Lampiran III, bagian 1 dari 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

MATRIKS KEMENTERIAN/ LEMBAGA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2025-2029
LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025_2029
SK No 149745 C

PRESIOEN
MATRIKS KEMENTERIAN/ LEMBAGA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
1. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025_2029
KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)
TARGET2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
002.CF Program Penyelenggaraan Lembaga
Legislatif dan Alat Kelengkapan
10.628.070.786
002.cF.5806 Felak!€naarr Representasi Rakyat dqn
Partisipasi Masyarakat
10.628.070.786
oo2.cF.5806.QMB Komunikasi Publik 10.628.070.786
oo2.cF.5806.QMB.OO1 Kunjungan Kerja Diluar Maca Reses dan
Diluar Sidang DPR (8 Kali Setahun)
o 4640 kegiatan 3.742.431.557 0l 03 01 01
oo2.cF.5806.QMB.OO2 Kunjungan Kerja pada Masa Rcscs (5 Kali
Dala& Setahun)
o 2900 kegiatan 5.905.064.474 01 03 0l ol
SK No 132502 C
sao kegiatan 6O5.679.9,t6 Ol 03 01 o1 oo2.cF.5806.QMB.0O3 Kunjungan Kerja pada MaBa Reses atau
pada Masa Sidang (1 Kali Satu Tahun)
o

PRESIOEN
KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/ TRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2O2g SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PI{ PF KP PROP
002.cF.5806.QM8.004 Rumah Aspirasi Anggota DPR n 580 kegiatan 374-494.809 0r 04 02 ol
o02.wA Program Dukungan Manajemen 43.672.540
002.wA.5795 Pengelolaan Teknologi Informasi 83.672.540
002.WA.5795.UAB Sistem Informasi Pemerintahan 83.672.540
002.WA.5795.UAB.001 Sistem Informasi Anggota Legislatif dan
Konstituen
I o Sistem
Informasi
t33.672.540 01 03 0l ol
TOTAL to.7 | 1.7 43.326
Keterangan:
c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
Catatan:
D€xval Perwakilan Rakyat hanya memiliki Rincian Indikasi Prioritas Nasional Tahun 2025-2029
SK No 132503 C

MAHKAMAH AGUNG
1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025_2029
INDIKATOR SATUAN BASELINB2O24 TARGET2O2S TARGET 2029
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas
KP 07,03.02 - Persentase penyelesaian eksekusi putusan perdata p€f,68n 54 35 55
SK No 132504 C

PR,ESIDEN
2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025_2029
KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASII
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PF KP PROP
005.BF Program Penegakan dar! Pelayanan Hukum 528.183.912
005.BF.1046 Pengembangan Tenaga Tektia P€f, Peradilan
Umum
6.133.375
005.BF. r046.UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 6.133.375
005.BF.1046.UAC.001 Bimbingan Teldtis t€ritang Perempuan yang
berhadapan dengan Hukum
240 240 Orang 6.r$.375 04 19 04
07 02 02 o1
02
005.BF. ro49 Peningkatan Manajemen Peradilan UErrB 110.634.396
oos.BF.lo49.QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan 68.028.575
0o5.BF.1O49.QB.rO32 Layanan Pos Bantuan Hukum di
lingkungan Peradil,an UEum
44739 44739 Orang 68-02A.575 08 02 01 M
o7 02 02 o1
0o5.BF.ro49.QCA Perkara Hukum Perseorangan 42.605.821
oo5.BF.lo49.QCA.OOr Pcf,kara Peradilan Umum yang diselesaikan
melalui Pembebasan Biaya Perkara
1000 1000 Perkara 2.101.700 07 02 02 o1
SK No 132505 C
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
6679 6679 Perkara
384.930.471
01 0o5.BF.lo49.QCA.0O2 Sidang di luar Gedung Pengadilan i+o.504.121 07 02 02
005.BF.1053

KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025--2029
(Rp Ribu)
PI{ PF KP PROP
oo5.BF.1053.QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan 112.918.500
oo5.BF.1O53.QBA.OOl Layanan Poa Bantuan Hukum di
Lingkungan Peradilan Agama
226077 226077 Orang 112.918.500 07 02 02 01
04 16 03 ol
oos.BF.l053.ocA Perkara Hukum Perseorangan 272.Ott.97 t
oo5.BF.l053.QCA.00r Perkara di Lingkungan Peradilan Agama
yang diselesaikan melalui pembebasan
biaya perkara
21037 24193 Perkara 100.309.961 07 02 02 01
0o5.BF.1O53.QCA.OO2 Perkara di Lingkungan Peradilan Agama
yang diselesaikan melalui sidang di luar
gedung
32565 37449 Perkara 64.a44.432 07 02 02 01
oo5.BF.lo53.QCA0O3 Perkara di Lingkungan Peradilan Agama
yang diselesaikan melalui sidang t terpadu
5137 6203 Perkara 94.403.475 07 02 02 0l
oo5.BF.lo53.QCA.OO4 hkara yang diselesaikan melalui Sidang
Itsbat Nikah diluar Negeri
200 241 Perkara 12.454.103 An 02 02 0l
04 16 03 0l
005.BF.1058 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer 12.621.253
oo5.BF. ro58.QCA Perkara Hukum Perseorangan 12.621.253
SK No 132506 C
393 393 Perkara 12.621.253 07 02 02 01 oo5.BF. ro58.QCA.OOl Perkara yang dilayani melalui sidang di luar
gedung di lirukunsart Peradilan Militer

PRESIOEN
KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PI{ PF KP PROP
005.BF.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata
Usaha Negara
12.873.030
005.BF.1059.Q84 Layanan Bantuan Hukum Perseorangan 7.484.640
0o5.BF.1Os9.QBA.OO1 Layanan Pos Bantuan Hukum di
linglornggn Peradilan Tata Usaha Negara
3264 3264 Orang 7.444.640 07 02 02 ol
oo5.BF.1O59.QCA Fef,kara Hukum Perseorangan 5.384.390
oos.BF. ro59.QcA.oo2 Perkara yang dilayani melalui sidang di luar
gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha
Negara
30 30 Perkara s.384.390 07 02 02 ol
005.BF.7019 PengeEbartgart Tenaga Teknis Peradilan
Agama
991.387
005.BF.7019.UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 991.387
005.BF.70r9.UAC.OO1 Bimbingan Teknis Kaum Rentan
Berhadapan dengan Hukum
80 92 Orang 991.387 07 02 02 01
005.wA Program Dukungan Manajemen 232.464.572
005.w4.1064 Peningkatan Pelayanan Informasi pada
Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua
Lingkungan Peradilan
36.OOO.OOO
SK No 132507 C
Layanan Dukungan Manajemen Internal 36.OOO.OOO 005.w4.1064.T8,{

REPUBLIK TNDONESIA
KODE
NAMA
PROGRAM / KEGIATAN/ KRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
005.WA.1064.TBA.001 Pengembangan Sistem Penanganan Perkara I I Layanan 30.000.000 07 03 01 o1
005.WA.1064.TBA.002 Pengintegrasian sistem penanganan
perkara di MA
o I Layanan 6.000.000 07 03 0l Ot
005.WA.1067 Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan
Anggaran serta Penataan Orga sasi
Mahkamah Agung
24.800.000
005.WA.1067.PFA Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 24.800.000
o05.wA. t067.PFA.OO1 Penyusunan Rancangan Kebijakan
Penguatan Kelembagaan Mahkamah Agung
0 I Rancangan
Standar
8.800.000 07 03 01 0l
005.WA.1067.PFA.002 Penyusunan kajian/naskah akademik
tcf,kait RUU Jabatan Hakim
o o Rancangan
Standar
2.OOO.OOO 07 03 01 0l
005.WA.1067.PFA.003 Penyusunan Kajian terkait Contempt of
Court
0 o Rancangan
Standar
2.000.000 07 03 0r 01
005.WA.1067.PFA.004 Penyusunan peraturan internal MA terkait
pola rekrutmen, jenjang karir serta mutasi
dan rotasi hakim
0 0 Rancangan
Standar
4.OOO-OOO 07 03 01 ol
SK No 149518 C
Rancangan
Standar
6.000.000 07 03 01 01 005.WA.1067.PFA.005 PenJ rsunan kajian beban kinerja ideal
hakim dan penetapan analisis beban
kinerja hakim, panitera pengg rti, dan
jurusita
I o

KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGIATAN/KRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
oos.wA. r067.PFA.o06 Penyusunan kajian integrasi sistem
penanganan perkara di MA
n 0 Rancangan
Standar
2.000.000 07 03 01 01
005.WA.1073 Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi dibidang Telsfs Peradilan
t7 L664.572
oo5-wa r073.scc Pelatihan Bidang Politik, Hukum,
kehenall den Kcamenen
169.168.572
oos.wA. lo73.scc.oo1 Peningkatan Kapasitas Hakim 440 440 Orang 165.164.5?2 07 03 01 ot
oos.wA. 1073.TBC Layanan Manajemen SDM Internal 2.500.000
oo5.wA. lo73.TBC.O03 Pedoman Kurikulum Pendidikan dan
Pelatihan Terpadu baai Hakim
I Layanan 2.500.ooo 07 03 01 0t
TOTAL 760.652.444
Keterangan:
c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
SK No 132509 C

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESI,A
1. MATRIKS KINER.JA TAHUN 2025_2029
INDIKATOR SATUAN BASEL/,i{E2O24 TARGET2025 TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas
PP 07.04 - Persentase peningkatan pengendalian perkara persen - (indikator baru) 61 69
PF 07.04 - Persentase kecukupan, kesesuaian, dan pengembangan SDM Kejaksaan persen - (indikator baru) Eil 80
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas
KP 07.04.01 - Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan
denda damai
pcfs€o - (indikator baru) 61 69
KP 07.04.02 - Tingkat kecukupan personil jaksa pcfsetr 98,02 94,20 99,20
KP 07.04.02 - Tingkat pengembangan kapasitas personil jaksa persen 10,65 50 85
KP 07.04.02 - Tingkat kesesuaian pengelolaan SDM jaksa persen 77,6 80 lI0
SK No l325l0C

- 1l -
2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025_2029
KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2O25:2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
006.BF Program Penegakan dart Pelayanan Hukum 146.963.000
006.BF.l l03 Penerangan dan Penyuluhan Hukum di
h.rsat dan Daerah
136.713.000
oo6.BF.1103.QMB Komunikasi Publik 136.713.000
006.BF.1r03.QMB.O51 Penyuluhan Hukum di Kejaksaan
Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan
Negeri
4138 4138 kegiatan 136.713.000 07 02 03 0l
006.BF.1115 Dukungan Telstis Lainnya di Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Khuaur
2-750.000
006.BF.1115.PEF Sosialisasi dan Diseminasi 2.250.000
006.BF.1115.PEF.001 Sosialisasi Pedoman C6ruptidt Impact
Assessment (CIA) dan Indeks Kerawanan
Korupsi
o o orang 2.250.000 07 05 0r 02
006.BF.1 1l5.UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 500.ooo
SK No 132511 C
O Laporan 500.000 0? 05 01 02 006.BF.1l l5.UAE.OOl Asesmen Kompetensi Dasar dan lanjutan
Bagi Jaksa dalam Penanganan Tindak
Pidana Korupsi

REPUBLIK INOONESIA
KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGI,ATAN/ KRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI AI'KASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
006.BF.6580 Penanganan dan Penyelesaian Perkara
Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana
Khusus Lainnya dan Tindak Pidana HAM
Berat di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Khusus
7.500.000
006.BF.6580.PFA Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria l -500-ooo
006.BF.6580.PFA.001 Penyusunan Pedoman Corruption Impact
Assessment (CIA) dan Indeks Kerawanan
Korupsi
o O Pedoman 1.500.000 07 05 01 02
006.BF.6580.UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 6.000.000
006.BF.6580.UAE.001 Pelaksanaan Corruption Impact Assessment
(CIA) dan Indeks Kerawanan Korupsi
o I Laporan 6.000.000 07 05 0l 02
006.wA Program Dukungan Manajemen 7.211.560.709
006.WA.1081 Pembinasl dan Pengelolaan Kepegawaian di
Kejaksaan RI
1.OOO.OOO
o06.wA.l08r.PtsQ Kebijakan Bidang Aparatur 1.000.000
SK No 149519 C
Rekomendasi
Kebijakan
l.000.ooo 07 04 02 02 oo6.wA. r08r.PtsQ.ool Pent rsunan rekomendasi kebijakan
manajemen talenta Kejaksaan Rl
:al o

KODE
NAMA
PROGRAM / KEGIATAN/ XRO / RO(PROYET)
TARGET2O2s TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
006.wA.1083 Perencanaan yang meliputi Pcrtgclolaan
Data, Penyusunan Rencana Anggaran dan
Program Kerja, Pemantauan darr Eva.luasi,
Pengembangan Organisasi dan Tata
Laksana s6ta Fasilitasi Pelaksanaan
Program Reformasi Birokrasi lGjakssm RI
10.422.336
006.wA.1083.PBD Kebijakan Bidang Hukum dan IIAM 2.122.336
006.WA.1083.PBD.051 Penyusunan Kebijakan Penguatan Fungsi
Penuntut UEum sebagai Pengendali
Pcf,kara dan Penuntut Tunggal (DoErinus
utis)
o Rekomendasi
Kebijakan
2.t22.336 07 04 01 01
006-wA.10a3.Ptso Kebijakan Bidang Teknologi Informasi 4.500.000
006.WA.1083.PBO.051 Pembuatan Kebijakan Pelaksanaan Statistik
Kriminal Indonesia
0 Rekomendasi
Kebijakan
4.500.000 07 04 0l 01
006.wA.lo8il.PBQ Kebijakan Bidang Aparatur 4.200.000
006.wA. r083.PtsQ.O99 Petr] rsunan Rekomendasi Kebijakan Untuk
Peningkatan SDM Kejaksaan
3 o Rekomendasi
Kebijakan
4.200.000 07 04 02 02
006.w4.1088 Pengelolaan Data, Statistik l(rimitral serta
Penerapan Pengembangan Teknologi
802.OOO.OOO
SK No 149520 C
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 2.000.000 006.wA. toSa.PFA
I

KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
202?-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
006.WA.1088.PFA.001 Pcnlruaunan pedoman metadata stqstistik
Lriminal Indotresia
o O Pedoman 1.000.000 07 04 0l 01
006.wA. ro88.PFA.OO2 Penyusunan pedoman prosca bisnis
pelaksanaan statisitit laimfutal Indonesia
o O Pedoman 1.000.000 07 04 0l Ol
006.WA.1088.UAB Sistem Informasi Pemerintahan 800.000.000
oo6.wA. 1088.UAB.OOl Pembangunan Sistem Informasi coDtuartd
c€dter hrsdalops
n I Sistem
Informasi
600.000.000 o7 04 0l ol
006.wA.lo8a.uAB.oo2 Pengembangan sistem informasi statistik
kriminal Indonesia
o o. Sistem
Informasi
200.ooo.000 07 04 01 01
006.WA.1091 Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan
Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI
5.042.947.640
0o6.wA.109r.RAQ Sarana Bidang Hukum 371.000.000
0o6.wA. ro9r.RAQ.ool Pembentukan kantor pejabat di MA untuk
pemberian advis blaad dalam perkara
kasasi
o I Unit 3.OOO.OOO 07 04 01 02
006.wA.1091.RAQ.OO2 Fcrobctltukan kantor pejabat penghubung
di Setneg dalam rangka pemberian nasihat
hukum kepada Presiden, pemberian telslis
hukum dalam perjanjian internasional dan
kontrak karya, postulat rejection,
pernyataan lrcf,ang datr atau pernyataan
ncgafa saat darurat
o I Unit 3.000.000 07 04 0l 02
SK No l325l40

KODE
NAMA
PROGRAM/KEG[ATAN/ IGO/RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
oo6.wA.l091.RAQ.O51 Pemenuhan Sarana dan Prasarana serta
Peralatan Petrangafl an Perkara Kejaksaan
RI
55 55 Unit 365.000.000 07 04 0l ol
oo6.wA.1$[.RPW Prasarana Bidang Hukum 2.574.000.000
oo6.urA. I 09 I .RPW.00 I Pembangunan rupbasan o [1 Unit I.824.OOO.OOO 07 04 0r 01
006.wA.109l.RPW.OO2 Pembangunan rumah dinas Jaksa di
wilayah
0 1 Unit 150.000.000 07 04 0l 01
006.wA. l091.RP\[r.003 Pembangunan command center Pusdalops 0 o Unit 600.000.000 o7 04 01 0l
oo6.wA.1(x) l.TBB layanan Sarana dafl Prasarana Internal 2.@7 .947.640
006.wA.l 09 r.TBB.o53 Pengadaan Pembangunan Infr astruktur
Pendukung Tugas dan Fungsi Kesehatan
Yustisial
1 I Paket 2.097 .9A7 -640 07 04 0 1 0 I
006.WA.5276 Pemulihan Aset yang Menjadi Kewenangan
Kejaksaan RI scauai dengan Ketentuan
Perundang-Undangan dan Koordinasi
dcogan Jaringan Kerja Sana Pemulihan
Aset Nasional maupun Transnasional
65.132.600
006.WA.5276.PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM r.ooo.ooo
SK No 149521C
Penyusunan Grand Design Tata Kelola
Badan Pemulihan Aset
r.000.ooo 07 04 01 01 006.WA.5276.PBD.001 o o Rekomendasi
Kebijakan

KODE
NAMA
PROGRAM / KEGIATAN/ KRO / RO(PROYEK)
TARGET2O2s TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2023-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
006.WA.5276.PFA Norma, Standar, Prosedur, d{! Kriteria 1.000.000
006.wA.5276.PFA.OO1 Penyusunan pedoman pelaksanaan tata
kelola rupbasan
o O Pedoman l.000.ooo 07 04 01 01
006.WA.5276.0KB Pemantauan produk 47.132.600
006.wA.5276.QXB.O5l Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan
Aset yatlg Terkait Perkara
38 38 laporan 47.132.ffi 07 05 01 02
006.WA.5276.UAB Sistem Informasi Pemerintahan 15.OOO.fiX)
006.WA.5276.UAB.001 Pengembangan Asset Recovery S€cured-
data Systcr! (ARSSYS)
o I Sistem
Informasi
15.000.000 07 04 0l ot
006.WA.5276.UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 1.000.000
006.WA.5276.UAE.001 As€scn€n Kompetensi Jaksa dan
Kelembagaan dalqn Penelusuran Aset
0 O Laporan 1.000.000 07 05 01 02
006.wA.6577 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan r.281.118. r33
006.WA.6577.PBO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi 1.OOO.OOO
006.WA.6577.PBO.001 Grand Design pengembangan teknologi/
satu sistcrn informasi Manajemen
Pendidikan dan Pelatihan untuk
mendukung Corporate Utuiuersiv
o o Rekomendasi
Kebijakan
1.000.ooo 07 04 02 01
SK No 149522 C

KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGIATAN/KRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
006.wA.6577.PBQ Kebijakan Bidang Aparatur 5.140.400
006.wA.6577.PBQ.0O2 Penyusunan konten pembelajaran pada
peningkatan kompetensi jaksa
3 o Rekomendasi
Kebijakan
2.OOO.OOO 07 04 02 02
006.wA.6577.PBQ.0O3 Penyusunan dokumen evaluasi
pembelajaran, pengajaran dan metode
pembelajaran bagi peningkatan kompetensi
Jekse
o o Rekomendasi
Kebijakan
2.000.000 0? 04 02 02
006.wA.6577.PBQ.051 Penlru$lar Pedoman Kurikulum Pendidikan
daIr Pelatihan Terpadu bagi Jaksa/
Pendidikan Kekhususan Jaksa
2 0 Rekomendasi
Kebijakan
l. r,ro.,rcO 07 04 02 02
006.WA.6577.RPW Prasarana Bidang Hukum 1.000.000.000
oo6.wA.6577.RPt[t.00 I Peobangunan / pen8crobangan sentra diklat 0 I Unit 1.000.000.000 07 04 02 0r
006.WA.6577.UAB Sistem Informasi Pemerintahan 202.000.000
006.WA.6577.UAB.001 Pengembangan tcloologi dan 8i8te!n
informasi corporate university
o o Sistem
k Informasi
200.000.ooo o7 04 02 0l
006.wA.6577.UAB.002 Integrasi sistem infdEaii corporate
university darl mobile apps corporate
university
I o Sistem
Informasi
2.000.000 07 04 02 01
SK No 132517 C
Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 72.977.733 006.WA.6577.UAC

ITODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)
TARGET2O2s TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PI{ PF KP PROP
006.WA.6577.UAC.001 Peningkatan Sertifikasi Jaksa o 1000 Orang 4.000.000 07 04 02 02
006.WA.6577.UAC.002 Implementasi pelaksanaan crrtxrrate
university
o 5OO Orang 3.000.000 07 ()4 02 02
006.WA.6577.UAC.004 Penguatan kapasitas SDM dalam
Feneluru-rsn Aset
o l2O Orang 2.908.563 0? 05 0l 02
006.wA.6577.UAC.O5l Peningkatan Kompetensi Jaksa l:fn 840 Orang 63.069.170 08 02 0l 04
o7 04 02 02
006.wA.6578 Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Jaksa
Agung Muda Pengawasan
500.ooo
006.w4.6578.PtsD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 500.ooo
006.WA.6578.PBD.001 Rckotncoda.i Kebijakan Penguatan Sistem
Pengawasan Internal di Kejaksaan
o o Rekomendasi
Kebijakan
500.ooo 07 05 03 01
006.w4.6773 Strategi Kebijakan Penegakan Hukum 8.OOO.000
006.WA.6773.PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 8.000.000
SK No 132519C
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Upaya
Paksa
006.wA.6773.PBD.001 D o Rekomendasi
Kebijakan
1.000.000 07 04 0l Ol

PRESIOEN
KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/RO(PROYEK)
TARGET2O2s TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PT,I PF KP PROP
o06.wA.6773.PBD.002 Penyusunan rekomendasi ketnjsksn
evaluasi penyelesaian Perkara delrgarr
Pcnd.keten Keadilan Restorative
0 o Rekomendasi
Kebijakan
1.000.000 07 04 0l 01
006.WA.6773.PBD.003 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
Tindak lanjut Hasil Rekomendasi Kebijakan
Penguatan Fungsi Penuntut Umum
1 o Rekomendasi
Kebijakan
3.000.000 07 04 0l ol
006.urA.6773.PBD.004 Penyusunan rekomendasi kebijakan terkait
penerapan Deffered Pro8ecutq Agreement
0 0 Rekomendasi
Kebijakan
1.000.000 07 04 01 0l
006.WA.6773.PBD.005 Rekomendasi Kebijakan dalam rangka
pembentukan kantor pejabat penghubung
di MA untuk pemberian Advis Blaad dalam
perkara kasasi
o o Rekomendasi
Kebijakan
1.000.000 07 04 01 02
006.WA.6773.PBD.006 Rekomendasi Kebijakan dalarn rangka
pembentukan kantor p.jabat penghubung
di Setneg dalam rangka pemberian nasihat
hukum kepada presiden
0 o Rekomendasi
Kebija.kan
1.000.000 07 04 0l 02
TOTAL 7.358.523.709
Keterangan:
c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
SK No 132520 C

KEM ENTERI.AN SEKRETARIAT NEGARA
1. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025_2029
KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGIATAN/KRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
oo7.cA Program Penyelenggaraan Layanan kepada
Presiden dan Wakil Presiden
42.897.092
o07.cA. r 148 Penyelenggaraan Koordinasi Kerja Saloa
Teknik Luar Negeri dan Penanganan
Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri
42.897.092
007.CA.1 1,+8.PEC Kerja sama 42.897.092
0O7.CA.1 1.+8.PEC.OOl Layanan Kerja Sama Selatan-Selatan 10 12 Kesepakatan 39.116.742 02 09 03 01
007.cA.1 l48.PEC.OO2 Dokumen Manajemen Pengetahuan KSST 3 3 Dokumen 3.740.350 02 09 03 OD
TOTAL 42.897.092
Keterangan:
c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
Catatan:
Kementerian Sekretariat Negara hanya E.miliki Rincian Indikasi Prioritas Nasional Tahun 2025-2029
SK No 132522 C

EIJ,FIT]FN
KEMENTERIAN DAI,AM NEGERI
1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025_2029
INDIKATOR SATUAN BASELINE2O24 TARGET 2025 TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas
PF 04.17 - F€f,aentase anak berusia O-4 tahun yang memiliki akta kelahiran persen 94,03 96 99,8
PF 07.01 - Jumlah daerah deagai Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Berkategori "Sangat Baik"
daerah 150 514
(indikator baru)
PP 07.09 - Indek Kinerja Gubernur s.bagai Wakil Pemerintah Pusat 72,Ot (2023) 73 I:B
PP 07.09 - Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 83,75 (Persentase
capaian
penerapan sPM di
daerah tahun
2023].
92
PP 07.09 - Ra.io penerimaan pajak daerah terhadap PDRB (local tax rotild persen PDB t,20 1,25 1,45
Pengampu Pencapaian Indikator Kegi,atan Prioritas
SK No 132523 C
daerah
(indikator baru)
t2 x KP 01.04.01 - Jumlah daerah dengan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan berkategori baik

PRESIOEN
INDIKATOR SATUAN BASEUNE2O24 TARGET 2025 TARGET 2029
KP 02.04.0f - Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat d.t'n aspek wawasan kebangsaan pada
wilayah konflik dart rentan
kegiatan 5 5 5
KP 02.09.01 - Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Fcnega8an Batas Darat Negara 61,13 63,00 78,00
KP O2,12,O7 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki kcleEbagsar air limbah domestik
(UPTD/ BLUD/ BUMD)
kab/kota 127 l2023l 180 5t4
KP 02.12.07 - BUMD air minum dengan tarif Full Cost Recovery (FCR) persen 42,49 (2023) 60 100
KP 02.12.07 - Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan tarif/retribusi l,ayanan air limbah domestik kab/kota 17 (2023) 40 loo
KP O2.12-O7 - Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki Perda terkait tata kelola air
limbah domestik
kab/kota 135 (2023) 150 514
KP 02.12.08 - Jumlah provinsi yang melakukan pel,aporan kinerja air minum di tingkat kab/kota provinsi 38 (2023) 38 3a
KP 02.12.08 - Jumlah provinsi yang melakukan pelaporan kinerja sanitasi (air limbah domestik) di
tingkat kab/kota
provinsi t (2023) 15 FA
KP 06.07,03 - Jumlah desa yang menginisiasi k rja sa.Ea desa desa - (indikator baru) EIi) [r[0
KP 06.07.03 - Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelol,aan keuangan desa berbasis
digital
desa - (indikator baru) 150 1.660
I{P 07.01.0f - F.rscntas€ parpol yang tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban
bantuan keuangan parpol setelah diaudit oleh BPK kepada mendagri
perlcrr loo (2023) 100 100
SK No 132524C
persen 100 100 loo KP 07.01.01 - Persentase parpol penerima bantuan keuangan parpol dari APBN yang
memprioritaskan bantuan keuangan parpol untuk pendidikan politik

INDIKATOR SATUAN BASEUNE2O24 TARGET2O2S TARGET 2029
KP 07.01.02 - Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi
penduduk wajib KTP
persen 3,55 10 50
KP 07.09.01 - Provinsi d€oaan Indeks Kinerja Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkategori
sangat bait
provinsi r3 (2023) 17 30
KP 07.09.02 - Provinsi dengan Indeks Pcncrapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) berkategori
tuntas paripurna
provinsi 2 l2023l 5 34
KP 07.09.02 - kabupaten/kota dengan Indeks Penerapan Standar Pelayan& Minimal (SPM)
setidaknya berkategori tuntas madya
kabupat€n/ kota 2A (2023) 152 354
KP 07.09.02 - Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) berkategori sangat inovatif (prov,kab,kota) daerah
(prov/ kab/ kota)
75 12023) 82 147
KP 07.09.03 - Jumlah daerah dengan proporsi pajak daerah terhadap PAD meningkat daerah
(prov/ kab/ kota)
300 300 546
KP 07.09,03 - Jumlah daerah dengan proporsi retribusi daerah terhadap PAD meningkat daerah
(prov/ kab/ kota)
300 3()O 546
KP 07.09.03 - Jumlah provinsi yang memenuhi belanja infrastruktur pelayanan publik provinsi 4 r9 38
KP 07.09.03 - Jumlah daerah yang memanfaatkan instrumen pendanaan alternatif daerah
(prov / kab/ kota)
2 7 1l
SK No 132525 C

2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025_2029
KODE
NAMA
PROGRAM/KECI,ATAN/ IGO/RO (PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
010.CM Program Pembinaan Kapasitas
Pemerintahan Daerah dan Desa
t.922.797.336
010.CM.1237 Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan
Pusat dan Daerah scf,ta Kerja sama Daerah
733.,140.980
010.CM.1237.PBL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 2.050.000
o1o.cM. t237.PBL.OO1 Rekomendasi Pelaksanaan Model Ideal
Kewenangan dan Kelembagaan GWPP
I o Rekomendasi
Kebijakan
2.050.000 07 09 01 01
010.CM.1237.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pcracrintah
Daef,Eh
731.390.980
0ro.cM. r237.lrBA.oo1 Daerah yang memiliki a'Eka indeks GWPP
b€f, kategori sangat baik
t7 30 Provinsi 646.423.750 07 09 01 03
0lo.cM. r237.1J84.002 Daerah yang difasilitasi dalam penguatan
peran kecaEratan dalam koordinasi vertikal
dan horizontal
gla Daerah
(Prov/ rab / Kota)
9.157.650 07 09 02 03 txd
o 010.CM.1237.UBA.003 Daerah yang melaksanakan kerja sar ra
daerah dalam penyediaan pelayanan publik
to 38 Provinsi 6.105.100 07 09 0l 02
SK No 149523 C
lo Daerah
(Prov/Kab/Kota)
06 04 0l 02
010.CM.1237.UBA.004 Pilot Project keda sama daerah dalam
mendukung pusat pertumbuhan di Wilayah
Metropolitan
1 7.326.120 07 09 0l 02
06 04 0t ol

KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
07
o8
04
04
06
06
0l
ol
06 04 01 09
06 04 0l 10
or0-cM. 1237.U84.O04.OO00 Pilot Project kerja sama daerah dalam
mendukung pusat pertumbuhan di Wilayah
Metropolitan - Pusat
I 10 Daerah
(Prov/ Kab/ Kota)
7.326.120 0,6 04 0l 03
06 04 01 04
06 04 01 o5
06 04 01 06
010.CM.1237.UBA.005 Daerah yang menerapkan PTSP berbasis
OSS-RB,{ (Online Single Submission Risk
Bas.d Approach) dalam perizinan berusaha
118 Daerah
(Prov/ Kab/ Kota)
9.768.160 07 09 02 03 76
olo.cM. r237.uBA.006 Daerah yarry dikuatkan SDM dan
Kclc@bagaal DTMPTSP nJ.a untuk
mendukung iklim investasi yang kondusif
126 Daerah
{Pror, / Kab/ Kota)
6.105.100 07 09 02 03 50
010.CM.1237.UBA.007 Daerah yang ditingkatkan pelimpahan
kewenangan perizinan kepada DPMPTSP
?6 118 Daerah
(Pror'/ Kab/ Kota)
6.105.100 07 09 02 03
010.CM.1241 Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas
negara, batas wilayah, darl topGftrd
61.045.862
SK No 132527 C
Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 6.967.125 010.CM.1241.PBL

PRESIOEN
KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK
TARGET2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2023-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
010.CM.1241.PBL.001 I Daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian
batas daerah
lo lo Rekomendasi
Kebijakan
6.105.100 07 09 02 03
010.CM.1241.PBL.002 Rekomendasi penyelesaian batas
kewenangan pengelolaan sumber daya
alam di laut provinsi
o lo Rekomendasi
Kebijakan
a62.025 0? 09 02 o3
010.CM.1241.PEC Kerja sama 32.750.447
010.CM.1241.PEC.001 Penguatan Kerja Sama Pembangunan lintas
batas ncBara di bidang eko(rooi, sosial, dan
budaya
2 2 Kesepakatan 12.210.200 0? 09 01 on
02 09 04 03
04 09 04 02
010.cM. r241.PEC.002 Penyelesaian permasalahan scgEert batas
wilayah negara, penegasan, dan
peoeliharan batas n€8aia
3 3 Kesepakatan 8.288.447 02 09 0l 02
010.CM.1241.PEC.003 K/L yang mengintegrasikan kode, data
wilayah administrasi pemerintahan dan
pulau
12 3() Kesepakatan 12.252.240 07 09 0r 03
010.CM.1241.UBA
010.CM.1241.UBA.001 1
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah
Daerah
21.367.450
6.105.100 07 09 02 o3
06 04 0l ol
Da€f,ah yang melakukan penilaian Indeks
Maturasi Perkotaan lintas K/L .€csra
terpadu di wilayah Metropolitan
SK No 132528 C
lo r0 Daerah
(Prov/ Kab/ Kota)
06 04 0l 02

KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
{Rp Ribu)
PN PF KP PROP
06 04 01 07
06 04 01 08
06
06
Tl] 04
o4
ol
o1 10
o10.cM. 1241.uBA.001.0000 Daerah yang melakukan penilaian Indeks
Maturasi Perkotaan lintas K/L secara
terpadu di Wilayah Metropolitan - Pusat
10 10 Daerah
(Prov/ Kab/ Kota)
6.105.100 06 (H 0l 03
06 04 0l 04
06 04 0l 05
06 04 0l 0,6
010.CM.1241.UBA.002 Dacf,ah yang dikuatkan tata kelola Smart
City-nya di wilayah Metropolitan
10 lo Daerah
(Pro!, / Kab/ Kota)
9.157.650 06 04 0l Ol
06 04 0l 02
ol
ol
ot
ol
o? (x) 02 03
06
06
04
04
Tl] ()4
lo ()4
07
tI:]
r'Ia
r{a
SK No 132529 C
to 10 Daerah
(Prov / Kab/ Kota)
06 04 0r 04
olo.cM. 124r.u8A002.0000 Daerah yang dikuatkan tata kelola SEart
City-nya di Wilayah Metropolitan - Pusat
9.157.650 06 04 0t 03

PRESIOEN
KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO (PROYEK)
TARGET2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PF KP PROP
06 04 0l 05
06 04 0l 06
010.CM.1241.UBA.003 Dacf,ah yang dimediasi dan diadvokasi
dalam penerapan PP Perkotaan pada
Wilayah Metropolitan
lo lo Daerah
(Prov/ Kab/ Kota)
6.105.100 06 04 01 0l
06 04 01 02
06 04 01 07
06 04 01 08
06 04 0l 09
06 04 01 10
o7mo203
OIO.CM. 124f .UBA.0O3.OO0O Daerah yang dimediasi dan diadvokasi
dala.E penerapan PP Perkotaan pada
wilayah Metropolitan - Pusat
r0 10 Daerah
(Prov/ Kab/ Kota)
6.105.100 06 04 01
06 04 01 04
06()401 05
06 04 01 06
03
010.CM.1244 Penataan siatcro pelayanan administrasi
desa
182.399.170
SK No 132530 C
Sistem Informasi Pemerintahan 700.ooo 010.CM.1244.UAB

KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASII
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PF KP PROP
010.CM.1244.UAB.001 Sistem Informasi Dcse Berbasis
Prod$kel/ Epdcskel yang Terintegrasi
dengan SIPD
I 0 Sistem
Informasi
700.000 06 01 0l 002
06 07 03 03
o10.cM. r244.UBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa 181.699.170
010.CM.1244.UBB.001 Desa yang difasilitasi dalam Inisiasi Kerja
Se.Ea Desa
90 800 Desa 31.220.400 06 07 03 02
010.CM.1244.UBB.002 Desa yaru difasilitasi dalam Penerapan
Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis
Digital
50 1500 Desa 102.850.000 06 07 03 02
010.CM.1244.UBB.003 Desa yang Ecncf,apkan pengelolaan
keuangan desa berbasis digital
100 160 Desa 5.695.000 06 07 03 0l
010.CM.1244.UBB.004 Desa yang memanfaatkan LMS dalam
pembelajaran digital dalam peningkatan
kapasitas Aparatur/ Pengurus Kelembagaan
Desa
100 o Desa r.000.000 06 01 02 02
06 07 03 02
olo.cM. r244.uBB.006 Desa yaru tel,ah tertib administrasi
pengelolq€,r aset desa
125 500 Desa 13.600.000 06 07 03 02
010.CM.1244.UBB.007 Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan
penegasan batas desa
o 200 Desa 23.600.000 06 07 03 02
SK No 132531 C
lT.l Desa 3.733.370 06 07 03 02 O10.CM.l2,l4.UBB.OO8 Desa yang dokumen perencanaannya
diselaraskan dengan dokumen
perencanaan daerah dan nasional
o

PRESIOEN
KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO (PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
010.cM.1244 Fasilitasi Pengembangan Kapasitas
Aparatur/pengurus Kelembagaan Dcaa
195.372.000
oro.cM.l248.uAc Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 174.372.ON
010.CM.1248.UAC.004 Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan
Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional
3060 5850 Orang 174.372.000 06 0l 02 02
06 0? 03 02
08 02 01 02
010.CM.1248.UBB Fasilitasi dan Pembinaan FeB6intah Desa 21.000.ooo
o10.cM.124a.UBB.O01 Desa yang memanfaatkan LMS dalam
pembelajaran digital
o 25000 Desa 21-000.ooo 0,6 07 03 02
010.CM.1254 Fasilitasi Pcrcncan6tn, Evaluasi, dan
Informasi Pembangunan Daerah
39.000.027
010.CM.1254.PBL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 7.000.000
o1o.cM. r254.PBL.00l Rekomendasi dokuE€tl perencanaan
pembangunan daerah yang menerapkan
partisipasi masyarakat
o 38 Rekomendasi
Kebijakan
7.000.000 07 09 01 02
o10-cM.1254.UAB sistem Informasi Pemerintahan 24.000.ooo
SK No 132532 C
Sistem
Informasi
06 01 01 002
010.CM.1254.UAB.001 Optimalisasi Penerapan SIPD sebagai
platform tunggal pemerintahan di daerah
o I 24.000.ooo 07 G) ol 03
02 t7 07 02

KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2023-2029
{Rp Ribu)
PN PP KP PROP
010.CM.1254.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah
Dacreh
a.ooo.027
010.CM.1254.UBA.001 Daerah yang menerapkan SIPD bidang
perencanaan pembangunan daerah
n m Daerah
(Pror,/ Kab/ Kota)
4.000.027 07 09 0l 03
010.CM.1259 Fasilitasi Penataan daerah, otonomi
khusus/istimewa
56.945.900
oro.cM.1259.PAC ttf,atu.ran Pemerintah 1.040.000
010.CM.1259.PAC.001 Rancangan Fef, aturaa Pemerintah
mengenai Kawasan Aglomerasi
o o RPP 1.040.000 07 09 0l 02
o10.cM.1259.PtsL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 19.315.300
010.CM.1259.PBL.001 RcLorocndasi Kebijakan Penyelesaian
Sengketa di DOB
4 4 Rekomendasi
Kebijakan
18.315.300 07 @ 02 03
olo.cM. r259.PBL.002 Rekomendasi Model Ideal Penataan Daerah
dalarn rangka Revisi UU No. 23 Tahun
2014
o o Rekomendasi
Kebijakan
r.000.ooo 07 09 0l 0r
010.CM.1259.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah
Daerah
36.630.600
SK No 132533 C
to 10 Daerah
(hov/Kab/ Kot4
36.630.600 07 (x' 02 03 o10.cM. r259.UBA.OOl Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penguatan
Kapasitas dan Kinerja Daerah Bersifat
Kekhususan dan Keistimewaan

FUEUK INDONESIA
KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PF KP PROP
010.CM.1261 Evaluasi Kinerja dan Peningkatan
Kapasitas dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
17.769.456
010.CM.1261.UBA Fasilitasi dat! Pembinaan Pemerintah
Dacf,ah
r7-769-As6
o1o.cM. r26l.uBA.001 Provinsi yang berkinerja tinggi berdasarkan
hasil evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah (EPPD)
lo t4 Daerah
(Prov / Kab/ Kota)
15.965.138 07 09 0l 03
olo.cM. t26l.uBA002 Kabupate! / kota yarU berkinerja tinggi
b€f, dasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan dacf, ah
(EPPD)
lo5 Daerah
(kov/ Kab/ Kota)
1.804.718 07 09 01 o3
oro.cM. t276 Pembinaan dan Fasilitasi Dana Transfer
dan Pembiayaan Daerah
20.227.150
o10.cM.1276.U8A Fasilitasi darr Pembinaan Pemerintah
Decreh
20.227.150
o10.cM. r276.UBA.OOr Daerah Yang Difasilitasi Dalam
M€nerbit.Latr Obligasi Daerah/ Sukuk
Daerah
546 Daerah
(hov/ Kab/ Kota)
6.742.390 07 09 03 03 llo
SK No 132534C
Pembinaan inovasi daerah
110 546 Daerah
(Prov/ Kab/ Kota)
19.475.269
o3 010.CM.1276.UBA.002 Daerah Yang Difasilitasi Dalam
Memanfaatkan PitdaEa[ Daerah
r3.4a4.760 07 09 03
o10-cM.1243

KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI AI'KASI
2023-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
010.CM.1283.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah
Daerah
19.475.269
010.CM.1283.UBA.001 Daerah yang difasilitasi daldn Penerapan
Pilot Project Inovasi Tematik
2 2 Daerah
(Prov/ I(ab/ Kota)
9.157.650 07 09 0r 02
010.CM.1283.UBA.002 Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan
Inovasi hrarrintahan Dalarn Ncgcri
546 Daerah
(Prov/ I(ab/Kota)
10.317.619 07 09 02 03 546
010.CM.1285 Pengembangan dan Pelaksanaan
Standardisasi dan Sertifikasi
17.300.ooo
0r0.cM.r285.PBL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 9.500.ooo
olo.cM. r285.PBL.00r Rekomendasi Kebijakan Pengembangan
Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam
Negeri berdasarkan Kapasitas Daerah
Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur
a o Rekomendasi
Kebijakan
9.500.ooo 07 09 02 02
olo.cM.1285.PFA N6ma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 7.800.000
010.CM.1285.PFA.001 Standardisasi Perangkat Pembelajaran
Pemerintahan Dalam Negeri
lo 20 NSPK 7.800.000 07 09 02 02
010.CM.3991 Pembinaan Produk Hukum Daerah dan
Desa
30.631.832
SK No 149524C
Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 6.105.100 010.CM.3991.PBL

KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO (PROYEK)
TARGET2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
010.CM.3991.PBL.001 Rekomendasi simplifikasi, harmonisasi,
dar sinkronisasi peraturan perizinan di
daerah
2 2 Rekomendasi
Kebijakan
6.105.100 07 09 01 o3
o1o.cM.399r.QMA Dete den Informasi Prrblil< 3.310.OOO
o1o.cM.399l.QMA.OOl Database Peraturan Daerah yang
terintegrasi
I o Data 3.310.000 07 09 02 03
010.CM.3991.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah
Daerah
21.216.732
010.CM.3991.UBA.001 l Daerah yang difasilitasi dalam penguatan
kualitas Rancangan Perda dan Perkada
yang telah sesuai d€tuan hasil review
Kemendagri
38 3a Daerah
(Prov / Kab/ Kotq)
12.210.200 07 09 02 03
010.CM.3991.UBA.002 Daerah yang memiliki Skor Indeks
Kepatuhan dalam PetrJmsunan Perda
b€f,kateaori Sangat Baik
30 Daerah
(Prov / Kab/ Kota)
9.006.532 0? 09 02 03 15
010.CM.6136 Pembinaan Penyelenggaraan Urusan
Ketentraman, Ketertiban UEUrrl dan
Perlindungan Masyarakat
67.666.610
SK No 132536 C
Sist€ro Informasi Pemerintahan 510.510 010.CM.6136.UAB

PRESIOEN
KODE
NAMA
FROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
P-N PF KP PROP
010.CM.6136.UAB.001 Sistem Informasi Pemerintahan Bidang
Administrasi Kewilayahan Dalam
Mendukung Satu Data Indonesia - Bidang
lYantibun inmas
1 I Sistem
Informasi
sto.slo o7 (x, 02 01
010.CM.6136.UBA Fasilitasi dat1 Pembinaan Pemerintah
Dacr6h
67. r56.rOO
010.CM.6136.UBA.001 Daerah yang menerapkan SPM lub urusan
Bencana berdasarkan Tipologi Daerah
546 Daerah
(hov / Kab/ Kota)
18.315.300 07 09 02 01
08 04 01 03
546
010.CM.6136.UBA.002 Dacf,ah yang menerapkan SPM aub urusan
Kebakaran b.f,dasarLan Tipologi Daerah
546 Daerah
(kov/ l(ab/Kota)
18.315.300 07 09 02
08 04 0l 03
546 ol
010.CM.6136.UBA.003 Daerah yang menerapkan SPM sub urusan
Trantibum berdasarkan Tipologi Daerah
546 Daerah
(Prov/ Kab/ Kota)
1a.315.300 07 09 02 0l 546
010.CM.6136.UBA.004 Daerah yang menerapkan pengintegrasian
dan pengarusutamaan pengurangan risiko
bencana
FII Daerah
(Prov/ Kab/ Kota)
6.105.100 08 04 01 03 m
010.CM.6136.UBA.005 Daerah yang E.sr€f,apkan layanan
pcoef,intah saat tanggap darurat dan pasca
bencana
38 38 Daerah
(Prov/ Kab/ Kota)
6.105.100 08 04 02 0r
010.CM.6138 Penataan kelembagaan Desa 16.669.500
SK No 132537 C
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 16.669.500 or0.cM.6r38.QDB

KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
o10.cM.613a.QDB.OOl Fasilitasi lembaga posyandu dalam
penerapan 6 bidang SPM
1500 2500 Lembaga 16.669.500 04 ls Ol 02
04 16 0l 02
06 0? 03 02
010.CM.6139 Pembinaan Penyelenggaraan dan
Pembangunan Urusan Pemerintahan
Daerah
242.096.245
010.CM.6139.PBL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 42.200.OOO
oto.cM.6 r39.PtsL.OO r
010.CM.6139.PBL.002
RekoEendasi Ketepatan Pembagian Urusan
wdib Pelayanan Dasar
Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan
Wajib non -Pclayanan Dasar
6
lo
o
o
Rekomendasi
Kebijakan
Rekomendasi
Kebijakan
13.000.000 O? 09 01 o1
17.000.000 07 09 0l ol
010.CM.6139.PBL.003 Rcko|[eDdasi Kctc?atan Pembagian Urusan
Pilihan
o E] Rekomendasi
Kebijakan
12.200.000 w 09 0l 01
ol0.cM.6139.UBA Fa8ilita8i dan PeEbinaan PeEerintah
Daerah
239.496.245
SK No 132538 C
38 38 Daerah
(Prov/ Kab/ Kota)
07 09 02 0l
oto.cM.6139.UBA"OOl Daerah yang melaksanakan Peningkatan
mutu dan layanan SPM
12.210.200 06 06 04 0l

PR,ESIDEN
KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)
TARGET2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
olo.cM.6139.UBA.O02 Daerah yaiS Eenerapkan EanajeEcn
.isteo pengaduan pelayanan SPM
FE Da€f,ah
(hov/ Kab/ Kota)
7.631.375 07 09 02 01 m
010.CM.6139.UBA.003 Da€f,ah yang menerapkan tata kelola
persampahan
grl Daerah
(kov/ Kab/ Kota)
6.105.100 02 t7 07 02
02 18 01 02
m
010.CM.6139.UBA.004 Daerah yang difasilitasi dalam percepatan
dan pengendalian pelaksanaan PtsG
bcf,kctahanart bencana
38 Daerah
(kov/ Kab/ Kota)
6.105.100 08 04 05 38 o1
oto.cM.6r39.uBA. loo Daerah yartg dievaluasi rancangan Perda
Tata Ruartgnya
38 48 Daerah
(Prov/ I(ab/ Kota)
6.105.100 o7 G) 0l 03
o1o.cM.6139.UBA. lOl Daerah yang Menerapkan Perencanaan dan
Penganggaran Energi Baru Terbarukan
(EBrl
0 38 Daerah
(Prov/ Kab/ Kota)
4.641.000 02 11 03 0l
010.CM.6139.UBA.200 Daerah yang difasilitasi dalam pcncf,apan
SPM urusan Pekerjaan UEum berdasarkan
Tipologi Daerah
546 Daerah
{Prov/ Kab/ Kota)
15.262.750 02 t2 07 002
07 09 02 0l
546
010.CM.6139.UBA.201 Daerah yang difasilitasi dalam penerapan
SPM urusan Perumahan Rakyat
berdasarkan Tipologi Daerah
546 Daerah
{Prov / Kab/ Kota)
15.262.750 07 09 02 0l
06 06 04 19
546
SK No 132539 C
20 lo Daerah
(hov/ Kab/ Kota)
15.105.100 03 0l 05 04 010.CM.6139.UBA.202 Daerah yang D€lrwsun rencana Aksi
keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
J.len

KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO (PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
202r-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
010.CM.6139.UBA.203 Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemda
dalam Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Da€f,ah di Bidang Jalan
33 Daerah
(kov/ Kab/ Kota)
9.157.650 03 0l 01 09 3ii
010.CM.6139.UBA.204 Daerah yang d€rlfiapkan kebijakan tata
kelola air tlinuD, sanitasi, perumahan dan
kawasan pcrBukiErar!
.,I:1 3 Daerah
(Prov/ Kab/ Kota)
6.105.100 02 t2 07 001
06 06 04 02
010.CM.6139.UBA.300 Daerah yang difasilitasi dalam penerapan
SPM urusan Kesehatan berdasarkan
Tipologi Daerah
546 Daerah
(Prov/ I(ab/ Kotal
15.262.750 04 15 05 01
o1
546
02 09 07
oto.cM.6l39.uBA.30I
010.CM.6139.UBA.302
Daerah yang difasilitasi dalam penerapan
Sm, urusan Sosial berdasarkan Tipologi
Daerah
Daerah yartg difasilitasi dalam penerapan
SPM urusan Trantibumlinmas berdasarkan
Tipologi Daerah
546 Daerah
(Prov/ Kab/ Kota)
546 Daerah
(Prov/ l(ab/ Kot4
15.262.750 07 09 02 o1
15.262.750 0a 04 0l G}
07 09 02 0r
546
546
02 03 02 06
010.CM.6139.UBA.303 Provinsi yang menyusun dan menerapkan
rencana aksi destinasi wisata
4 4 Daerah
(Prov/ I(ab/ Kota)
7.073.570 07 09 02 ff!
02 22 06 0r
03 05 05 N2
03 05 06 @2
03 05 07 N2
SK No 1325,0 C

PRESIOEN
KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
03 0s ol 002
03 05 09 002
03 05 lo oo2
03 05 t2 002
03 05 13 002
o10.cM.6 139.UBA.303.3513 Provinsi yang menyusun dalr menerapkan
r€ocafla aksi destinasi wisata - lkb.
Probolinggo
I I Daerah
(Pror, / Kab/ Kota)
1.7a6.7A5 03 05 11 002
010.CM.6139.UBA.304 Daerah yang difasilitasi dalAm Penguatan
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
gB aIl Daerah
(Prov / Kab/ Kota)
12.210.200 07 15 01 t2
07 09 02 03
o10.cM.6139.UB,{.305 Daerah yang menerapkan konvergensi
p€frccgahan dan penurunan stunting di
daerah
5,46 Daerah
(Prov / Kab/ Kota)
9.157.650 04 11 02 02 546
010.CM.6139.UBA.400 Daerah yang difasilitasi dalam penerapan
SPM urusan Pendidikan berdasarkan
Tipologi Daerah
546 Daerah
(Prov/ Kab/ Kot4
15.262.750 04 05 02 01
07 09 02 01
5+6
SK No 132541 C
l1 1l Daerah
(Prov/ Kab/ Kota)
6.105. t00 04 07 0l 01 010.CM.6139.UBA.401 Daerah yang mengimplementasikan
kebijakan daerah sebagai tindak lanjut
Perpres No.68 tahun 2022 te'rta,J.g
Revitalisasi Pendidikan Vokasi drn
Pel,atihan Vokasi

PRESIOEN
KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
010.CM.6139.UBA.403 Daerah yang dievaluasi dalam p€dcf,apan
Prov/ Kabupaten/ Kota layak Anak
38 Daerah
{Prov/ Kab/ Kota)
6.105.100 0l 05 02 01
04 17 01 02
38
010.CM.6139.UBA.404 Daerah yang Eederapkarr perencanaan dart
penganggaran reapodlif gendcf (PPRG)
38 38 Daerah
(Pror'/ I(ab/ Kota)
6.105.100 04 19 05 02
o ro-cM-6 139.UBA.404.OO00 Daerah yang oeaerapkart perencanaan dart
penganggaran responsif gender (PPRG) -
hrsat
38 38 Daerah
(Prov/ I(ab/ Kota)
6.105.100 0l 05 02 0l
010.CM.6139.UBA.405 Daerah yang menerapkan laya.nan
perlindungan Perempuan dan Anak s€f,ta
perlindungan dari kekerasan dan TPPO
38 Daerah
(Prov / I(ab/ Kota)
6.105.100 p4 19 04 38 02
O1O-CM.6 139.UBlq.. 4O5.OOO0 Daerah yang menerapkan layanan
perlindungan Perempuan dan Anak serta
perlindungan dari kel(€f,a8an dan TPPO -
hreat
m Daerah
(hov/ Kab/ Kota)
6.105.100 0l 05 02 rIl o1
010.CM.6139.UBA.406 Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan
RcncarE Induk Urusan Pemuda da'l
Olahraga
38 38 Daerah
Prov / Kab/ Kota)
6.105.100 04 09 03 02
04 18 0l 02
010.CM.6139.UBA.407 Daerah yorrg menetapkan Upah Minimum
Provinsi
38 38 Daerah
{Prov / Kab/ Kota)
6.105.100 04 07 04 03
o3 09 07 01
SK No 132542C
m m Daerah
(hov / Kab/ Kota)
5.441.000 08 02 01 taE 010.CM.6139.UBA.408 Daerah yartg difasilitasi dalam Peningkatan
Budaya Gemar Mcrobaca

-4t-
KODE
NAMA
PROGRAM / KEGIATAN/ KRO/RO (PROYEKI
TARGET 2025 TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
010.CM.6139.UBA.409 Daerah yang menerapkan Pef,eicanaai dart
Penganggaran Terintegrasi Kesehatan
Reproduksi untuk mendukung penurunan
AuEka Kematian lbu (AKI)
o 6l:l Deereh
(Pror,/ Kab/ Kota)
4.641.000 07 09 02 03
04 11 0l o3
010.CM.6140 Pembinaan Unsur Penyelenggara
Frmcrintshen Decreh
30.869.400
010.CM.6140.PBL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 7.500.000
010.CM.6140.PBL.001 Rekomendasi kebijakan penguatan
manajemen ASN daerah dalam rangka
Revisi Undang-Undang NoE6 23 Tahun
2014 tcrrtang Pemerintah Daerah
0 I Rekomendasi
Kebijakan
aoo.ooo 07 (x) ol o1
010.CM.6140.PBL.002 Rekomendasi Kebijakan Masukan Revisi
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang PeE€f intah Daerah
0 I Rekomendasi
Kebijakan
4.200.000 07 (x, 01 ol
010.CM.6140.PBL.003 Rekomendasi kebijakan penguatan
kelembagaan dan kepegawaian perangkat
daerah dalam rangka Revisi Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah
o o Rekomendasi
Kebijakan
1.500.000 07 09 0t ol
SK No 132543 C
Rekomendasi
Kebijakan
1.000.000 07 09 01 0t 010.CM.6140.PBL.004 Rekomendasi Model Ideal Perangkat
Daerah dalam rangka Revisi UU No. 23
Tahun 2014

PRESIOEN
KODE
NAMA
PROGRAM/TEGIATAN/ KRO/RO (PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PI{ PP KP PROP
010.CM.6140.UBA Fasilitasi dalr Pembinaan Pemerintah
Deereh
23.369.400
O 1O-CM.6 r,rO. U BA. O0 1 Evaluasi Efektivitas Perangkat Daerah
berdasarkan PP Perangkat Daerah eksisting
190 Daerah
(Prov/ Kab/ Kota)
23.369.400 07 09 02 o3 38
010.cM.6141 Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan
Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah
116.672.770
oro.cM.6r41.PtsL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 1.OOO.OOO
010.CM.6141.PBL.001 Rekomendasi Pengelolaan Keuangan
Daerah.sebagai Masukan Revisi UU 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
o n Rekomendasi
Kebijakan
1.OOO.OOO 07 09 01 o1
o1o.cM.6r41.QMA Data dart Informasi Publik 16.957.260
o10.cM.6l4l.QMA.OOr Peta Jalan Belanja Pegawai Di Daerah n Data 3_472_500 07 $) 03 02
o10.cM.6r4r.QMA.OO2 Basis Data Potensi Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
I Data 13.444.760 07 (x) 03 ol
02 t2 07 003
02 18 01 IM
010.CM.6141.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Feoef,intah
De.reh
98.715.510
SK No 132544C
19 o Provinsi 3.750.OOO 07 (x) 03 on 010.CM.6141.UBA.011 l Provinsi Yang Memenuhi Belanja
Infrastruktur Pelayanan Publik

KODE NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
P'N PP KP PROP
010.CM.6141.UBA.012 Daerah Dengan Proporsi Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkat
300 o Daerah
(Prov/ Kab/ Kota
5.OOO.OOO 07 (x) 03 ol
02 18 0l 02
010.CM.6141.UBA.013 Daerah Yarrg Melaksanakan Kerja Sa.6a
Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha
(KPDBU)
2 lo Daerah
{hov/ Kab/ Kota)
10.170.OOO 02 12 08 004
ol
o? (x) 03 o3
02 iI3 02
010.CM.6141.UBA.014 Daerah Dengan hoporri Kontribusi BUMD
Meningkat Dalam A.PBD
546 Daerah
{Prov/ Kab/ Kotal
18.850.000 07 09 03 0l
02 t2 07 003
300
010.CM.6141.UBA.015 Da€f, ah Yang Melakukan Penatausahaan
dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Secara Wajar
546 Daerah
Prov/ Kab/ Kota)
18.750.000 07 09 03 0l Hin
010.CM.6141.UBA.016 Da€f,ah yang Difasilitasi Dalam Rangka
Penerapan Casl ess/Transaksi Nqt Tunai
110 o Daerah
(Prov/ Ihb/ Kota)
1.500.000 o7 @ 03 0l
010.CM.6141.UBA.017 Daerah yang Difasilitasi dalam Rangka
Penerapan Cast ess/Transaksi Non Tunai
atas Pengeluaran Daerah
546 Daerah
(Prov/ Kab/ Kot4
4.993.340 07 (x) 03 02 o
010.CM.6141.UBA.018 Daerah yaru Difasilitasi dalam Rangka
Penerapan Castrle$/ Transaksi Non Tunai
etes Flnarimaen Dacfalt
550 Daerah
Prov/ Kab/ Kotal
4.993.340 07 (x' 03 0 o1
SK No 132545 C
546 Daerah
(Prov/ I(ab/ Kota)
22.250.OOO 07 09 03 0l 010.CM.6141.UBA.019 Daerah Drngatl Proporsi Pajak Daerah
Terhadap PAD Meningkat

KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2O2S SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PF KP PROP
oro.cM.6 r4r.uBA.020 Daerah Dcngar Proporsi Retribusi Daerah
TErhadap PAD Meningkat
546 Daerah
(hov/ Kab/ Kota)
6.454.750 07 09 03
02 t2 07 003
o o1
010.CM.6141.UBA.021 r Daerah Yang Menerbitkan Obligasi/ Sukuk
Decreh
1 o Daerah
{Pror, / Kab/ Kota)
2-000.ooo o? 09 03 o3
010.CM.6142 Penguatan Strategi Kebijakan Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri
4.OOO.OOO
010.CM.6142.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah
Dacr6h
4.000.000
010.cM.6 r42.U84.00I Daerah dengan Indeks Tata Kelola
Pemerintahan Daerah berkategori "Baik"
6 o Daerah
{hov/ I(ab/ Kota)
4.000.000 07 09 02 03
010.CM.6144 Pengembangan Kompetensi Aparatur
Pemerintahan Dala.D Negeri
31.134.766
0rO.CM.6l.r4.UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 31.134.766
010.CM.6144.UAC.001 KDH dar WKDH yang mengikuti Orientasi 1092 1092 Orang 10.350.OOO M 09 02 m
01 0l 03 o1
010.CM.6144.UAC.002 Aparatur yang mengikuti pengembangan
Kompetensi Fer€f,lcsnaan dan
Penganggaran SPM
360 gFIi] Orang 2.776.576 06 0l 02 02
SK No 132546 C

KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/XRO/RO (PROYEKI
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASII ALOKASI
2025.-2029
(Rp Ribu)
PN W KP PROP
010.CM.6144.UAC.003 Camat yang Mengikuti Pertgeobangarr
K@petcosi Manajemen Strategi
FeEba,rgutran
180 3OO Orang 3.355.360 07 09 02 02
010.CM.6144.UAC.004 Aparatur yang mengikuti pengembangan
kot rpetertsi p€n8elolaafl keuangan daerah
450 570 Orang 7.130.140 07 09 02 02
010.CM.6144.UAC.005 Aparatur yang Mengikuti Pengembangan
Kompetensi Penyusunan Perda dan
Perkada
150 270 Orang 1.514.440 07 09 02 02
010.CM.6144.UAC.007 Pejabat Fungsional Penata Perizinan yang
Mengikuti P€nA€rob€ngan Kompetensi
150 2?O Orang 6.004.250 07 0g 02 02
010.CM.6484 Penguatan Kelembagaan Pemerintahan
Desa
0
010.CM.6484.UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 0
010.CM.6484.UAC.001 Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus
Kelembagaan Dc.a yang ditingk tkan
Kualitasnya
o O Orang 006070302
010.CM.6484.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah
Daerah
0
SK No 132547 C
Fasilitasi den Pembinaan Pemerintah Desa
Daerah
(Prov/ Kab/ Kota)
o
02 o10.cM.64a4.UBA.OO I Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Desa Tingkat Provinsi dan
Kab/ Kota
o o 0060?03
010.CM.6484.UBB

KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PI{ PF KP PROP
010.CM.6484.UBB.001 Daerah/ Desa yang Terintegrasi Dengan
Sistem
0 o Dera 0060703 m
010.CP Program Teta Kelola Kependudukan 274.965.721
010.CP.1268 Pengelolaan, Informasi dsn Integrasi data
Kependudukan
93. 130.147
o1o.cP.l26a.QAB Pelayanan Publik kepada lembaga 78.194.225
oro.cP. r268.QAB.OO I Lembaga pengguna yang terkoneksi dengan
data warehouse kependudukan berbasis
NIK Nasional
1300 1540 Lembaga 78.194.225 06 01 0l 004
.06 01 02 03
wol020l
o 10. cP. 1 264. U B,{ Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah
Daerah
14.935.922
01o.cP. r268.U8A.001 Fasilitasi Pembentukan Data Kelahiran,
Kematian, Perkawinan, dat! Perceraian
yang Terintegrasi Antar Lembaga
,rc 60 Daerah
(hov/ Kab/ Kota)
14.935.922 06 01 0l 004
06 01 02 03
010.CP.1269 Pembinaan Administrasi Kependudukan 21.972.569
010.CP.1269.PBM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik 2.050.ooo
SK No 132548 C
Pelayanan Publik kepada masyarakat
Rekomendasi
Kebijakan
13.904.660
0l oro.cP.l269.PBM.OOr Rekomendasi Kebijakan masukan Rcvi&
undang - undang NoEd 23 tahun 2006
tentang administrasi kependudukan
0 1 2.050.ooo o? ol 02
olo.cP.1269.QAA

PRESIOEN
KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
0ro.cP.1269.QAA"OO I Akta Kelahiran yang diterbitkan 1057769 74265 ALta r.095.806 04 t7 0l
07 0l 02 02
o1
olo.cP.l269.QAA.OO2 Alda KeEatia.rr yaru dit€rhitLaa 400000 500000 ALta 3.982.001 04 16 03 0l
07 0l 02 02
ol0.cP.l269.QAA.OO3 Akta Perkawinan yartg diterbitkan inrEFr[l 1360364 Akta 5.537.720 04 16 03 0l
07 01 02 02
o1o.cP.1269.QAA.0O4 Akta Perceraian yang diterbitkan 86838 50487 Akta 3.289.133 04 16 03 0l
o7 01 02 02
010.CP.1269.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah
Daerah
6.017.909
olo.cP. r269.uBA.o0 r Fasilitasi penerapan Gerakan Indonesia
Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)
secara inklusif
l5 30 Daerah
(Prov/ Kab/ Kota)
6.017.909 06 01 0l OO4
06 01 02 o3
o10.cP.6997 Penguatan Administrasi Kependudukan
dan Identitas Digital
159.863.005
or0.cP.6997.UAB Sistem Informasi Pemerintahan 159.863.005
SK No 132549 C
Aplikasi ID digital Sistem
Informasi
07 lo 05 7n
010.CP.6997.UAB.001 o 1 159.863.005 07 0l 02 02

KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO (PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
202r-2029
{Rp Ribul
PN PP KP PROP
010.CR Program Pembinaan Politik dan
Pemerintahan Umutl
741.445.625
010.CR.1233 Penguatan Ketahanan Ideologi, EkdroEi,
Sosial, dan Budaya
23.500-OOO
o1o.cR.l233.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 3.800-000
ol0.cR.1233.QDC.0O1 Fasilitasi penguatan Nasionalisme Bagi
Generasi Muda Da.l€ru Me[ggelor€La[ Nilai
Pancasila Dala.B Menjaga Persatuan dart
Kesatuan Bangsa
500 8OO Orang 3.800_000 0r 0l 02 o3
010.CR.1233.UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 4.900.000
olo.cR.l233.uAc.o01 Fasilitasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-
nilai Pancasila Dalam Menjaga Persatuan
dan Kesatuan NKRI Baai Aparatur
180 l8O Orang 4.900.000 0l ol ot ol
010.CR.1233.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah
Dacrgh
14.400.000
ol0.cR. 1233.UBA.OO2 Fasilitasi Pembinaan Kerukunan Antar dan
Intra Suku, Umat Beragama, Penghayat
Kepercayaan, Ra8 dan Golongan
5 EB Daerah
(Prov/ Kab/ Kota)
5.400.000 08 0l 02 02
SK No 132550C
38 3a Daerah
(Prov/ Kab/ Kota)
02 04 01 01
o10.cR. r233.UBA.OO3 Fasilitasi Penguatan Karaldc,. dan
wawasan Kebangsaan dalam Membangun
Harmoni Kebangsaan untuk Menjaga
Persatuan dan Kesatuan Bangsa
4.600.000 0r 01 02 o1

PRESIOEN
KODE
NAMA
PROGRAM / KEGIATAN/ KRO/ RO (PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PF KP PROP
oro.cR. 1233.UBA.OO4 Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (PKS)
di Daerah melalui Tim Terpadu
o 38 Daerah
(Prov/ Kab/ Kota)
4.400.000 0r 01 02 01
010.CR.6145 Pembinaan Politik Dalam neteci dan
Organisasi Kemasyarakatan
718.345.625
010.CR.6145.PBC Kebijakan Bidang Politik 7.300.000
olo.cR.6r45.PBC.00r Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri 2 2 Rekomendasi
Kebijakan
4.800.000 07 0l 03 03
010.CR.6145.PBC.002 Rekomendasi Kebijakan Pertimbangan
Urgensi terhadap Dana Abadi Organisasi
Kemasyarakatan
o o Rekomendasi
Kebijakan
l.250.ooo 0l 04 01 0t
010.CR.6145.PBC.003 Kebijakan Bidang Organisasi
Kemasyarakatan
n o Rekomendasi
Kebijakan
t.250.ooo 0t 04 01 ol
010.CR.6145.PEB F6uE 7.150.000
010.CR.6145.PEB.001 Pengembangan Literasi Politik Masyarakat 6 8 forum 7.150.000 07 0l ol o3
olo.cR.6r4s.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 4.800.000
olo.cR.6145.QDB.OO l Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Partai
Politik
8 8 Lembaga 4.800.000 07 0l ol ol
o10.cR.6145.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 15.500.000
SK No 132551 C
400 l:ffd Orang
o7 01 0l o3
o1o.cR.6145.QDC.OOr Pendidikan politik dan penguatan ideologi
Pancasila bagi pergurus parpol
4.OOO.000 04 19 02 ol

PRESIOEN
KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2t)29
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
o1o.cR.6145.QDC.0O2 Bimbingan Tclmis Tata Kelola Manajemen
Fcogurua Organisasi Kemasyarakatan
2000 4000 Orang 11.500.000 0l 04 01
04 19 02
02
ot
olo.cR.6145.QEr Bantuan Lembaga 672.445.625
oro.cR.6l45.QEL0O1 Bantuan Keuangan ke Partai Politik 8 8 Lembaga 672.445.625 07 01 0l o1
010.CR.6145.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah
Daarsh
11.150.000
010.CR.6145.UBA.001 Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah l9 38 Daerah
(Prov/ Kab/ Kot4
5.500.000 0l 03 0l 02
o10-cR.6145.UBA.OO2 Fasilitasi Pcnguatan Kel@pok Kerja Indek!
DeEohaEi loddtclia Tingkat Provinsi
19 l9 Daerah
(hov/I(ab/ Kota)
5.650.000 01 03 01 02
010.WA hograttr Dukungan Manajemen 235.872.421
010.WA.4255 Kegiatan Penegakan Kode Etik
Penyelenggara Pemilu
235.872.421
o1o.wA.425s.QAB Pelayanan Publik kepada lembaga 9.730.107
SK No 132552 C
Pelayanan Publik Lairrrya
76 76 Lembaga
226.142.314
olo.wA.4255.QAB.OOl Layanan Penilaian Indeks Kepatuhan Etik
Penyelenggara Pemilu
9.730.107 07 0l 03 02
o1o.wA.425s.QAH

PRESIOEN
- 5l -
KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO (PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PF XP PROP
olo.wA.4255.QAH.0O1 layanan Penanganan Pengaduan Dugaan
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu
I 1 layanan 226.142.314 07 01 03 02
TOTAL 3.175.481.103
Keterangan:
c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
SK No 132553 C

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
1- MATRIKS KINER.JA TAHUN 2025_2029
INDIKATOR SATUAN BASEUNE2O24 TARGET 2025 TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional
PN 02 - Asia Power Index (Diplomatic Influence) 65,6 65,7 66,1
PN 07 - Indeks Pelayanan dan Pelindungan wNI di Luar Ncgcf,i 93 93,5 95,5
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas
PP 02.09 - Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Perbatasan Negara - (indikator baru) 0,546 0,58
PP 02.09 - Indeks Pengaruh dan Peran di Dunia Internasional 4,9? l2023l 4,10 (Skala 51 4,50 (Skala 5)
PP 02.09 - Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional 4,07 4,10 (Skala 5) 4,18 (Skala 5)
PF 02.09 - Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi 75 76 80
PP 07.16 - Persentase penyelesaian kasus wNI di luar negeri Ir€r8etr t:E a7
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas
KP O2.O9.O I - Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga 52,43 69,75 76,21
SK No 132554C
persen 75 75 79 KP 02.09,02 - Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral

REPUBLIK INOONESIA
INDIKATOR SATUAN BASEIINE2O24 TARGET 2025 TARGET 2029
KP 02.09.02 - Persentase gagasan, prakarsa, atau rekomendasi Indonesia yang dit€f,iEa drlao
pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri regional dan/atau multilateral
persen 75 75 79
KP 02.09.02 - Persentase keberhasilan pencalonan Indonesia/wakil Indonesia pada posisi strategis di
organisasi internasional
KP 02.09.02 - Angka pembangunan postur diplomasi
persen 75 79
25 5 o
KP 02.09.02 - Pers€trtas€ peningkatan akses dan fasilitas bagi diaspora Indonesia
KP 02.09.03 - Persentase kebijakan di bidang kerja sama pembangunan internasional Indonesia yang
t lah sesuai dengan prioritas nasional
persen
persen
15 40 20
20 0 100
KP 02.09.04 - Persentase kesepakatan kerja sama terkait diplomasi ekonomi Jrsng ditindaklanjuti
oleh pemangku kepentingan dalam negeri
persen 75 3rd 84
KP 02.09.04 - Persentase keberhasilan promosi, pembentukan norma, dan kesepakatan diplomasi
ekonomi terutama pada sektor prioritas
persen 75 80 n
KP 07.16.02 - Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan
Terpadu baSi WM di Luar Negeri
KP 07.16.02 - Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan datl Pelindungan WNI di L,uar Negeri
96
98
96
97,5
96,4
98,4
KP 07.16.02 - Indeks Diplomasi Pelindungan wNI di Luar Negeri 98,5 9A,7 99,1
SK No 130028 C

2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025-2029
KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
011.AA Program Diplomasi dan Kerja salna
Internasional
6.881. I l3
or r.AA.6026 Peningkatan Citra Positif indonesia di
Dunia Internasional
6.881.113
011.AA.6026.PBC Kebijakan Bidang Politik 6.881.113
ol l.AA.6026.PBC.OO4 Penyusunan Strategi Kebijakan
Pengembangan Aset Soft Power,
I 1 Rekomendasi
Kebijakan
r.766.755 08 02 07 03
011.AA.6026.PtsC.009 Penyusunan Grand Design Strategi dan
Dasar Hukum Kerja Sama Pembangunan
Indonesia
n I RekoEendasi
Kebijakan
1.811.200 02 09 03 02
ol l.AA.6026.PtsC.OrO Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran
Diaspora dalam P€rrbangunaa Naeiural
0 1 Rekomendasi
Kebijakan
r.136.203 02 G, 02 03
o11.AA6026.PBC.Ol I Rekomendasi Kebijakan Skema Fasilitas
bagi Diaspora
I o Rekomendasi
Kebijakan
2.166.955 02 09 02 03
SK No 132555 C
15.5t32.702 011.AK Program Peran dan Kepemimpinan
lnddrcsia di bidang Kerja satra
Multilateral

KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2O2g SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PF KP PROP
ot l.AK.602r Peningkatan Peran dan Kepemimpinan
Indonesia dalarn Kerja Sarfa Multilateral
15.542.702
011.AK.6021.PBC Kebijakan Bidang Politik 1.986.093
011.AK.6021.PBC.001 I Fenlruaunan rekomendasi kebijakan terkait
diplomasi ek6r@i tcrEaeuk koordinasi,
sinkronisasi datr pengendalian, perumusan
norma pelaksanaan diplomasi guna
m€(rddong kemitraan strategis
2 2 Rekomendasi
Kebijakan
r.986.093 02 09 04 01
or 1.AK.6021.PEA Koordinasi 10.096.981
or r.AK.602l.PEA.Os2 Optimalisasi Kontribusi tndonesia dalam
Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP
PBB
27 31 kegiatan 10.096.981 02 09 02 01
o1r.AI(.602r.PEB Forum 3.499.624
or l.Ar.602l.PEB.o51 Partisipasi Aktif Indonesia sebagai Anggota
Dewan HAM PBB
1l o forum 2.399.624 02 (x) 02 ol
o1l.AK.602l.PEB.Os2 Diplomasi Hilirisasi Industri dan Mineral
Kritis
9 o forum t.loo.ooo 02 09 04 ot
SK No 132557 C
1.349. 116.653 ol l.AL Program Pelindungan WNI di Luar Negeri
serta Pel,ayanan Publik

ircLId NAMA
PROGRAM/ KEGI.ATAN/ KRO/RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PF KP PROP
ol l.AL.4439 Pelayanan dan Pelindungan wNI
Perwakilan RI
1.044.031.924
o1l.AL.4439.QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 1.044.031.924
o1 1.AL.4439.QAA.OOr Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar
Negeri (Perwakilan RI)
133000 133000 Orang 1.044.031.924 (N 19 04 02
o7 16 02 02
ot 1.AL.6028 Pelayanan dan Pelindungan WNI Pusat 305.084.729
011.AL.6028.PEC Kerja sama 144.294.088
o1l.AL.602A.PEC.OO1 Koordinasi dan Keda Sama Pelayanan dan
Pelindungan
3 3 Dokumen 144.294.088 07 16 02 0l
or r.AL.6028.QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 160.790.641
ol l.AL.6028.QAA.0O I Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar
Negeri
21000 21000 Orang 160.790.641 04 19 M XD
07 16 02 02
ol l.AM kograE Penegakan Kedaulatan serta
Hukum dai Perjanjian Internasional
6.485.619
or r.AM.6030 Optimalisasi Diplomasi Hukum dan
Perjanjian Internasional
6.485.619
SK No 132558 C
Kerja sama 6.485.619 ol l.AM.6030.PEC

KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/RO(PROYEK}
TARGET2O2S TARGET2O29 SATUAN
INDII{AIII ALOKASI
2023-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
ol l.AM.6030.PEC.OO4 Penetapan Batas Maritim/ Penegasan Batas
Darat
7 Kesepakatan 6.485.619 02 09 01 0l
011.WA koEra.E Dukungan M Manajemen 929.656
011.wA.6015 Pengelolaan Organisasi 925.656
011.WA.6015.UAD Perencanaan dan Penganggaran 929.656
ol l.wA.601s.uAD.oo1 Penyusunan Strategi Kebijakan Penguatan
Postur Diplomasi
I 0 Dokumen 219.884 02 09 02 02
o11.WA.601s.UAD.OO2 Koordinasi Penyusunan Regulasi
Pendukung Postur Diplomasi
0 0 Dokumen 709.772 02 09 02 02
TOTAL 1.378.995.743
Keterangan:
c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, drn Masyarakat
SK No 132559 C

KEMENTERI,AN PERTAHANAN
I. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025_2029
INDIKATOR SATUAN BASELNE2O24 TARGET 2025 TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas
PF 02.0f - Pef,a6ntase pemenuhan pembangunan kekuatan pokok TNI tr crs€n 30,3 30,3 100
W 02.02 - Ranking industri pertahanan (SIPRI top 1OO) peringkat > 100 <100 < 100
PF 02.03 - Persentase sumber daya nasional yang dimanfaatkan menjadi kekuatan pertahanan persen 100 100 ro0
PP 02.06 - Indeks Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi persen 54,22 54,22 100
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas
XP 02.01.01 - Fer.ertta!€ pemenuhan alutsista p€raen 30,3 30,3 100
KP 02.01.02 - Persentase penurunan pelanggaran terhadap kedaulatan, keutuhan dan keselamatan
bangsa
persen 51,3 40 15
KP 02.01.03 - Persentase pemenuhan peralatan siber persen 67,5 67,5 80
KP 02.01.04 - Persentase pemenuhan sarpras rumah dinas persen 69,42 69,42 76,33
SK No 132560 C
persen 49,7 49,7 rr0 KP O2.O I .05 - Persentase pemenuhan harwat alutsista

PRESIOEN
INDIKATOR SATUAN BASELNE2O24 TARGET2O2S TARGET 2029
KP 02.02.01 - Persentase peningkatan kemampuan industri pertahanan persen Ird 68 100
KP 02.02.02 - Persentase pengadaan, pemeliharaan dan perawatan alpalhankam yana melibatkan
industri pertahanan
persen 100 roo lo0
KP 02.02.03 - F€f,scntas€ perjanjian imbal dagang kandungan lokal dan ofset {IDXj.O) yang
terlaksana dalam pengadaan alpalhankam luar negeri
pcrgen too ro0 r00
KP O2.O3.O I - Fcfaentaa6 kader bela negara yang telah terbentuk p€f,8cn - (indikator baru) 10 loo
KP O2.O3.O I - Persentase kelulusan komponen cadangan dengan nilai baik p€f,s€tr 100 100 loo
KP 02.03.02 - Persentase penataan da'tr pembinaan koropdtetr pendukung persen - (indikator baru) roo loo
KP 02.06.05 - Persentase. realisasi rencana luas wil,ayah perairan indonesia (pedalaman, kepulauan,
teritorial, ZEE, dan landas kontin.n) yang diperbarui melalui surta hidrograli dan o8eanografi
persen 54,22 54,22 ro0
KP 02.06,05 - Persentase pemenuhan peralatan dan sarpras penyelenggaraan hi&o oseanografi persen 42,1 42,1 100
SK No 1325610

2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029
KODE
NAMA
PROGRAM / KEGIATAN/ KRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
N25-N29
(Rp Ribu)
PI{ PP KP PROP
ol2-AB Program Pelaksanaan Tugas TNI 1.148.253.837
012.AB.6513 Dukungan Kesiapan Operasi Mat a l,aut 1.148.253.837
or2.AB.6513.QHA Operasi Bidang Pertahanan 1.148.253.837
ol2.AB.6513.QHA.OOl Opcf,asi Militer Selain Perang (OMSP t4 14 operasi 940.?32.61? 02 06 03 ol
ol2.AB.65l3.QHA.OO2 Survei Hidro-Os.anagrali I 2 2 operasi 127.521.220 02 06 05 ol
012.A8.6513.QHA.003 Survei Hidro-Or€anografi II 0 1 operasi /rc.000.000 02 06 05 ol
ol2.AB.65l3.QHA.OO4 Survei Hidro-Oscanografi llt 0 I operasi ,lo.000.ooo 02 06 05 01
012.AC Program Profesionalisme dan Kesejahteraan
Prajurit
7.357.354.090
012.AC.1538 Peningkatan Perumahan Dinas Matra
Udara
1.395.661.405
012.AC.1538.RBM Prasarana Bidang Pertahanan daIr
Ke6Earatr
1.395.661.405
SK No 132562 C
Peningkatan Perumahan Dinas Matra Dar:at
r33 o unit
4.249.999.99A
o1 012.AC.1538.RBM.001 Rumah Dinas Prajurit 1.395.661.405 02 0l 04
012.AC.6508

KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
012.AC.6508.RBM Prasarana Bidang Pertahanan dan
Keamanan
4.249.995.994
012.AC.6508.RBM.001 Melaksanakan Pcrubangunatr RuEdia
Prajurit TNI AD {SBS}9
1 I unit 4.249.999.994 02 01. 04 0l
012.AC.6538 Penyelenggaraan Pendidikan Integratif 40.ooo.ooo
012.AC.6538.SCG Pelatihan Bidang Politik, Hukum,
Pertahanan dan Keamanan
40.ooo.ooo
012.AC.6538.SCG.001 Pendidikan SDM Pertahanan Siber o IOO Orang 20.000.000 02 0r 03 02
012.AC.6538.SCG.002 Pelatihan SDM Pertahanan Siber lil 1OO Orang 20.000.ooo 02 0l 03 02
012.AC.6542 Fetd[gkatart Perumahan Dinas Integratif 755.747.996
012.AC.6542.RBM Prasarana Bidang Pertahanan dan
Keamanan
755.747.996
012.AC.6542.RBM.001 Rumdis Prajurit (SBSN) I 1 unit 755.747.996 02 01 04 ol
012.Ac.6556 Peningkatan PeruBahan Dinas Matra Laut 915.944.690
012.AC.6556.RBM Prasarana Bidang Pertahanan dan
KeahEn6n
915.944.690
SK No 132563 C
Perumahan Dinas Prajurit r73 173 unit 915.944.690 02 0l 04 01 012.AC.6556.RBM.001

KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGIATAN/KRO/ RO(PROYEK)
TARGET2O2s TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
P$I PP KP PROP
012.AF Program Modernisasi Alutsista, Non
Alutsista, dan Sarpras Pertahanan
,169.887.940.943
012.AF. r464 PeEbalgunan/ Fengadaan Sarpras
Partghensn Matra Darat
948.009.878
012.AF.1464.RBM Prasarana Bidang Pertahanan dan
Keamanan
948.009.878
Ol2.AF.l,164.RBM.O01 Pembangunan Fos Parltac 0 100 unit .1a2.7t6 02 0l 02 0t
012.AF. r464.RBM.002 PeEbarrgunar! prioritas Bartgfas atau
Saq,|.as atau Gedung Kantor Satuan
T loo unit 46t.427.162 02 01 01 IlIa
Ol2.AF.l2165 Pengadaan Alutsista Matra Darat 3t .7 I I .777 .7 A5
O 12.AF. 1,165. RAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan 3t .7 | t.777 .745
012.AF.1465.RAF.001 Pengadaan atau penggantian Prioritas
Ranpur
o loo Unit 5.779.fia.O77 02 01 0r 03
0r2.AF. r,165.RAF.0O2 Pengadaan atau pc[ggartia[ Prioritas
Pesawat Terbang
loo loo Unit 3.612.213.267 02 01 01 o3
SK No 132554C
100 Unit 1.765.828.483 02 01 0l o3 012.AF.1465.RAF.003 Pengadaan atau penggantian Prioritas
Senjata dan Aloptik
o

KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2029 SATUAN
INDIKASI AJ'KASI
202r-2029
(Rp Ribu)
PNI PP KP PROP
012.AF.1465.RAF.004 Pengadaan atau penggantian Prioritas
Munisi
o loo Unit 15.038.546.618 02 01 0l o3
012.AF.1465.RAF.005 Pengadaan atau penggantian Prioritas
Rantis
0 100 Unit 580.666.823 02 0l Ol m
012.AF.1465.RAF.006 Pengadaan atau penggantian Prioritas Alat
Angkut Air
o ro0 Unit r.487.705.869 02 01 01 03
012.AF.1465.RAF.007 Pendukung Alutsista Strategis o 100 Unit 3.447.308.648 02 01 01 03
012.AF.1532 Pembangunan / Pengadaan Sarpras
Pertahanan Matra Udara
5.125.000.000
o12-AF- 1532-RBM Prasarana Bidang Pertahanan dan
Keamanan
5.125.000.000
012.AF.1532.RBM.001 Ocduag/ Bangunan dqn Fasilitas Lainnya o o unit 5.125.000.000 02 01 01 06
012.AF.6494 Fetrg.daan Alutsista Matra Udara 9.511.399.479
012.AF.6494.RAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan 9.511.399.479
012.AF.6494.RAF.001 Pengadaan Pesawat o I Unit 1.074.987.000 02 0l Ol 05
012.AF.6494.RAF.002 Peningkatan / Pengadaan Senri Senrat 1 1 Unit 6.436.412.479 02 0l Ol 05
SK No 132565 C
Amunisi t Paket 400.ooo.ooo 02 01 0l 05 012.AF.6494.RAF.003 o

KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGIATAN/KRO/ RO(PROYEK)
TARGET2O2s TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
012.AF.6494.RAF.004 Radar o 1 PaLet 400.ooo.000 02 01 01 o5
012.AF.6494.RAF.005 PStU o 1 Paket 400.000.000 02 0l ol o5
012.AF.6494.RAF.006 UAV o 1 Paket 400.000.000 02 0l ol 05
012.AF.6509 Pemeliharaan/ Perawatan/ Peningkatan
Alutsista Met'a Dar'at
5.312.206.329
012.AF.6509.RCF OP Sarana Bidang Pertahanan dan
Keamanan
5.312.206.329
or2.AF.6s09.RCF.OOl F.@cliharaan Prioritas Ranpur o 100 Unit r.034.554.640 02 0r 05 01
012.AF.6509.RCF.002 Pemeliharaan Prioritas Pesawat Terbang o 100 Unit 3.192.602.809 02 0l 05 ot
012.AF.6509.RCF.003 Pemeliharaan Prioritas Senjata o 100 Unit 461.944.807 02 0l 05 o1
012.AF.6509.RCF.004 Pec.lihereen Prioritas Munisi 3 100 Unit 103.119.745 02 0l 05 0l
012.AF.6509.RCF.006 Pemeliharaan Prioritas Rartti8 u loo Unit 259.970.1@ 02 0l 05 01
012.AF.6509.RCF.007 Pemeliharaan Prioritas Nartg Air T 100 Unit 259.970.14 02 0l 05 0r
o12.AF.6509.RCF.OO9 Pemeliharaan Roket o I Unit o020l0501
SK No 132566 C
Pengadaan Alutsista Matra Laut
o Unit
12.583.248.675
o12.AF.6509.RCF.O lO Pemeliharaan Meriam o o020l050l
012.AF.6514

rJ-tflr,IrI3
SIOEN
INDONESIA
KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2025
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
012.AF.6514.RAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan 12.583.248.675
012.AF.6514.RAF.001 KRI, KAL dar Alpung 2 2 Unit 4.172.800.000 02 01 0l 04
012.AF.6514.RAF.002 Ranpur/ Rantis 0 o Unit 2.000.000.000 02 01 0r o4
012.AF.6514.RAF.003 Pesawat Udara o o Unit 2.OOO.000.OOO 02 01 0l 04
012.AF.6514.RAF.004 Senjata dan Peralatan Elektronika 236 236 Unit 1.612.546.716 02 0r Ol 04
012.AF.6514.RAF.005 Amurlfui 2l2AA5 212885 Unit 2.197.901.959 02 0l Ol 04
012.AF.6514.RAF.006 Pengadaan Peralatan Hidro-Oseanograli o Unit 600.000.000 02 06 05 02
012.AF.6515 Pemeliharaan / Fcf, aPatan/ Peningkatan
Alutsista Matra l,aut
18.302.543.602
012.AF.6515.RCF OP Sarana Bidang Pertahanan dan
Keemenen
18.302.543.602
012.AF.6515.RCF.001 KRI, KAL dan Alpung 15 15 Unit r4.w2.543.602 02 01 05 02
012.AF.6515.RCF.002 Ranpur/ Ranti! 0 l9 Unit 2.000.000.000 02 0l 05 02
SK No 132567 C
Pembangunan / Pengadaan Sarpras
Pertahanan Matra Laut
4 Unit
1.810.667.667
012.AF.6515.RCF.003 Pesawat Udara o 2.000.000.000 02 0r 05 02
012.AF.6516

KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2023-2029
(Rp Ribu)
PN PF KP PROP
012.AF.6516.RBM Prasarana Bidang Pertahanan dan
Keamanan
1.810.667.667
012.AF.6516.RBM.001 Dermaga KRI dan Sarpras Pangkalan o I unit 343.363.016 02 0r 01 rda
012.AF.6516.RBM.002 Pangkalan MiUt6 T1'll AL 3 3 unit 817.916.403 02 0l Ol 06
012.AF.6516.RBM.003 Posal/ Fos Kawasan Perbatasan o I unit 188.378.566 02 0l 02 01
ol2.AF.65l6.RBM.OO4 Sarpras Militer, Pulau Strategis o I unit 121.009.682 02 0l Ol 06
012.AF.6516.RBM.005 Pembangunan Sarpras Hidro-Os.anograli .o I unit 300.000.000 02 06 05 02
012.AF.6517 Pengadaan Non Alutsista Matra Laut 470.435.626
012.AF.6517.RBM Prasarana Bidang Pertahanan dan
Keamanan
470.435.626
ol2.AF.65l7.RBM.OO I Siber 1 I unit 470.435.626 02 01 03 01
012.AF.6532 Pengadaan Alutsista Integratif 14.000.000.000
012.AF.6532.RAF Sarana BidarE Pertahanan dan Keamanan 14.000.000.000
012.AF.6532.RAF.001 Pengadaan Senjata o I Paket 3.500.ooo.000 02 0l ol 02
012.AF.6532.RAF.002 P€ruadaart Munisi o I Paket 3.500.000.000 02 0l 01 In
SK No 132568 C
Pengadaan Materiel Alutsista I Paket 3.500.000.000 02 0l 01 02 012.AF.6532.RAF.003 o

KODE
NAMA
PROGRAM / KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025--2029
(Rp Ribu)
PN PF KP PROP
012.AF.6532.RAF.004 Pengadaan Matsiber o I Paket 3.500.000.000 02 01 03 01
012.AF.6546
012.AF.6546.RCF
Pemeliharaan/ Perawatan/Peningkatan
Alutsista Matre Udere
OP Sarana BidarE Pertahanan dan
Keamanan
38.142.653.478
38. r42.653.478
012.AF.6546.RCF.001 Pesawat Terbang 216 2t6 Unit 35.334.075.677 02 0l 05 03
012.AF.6546.RCF.002 Senri Senrat 3 3 Unit 622.237.949 02 01 05 03
012.AF.6546.RCF.003 Amunisi o 4 Unit 629.000.000 02 0l 05 03
012.AF.6546.RCF.004 Radar 29 29 Unit 869.310.524 02 01 05 03
012.AF.6546.RCF.005 PSU 3 3 Unit 374.735.115 02 01 05 03
012.AF.6546.RCF.006 UAV 4 o Unit 313.294.173 02 0l 05 03
o12-AF.6552 Pembangunan / Pengadaan Sarpras
hrhenen
2.469.594.797
012.AF.6552.RBC Prasarana Bidang Konektivitas Darat
(Jalan)
r.200.ooo.ooo
SK No 132569 C
Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP
Kalimantan
0 35203 l@ r.200.000.000 02 0l 02 01 012.AF.6552.RBC.001

iRET'd NAMA
PROGRAM / KEGIATAN/ KRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2O2g SATUAN
INDIKASII ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PF KP PROP
012.AF.6552.RBM Prasarana Bidang Pertahanan darl
Keamanan
1.269.598.797
or2.AF.6552.RBM.OO l Politeknik Unhan Kabupaten Belu N"IT o o unit 002 01 o,+ 02
012.AF.6552.RBM.002 Smart Campus Unhan Sentul o 1 unit 1.209.598.797 02 0l 04 02
012.AF.6552.RBM.003 Rufidis Politeknik Unhan Kabupaten Belu
NTT
o o unit 002 01 04 02
o12.4F.6552.RBM.010 Jalur Penghubung Sektor Selatan
Perbatasan Papua - PNG
o 1 unit 20.000.000 02 0r 02 02
o12.AF.6552.RBM.Ol I Jalur logistik Sektor Utara Perbatasan
Papua - PNC
o 1 unit 20.000.000 02 0l 02 02
012.AF.6552.RBM.012 Jalur Penghubung dan Logistik Poc
Perbatasan di NTT
o 1 unit 20.000.000 02 0l 02 02
012.AF.6559 Pengadaan/ Harwat Alutsista Strategis 329.500.399.628
012.AF.6559.RAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan 329.500.399.628
012.AF.6559.RAF.730 Alutsista Dalam Negeri Kemhan I I PeLet 27.465.810.8,+8 02 02 02 Ol
SK No 132570C
Alutsista Luar Negeri Kemhan I Paket 24?.O3A.4Aa. tt7 02 0l 01 01 012.AF.6559.RAF.731 I

KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
x2s-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
012.AF.6559.RAF.732 Feruada Alpalhankam Luar Negeri
melalui Skema Spend to Invest
o I Paket 16.000.000.000 02 02 03 0l
012.AF.6559.RAF.734 Fernbangunaa dan P€rdngkatqr! RS TNI I 1 Fbkct 2.996.100.663 02 0l 04 0l
012.AF.6559.RAF.736 Alutsista Luar Negeri Integratif o 1 Paket 2.OOO.OOO.OOO 02 01 01 0l
012.AF.6559.RAF.737 Alutsista Luar Negeri Matra Darat o 1 Paket 2.OOO.OOO.OOO 02 01 0l ol
012.AF.6559.RAF.738 Alutsista Luar Negeri Matra l,aut o I Paket 2.OOO.OOO.OOO 02 0l Ol Ol
012.AF.6559.RAF.739 Alutsista Luar Negeri Matra Udara 0 1 Paket 2.000.000.000 02 0l ol ot
012.AF.6559.RAF.740 Alutsista Dalam Negeri Integratif o 1 Paket 2.OOO.OOO.OOO 02 02 02 ol
012.AF.6559.RAF.741 Alutsista Dalam Negeri Matra Darat o I Paket 2.OOO.000.OOO 02 02 02 ol
012.AF.6559.RAF.742 Alutsista Dalam Negeri Matra Laut o I Paket 2.000.000.000 02 02 02 01
012.AF.6559.RAF.743 Alutsista Dalam Negeri Matta Udara o I Paket 2.OOO.000.OOO 02 02 02 0l
012.AF.6559.RAF.744
012.AF.6559.RAF.745
Pengadaan Alpalhankam Luar Negeri
melalui Skcoa Sp€od to Invest (Ranpur)
Pengadaan Alpalhankam Luar Negeri
melalui Skema Spend to Invest (Kapal
Permukaan)
o
t o
I Paket
Paket
4.000.000.000 02 02 03 0l
4.000.000.000 02 02 03 02
SK No 132572 C

KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGIATAN/ XRO/ RO(PROYEK)
TARGET2O2s TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
012.AF.6559.RAF.746 Pengadaan Alpalhankam Luar Negeri
melalui Skema Spend to Invest (Kapal
Selam)
o Pekct 4.OOO.OOO.000 02 02 03 02
012.AF.6559.RAF.747 Pengadaan Alpalhankam Luar Negeri
melalui Skema Spend to Invest (Pesawat
Terbang)
o 1 Paket 4.OOO.OOO.000 02 02 03 03
012.AF.6559.RAF.748 Pengadaan Alpalhankam Luar Negeri
melalui Skema Spend to Invest (Helikopter)
o 1 Paket 4.000.000.000 02 02 03 03
012.AJ Program Pembinaan Sumber Daya
Pertahanan
871.488.000
o12.4J.1403 Pembinaan Kesadaran Bela Negara 45.444_OOO
o12.AJ. r403.PEF Sosialisasi datt Discoi[aEi 45.488.000
o12.AJ.1403.PEF.130 Bela Negara 900 2000 orang 4l.4Aa.OOO 02 03 01 o1
o12.Ar. l403.PEF.l3l Sosialisasi Bel,a Negara melalui Media
Digital
o loo orang 4-OOO.000 02 03 01 ol
012.AJ.6554 Pembinaan Potensi dar Kekuatan Suob.r
Daya Pertahanan
826.000.000
SK No 132573 C
Peraturan lainnya 8.OOO.OOO 012.AJ.6554.PAH

- 7t -
KODE
NAMA
PROGRAM / KEGTATAN/ KRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2023-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
012.AJ.6554.PAH.001 Regulasi terkait Komduk 0 I peraturan 4.000.000 02 03 02 02
012.AJ.6554.PAH.002 Penataan dan Penetapan Ko@duk o I peraturan 4.000.000 02 03 02 02
o12.AJ.6ss4.QAH Pelayanan Publik lainnya 64. 175.648
012.4J.6554.QAH.0O1 Bantuan DPP LVRI 1 1 layanan 64.175.648 02 03 02 01
012.AJ.6554.SCG Fel,auhan Bidang Politik, Hukum,
Pertahanan dan Keamanan
?53.424.352
012.AJ.6554.SCG.053 Pembentukan Komcad 9525 9525 Orang ?06.424.352 02 03 0l 02
or2.ar.6554.SCG.O54 Pembinaan Komduk SDM 0 300 Orang 3.000.000 02 03 02 o1
012.AJ.6554.SCG.055 Pcmt ine6n KoEduk Ndr SDM T I Kegiatan 4.Om.OOO 02 03 02 0r
or2.AJ.6554.SCG.O56 Penyegaran KoEcad 0 I Kegiatan 40.000.000 02 03 01 02
012.KA Program Riset, Industri, dan Pendidikan
Tinggi Pertahanan
4.932.766.524
012.KA.1406 Pembinaan dan Pengembangan Industri
Pertahanan
4.75.2.766.524
o12-KA- l406.RAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan 8.752.766.528
SK No 132574C
Unit o05 01 13 01 012.KA.1406.RAF.005 First Article Hybrid Vertical Take Ofi
Landing MrOU Fixed Wirlg Target Drone
I

REPUBLIK INDONEsIA
KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO(PROYEK)
TARGET2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PF KP PROP
012.KA. 1406.RAF.054 Pengembangan Pesawat N219A o I Paket 417.266.52A 02 02 0l Ol
05 0l 13 0l
012.KA. 1406.RAF.055 Pembangunan Pabrik Propelan o 1 Paket 8.155.500.OOO 02 02 03 0l
or2.KA.l406.RAF.056 First Article Matre Dsret 0 1 Pal(et 60.000.000 02 02 01 02
o12.K4.1406.RAF.O57 First Article Metre l,aut 0 1 Paket 60.000.000 02 02 01 02
ol2.KA.1406.RAF.O58 First Article Metre Udara 0 I Paket 60.000.000 02 02 01 02
o12.K4.6555 Penelitian dan Pengembangan Pertahanan 180.000.ooo
o12.KA.6555.SD8 Penelitian dan Pengembangan Purwarupa 180.000.ooo
o12-I<4.6555.SD8.031 Litbang Alpalhankam Matra Darat o I Pulwarupa 60.000.000 02 02 01 ol
o12-KA.6555.SD8.O32 Litbang Alpalhankam Matra Laut o I Purwarupa 60.000.000 02 02 0l ol
012.KA.6555.SDB.033 Litbang Alpalhankam Matra Udara o I Purwarupa 60.000.000 02 02 01 0r
TOTAL 488.197.803.398
Keterangan:
c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badar Usaha, dar! Masyarakat
SK No 132575 C

PRESIOEN
KEMENTERIAN KEUANGAN
1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025_2029
INDIKATOR SATUAN BASELINE2024 TARGET 2025 TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional
PN 07 - Rasio pendapatan negara terhadap PDB p€f,86n 12,82 12,36 13,75-18,00
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas
PF 07,12 - Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB pefs€Il F',DB lo,07 10,24 I1,52- l5,OO
PP 07.12 - Rasio PNBP (persen PDB) p€f,86n I'DB 2,61 2,tt 2,21-2,W
PP 07.13 - Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara 86 86 88
PF 07,14 - Rasio defisit APBN terhadap PDB dalam batas aman persen I'DB 2,29 2,53 2,45-2,50
PP 07. 14 - Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang menjamin keberlanjutan fiskal persen PDB 39,5 39, r5 39,01-39,10
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas
KP 05.03.02 - waktu penahanan (dwell time) di pelabuhan selama fase impor heri 2,45 2,90 - 2,As 2,66 - 2,60
KP 07.09.03 - Pertumbuhan penerimaan pajak daerah persen 6,81 6,to 6,50
SK No 132576 C
persen 90 llr-l 9t0 KP 07.12.01 I - Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi berdasarkan target kinerja organisasi

INDIKATOR SATUAN BASEUNE2O24 TARGET 2025 TARGET 2029
KP 07.12.01 - Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPtr WP badan dan
orang pribadi berdasarkan target yang ditetapkan
persen loo 100 100
KP 07.l2.O I - Indeks Kinerja Kebijakan Penerimaan NcBara persen loo 100 loo
KP 07.12.02 - Ra.io capaian PNBP terhadap target yang ditetapkar persen go- 100 90- 100 go- r00
KP 07. I 3,0 I - Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah 84 85 a7
KP 07.13.02 - Tingkat sida@fsasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan fiD persen 100 roo loo
KP 07.13.02 - Alokasi TKD untuk infrastruktur triliun rupiah 70,4 55,6 55,6
l(P 07.13.02 - Persentase kinerja hibah daerah persen 75 75 75
KP 07. r4.Ol - Imbal hasil (yield) SBN persen 7,O 6,4-7,2 6,0-7,O
KP 07. f4.Of - Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara persen roo loo ro0
SK No 132577 C

PUBLIK INDONESIA
2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029
KODE
NAMA
FROGRAM / KEGIATAN/ KRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARCET2O29 SATUAN
INDIKASII ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PF KP PROP
015.CB Program Pengelolaan Belanja Negara 46.984.314
015.CB.4776 Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran
Pusat dan TKDD
25.665.927
015.CB.4776.PBA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 1.137.049
015.CB.4776.PBA.201 Kajian Revisiting Kelembagaan Negara (Pt{) I O Kajian 1.137.049 07 t3 01 02
015.C8.4776.UAE Pemantauan dart Evaluasi serta Pelaporan 24.528.878
015.CB.4776.UAE.201 Rekomendasi Hasil Monev Penganggaran
Pusat
30 30 Rekomendasi 22.020.364 07 13 01 03
015.CB.4776.UAE.203 Rekomendasi Sinergi Penganggaran Pu.at
darr Dacr6h
3 3 Rekomendasi 2.508.514 07 13 0l 02
07 13 02 02
015.CB.4779 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi 15.608.724
015.CB.4779.UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 6.062.220
015.CB.4779.UAC.201 Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
Keuangan Daerah (PN)
r 150 o Orang 6.062.220 07 09 03 01
SK No 132578 C
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Dcaa 9.546.504
015.CB.4779.UBB

KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGIATAN/KRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2t)25-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
015.CB.4779.UBB.201 Bimtek BUMDeS (PN) 2000 o Desa 9.546.504 07 09 03 o1
07 13 02 01
015.CB.4780 MqftorinS dan Evaluasi kin€f,ja Anggaran
Pusat dan TKDD
4.O73.724
015.CB.4780.UAE Pemantauan d€n Evaluasi serta Pelaporan 4.073.728
015.CB.4780.UAE.201 Rekomendasi Kebijakan PDRD (PN) 2 O Rekomendasi 4.073.724 07 09 03 01
015.CB.4781 Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD 1.635.935
015.CB.4781.UAD Pereocaruar dan Penganggaran 1.635.935
015.CB.4781.UAD.201 Sinkronisasi fiD dan Belanja K/L (PN) I I Dokumen 1.635.935 07 t3 02 02
015.CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara 24.726.417
015.CC.4786 Perumusan Kebijakan Administratif 6.090.351
o15.CC.4786.U4E Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 6.090.361
or5.cc.4786.UAE.OOl Rek@lertdasi Monitoring Pengelolaan PNBP 6 O Rekomendasi 6.090.351 07 t2 02 01
015.cc.4787 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi 6.436.404
or5.cc.4787.QAE Pelayanan Publik kepada UMKM 6.436.804
SK No 132579 C
Promosi Ekspor UMKM (PN) loo O UMKM 6.436.804 06 03 0l 02 o15.CC.4787.QAE.20r

KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PF KP PROP
015.CC.4789 Pengawasan dan Penegakan Hukum 11.079.652
ol5.cc.4789.QHB Operasi Bidang Keamanan r 1.079.652
o15.CC.4789.QHB.20I Joint Task Force Otr Narcotics (PN) 3 0 operasi 6.512.700 07 06 04 ot
o15.CC.4789.QHB.202 Sinergi Patroli Laut Terkoordinasi (PNl I 0 operasi 4.566.952 02 06 03 01
05 01 16 10
015.CC.4790 Perumusan Kebijakan Administratif 3.520.000
015.CC.4790.PBA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 3.520.OOO
015.CC.4790.PBA.201 Rekomendasi Kebijakan Cukai Emisi
Kendaraan Bermotor (PN)
o 1 Rekomendasi
Kebijakan
3.520.@0 O? t2 01 o3
015.CC.4795 Perumusan Kebijakan Administratif 1.600.000
015.CC.4795.PBA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 1.600.000
015.CC.4795.PBA.201 Rekomendasi Kebijakan Penggalian Potensi
Perpajakan melalui Analisis Input Output
0 I Rekomendasi
Kebijakan
1.600.000 07 12 0t 03
015.CD Proga.rl Pengelolaan Perbendaharaan,
Kekayaan Negara dan Risiko
63.7o4.??A
015.CD.4798 Pengelolaan AB€t 28.135.838
SK No 132580 C
Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 15.352.225 015.CD.4798.PBA

PRESIOEN
PUBLIK INDONESIA
KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
P]{ PP KP PROP
015.CD.4798.PBA.201 Rekomendasi Sinkronisasi Kebijakan
Pengelolaan Aset di Jakarta Dala.E Rangka
Pemindahan lbu Kota (PN)
I 3 Rekomendasi
Kebijakan
5.021.137 06 05 01 06
04 m L2 o7
015.CD.4798.PBA.203 Rekomendasi Penguatan Fctrgclolaan
Sumber Daya Alam (PN)
o 5 Rekomendasi
Kebijakan
7.505.976 02 2t 03 02
02 16 03 04
015.CD.4798.PBA.204 Rekomendasi Penyiapan Kebijakan
Pengembangan Sict€m lrrfomusi Penilaian
Nasional (SIPN+) (PN)
I u Rekomendasi
Kebijakan
2.425.112 0 13 0l
02 16 03 02
03
ol5.cD.479a.UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 12.743.613
or5:cD.4798.UAE.20r Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang
Disertipikatkan (PN)
27090 O Rekomendasi 12.783.613 07 t2 02 04
o15.CD.4AO1 Pcf,ulru8an Kebijakan dan Keputusan
Administratif
2.185.914
015.CD.4801.PAA Undang-Undang 2- 185-9ra
015.CD.4801.PAA.301 RUU terkait Pengelolaan Kekayaan Negara I I RUU 2-r85-g1a M t2 02 03
o15.CD.4aO8 Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara 14.605.467
SK No 132582 C
Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 8.168.597 015.CD.4808.PBA

KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
015.CD.4808.PBA.203 Implementasi Pemberian Dukungan
Pemerintah dalam rangka
Fendanaan / PeEbiayaan lbu Kota
Nusantara (PN)
I 0 Rekomendasi
Kebijakan
1.724.050 06 05 02 02
015.CD.4808.PBA.207 Penyusunan Rekomendasi/ Inovasi
Kebijakan Dukungan Pemerintah dan/atau
Penjaminan dalam rangka Pelaksanaan
Pembiayaan Kreatif (PN)
I I Rekot iendasi
Kebijakan
6.444.547 07 14 02 0l
015.CD.4808.UAL Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan
Pembiayaan
10.436.470
015.CD.4808.UAL.201 Penyusunan Roadmap Peningkatan
Peringkat Kredit (Sovcrcign Credit Ratingl
Indonesia (PN)
I O Dokumen 1.797. 7 07 14 01 ol
015.CD.4808.UAL.208 Pengembangan Instrumen Sukuk Sosial -
Social Fuad Linlad Sukuk (PN)
I I Dokumen 6.705.743 02 13 05 01
o I 015.CD.4808.UAL.208.0000 Pengembangan Instrumen Sukuk Sosial -
Social Fund Linkcd Sukuk (PN) - Rrsat
I I Dokumen 6.705.743 03 04 02 003
015.CD.4808.UAL.302
015.CD.4809
Implementasi Digitalisasi Pengelolaan
Dukungan Pemerintah Melalui Platform
KPBU 4.0
I I Dokumen 1.933.140 Ut 14 02 02
SK No 132583 C
Pengelolaan risiko Keuangan Ncggra 3.715.630

KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/RO(PROYEK)
TARGET2O2S TARGET 2029 SATUAN
INDIKASII ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PhI PF KP PROP
015.CD.4809.UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pel,aporan 3.715.630
015.CD.4809.UAE.204 Dukungan Pertjaoiaan BUMN Dalam
Pembangunan IKN (PN)
2 O Rekomendasi 890.553 06 05 02 02
015.CD.4809.UAE.205
015.CD.4809.UAE.206
DuLullgqrl Jaminan dalam Rangka
Penyelenggaraan Cadangan Pangan
Pemerintah (PI{)
Dukungan Penjaminan Pemerintah dal6E
Raltka Implementasi Encrgr Tlartsitiolr
. Mechanism (ETM) (PT{)
2
2
O Laporan
O Rekomendasi
1.122.521 07 15 01 o3
1.702.556 02 11 03 o3
015.CD.6212 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi 382.840
015.CD.6212.UAL Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan
Pembiayaan
342.840
or5.cD_62 r2.UAL.208 lEplcroemtasi Digital Payment Marketplace
pada Satker Kementerian Negara/ Lembaga
(PN)
100000 O Dokumen 3a2.840 02 t4 002 004
015.CD.6214 Pengelolaan Kai dan Pembiayaan Negara 5.7,+8.085
015.CD.6214.UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 5.748.085
SK No 132584C
5.7,+8.085 03 03 02 02 015.CD.6214.UAE.203 Evaluasi Atas Implementasi Skema Baru
Pembiayaan UMKM pada Pusat Investasi
Pemerintah (PN)
5 O Laporan

- 8l -
KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDII(AIII ALOKASI
2025-2.)29
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
015.CD.6219 Perumusan Kebijakan dan Keputusan
Administratif
4.931.000
015.CD.6219.PBA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 4.931.000
015.CD.6219.PBA.001 Pengembangan Pengelolaan Pembiayaan 4 o Rekomendasi
Kebijakan
4.931.000 07 14 0l 0l
015.CE ProEra.E Kebijakan Fiskal 50.793.646
015.CE.4763 Formulasi Kebija.kan Fiskal dai Sektor
Keuangan
5. r 50.ooo
015.CE.4763.PBA Kebijakan Bidang Eko[rooi dan Keuangan 5. r50.000
015.CE.4763.PBA.209 Analisis Rede8ain Insentif Pajak Pasca
IEplcE€(rtasi Pillar Dua (Paja.k Minimum
Global (PN)
0 Rekomendasi
Kebijakan
750.000 07 t2 01 02
05()401 03
015.CE.4763.PBA.210 Kajian Analisis Insentif Perpajakan Cukai
Etil Alkohol (PN)
0 Rekomendasi
Kebijakan
600.000 07 t2 01 03
015.CE.4763.PBA.211 Kajian Penguatan Peran APBN dalam
Mendorong Peningkatan Nilai Tambah SDA
Dalam Negeri (Pn)
o I Rekomendasi
Kebijakan
r.100.000 07 t2 02 02
SK No 132585 C
1.500.000 03 04 03 006 o I 5.CE.4763.P84. 2 12.OOOO Grand Desain Ekosistem Sektor Keuangan
(PN) - Pusat
o I Rekomendasi
Kebijakan

KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
015.CE.4763.PBA.213 Rekomendasi Kebijakan dalam rangka
Persiapan Aksesi Indonesia pada OECD
(Px)
1 n Rekomendasi
Kebijakan
r.200.ooo 02 Gt 06 02
015.cE.4764 Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor
Keuangan
44.044.321
015.CE.4764.PBA Kebijakan Bidang EkGtoEi dan Keuangan 44.044.321
015.CE.4764.PBA.201 Rekomendasi Kebijakan di Bidang
Perpajakan
10 10 Rekomendasi
Kebijakan
10.427.511 07 t2 0l OD
04 13 05 02
015.CE.4764.PBA.202 Rekomendasi Kebijakan APBN 6 Rekomendasi
Kebijakan
16.483.770 07 13 0l 01
ltD 13 07 o1
07 15 0l 11
015.CE.4764.PBA.204 Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Makro 6 6 Rcko@€rldasi
Kebijakan
11.133.040 07 15 01 11
015.CE.4764.PBA.207 Rekomendasi Kebijakan Penguatan
Lembaga Pembiayaan Kerja Sama
Pembangunan Internasional
I T Rekomendasi
Kebijakan
6.000.000 02 09 03 02
SK No 132586 C
1.599.325 015.CE.4773 Formulasi Kebijakan Fiskal dalr Sel(td
Keuangan

KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGIATAN/KRO/ RO(PROYEK)
TARGET2O2s TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
{Rp Ribu)
PN PF KP PROP
015.CE.4773.PAC Peraturan Pemerintah 1.599.325
015.CE.4773.PAC.202 Revisi PP nomor 10 tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri
dan Penerimaan Hibah (PN)
I o RPP 1.599.325 07 t4 01 02
015.WA hograD Dukungan M altajeEcn 17.398.988.840
015.WA.4693 Pengelolaan Sist€6 informasi dan teknologi 22.494.4? 5
015.WA.4693.UAB Sistem Informasi Pemerintahan 22.898.875
015.WA.4693.UAB.002 Sist.E Informasi PNBP 2 2 Sistem
Informasi
3.315.866 07 t2 02 05
015.WA.4693.UAB.203 Sistem Informasi Anggaran I Sistem
Informasi
19.583.009 07 13 01 04
015.WA.4701 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum 2.400.000
015.WA.4701.UAK Pengelolaan Aset BUN 2.400.ooo
015.WA.4701.UAK.201 Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan BMN
untuk Kegiatan Usaha Berdampak Penting
pada Lingkungan (PN)
1 0 Unit 2.400.000 02 t7 (x or
015.WA.4705 Pengelolaan Sistem informasi dafl teknologi 24.442.704
SK No 132587 C
Sistem Informasi Pemerintahan 24.442.704 015.WA.4705.UAB

KODE
NAMA
PROGRAM/KEOIATAN/ TRO/RO(PROYEK}
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
015.WA.4705.UAB.201 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Piutang Negara (SIMPaN) (PN)
I 0 Modul Aplikasi 10.527.030 0? t2 02 o4
015.WA.4705.UAB.202 Aplikasi Si3teE Informasi Manajemen A8€t
Negara (SIMAN) v2 (PN)
I O Modul Aplikasi 15.089.160 0? 13 01 o4
015.WA.4705.UAB.203 Aplikasi Sistem Informasi Hulu Migas
(SIHM) (PNI
I O Modul Aplikasi 3.226.518 07 12 02 01
015.WA.4710 Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi 202.942.533
015.WA.4710.UAB Si8t€ro Informasi Pemerintahan 202.942.533
01s.WA.47 ro.UAB.20r Core Tax System (PN) o 4 Sistem
Informasi
201.742.533 07 t2 01 o1
015.WA.4710.UAB.209 Silt€o Penanganan Pelanggaran Bidang
Fetrcf,imaan Negara dalam rangka
Penegakan Hukum (PN)
o Sistem
Informasi
1.200.000 0? t2 01 04
015.WA.4712 Fel,akcanaan'nrgac Khusus (Special
Mission)
16.949.902.509
015.WA.4712.UAM Hasil Kcloleen Dena 16.949.902.509
SK No 132589 C
1000000 O Kilo Liter
02 ll 03 04
015.WA.4712.UAM.201 Pendanaan untuk Volume Penyaluran
Selisih Harga Biodiesel {PN)
16.949.902.509 06 02 0l 02

KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
015.WA.4713 Pelaksanaan Tugas Khusus (Special
Mission)
126.456.472
015.WA.4713.UAM Hasil Kelolaan Dana 126.856.872
015.WA.4713.UAM.201 Pendanaan untuk U$ha Mikro yang
Terfasilitasi Pembiayaan UMi (PN)
1470000 O Usaha Mikro 126.456.472 03 03 02 02
06 03 02 In
015.WA.4749 Pengelolaan Sistem iaforEaEi dart teknologi 2.500.ooo
015.WA.4749.UAB SfuteE Informasi Pemerintahan 2.500.000
015.WA.4749.UAB.201 Sistem INSW Gcncf,asi Il (PN) o I Sistem
Informasi
2.500.000 05 03 02 0l
015.WA.4751 Pelaksanaan Tugas Khucu! (Special
Mission)
4.577.600
015.WA.4751.PBA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 4.577.@O
015.WA.4751.PBA.203 Grand Design Ekosistem Profesi Penunjang
S€ktq Keuangan {PtI
o I Rekomendasi
Kebijakan
8.577.600 02 t4 0o2 004
015.WA.4752 Pelaksanaan Tugas Khusus (Special
Mission)
54.067.744
ol5.wA.4752.UAM Hasil Kelolaan Dana 54.067.744
SK No l3259OC
Beasiswa Dokter Spesialis (P'N) 1000 20.243.472 04 r5 03 ol 015.WA.4752.UAM.201 O Orang

PRESIOEN
KODE
NAMA
PROGRAM / KEGIATAN/ KRO/ RO(PROYEK}
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
015.WA.4752.UAM.201.0000 Bcasi$na Doktcf, Spesialis (PN) - Rt8at 1000 O Orang 20.243.472 07 07 03 03
015.WA.4752.UAM.202.0000 Beasiswa Afirmasi (PN) - Pusat 1000 0 orang 3:1.783.872 07 07 03 03
TOTAL 17.589.198.395
Keterangan:
c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat
SK No l3259l0

BLIK INDONESIA
KEM ENTERI,AN PERTANI,AN
I. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025_2029
INDIKATOR SATUAN BASELINE2O24 TARGET 2025 TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas
PP 02,lO - Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan persen 3,4 (2022) 3,5 3,3
PP 02. fO - Indeks Kesejahteraan Petani (IKP)
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas
0,693 (2023,
angka kajian
sementara BPS)
o,?445 0,8599
KP 02.10.01 - Peningkatan produksi beras KSPP Kalimantan Tengah tdl 23.574 196.984 2.309.701
KP 02.lO.Ol - Peningkatan luas panen padi KSPP Kalimantan Tengah ha 0 146.806 1.643.167
KP 02.10.02 - Fer ngkatan produksi hortikultura KSPP Sumatera Utara ton 481 25.440 56.240
KP 02.10.02 - Peningkatan luas panen hortikultura KSPP Sumatera Utara ha 16,02 1.700 3.700
KP 02.10.03 - Peningkatan produksi beras KSPP Sumatera Selatan tmr 3 65.724 3.240.081
KP 02.10.03 - Peningkatan luas panen padi KSPP Sumatera Selata.n ha 0 28.568 2.599.240
SK No 132592 C
ton 33.624 238.020 KP 02.10.04 - Peningkatan produksi beras KSPP Nusa Tenggara Timur :|1

PRESIOEN
INDIKATOR SATUAN BASELINE2O24 TARGET 2025 TARGET 2029
KP 02.10.04 - Peningkatan luas panen padi KSPP Nu.a Tenggara Timur ha 0 ro.930 la3.l t l
KP 02.10.04 - Peningkatan n produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur ton 0 49.lOO 181.038
KP 02. f0.04 - Peningkatan luas panen jagung KSPP Nusa Tenggara Timur ha 0 9.O,+a 8.640
XP 02.IO.OS - Peningkatan produksi jagung KSPP Papua ton 0 1.310 12.393
KP 02. 10.05 - Peningkatan luas panen jagung KSPP Papua ha 0 189 1.589
KP 02. f0.06 - Peningkatan produki beras KSPP Papua Selatan ton o o 3.719.000
KP 02,10.06 - Peningkatan n luas panen padi KSPP Papua Sel,atan ha o o 1.900.000
KP 02.10.07 - Lahan baku sawah yang dicetak ribu ha o 42 79,81
xP 02.10.07 - Luas lahan sawah yang ditingkatkan Indeks Pertanaman ribu ha o 6,9 12,12
KP 02. 10.10 - Produksi daging juta ton 5,29 (2023) 4,96 5,56
KP 02.10.10 - Produksi telur juta ton 6,49 (2023) 7,43 4,79
KP 02.10.10 - Produksi BuBu ribu ton 437,22 (2023) 855,57 900,4
XP 02.10.1 I - Produksi padi juta ton 53,98 54,45 56,05
KP 02. 10.I I - Produksi jagung juta t6l 19,56 21,48 25,89
KP 02. lO. f f - Produksi aneka kacang ribu ton 516,1 1 540,28 392,32
SK No 132593 C
24,82 30,66 35,47 KP 02. fO. f f - Produksi buah dan sayur juta ton

PRESIOEN
PUEUK INDONESIA
INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET 2025 TARGET 2029
KP 02. lO.1 I - Produksi sorghum ribu ton 17,34 18,21 18,95
KP 02. lO. I r - Produksi ubi jalar t@r 1.430.341 1.517.449 1.707.902
KP 02.lO.l I - Produksi kedelai t(m 349.099 370.359 416.842
KP 02.10.13 - Persentase komoditas produk peternakan siap edar yatrS memenuhi persyaratan lrutu persen o loo ro0
KP 02.10.13 - Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan persen o 70 90
KP 02.10.14 - Jumlah Komoditas yang wajib terfodifikasi komoditas 4 3 3
KP 02.lO.16 - Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi lembaga 120 125 145
KP 02.10.16 - Persentase petani muda terhadapjulrlsh petani Frs€n 21,93 (ST 2023
BPS)
22,O3 22,43
KP 02. 10.17 - Produksi tanaman obat tdr 526.889 (2023) 529.523,45 540.193,61
KP 02.10. f7 - Produksi vanili ton l.sos (2022) r_582 1.584
KP 02.10.17 - Produksi lada tdr 75.205 (2022) 64.408 64.66
KP 02.10.17 - Produksi pala ton 40.496 QO22l 41.527 41.693
KP 02.10.17 - Produksi ndkultura ribu tangkai 679.328,585
(2023)
597.622,50 596.969,14
xP 02. lO. 17 - Produksi cengkeh ton 137.124 (2022) 133.570 134.105
SK No 132594C
ton 774.961 (2022) 780.957 80.221 KP 02.10.17 - Produksi kopi

INDIKATOR SATUAN BASEUNE2O24 TARGET 2025 TARGET 2029
KP 02. 10- 17 - Produksi tebu t6r 2.405.907 l2o22l 36.813.539 84.714.460
KP 02. 10.17 - Produksi karet ton 2.7 t7 .OAr (2022) 2.496.364 4 3.080.114
KP 02. 10.17 - Produksi kakao ton 650.612 12022) 632.787 634.796
KP 02. rO. r7 - Produksi teh tdr 124.661 (2022) 116.555 116.648
KP 02.10.17 - Pertumbuhan PDB tanaman perkebunan persen 1,7312023) 1,94 3,03
KP 02.10.17 - Pertumbuhan PDB tanaman hortikultura p€r8€d -0,31 (2023) r,36 3,04
KP 02. 10.18 - Indeks Kepatuhan terhadap Standard dan Regulasi Budi Daya Pertanian
Bcrkclanj utan
o 3,0 3,4
XP 02.10,18 - Proporsi lahan pertanian di bawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan persen 10,46 (2021) 11,0 13
KP 02. lO,18 - Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan s.bagai Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B)
perSen 73,4 (prognosis) 75 a7
KP 02.lO. 18 - Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas
pertanian
persen 1,45 (2022) l,+7 1,55
KP 02. lo.l8 - Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas varietas dan/atau
galur
2A (2021) 30 30
KP 02.10.18 - Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia aksesi 4.675,O (2021) 4.7N 4.400
KP 02.15,02 - Persentase penurunan susut pangan persen 3 3-5 3-5
SK No 132595 C
kab/kota - (indikator baru) roo 514 KP 04.14.01 - Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan

ELIK INDONESIA
INDIKATOR SATUAN BASELINE2O24 TARGET 2025 TARGET 2029
KP 05.0 I .05 - Produksi kelapa sawit ton 235.421.494
l2o23l
239.646.470 257.074.690
KP 05.01.05 - Produksi bahan baku (CPO dan CPKO) ton/hektar 51.794.263|.20221 53.021.4?0 .477.77 5
KP 05.01.06 - Produktivitas kelapa ton/hektar r,r212022) 1,13 1,21
KP 05.01.06 - Produksi kelapa tdr 2.867.054 2.880.690 2.936.021
KP 05.01.08 - Produksi sagu t6r 385.905 (2022) 393.623 478.451
XP O5.O 1 .Oa - Produksi ubi kayu ton 16.764.227 17.270.926 18.330.731
KP 05.01.08 - Produktivitas sagu ton/hektar 3,OA (2022) 3,12 3,19
KP O5.O 1.08 - Produktivitas ubi kayu ton/hektar 27,11 lx)231 27,Al 29,56
KP 08.03.03 - Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap
PDB (%) pada sektor pertanian
persen 0,248 (2023) 0,091 0,439
SK No 132596 C

2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029
KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK)
TARGET2O2S TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PI'I PP KP PROP
018.DL Program Pendidikan dan Pelatihan vokasi 2344.997.294
018.DL.1810 Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan
Pedardan
173.949.999
ora.DL.la1o.PDI Sertifikasi Profesi dan SDM 30.751.009
ora.DL. la 10.PDI.UO1 Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian 500 2OO0 Orang 30.751.009 02 10 16 02
ol8.DL. r81o.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Labags 27.307.500
o18.DL. rSrO.QDB.OOr Penumbuhan dan Penguatan P4S 150 O Lembaga 27.307.500 02 r0 16 03
o6wo702
o18.DL.18lO.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok
Masyarakat
46.410.000
018.DL. l8ro.QDD.O01 Fasilitasi Pemberdayaan dar Pembangunan
Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk
peningkatan kapasitas petani
1691 0 Kelompok
Masyarakat
46.410.000 06 03 02 01
o3 IE o5 02
16
SK No 132597 C
Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan 69.481.490
7n 10 on
018.DL.1810.SCC

KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASII
2025-2029
{Rp Ribu)
PN PP KP PROP
018.DL. 1810.SCC.001 Pelatihan Vokasi Pcrtd ar bagi Aparatur 2310 O Orang 15.826.459 02 lO 16 02
o1a.DL. la 10.SCC.OO1.3507 Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur -
Kab. Malang
390 O Orang 1.671.129 05 0l 08 02
018.DL.1810.SCC.002 Pelatihan Pertanian baSi Ndr Aparatur, 5460 O Orang 47.923.024 06 03 02 01
02 lo 16 02
ol8.DL. 18r0.SCC.002.3507 Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur -
Kab. Malang
930 O Orang 4.930.283 05 0l 08 02
0r8.DL. 18tO.SCC.OO3. 1505 Pelatihan hanian bagi Non Aparatur
(KSPP/Lumbung Pangan) - Kab. Muaro
Jambi
o 1000 Orang 1.146.,rc1 02 lO 02 o3
or8.DL. l8lo.scc.003. 1803 Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur
(KSPP/Lumbung Pangan) - Kab. Lampung
Selatan
o 1000 Orang 1.146.,101 02 lO 03 o3
or8-DL. r8 1o.SCC.OO3.3507 Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur
(KSPP/Lumbung Pangan) - Kab. Malang
o IOOO Orang 1.146.,+01 02 10 06 03
o18.DL. 18lO.SCC.OO3.5303 Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur
(KSPP/Lumbung Pangan) - Kab. Kupang
n 1000 Orang 1.146.,rc1 02 lO 04 03
SK No 132598 C
1.146.401 02 lo 01 03 ol8.DL. 18lO.SCC.OO3.6305 Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur
(KSPP/Lumbung Pangan) - Kab. Tapin
o 1000 OrarE

KODE
NAMA
PROGRAM/ KECIATAN/KRO/RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2023-2029
(Rp Ribu)
PII PF KP PROP
018.DL.1812 Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan
Pertanian
849.586.679
ol8.DL.l812.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 814.936.679
or8.DL. r812.QDC.0O 1 Insentif Kinerja Penyuluh Marlian 37429 37429 Orang at4.936.679 02 lO 16 02
02 07 07 06
018.DL. 18r2.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok
Masyarakat
34.650.OOO
ol8.DL. r812.QDD.0Ol F€f,contohan pen€f, apan Teknologi
Pertanian
1020 o Kelompok
Masyarakat
30.600.000 02 t4 002 005
06 07 04 02
02 10 16 02
ol8.DL. 18r2.QDD.OO2 Kelembagaan Ekonomi Petani yang
dikembangkan
o 5 Kelompok
Masyarakat
4.050.000 02 10 16 o3
06 07 04 02
018.DL.5892 Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan
vokasi Pertanian
1.361.i160.619
018.DL.5892.PEA Koordinasi 8.404.014
SK No 132599 C
0 kegiatan 8.404.014 02 lO 16 03 018.DL.5892.PEA.001 Koordinasi Kewirausahaan dan
Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor
Pertanian (YESS)
I

KODE
NAMA
PROGRAM / KEGIATAN/ KRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Fjbul
PI{ PP KP PROP
018.DL.5892.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyara.kat 46.779.294
ol8.DL.5892.QDC.OO 1 Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan
Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk
Peningkatan Kapasitas Petani
10500 0 Orang 46.779.298 02 r0 16 03
06 03 02 o1
018.DL.5892.SAC Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian,
Kelautan, dan Perikanan
1.306.277.307
018.DL.5892.SAC.001 Pendidikan Tinggi vokasi Pertanian Sarjana
Terapan {D-M
i+886 4886 Orang 1.064.699.252 02 lO 16 02
018.DL.5892.SAC.002 Pendidikan Tinggi vokasi kanian
Diploma Tiga D-III
qall 9O8 Orang 155.743.421 02 lO 16 02
018.DL.5892.SAC.003 Pendidikan Menengah Vokasi Pertanian 1053 1053 Orang 85.434.634 02 lO 16 02
o la. Ec Program Nilai Tambah dan Daya Saing
Industri
59- r23-442-55{)
018.EC.1777 Pengembangan Kawas€rt Tanaman Kelapa
Sawit dan Aneka Palma
4.320.660.319
ol8.Ec.1777.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 50.698.450
SK No 132600 C
o 10000 Orang
05 0l 06 03
ol8.Ec.l777.QDC.O0 r Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)
Tanaman Kel,apa Sawit dan Aneka Palma
50.694.450 02 lO t7 ol

KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/KRO/ RO(PROYEK)
TARGET2O2S TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
06 07 04 02
ol8.Ec.1777.RAl Sarana PettgeE bangan Kawasan 4.269.961.469
018.EC.1777.RAI.001 l Kawasan Kelapa 6000 130313 Hektar 3.427.197.306 05 01 06 o3
O18.F,c.1777.RAI.OO 1.8207 Kawasan Kelapa - Kab. Pulau Morotai roo o Hektar 1.255.590 06 07 05 02
o18-EC. 1777.RAI.OO2 Kawasan Sagu 1700 8300 Hektar 20a.l4a.2v 05 01 08 01
06 ut 04 02
018.EC. 1777.RN.002.1408 Kavasarr Sagu - Kab. Bengkalis lo0 O HeLtsr 405.320 06 07 05 02
018.EC.1777.RAI.002.9409 Kawasan Sagu - Kab. Biak Numfor loo o Hektar 591.210 06 07 05 02
0r8.Ec. r777.RAt.003 Kawasan Pinang 2100 10850 Hektar 634.616.349 02 lO 17 02
018.EC.1779 Penguatan Perlindungan Perkebunan 201.416.501
or8.Ec.1779.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok
Masyarakat
84.805.401
SK No 132601C
2t 21 14.12t3.441 02 lo la o1 ol8.Ec.1779.QDD.0Ol

R,EPUBLIK INDONESIA
KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi
Perkebunan
Kelompok
Masyarakat
02 19 02 04
02 o4 07 06
ol8.Ec. 1779.QDD.002 Regu Pengendali OrEsnilroe Frnggangu
Tanaman (OP1)
54 150 Kelompok
Masyarakat
70.676.920 02 lO t7 02
ol8.Ec.l779.RAl Sarana Pengembangan Kawasan I 16.61 1.lOO
o l8.Ec. 1779.RAI.OO I Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim
dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan
Kebun
a) 400 H€lfter 52.810.000 02 10 17 02
02 19 02 03
'06 07 04 07
018.EC.1779.RA1.002 Area Petlattganatt Organisme Pengganggu
Ttrdbuhalr (OP'I) Tanam€,r Perkebunan
1200 5275 Hektar 63.801.100 05 01 06 03
02 lo t7 02
or8. Ec.5a85 Pasca PaIcn, Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Tatta.Eatl Pangan
24.406.437.237
018.EC.5885.PDC Sertifikasi Produk 10.665.r 19
018.EC.5885.PDC.001 Sertifikat Produk Tanaman Pangan 30 36 produk 10.665.119 05 01 0a
05 01 08 ot)
ol
SK No 132602 C
02 lo tl 03

KODE
NAMA
PROGRAM / KEGIATAN/ KRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PF KP PROP
018.EC.5885.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan
Lingkungan Hidup
24.396.172.118
018.EC.5885.RAG.001 Sarana Pascapanen Tanaman Pangqrr 946 4427 Unit 6.642.507.510 02 l0 11 03
02 15 02 02
05 0l oa ol
06 07 04 02
018.EC.5885.RAG.002 Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 6 90 Unit 115.915.755 02 rO 11 03
02 15 02 02
os ol 08 01
os ol 08 02
06 07 04 02
018.EC.5885.RAG.003 Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (QW) r r328 12701 Unit t7 .637 .7 48.853 02 lO 07 o3
o la. Ec. 5aa5.RAG.oo3. 1600 Sat'ana Pascapanen Tanaman Pangan (QW)
- Provinsi Sumatera Selatan
o 4251 Unit 6.039.519.309 02 10 03 o3
018.EC. 5885.R4G.003. 5300 Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (QW)
- Provinsi Nusa Tenggara Timur
o 621 Unit 294.109.940 02 l0 04 03
SK No 132603 C
fifdl Unit 4.358.834.066 02 10 0l 03 o 018.EC.5885.RAG.003.6200 Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (QW)
- Provinsi Kalimantan Tengah
n

KODE
NAMA
PR,OGRAM / KEGIATAN / KRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-m29
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
o1 8. 018.EC.5885.RAG.003.9400 Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (Qw)
- Provinsi Papua
o r00 Unit 4.735.iti}r 02 10 05 03
o 1 a. Ec. 5885.R4G.OO3.9500 Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (QW)
- Provinsi Papua Selatan
o 3128 Unit 4.443.399.727 02 10 06 03
ola.Ec.5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura
2.729.502.915
018.EC.5887.PDA Standardisasi Produk 5.000.000
018.EC.5887.PDA.010 Registrasi Kebun d6n Lahan Usaha
Hortikultura
500 5OO produk 5.000.000 02 10 18 o3
018.EC.5887.PDC Sertifikasi Produk 2.000.000
018.EC.5887.PDC.010 Sertifikat Produk Hortikultura 15 15 produk 2.000.000 02 10 17 03
ol8.Dc.5887.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok
Masyarakat
4.800.000
or8.Fa.5887.QDD.02l Kelompok Tani terlatih GAP 30 3) Kelompok
Masyarakat
3.600.000 02 lo 17 02
SK No 132604C
Kelompok Tani Terlatih GHP 10 lo 1.200.000 07 l5 0l 05 ol8.Ec.5887.QDD.022

- loo -
KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
Kelompok
Masyarakat
02 lo r7 02
ola.Ec.saa7.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kchutanan dan
Lingkungan Hidup
6.753. r2s
018.EC.5887.RAG.010 Sarana Pascapanen Hortkultura 20 20 Unit 6.753.125 02 10 t? o3
03 03 01 o1
04 13 05 04
o18.F4.548?.RAt Sarana Pengembangan Kawasan 2.702.989.790
018.EC.5887.RAI.010 Horticulture Development of Dryland Areas
Project
2552 2552 Unit 2.702.989.790 03 03 03 04
02 lo 1l ol
018.EC.5887.RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan
dan LhAkuiaan Hidup
7.960.000
018.EC.5887.RBK.010 Prasarana Pascapanen Hortikultura 4 4 unit 4.OOO.OOO 04 13 05 04
02 lo 17 03
ola.Ec.5887.RBK.Ol I Prasarana Pengolahan Hortikultura 6 unit 3.960.000 02 lO t7 03
o1 o1 03 03
SK No 132605 C

PRE
REPUBLIK
SIOEN
INDONESIA
KODE
NAMA
PROGRAM / KEOIATAN/ KRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
018.Ec.5888 Pengembangan Kawasan Tanaman
Semusim dan Tahunan
25.222.7 14.288
ol8.Ec.5888.ODC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 97.OOO.OOO
ol8.Ec.5a88.QDC.00r Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)
Tanemsrl Semusim drn Tahunan
o 19400 Orang 97_OOO.OOO 02 10 t7 ot
018.EC.5888.RAI Sarana Pengembangan Kawasan 25.125.714.244
018.EC.5888.RAr.00 r KeuEsen Lada 175 16100 Hektar 1.34+.065.797 02 10 17 19
018.EC.5888.RAr.002 Kawasan Pela fim 9000 Hektar 75.795.960 02 lO 17 02
018.EC.5888.RAI.003 Kawasan Cengkeh 6so 12300 Hektar 43.066.724 02 lO 17 02
018.Ec.5888.R4t.004 Kawasan Tebu 550 47200 Hektar 7.924.37?.?08 02 r0 17 02
07 15 01 03
018.EC.5888.RAI.005 Kawasan Vanili 15 IOS Hektar 45.744.932 02 lO t7 02
SK No 132606 C
Kawasan Kopi 1750 61110 Hektar
06 07 o4 02
o 1a. Ec. saa8. RAI. 006 2.604.256.637 02 lO t7 02

ELIK INDONESIA
KODE
NAMA
PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/ RO(PROYEK)
TARGET2O2s TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
ol8.Ec.5888.RAt.OO7 Kawasan Kakao 2050 fififll, Hektar 3.374.569.261 06 07 04 02
02 10 t7 02
or8.Ec.saaa.RAl.00a Kawasan Kgrst 1100 40000 Hektar 3.014.159.364 02 10 t7 02
018.EC.5888.RAI.009 Ka\va8an Jambu Mete 450 ,1600 Hektar 265.611.492 02 lO t7 02
018.EC.5888.RAI.010 Kawasan Teh o 4A7a Hektar 493.294.413 02 10 17 02
018.EC.5888.RAI.011 Kawasan Tebu (Biofuel) o 78550 Hektar 5.900.767.600 02 ll 03 04
o18. EC.5A 9 Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan
Pemasaran Hasil Perkebunan
420.949.064
018.EC.5889.PDA Standardisasi Produk 5.681.714
o 18. Ec. 5449. PDA. 00 I Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) 13000 O Standar 5.681.714 02 lO 17 ol
ol8.Ec.5889.ODD Fasilitasi darr PeEbioaar Kel@poL
Masyarakat
37.160.000
SK No 132607 C
15 16 4.360.000 02 10 t7 o3 ol8.Dc.5889.QDD.00r Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan
yang ditangani
Kelompok
Masyarakat

PRESIOEN
KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Fap Ribu)
PN PP KP PROP
o18.EC.5889.QDD.OO2 Pembinaan Pengolahan Komoditas
Pertanian Tanaman Perkebunan untuk
Bahan Baku Bio Energi
o 4l Kelompok
Masyarakat
32.800.000 02 lr 03 04
018.EC.5889.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan darr
Lingkungan Hidup
396.133.500
018.EC.5889.RAG.001 Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan 257 434 Unit 274.056.000 05 0l 0,6 03
06 0? 04 02
02 10 17 03
018.EC.5889.RAG.002 Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan 37 134 Unit 122.077.500 02 10 r7 03
05 0l 06 03
05 0r 08 0r
ol8.Ec.5889.RBK Prasarana Bidang P€rtarriaa, Kehutanan
dan Lingkungan Hidup
3a 1.973.450
018.EC.5889.RBK.001 Prasarana Pascapanen Tanaman
Perkebunan
t5 223 unit 238.685.000 05 0r 06 03
02 10 l7 03
or8.Ec.5889.RBK.OOl. 1600 Prasarana Pascapanen Taltaf alt
Perkebunan - Provinsi Sumatera Selatan
0 10 unit 10.140.ooo 06 04 0t 02
SK No 132608 C
Prasarana Pengolahan Tanaman
Perkebunan
134 unit
05 0l 06 03
018.EC.5889.RBK.002 B t43.244.450 02 to 17 03

PRESIOEN
ILIK INDONESIA
KODE
NAMA
PROGRAM / KEOIATAN / KRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
05 0l 08 0l
018.EC.5890 Penguatan Perbenihan Tanaman
Perkebunan
124.450.527
018.EC.5890.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan
Lingkungan Hidup
27.607.173
ol8.Ec.5890.RAG.O0l Produksi benih tanaman perkebunan o 2944200 Unit 27.607.173 02 10 t7 01
018.EC.5890.RBK
018.EC.5890.RBK.002
Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan
dan Lingkungan Hidup
Kebun Sumber Benih Bahan Tanam
Komoditi Perkebunan
2t 7 unit
17.885.706
17.885.706 02 10 t7 01
05 0l 0,6 02
018.EC.5890.RDK OP Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan
dan Lingkungan Hidup
79.357.644
018.EC.5890.RDK.001 Operasional Nursery 9 9 unit 25.100.598 05 01 06 iv)
02 lo 17 ol
018.EC.5890.RDK.002 Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Bahan
Tanam Komoditi Perkebunan
663 714 unit 43.962.883 02 lO t7 01
SK No 132609 C

KODE
NAMA
PROORAM/TEOIATAN/ KRO/RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribul
PN PP KP PROP
018.EC.5890.RDK.002.6 102 Pemeliharaan K.bun Sumber Benih Bahan
Tana.E Komoditi Perkebunan - Kab.
Bengkayang
3 o unit 40.340 06 07 05 02
018.EC.5890.RDK.002.8101 I Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Bahan
Tana& Komoditi Perkebunan - Kab.
Kepulauan Tanimbar
4 o unit 37.a52 06 Ct 05 02
o la. Ec. 5a90.RDK.002.8207 Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Bahan
Tanam Komoditi Perkebunan - Kab, Pulau
Morotai
12 o unit 107.270 06 w 05 02
o1 8.EC. 5A90.RDK.002.947 I Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Bahan
Tanam Komoditi Perkebunan - Kota
Jayapura
2 o unit 21.120 06 W 05 02
018.EC.5890.RDK.003 Operasional laboratorium pengujian
perbenihan tanaman perkebunan
o 2 unit 10.294.167 02 10 17 01
018.EC.5891 Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Ternak
236.551.700
o I 8. EC. 589 l. PEH Promosi 15.200.000
SK No l326lOC
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
39 Kegiatan
163.171.700
018.EC.5891.PEH.001
o18.EC.589r.QDB
Promosi produk dan usaha peternakan
prioritas
0 15.200.000 02 lo 10 03

PRESIOEN
KODE
NAMA
PROGRAM / KEGTATAN / KRO/ RO(PROYEK)
TARGET 2025 TARGET2O29 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
o18.EC.589l.QDB.OO I Lembaga yang teredukasi akses
pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran
dan ekspor
9 0 Lembaga 2.431.700 02 10 16 03
02 04 07 I.In
or8.Ec.5a9r.QDB.OO2 Fasilitasi d€rt pembinaan Lembaga
Peternakan
o 39 Lembaga 3a.200.ooo 02 lo 16 03
o18.EC.589l.QDB.OO3 Fasilitasi. pembinaan dan/ atau
pendampingan pelaku usaha komoditas
peternakan yang siap edar
o 25 Lembaga 3_500_000 02 lo 16 03
or8.Ec.589l.QDB.004 Fasilitasi Pembinaan dan Pendampingan
Efisiensi Rantai Nilai
o 30 Lembaga 3.soo.ooo 02 10 16 03
o18.EC.589l.QDB.OO5 Fasilitasi dan pembinaan Nilai Tambah dan
Daya Saing Peternakan
o 39 Lembaga 50.060.000 02 lo 16 03
or8.Ec.5a9r.QDB.006 Fasilitasi / pembinaan/ pendampingan aksc8
pembiayaan
o 39 Lembaga 47.580.000 02 lO 16 03
o18.EC.589l.QDB.0O7 Fasilitasi dan pembinaan Investasi
Peternakan
o 35 Lembaga 16.600.000 U lO 10 03
o18.EC.589r.QDB.OO8 Pembinaan paljaoitran mutu produk hasil
peternakan pada unit usaha produk hewan
o I Lembaga 1.300.000 02 10 13 03
ol8.Ec.589l.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 1.300.000
SK No 132611 C
1.300.000 02 l0 13 o3 ol8.Ec.589r.QDC.OOl Pembinaan penjaminan mutu produk hasil
peternakan kepada masyarakat
T I Orang

PRESIOEN
-to7-
KODE
NAMA
PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO(PROYEK)
TARGET2O2S TARCET2O2g SATUAN
INDIKASI ALOKASI
2025-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
ol8.Ec.589l.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga l.300.ooo
ol8.Ec.589r.QIC.OOr Pengawasan penerapan jaminan mutu pada
unit usaha produk hewan
0 1 Lembaga 1.300.000 02 lo 13 o3
018.EC.5891.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan
Lingkungan Hidup
25.980.000
ol8.Ec.589l.RAG.OO1 Sarana pasca panen / pengolahan/
pemasaran hasil peternakan
a 72 Unit 25.980.000 02 lO 10 o3
018.EC.5891.RAG.002 Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Peternakan
o o Unit 02 lo l0 03
02 l5 02 02
018.EC.5891.RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan
dan Lingkungan Hidup
29.600.OOO
o I a. Ec. 549 1 . RBK.OO I Prasarana pasca panen / pengolahan/
pemasaran hasil peternakan
o 61 unit 29.600.000 02 15 02 02
02 l0 lo 03
018.EC.5891.RBK.002 Prasarana Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Petcdreken
o o unit 02 l0 lo 03
ola. Ec.6916 Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian 1.059.999.999
SK No 1326120
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga r.059.999.999 o18.Fa.69l6.QDB

KODE
NAMA
PROGRAM / KEGIATAN/ KRO/ RO(PROYEK)
TARGET2O2S TARGET 2029 SATUAN
INDIKASI ALOKASI
202U-2029
(Rp Ribu)
PN PP KP PROP
o18.EC.69l6.QDB. 10 l Integrated Coorporatid! Agriculture
Resources EEpowrrEent
lo O Lembaga r.059.999.999 02 10 16 o3
018.HA Program Ketersediaan, Akses dan
Konsumsi Pangan B€f,kualitag
157.890.773.945
o1a.HA. r761 Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan
Umbi Tanaman Pangan
286.188.649
o 18. HA. l76l . RAI Sarana Pengembangan Kawasan 286.188.649
018.HA.1761.RAI.611 1 Kawasan Kedelai 26500 n Hektar 251.220.OOO 02 10 ll 02
018.HA.1761.RAI.612 Kawasan Ubi Kayu 1000 O Hektar 05 01 08 01
ol8.HA.l76l.RN.613 Kawasan Ubi Jalar 1000 0 Hektar 7.293.956 06 W 04 02
02 10 11 02
o18.HA. r76r.RAt.6l4 Kawasan Kacang Tanah 1500 o Hektar 22.964.112 02 lO 1l 02
018.HA.1761.RAI.615 Kawasan Kacang Hijau 1500 O Hektar 4.706.581 02 lO 11 02
SK No 1326130
Kawasan Aneka Umbi Lainnya 500 O Hektar 02 lo l1 02 018.HA.1761.RAI.616