berkas 3, hlm. 314 OCR
REPUBLTK INDONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
ProJrcL Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuselifte2o24 Targct2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.02.17.09
PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok
05.02.17.10
PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM
05.02.18
NP: Pembangunan KI
Indonesia Huabao
Industrial Pa* (IHIP)
01 - Terwujudnya
peningkatan
aglomerasi industri di
KI Indonesia Huabao
Industrial Park (IHIP)
Ol - Nilai investasi
perusahaan industri dan
perusahaan kawasan
industri di Kl Indonesia
Huabao Industrial Park
gHIB
triliun rupiah 6,99 9,16 16,15 02 - Transformasi
Ekonomi
Ol9 - Kementerian
Perindustrian
05.02.18.01
PRO-P Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi
05.02.18.03
PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Penunjang (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, Pengolahan Persampahan/Limbah)
05.02.18.06
PRO-P Peningkatan Investasi Kawasan
05.02.18.07
PRO-P Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok
05.02.18.08
PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM
SK No 122329 C
berkas 3, hlm. 315 OCR
I \
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Pro)'ek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bq,seline2o24 Target2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.02.19
KP: Pengembangan KI
Morowali
Ol - Terwujudnya
peningkatan
aglomerasi industri di
KI Morowali
01 - Nilai investasi
perusahaan industri dan
perusahaan kawasan
industri di KJ Morowali
triliun rupiah 466,71 467,46 469,89 02 - Transformasi
Ekonomi
Ol9 - Kementerian
Perindustrian
05.02.19.01
PRO-P. Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi
05.02.19.03
PRO-P Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)
05.02.19.07
PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan
05.02.19.08
PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok
o5-02-19.09
PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM
05.02.20
triP Pembangunan Kl
Sumbawa B6at
Ol - Terwujudnya
peningkatan
aglomerasi industri di
KI Sumbawa Barat
0t - Nilai investasi
perusahaan industri dsn
perusahaan kawasan
industri di KI Sumbawa
Barat
triliun rupiah - (tahap
persiapan)
- (tahap
persiapan)
0,23 02 - Transformasi
Ekonomi
019 - Kementerian
Perindustrian
SK No 122330 C
berkas 3, hlm. 316 OCR
REPUBLTK INDONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuselir@2o24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.02.20.02
PRO-P: Perizinan KI Sumbawa Barat
05.02.20.03
PRO-P: Penataan Ruang KI Sumbawa Barat
05.02.20.os
PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi
05.02.20.06
PRO-P Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, Pengolahan Persampahan/Limbah)
05.02.20.10
PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan
05.02.20.t I
PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok
05.02.20.12
PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM
05.02.21
KPi Pengembangan KI
Pulau Obi
Ol - Terwujudnya
peningkatan
agl@€f,aii industri di
KI Pulau Obi
0l - Nilai Investasi
perusahaan industri dan
perusahaan kawasan
industri di KI Pulau Obi
triliun rupiah 0,01 2,53 10,62 02 - Transformasi
Ekonomi
019 - Kementerian
Perindustrian
05.02.21.03
PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi
SK No 122331 C
berkas 3, hlm. 317 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Priorit s/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan E Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.02.21.04
PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pe-ndukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, den Pengolahan Persampahan/limbah)
05.02.21.08
PRO-Pi Peningkatan Investasi Kawasan
05.02.21.09
PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok
05.02.21.10
PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM
05.02.22
KP: Pengembangan KI
Weda Bay
Ol - Terwujudnya
peningkatan
aglomerasi industri di
KI Weda Bay
01 - Nil,ai investasi
perusahaan industri dsn
perusahaan kawasan
industri di Kl Weda Bay
triliun rupiah 346,33 349,49 359,67 02 - Tra[sformasi
Ekonomi
Ol9 - Kementerian
Perindustrian
05.02.22.02
PRO-E Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi
05.02.22.03
PRO-P Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)
05.02.22.07
PRO-P Peningkatan Investasi Kawasan
05.02.22.08
PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok
SK No 122332 C
berkas 3, hlm. 318 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselitezl24 T8gct2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pcngampu
05.02.22.09
PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM
05.02.23
KP: Pembangunan KI
Buli
Ol - Terwujudnya
peningkatan
aglomerasi industri di
I(I Buli
01 - Nilai investasi
perusahaan industri daD
perusahaan kawasan
industri di KI Buli
triliun rupiah 0,01 0,21 0,83 02 - Transformasi
Ekonomi
019 - Kementerian
Perindustrian
05.02.23.01
PRO-P: Pengembangan Konektivitas Simpul Transportasi
05.02.23.02
PRO-P. Pembangunan/Pengembangan Infr astruktrr Jalan/Jembatan
05.02.23.03
PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Penunjang (Perumahan, Ikichatan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)
05.02.23.07
PRO-Pi Peningkatan Investasi Kawasan
05.02.23.08
PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok
05.02.23.09
PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM
SK No 122333 C
berkas 3, hlm. 319 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Tstrgpl 2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.02.24
KP: Pembangunan KI
Fakfak
01 - Terwujudnya
peningkatan
aglomerasi industri di
XI Fakfak
01 - Nilai investasi
perusahaan industri dan
Perusahaan kawasan
industri di KI Faldak
triliun rupiah - (tahap
persiapan)
- (tahap
persiapan)
0,01 02 - Transformasi
Ekonomi
019 - Kementerian
Perindustrian
05.02.24.02
PRO-P Perizinan KI Fakfak
05.02.24.03
PRO-P: Perataan Ruang KI Falda*
05.02.24.05
PRO-P: PE Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi
05.02.24.06
PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih dan Pengolahan Persampahan/Limbah)
o5_o2.24.10
PRO-R Peningkatan Investasi Kawasan
05.02.24.11
PRO-E Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok
SK No 122334C
berkas 3, hlm. 320 OCR
R,EPUBLIK INDONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselirr€2o24 Targct2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.02.24.12
PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatih.ur SDM
05.02.25
KP: Pembangunan KI
Takalar
Ol - Terwujudnya
peningkatan
aglomerasi industri di
I{I Takalar
Ol - Nilai investasi
pcf, perusahaan industri dan
perusahaan kawasan
industri di KI Takalar
02 - -Transformasi
Ekonomi
019 - Kementerian
Perindustrian
triliun rupiah - (tahap
persiapan)
- (tahap
persiapan)
0,41
05.02.25.01
PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan
05.02.25.02
PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih dan Pengolahan Persampahan/Limbah)
05.02.25.03
PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan
05.02.25.04
PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok
05.02.25.05
PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM
SK No 122335C
berkas 3, hlm. 321 OCR
-32t-
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
SaSaran Indikator Satuan Baseline2o24 Targct2o2s Target 2029 AScdda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.03
PP Optimalisasi
Backbone Integrasi
Ekonomi dan
Perkuatan Sistem
Logistik Nasional
01 - Menguatnya
kinerja layanan
konektivitas back one
dan sistem logistik
nasional untuk
mendukung integrasi
ekonomi domestik
dan global
Ol - Biaya transportasi
logistik terhadap PDB
persen 4,79 (20221 4,27 7,* 035 - Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
02 - Rata-rata waktu
perputaran di pelabuhan
hari 1,8 t,7 1,2 035 - Kementerian
Koordinator Bidang
FErekqroEiryr
05.03.01
KP: Penguatan
Infrastruktur
Konektivitas, Layanan
Backbone, dan Sarana
Penunjang Logistik
Ol - Menguatnya
infrastruktur
konektivitas, layanan
backbone, dan sarana
penunjang logistik
0l - Biaya transportasi
logistik pada angkutan
darat selain angkutan rel
terhadap PDB
persen 2,6 2,50 2,29 022 - Kementerian
Perhubungan
02 - Biaya transportasi
logistik pada angkutan
laut terhadap PDB
persen 1,02 0,96 0,87 022 - Kementerian
Perhubungan
03 - Biaya transportasi
logistik pada angkutan
udara terhadap PDB
persen o,89 0,84 o,77 O22 - Kementerian
Perhubungan
04 - Biaya transportasi
logistik pada angkutan
rel terhadap PDB
SK No 122336 C
persen 0,04 0,03 o,03 022 - Kementerian
Perhubungan
berkas 3, hlm. 322 OCR
EIIITFIIII,N
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
OS - Biaya transportasi
logistik pada angkutan
sungai danau dan
penyeberangan terhadap
PDB
persen 0,10 0,09 0,08 022 - Icsrentedan
Perhubungan
06 - Jumlah pelabuhan
utama yang memenuhi
standar
lokasi
(kumulatif)
7 6 t2 022 - Kementerian
Perhubungan
07 - Kinerja bongkar
muat pada pelabuhan
utama petikemas
box/ship/jam 2L |.2023) 31 50 022 - Kementerian
Perhubungan
08 - Jumlah bandara
primer/utama yang
ditingkatkan
kapasitasnya
lokasi
(kumulatif)
3 (2023) 5 9 022 - Kementerian
Perhubungan
09 - Volume angkutan
barang transportasi
udara pada bandara
primer/utama
juta ton r.391 1.419 1.536 022 - Kem€ntcf,ian
Perhubungan
SK No 122337 C
berkas 3, hlm. 323 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan EaBeUiE2O24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.03.01.01
PRO-P: Standarisasi Fasilitas Pelabuhan, Bandara, B€rta Terminal
05.03.01.02
PRO-P: Pengembangan Kone.ktivitas Jalan dan Ke(eta Api Terintegrasi dengan Simpul Utama da,r Hinterland
05.03.01.03
PRO-P: Penyediaan Layanan Angkutan Logistik
05.03.01.04
PRO-P: Tata Kelola Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi Logistik
05.03.01.05
PRO-P: Pengembangan Sarana Penunjang Logistik, termasuk Rantai Berpendingin
05.03.02
KE Penguatan
Integrasi dan
Digitalisasi Layanan
Logistik
01 - Menguatnya
integrasi pada sistem
dan proses bisnis
logistik serta d,on
digitalisasi pada
layanan logistik
01 - Waktu penahanan
(Are[ time) di pelabuhan
selama fase impor
had 2,45 2,90-2,45 2,6-2,60 015 - Kementerian
Keuangan
05.03.02.01
PRO-P: Penguatan Integrasi pada Sistem dan Proses Bisnis Logistik
SK No 122338 C
berkas 3, hlm. 324 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
I&giatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuseline2g24 Tatgelm2' Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.03.02.02
PRO-P: Percepatan Adopsi Teknologi Digital pada Layanan Penyedia Jasa Logistik
05.03.03
KP. Peningkatan Daya
Saing Sumber Daya
Manusia dan
Penyedia Jasa
Logistik
Ol - Meningkatnya
daya saing suEb€r
daya manusia dar
penyedia jasa logistik
dalam negeri
Ol - Indeks peningkatan
SDM transportasi
110,ro 45,5 87,5 022 - Kementerian
Perhubungan
02 - Pertumbuhan sektor
pos logistik
persen 9,16 9,5 r 1,5 059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital
05.03.03.01
PRO-P: Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia di Bidang Logistik
05.03.03.02
PRO-P Peningkatan Produktivitas d r Daya Saing Penyedia Jasa Logistik
05.04
PPi Peningkatan
Investasi untuk
Integrasi Ekq!@i
Domestik dan Global
0l - Meningkatnya
realisasi penanaman
modal asing dan
dalam negeri yang
mendukung integrasi
ekonomi domestik
dan global
Ol - Nilai pMA dan PMDN triliun rupiah 1.418,9 l2023l 1.905,6 3.414,8 065 - Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/Badan
Koordinasi Penanaman
Modal
SK No 122339 C
berkas 3, hlm. 325 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proycl< Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuselile2o24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pcruampu
05.04.ol
KP: Peningkatan
Investasi Swasta
Prioritas sebagai
Pendorong
Transformasi
Ekonomi
Ol - Meningkatnya
investasi swasta
prioritas sebagai
pendorong
transformasi ekonomi
01 - Nilai PMA/PMDN
sektor sekunder
triliun rupiah 596,3 (2023) 855,9 1.718,3 065 - Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/Badan
Koordinasi Penanaman
Modal
02 - P€f,scf,rtaoe realisasi
penanaman modal da.lan
negeri (PMDN) termasuk
usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM)
(persen total
nil,ai
PMA/PMDN)
47,6 (20.231 44,3 49,7 065 - Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/ Badan
Koordinasi Penanaman
Modal
03 - Nilai PMA/PMDN
kawasan pusat
pertumbuhan
triliun rupiah 253,4 (2023) 307,1 507,2 065 - Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/Badan
Koordinasi Penanaman
Modal
04 - Nilai realisasi
penanaman modal di
bidang hilirisasi
triliun rupiah 375,4 (2023) 521,4 901,6 065 - Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/Badan
Koordinasi Penanaman
Modal
05.04.01.01
PRO-P: Percepatan Transformasi Digital pada Layanan Pendampingan Perizinan Berusaha di Sektor Industri dan Non Industri
SK No 122340 C
berkas 3, hlm. 326 OCR
PR,ESIDEN
Prioritas Nasiona.l/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline2o24 Targel2o2' Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.04.01.02
PRO-P: Penyusunan Informasi Investasi Proyek Prioritas Strategis pada ScLtc-Scktor Pendorong Transformasi Ekonomi
05.04.01.03
PRO-P: Transformasi Kebijakan Ekosistem Investasi dan Hilirisasi yang Terintegrasi
05.04.01.04
PRO-P: Sinkronisasi dan Harmonisasi Kebijakan Investasi dalam Rangka Penciptaan Pusat-Pusat Pertumbuhan
05.04.01.05
PRO-P: Peningkatan Kemitraan Usaha Nasional untuk Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM
05.04.01.06
PRO-P: Penguatan Transformasi Digital mela.lui Pengembangan Sistcfll Perizinan Berusaha Terintegrasi
05.04.01.07
PRO-P: Peningkatan Pelayanan dan Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah Pusat-Pusat
05.04.02
KP: Peningkatan
Investasi yang
Berorientasi Ekspor
dan mendukung
Partisipasi dalam
Rantai Nilai Global
01 - Meningkatnya
Investasi yang
berorientasi ekspor
dan mendukung
partisipasi dalam
rantai nilai global
Ol - Nilai PMA
berorientasi ekspor
triliun rupiah 115,4 l2o23l 171,6 367,4 065 - Kementerian
Investasi dafl
Hilirisasi/Badan
Koordinasi Penanaman
Modal
065 - Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi/Badan
Koordinasi Fcnene'rrsn
Modal
triliun rupiah 41,212023!.
SK No 149501G
02 - Nilai PMDN
berorientasi ekspor
60,4 1,4
berkas 3, hlm. 327 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan kselinc2o24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator /
Pengampu
05.04.02.01
PRO-P Percepatan LayatraD Pendampingan Perizinan Berusaha untuk Investasi Luar Negeri (FDI/PMA) Strategis
05.04.02.02
PRO-P: Peningkatan Fasilitasi Outward ,arrestm€n, dan Penguatan Kerjasama Penanaman Modal untuk Pengembangan Rantai Nilai Global
05.04.02.03
PRO-P Penguatan Promosi Penanaman Modal untuk Mendorong Hilirisasi dan Industrialisasi di Pusat-Pusat Pertumbuhan
05.04.03
KP: Peningkatan
Investasi dalam
Infrastruktur
Konektivitas dan
Logistik
Ol - Meningkatnya
investasi da.laE
infrastruktur
konektivitas dan
logistik
0l - Kontribusi realisasi
investasi luar Jawa
persen 51,s (2023) 52,1 53,2 065 - Kementerian
Investasi dan
Hilirisasi /Badan
Koordinasi Penanaman
Modal
05.04.03.01
PRO-P Percepatan Strategi dan Rcrrcana Proyek Penanaman Modal dalam Rangka Penciptaan Pusat-Pusat Pertumbuhan
05.04.03.02
PRO-P: FcnhSkatar Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional IKN pada Forum Bisnis dan Investasi Internasional
SK No 122342C
berkas 3, hlm. 328 OCR
REPUEUK TNDONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuseline2o24 Tsfget202s Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.05
PP: Peningkatan
Perdagangan
Domestik,
Antarwilayah, dan
Ekspor serta
Peningkatan
Partisipasi dalam
Rantai Nilai Global
Ol - Meningkatnya
perdagangan
domestik,
antarwilayah, dan
ekspor barang dan
jasa bernilai tambah
tinggi di pasar global
melalui ekspansi
ekspor serta
penguatan partisipasi
Indonesia dalam
rantai nil,ai global
Ol - Kontribusi ekspor
barang Indonesia
terhadap total ekspor
barang dunia
persen 1,11 (2023) 1,12 1,43 090 - Kementerian
Perdagangan
02 - Nilai ekspor jasa
Indonesia
miliar USD 23,10 (20221 29,93 42,24 09O - Kementerian
Perdagangan
03 - Pangsa pasar nilai
ekspor Indonesia yang
bergabung dalam rantai
nilai global
persen o,ar (2022) 0,99 I,N 090 - Kement rian
Perdagangan
04 - Nilai total pembelian
perdagangan antar
wilayah
triliun rupiah 1.62212022) 1.803 3.013 O90 - Kementerian
Perdagangan
05.05.01
I{P: Peningkatan
Keterkaitan Ekonomi
dan Rantai Nilai
Domestik,
Antardaerah, dan
dcngaE Globall
0l - Meningkatnya
nilai pembelian
perdagangan antar
wilayah per pulau
Ol - Nilai pembelian
perdagangan
antarwilayah di Pulau
Sumatera
triliun rupiah 2OS (X22) 217 267 090 - Kementerian
Perdagangan
02 - Nilai pembelian
perdagangan
antarwilayah di Pulau
Jawa
SK No 122343 C
triliun rupiah 1.059 (20221 1.158 2.W4 090 - Kementerian
Perdagangan
berkas 3, hlm. 329 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
SaSaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
03 - Nilai pembelian
perdagangan
antarwilayah di Pulau
Bali-Nustra
triliun rupiah 5t l2o22l 93 136 O9O - Kementerian
Perdagangan
04 - Nilai pembelian
perdagangan
antarwilayah di Pulau
Kalimantan
triliun rupiah 121 (20221 144 222 O9O - Kementerian
Perdagangan
OS - Nilai pembelian
perdagangan
antarwilayah di Pulau
Sulawesi
triliun rupiah 135 (2022) 138 237 09O - Kementerian
Perdagangan
06 - Nilai pembelian
perdagangan
antarwilayah di Pulau
Papua-Maluku
triliun rupiah 3r (2022) 55 77 090 - Kem.ot fian
Perdagangan
12,10 12,75 O9O - Kementerian
Perdagangan
02 - Meningkatnya
kontribusi
perdagangan besar
dan eceran terhadap
PDRB Provinsi pcr
pulau
Ol - Kontribusi
perdagangan besar dan
€c€ran terhadap I'DRB di
Pulau Sumatera
persen 11,63 (2022)
02 - Kontribusi
perdagangan besar dan
eceran terhadap PDRB di
Pulau Jawa
SK No 122344C
persen 12,44 eO22) 13,31 14,39 O9O - Kementerian
Perdagangan
berkas 3, hlm. 330 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselirc2o24 Tarytcr2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
03 - Kontribusi
perdagangan besar den
eceran terhadap PDRB di
Pulau Bali-Nusra
persen 9,23 ln22l lo,06 11,16 O9O - Kementerian
Perdagangan
10,65 11,35 090 - K€oetrtcf,iafl
Perdagangan
11,98 13,61 090 - Kementerian
Perdagangan
r 1,95 13,75 090 - Kementerian
Perdagangan
1.352.500 2.158.700 090 - Kemant rian
Perdagangan
04 - Kontribusi
perdagangan besar dan
eceran terhadap PDRB di
Pulau Kalimantan
persen 10,12 l2o22l
05 - Kontribusi
perdagangan besar dan
eceran terhadap PDRB di
Pulau Sulawesi
persen to,7a po22)
06 - Kontribusi
perdagangan besar dan
eceran terhadap PDRB di
Pul,au Papua-Maluku
persen 10,63 |.2022)
03 - Meningkatnya
nilai ekspor barang
per pulau
01 - Nilai ekspor barang
di Pul,au Sumatera
miliar rupiah 1.159.400
(2022)
SK No 122345 C
02 - Nilai ekspor barang
di Pulau Jawa
miliar rupiah 1.542.700
(2022)
1.953.800 3.014.500 O9O - Kerocnterisn
Perdagangan
berkas 3, hlm. 331 OCR
R,EPUBLIK INDONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bc.seli,t'en24 Targpt2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
03 - Nilai ekspor barang
di Pulau Bali-Nusra
miliar rupiah 51.700 (2022t- ?6.200 124.700 O9O - Kementerian
Perdagangan
04 - Nilai ekspor barang
di Rrleu Kelimsnt n
miliar rupiah 961.ffi (2022) 1.127.400 1.974.300 O90 - Kementerian
Perdagangan
05 - Nilai ekspor barang
di Pul,au Sulawesi
miliar rupiah 429.700 12022) 551.400 870.900 090 - Kementerian
Perdagangan
06 - Nilai ekspor barang
di Pulau Papua-Maluku
miliar rupiah 257.700 (2022) 321.200 542.000 O9O - Ituoentef,ian
Perdagangan
o,30 o,22 090 - Kementerian
Perdagangan
0,05 0,04 09O - Kementerian
Perdagangan
o,27 o,17 O9O - Kementerian
Perdagangan
0,45 o,32 (XX) - Kementerian
Perdagangan
04 - Meningkatnya
diversifikasi ekspor
per pulau
Ol - Indeks diversifikasi
ekspor di Pulau Sumatera
0,42 (20221
02 - Indeks diversifikasi
ekspor di Pulau Jawa
q@ (2022l-
03 - Indeks diversifikasi
ekspor di Pulau Bali-
Nusra
o,37 (2022)
04 - Indeks diversifikasi
ekspor di Pulau
Kalimantan
0,60 ln22l
SK No 122346 C
05 - Indeks diversifikasi
ekspor di Pulau Sul,awesi
o,$ln22l 0,39 0,28 O9O - K.racnt€f,isn
Perdagangan
berkas 3, hlm. 332 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bdselinc2o24 Target2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06 - Indeks diversifikasi
ekspor di Pulau Papua-
Maluku
o,74 lx22l 0,60 0,50 O9O - Kementerian
Perdagangan
unit
(kumulatif
330.700 (2022) 482.800 799.700 09O - Kementerian
Perdagangan
2.288.300
(2022)
3.340.800 5.533.100 090 - Kementerian
Perdagangan
183.000 303.loo 090 - Kementerian
Perdagangan
192.700 319.3fi) O9O - Kementerian
Perdagangan
160. too 265.300 O9O - Kementerian
Perdagangan
06 - Jumlah usaha e.
commerce di Pulau
Papua-Maluku
05 - Meningkatnya
jumlah usaha
"- @rroflef@ w Pula:rl
0l - Jumlah usaha e-
cgnrrr€rEe di Pulau
Sumatera
02 - Jumlah usaha e-
camrn€rce di Pulau Jawa
unit
(kumulatif
03 - Jumlah usaha e-
commerce di Pulau Bali-
Nus[a
unit
(kumulatif
125.300 (20221
(N - Jumlah usaha e-
clrnm"ic" di Pulau
Kalimantan
unit
(kumulatif
132.0@ l2o22l
05 - Jumlah usaha e-
oornner@ di Pulau
Sulawesi
unit
(kumulatif
[email protected] (2022)
SK No 122347 C
unit
(kumulatif
10.100 (2022) 14.700 24.4@ O9O - Kementerian
Perdagangan
berkas 3, hlm. 333 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek. Prioritas
Sasaran Indikator Satuan E aselinem24 T8trget2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06 - Terciptanya
stabilisasi harga
komoditas pangan
pokok antarwaktu
dan antarwilayah
01 - Koefisien variasi
(coefficient of r,.ri,,tionl
harga pangan kumulatif
komoditas pangan pokok
antarwaktu dan
antarwilayah
persen - (indikator
baru)
20-25 10-15 125 - Badan Pangan
Nasional
05.05.01.001
PRO-P: Integrasi Informasi Keunggul,an Daerah serta Data Permintaan dan Penawaran setiap Daerah
05.05.01.002
PRO-P: Promosi Antardaerah untuk Mendorong Perdagangan Domestik dan Antardaerah
05.05.01.003
PRO-P: Kerjasama Antardaerah untuk Mendorong Perdagangan Domestik dan Antardaerah
05.05.01.004
PRO-P: Peningkatan Kualitas SDM Daerah untuk Mendorong Ekspor
05.05.01.005
PRO-P: Stabilisasi Harga Bahan Pangan dengan Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi Antardaerah
05.05.01.006
PRO-P: Pelatihan Ekspor dan Adaptasi Bisnis E-Commerce bagi Pelaku UMKM di Daerah
05.05.01.007
PRO-P: Pendampingan Pelaku Usaha di Daerah untuk mendorong P.f,dagangan Domestik, Antar Daerah dan Ekspor
SK No 122348 C
berkas 3, hlm. 334 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.05.01.008
PRO-P: Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah
05.05.01.009
PRO-P: Kebijakan Perdagangan untuk Mendorong Digitalisasi Perdagangan
05.05.02
KP: Peningkatan
Ekspor Muk
Industri Berteknologi
Menengah Tinggi
Ol - Meningkatnya
pangsa el(3po( produk
bcrtclmologi
menengah dan tinSEi
di pasar global
0f - Kontribusi ekspor
produk berteknologi
menengah dan tinggi
Indonesia terhadap total
ekspor produk Indonesia
p€fll€n 22,67 QO22) 24.94 27,16 O9O - Kementerian
Perdagangan
02 - Kontribusi pangsa
Pasar ekspor Produk
berteknologi menengah
dan tinggi terhadap dunia
pcf,s€f,i 0,65 lN22l o,72 o,97 09O - Kementerian
Perdagangan
03 - Nilai ekspor barang-
barang berkategori hijau
(Environmental G.oodsl
miliar USD 8,59 ln22l t7,@ 42,76 O90 - Kementerian
Perdagangan
04 - Kontribusi ekspor
produk industri
berteknologi tinggi
persen 7,9 8,6 11,4 O19 - Kementerian
Perindustrian
05.05.02.001
PRO-P: Pengembangan Pasar Ekspor Indonesia
SK No 122349 C
berkas 3, hlm. 335 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tusditv2o24 Target 2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.05.02.002
PRO-P: Promosi Ekspor Produk Teknologi Menengah Tinggi
05.05.02.003
PRO-P: Fasilitasi Sertifikasi Produk dan Perlindungan HKI untuk Mendorong Ekspor Barang dan Jasa
05.05.02.004
PRO-P: Pendampingan Dalam Rangka Mendorong Perdagangan Hijau yang Berkelanjutan
05.05.02.005
PRO-P: Optimalisasi Market Intelligence untuk Produk Ekspor Barang dan Jasa
05.05.02.006
PRO-P: Pengamanan Pasar Ekspor
05.05.03
KP Peningkatan
Ekspor Produk
Industri Penyerap
Tenaga Kerja Tinggi
Of - Meningkatnya
pangsa el$por produk
penyerap tenaga kerja
tinggi
Ol - Kontribusi pangsa
pasar ekspor produk
penyerap tenaga kcf,ja
tinggi terhadap dutrira
PCrllcn 1,35 (2022) rA3 1,63 090 - Kementerian
Perdagangan
02 - Jur ah pelaku
usaha yang melakukan
ekspor
pelaku usaha
(kumulatif
20.533 (2022) 22.39 25.000 090 - Kementerian
Perdagangan
03 - Persentase usaha e-
@mi@t@ yang
melakukan ekspor
SK No 122350C
persen o,as ln22l l,06 1,41 O9O - Kementerian
Perdagangan
berkas 3, hlm. 336 OCR
REPUEUK INOONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Ic.giatan Prioritas/
Proyek Prioritas
SaSaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target nX) Agenda
Transformasi
(Koordinator/
Pengampu
05.05.03.001
PRO-P. Peningkatan Kapasitas Eksportir
05.05.03.002
PRO-P: Promosi Ekspor Produk UMKM dan Produk Penyerap Tenaga Kerja Tinggi
05.05.03.003
PRO-P: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Sistem Pengupahan Produk TPT (Tekstil dan Produk Tekstil)
05.05.03.004
PRO-P: Integrasi Informasi dan Mekanisme Ekspor
05.05.03.005
PRO-P: Business Matching Untuk Mendorong Kemitraan Dalam Rantai Nilai Global
05.05.03.006
PRO-P: Fasilitasi Pembiayaan dan Asuransi Perdagangan Internasional
05.05.04
KP: Peningkatan
Ekspor Produk
Pertanian, Perikanan,
dan Industri Berbasis
SDA
Ol - Meningkatnya
pangsa ekspor produk
pertanian, pqikanan
dan industri berbasis
SDA di pasar global
0l - Nilai ekspor hasil
perikanan
miliar USD 5,63 (2023) 6,25 8,50 032 - Kementerian
Kelautan dan Perikanan
02 - Kontribusi pangsa
pasar ekspor produk
pertanian terhadap dunia
SK No 122351C
persen 2,96 (2022) 3,24 3,95 09O - Kementerian
Perdagangan
berkas 3, hlm. 337 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tusehnc2o24 Target 2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
03 - Kontribusi pangsa
pasar ekspor produk
industri berbasis sumber
daya alam terhadap
dunia
persen 2,38 (2022) 2,59 3,06 O9O - Kementerian
Perdagangan
04 - Diversifikasi produk
industri berbasis SDA
yaltg diolah
0,294 (2023!- o,%6 o,269 019 - Kementerian
Perindustrian
05 - Jumlah produk
industri berbasis SDA
yang diolah yang berdaya
saing
produk 179 ln22l 20s 212 019 - Kementerian
Perindustrian
032 - Kementerian
Kelautan dan Perikanan
032 - Kementerian
Kelautan dan Perikanan
06 - Nilai ekspor rumput
laut
juta USD 433,72 (20231 574,00 898,00
07 - Proporsi ekspor
produk olahan rumput
laut
persen 34,31 46,5 61,3
05.05.04.001
PRO-P: Kcbijakor dan Fasilitasi Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dar Industri Berbasis SDA
05.05.04.002
PRO-P Promosi Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri i Berbasis SDA
SK No 122352C
berkas 3, hlm. 338 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselirc2o24 Taryatm2' Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.05.04.003
PRO-P: Kerja SaDa untuk Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA
05.05.04.004
PRO-P: Peningkatan Fasilitas Perdagangan di Kawasan Perbatasan
05.05.05
KP: Peningkatan
Ekspor Jasa dan
Produk Kreatif
Ol - Meningkatnya
ekspor jasa dan
produk kreatif
O I - Nilai ekspor jasa
telekomunikasi,
komputer, dan informasi
miliar USD 2,37 (2022) 2,42 4,01 059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital
02 - Nilai ekspor jasa
bisnis lainnya
miliar USD 5,93 (20221 4,46 10,28 O9O - Kementerian
Perdagangan
03 - Nilai ekspor ekonomi
kreatif
miliar USD 23,96 (20231 26,44 32,94 148 - Kementerian
Ekonomi Kreatif/Badan
Ekonomi Kreatif
04 - Nilai perdagangan
komoditas digital
miliar USD 9,27 (2022) 10,86 14,25 09O - Kementerian
Perdagangan
05.05.05.001
PRO-P: Perluasan Aksca Informasi Pasar Potensial dan Buyer untuk Ekspor Jasa dan Produk Kreatif
05.05.05.002
PRO-P: Koordinasi Kebijakan dan Penyediaan Data Perdagangan Sektor Jasa dan Produk Kreatif yang Terintegrasi
05.05.05.003
PRO-P: Perundingan Perdagangan dan Kerjasama Perdagangan Jasa
SK No 122353 C
berkas 3, hlm. 339 OCR
Prioritas Nasiona.l/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuselie2o24 Tssgetzo2s Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.05.05.004
PRO-P: Penguatan SDM dan Pendampingan Pengembangan Perdagangan Jasa
05.05.05.005
PRO-P Promosi Ekspor Jasa dan Produk Kreatif
05.05.06
KP: Peningkatan
Rantai Nilai Produk
Elektronik dar
Otomotif termasuk
Electric Vehicle (EY
0f - Meningkatnya
partisipasi sektor
elektronik Indonesia
dalam rantai nilai
regional di kawasan
Asia Timur dan Asia
Tenggara dan sektor
otomotif Indonesia
termasuk Electric
Vehicle (Ev) dalam
rantai nilai global
01 - Tingkat partisipasi
produk elektronik
Indonesia yang
bergabung dalam rantai
nilai global
pcrllttl 42,OO (2022) 49,00 57,00 019 - Kementerian
Perindustrian
02 - Tingkat partisipasi
produk otomotif
termasuk electric vehicle
(Ev) Indonesia yang
bergabung dalam rantai
nilai global
P€f,8€N 23,OO (2022) 23,00 36,00 Ol9 - Kementerian
Perindustrian
05.05.06.001
PRO-P: Sinkronisasi SM Produk Otomotif dan Elektronik Indonesia dengan Standar Internasional
05.05.06.002
PRO-P Kerja Sama untuk Penurunan Hambatan Tarif dsn Non-Tarif Produk Ekspor Indonesia
05.05.06.003
PRO-P Frroartauafl NTM yang Diterapkan Indonesia untuk Produk Otomotif dan Elektronik Indonesia
SK No 122354C
berkas 3, hlm. 340 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
AS€(lda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.05.06.004
PRO-P: Penyelenggaraan Forum Bisnis dan Business Matddng bagi Pelaku Ekspor Indonesia untuk Masuk dalam Rantai Pasok Global
05.05.06.005
PRO-P: Fasilitasi Pelayanan Ekspor dan Impor yang Terintegrasi
05.05.07
KP: Peningkatan
Utilisasi FTA/CEPA
untuk Mendorong
Partisipasi dalam
Rantai Nilai Global
Ol - Meningkatnya
pemanfaatan atau
utilisasi FTA/CEPA
untuk mendorong
partisipasi Indonesia
dalam rantai nilai
global
Ol - Nilai Ekspor barang
ke negara-negara yang
tergabung dalam RCEP
miliar USD 172,4 |.2023) 184,9 269,1 O9O - Kementerian
Perdagangan
02 - Nil,ai ekspor barang
ke negara-negara yang
tergabung dalam ASEAN
miliar USD 53,r (2023) 56,8 42,6 090 - Kementerian
Perdagangan
03 - Nilai ekspor barang
ke negara-negara EFTA
dalam rangka utilisasi
Indonesia-EFTA CEPA
miliar USD 2,4lm23l 3,0 4,3 O9O - Kementerian
Perdagangan
04 - Nilai ekspor barang
ke Australia dalam
rangka utilisasi IA-CEPA
miliar USD 3,2 (?o23l. 33 4,9 O9O - Kementerian
Perdagangan
05 - Nilai ekspor barang
ke Jepang dalam rangka
utilisasi UEPA
SK No 122355C
miliar USD 2O,A l2o23l 22,2 32,4 O9O - Iftfir.ntcrien
Perdagangan
berkas 3, hlm. 341 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseli@m24 Targd-2o2s Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06 - Nilai ekspor barang
ke UAE dalam rangka
utilisasi IUAE-CEPA
miliar USD 2,6 l2023l 2,4 4,1 O90 - Kementerian
Perdagangan
I t,o 16,0 O9O - Kementerian
Perdagangan
o,33 o,49 090 - Kementerian
Perdagangan
07 - Nil,ai ekspor barang
ke Korea dalam rangka
utilisasi IK-CEPA
miliar USD ro,3 (2023)
08 - Nilai ekspor barang
ke Chile dalam Rangka
utilisasi Indonesia-Chile
CEPA
miliar USD 0,31 (2023)
05.05.07.001
PRO-P: Sosialisasi darr Penyediaan Informasi Digital Terkait Aturan Perdagangan, Peluang Bisnis, dan Lainnya
05.05.07.002
PRO-P Peninjauan dan Sinkronisasi Regulasi Perdagangan dalam Negeri untuk Mengoptimalisasi Utilisasi FTA/CEPA
05.05.07.003
PRO-R Pengembangan Exporter Tools untuk Meningkatkan Kapasitas Eksportir di antaranya Informasi Pasar, Persiapan Ekspor, Strategi
Pemasaran, Logistik, Ahs$ - Manajemen Keuangan, dan Manajemen Risiko
05.05.07.004
PRO-P: Peningkatan Jumlah dan Kapasitas dari Perwakilan Perdagangan
SK No 122356 C
berkas 3, hlm. 342 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan ksehne2o24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.05.07.005
PRO-P: Peningkatan Kesepakatan dsn Proses Ratifikasi Perundingan Perdagangan
05.05.08
KP Peningkatan
Kualitas Muk,
Persaingan Usaha dan
Perlindungan
Konsumen
01 - Meningkatnya
daya saing produk
Indonesia
terstandardisasi
Ol - Persentase produk
ekspor Indonesia yang
bcr-SM
persen 3,109 (2023) 3,3 4,6 084 - Badan Standarisasi
Nasional
084 - Badan Standarisasi
Nasional
02 - Persentase produk
ber-SNI
P€rs€f,r 10 10 20
02 - Terciptanya iklim
persaingan usaha
yana sehat
Ol - Indeks Persaingan
Usaha
4,8717,OO
12022)
5,35/7,00 6,00/7,00 lO8 - Komisi Pengawas
Persaingan Us$a
03 - Meningkatnya
keberdayaan
konsumen
01 - Indeks Keberdayaan
Konsumen
53,23 (2022) 63 75 O9O - Kementerian
Perdagangan
05.05.08.001
PRO-P: Pengembangan Standar Nasional Produk dalam Rangka Pengamanan Pasar Domestik dan Pemenuhan Standar Pasar Ekspor
05.05.08.002
PRO-P: Penguatan Akreditasi, Kalibrasi, Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi
05.05.08.003
PRO-P: Percepatan Penerapan dan Pemberlakuan Secara Wajib Standar Produk dan Tata Kelola Ekosistem Standarisasi
SK No 122357 C
berkas 3, hlm. 343 OCR
F,EPUEUK INDONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
SaBaran Indikator Satuan ksdit@2o24 Tdr9et202s Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05.05.08.004
PRO-P: Penciptaan ndim Persaingan Usaha yanA Sehat
05.05.08.005
PRO-P: Pemberdayaan Konsumen
05.06
PP Optimalisasi
Investasi Strategis
Negara
01 - Meningkatnya
investasi strategis
negara
01 - Jumlah nilai
investasi strategis negara
triliun rupiah - (indikator
baru)
100 400 Danantara
05.06.01
KP Pengelolaan
Portofolio dan Tujuan
Investasi Strategis
Negara
0f - Optimalisasi
portofolio investasi
strategis negara
- (indikator
baru)
6,0 8,O Danantara Ol - Return o4 Investment
(ROD
pcf,s€n
05.06.01.01
PRO-P: Portofolio
05.06.01.02
PRO-P: Tujuan Investasi
05.06.02
KP: FerfnSkatar
Investasi Strategis
Negara pada Sektor
Prioritas
0f - Meningkatnya
investasi strategis
negara pada sektor
prioritas
Ol - Jumlah int Btasi
strategis negara sektor
prioritas yang mencapai
fiiu,tlci,,l close
proyek - (indikator
baru)
2 10 Danantara
SK No 122358 C
berkas 3, hlm. 344 OCR
Prioritas Nasional/
Progra.m Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
koyd< Prioritas
Sasaran Indikator Satuan E Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator /
Pengampu
05.06.02.01
PRO-P: kaEbangan, Energi, Pangan dan Air
05.06.02.02
PRO-P: Infrastruktur dan Perumahan
05.06.02.03
PRO-P: Teknologi, Industri Strategis, dan Kesehatan
Keterangan:
Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat.
SK No 122359 C
berkas 3, hlm. 345 OCR
PRIORITAS NASIONAL 6: MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMERATAAN EKONOMI,
DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan &.seunc2024 Ts(get2025 Tetrget202g
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06
PN: Membangun dari
Desa dalt dari Bawah
untuk Pertumbuhan
Ekonomi, Pemerataan
Ekonomi, dan
Pemberantasan
Kemiskinan
0l - Mempercepat
pengurangan
kemiskinan dan
peningkatan
pemerataan
01 - Proporsi penduduk
kelas menengah
persen 17,13 17,50 20,00 134 - Kementerian
Koordinator Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat
02 - Tingkat kemiskinan persen 9,03 7,0-8,O 4,S-5,0 134 - Kementerian
Koordinator Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat
03 - Tingkat kemiskinan
eL8tret!
persen 1,47 o,5-1,0 0 134 - Kementerian
Koordinator Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat
04 - Penyandang
disabilitas yang bekerja
di sektor formal
persen 9,07 (2023) lo t2 026 - Kementerian
Ketenagakerjaan
02 - Meningkatnya
akses hunian layak,
terjangkau, dan
berkelanjutan
Ol - Rumah tangga
dengan akses hunian
layak, terjangkau, dan
berkelanjutan
132 - Kementerian
Koordinator Bidang
Infrastruktur dan
Pembangunan
Kewilayahan
SK No 122362C
persen 65,25 67,00 74,OO
berkas 3, hlm. 346 OCR
PR,ESIDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseliv2o24 Targc12025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
03 - Mewujudkan
pembangunan
kemandirian
perdesaan dari bawah
sebagai sumber
pertumbuhan
ekonomi yang
berkelanjutan
Ol - Pcf,scntasc desa
mandiri
pcf,s€n 22,4s 23,29 25,79 151 - Kementerian Desa
dan Pembangunan
Daerah Tertinggal
132 - Kementerian
Koordinator Bidang
Infrastruktur dan
Pembangunan
Kewil,ayahan
04 - Perkotaan
sebagai pusat
pertumbuhan
ekonotni
Ol - Proporsi PDRB
Perkotaan terhadap PDB
Nasional
persen 56,56 l2o22l 57,29 59,25
06.01
PP: Sistcr! Pendataan
Sosial Ekonomi
Terintegrasi
Ol - TcGcdiaflya data
dalam satu sistem
yang efisien, tepat,
dan efektif untuk
mendukung
perencanaan,
pco8Erggaran dan
pelaksanaan program
PcobanguDaa
0l - Persentase data
sosial ekonomi keluarga
Indonesia yang
termutakhir dan terpilah
secara berkala
persen 30 40 80 055 - Kementerian
PPN/BAPPENAS
SK No 122363 C
berkas 3, hlm. 347 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06.01.01
I(P Tata Kelola
Sistem Registrasi
Sosial Ekonomi
Ol - Terbangunnya
sistem
interoperabilitas data
antar Kementerian/
L€tnbaga
Ol - Persentase K/L yanA
abtcrr datanya
t€f,hubung dengan sistem
Regso3e*
persen 7 40 lOO 01 - Transformasi
Sosial
055 - Kementerian
PPN/BAPPENAS
06.01.01.001
PRO-P: Pengelolaan Sistem Data
06.01.01.002
PRO-P Monitoring dan Pemutakhiran Data
06.01.01.003
PRO-P. Pengelolaan Data darl Regulasi
06.01.01.004
PRO-P Integrasi Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsos€k) dengan Data Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati
06.01.02
KP: Pemanfaatan
Sistem Registrasi
Sosial Ekonomi
Ol - Terselenggaranya
pemanfaatan data
yang optimal untuk
mendukung
perencanaan
pembangunan
nasional
Ol - Persentase
Krrlentcdan/I€Ebaga
yang memanfaatkan data
Reg8os€k melalui
SEPAKAT
l0O 01 - Trandormasi
Sosial
055 - Kementerian
PPN/BAPPENAS
persen 30 60
02 - Persentase
p€oerfurtah daerah yang
memanfaatkan data
Regs6€k melalui
SEPAKAT
SK No 122364 C
pefaclr 30 60 loo 055 - Kementerian
PPN/BAPPENAS
berkas 3, hlm. 348 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bdselinc2o24 Target2o2s Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06.01.02.01
PRO-P: Pemanfaatan Data Sektoral
06.01.02.02
PRO-P: Penataan Sumber Daya Manusia
06.01.02.03
PRO-P: Integrasi dan Pemutakhiran Data Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati
06.02
PP: Perlindungan
Sosial Adaptif dan
Inklusif
Ol - Terwujudnya
integrasi bantuan
sosial dan jaminan
sosial yang inklusif
dan adaptif dalam
menghadapi bencana
alam, bencana sosial,
serta dampak
perubahan iklim
Ol - Persentase keluarga
miskin dan rentan yang
menerima bantuan sosial
dan jaminan sosial
persen 64,75 (2023) 6A a5 134 - Kementerian
Koordinator Bidang
Pemberdayaan
MaE|s akat
134 - Kem€nt€r'ial
Koordinator Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat
027 - Kementerian Sosial
02 - Cakupan
kepesertaan jaminan
sosial ketenagakerjaan
persen 29,77
(S€rlestcr l)
32,15 43,92
03 - Jumlah keluarga
miskin penerima
perlindungan sosial yang
tergraduasi dari
kemiskinan
jiwa/tahun - (indikator
baru)
1,5 juta 1,5 juta
SK No 122365 C
berkas 3, hlm. 349 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan kselituc2o24 Target2o2s Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06.02.01
KP: Penyaluran
Bantuan Sosial
Adaptif dan Subsidi
Tepat Sasaran melalui
Kartu Kesejahteraan
01 - Meningkatnya
kualitas penyaluran
bantuan sosial yang
adaptif tEhadap
berbagai kondisi
0l - Persentase keluarga
miskin dan rentan yang
menerima bantuan sosial
non-tunai
pcf,scfi 60 (2023) 65 80 027 - Kementerian Sosial
027 - Kementerian Sosial
027 - Kementerian Sosial
02 - Persentase korban
bencana yang mendapat
bantuan sosial
kebencanaan
persen Tln8l 8 25
03 - Jumlah keluarga
penerima kartu
kesejahteraan yang
tergraduasi sejahtera
jiwa/tahun tO ribu 4OO ribu 1,5 juta
06.02.01.01
PRO-Pi Bantuan Keluarga, Pendidikan dan Kesehatan
06.02.01.02
PRO-P: Bantuan Energi dar Pangan
06.02.01.03
PRO-P: Layanan Sosial dan Bantuan Kebencanaan
SK No 122366 C
berkas 3, hlm. 350 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 20,29
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06.02.02
KP: Reformasi Sistcsr
Jaminan Sosial
Nasional
Ol - Terlaksananya
reformasi Jaminan
Sosial
Ketenagakerjaan
dalam Sistem
Jaminan Sosial
Nasional
Ol - Persentase cakupan
kepesertaan Pekerja
Bukan Penerima Upah
(PBPU) Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Nasional
29,02 Ol - Transformasi
Sosial
026 - Kementerian
Ketenagakerjaan
persen 10,63
(Semester I)
14,01
02 - Persentase cakupan
kepesertaan Pekerja
Penerima Upah (PPU)
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Nasional
persen 52,39
(Semester I)
54,18 62,14 026 - Kementerian
Ketenagakerjaan
03 - Jumlah kebijakan
peningkatan kualitas
program da,t manfaat
Jaminan Sosial secara
inklusif
rekomendasi
kebijakan
3 (20.23l. 4 3 134 - Kementerian
Koordinator Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat
06.02.02.01
PRO-P Perluasan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional secara inklusif
06.02.02.02
PRO-P: Penguatan Program dan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional
SK No 122367 C
berkas 3, hlm. 351 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Basehnc2o24 Target 2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06.02.03
KP: Pengembangan
Ekonomi Perawatan
(Care Economy)
Ol - Meluasnya
pcobcrian layanan
keperawatan
01 - Persentase lembaga
kesejahteraan sosial yatrg
terakreditasi
45 Ol - TransforEasi
Sosial
027 - Kementerian Sosial
027 - Kementerian Sosial
persen 25 2A
02 - Persentase tenaga
SDM kesejahteraan
sosial/pendamping
perawatan yang
tersertifikasi
persen 37 40 55
06.02.03.01
PRO-P: Penyediaan layanan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lain
06.02.03.02
PRO-P: Penguatan kapasitas perawatan masyarakat
06.03
PP Peningkatan
Akses Lapangan Kerja
dan Penumbuhan
Usaha Berkelanjutan
den Inovatif
01 - Terciptanya
lapangan kerja dari
peningkatan
wirausaha yang
inovatif dan
berkelanjutan
Ol - Persentase
penduduk berusaha atau
bekerja sebagai
buruh/karyawan
persen 73,4 74,l 76 134 - Kement rirn
Koordinator Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat
02 - Perc€fltasc penerima
reforma agraria yang
EcrdnSkat
keejahteraannya
persen 4,96 14,98 53,89 Offi - Kementerian
Agraria dan Tata Ruang
SK No 122368 C
berkas 3, hlm. 352 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuselirezo24 T6f,gct 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06.03.01
KP: Peningkatan Daya
Saing melalui Kartu
Usaha Produktif
Ol - Terwujudnya
penguatan ekonomi
yang berdaya saing
bagi masyarakat
menuju kelas
menengah dan kel,as
ECf,rCogah
01 - Proporsi pelaku
usah.a dengan usaha
berbadan hukum atau
memiliki catatan
pembukuan lengkap
4,5 6,3 02 - Transformasi
Ekonomi
150 - Kementerian Usaha
Mikro, Kecil, dan
Menengah
persen 3,9 (20231
06.03.01.01
PRO-P: Penatakelolaan Kartu Usaha
06.03.01.02
PRO-P: Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing
06.03.02
KP: Peningkatan
Kemandirian melalui
Kartu Usaha Afirmatif
01 - Meningkatnya
kesejahteraan
penerima Kartu
Usaha Afirmatif
Ol - Jumlah penerima
manfaat lGrtu Usaha
Afirmatif yang berusaha
atau bekerja sebagai
buruh/karyawan
jiwa/tahun - (i[dik tor
baru)
r.ooo.ooo 3.OOO.OOO 027 - Kementerian Sosial
06.03.02.01
PRO-P: Penguatan Kapasitas Kerja
06.03.02.02
PRO-P: Penguatan Kewirausahaan Afirmatif
SK No 122369 C
berkas 3, hlm. 353 OCR
-3s3-
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyd< Prioritas
SaBaran Indikator Satuan Baseli@2o24 Target 2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06.03.03
KP: Reforma Agraria
Ol - Terlaksananya
reforma agraria untuk
mengurangi
ketimpangan
pemilikan dan
penguasaan tanah,
serta meningkatkan
kemandirian
masyarakat peneriEa
Tanah Obyek Reforma
Agraria
01 - Persentase rumah
tangga miskin yang
memiliki aset [.ha[
persen 46,16 47,16 50,66 056 - Kementerian
Agraria dan Tata Ruang
02 - Persentase
petani/nelayan penerima
Reforma Agraria
persen 46,64 47,64 51,14 056 - Kementerian
Agraria dan Tata Ruang
03 - Penurunan indeks
gini ketimpangan
pemilikan tanah untuk
petani/nelayan
0,0057 0,002 o,0227 056 - Kementerian
Agraria dan Tata Ruang
06.03.03.01
PRO-P: Pelaksanaan Penataan Aset RcfGEa Agraria
06.03.03.02
PRO-R Pelaksanaan Penataan Akses (Pemberdayaan Masyarakat) Reforma Agraria
06.04
PP: Pembangunan
Perkotaan
Berkelanjutan
Of - Meningkatnya
peran Wilayah
Metropolitan sebagai
pusat pertumbuhan
ekonomi yang inklusif
dsn berkelanjutan
0l - Proporsi kontribusi
PDRB Wilayah
Metropolitan terhadap
Nasional
P€f,S€fi 44,13 (2022!, 44,35 45,60 145 - Kementerian
Pekerjaan UDum
02 - Skc Indeks Kota
Berkelanjutan (IKB)
rerata Wil,ayah
Metropolitan
SK No 122370C
44,61 12023) 44,81 45,61 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
berkas 3, hlm. 354 OCR
PR,ESIDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
koycL Prioritas
Sasaran Indikator Satuan BaseHne2024 TarEct2O2S Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02 - Meningkatnya
peran perkotaan Nur-
Wilayah Metropolitan
sebagai pusat
pertumbuhan
elonotni Jrang inklusif
dan bcrkdanjutafl
01 - Proporsi kontribusi
PDRB Perkotaan Non-
Wilayah Metropolitan
terhadap PDB Nasional
persen 6,97 lN22l 7,47 8,13 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
02 - Sl(or Indeks Kota
Berkelanjutan (IKB)
rerata perkotaan Non-
Wilayah Metropolitan
4436 QO23l 48,66 49,46 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
06.04.01
KP: Pembangunan
Wilayah Metropolitan
Of - Meningkatnya
Peran Wilayah
Metropolitan KBI
sebagai Pusat
Pertumbuhan
Ekonomi yang
Inklusif dan
Berkelanjutan
0l - Proporsi kontribusi
PDRB Wilayah
Metropolitan KBI
terhadap I,DB Nasional
persen 40,75 l2o22l 42,09 02 - Transformasi
Ekonomi
145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
40,93
02 - Skor IndcLe Kota
B€ri<clafljutan (IKB)
rcf,ata Wilayah
Metropolitan KBI
4s,a6 QO23l 46,16 47,36 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
02 - Meningkatnya
F.f,sn Wilayah
Metropolitan l(Tl
sebagai Pusat
Pertumbuhan
Ekonomi yang
Inklusif dan
Berkelanjutan
Ol - Proporsi kontribusi
PDRB Wilayah
Metropolitan mI
terhadap PDB Nasional
pers€lr 3,38 (2022) 3,42 3,52 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
02 - Skor Indeks Kota
Berkelanjutan (IKB)
rerata wilayah
Metropolitan KTI
SK No 122371C
42,74 12023) 43,04 44,24 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
(
berkas 3, hlm. 355 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proj'cL Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuselie2o24 Target 2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06.04.01.01
PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Medan
06.04.01.02
PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang
06.04.01.03
PRO-P: Fesrantspan Wilayah Metropolitan Jakarta
06.04.01.04
PRO-P. Pemantapan Wilayah Metropolitan Bandung
06.04.01.05
PRO-P Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Semarang
06.04.01.06
PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Surabaya
06.04.01.07
PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Denpasar
06.04.01.08
PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin
06.04.ol.09
PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Makassar
SK No 122372 C
berkas 3, hlm. 356 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselinc2o24 Target2o2s Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06.04.01.10
PRO-R Pengembangan Wilayah Metropolitan Manado
06.04.02
KP: Pembangunan
Perkotaan Non-
Wilayah Metropolitan
01 - Meningkatnya
pcfan perkotaan Non-
Wilayah Metropolitan
KBI sebagai pusat
pertumbuhan
ckon@i yara inklusif
dan berkelanjutan
Ol - Proporsi kontribusi
PDRB Perkotaan Non-
Wilayah Metropolitan KBI
terhadap PDB Nasional
4,01 02 - TrandorEasi
Ekonomi
145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
persen 3,43 (2022) 3,89
02 - Skor Indeks Kota
Berkelanjutan (IKB)
rerata perkotaan Non-
Wilayah Metropolitan KBI
49,41 QO23l 50,11 51,31 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
02 - Meningkatnya
p.ran perkotaan Non-
Wilayah Metropolitan
KTI sebagai pusat
pertumbuhan
ekon@d yang inklusif
dal! berkelanjutan
0l - Proporsi kontribusi
PDRB Perkotaan Noo-
Wilayah Metropolitan I(TI
terhadap PDB Nasional
p€f,s€rr 3,15 (2022) 3,57 4,12 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
02 - S[<or krdd.s Kota
Berkelanjutan (IKB)
rerata perkotaan Non-
Wilayah Metropolitan KTI
47,20 (2023) 47,5 48,7 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
06.04.02.01
PRO-P: Penyiapan Perkotaan yang Berpotensi Menjadi Wilayah Metropolitan
SK No 122313 C
berkas 3, hlm. 357 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseli.e2oz4 Targct2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06.04.02.02
PRO-P: Pembangunan Kawasan Perkotaan Besar
06.04.02.03
PRO-P: Pembangunan Kawasan Perkotaan Sedang
06.04.02.04
PRO-P: Pembangunan Kawasan Perkotaan Kecil
06.05
PP Pembangunan lbu
Kota Nusantara
0l - Mengembangkan
kota berlclanjutan di
dunia
01 - Indeks Kota
Berkelanjutan lbu Kota
Nusantara
47,79 48,29 50,29 126 - Otorita Ibu Kota
Nusantara
02 - Menggerakkan
elon@ri Indonesia di
mara depan
Ol - Laju pertumbuhan
PDRB Pulau Kalimantan
p€f,s€fi 5,4 5,8 4,2 126 - Otorita lbu Kota
Nusantara
03 - Mewujudkan
simbol identitas
nasional
Ol - Indeks
Pembangunan
Masyarakat lbu Kota
Nusantara
61,35 62,45 68,85 126 - Otorita lbu Kota
Nusantara
SK No t22314C
berkas 3, hlm. 358 OCR
I
REPUBLIK INOONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselitezo24 Target2o2s Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06.05.ol
KP: Perencanaan daD
Pembangunan
Kawasan, serta
Pemindahan ke lbu
Kota Nusantara
01 - Terbangunnya
Kawasan Inti Pusat
Pemerintahan lbu
Kota Nusantara dan
sekitarnya
Ol - Luas area Kawasan
Inti Pusat Pemerintahan
Ibu Kota Nusantara dan
sekitarnya yang
terbangun
ha 715,32 800-850 1.750-2.200 02 - Transformasi
Ekonomi
126 - Otorita lbu Kota
Nusantara
02 - Persentase
pembangunan
gedung/perkantoran di
Ibu Kota Nusantara
p€rll€n - (indikator
baru)
20 100 126 - Otorita lbu Kota
Nusantara
03 - Persentase
pembangunan
hunian/rumah tangga
yang layak, terjangkau,
dan berkelanjutan di Ibu
Kota Nusantara
persen - (indikator
baru)
50 90 126 - Otorita lbu Kota
Nusantara
04 - Cakupan
ketersediaan sarana
prasarana dasar kawasan
Ibu Kota Nusantara
persen 23 50 80 126 - Otorita lbu Kota
Nusantara
SK No 122375C
05 - Indeks Aksesibilitas
dan Konektivitas
Kawasan Ibu Kota
Nusantara
0,65 o,74 0,87 126 - Otorita lbu Kota
Nusantara
berkas 3, hlm. 359 OCR
REPUBLTK INDONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 T8trgtct 2025 T8Eglet 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02 - Terselenggaranya
pemindahan dan
penyelenggaraan
pemerintahan di lbu
Kota Nusantara
06 - Jumlah pemindahan
dan/atau penugasan ASN
kc lbu Kota Nusantara
r.70(H.loo 4.500-9.500 126 - Otorita Ibu Kota
Nusantara
orang - (indikator
baru)
07 - Cakupan layanan
kota c€f,da! kawasan Ibu
Kota Nusantara
persen - (indikator
baru)
25 a2 126 - Otorita Ibu Kota
Nusantara
06.05.01.01
PRO-P: Perencanaan dan Penataan Ruang Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara dan Sekitarnya
06.05.01.02
PRO-P: Pembangunan Gedung/Perkantoran di lbu Kota Nusantara
06.05.01.03
PRO-P: Pembangunan Hunian/Rumah Tangga Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan di lbu Ituta Nusantara
06.05.01.04
PRO-Pi Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung lbu Kota Nusantara
06.05.01.05
PRO-P: Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas Ibu Kota Nusantara
06.05.01.06
PRO-P Pemindahan ASN/Hankam ke lbu ltuta Nusantara
06.05.01.07
PRO-P Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Cerdas lbu Kota Nusantara
SK No 122376 C
berkas 3, hlm. 360 OCR
N,EPUBLIK INDONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyd< Prioritas
Sasaran Indikator Satuan kseirc2o24 TsEEdzo2S Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06.05.02
KP: Pembangunan
Sosial, Superhub
Ekonomi, dan
Pengelolaan
Lingkungan lbu Kota
Nusantara
Ol - Terwujudnya
p gc@bangan
superhub ekonomi lbu
Kota Nusantara dan
wil,ayah sekitar
Ol - Proporsi jumlah
usaha kecil dan
menengah di Ibu Kota
Nusantara
persen 1,58 1,88 3,OO 126 - Otorita Ibu Ituta
Nusantara
02 - Realisasi nilai
investasi sektor swasta di
Ibu Kota Nusantara
triliun
rupiah
58,41 60 100 126 - Otorita Ibu Kota
Nusantara
03 - Rencana klaster
superhub ekonomi IKN
yang disiapkan
klaster 3 I 126 - Otorita Ibu Kota
Nusantara
02 - Terwujudnya
pembangunan sosial
dan sumberdaya
manusia di Ibu Kota
Nusantara
0l - Persentase
masyarakat sejahtera
P€r3€II 8,91 9,50 11,50 126 - Otorita Ibu Kota
Nusantara
02 - Persentase
pelayanan kesehatan
yang memenuhi standar
di lbu Kota Nusantara
persen 55 63 87 126 - Otorita lbu Kota
Nusantara
03 - Persentase satuan
pendidikan yang
memenuhi SNP (standar
nasional pendidikan) di
Ibu Kota Nusantara
persen 65 70 a2 126 - Otorita lbu Kota
Nusantara
SK No 122377 C
I
berkas 3, hlm. 361 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Basel,}[e2024 Target 2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
03 - Terwujudnya
perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan hidup di
Ibu lfuta Nusantara
01 - Pcrsetrtas€
pengelolaan kawasan
lindung lbu Kota
Nusantara
persen t7 l8 22 126 - Otorita Ibu Kota
Nusantara
70,72 71,22 74,44 126 - Otorita lbu Kota
Nusantara
03 - Indeks Risiko
Bencana lbu Kota
Nusantara
104,00 loo,80 83,10 126 - Otorita lbu Kota
Nusantara
50 550 126 - Otorita It u Kota
Nusantara
02 - Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup lbu
Kota Nusantara
04 - Luas lahan
pertanian yang
ditetapkan sebagai
kawasan pertanian
berkelanjutan
ha - (indikator
baru)
06.05.02.01
PRO-P Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di lbu Kota Nusantara
06.05.02.02
PRO-P: Peningkatan Investasi di lbu Kota Nusantara
06.05.02.03
PRO-P: Pengembangan Superhub Ekonomi lbu Kota Nusantara dan Wilayah Sekitar
SK No 122378C
berkas 3, hlm. 362 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan kseline2o24 Targct2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06.05.02.04
PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Ibu Kota Nusantara
06.05.02.05
PRO-P: Pembangunan Kesehatan di Ibu Kota Nusantara
06.05.02.06
PRO-P: Pembangunan Pendidikan di Ibu Kota Nusantara
06.05.02.07
PRO-P: Penyelenggaraan Kawasan Lindung dan Kehutanan Ibu lfuta Nusantara
06.05.02.08
PRO-P: Pengelolaan lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Ibu Kota Nusantara
06.05.02.09
PRO-P: Pengembangan Kawasan Pertanian Berkelanjutan lbu Kota Nusantara
06.06
PP Percepatan
Penyediaan
Perumahan dan
Permukiman
Ol - Meningkatkan
aks€s rumah tangga
terhadap hunian yang
layak, terjangkau,
dan berkelanjutan
Ol - Jumlah rumah
tangga dengan akses
hunian layak, terjangkau,
dan berkelanjutan yatrg
difasilitasi
360.112 3.000.000 146 - Kementerian
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
unit/tahun 769.078
SK No 122379 C
berkas 3, hlm. 363 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
SaSaran Indikator Satuan Bo.selinc2o24 Targct2o2' Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06.06.01
KPi Fasilitasi
Penyediaan
Perumahan
Terintegrasi dengan
PSU
0f - Meningkatnya
penyediaan hunian
baru atau
peningkatan kuafitag
yang terintegrasi
dengan PSU
02 - Jumlah unit rumah
yang ditingkatkan
kualitasnya
Ol - Jumlah unit rumah
baru yang terbangun
unit/tahun 4.311 365 30.700 1,+6 - Kementerian
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
146 - Kementerian
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
146 - Kementerian
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
unit/tahun 150.202 34.289 250.000
03 - Jumlah unit rumah
yang dilengkapi dengan
prasarana, sarana dafl
utilitas
unit/tahun 43.008 10.500 15.000
06.06.ol.ol
PRO-P Fasilitasi Pembangunan Rumah Baru
06.06.01.02
PRO-P: Feng€ lbangan Perumahan dan Permukiman
06.06.01.03
PRO-P: Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah
06.06.01.04
PRO-P: Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum, Air Limbah Domestik, dan Persampahan pada Perumahan Tapak
SK No 122380 C
berkas 3, hlm. 364 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bdselirc2o24 Target2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06.06.02
KP: Pengembangan
Perumahan Publik
Vertikal yang Terpadu
01 - Meningkatnya
perumahan publik
vertikal yang
disediakan secara
terpadu
01 - Jumlah penyediaan
unit hunian vertikal yang
terpadu (milik dan sewa)
02 - Jumlah unit rumah
yang dilengkapi dengan
prasarana, sarana dan
utilitas hunian vertikal
unit/tahun - (indikator
baru)
146 - Kementerian
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
146 - Kementerian
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
unit/tahun 1.320 1.258 5.400
o 5.000
06.06.02.01
PRO-P: Penyediaan Hunian Publik Vertikal Milik
06.06.02.02
PRO-P: Penyediaan Hunian Publik Vertikal Se|lea
06.06.02.03
PRO-P: Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum, Air Limbah Domestik, dan Persampahan di Hunian Publik Vertikal
06.06.03
KP Pengembangan
Fasilitasi Pembiayaan
Perumahan
Ol - Meningkatnya
pelaksanaan bantuan
kemudahan dan
fasilitasi pembiayaan
perumahan
Ol - Jumlah rumah
tangga yang menerima
fasilitas pembiayaan
perumahan atau bantuan
subsidi/kemudahan
perumahan
rumah
tarryga/ tahun
570.237 324.200 419.300 146 - Kementerian
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
06.06.03.01
PRO-Pi Pengembangan Kebijakan Pembiayaan Perumahan
SK No 122381C
berkas 3, hlm. 365 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
SaBaran Indikator Satuan kseh@ 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06.06.03.02
PRo-P: Fasilitasi dan Penyaluran Subsidi/ Bantuan Pembiayaan Perumahan
06.06.03.03
PRO-P: Fasilitasi Kerjasama Pembiayaan Perumahan dengan Berbagai Instansi
06.06.03.04
PRO-P: Penyiapan Proyek Kerjasama dan Investasi FcruEahan
06.06.04
KP: Penguatan
Ekosistem
Perumahan
Ol - Terciptanya
ekosistem perumahan
yatrg mendukung
tcf3cdianya hunian
yang l,ayok,
terjangkau, dan
berkelanjutan
Ol - Jumlah
kabupaten/kota yang
mengimplementasikan
pemenuhan standar
keandalan bangunan
kab/kota 514 514 514 145 - Kementerian
Pekerjaan UEUE
02 - Terciptanya
peningkatan tqta l@lola
hunian publik, privat dan
perlindungan konsumen
rekomendasi
kebijakan
1 I I 146 - Kementerian
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
06.06.04.ol
PRO-P: Implementasi Standar Keandalan Bangunan
06.06.04.02
PRO-P: Peningkatan Peran dan Kapasitas Pelaku Pembangunan Perumahan
06.06.04.03
PRO-P: Perlindungan Konsumen Perumahan
SK No 122382C
berkas 3, hlm. 366 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tusehe 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06.06.04.04
PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Hunian Publik
06.06.04.05
PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Hunian Privat
06.06.05
KP: Peremajaan dan
Penanganan
Permukiman Kumuh
yang Terpadu
0f - Meningkatnya
permukiman kumuh
yang ditangani secara
terpadu
01 - Luasan hektar
permukiman kumuh
yang ditangani secara
terpadu
ha/tahun 198,98 196 2@ 146 - Kementerian
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
06.06.05.01
PRO-P: PerraEganarr Permukiman Kumuh Terpadu Skala Kota
06.06.05.02
PRO-P: Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu $<ala l(au,asan
06.07
PR Fellingkatdl
Kemandirian
Perdesaan yang
Berkelanjutan
Ol - Mewujudkan
pembangunan
kemandirian
Perdesaan s€bqgoi
sumber pertumbuhan
ekonomi yang
berkelanjutan
0l - Persentase desa
mandiri KTI dan KBI
Kn:7,42
KBI: 15,42
KTI: 7 ,74
KBI: 15,55
pcfacn KTI: 8,29
KBI: 17,50
151 - Kementerian Desa
dan Pembangunan
Daerah Tertinggal
SK No 122383 C
berkas 3, hlm. 367 OCR
.,(
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tusetute2o24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06.07.01
KP Pemenuhan
Layanan Dasar dan
Infrastruktur Desa
Ol - Meningkatkan
pemenuhan
kebutuhan terhadap
layanan dasar sera
infrastruktur desa
Ol - Rumah tangga
perdesaan d€dgan aksca
air minum arDan
persen 18,9 (2023) 22 30 145 - Kementerian
Pekerjaan Umum
145 - Kementerian
Pekerjaan Utnum
151 - Kementerian Desa
dan Pembangunan
Daerah Tertinggal
02 - Rumah tangga
perdesaan dengan akses
sanitasi aman
pcr8cll 4,77 6 t2
03 - Persentase desa yang
mendapatkan layanan
kesehatan
persen 25,99 26,12 26,65
04 - Persentase desa yang
memiliki lO() rumah
layak huni
persen 24,62 24,41 25,61 146 - Kementerian
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
06.07.01.01
PRO-R Penguatan Pembangunan Layanan Dasar Kesehatan Desa
06.07.01.02
PRO-P: Peningkatan Utilitas Dasar Desa
06.07.01.03
PRO-P: Peningkatan Konektivitas Desa
SK No 122384 C
berkas 3, hlm. 368 OCR
PRESIOEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan kselinc2o24 T8EEa12O25 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06.07.02
KP Transformasi
Ekonomi t kal,
Ketahanan Sosial dar
Pelestarian
Lingkungan Desa
01 - Meningkatkan
daya saing dan
produktivitas ekonomi
perdesaan melalui
transformasi aktivitas
dan pemberdayaan
ekoD6ri desa
01 - Persentase bagi hasil
BUMDes terhadap PADes
persen 3,97 4,02 4,22 151 - Kementerian Desa
dar Pembangunan
Daerah Tertinggal
151 - Ke eDterian Desa
dan Pembangunan
Daerah Tertinggal
151 - Kcralrrtcfiatl Desa
dan Pembangunan
Daerah Tertinggal
02 - Mengembangkan
kawasan perdesaan
sebagai embrio pusat
pertumbuhan lokal
01 - Jumlah Kawasan
Perdesaan Prioritas (KPP)
dengan status berdaya
saing
kawasan 3 4 8
03 - Menguatkan
ketahanan
masyarakat desa
terhadap kondisi
sosial masyarakat dan
pelestarian
lingkungan desa
01 - Persentase desa
berketahanan iklim
persen 33,73 34,73 38,73
06.07.02.01
PRO-P: Transformasi Ekonomi Lokal Desa
06.07.02.02
PRO-P: Transformasi Ketahanan Sosial Desa
SK No 122385C
berkas 3, hlm. 369 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuseli.e2g24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06.07.02.03
PRO-P: Transformasi Pelestarian Lingkungan Desa
06.07.02.04
PRO-P: Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan
06.07.03
KP Penguatan Tata
Kelola dan
Pemberdayaan Desa
Adaptif
Of - Meningkatkan
kapasitas tata kelola
pemerintah dan
pemberdayaan
pembangunan desa
secara adaptif
0l - Persentase desa yang
menerapkan layanan
berbasis digital
persen 74 (2022) 76 a4 151 - Kementerian Desa
dan Pembangunan
Daerah Tertinggal
O1O - IGE€oterian Dalam
Negeri
02 - Jumlah desa yang
menginisiasi kerja sama
desa
desa - (indikator
baru)
90 800
03 - Jumlah desa yang
menerapkan administrasi
dan pengelolaan
keuangan desa berbasis
digital
desa - (indikator
baru)
15{) r.660 OIO - Kementerian Dalan
Negeri
06.07.03.01
PRO-P: Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa
06.07.03.02
PRO-P: Penguatan Kelembagaan Desa
SK No 122386 C
berkas 3, hlm. 370 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran [Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06.07.03.03
PRO-P: Penguatan Tata Kelola Data Desa
06.07.04
KP: Pembangunan
Daerah Tertinggal
Of - Meningkatnya
kesejahteraan
masyarakat pada
daerah tertinggal
Ol - Persentase daerah
tertinggal dan sangat
tertinggal yang meningkat
statusnya menjadi daerah
berkembang dan/atau
maju
persen - (indikator
bEu)
16,67 56,67 151 - Kement rien Desa
dan Pembangunan
Daerah Tertinggal
06.07.04.01
PRO-P: Peningkatan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Tertinggal
06.07 .o4.o2
PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan di Daerah Tertinggal
06.07.04.03
PRO-P: Peningkatan Konektivitas di Daerah Tertinggal
06.07.04.04
PRO-P: Pembangunan Infrastruktur Dasa di Daerah Tertinggal
06.07.04.05
PRO-E Pengembangan Pariwisata Rintisan di Daerah Tertinggal
06.07.04.06
PRO-P: Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna di Daerah Tertinggal
SK No 122387 C
berkas 3, hlm. 371 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuselif,@ 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06.07.M.O7
PRO-P: Pembangunan Berketahanan ldin di Daerah TqtiDgSal
06.07.05
KP: Transformasi
Pembangunan
Kawasan Perbatasan
0l - Menjadi bcf,anda
terdepan negara
dengan meningkatkan
integrasi dsn
kerjasama antar
negara maupun antar
wilayah
0l - Pcrc€ntasc desa
tertinggal dan sangat
tertinggal di 2O4
kecamatan perbatasan
prioritas
perc€n 21,46 19,87 13,54 lll - Badan Nasional
Pengelola Perbatasan
02 - Persentase desa
maju dsn mandiri di 22
Pusat Pertumbuhan
Kawasan Perbatasan
persen 44,38 45,56 44,47 111- Badan Nasional
Pengelola Perbatasan
03 - Rata-rata Indeks
Pengelolaan Kawasan
Perbatasan di 22 Pusat
Pertumbuhan Kawasan
Perbatasan
o,52 0,56 o,72 ll1- Badan Nasional
Pengelola Perbatasan
04 - Rata-rata Indeks
Pengelolaan Kawasan
Perbatasan di 204
kecamatan perbatasan
prioritas
o,@ 0,68 0,82 lll - Badan Nasional
Pengelola Perbatasan
SK No 122388 C
berkas 3, hlm. 372 OCR
FR,ESIDEN
REPUEUK INDONES'A
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuseh@ 2024 Target 2025 Target 20,29
Agenda
Transformasi
Koordinator /
Pengampu
06.07.05.01
PRO-P: Pemenuhan Layanan Dasar di Kawasan Perbatasan
06.07.05.02
PRO-P. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Perbatasan
06.07.05.03
PRO-P: Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana di Kawasan Perbatasan
06.07.05.04
PRO-P: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Kawasan Perbatasan
06.07.06
KP: Transformasi
Pengembangan
Kawasan
Transmigrasi
Ol - Mewujudkan
transformasi kawasan
transmigrasi menjadi
pusat pertumbuhan
lokal
Ol - Persentase desa
maju dan desa mandiri di
45 Kawasan Transmigrasi
persen 52,88 55,49 65,93 152 - Kementerian
Transmigrasi
02 - Nilai rata-rata Indeks
Transformasi 45 Kawasan
Transmigrasi
oA2s o,450 0,550 152 - Kementerian
Transmigrasi
03 - Persentase
peningkatan pendapatan
perkapita masyarakat di
45 Kawasan Transmigrasi
SK No 122389 C
persen 0,90 1,10 2,OO 152 - Kementerian
Transmigrasi
berkas 3, hlm. 373 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bo,seline2o24 T9rget202s Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
04 - Persentase
dukungan kegiatan
Kementerian /Lembaga/
Pemerintah Daerah/
Masyarakat/Badan
Usaha yang dilaksanakan
di 45 Kawasan
Trans grasi
persen 37,5 40 55 152 - Kementerian
Transmigrasi
06.07.06.01
PRO-P: Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan Aksesibilitas Logistik
06.07.06.02
PRO-P Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi
06.07.06.03
PRO-P: Redistribusi Aset (Tanah) Transmigrasi
06.07.06.04
PRO-P: Penataan Persebaran Penduduk dan Penyediaan Tenaga Terampil
06.07.07
KP Tata Kelola
Pendampingan/Penyu
luhan
Ol - MerdnSkahya
kapasitas
pendamping
pembangunan
Ol - Juu ah
Kementerian/Lembaga
yang menerapkan SKKNI
dalan peningkatan
kapasitas pendamping
pembangunan
kementerian /
lembaga
7 4 4 134 - Kementerian
Koordinator Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat
SK No 122390C
berkas 3, hlm. 374 OCR
REPUBLIK INDONES'A
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
hoycL Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target mm Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06.07.07.ol
PRO-P: Pendamping P€rrbangunsn Lingkup Keluarga Berencana
06.07.07.02
PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup Pertanian
06.07.07.03
PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup lGhutafl an
06.07.07.04
PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup Sosial
06.07.07.05
PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup Kesehatan
06.07.07.06
PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup K€x
'irausahaan
06.07.07.07
PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup Perikanan
Keterangan:
Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat.
SK No l2239l0
berkas 3, hlm. 375 OCR
PRIORITAS NASIONAL 7: MEMPERKUAT REFORMASI POLITIK, HUKUM, DAN BIROKRASI, SERTA MEMPERKUAT PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, NARKOBA, JUDI, DAN PENYELUNDUPAN
Prioritas Nasional/
hoEraln Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Ehseline2gz4 Target2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07
PN: Memperkuat
Reformasi Politik,
Hukum, dan
Birokrasi, serta
Memperkuat
Pencegahan dan
Pemberantasan
I6mpsi, Narkoba,
Judi, dan
PcnyeluDdupan
0l - Terwujudnya
supremasi hukum
yang transparan, adil,
dan tidak memihak
serta sistem politik
yang fungsional
Ol - Indeks
Pembangunan Hukum
0,68 (2023) 0,69 0,73 130 - Kementerian
Koordinator Bidang
Hukum, Hak Asasi
Manusia, Imigrasi dan
Pemasyarakatan
O93 - Komisi
Peob€f, antas€rr Korupsi
129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan
048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
02 - Indeks Pcf,s@si
Korupsi
34 (2023t- 38 43,7
03 - Indeks Integritas
Paltai Politik
62,83 63,00-64,99 71,00-72,99
02 - Terwujudnya
birokrasi
pemerintahan yang
adaptif dan melayani
Ol - Indeks Reformasi
Birokrasi Nasional
69,94 71,38 77,26
02 - Indeks Pelayanan
dan Pelindungan WNI di
Luar Negeri
SK No 122392 C
93 93,5 95,5 Oll - Kementerian Luar
Negeri
berkas 3, hlm. 376 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
SaBaran Indikator Satuan Etoseli@2024 TarEC,-2o,2S Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
03 - Terwujudnya
masyarakat yang
bebas dari
penyalahgunaan
narkoba
Ol - Angka prevalensi
penyal,ahguna narkotika
t,73 I,70 1,60
12,36 13,75-la,OO
066 - Badan Narkotika
Nasional
O4l - Kementerian Badan
Usaha Milik Negara
015 - Kementerian
Keuangan
04 - Terwujudnya tata
kelola BUMN yang
baik untuk
meningkatkan
kontribusi BUMN
Bebagai agen
pembangunan
01 - Return on Asset
(ROA) BUMN
persen 3,14 (2023t. 3,2L 3,42
05 - Tercapainya
peningkatan
pendapatan negara
yang optimal dengan
tetap menjaga iklim
investasi, didukung
upaya mewujudkan
reformasi fiskal
secara komprehensif
melalui optimalisasi
belanja negara serta
perluasan sumber
dan pengembangan
inovasi pembiayaan
01 - Rasio pendapatan
negara terhadap PDB
persen 12,42
SK No 122393 C
berkas 3, hlm. 377 OCR
REPUEUK INOONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Targd- 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
06 - Tercapainya
tingkat inflasi yang
rendah dan stabil
untuk mendukung
stabilitas serta
pertumbuhan
ekonomi yang iddusif
dan berkelanjutan
01 - Tingkat inflasi persen t,57 2,5r1,O 2,5rl,O 035 - Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
07.01
PP: Reformasi Politik
dan Tata Kelola
Pemilu
01 - Terwujudnya
partai politik yang
modern, mandiri, d€n
fungsional
01 - Indeks Integritas
Partai Politik Dimensi
Kaderisasi
il,94 65,00-66,99 73,00-74,99 129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan
61,42 61,50-63,99 70,00-71,99 129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan
61,85 62,00-63,99 70,00-71,99 129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan
61,11 61,50-63,99 70,00-71,99 129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan
02 - Indeks Integritas
Partai Politik Dimensi
Keuangan
03 - Indeks Integritas
Partai Politik Dimensi
(ode Etik
04 - Indeks Integritas
Partai Politik Dimensi
Demokrasi Internal
SK No 122394C
berkas 3, hlm. 378 OCR
I
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proycf< Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bo.selinczo24 Target2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05 - Indeks Integritas
Partai Politik Dimensi
Rekrutmen
67,47 68,00-69,99 76,00-77,9 129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik dar Keamanan
129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan
0lO - Kementerian Dalam
Negeri
02 - Terwujudnya
penyelenggaraan
pemilu yang
berkualitas dan
berintegritas
Ol - IndelB Kepatuhan
Etik Penyelenggara
Pemilu
6L,72 64,85 77,37
03 - Terwujudnya
penguatan jaminan
hak konstitusional el
warga negara dalam
penyelenggaraan
pemilu dan pelayanan
publik yang didukung
data kependudukan
yang akurat
Ol - Jumlah daerah
dengan Indeks Kualitas
Layanan Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Berkategori "Sangat Baik"
daerah 150 514
(indikator
baru)
07.01.01
I(P: Penguatan Tata
Kelola Partai Politik
dal! Pendidikan
Politik
01 - Terwujudnya
kelembagaan partai
politik yang berbasis
nilai s€f,ta pengelolaan
keuangan partai politik
yang transparan dan
akuntabel
Ol - Persentase parpol
yang tepat waktu
menyampaikan laporan
pertanggungjawaban
bantuan keuangan parpol
setelah diaudit oleh BPK
kc?ada mendagri
pers€o r0o (2023) roo IOO 03 - Transformasi
Tata Kelola
O10 - Kementerian Dalam
Negeri
SK No 122395C
berkas 3, hlm. 379 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuseline2o24 Targct2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02 - Pcf,scntalc parpol
penerima bantuan
keuangan parpol dari
APBN yang
metopriGitad<an
bantuan keuangan parpol
untuk pendidikan politik
PCf,s€N loo 100 100 010 - Kementerian Dalam
Negeri
07.01.01.01
PRO-P: Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Keuangan Partai Politik
07.01.01.03
PRO-P: Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Politik untuk Kader Partai Politik dan Masyarakat
07.01.02
I(P: Pelayanan
Identitas
Kependudukan Digital
(IKD) baSi Penduduk
Wajib KTP
Ol - Terselenggaranya
pelayanan Identitas
Kependudukan Digital
(II(D) bagi penduduk
q,ajib KTP
Ol - Persentase
penduduk yang
menggunakan Identitas
Kependudukan Digital
(lKDl baSi penduduk
wajib KTP
persen 3,55 lo 50 010 - Kementerian Dalam
Negeri
07.ol.02.ol
PRO-P: Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional
07.01.02.02
PRO-P: Peningkatan Kuantitas Layanan Administrasi Kependudukan
SK No 122396 C
berkas 3, hlm. 380 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bdselie2o24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07.01.03
KP: Perbaikan
Manajemen
Penyelenggaraan
Pemilu
Ol - Terwujudnya
sistem pemilu yang
transformatif
Ol - Persentase kepuasan
masyarakat atas kinerja
KPU
04 - Supremasi
Hukum, Stabilitas
dan
Kepemimpinan
Indonesia
076 - Komisi Pemilihan
Umum
persen 72 80
(indikator
barul
02 - Tingkat kepuasan
masyarakat terhadap
layanan penyelesaian
sengketa proses pemilu
76,96 o
(tidak
dihitung)
83 I 15 - Badan Pengawas
Pemilihan Umum
07.01.03.01
PRO-P: Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pemilu
07.01.03.02
PRO-P Peningkatan Integritas dan Independensi Penyelenggara Pemilu
07.01.03.03
PRO-R Perbaikan Regulasi Kepemiluan
07.01.04
I(P: Penjaminan Hak
Memilih dar Dipilih
dalem Pemilu
0f - Terwujudnya
sistem pemilu yang
inklusif dan
partisipatif
0l - Persentase daftar
pemilih berkelanjutan
yang alnrrat, mutakhir,
dan komprehensif
04 - Supremasi
Hukum, Stabilitas
dan
Kepemimpinan
Indonesia
076 - Komisi Pemilihan
Umum
persen 95 99
(indikator
baru)
02 - Persentase kualitas
pengawasan data pemilih
berkelanjutan
SK No 122397 C
persen
(indikator
baru)
80 95 I 15 - Badar Pengawas
Pemilihan UDU!r
berkas 3, hlm. 381 OCR
PF,ESIDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07.01.04.01
PRo-P: Peningkatan Penyelenggaraan Jaminan Hah Memilih dan Dipilih
07.0 r.o4.o2
PRO-P: Peningkatan Pengawasan Jaminan Hak M€@iUh dan Dipilih
07.02
PP: Reformasi Hukum
01 - Terwujudnya
regulasi yang adaptif
dan taat azas, akses
keadilan yang merata,
serta masyarakat
yang patut hukum
Ol - Indeks Materi
Hukum
0,60 (2023) 0,51 0,55 135 - Kementerian
Hukum
02 - Indeks Budaya
Hukum
0,81 (2023) o,83 o,a7 135 - Kementerian
Hukum
07.02.01
KP: Mendirikan Pusat
Legislasi Nasional
Ol - Terwujudnya
sistem regulasi yang
adaptif dan taat asas
Ol - IEdd<s Kualitas
Peraturan Perundang-
undangan
3,70 3,26 3,30 03 - Transformasi
Tata Kelola
135 - Kementerian
Hukum
07.02.ol.ol
PRO-P: Penguatan Kelembagaan Regulasi
07.02.01.02
PRO-P: Peningkatan Kualitas Regulasi
SK No 122398 C
berkas 3, hlm. 382 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 TargDl2O2S Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator /
Pengampu
07.02.02
KP: Transformasi
Akses Terhadap
Keadilan
0l - Terwujudnya
layanan akses
terhadap keadilan
yang substansial
terutama dan tidak
terbatas bagi
kelompok rentan
Ol - Indeks Perlindungan
Saksi dan Ibrbatr
04 - Supremasi
Hukum, Stabilitas
dan
Kepemimpinan
Indonesia
123 - Lembaga
Perlindungan Saksi dan
Korban
81 89
(indikator
baru)
02 - Persentase
pemberian bantuan
hukum secara litigasi dall
nonlitigasi
persen u,4l?rl23l 88,2 92,2 135 - Kementerian
Hul(rE
07.02.02.01
PRO-P: Pemenuhan Layanan Akses terhadap Keadilan
07.02.02.02
PRO-P: Penguatan Kebijakan Transformasi Akses terhadap Keadilan
07.02.03
KP: Penguatan
Budaya Hukum
Ol - Terwujudnya
program literasi
hukum dan
pemberdayaan
hukum masyarakat
yang inklusif
Ol - Tingkat kepatutan
hukum masyarakat
04 - Supremasi
Hul(lrE, Stabilitas
dan
Kepemimpinan
Indonesia
135 - Kementerian
Hukum
135 - Kementerian
Hukum
0,67 (2023l. o,72 o,76
02 - Tingkat kepatutan
hukum lembaga hukum
0,95 (20231 o,94 o,98
07.02.03.01
PRO-P Penguatan Pemberdayaan Hukum Masyarakat
07.02.03.02
PRO-P: Penguatan Budaya Hukum Penyelenggara Negara
SK No 122399 C
berkas 3, hlm. 383 OCR
REPUEUK INDONES'A
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasa.ran Indikator Satuan BaseliE2o24 Targct2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07.02.04
XP: Pembangunan
HUIqrE Sektor
Strategis
01 - Memperkuat
pembangunan sektor
strategis yang
berlandaskan hukum
Ol - Persentase
penyelesaian kasus
pertanahan
60 04 - Supremasi
Hukum, Stabilitas
dan
Kepemimpinan
Indonesia
056 - Kementerian
Agraria dan Tata Ruang
persen 58,03 50
07.02.04.01
PRO-P: Penegakan dan Pelayanan Hukum
07.02.04.02
PRO-P: Penyusunan Kebijakan
07.03
PP Penguatan
Kelembagaan,
Pelayanan datr
Penegakan Hukum
0l - Terwujudnya
lembaga dan
penegakan hukum
yang berintegritas,
profesional,
transparan, dan
alorntab€l
0f - IndcLe Kelembagaan
Hukum
o,73 (2023) o,76 o,80 129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan
02 - hdcks Penegakan
Hukum
o,a (2023) o,73 o,77 129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik den Keamanan
07.03.01
KP: Penguatan
Kelembagaan Hukum
01 - Terwujudnya
lembaga penegak
hukum yang
berintegritas,
profesional,
transparan, dan
akuntabel
Ol - Tingkat kepercayaan
publik terhadap lembaga
hukum
04 - Supremasi
Hukum, Stabilitas
dan
Kepemimpinan
Indonesia
129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan
o,73 (20231 0,69 o,73
SK No 122400 C
berkas 3, hlm. 384 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselinc2oz4 Targct2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07.03.01.01
PRO-P: Penguatan Lembaga Kekuasaan Kehakiman
07.03.01.02
PRO-P: Penguatan Lembaga Hul(rrE di Bidang Pelayanan, Penerapan dan Pembangunan Hukum
07.03.02
KP Penerapan dan
Penegakan Hukum
Ol - Terwujudnya
penegakan hukum
yang adil, tidak
tebang-pilih,
transparan,
berintegritas, dan
profesional
O I - Tingkat
implementasi keadilan
restoratif dalam
penegakan hukum
04 - Supremasi
Hukum, Stabilitas
dan
Kepemimpinan
Indonesia
129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik dan KeaEanatr
005 - Mal ramah Agung
persen 56,7 (20231 58,7 62,7
02 - Persentase
penyelesaian eksekusi
putusan perdata
persen 54 35 55
07.03.02.ol
PRO-P Penerapan dan Penegakan Hukum Pidana Terpadu dengan Dukungan TI dan Berperspektif Restoratif
07.03.02.02
PRO-P: Penerapan dan Penegakan Hukum Perdata yang Berkepastian
SK No 122401C
berkas 3, hlm. 385 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuselirc2o24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator /
Pengampu
07.04
PF: Transformasi
Sistem Penuntutan
dan Advo@at
Generaal
0l - Terwujudnya
efektivitas dan
integrasi kebijakan
bidang penuntutan di
Kejaksaan RI daD
Jaka Agung sebagai
pcnSrcara negara
Ol - Persentase
peningkatan
pengendalian p.f,kara
p€f,s€n 61 69 006 - Kejaksaan Republik
Indonesia
006 - Kejaksaan Republik
Indonesia
(indikator
baru)
02 - Persentase
kecukupan, kesesuaian,
dan pengembangan SDM
Kejaksaan
persen 60 80
(indikator
baru)
07-04.o1
KP: Penguatan
Kelembagaan
Kejaksaan
Ol - Terwujudnya
sistem penuntutan
yang integratif
Ol - Persentase
penanganan perkara
melalui mediasi penal,
diskresi penuntutan, dan
denda damai
69 (N - Supremasi
Hukum, Stabilitas
dan
Kepemimpinan
Indonesia
006 - Kejaksaan Republik
Indonesia
persen 6l
(indikator
baru)
07.04.01.01
PRO-P: Pengendali Perkara
07.04.01.02
PRO-P. Ad.uoqat Cenerual
07.04.02
KP: Peningkatan
Jumlah,
Profesionalisme, dan
Kesejahteraan Jaksa
01 - Terwujudnya
kualitas dan
kuantitas jaksa yang
proporsional
01 - Tingkat kecukupan
personil jaksa
persen 94,O2 94,20 99,20 006 - Kejaksaan Republik
Indonesia
02 - Tingkat
pengembangan kapasitas
personil jaksa
SK No 122403 C
persen 10,65 50 85 006 - Kejaksaan Republik
Indonesia
berkas 3, hlm. 386 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 T8trgct 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
03 - Tingkat kesesuaian
p€rryelolaan SDM jaksa
pcf,8cn 77,6 80 90 006 - Kejaksaan Republik
Indonesia
07.04.02.01
PRO-P: Pemenuhan Sarana Prasarana dsn Teknologi Informasi
07.04.02.02
PRO-P: Peningkatan Kompetensi
07.05
PP: Pencegahan dan
Pemberantasan
Korupsi serta Tindak
Pidana Pencucian
Uang (IPPU)
Ol - Terwujudnya
sistem antikorupsi
dsn anti pencucian
uang yang efektif
serta sistematis
Ol - Indeks Integritas
Nasional
70,97 (2023) 74,52 77,37 093 - Komisi
Pemberantasan Korupsi
02 - Indeks Perilaku Anti
Korupsi IPAK)
3,85 3,97 4,06 093 - Komisi
Pemberantasan Korupsi
03 - Indeks Efektivitas
Kinerja Rezim Anti
Pencucian Uang
s,37 (2022) 5,52 5,83 129 - Kementerian
Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan
07.05.01
KP: Penguatan
Kelembagaan
C!.ral@n
Pemberantasan
Korupsi Secara Lebih
Sistematis
0l - Terwujudnya
pelembagaan gerakan
pemberantasan
korupsi lebih
sistematis
ol - Nilai dimensi
internal (Indeks Integritas
Nasional)
77,42 (2023) 81,30 84,63 03 - Transformasi
Tata Kelola
O93 - Komisi
Pemberantasan Korupsi
SK No 122404C
berkas 3, hlm. 387 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselire2o24 T*Eet2O25 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07.05.01.01
PRO-P Penguatan Lembaga Penegak Hukum Pcoberantas Korupsi
07.05.01.02
PRO-P: Gerakan Pemberantasan Korupsi Lebih Sistematis
07.05.02
KP: Pemberantasan
Korupsi yana Bersifat
Preventif melalui
Edukasi dan Gerakan
Budaya Antikorupsi
01 - Terciptanya
peningkatan
kesadaran
antikorupsi
Ol - Nilai dim€rtsi
persepsi (Indek Persepsi
Anti Korupsi)
3,76 3,84 3,93 03 - Transformasi
Tata Kelola
093 - Komisi
Pemberantasan Korupsi
07.05.02.01
PRO-P Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi
07.05.02.02
PRO-P Gerakan Budaya Antikorupsi
07.05.03
KP: Pencegahan
Tindak Pidana
Korupsi
Ol - Terwujudnya
strategi pencegahan
korupsi di sektor
pemerintah dan
masyarakat
Ol - Nilai dimensi
eksternal (Indeks
Integritas Nasional)
44,97 (2023) 89,17 91,35 03 - Transformasi
Tata Kelola
093 - Komisi
Pemberantasan Korupsi
07.05.03.ol
PRO-P: Revitalisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
SK No 122405 C
berkas 3, hlm. 388 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07.05.03.02
PRO-P: Stutenr Pencegahan Korupsi di Sektor Peningkatan H4at Hidup Orang Banyak dan Perlindungan Sumber Daya Publik
07.05.04
KP: Pencegahan dan
Pemberantasan TPPU
01 - Terwujudnya
strategi pencegahan
dan pe@b€f,afltaran
TPPU yang
terintegrasi, modem,
dan berorientasi pada
pengejaran aset
tindak pidana
Ol - Persentase capaian
implementasi stranas
TPPU
IOO 03 - Transformasi
Tata Kelola
O78 - Pusat Pelapordr
dan Analisis Transaksi
Keuangan
persen 75 80
07.05.04.01
PRO-P: Integrasi Pencegahan TPPU
07.05.04.02
PRO-P: Optimalisasi Pemberantasan IPPU
07.06
PP: Pencegahan,
Pemberantasan
Penyalahgunaan daa
Peredaran Gelap
Narkoba (F+GI{)
Ol - Terciptanya
upaya holistik dan
terintegratif dalam
pencegahan dan
pemberantasan
peredaran gelap
narkoba yang
dilakukan baik
ditingkat pusat,
provinsi, dan
kab/kota
Ol - Indeks P+GN 63,6 63,6 67 066 - Badan Narkotika
Nasional
SK No 122406 C
berkas 3, hlm. 389 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuseline2oz4 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07.06.01
KP: Meningkatkan
Pengetahuan dart
Kesadaran
Masyarakat tentang
Bahaya Narkoba, dar
Pengembangan
Keterampilan Hidup
Sehat, Terutama
Dimulai dari Keluarga
dan Sekolah
Ol - Meningkatnya
ketahanan
masyarakat dalam
menghadapi ancaman
penyalahgunaan dan
peredaran gelap
narkotika
0l - Indeks Ketahanan
Masyarakat terhadap
Penyalahgunaan
Narkotika
58,56 59,00 61,OO 066 - Badan Narkotika
Nasional
07.06.ol.ol
PRO-P FetrinSkatar Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
07.06.01.02
PRO-P Felringkatar Keterampilan Masyarakat dan Budaya Hidup Sehat di Kawasan Rawan Narkotika
07.06.02
KP: Optimalisasi
Layanan Rehabilitasi
Penyalahguna
Narkotika
Ol - Meningkatnya
kualitas l,ayanan
rehabilitasi dalam
rangka meningkatkan
kepulihan
penyalahguna
narkotika
01 - Indeks Kepuasan
Layanan Rehabilitasi
3,53 3,57 3,70 066 - Badan Narkotika
Nasional
SK No 122407 C
berkas 3, hlm. 390 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuselj,l€ 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07.06.02.01
PRO-P: Peningkatan Efektivitas Layanan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika
07.06.02.02
PRO-P: Memperkuat Lembaga Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba
07.06.03
KP: Meningkatkan
Program Deteksi Dini
Penyalahgunaan di
Kalangan Pelajar dan
Mahasiswa
01 - Terciptanya
generasi penerus
bangsa yang bebas
dari ancaman
perilaku negatif yang
bisa menghambat
potensinya
Of - Indeks Ketahanan
Diri Remaja
52,70 60 62,5 066 - Badan Narkotika
Nasional
07.06.03.01
PRO-P Peningkatan Pengetahuan Bahaya Narkotika di Kalangan &rak Usia sekolah
07.06.03.02
PRO-P: Penguatan Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Satuan Pendidikan
07.06.04
I(P: Meningkatkan
Profesionalisme
Aparat Penegak
Hukum dalam Upaya
Pemberantasan
Narkoba
Ol - Terlaksananya
penanganan tind,ak
pidana narkotika
yang sesuai dengan
UU y€fl8 berlaku
Ol - Clearance ,ate ti,rd8dd
pidana narkotika
persen 89 90 94 066 - Badal Narkotika
Nasional
SK No 122408 C
berkas 3, hlm. 391 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselire2o24 Targct2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07.06.04.01
PRO-P Peningkatan Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Narkoba
07.06.04.02
PRO-P: Peningkatan Akurasi Penanganan Tindak Pidana Narkotika
07.06.06
KF: Meningkatkan
Kemampuan
Penyelidikan Intelijen
P4GN
01 - Meningkatnya
kemampuan deteksi
dini dan pemetaan
terhadap potensi
penyalahgunaan
maupun peredaran
gelap narkotika
01 - Persentase jumlah
provinsi yang memiliki
kemampuan intelijen
,dinim-et
persen 7 ll 066 - Badan Narkotika
Nasional (indikator
baru)
07.06.06.ol
PRO-P: FetdrEkatan Kapasitas dan Kapabilitas Intelijen dalam Rangka P4GN
07.06.06.02
PRO-P: Peningkatan Data dan Informasi Intelijen P+GN
07.06.07
KP: Optimalisasi
Kegiatan Penyelidikan
dan Penyidikan
Tindak Pidana
Pencucian Uang Hasil
Tindak Pidana
Narkotika dan
Prekursor Narkotika
Ol - Meningkatnya
pengungkapan kasus
tindak pidana
pencucian uang hasil
dari tindak pidana
narkotika dan
prekursor narkotika
Ol - Jumlah perkara
tindak pidana pencucian
uang hasil tindak pidana
narkotika dan prekursor
narkotika
perkara 20 25 45 066 - Badan Narkotika
Nasional
SK No 122409 C
berkas 3, hlm. 392 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bo.selirc2o24 Target2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07.06.07.01
PRO-P: Pengungkapan l(asus TPPU Narkotika dad TPA Narkotika yang Berpotensi TPPU
07.07
PP: Penerapan Prinsip
Meritokrasi dar
Reformasi Manajemen
ASN
OO1 - Terwujudnya
penyelenggaraan
manajemen ASN
sesuai dengan prinsip
meritolcasi
01 - Indeks Sistem Merit
ASN
0,54 (2023) 0,61 o,65 048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
07.07.01
KP: Peningkatan
Kesejahteraan ASN
melalui Penerapan
Konsep Total Reward
Berbasis Xincda ASN
0l - Terwujudnya
kesejahteraan ASN
yang adil, layak, daE
kompetitif
Ol - Aspek penggajian,
penghargaan dan disiplin
Indeks Sistem Merit
03 - TransforEasi
Tata Kelola
048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
persen 67 67
(target
mengikuti
instrumen
Indeks Sistem
Merit yang
dimutakhirkan)
02 - Aspek manajemen
kinerja Indeks Sistem
Merit
persen 61 61
(target
mengikuti
instrumen
Indeks Sistem
Merit yang
dimutakhirkan)
SK No l224l00
berkas 3, hlm. 393 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bo.seliv2o24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
03 - Persentase instansi
pemerintah yang aspek
penghargaan dan
pengakuan berbasis
kinerja dalam Indeks
Sistem Merit ASN
minimal "menengah'
persen 54 048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
(indikator
baru)
(indikator
baru)
07.07.ot.01
PRO-P: Penerapan Manajemen Penghargaan dan Pengakuan bari ASN
07.o?.o1.o2
PRO-P: Penerapan Sistem Manajemen Kinerja ASN
07.07.02
KP Penguatan Sirtcr!
Manajemen Talenta
ASN
01 - Terwujudnya
sistem manajemen
talenta ASN sesuai
dengan prinsip
meritokrasi
Ol - Aspek perencanaan
k€butuhar Indd<i Sistcro
Merit
persen TAAi QO23l 03 - Transformasi
Tata Kelola
048 - Ifurac[tcrian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
7a15
(target
mengikuti
instrumen
Indeks Sistem
Merit yang
dimutakhirkan)
02 - Aspek pengadaan
Indcl€ Sistem Merit
persen 78,91 (20231 74,91
(target
mengikuti
instrumen
Indeks Sistem
Merit yang
dimutakhirkan)
SK No 122411 C
berkas 3, hlm. 394 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
03 - Persentase instansi
pemerintah yang aspek
perencanaan kebutuhan
dalam Indeks Sistem
Merit ASN minimal
'Ecocngah'
persen 54 048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
04E - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
(indikator
baru)
(indikator
baru)
54
(indikator
baru)
(indikator
baru)
54
(indikator
bam)
(indikator
baru)
54
(indikator
baru)
(indikator
baru)
04 - Persentase instansi
pemerintah yang aspek
pengadaan pegawai
dalam Indeks Sistem
Merit ASN minimal
'menengah'
persen
05 - Persentase instansi
pemerintah yang aspek
manajcrtr€f,r talenta d,lan
Irdd<s Sistem Merit ASN
minimal 'menengah"
persen
06 - Persentase instansi
pemerintah yang aspek
standar kompetensi
jabatan dalam Indeks
Sistem Merit ASN
minimal 'menengah'
persen
SK No l224l2O
berkas 3, hlm. 395 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Easeli.e2o24 Target2o2s Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07 - Pcf,scntarc instansi
pemerintah yang aspek
standardisasi jabatan
dalam lDdcl6 Sistem
Merit ASN minimal
'menengah'
(indikator
baru)
(indikator
baru)
O48 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
persen 54
07.07.02.01
PRO-P: Penyusunan Kebijakan daE Koordinasi Penerapan Manajemen Talenta ASN
07.07.02.02
PRO-P: Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN
07.07.02.03
PRO-R Penerapan Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan ASN
07.07.02.04
PRO-P: Penerapan Standardisasi Jabatan dan Standar Kompetensi ASN
07.07.03
KP: Penerapan
Pengembangan
Kompetensi ASN yang
Mendorong
Kemudahan Akses
Belajar
0l - Terwujudnya
penerapan
pengembangan
kompetensi ASN yang
berkualitas
0l - tupek
pengembangan karier
Indeks Sistem Merit
persen 33,57 (2023) 03 - Transformasi
Tata Kelola
048 - KcEcdtcf,ian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
33,57
(target
mengikuti
instrumen
lndclG Sht€m
Merit yang
dimutakhirkan)
SK No 122413 C
berkas 3, hlm. 396 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
koycL Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline2o24 Targct2o2' Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator /
Pengampu
02 - Persentase instansi
pemerintah yang aspek
pengembangan
kompetensi dalam Indeks
Sistem Merit ASN
minimal 'menengah'
persen 54 048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
(indikator
bEu)
(indikator
baru)
07.07.03.01
PRO-P: k(rlrusunan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Pengembangan KoEpet€f,rsi
07.07.03.02
PRO-F Penerapan Pengembangan Kompetensi ASN
07.07.03.03
PRO-P: Pemberian Beasiswa Pendidikan
07.07.04
KP Digitalisasi
Manajemen ASI{
01 - Terwujudnya
digitalisasi
manajemen ASN yang
berkualitas
Ol - Aspek sistem
informasi Indeks Sistem
Merit
03 - Transformasi
Tata Kelola
O48 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
B okasi
persen 57,2 lm23l 57,2
(target
mengikuti
instrumen
Indeks Sist€rn
Merit yana
dimutakhirkan)
02 - Persentase instansi
pe erintah yang aspek
digitalisasi manajemen
ASN dalam Indeks Sistem
Merit ASN minimal
'menengah'
persen - (indikator
baru)
- (indikator
baru)
SK No l224l4O
berkas 3, hlm. 397 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bdselinc2o24 Targct2o2s Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07.07.04.001
PRO-P: Penguatan Platform Digital Manajemen ASN
07.07.04.02
PRO-P: Peng€mbangm dan Pemeliharaan Backend Services Platform Digital Manajemen ASN
07.07.05
KP: Penerapan
Budaya Neda yang
Mendorong
Peningkatan
Integritas ASN
0l - Terbangunnya
perilaku ASN yang
beretika
01 - Indeks BerAkhlak 61,1 (2023) 03 - Transformasi
Tata Kelola
61,1 048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
(target
mengikuti
instrumen
Indeks Sistem
Merit yana
dimutakhirkan)
02 - Persentase instansi
pemerintah yang aspek
budaya kerja dan citra
institusi ASN dalam
Indeks Sistem Mcf,it ASN
minimal 'menengah'
persen - (indikator
baru)
- (indikator
baru)
54
07.07.05.01
PRO-P: Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Budaya Kerja
07.07.05.02
PRO-Pr Peningkatan Integritas dan Budaya Keda ASN
SK No 122415 C
berkas 3, hlm. 398 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselirc2l24 Targct2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07.07.06
KP: Penerapan dan
Evaluasi Kebijakan
Manajemen ASN
01 - Terwujudnya
penerapan datr
evaluasi manajemen
ASN yang berkualitas
Ol - Jumlah instansi
pemerintah yang Indeks
Sistem Merit minimal
"baik"
03 - Transformasi
Tata Kelola
048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dar Reformasi
Birokrasi
048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
B okrasi
O48 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
instansi
pemerintah
98 98
(target
mengikuti
ingtnrEen
Indeks Sist€rr
Merit yang
dimutakhirkan)
02 - Persentase instansi
pemerintah yang Indeks
Sistem Merit minimal
'menengah"
P€rs€f,i - (indikator
baru)
- (indikator
baru)
54
03 - Persentase
rekomendasi kebijakan
hasil evaluasi Ean4€roc,l
ASN yang dimanfaatkan
persen - (indikator
baru)
- (indikator
baru)
loo
07.07.06.01
PRO-P: Pcn€f,apafl Kebijakan Sistem Merit
07.07.06.02
PRO-P: Evaluasi Manajemen ASN
SK No 122416 C
berkas 3, hlm. 399 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan &.seli,I€ 2024 Target 2025 Tdrgtc- 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07.08
PP Transformasi Tata
Kelola Pelayanan
Publik dan
Pembangunan
0l - Terwujudnya tata
kelola pelayanan
publik yang efektif
dan akuntabel
01 - Indeks Pelayanan
Publik
3,74 (2023t- 3,68 3,80 048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
O48 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dar Reformasi
Birokrasi
02 - Nilai akuntabilitas
kinerja rata-rata nasional
64,91 (20231 70 75
07.08.ol
KP: Tata Kelola
Pelayanan Publik
0l - Terwujudnya
pelayanan publik
yang berkualitas dan
inklusif
01 - Indeks Pelayanan
Publik K/L
4,16 (2023) 3,9 4,07 03 - Transformasi
Tata Kelola
048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
O/+8 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
02 - Indeks Pelayanan
Publik Provinsi
3,91 (z)23) 3,64 3,8
03 - Indeks Pelayanan
Publik Kabupaten
3,63 (2023) 3,51 3,62
SK No 122417 C
04 - Indeks Pelayanan
Publik Kota
4,Or (2023) 3,96 4,W
berkas 3, hlm. 400 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuseti,4em24 Ts[g€t2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
02 - Terwujudnya
pengawasan eksternal
pelayanan publik
Of - Persentase K/L/D
yang mendapatkan opini
pengawasan pelayanan
publik kualitas tertinggi
pcf,aen 34,92 (20231 38,15 50,55 I lO - Ombudsman
Republik Indonesia
07.08.01.01
PRO-P Penguatan Kerangka Regulasi Tata Kelola Pelayanan Publik
07.08.01.02
PRO-P Penguatan Pelayanan Publik Inklusif dan Terpadu
07.08.01.03
PRO-P: Penguatan Pengawasan Eksternal Pelayanan Publik
07.08.01.04
PRO-P: Penguatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik
07.08.02
KP: Penguatan
Manajemen Kinerja
Pembangunan
01 - Terwujudnya
kinerja pembangunan
yang akuntabel dan
berintegritas
01 - Persentase instansi
pemerintah (K/L) dengan
nil,ai akuntabilitas kinerja
Baik (kategori "8" ke atas)
10O 03 - Transformasi
Tata Kelola
048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
persen 97,62 97
02 - Persentase instansi
pemerintah (provinsi)
dengan nilai
akuntabilitas kin€f,ja baik
(kategori "8" ke atas)
SK No 122418 C
persen loo 100 r00
berkas 3, hlm. 401 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan n Prioritas/
Proyek Prioritas s
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
persen 75,79 76 83 048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
106 - Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
106 - Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
055 - Kementerian
PPN/BAPPENAS
0t+ - Badan Pusat
Statistik
03 - Persentase instansi
pemerhtsh (kab/kota)
dengan nilai
akuntabilitas kinerja baik
(kategori "8" ke atas)
58 50,77 60 04 - Nilai kinerja
pengadaan
57 54,62 74,4O 05 - Tingkat penerapan
tata kelola pengadaan
pers€It 66,30 70 7A
07 - Tingkat pemanfaatan
data statistik
persen - (indikator
baru)
76 86
06 - Persentase kegiatan
prioritas utama dengan
kinerja baik
SK No 122419 C
berkas 3, hlm. 402 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan kseli^e2o24 Target 2025 T€Egc.202g
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
08 - Indeks
Pembangunan Statistik
0Ps)
2,35 2,60 3,17 054 - Badan Pusat
Statistik
09 - Persentase instansi
pcm€rhtah yang
menerapkan tata kelola
kualitas kebijakan yang
baik
persen 18,37 (2023) 30 85 086 - Lembaga
Administrasi Negara
07.08.02.01
PRO-P: Penguatan Ekosistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
07.08.02.02
PRO-P: Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa hoerilltatr
07.08.02.03
PRO-P: Penyediaan Data Pembangunan
07.08.02.04
PRO-P: Penguatan Tata Kelola Kebijakan Instansi Pemerintah
SK No 122420C
berkas 3, hlm. 403 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bd.sditE2o24 Targct2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07.08.03
KP: Sinergi
Pengendalian dan
Pengawasan Program
Pembangunan
Nasional
Ol - Terwujudnya
sinergi pengendalian
dan pengawasan
program
pembangunan
nasional
0f - Persentase K/L
dengan maturitas SPIP
terintegrasi dengan
karakteristik berbasis
terdefinisi
72,82 03 - Transformasi
Tata Kelola
089 - Badan Pengawasan
Keuangan dan
Pembangunan
persen - (indikator
baru)
47,57
02 - Persentase provinsi
dengan maturitas SPIP
terintegrasi dengan
karakteristik berbasis
tcf,d€6nisi
persen - (indikator
baru)
39,47 57,89 089 - Badan Pengawasan
Keuangan dan
Pembangunan
089 - Badan Pengawasan
Keuangan dan
Pembangunan
089 - Badan Pengawasan
Keuangan dan
Pembangunan
055 - Kementerian
PPN/BAPPENAS
03 - Persentase kab/kota
dengan maturitas SPIP
terintegrasi dengan
karakteristik berbasis
tcrd€6nki
persen - (indikator
baru)
9,84 50,20
Oa - Tingkat pemanfaatan n
hasil pengawasan furt€rn
dalam penyelenggaraan
pembangunan nasional
predikat - (indikator
baru)
Optimal Optimal
05 - Tingkat pemanfaatan
hasil pengendalian
program prioritas
Presiden dal,m
penyelenggaraan
pembangunan nasional
persen - (indikator
baru)
SK No l2242lc
berkas 3, hlm. 404 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07.08.03.01
PRO-P: Pengendalian Program Prioritas Presiden
07.08.03.02
PRO-P: Pengendalian Intern dan Pengawasan Pembangunan
07.09
PP: Penataan
Desentralisasi dan
Otonomi Daerah
Ol - Terwujudnya
harmonisasi
pembagian
kewenangan antar
tingkat pemerintahan
dengan
memperhatikan
tipologi kewilayahan
36ta penguatan
fondasi keuangan
daerah dalam rangka
meningkatkan
kualitas tata kelola
pemerintah daerah
0l - Indeks Kinerja
Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat
72,01 (2023) 73 85 010 - Kementerian Dalam
Negeri
010 - Kementerian Dalam
Negeri
010 - Kementerian Dalam
Negeri
02 - Indeks Penerapan
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
83,75
(Persentase
capaian
penerapan
SPM di daerah
tahun 2023)
[I, 92
03 - Rasio penerimaan
pajak daerah terhadap
PDRts (lo@l ta.r ratio)
persen PDB I,20 t,25 r,45
07.09.01
KP: Harmonisasi
Hubungan Pusat dan
Deef,eh
01 - Terwujudnya
harmonisasi
kewenangan pusat
dan daerah yong
optimal
Ol - Provinsi dengan
Indeks Kinerja Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah
Pusat berkategori sangat
baik
provinsi 13 (2023) 17 30 03 - Transformasi
Tata Kelola
OIO - Kementerian Dalam
Negeri
SK No 122422C
berkas 3, hlm. 405 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan kselire2o24 Target2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
(Koordinator/
Pengampu
07.09.01.01
PRO-P: Penyiapan Revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah
07.09.01.02
PRO-P: Penguatan Kolaborasi Multi Aktor di Daerah
07.09.01.03
PRO-P: Optimalisasi Sincf,gi FlrderiDtahan Rrsat dan Daerah
07.09.02
KP: Penguatan
Kapasitas
Kelembagaan daD
Sumber Daya
Manusia Pemerintah
Daerah
01 - Meningkatnya
kapasitas tata kelola
pemerintah daerah
dengan
memperhatikan
tipologi kewilayahan
OOf - Provinsi dengan
Indeks Penerapan
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
berkategori tuntas
paripurna
34 03 - -Transformasi
Tata Kelola
010 - Kementerian Dalam
Negeri
010 - Kementerian Dalam
Negeri
010 - IGracntcriar Dalam
Negeri
provinsi 2 (2023) 5
002 - kabupat€o /kota
dengan Indeks Penerapan
Standar Pelayanan
Minimal (SPir) setidaknya
berkategori tuntas madya
kab/kota 28 (2023) 152 354
OO3 - Da€f,ah dengan
Indcl$ Inovasi Da€f,ah
(IID) berkategori sangat
inovatif (prov, kab, kota)
daerah
(prov/kab/
kota)
7s (2023) n 147
SK No 122423 C
berkas 3, hlm. 406 OCR
REPUBLIK INOONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan E Baseline 2024 T8EgEt2O25 Te[glct 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07.09.02.01
PRO-P: Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai Urusan Wajib Pemerintah Daerah
07.09.02.02
PRO-P: Pengembangan Kompetensi Sumb€f, Daya Manusia Pemerintah Daerah
07.09.02.03
PRO-P: Optimalisasi Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Daerah
07.09.03
KP: Penguatan
Fondasi Keuangan
Daerah
Ol - Tc(wujudnya
keuangan da€f,ah
dengan pendapatan
daerah yang optimal,
belanja daerah yang
berkualitas, dan
pemanfaatan
pendanaan alternatif
yang meningkat
01 - Jumlah daerah
dengan proporsi pajak
daerah terhadap PAD
meningkat
daerah
(prov/kab/
kota)
300 300 546 03 - TransforEasi
Tata Kelola
01O - Kementerian Dalam
Negeri
02 - Jumlah daerah
dengan proporsi retribusi
daerah terhadap PAD
meningkat
daerah
lproa lkabI
kota)
300 300 546 OIO - Kementerian Dalam
Negeri
015 - Kementerian
Keuangan
OIO - Kementerian Dalam
Negeri
03 - Pertumbuhan
penerimaan pajak dacf,ah
persen 6,81 6,lo 6,50
04 - Jumlah provinsi
yang memenuhi belanja
infrastruktur pelayanan
publik
provinsi 4 l9 38
SK No 122424C
berkas 3, hlm. 407 OCR
REPUEUK INDONES'A
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
05 - Jumlah daerah Jrang
memanfaatkan instrumen
pendanaan alternatif
daerah
(prov/kab/
kota)
7 2 ll 01O - Kementerian Dala.D
Negeri
07.09.03.01
PRO-P: Optimalisasi Potensi Pendapatan Da€f,ah
07.09.03.02
PRO-Pi Peningkatan Kualitas Belanja Daerah
07.09.03.03
PRO-P: Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pendanaan Alternatif Daerah
07.10
PP: Pemerintah Digital
Ol - Terwujudnya
pemerintahan
berbasis digitalisasi
yang transparan,
inklusif dar efisien
01 - Indeks Sistem
PeE fintahan Berbasis
Elektronik
2,79 12023) 3,OO 2,OO O48 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
07.10.01
I(P: Penguatan Tata
Kelola Pemerintah
Digital
01 - T€rwujudnya tata
kelola pemerintahan
digital yang
transformatif
01 - Jumlah kebijakan
pemerintah digital yang
ditetapkan
O 03 - Transformasi
Tata Kelola
048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
O/+8 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
kebijakan - (indikator
baru)
4
02 - Jumlah l€srbaga
yang menerapkan
arsitektur pemerintah
digital
- (indikator
baru)
SK No 122425C
lembaga 6t4
-t
berkas 3, hlm. 408 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Ba,selj,ncm24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07.10.01.01
PRO-Pi Kebijakan Pemerintah Digital
07.10.01.02
PRO-P: Kedaulatan Sistem Pemerintah Digita.l
07.10.01.03
PRO-Pi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital
07.10.01.04
PRO-P: Pengembangan Proses Bisnis Tematik dalam Arsitektur Pemerintah Digital
07.10.02
l(P: Penguatan
Teknologi Pemerintah
Digital
0l - TcBcdianya
teknologi pemerintah
digital yang
berkualitas dan
tangguh
Ol - Persentase instansi
K/L/Prov yang terhubung
deogar JIP
persen - (indikator
baru)
90 IOO 03 - Transformasi
Tata Kelola
O59 - Kementerian
Komunikasi dar Digital
02 - Persentase K/L/D
yang
mengimplementasikan
SPLP
persen - (indikator
baru)
5 15 059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital
07.10.02.01
PRO-P: Penguatan Infrastruktur Pemerintah Digital
07.10.02.02
PRO-P: Penguatan Aplikasi Pemerintah Digital
SK No 122426 C
berkas 3, hlm. 409 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuseli@20z4 T8EEd-2O25 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07.10.02.03
PRO-P Penguatan Keamanan Siber Pemerintah
o7.10-o3
KP: Pengembangan
Kompetensi dan
Budaya Digital ASN
Ol - Terwujudnya
ASN yang
berkompetensi dan
berbudaya digital
dalam pelaksanaan
pemerintah digital
01 - Persentase ASN
deagon kompetensi
digital optimal
pcrcen - (indikator
baru)
50 90 03 - Trardorma3i
Tata Kelola
0,+8 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
07.10.03.01
PRO-P: Pengembangan Budaya Digital ASN
07.10.03.02
PRO-P Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Digital ASN
07.10.03.03
PRGP Peningkatan Kompetensi ASN Pengelola Layanan Digital
07.10.04
KP: Transformasi
Digital Layanan
Publik Prioritas
Ol - Tcf,sclcn8garanya
layanan digital
pemerintah yang
bcf,kualitaB dan
terpadu
0Ol - Jumlah layanan
publik prioritas yang
terintegrasi dalam portal
pdaJransr publik
50 03 - Transformasi
Tata Kelola
048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi
layanan - (indikator
baru)
07.10.04.01
PRO-P: Pengembangan Layanan Publik Prioritas Berbasis Digital
SK No 122427 C
berkas 3, hlm. 410 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuselil!€ 2024 Target 2025 Tgsgtc- 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07.10.04.02
PRO-P Penguatan Tata Kelola Layanan Perizinan Berusaha
07.lo.04.03
PRO-P Penguatan Layanan Administrasi Pemerintahan
07.10.04.04
PRO-P Transformasi Pelayanan Pertanahan
07.10.05
KP: Penguatan
Ketersediaan dan
Pemanfaatan Data
Pemerintah
Ol - Tersedianya data
pemerintah yang
dapat dimanfaatkan
untuk
interoperabilitas dan
lintas instansi yang
mendukung layanan
digital nasional
01 - Nilai Indeks Satu
Data Indonesia
- (indikator
baru)
51-70 91-100 03 - Transformasi
Tata Kelola
055 - Kementerian
PPN/BAPPENAS
02 - Persentase cakupan
peta dasar skala besar
untuk wilayah Indonesia
p€f,s€f,i - (indikator
baru)
9,4 83,6 083 - Badan Informasi
Geospasial
03 - Persentase simpul
jaringan informasi
geospasial dengan kinerja
unggul
persen - (indikator
baru)
6,64 9,79 O&l - Badan Informasi
Geospasial
04 - Persentase IGT yang
termanfaatkan
persen - (indikator
baru)
6,6 too 083 - Badan Informasi
Geospasial
07.10.05.01
PRO-E Tata Kelola Data
SK No 122428 C
berkas 3, hlm. 411 OCR
FF,ESIDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas s
Sasaran Indik tor Satuan tusetue2o24 Target 2025 Target 2029
Age ta
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07.10.05.02
PRO-P: Penguatan dan Pemanfaatan Data Kependudukan
07.10.05.03
PRO-P: Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Informasi Geospasial Tematik
07.10.05.04
PRO-P: Penyediaan Peta Dasar Skala Besar
07.11
PP: Peningkatan
Produktivitas BUMN
Ol - Meningkatnya
produktivitas BUMN
Ol - Profit margin ratio
(PMR) BUMN
persen 11,15 (2023) 10,50 10,98 041 - Kementerian Badan
Usaha Milik Negara
07.l 1.ol
KP: Peningkatan Daya
Saing BUMN
Ol - Meningkatnya
daya saing BUMN
Ol - Total asset tumotEr
BUMN
0,242 (2023) kali 0,305 0,3r r 041 - Kementerian Badan
Usaha Milik Negara
07.11.01.01
PRO-P: Kinerja BUMN
07.l l'ol.o2
PRO-P: Ekqr@i Berkelanjutan
07.11.01.03
PRO-P: Ketahanan Energi dan Pangan
07.l l.o1.o4
PRO-P: Transformasi Digital
SK No 122429C
berkas 3, hlm. 412 OCR
-4t2-
Prioritas Nasional/
Program ki6itas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bdseli,r."2024 Targct2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07.11.01.05
PRO-P: Infrastruktur Konektivitas
07.r 1.0r.06
PRO-P: Pariwisata dar Budaya
07.11.01.07
PRO-P Pembiayaan Sektor SEateEig
07.11.02
KP: Peningkatan
Efisiensi Peran BUMN
dalam Penugasan
Pemerintah
Ol - Meningkatnya
efisiensi peran BUMN
dalam penugasan
pemerintah
01 - Peringkat risiko
komposit BUMN minimal
3
persen - (indikator
baru)
60,9 74,3 041 - Kementerian Badan
Usaha Milik Negara
07.11.02.01
PRO-P: Efisiensi Peran BUMN pada Program Perintis
07.11.02.02
PRO-P: Penguatan Peran BUMN dalam Tanggung Jawab Sosial Lingkungan
07.12
Pft Optimalisasi
Pendapatan Negara
01 - Tercapainya
peflingkatan
penerimaan
perpajakan yang
optimal sesuai potensi
perekonomian dengan
tetap menjaga iklim
investasi
01 - Rasio penerimaan
perpajakan terhadap PDB
p€rse|Ir PDB 10,07 to,24 11,52-15,00 015 - Kementerian
Keuangan
SK No 122430 C
berkas 3, hlm. 413 OCR
FR,ESIDEN
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselj,l@2024 Target2025 Target2o2g
Agenda
Transformasi
(Koordinator/
Pengampu
02 - Terwujudnya
peningkatan PNBP
yang optimal dan
tidak bergantung
pada SDA
Ol - Rasio PNBP (pcrs€n
PDB)
persen PDB 2,61 2,tt 2,21-2,99 015 - Kementerian
Keuangan
07.12.01
KP: Ekstensifikasi dan
Intensifikasi
Peoef,imaalr
Perpajakan
Ol - Tercapainya
peningkatan basis
pajak dan kepatuhan
wajib pajak
Ol - Persentase
penambahan WP hasil
ekstensifikasi
berdasarkan target
kinerja organisasi
persen 90 90 90 015 - Kementerian
Keuangan
02 - Persentase capaian
tingkat kepatuhan
penyampaian sPT
tahunan PFh WP badan
dan orang pribadi
berdasarkan target yang
ditetapkan
persen 100 r00 100 015 - Kcoentcdan
Keuangan
03 - Indel$ Kinerja
Kebijakan Penerimaan
Negara
persen 100 100 loo O15 - Kementerian
Keuangan
07.12.Ol.Ol
PRO-P: Implementasi Sistem Informasi Inti Perpajakan (core ta.d dan Interoperabilitas dengan Sbtern Informasi Starcehold€rT€rkait, Menuju Data-
Driven
SK No 122431 C
berkas 3, hlm. 414 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuselhc2o24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pcnaarnpu
07.12.01.02
PRO-P: Simplifikasi Proses Bisnis dar Kelembagaan s.rta Penguatan Kebijakan
07.12.01.03
PRO-P: Tata Kelola Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan (termasuk Sin Ta.d
07 .t2.ot.o4
PRO-P: Peningkatan Kepatuhan Perpajakan
07.12.02
I(P: Intensifikasi
Penerimaan Negara
Bukan Pajak
01 - Terciptanya
dukungan P'NBP yang
optimal
01 - Rasio capaian PNBP
terhadap target yang
ditetapkan
persen 90-100 90-100 90-100 015 - Kementerian
Keuangan
07.12.02.01
PRO-P: Pembenahan Tata Kelola Penerimaan SDA Migas
07.12.02.02
PRO-P Pembenahan Tata Kelola Penerimaan SDA Nonmigas yang Bernilai Tambah Tinggi
07.12.02.03
PRO-P; Pembenahan Tata Kelola Penerimaan Non-SDA
07.12.02.04
PRO-P: Pembenahan Tata Kelola Pengelolaan Aset
07.12.02.05
PRO-P Inovasi Layanan Berbasis IT untuk Meningkatkan Kepatuhan
SK No 122432 C
berkas 3, hlm. 415 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Ba.setinc2o24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07.13
PP: Optimalisasi
Belanja Negara
Ol - Terwujudnya
dukungan belanja
negara yatrg optimal
untuk mendorong
produktivitas dan
mencapai tujuan
pembangunan
Ol - Indeks Efektivitas
Kebijakan Belanja Negara
86 86 88 015 - Kementerian
Keuangan
07.13.01
KP: Peningkatan
Efektivitas Belanja
Pemerintah Pusat
01 - Meningkatnya
alokasi belanja negara
yang produktif
01 - Indeks Kualitas
Belanja Pusat dan
Daerah
84 85 a7 015 - Kementerian
Keuangan
07.13.Ot.Ol
PRO-Pi Percepatan Reformasi Subsidi Tepat Sasaran
07.13.01.02
PRO-P: Tata Kelola Belanja Negara untuk Penyiapan Landasan Transformasi
07.13.01.03
PRO-P Kebijakan Tata Kelola Pcf,€ncanaafl dan Penganggaran Pembangunan
07.13.01.04
PRO-P Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Terintegrasi
SK No 122433 C
berkas 3, hlm. 416 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselinc2o24 Targct2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07.13.02
KP: Optimalisasi
Kualitas Belanja TKD
Ol - Meningkatnya
kualitas belanja TXD
untuk mendukung
transformasi ekonomi
ol - Tingkat sinkronisasi
perencanaan
penganggaran belanja
pemerintah pusat daIr
TKD
persen 100 100 loo O15 - Kementerian
Keuangan
02 - Alokasi TKD untuk
infrastruktur
triliun rupiah 70,4 55,6 55,6 Ol5 - Kementerian
Keuangan
03 - Persentase kinerja
hibah daerah
persen 75 75 75 O15 - Kementerian
Keuangan
07.13.02.01
PRO-P: Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
07.13.02.02
PRO-P: Kebijakan dan Mekanisme Sinkronisasi Belanja TKD dan Belanja K/L
07.14
PE Fcrluasan Sumber
daD Pengembangan
Inovasi Pembiayaan
Ol - Terwujudnya
perluasan sumber
dan pengembangan
inovasi pembiayaan
untuk mendukung
kebijakan fiskal yang
ekspansif, terarah,
dan terukur dalam
rangka percepatan
transformasi ekonomi
0l - Rasio defisit APBN
terhadap PDB dalam
batas aman
persen PDB 2,29 2,53 2,45-2,50 015 - Kementerian
Keuangan
02 - Rasio utang
Pemerintah terhadap
PDB yang menjamin
keberlanjutan fiskal
persen PDB 39,5 39,15 39,01-39,rO O15 - Kementerian
Keuangan
SK No 122434C
berkas 3, hlm. 417 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuselhe2o24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07.14.01
KP Optimalisasi
Sumber-Sumber
Pembiayaan Utang
Yang Menjaga
Kesi.nambungan
Fiskal
Ol - Terciptanya
perluasan suEbcf,
dan pengembangan
inovasi pembiayaan
yang berkelanjutan
Of - Imbal hasil (yield
SBN
persen 7,O 6,4-7,2 6,O-7,0 015 - Kementerian
Keuangan
02 - Persentase realisasi
penerimaan negara dari
pengelolaan kekayaan
negara
p€f,E€n r00 100 100 015 - Kementerian
Keuangan
07.14.01.01
PRO-P: Optimalisasi Portofolio Pembiayaan
07.14.01.02
PRO-P: Peraturan Mengenai Pengelolaan Pembiayaan Luar Negeri dan Do.lam Negeri
07.14.02
KP: Ekstensifikasi d,en
Intensifikasi sumber-
Sumber Pembiayaan
Non Utang yang
Inovatif
01 - Meningkatnya
pemanfaatan skema
pendanaan inovatif
Ol - Jumlah peraturan
XPtsU yang ditetapkan
peraturan
02 - Jumlah sistem
informasi terintegrasi
yang dikembangkan
sistem
infomasi
055 - Kementerian
PPN/BAPPENAS
055 - Kementerian
PPN/BAPPENAS
07.14.02.01
PRO-Pi Penyempurnaan Peraturan Mengenai Skema KPBU
07.14.02.02
PRO-P: Shtcr! Informasi Terintegrasi Pendanaan KPtsU dan Pendanaan Inovasi Lainnya
SK No 122435C
1 I I
1 I I
berkas 3, hlm. 418 OCR
REPUBLIK INDONES'A
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
(Koordinator/
Pengampu
07.15
PP: Pengendalian
Inflasi
Ol - Terkendalinya
tingkat inflasi
nasional sesuai
dengan fundamental
ekonomi
0f - Tingkat inflasi persen r,57 2,511,0 2,5rr,O 035 - Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
07.15.01
KP: Pengendalian
Komponen Inflasi
Harga Bergejolak
Ol - Terjaganya
komPonen inflasi
harga bergejolak
Ol - Inflasi harga
bergejolak
persen o,12 3,OO-5,OO 3,00-5,00 125 - Badan Pan8an
Nasional
07.15.01.01
PRO-P: Stabilisasi dan Pengawasan Harga Pangan
07.15.01.02
PRO-P. Pengembangan Jaringan Irigasi
07.15.01.03
PRO-P Peningkatan Ketersediaan Pangan Dalam Negeri
07.15.01.04
PRO-P: Sarana dan Prasarana Penyimpanan Produk
07.15.01.05
PRO-P: Peningkatan Teknologi Pertanian
SK No 122436 C
berkas 3, hlm. 419 OCR
FEPUBUK INDONES'A
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline2o24 Taryct2o2i Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07.15.01.06
PRO-P: Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian
07.15.01.07
PRO-P: Peningkatan Sarana d{r Prasarana Bidang Perikanan
07.15.01.08
PRO-P: Sarana Logistik dan Distribusi Pangan
07.15.01.09
PRO-P: Infr asfu.ldlrr dan Layanan Transportasi
07.15.01.10
PRO-P: Ketersediaan Data In lari dan Harga Pangan
07.15.01.11
PRO-B Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi
07.15.01.12
PRO-P: Sinergi Perumusan Kebijakan Frog€f,rdalian Inflasi
07.16
PP: Pelindungan
Warga Negara
Indonesia di Luar
Negeri, termasuk
Pekerja Migran
lndonesia
01 - Tef,wuju&rya
pelindungan WM,
termasuk pekerja
migran Indonesia
01 - Persentase
penyelesaian kasus WNI
di luar negeri
persen 85 87 89 011 - Kementerian Luar
Negeri
SK No 122437 C
berkas 3, hlm. 420 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan E}a.selif,@2024 Targct2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
07.16.01
XP: Penguatan
Pelindungan dan
Penempatan Pekerja
Migran Indonesia
01 - Meningkatnya
proporsi pekerja
migran Indonesia
yang bekcf,ja pada
pemberi kerja
berbadan hukum
01 - Proporsi pekerja
migran lndonesia yang
bekerja pada p€rnberi
kerja berbadan hukum
persen 55,56 (2023) 80 04 - Supremasi
Hukum, Stabilitas
dan
Kepemimpinan
Indonesia
104 - Kementerian
Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia/Badan
Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI)
60
07.16.01.01
PRO-P: Persiapan Keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia
07.16.01.02
PRO-P: Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
07.16.02
XP: Pelindungan dEr
Pelayanan WNI,
termasuk PMI di Luar
NcScri yang Integratif
Ol - Terintegrasinya
dan terwujudnya
peningkatan kualitas
pelayanan dan
perlindungan Warga
Negara Indonesia
(WM) , termasuk
Fek rja Migran
Indonesia (PMI) di
luar negeri
Ol - Indeks Pemanfaatan
dan Pengembangan
Sistem Informasi
Pelayanan dan
Pelindungan Terpadu
bagi WNI di Luar Negeri
04 - Supremasi
Hukum, Stabilitas
dan
Kepemimpinan
Indonesia
011 - Kementerian Luar
Negeri
96 96,4
02 - Indeks Penguatan
Sistem Kelembagaan
Pelayanan dan
Pelindungan WNI di Luar
Negeri
97,5 98 94,4 Oll - Kementerian Luar
Negeri
SK No 122438C
berkas 3, hlm. 421 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan BasehE2O24 Targe,-20zs Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
03 - Indeks Diplomasi
Pelindungan WM di Luar
NeC€ri
98,5 94,7 99,1 Oll - Kementerian Luar
Negeri
07.16.02.01
PRO-P: Tata Kelola dan Diplomasi Pelayanan dan Pelindungan
07.16.02.02
PRO-P: Penanganan Kasus WM di Luar Negeri
Keterangan:
Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat.
SK No l2244OC
berkas 3, hlm. 422 OCR
PRIORITAS NASIONAL 8: MEMPERKUAT PENYELARASAN KEHIDUPAN YANG HARMONIS DENGAN LINGKUNGAN ALAM DAN BUDAYA,
SERTA PENINGKATAN TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
K€aiatan Priorita8/
koyd< Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Etasel @2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
08
PN: Memperkuat
Penyelarasan
Kehidupan yang
Harmonis dengan
Lingkungan A.lam dan
Budaya, serta
Peningkatan Toleransi
Antarumat Beragama
untuk Mencapai
Masyarakat yatlS Adil
dan Makmur
0l - Terwujudnya
kehidupan beragama
yang maslahat dan
berk€budayaan maju
Ol - Indeks
Pembangunan
Masyarakat (IPMas)
62,45 (2021) 65,49 68,13 036 - Kementerian
Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
02 - Terwujudnya
resiliensi terhadap
berrcaaa dsE
Perubahan iklim
Ol - Proporsi kerugian
ekonomi langsung akibat
bencana relatif terhadap
PDB
persen 0,140 l2o22l o,137 0,135 036 - Kementerian
Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
08.01
PPi Penguatan
Kerukunan Umat
Beragama dan
Layanan Keagamaan
Transformatif untuk
Mewujudkan
Kehidupan Beragama
Maslahat
Ol - Terwujudnya
masyarakat yang
memiliki cara
pandang dan praktik
beragama jalan
tengah dalam
kehidupan beragama,
serta layanan
keagamaan yang
transfomatif
0f - Indel6 Kerukunan
Umat Beragama (IKtrB)
7647 76,77 78,25 025 - Kementerian Agama
025 - Kementerian Agama 02 - Indeks Layanan
Keagamaan
86,51 87,11 44,62
SK No 122443 C
berkas 3, hlm. 423 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Boseline2o24 Ts[get2O2S Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
08.01.01
KE Penguatan
Moderasi Beragama
dan Kualitas Layanan
Bimbingan
Keagamaan
01 - Meningkatnya
moderasi beragama
dan kualitas layanan
bimbingan
keagamaan
0f - Nilai Layanan
Penyuluhan Agama
84,52 84,63 85,07 O25 - Kementerian Agama
025 - Kementerian A8@a
025 - Kementerian Agama
025 - Kementerian Agama
02 - Nilai Aspek
Penerimaan terhadap
Perbedaan Sosial (Agama
dan Etnis)
61,78 QO2tl 4,39 74,8L
03 - Persentase calon
pengantin yang
mendapatkan bimbingan
perkawinan
persen 27 35 85
04 - Persentase rumah
tangga ydry
mendapatkan bimbingan
keagamaan keluarga
persen o,s l2o22l o,7 1,1
08.01.01.01
PRO-P Peningkatan Literasi Keagamaan
08.01.01.02
PRO-P Peningkatan Bimbingan Keagamaan Keluarga
08.01.01.03
PRO-Pi Peningkatan Layanan Bimbingan Perkawinan (Calon Pengantin)
SK No 122444C
berkas 3, hlm. 424 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bdsdhe2@4 Target2025 Targct202g
AScdda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
08.01.02
KP: Jaminan Hak
Beragama serta
Kehidupan Bcf,ataEa
yang Harmonis datr
Rukun
0l - Meningkatnya
jaminan kebebasan
beragama dan
kehidupan beragama
yang harmonis serta
rukun
Ol - Persentase
rekomendasi early
warning system
(keagamaan) yang
ditindakl,anjuti
persen to 25 85 025 - Kementerian Agama
025 - Kementerian Agama 02 - Persentase provinsi
yatrg memperoleh nilai
kerukunan umat
beragama dengan
kategori sangat tinggi
persen 24 30 50
08.ol.02.ol
PRO-P Pencegahan, Advokasi, dan Mitigasi Konflik
08.01.02.02
PRO-P R Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
08.01.02.03
PRO-Pr Penyelenggaraan Event Keagamaan
08.01.03
I(P: Peningkatan
Peran Tokoh Aaa&a,
Lembaga Agama, dan
Lembaga Sosial
KcaSaE rn
01 - Menguatnya
peran dan kerjasama
tokoh agama dan
lembaga aSaEa/$sial
keagamaan dalam
mewujudkan layanan
keagamaan yang
inklusif
01 - Persentase lembaga
agama dan lembaga
sosial keagamaan yang
memenuhi standar
pengelolaan
Ircfs€n 40 43 55 025 - Kementerian Agama
SK No 122445 C
berkas 3, hlm. 425 OCR
Prioritas Nasional/
hoEr6m Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseff,,ne 2024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
08.01.03.01
PRO-P: Peningkatan P€f,atl Lembaga Agama dan Keagamaan dalam Pembangunan
08.01.03.02
PRO-P: Fc rykatan Partisipasi Tokoh Agama dalam Pembangunan
08.01.04
KP: Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Peribadatan
Ol - Tersedianya
sarpras peribadatan
yang memenuhi
standar
01 - Persentase sarana
prasarana peribadatan
yang memenuhi standar
P€f,S€n 66,69 67,35 70,00 025 - Kementerian Agama
08.01.fi.0r
PRO-P Peningkatan Kualitas Layanan Rumah lbadah & SarPras Peribadatan lainnya
08.01.04.02
PRo-P: Penyediaan Kitab Suci yang Sahih dal! Merata
08.01.05
KP Transformasi
Layanan Keagamaan
yang Berkualitas,
Merata, dan Inklusif
di Kantor Urusan
Agama (KUA)
Ol - Meningkatnya
kualitas layanan KUA
secara merata,
inklusif, dan
trandormatif
Ol - Indeks Kepuasan
Layanan XIrA
85,53 85,64 6,O7 025 - Kementerian Agama
08.01.05.01
PRO-R Peningkatan Kualitas Sarana d6n Prasarana KUA
SK No 122446 C
berkas 3, hlm. 426 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan n Prioritas/
Proyek Prioritas
SaSaran Indikator Satuan Bo.seli@2024 Tstrgct2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
08.01.05.02
PRO-P: Pengembangan Inovasi Layanan KUA (Sosial, Ekqr@i, dan Keagamaan)
08.ol.06
KP Transformasi
Penyelenggaraan Haji
dan Umrah yang
Transparan,
Akuntabel, Aman, dan
Nyaman
Ol - Meningkatnya
kualitas layanan haji
dd! umrah yang
transparan,
akuntabel, aman, dan
nyaman
0l - Indel$ Kepuasan
Jemaah Haji Indonesia
(IzuHI):
(al Layanan haji dalam
negeri;
(b) Layanan haji luar
negeri
(4 90,as
(2022!-:
(b) 88,20
(a) 91,00;
(b) 88,25
(a) 92,00;
o) eo,2s
O25 - Kementerian Agama
Badan Pengelola
Keuangan Haji (BPKH)
025 - Kementerian Agama
02 - Persentase nilai
pertumbuhan perolehan
nilai manfaat dana haji
persen 10,4 12,2 13,2
03 - Persentase lembaga
penyelenggaraan haji
khusus dan umrah yang
terakreditasi (A):
(a) Lembaga
pcryel€n8gara haji
khusus;
(b) L€rnbaga
penyelenggara umrah
pcf,s€n (4 82;
tb) 96
(4 82,05;
(b) 96,01
@) 82,25.,
(b) 96,03
08.ol.06.ol
PRO-P: Revitalisasi Sarpras Layanan Ibadah Haji dan Umrah
SK No 122447 C
berkas 3, hlm. 427 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
ProycL Prioritas
Sasaran Indikator Satuan hsehrc2o24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
08.01.06.02
PRO-P: Peningkatan Kualitas Layanan lbadah Haji
08.01.06.03
PRO-P: Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Haji Khusus dan Umrah
08.01.07
KP: Transformasi
Penyelenggaraan
Jaminan Produk
Halal
Ol - Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
jaminan produk halal
yang profesional
Ol - Indeks Kepuasan
Layanan Sertifikasi Halal
88,56 90,98 93,27 142 - Badan
Penyelenggara Jaminan
Produk Halal
02 - Tingkat literasi
produk dan jasa halal
persen 34,08 42,09 54,11 142 - Badan
Penyelenggara Jaminan
Produk Halal
08.01.07.01
PRO-P: Penguatan Literasi Produk Halal
08.01.07.02
PRO-P: Peningkatan Kualitas L€yarEn Penjaminan Produk Halal
08.01.07.03
PRO-P: Penguatan Kolaborasi Penjaminan Produk Halal
SK No 122448 C
berkas 3, hlm. 428 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
hoyd< Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Ebselinc2o24 Targd-202s Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
08.01.08
KP: Pengembangan
Dana Sosial
IGagaEaan Produktif
01 - Meningkatnya
pengembangan dana
sosial keagamaan
produktif untuk
mendukung
pengentasan
kemiskinan dan
kesejahteraan
masyarakat
Ol - Persentase
penduduk miskin yang
menerima manfaat dana
sosial keagamaan untuk
peningkatan
kesejahteraan
persen I 2 6 025 - Kementerian Agama
025 - Kementerian Agama 02 - Persentase lembaga
dana sosial keagamaan
yang akuntabel dan
profesional
persen 7A 81 95
08.01.08.01
PRO-P: Revitalisasi Dana Sosial Keagamaan untuk Pengentasan Kemiskinan
08.01.08.02
PRO-P Peningkatan Kualitas IE rbaSa Filantropi Keagamaan
08.02
PP: Pelestarian dan
Pemajuan
Kebudayaan serta
Penguatan Karakter
Bangsa
01 - Terwujudnya
masyarakat yang
berkarakter dan
berkebudayaan maju
Ol - Indeks
Pembangunan
Kebudayaan (IPK)
57,13 (2023l- 58,39 60,70 140 - Kementerian
Kebudayaan
SK No 122449 C
berkas 3, hlm. 429 OCR
REPUBLIK INOONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline2o24 Target2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
08.02.ol
XP: Penguatan
Karakter dan Jati Diri
Bangsa
01 - Terwujudnya
karakter dan jati diri
bangsa yang kokoh
berlandaskan nilai-
nilai Pancasila
Ol - Persentase
penduduk yang
mengikuti gotong royong
dan kegiatan sosial
kemasyarakatan l,ainnya
persen 36,00 (2023) 36,71 38,13 140 - Kementerian
Kebudayaan
oa.02.ol.ol
PRO-P Penguatan Etika Sosial Budaya untuk Membentuk Masyarakat yatrg Harmonis, Rukun, dan Berkeadaban
08.02.01.02
PRO-P: Penguatan Etika Politik dan Pemerintahan untuk Melembagakan Sistem Demokrasi yang Substantif dan Partisipatif, serta Mewujudkan
Birokrasi yang Efektif, Efisien, Terintegrasi, dan Berorientasi Pelayanan
08.02.01.03
PRO-P: Penguatan Etika Ekonomi dan Bisnis Sebagai Landasan Transformasi Ekonomi unh,* Mendorong Produktivitas dalr Daya Saing Bangsa
08.02.01.04
PRO-P: Penguatan Etika Hukum Yang Berkeadilan Untuk Menjamin Kepastian Hukum yang Mengedepankan Nilai-Nilai Kemanusiaan
08.02.01.05
PRO-R Penguatan Etika Keilmuan untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Kreatif, dan Inovatif
08.02.01.06
PRO-P: Penguatan Etika Lingkungan Sebagai Fondasi Pembangunan yang Berkelanjutan
SK No 122450C
berkas 3, hlm. 430 OCR
PR,ESIDEN
REPUEUK TNDONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Ba.seli,l€2024 TargEt2O2S TarEd-2O2g
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
08.02.02
KP: Pelindungan dan
Pelestarian Warisan
Budaya
01 - Terwujudnya
pengelolaan terpadu
warisan budaya yang
efektif dan
berkelanjutan
Ol - Persentase cagar
budaya dan t,arkafl
budaya takbcnda yang
ditetapkan
persen 58 60 7L 140 - Kementerian
Kebudayaan
08.02.02.01
PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan
08.02.02.02
PRO-P: Pele3tadatr Cagar Budaya, Nilai Budaya, Tradisi, dan Kearifan Lokal
08.02.02.03
PRO-P: Revitalisasi Manuskrip
08.02.02.04
PRO-P Pengembangan Budaya Bahari
08.02.02.05
PRO-P: Revitalisasi Jalur Rcrapah
08.02.03
KP: Pemanfaatan
(Khazanah Budaya
dan Pengembangan
(Kawasan Pemajuan
Kebudayaan
01 - Terwujudnya
kawasan pemajuan
kebudayaan yang
mendorong
pertumbuhan
ekonomi,
pengentasan
kcdrbldnafl, dan
peningkatan kualitas
SDM kebudayaan
Ol - Persentase
penduduk yang bekerja
di bidang seni budaya
persen o,43 (20231 o,49 0,56 140 - Kementerian
Kebudayaan
02 - Jumlah kawasan
pemajuan kebudayaan
yang dikembangkan
(kumulatif)
kawasan 3 I 15 140 - Kementerian
Kebudayaan
SK No l2245lG
berkas 3, hlm. 431 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Bd.sehne2o24 Target2o2s Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
08.02.03.01
PRO-P FroAelolaan Terpadu Festival Seni Budaya Daerah Berkelas Internasional
08.02.03.02
PRO-P: Pengelolaan Terpadu Cagar Budaya di lGri'a3an Pemajuan Kebudayaan
08.02.04
XP: Jaminan Hak
Kebudayaan, Ekspresi
Budaya, dan
Pemberdayaan
Masyarakat Hukum
Adat
Ol - Terpenuhinya
hak berkebudayaan
dan kebebasan
berekspresi, serta
pemberdayaan
masyarakat hukum
adat
Ol - Persentase
penduduk yang pernah
terlibat sebagai
pelaku/pendukung
pertunjukkan seni
p€rllcn 1,58 1,67 2,04 140 - Kcmerttqiart
Kebudayaan
02 - Jumlah wilayah adat
yang dikembangkan
dalam pemajuan
kebudayaan
wilayah adat 6 3 3 140 - Kementerian
Kebudayaan
08.02.04.01
PRO-Pi Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat
08.02.04.02
PRO-P: Pelindungan Hutan Adat dan Tanah Ulayat
08.02.04.03
PRO-P: Penguatan dan Pengelolaan Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
SK No 122452C
berkas 3, hlm. 432 OCR
{
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baselirc2o24 Target2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator /
Pengampu
08.02.05
KP Pengembangan
Bahasa dan Sastra
Indonesia
01 - Meningkatnya
literasi kebahasaan
dan kesastraan
Indonesia
Ol - Indd<s
Pembangunan
Kebahasaan
45,42 (2022!. 51,31 55,01 138 - Kementerian
Pendidikan Dasar dan
Menengah
08.02.05.01
PRO-P: Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia
08.02.05.02
PRO-P: Pengembangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional
08.02.05.03
PRO-P Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah
08.02.06
KP: Transformasi
Kearsipan untuk
Mengembangkan
Memori Kolektif
Bangsa dan Tata
Kelola Pemerintahan
Ol - Terwujudnya
kearsipan yang
transformatif untuk
mengembangkan
EcEori kolektif
bangsa dal! tata
kelola pemerintahan
01 - Indeks Budaya
Tertib Arsip
70,24 72,40 78,24 087 - Arsip Nasional
Republik Indonesia
02 - Indeks Memori
Kolektif Bangsa
69,10 71,65 76,02 087 - Arsip Nasional
Republik Indonesia
08.02.06.01
PRO-P: Pengembangan Budaya Tertib Arsip
08.02.06.02
PRO-P Perluasan Layanan Kearsipan untuk Publik
SK No 122453 C
berkas 3, hlm. 433 OCR
REPUEUK INOONESIA
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan E qseWE2O24 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
08.02.06.03
PRO-P: Pengembangan Pusat Khazanah Kearsipan Nusantara
08.02.07
KP Pengembangan
Diplomasi
Kebudayaan
01 - Meningkatnya
rekognisi global atas
kebudayaan
Indonesia
01 - Jumlah q,arisan
budaya Indonesia yang
diusulkan sebagai
warisan budaya dunia
unit 2 3 10 140 - Kementerian
Kebudayaan
02 - Jumlah rumah
budaya Indonesia yang
dikembangkan dan
dimanfaatkan (kumulatif)
rumah budaya 10 (20171 11 18 14O - Kementerian
Kebudayaan
08.02.07.01
PRO-P: Pengelolaan Warisan Budaya Dunia Indonesia
08.02.07.02
PRO-P: Promosi dan Mukara,l Budaya
08.02.07.03
PRO-P: Penguatan fcrja Sama Kebudayaan
08.03
PE Frrrbanguflan
B€f,ketaharaE Iklim
Ol - Mcduru rya
potensi k f,ugian
ekonomi akibat
perubahan iklim pada
empat sektor prioritas
(kelautan dan pesisir,
air, pertanian dan
kesehatan)
01 - Pcr3€otasc
penurunan potensi
kerugian ekonomi akibat
perubahan iklim
terhadap PDB (%l pada
qnpat sektor prioritas
(kelautan dan pesisir, air,
pertanian datr kesehatan)
persen o,95 (2023) 0,135 o,646 144 - Kementerian
Lingkungan
Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup
SK No 122454C
berkas 3, hlm. 434 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran
Ol - FctrinSkatan nilai
ketahanan wilayah
pesisir dan pulau-
pulau kecil
Indikator Satuan Bdselirc2l24 Target 2025 TarEet2O29
Agenda
Transformasi
(indikator
baru)
Koordinator/
Pengampu
032 - Kementerian
Kelautan dan Perikanan
08.03.01
KP: Peningkatan
Ketahanan Iklim
Pesisir dan Laut
01 - Nilai ketahanan
wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil
76 55
08.03.01.01
PRO-P: Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh
08.03.01.02
PRO-P: Peningkatan Ketahanan Perikanan terhadap Perubahan Iklim
08.03.01.03
PRO-P: Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
08.03.01.04
PRO-P: Penyediaan Sarana Bdrtu Navigasi Pelayaran (SBNP)/R.Ebu Suar
08.03.02
KP: Pengelolaan
Sumber Daya Air
Adaptif ndim
Ol - Meningkatnya
keakurasian
modifikasi cuaca
01 - Persentase akurasi
keberhasilan modifil(asi
cuaca
Persen t9 90 075 - Badan Meteorologi,
Klimatologi dan Geofi sika (indikator
baru)
08.03.02.01
PRO-P: Pembangunan Tampungan Air
08.03.02.02
PRO-P: Revitalisasi Tampungan Air
SK No 122456C
berkas 3, hlm. 435 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek kiodtag
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 T8fget 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
08.03.02.03
PRO-P: Pembangunan Pengendalian Banjir
04.03.02.04
PRO-P: Pengendalian Lahar/ Sedimen
08.03.02.05
PRO-P: Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air
08.03.03
KP: Pengembangan
darr Implementasi
Madan Ramah
Iklim
01 - Menurunnya
potensi kerugian
ekonomi akibat
perubahan ildiE pada
scLtor pertanian
Ol - Pcrcatas€
penurunan potensi
kerugian ekonomi akibat
perubahan iklim
terhadap PDB (%, pada
sektor pertanian
persen 0,244 (2023) 0,091 0,439 018 - Kementerian
Pertanian
08.03.03.01
PRO-P: Pembangunan Embung atau Tampungan Air Skala Kecil Lainnya
08.03.03.02
PRO-P Irigasi Pertanian
08.03.03.03
PRO-P Optimasi Lahan Pertanian
08.03.03.04
PRO-P: Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim
SK No 122455 C
berkas 3, hlm. 436 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan tuseliiE2o24 faEgd-2025 Target 2029 Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
08.03.03.05
PRO-P: Penyediaan Pupuk dan Saprodi Pertanian
08.03.03.06
PRO-P: Pengembangan, Pengelolaan, don Modernisasi Jaringan Irigasi
08.03.03.07
PRO-P: Frdirgkatan (Kapasitas Petani terkait Informasi Iklim
08.03.04
KP: Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit Sensitif Iklim
Ol - Menurunnya
persentase kejadian
penyakit sensitif iklim
0l - Persentase
penurunan kejadian
penyakit sensitif iklim
persen lo 14 024 - Kementerian
Kesehatan (indikator
baru)
08.03.04.01
PRO-P: Pencegahan daa Pengendalian Kejadian Penyakit DBD
08.03.04.02
PRO-P: Pencegahan dar Pengendalian Kejadian Penyakit Malaria
08.03.04.03
PRO-P: Pencegahan dan Pengendalian Kejadian Penyakit Pneumonia
08.03.04.04
PRO-P: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diare
08.03.()4.05
PRO-P Pengendalian Vektor dan Penyebaran Penyakit Sensitif [dim
SK No 122458 C
berkas 3, hlm. 437 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseli,l€2024 Taryct2o2s Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
08.03.04.06
PRO-P: Peningkatan Kesehatan Lingkungan
08.03.05
I(P: Penguatan Tata
Kelola dan Kapasitas
untuk Pembangunan
Berketahanan Iklim
Of - Meningkatnya
tata kdole den
kegiatan pendukung
pencapaian target
pembangunan
berketahanan iklim
Ol - Persentase ak8i
pendukung ketahanan
iklim yang dilaksanakan
di lokasi prioritas
persen 10 30 144 - Kementerian
Lingkungan
Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup
(indikator
baru)
08.03.05.01
PRO-P: Penyediaan Informasi Pendukung Peningkatan Ketahanan Iklim
08.03.05.02
PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM untuk Ketahanan Iklim
08.03.05.03
PRO-P: Perlindungan Sosial untuk Ketahanan Iklim
08.03.05.04
PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Pemerintah
08.04
PP: Pengelolaan
Risiko Bencana yang
Efisien dan Tepat
Guna
Ol - Menurunnya
tingkat risiko bencana
nasional
01 - Persentase
penurunan nilai Indeks
Risiko Bencana Nasional
persen r,* (2023t- 1,2 t,2 103 - Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
SK No 122459C
berkas 3, hlm. 438 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Baseline 2,024 Target 2025 Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
08.04.01
KP: Peningkatan
Upaya Pencegahan
dan Mitigasi
Ol - Meningkatnya
upaya pencegahan
dan mitigasi bencana
01 - Persentase daerah
yang memiliki tingkat
kapasitas
penanggulangan bencana
minimal pada kategori
sedang
90 05 - Ketahanan
Sosial Budaya dan
Ekologi
103 - Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
persen 62 {2023!.
08.04.ol.ol
PRO-P: Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Penanggulangan Bencana
08.04.01.02
PRO-P: Pengembangan Mitigasi Bencana melalui Rhct darr Inovasi
08.04.01.03
PRO-P: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penanggulangan Bencana
08.04.01.04
PRO-P: Penyediaan Logistik dan Peralatan sesuai Standar Penanggulangan Bencana
08.04.02
KP: Peningkatan
Layanan Peringatan
Dini dan Penanganan
Kedaruratan Bencana
Ol - Meningkatnya
penyelenggaraan
layanan peringatan
dini dan keandalan
respons saat tcdadi
bencana
0l - Percctrtalc cakupan
layanan peringatan dini
di daerah berisiko
bencana
6,32 05 - Ketahanan
Sosial Budaya dan
Ekologi
IO3 - Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
perll€o 6,00 6,10
02 - Kecepatan
penyampaian informasi
peringatan dini bencana
ke publik
3 075 - Badar Meteorologi,
Klimatologi dan Geofi sika
SK No 122460 C
menit <3 <3
berkas 3, hlm. 439 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran Indikator Satuan Etaselhe2o24 Taryet2o2s Target 2029
Agenda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
03 - Persentase daerah
yang menetapkan status
keadaan darurat bencana
datr Ecn€l.iEa intervensi
sesuai standar
persen 75 loo 100 100 - Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
08.04.02.01
PRO-P: Pendampingan Penanganan Kedaruratan Bencana
08.04.02.02
PRO-P: Pelayanan Peringatan Dini Multiancaman Bencana
08.04.03
KP: Pcra.trrull.n
Kebutuhan
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Pascabencana
01 - Meningkatnya
kualitas rehabilitasi
dan rekonstruksi
pasca bencana
Ol - Persentase daerah
pasca bencana masif
yang ditangani
IOO 05 - Ketahanan
Sosia.l Budaya dan
Ekologi
lO3 - Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
persen loo loo
oa.04.03.ol
PRO-P: Pemulihan Kehidupan Masyarakat Pascabencana
08.04.03.02
PRO-P: Pemulihan Ekonomi Terintegrasi Pascabencana
SK No 1224610
berkas 3, hlm. 440 OCR
Prioritas Nasional/
Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas/
Proyek Prioritas
Sasaran IndiLator Satuan Baseljae2o24 Target 2025 Target 2029
Agcdda
Transformasi
Koordinator/
Pengampu
08.04.04
KP Peningkatan
Resiliensi Masyarakat
Terhadap Bencana
Ol - Meningkatnya
resiliensi masyarakat
terhadap bencana
01 - PerBcntarc desa
berketahanan bencana
multipihak
11,74 05 - Ketahanan
Sosial Budaya dan
Ekologi
103 - Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
persen 10,31 10,49
08.04.04.01
PRO-P: Peningkatan l(eEaEpuan Adaptif Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana
08.04.04.02
PRO-P: Pemberdayaan Komunitas Masyarakat untuk Pengurangan Risiko Bencana
08.04.05
fP: Peningkatan
Infrastruktur
Berketahanan
Bencana
Ol - Meningkatnya
infrastruktur
berketahanan
bencana di lokasi
prioritas bencana
01 - Rasio
kabupaten/kota yang
menerapkan
infrastruktur
berketahanan bencana di
lokasi prioritas bencana
IOO 05 - Ketahanan
Sosial Budaya dan
Ekologi
145 - Kementerian
Pekerjaan UEum
persen 19
(indikator
baru)
08.04.05.01
PRO-P: Peningkatan Keandalan Bangunan Berketahanan Bencana
08.04.05.02
PRO-P: Peningkatan Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air
SK No 122462 C
(
berkas 3, hlm. 441 OCR
-14t-
Prioritas . rdm.l/
Prioritas./
PriGltr!/
Proyek ki.rita.
Frrn-r-t iilrx 'E!r,!l S.tn.n 8adirc2i0/24 Target 2orl5 Target 2029
Agenda
TlllrdGmsd
Xocdblto./
08.04.05.05
PRO-E tairyhdt Innedultu Uidlid Bcnc.tr. Geologi
l(ctaranlm:
Tetla bGdf.t itdik df d.!r
Pemerintah DE h,
dapat dimutakhirkan melalui RKP daum
Ur.h.. dan f&!F d.e.
IlcDFtittrbanglu: (al kesiapan d.n t(rpdra. FLLlen .n; Ol ketersediaan do ruobcn pendanaan; serta (ct keterlibatan tr Fo
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
ssltrl]tr;I.rr;nfllac'Ifa{
SK No 14974ts0
Dj.-qn