Lampiran III, bagian 1 dari 3

berkas 3, hlm. 1
LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NASIONAL TAHUN 2020-2024
MATRIKS PEMBANGUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2020-2024
berkas 3, hlm. 2
A.1.1
MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024
MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS
INDIKASI TARGET
PP : Pemenuhan kebutuhan energi
dengan mengutamakan peningkatan
Energi Baru Terbarukan (EBT)
Porsi EBT dalam Bauran Energi
Nasional* (Persen)
13,4 14,5 15,7 17,9 19,5 177.775,2
Indeks Ketahanan Energi (Indeks) 68,0 68,0 68,8 69,2 70,3
KP : Akselerasi pengembangan
pembangkit energi terbarukan
Kapasitas terpasang tambahan
pembangkit EBT (MW)
686,5 1.001,1 1.921,8 1.778,2 3.662,7 165.677,1
ProP : Percepatan Pembangunan
Pembangkit Energi Terbarukan
165.677,1
PLTA Kapasitas terpasang tambahan (MW) 165,2 440,3 955,9 397,0 1.951,4 74.996,7 Tersebar KESDM, BUMN,
Swasta
PLT Panas Bumi (PLTP) Kapasitas terpasang tambahan (MW) 140,0 80,0 132,0 300,0 375,0 42.270,0 Tersebar KESDM, BUMN,
Swasta
PLT Bioenergi Kapasitas terpasang tambahan (MW) 246,7 152,0 484,8 159,0 252,6 24.656,0 Tersebar KESDM, BUMN,
Swasta
PLT Surya (PLTS) Kapasitas terpasang tambahan (MW) 134,6 328,8 339,1 643,2 643,7 17.931,6 Tersebar KESDM, BUMN,
Swasta
PLT Bayu (PLTB) Kapasitas terpasang tambahan (MW) - - 10,0 279,0 440,0 5.797,9 Tersebar KESDM, BUMN,
Swasta
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
berkas 3, hlm. 3
A.1.2
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan PLTN Komersial
(Tambahan Baru)
PLTN Komersial yang Dibangun Meneliti
pengembangan
teknologi PLTN
disertai aspek-
aspek
keekonomian
dan
keselamatan
Mendorong
penguasaan
teknologi PLTN
sejalan dengan
perkembangan
terkini
kemajuan
teknologi PLTN
di dunia
Membangun
kerja sama
internasional
terkait studi
pengembangan
PLTN
Melakukan
analisis
multikriteria
terhadap
implementasi
PLTN
mencakup
kepentingan
mendesak,
skala besar,
jaminan
pasokan,
keseimbangan
pasokan
energi,
pengurangan
emisi karbon,
faktor
keselamatan
dan skala
keekonomian
dengan
melibatkan
berbagai
pandangan
dari berbagai
stakeholder.
Menyusun
peta jalan
(roadmap)
implementasi
PLTN sebagai
pilihan terakhir
dalam prioritas
pengembangan
energi
nasional.
25,0 Pusat KESDM
KP : Peningkatan pasokan bahan bakar
nabati
Pemanfaatan biofuel untuk Domestik
(Juta kilo liter)
10,0 10,2 14,2 14,6 17,4 11.969,0
ProP : Akselerasi Pengembangan
BBN
11.969,0
Kilang BBN Tahapan Pembangunan Green Refinery
Stand Alone kapasitas 20 ribu Barrel per
Day di RUIII Plaju (Tahapan )
Penyusunan
BEDP: Basic
Engineering
Design Project
dan tender
DFC (Dual
Feed
Competition)
Penyusunan
dokumen
FEED dan
persetujuan
FID (Final
Investment
Decision)
EPC EPC Mid 2024
Start Up dan
On Stream
11.900,0 Pusat Pembangunan Energi
Terbarukan Green Fuel
Berbasis Kelapa Sawit
Pertamina
berkas 3, hlm. 4
A.1.3
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan Unit Pengolahan
Minyak Sawit Industri di Perdesaan
dekat Perkebunan (Demetalized
Palm Oil Mill) (mill)
Pembangunan Unit Pengolahan Minyak
Sawit Industri di Perdesaan dekat
Perkebunan (Demetalized Palm Oil Mill)
(mill)
1.520,0 1.520,0 1.520,0 1.520,0 1.520,0 19,0 Sentra Sawit Pembangunan Energi
Terbarukan Green Fuel
Berbasis Kelapa Sawit
Swasta
Pengembangan Teknologi FCC untuk
Pembuatan Green Gasoline Berbasis
CPO 100%
Penelitian dan Pengembangan Teknologi
FCC untuk Green Gasoline berbasis CPO
100% hingga Pembuatan Desain Skala
Komersial (Unit )
- 1
(Penyempurna
an Pilot Plant
(alat kontrol
dan alat ukur))
1
(Simulasi
menggunakan
bahan baku
Olein (Co-
Product CPO))
1
(Simulasi
menggunakan
bahan baku
RBDPO (refine,
bleached,
deodorized,
palm oil) (Main
Product CPO))
1
(FS dan DED
skala
komersial dan
simulasi
konversi
minyak nabati
menjadi green
gasoline)
50,0 Pusat Pembangunan Energi
Terbarukan Green Fuel
Berbasis Kelapa Sawit
Kemen ESDM
KP : Peningkatan pelaksanaan
konservasi dan efisiensi energi
Intensitas energi primer (SBM/Rp
Miliar)
139,5 138,0 136,6 135,2 133,8 2,1
penurunan Intensitas energi final
(SBM/Rp Miliar)
0,9 0,9 0,9 0,8 0,8
ProP : Perluasan Penerapan
Efisiensi Energi
2,1
Penyusunan Standar Kinerja Energi
Minimum
Jumlah peralatan yang disusun SKEM-
nya (Peralatan)
3,0 2,0 1,0 - - 2,1 34 Provinsi Kemen ESDM
KP : Peningkatan pemenuhan energi
domestik
Domestic Market Obligation (DMO)
Batubara (Juta Ton)
155,0 168,0 177,0 184,0 187,0 37,5
Alokasi Pemanfaatan Gas Domestik
(Persen)
64,0 65,0 66,0 67,0 68,0
ProP : Pemenuhan Energi yang
Kompetitif bagi Energi
37,5
DMO Batubara DMO Batubara (Juta Ton) 155,0 168,0 177,0 184,0 187,0 5,0 Pusat KESDM, Kemen
PUPR
Alokasi Pemanfaatan Gas Domestik Alokasi Pemanfaatan Gas Domestik
(Persen)
64,0 65,0 66,0 67,0 68,0 15,5 Pusat Kemen ESDM
Produksi Gas Bumi Produksi Gas Bumi (Ribu BOPD) 1.191,0 1.234,0 1.241,0 1.199,0 1.163,0 17,0 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemen ESDM
KP : Pengembangan industri
pendukung EBT
TKDN sektor pembangkit EBT
(Persen)
- - - - - 89,5
ProP : Pengembangan Industri EBT 89,5
TKDN Pembangkit PLT Bayu TKDN Pembangkit PLT Bayu (Persen) 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 6,5 Pusat Kemen ESDM
TKDN Pembangkit PLT Surya TKDN Pembangkit PLT Surya (Persen) 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 6,5 Pusat Kemen ESDM
berkas 3, hlm. 5
A.1.4
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
TKDN Pembangkit PLT Air TKDN Pembangkit PLT Air (Persen) 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 6,5 Pusat Kemen ESDM
TKDN Pembangkit PLT Bioenergi TKDN Pembangkit PLT Bioenergi (Persen) 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 6,5 Pusat Kemen ESDM
TKDN Pembangkit PLT Panas Bumi TKDN Pembangkit PLT Panas Bumi
(Persen)
30,0 30,0 33,0 33,0 35,0 6,5 Pusat Kemen ESDM
Proyek Bangunan dan Fasilitas
Pabrik Solar Module
57,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
PT. LEN
PP : Peningkatan kuantitas/ketahanan
air untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi
Produktivitas air (water productivity)
(US$/m³)
4,0 4,4 4,7 5,1 5,4 283.664,7
KP : Pemantapan Kawasan berfungsi
Lindung (kumulatif)
Luas Minimal Kawasan berfungsi
Lindung (kumulatif) (Juta ha)
65 65 65 65 65 6.220,7
ProP : Inventarisasi Jasa
Lingkungan Tinggi
Luas area dengan Indeks Jasa
Lingkungan Tinggi (Ekoregion)
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 1.996,4
Identifikasi pemetaan kawasan
hutan dengan Indeks Jasa
Lingkungan tinggi
Luas kawasan hutan dengan Indeks
Jasa Lingkungan tinggi (Juta ha)
65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 73,3 Pusat KLHK, Pemerintah
Daerah,
Pemerintah Desa
Verifikasi lapangan kawasan
dengan Indeks Jasa Lingkungan
tinggi
Jumlah daerah yang melakukan
verifikasi lapangan kawasan dengan
Indeks Jasa Lingkungan tinggi secara
partisipatif (Provinsi)
7,0 10 8 6 3 91,6 Pusat KLHK, Pemerintah
Daerah,
Pemerintah Desa
Inventarisasi dan verifikasi
kawasan dengan nilai
keanekaragaman tinggi partisipatif
Luas kawasan yang diinventarisasi dan
diverifikasi dengan nilai
keanekaragaman tinggi secara
partisipatif (Juta ha)
70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 1.831,5 Pusat KLHK, Pemerintah
Daerah,
Pemerintah Desa
ProP : Perlindungan dan
Pengamanan Kawasan Lindung
Nasional secara Partisipatif
Desa dalam dan sekitar kawasan
konservasi
500 1.500,0 2.500,0 3.500,0 4.500,0 4.224,3
Pemantapan (prakondisi) status dan
fungsi serta penilaian efektivitas
kawasan konservasi
Unit kawasan konservasi yang dilakukan
pemantapan (prakondisi) status dan
fungsi (Unit KK)
552,0 552,0 552,0 552,0 552,0 122,1 Pusat Kemen LHK
Pemberdayaan masyarakat di
kawasan konservasi
Jumlah desa di kawasan konservasi
(desa)
500 1.500,0 2.500,0 3.500,0 4.500,0 2.747,3 Pusat Kemen LHK
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
ekosistem esensial
Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial
yang ditingkatkan Efektivitas
Pengelolaannya (Unit KEE)
11 22 33 44 55 54,9 Pusat Kemen LHK
Penanganan permasalahan di
kawasan Konservasi (opened area)
Luas opened area di kawasan
konservasi yang ditangani (Juta Ha)
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1.000,0 Pusat Kemen LHK
berkas 3, hlm. 6
A.1.5
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penetapan/Pemantapan Kawasan
Hutan terutama pada Kawasan
Konservasi
Luas kawasan hutan yang ditetapkan
(juta ha)
1 1,6 1 - - 300,0 Pusat Kemen LHK
KP : Pengelolaan hutan berkelanjutan Luas kawasan hutan produksi (Juta
Ha)
33,9
34.1 34,3 34,5 34,7 1.288,4
ProP : Optimalisasi Hasil Hutan dan
Jasa Lingkungan
Jumlah unit usaha pemanfaatan hasil
hutan dan jasa lingkungan (juta m3)
30 30 30 30 30 197,8
Produksi HHBK Jumlah Produksi HHBK (Ton) 353.000,0 378.000,0 403.000,0 428.000,0 453.000,0 107,8 Pusat Kemen LHK
Pemanfaatan jasa lingkungan hutan
konservasi (air, panas bumi, dan
karbon)
Jumlah unit pemanfaatan (Unit) 20,0 20 20 20 20 10,0 Pusat Kemen LHK
Implementasi IPTEK Hasil Hutan,
Jasa Lingkungan, dan
Keanekaragaman hayati
Jumlah pilot IPTEK yang dimanfaatkan
oleh satuan kerja terkait (Unit)
- 10 10 10 10 80,0 Pusat Kemen LHK
ProP : Penguatan Kesatuan
Pengelolaan Hutan
Jumlah KPH yang difasilitasi
penguatannya (KPH)
20 40 60 80 110 1.090,7
KPH yang masuk kategori Maju Jumlah KPH yang masuk kategori Maju
(Unit )
20 40 60 80 110 180,0 Pusat KLHK,
Kemendagri,
Kemenperin,
Kemendag
Perencanaan dan Penetapan
Kawasan Hutan
Luas kawasan hutan yang ditetapkan
(juta ha)
4 8,5 9 9 3 830,0 Pusat Kemen LHK
Peningkatan kapasitas SDM LHK di
tingkat tapak
Jumlah SDM LHK ditingkat tapak yang
kompeten (Orang)
2310 3210 3210 3210 3210 80,7 Pusat Kemen LHK
KP : Penyediaan air untuk pertanian 101.185,4
ProP : Pembangunan dan
rehabilitasi jaringan irigasi
Luas jaringan irigasi teknis yang
dibangun (Hektare) (Hektare)
45.000,0 113.750,0 113.750,0 113.750,0 113.750,0 99.833,1
Luas jaringan daerah irigasi teknis
yang direhabilitasi (Hektare) (Hektare)
874.469,8 281.382,5 281.382,5 281.382,5 281.382,5
Pembangunan jaringan irigasi
permukaan kewenangan pusat
Luas jaringan irigasi permukaan dan
irigasi rawa kewenangan pusat yang
dibangun (Hektare) (Hektare)
15.000,0 79.625,0 79.625,0 79.625,0 79.625,0 50.925,0 Tersebar Kemen PU&PERA
Pembangunan jaringan irigasi
permukaan kewenangan daerah
Luas jaringan irigasi permukaan
kewenangan daerah yang dibangun
(Hektare) (Hektare)
30.000,0 34.125,0 34.125,0 34.125,0 34.125,0 11.655,0 Tersebar Pemda (DAK
Provinsi dan
Kabupaten/kota)
Rehabilitasi jaringan daerah irigasi
permukaan kewenangan pusat
Luas jaringan daerah irigasi permukaan
kewenangan pusat yang direhabilitasi
(Hektare) (Hektare)
80.000,0 115.403,3 115.403,3 115.403,3 115.403,3 14.820,3 Tersebar Kemen PU&PERA
berkas 3, hlm. 7
A.1.6
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Rehabilitasi jaringan daerah irigasi
permukaan kewenangan daerah
Luas jaringan daerah irigasi permukaan
kewenangan daerah yang direhabilitasi
(Hektare) (Hektare)
783.082,0 143.826,2 143.826,2 143.826,2 143.826,2 20.375,8 Tersebar Pemda (DAK
Provinsi dan
Kabupaten/kota)
Rehabilitasi jaringan irigasi rawa Luas jaringan daerah irigasi rawa yang
direhabilitasi (Hektare) (Hektare)
11.387,8 22.153,0 22.153,0 22.153,0 22.153,0 2.056,9 Tersebar Kemen PU&PERA
ProP : Pembangunan sistem
penyediaan air untuk komoditas
pertanian bernilai ekonomi tinggi
Luas lahan komoditas pertanian
bernilai ekonomi tinggi beririgasi
(Hektare) (Hektare)
229,2 2.192,7 2.392,7 2.592,7 2.592,7 1.352,3
Penyediaan air untuk komoditas
perkebunan rakyat
Jumlah prasarana penyediaan air yang
dibangun untuk perkebunan rakyat (Unit)
- 1,0 1,0 2,0 2,0 24,0 Tersebar Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kemen PU&PERA
Penyediaan air untuk komoditas
peternakan rakyat
Jumlah prasarana penyediaan air yang
dibangun untuk peternakan rakyat (Unit)
- 2,0 2,0 2,0 2,0 32,0 Tersebar Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kemen PU&PERA
Penyediaan air untuk komoditas
hortikultura rakyat
Jumlah prasarana penyediaan air yang
dibangun untuk hortikultura (Unit)
- 2,0 3,0 3,0 3,0 44,0 Tersebar Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kemen PU&PERA
Pembangunan jaringan irigasi untuk
tambak rakyat
Luas irigasi tambak rakyat yang
dibangun (Hektare) (Hektare)
229,2 1.192,7 1.192,7 1.192,7 1.192,7 1.252,3 Sumatera Utara, Sumatera
Selatan, Lampung, Banten,
Jawa Barat, Jawa Timur,
Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Barat, NTB
Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Revitalisasi Tambak di
Kawasan Sentra Produksi
Udang dan Bandeng
Kemen PU&PERA
KP : Penyediaan air baku untuk
kawasan prioritas
Tambahan penyediaan Air Baku dari
Sumber Air Berkelanjutan (m3/detik)
(m3/detik)
4,3 11,3 11,4 11,4 11,4 16.838,5
ProP : Penyediaan dan pengamanan
air baku dan air tanah
Tambahan penyediaan air baku
(m3/detik) (m3/detik)
4,3 11,3 11,4 11,4 11,4 16.838,5
Penyediaan air baku di lokasi
prioritas pulau kecil terluar
Tambahan debit air baku di lokasi
prioritas pulau kecil terluar (m3/detik)
(m3/detik)
0,2 0,2 0,0 0,3 0,2 360,2 Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Maluku, Kalimantan
Utara, Papua, Sulawesi
Tengah, Kalimantan Timur,
Sulaewsi Utara, Riau,
Kepulauan Riau
Kemen PU&PERA
berkas 3, hlm. 8
A.1.7
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penyediaan air baku di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
Tambahan debit air baku di daerah 3T
(m3/detik) (m3/detik)
0,5 4,2 4,1 5,1 3,7 5.783,8 Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Sulawesi Tengah,
Bengkulu, Nusa Tenggara
Barat, Papua, Gorontalo,
Maluku, Maluku Utara,
Papua Barat, Kalimantan
Tengah, Sulawesi Barat,
Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tenggara,
Banten, Jawa Timur,
Kalimantan Selatan,
Sumatera Selatan,
Sumatera Utara, Aceh,
Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur,
Lampung, Sumatera Barat
Kemen PU&PERA
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik) (m3/detik)
1,1 2,0 2,3 2,3 2,1 3.320,8 Kawasan Metropolitan
Banjarmasin, Denpasar,
Manado, Palembang,
Makassar, Perkotaan di
Provinsi Aceh, Bengkulu,
Jawa Barat, Jawa Tengah,
Nusa Tenggara Barat,
Papua Barat, Maluku
Utara, Maluku, Papua,
Nusa Tenggara Timur,
Sulawesi Tengah,
Gorontalo, Bangka
Belitung, Lampung,
Sulawesi Utara, Jawa
Timur, Kepulauan Riau,
Sumatera Barat, Sumatera
Selatan, Sumatera Utara,
Kota Baru Sofifi, Maja,
Tanjungselor, Ibu Kota
Negara
Kemen PU&PERA
berkas 3, hlm. 9
A.1.8
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP)
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis KI/KEK Sei Mangkei, KI Bintan
Aerospace, KI/KEK Galang Batang, KI
Ketapang, KI Sadai, KI Surya Borneo, KI
Teluk Weda, KI Teluk Bintuni, KI/KEK
Palu (m3/detik) (m3/detik)
- 0,2 0,3 - - 232,7 KI/KEK Sei Mangkei, KI
Bintan Aerospace, KI/KEK
Galang Batang, KI
Ketapang, KI Sadai, KI
Surya Borneo, KI Teluk
Weda, KI Teluk Bintuni,
KI/KEK Palu
9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemen PU&PERA
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP)
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis DPP Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt, Lombok, Labuan Bajo,
Likupang, Wakatobi, Raja Ampat,
Bangka Belitung, Bromo-Tengger-
Semeru, Morotai (m3/detik) (m3/detik)
- 0,1 0,2 - 0,0 134,4 DPP Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok,
Labuan Bajo, Bromo-
Tengger-Semeru, Wakatobi,
Likupang, Raja Ampat,
Bangka Belitung, dan
Morotai
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemen PU&PERA
berkas 3, hlm. 10
A.1.9
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP)
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis lainnya (m3/detik) (m3/detik)
- 0,1 0,1 0,7 0,7 535,2 KI/KEK Arun
Lhokseumawe, KI Kuala
Tanjung, DPP Padang-
Bukittinggi, KI Kemingking,
KEK/DPP Tanjung
Kelayang, KI Tanjung
Enim, KEK Tanjung Api-
Api, KI Tanggamus,
KEK/DPP Tanjung Lesung,
KI Madura, KI Jorong-
Tanah Laut, DPP Derawan-
Berau, KI Batulicin, KEK
Maloy Batuta Trans
Kalimantan, KI Tanah
Kuning, DPP Wakatobi,
KI/KEK Bitung, KEK/DPP
Morotai, DPP Raja Ampat,
KI/KEK Sorong, KEK/DPP
Singosari, KI Tenayan, KI
Brebes, KI Ladong, KI
Katibung, KI Tanjung
Buton, KI Sumbawa Barat,
KI Pesawaran, KI
Batanjung, KEK Kendal, KI
Way Pisang, KI Takalar,
DPP Baru Biak-Teluk
Cenderawasih, DPP Baru
Bandung-Halimun-
Kemen PU&PERA
Penyediaan air baku di Kawasan
Pantai Utara Pulau Jawa
Tambahan debit air baku di kawasan
Pantai Utara Pulau Jawa (m3/detik)
(m3/detik)
- 2,0 0,5 - - 796,8 Kabupaten Cirebon,
Pekalongan
Kemen PU&PERA
Penyediaan air baku di Kawasan
Rawan Air
Tambahan debit air baku di kawasan
Rawan Air (m3/detik) (m3/detik)
2,4 2,5 3,8 3,1 4,7 5.674,6 Tersebar Kemen PU&PERA
KP : Pemeliharaan, pemulihan, dan
konservasi sumber daya air dan
ekosistemnya termasuk revitalisasi
danau dan infrastruktur hijau
Peningkatan tutupan hutan (Hektar) 375.000,0 385.000,0 425.000,0 450.000,0 475.000,0 7.224,7
ProP : Rehabilitasi hutan dan lahan Luas hutan dan lahan yang
terehabilitasi secara nasional (Hektar)
375.000,0 385.000,0 425.000,0 450.000,0 475.000,0 7.097,7
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
secara Vegetatif
Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi
(Hektar)
56.000,0 40.000,0 30.000,0 25.000,0 20.000,0 6.540,5 Pusat dan Daerah KLHK, Pemerintah
Daerah
berkas 3, hlm. 11
A.1.10
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Secara Sipil Teknis
Bangunan rehabilitasi sipil teknis yang
terbangun (Unit)
3.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 502,0 Pusat dan Daerah Kemen LHK
Penanaman/pengkayaan pada
hutan produksi
Luas penanaman di hutan produksi
(Hektar)
310.000,0 330.000,0 370.000,0 400.000,0 400.000,0 55,2 Pusat Kemen LHK
ProP : Revitalisasi/ Penyelamatan
Danau Prioritas Nasional
Indeks kualitas danau 127,0
Pengendalian Kerusakan Danau Jumlah danau yang dilakukan
pengendalian kerusakannya (Danau)
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 100,0 Pusat Kemen LHK
Tampungan alami yang
direvitalisasi
Jumlah tampungan alami yang
direvitalisasi (kumulatif) (Unit)
8,0 8,0 10,0 10,0 15,0 7,5 Pusat dan Daerah Kemen PU&PERA
Pengembangan perikanan tangkap
darat (KemenKP)
Jumlah usaha perikanan di luar danau
(Unit)
45,0 90,0 90,0 90,0 90,0 0,0 Pusat KKP
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
di DAS pada wilayah sungai
Jumlah obyek penyusunan instrumen
pengendalian pemanfaatan ruang di
sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk
(SDEW) (DAS)
3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 19,5 Pusat Kemen ATR/BPN
Fasilitasi Budidaya Pertanian
berkaidah konservasi/ramah
lingkungan (Kementan)
Jumlah danau yang terfasilitasi
pertanian ramah lingkungan (Danau)
15,0 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0 Pusat Kementan
KP : Pengembangan waduk multiguna Jumlah volume tampungan baru
untuk memenuhi kebutuhan air
(miliar m3) (Kumulatif) (m3)
14,3 15,2 15,8 16,3 16,8 150.907,0
ProP : Pembangunan dan
rehabilitasi bendungan
Jumlah pembangunan bendungan
multiguna (Unit)
- - - - 8,0 139.001,5
berkas 3, hlm. 12
A.1.11
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Bendungan baru yang selesai
dibangun
Jumlah pembangunan bendungan
multiguna lanjutan (Unit)
45 lanjutan
11 selesai
34 lanjutan
11 selesai
23 lanjutan
12 selesai
11 lanjutan
7 selesai
4 selesai 42.415,1 Bendungan Marangkayu,
Bendungan Kuningan,
Bendungan Bendo,
Bendungan Gongseng,
Bendungan Tukul,
Bendungan Pidekso,
Bendungan Tugu,
Bendungan Karalloe,
Bendungan Keureuto,
Bendungan Tapin,
Bendungan Lolak,
Bendungan Bintang Bano,
Bendungan Karian,
Bendungan Rukoh,
Bendungan Way
Sekampung, Bendungan
Kuwil Kawangkoan,
Bendungan Ladongi,
Bendungan Ciawi,
Bendungan Sukamahi,
Bendungan Leuwikeris,
Bendungan Cipanas,
Bendungan Tigadihadji,
Bendungan Semantok,
Bendungan Pamukkulu,
Bendungan Bener,
Bendungan Sadawarna,
Bendungan Lau Simeme,
Kemen PU&PERA
Bendungan baru yang dibangun Jumlah bendungan multiguna baru yang
dibangun (Unit)
- 4 baru 3 baru
4 lanjutan
2 baru
7 lanjutan
2 baru
9 lanjutan
12.401,4 Bendungan Rongkong,
Bendungan Matenggeng,
Bendungan Mbay,
Bendungan Pelosika,
Bendungan Jenelata,
Bendungan Digul,
Bendungan Busuk,
Bendungan Lambakkan,
Bendungan Riam Kiwa,
Bendungan Warsamson
Kemen PU&PERA
berkas 3, hlm. 13
A.1.12
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Bendungan baru yang dibangun Jumlah bendungan multiguna baru yang
dibangun dengan skema KPBU (Unit)
- - - - 6,0 24.000,0 Bendungan Merangin,
Bendungan Muara Juloi,
Bendungan Sakagilas,
Bendungan Krekeh,
Bendungan Pasir Kopo,
Bendungan Kusan
KPBU
Bendungan baru yang dibangun Jumlah bendungan multiguna baru yang
dibangun (Unit)
- - - - 2,0 60.000,0 Bendungan Kayan,
Bendungan Mentarang
BUMN dan/atau
Swasta
Bendungan yang direhabilitasi Jumlah bendungan yang sedang
direhabilitasi /ditingkatkan (Unit)
2,0 1,0 1,0 1,0 - 185,0 Bendungan Wonogiri,
Benanga, Bili-bili, Sutami
Kemen PU&PERA
ProP : Optimalisasi dan
pemanfaatan tampungan
Jumlah bendungan yang
dimanfaatkan sesuai fungsi
rencananya (Kumulatif) (Unit)
14,0 17,0 28,0 40,0 50,0 11.905,5
Bendungan yang dimanfaatkan
untuk PLTA
Jumlah energi listrik yang bersumber
dari bendungan (MW) (MW)
112,7 1,7 27,4 33,9 11,9 5.250,8 Bendungan Bajulmati,
Bendungan Titab,
Bendungan Jatigede,
Bendungan Gondang,
Bendungan Raknamo,
Bendungan Rotiklot,
Bendungan Logung,
Bendungan Marangkayu,
Bendungan Kuningan,
Bendungan Gongseng,
Bendungan Tukul,
Bendungan Tugu,
Bendungan Karalloe,
Bendungan Keureuto,
Bendungan Tapin,
Bendungan Lolak,
Bendungan Bintang Bano,
Bendungan Karian,
Bendungan Rukoh,
Bendungan Way
Sekampung, Bendungan
Kuwil Kawangkoan,
Bendungan Ladongi,
Bendungan Leuwikeris,
Bendungan Cipanas,
Bendungan Pamukkulu,
Bendungan Lau Simeme,
Bendungan Sidan,
BUMN dan/atau
Swasta
berkas 3, hlm. 14
A.1.13
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Bendungan yang dimanfaatkan
untuk air baku
Jumlah debit air baku yang bersumber
dari bendungan (m3/detik) (m3/detik)
6,2 0,9 10,0 5,6 0,9 883,7 Bendungan Paya Seunara,
Bendungan Bajulmati,
Bendungan Nipah,
Bendungan Rajui,
Bendungan Titab,
Bendungan Jatigede,
Bendungan Teritip,
Bendungan Gondang,
Bendungan Sei Gong,
Bendungan Raknamo,
Bendungan Rotiklot,
Bendungan Mila,
Bendungan Tanju,
Bendungan Sindangheula,
Bendungan Logung,
Bendungan Marangkayu,
Bendungan Kuningan,
Bendungan Bendo,
Bendungan Gongseng,
Bendungan Tukul,
Bendungan Pidekso,
Bendungan Tugu,
Bendungan Karalloe,
Bendungan Keureuto,
Bendungan Tapin,
Bendungan Passeloreng,
Bendungan Lolak,
Bendungan Bintang Bano,
Kemen PU&PERA
berkas 3, hlm. 15
A.1.14
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Bendungan yang dimanfaatkan
untuk irigasi
Luas lahan irigasi yang diairi dari
bendungan (Ha) (Hektare)
105.461,0 14.697,0 116.375,0 53.959,0 52.057,0 5.771,0 Bendungan Bajulmati,
Bendungan Nipah,
Bendungan Rajui,
Bendungan Titab,
Bendungan Jatigede,
Bendungan Gondang,
Bendungan Raknamo,
Bendungan Rotiklot,
Bendungan Mila,
Bendungan Tanju,
Bendungan Sindangheula,
Bendungan Logung,
Bendungan Marangkayu,
Bendungan Kuningan,
Bendungan Bendo,
Bendungan Gongseng,
Bendungan Tukul,
Bendungan Pidekso,
Bendungan Tugu,
Bendungan Karalloe,
Bendungan Keureuto,
Bendungan Tapin,
Bendungan Passeloreng,
Bendungan Lolak,
Bendungan Bintang Bano,
Bendungan Karian,
Bendungan Rukoh,
Bendungan Way
Kemen PU&PERA
PP : Peningkatan ketersediaan, akses dan
kualitas konsumsi pangan
Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c)) 90,4 91,6 92,8 94,0 95,2 235.053,8
Angka Kecukupan Energi (AKE)
(2.1.2(a)) (kkal/hari)
2.100,0 2.100,0 2.100,0 2.100,0 2.100,0
Angka Kecukupan Protein (AKP)
(gram/ kapita/hari)
57,0 57,0 57,0 57,0 57,0
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi
Pangan (Prevelence of Under-
nourishment/PoU)
6,2 5,8 5,5 5,2 5,0
Prevalensi Penduduk dengan
Kerawanan Pangan Sedang atau Berat
(Food Insecutiry Experience
Scale/FIES)
5,2 4,8 4,5 4,2 4,0
berkas 3, hlm. 16
A.1.15
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
KP : Peningkatan kualitas konsumsi,
keamanan, fortifikasi dan
biofortifikasi pangan
Konsumsi ikan (2.2.2(c))
(kg/kapita/tahun)
58,3 58,9 59,5 60,2 60,9 4.319,3
Konsumsi daging (kg/kapita/tahun) 13,5 13,8 14,1 14,4 14,7
Konsumsi sayur dan buah
(gram/kapita/tahun)
260,2 273,2 286,9 301,3 316,3
Konsumsi protein asal ternak
(gram/kapita/hari)
10,7 10,7 10,8 10,9 11,0
Akses terhadap beras biofortifikasi
dan fortifikasi bagi keluarga yang
kurang mampu dan kurang gizi (%
Penerima BPNT)
10-20% 40,0 60,0 80,0 100,0
Persentase pangan segar yang
memenuhi syarat keamanan pangan
(%)
85-95 85-95 85-95 85-95 85-95
Luas lahan produksi beras
biofortifikasi (ha)
10.000,0 50.000,0 100.000,0 150.000,0 20.000,0
Persentase pangsa pangan organik**
(Persentase)
5,0 8,0 10,0 15,0 20,0
ProP : Peningkatan Diversifikasi
Konsumsi Pangan
2.219,4
Kawasan Ubi Kayu Jumlah Kawasan Ubi Kayu (hektar) 20.000,0 20.700,0 21.425,0 22.174,0 22.950,0 136,8 18 provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Kawasan Ubi Jalar Jumlah Kawasan Ubi Jalar (hektar) 2.500,0 2.588,0 2.678,0 2.772,0 2.869,0 89,2 4 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Kawasan Kacang Tanah Jumlah Kawasan Kacang Tanah (Ha) 30.000,0 31.050,0 32.137,0 33.262,0 34.426,0 645,2 24 Provinsi Kementan
Kawasan Kacang Hijau Jumlah Kawasan Kacang Hijau (Ha) 20.000,0 20.700,0 21.425,0 22.174,0 22.950,0 118,3 16 Provinsi Kementan
Kawasan Aneka Kacang dan Umbi
Lainnya
Kawasan Aneka kacang dan Umbi
Lainnya (Ha)
500,0 518,0 536,0 554,0 573,0 5,9 Jawa Barat, Banten Kementan
Benih sumber aneka umbi Jumlah Benih sumber aneka umbi (stek) 170.000,0 170.000,0 170.000,0 170.000,0 170.000,0 2,2 4 Provinsi Kementan
Benih sumber aneka kacang dan
serea lain
Jumlah benih sumber aneka kacang dan
serea lain (kg)
65.000,0 65.000,0 65.000,0 65.000,0 65.000,0 5,0 17 Provinsi Kementan
Upaya Khusus Peningkatan
Produksi Tanaman Pangan
Upaya Khusus Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan (Lokasi)
25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 30,4 Pusat Kementan
Pengembangan industri pangan
lokal berbasis UMKM
Teroptimalkanya pangan lokal (Lokasi) 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 122,1 34 Provinsi Kementan
berkas 3, hlm. 17
A.1.16
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pekarangan Pangan Lestari Terbinanya kelompok pemanfaatan
pekarangan (Lokasi)
2.231,0 2.000,0 2.000,0 2.500,0 2.500,0 667,6 34 provinsi Kementan
Pekarangan Pangan Lestari Stunting Terlaksananya intervensi stunting
(Lokasi)
1.369,0 1.000,0 1.000,0 500,0 500,0 396,7 260 Kab/Kota Kementan
ProP : Peningkatan Keamanan
Pangan
1.374,2
Penguatan Keamanan dan Mutu
Pangan Segar
Terjaminnya keamanan dan mutu
pangan segar (Lokasi)
35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 140,4 Pusat, 34 provinsi Kementan
Pemenuhan persyaratan produk
hewan yang ASUH
Pemenuhan Persyaratan Teknis Produk
Hewan (Unit Usaha)
135,0 160,0 175,0 200,0 220,0 36,6 34 Provinsi Kementan
Pengawasan mutu dan keamanan
produk
Penjaminan Produk Hewan yang Aman,
Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (Sampel)
29.800,0 40.000,0 40.000,0 40.000,0 40.000,0 115,4 34 Provinsi Kementan
Kebijakan Pengawasan dan
Penindakan Perkarantinaan
Kebijakan Teknis Pengawasan dan
Penindakan Kerjasama dan Informasi
Perkarantinaan (Jumlah)
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 24,4 Pusat Kementan
Kebijakan Kerjasama
nasional/Internasional
Kebijakan Kerjasama
nasional/Internasional (Kebijakan)
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 18,9 Pusat Kementan
Kebijakan Sistem Informasi
Perkarantinaan
Kebijakan Sistem Informasi
Perkarantinaan (Kebijakan)
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 13,4 Pusat Kementan
Kebijakan Teknis Karantina Hewan
dan Keamanan Hayati Hewani
Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan
Keamanan Hayati Hewani (Kebijakan)
41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 56,8 Pusat Kementan
Kebijakan Teknis Karantina
Tumbuhan dan Keamanan Hayati
Nabati
Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan
dan Keamanan Hayati Nabati (Kebijakan)
43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 66,5 Pusat Kementan
Metode Uji Terap Teknik dan Metode
Karantina Pertanian dan Keamanan
Hayati
Metode Uji Terap Teknik dan Metode
Karantina Pertanian dan Keamanan
Hayati (Dokumen)
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 9,8 1 Provinsi Kementan
Metode Uji Laboratorium Karantina
Pertanian dan Pengawasan
Keamanan Hayati
Metode Uji Laboratorium Karantina
Pertanian dan Pengawasan Keamanan
Hayati (Dokumen)
8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 32,4 1 Provinsi Kementan
Pengawasan dan Penindakan Pengawasan dan Penindakan (kasus) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 54,9 33 Privinsi Kementan
Prasarana infrastruktur PLBN Prasarana infrastruktur PLBN (m2) 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 58,0 3 Provinsi Kementan
Sarana PLBN Sarana PLBN (unit) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 34,2 4 Provinsi Kementan
Prasarana Wilker Daerah Sentra
Produksi
Prasarana wilker sentra produksi,
distribusi, dan importasi/pengembangan
sapi/lainnya (M2)
750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 52,5 3 Provinsi Kementan
berkas 3, hlm. 18
A.1.17
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Sertifikasi Karantina Pertanian dan
Pengawasan Keamanan Hayati
Sertifikasi Karantina Pertanian dan
Pengawasan Keamanan Hayati (laporan)
1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0 589,1 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Desiminasi Karantina Pertanian dan
Keamanan Hayati
Desiminasi Karantina Pertanian dan
Keamanan Hayati (Diseminasi)
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 70,8 1 Provinsi Kementan
Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui
Peningkatan Konsumsi Pangan
Olahan Sehat
Jumlah kab/kota fokus penurunan
stunting (Kab/Kota)
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 Pusat Kemenperin
ProP : Pengembangan Fortifikasi
dan Biofortifikasi Pangan
725,7
Kawasan Padi Kaya Gizi
(Biofortifikasi)
Jumlah Kawasan Padi Kaya Gizi
(Biofortifikasi) (hektar)
10.000,0 50.000,0 100.000,0 150.000,0 200.000,0 707,4 Sentra padi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Penelitian dan Pengembangan
Biofortifikasi Pangan
Penelitian dan Pengembangan
Biofortifikasi Pangan (varietas)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 18,3 1 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
KP : Peningkatan ketersediaan pangan
hasil pertanian, perikanan dan pangan
hasil laut secara berkelanjutan
Penggunaan Benih Bersertifikat
(Persen)
60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 191.890,3
Ketersediaan Beras (Juta ton) 39,2 42,7 44,0 45,4 46,8
Ketersediaan Protein Hewani (Juta
ton)
2,5 2,6 2,7 2,8 2,9
Produksi jagung (Juta ton) 30,9 31,9 33,0 34,1 35,3
Produksi daging (Juta ton) 4,0 4,2 4,4 4,6 4,6
Produksi umbi-umbian (Juta ton) 24,3 24,6 24,9 25,2 25,5
ProP : Peningkatan Produksi Padi 167.850,5
Kawasan Padi Jumlah Kawasan Padi (hektar) 791.000,0 791.000,0 791.000,0 791.000,0 791.000,0 6.766,1 Pusat, 32 provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Areal yang diberikan Bantuan Benih
Padi Bersertifikat
Jumlah areal yang diberikan Bantuan
Benih Padi Bersertifikat (hektar)
2.120.000,0 2.120.000,0 2.120.000,0 2.120.000,0 2.120.000,0 3.000,4 Pusat, 33 provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Benih Sumber Padi Jumlah benih Sumber Padi (kg) 1.044.000,0 1.044.000,0 1.044.000,0 1.044.000,0 1.044.000,0 60,2 31 Provinsi Kementan
Produsen Benih Padi Terlaksananya pemberdayaan produsen
benih padi (unit)
5.560,0 5.560,0 5.560,0 5.560,0 5.560,0 70,2 Pusat, 4 Provinsi Kementan
berkas 3, hlm. 19
A.1.18
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Areal sertifikat benih Jumlah areal sertifikat benih (hektar) 124.500,0 124.500,0 124.500,0 124.500,0 124.500,0 221,6 31 Provinsi Kementan
Upaya Khusus Peningkatan
Produksi Tanaman Pangan
Upaya Khusus Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan (Lokasi)
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 9,4 Pusat Kementan
Area yang mendapatkan Sarana
Prasarana Pengendalian OPT
Jumlah area yang mendapatkan Sarana
Prasarana Pengendalian OPT (hektar)
100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0 1.353,8 Pusat Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Hasil Pengujian Mutu Produk
Tanaman
Jumlah sertifikat/LHP Hasil Pengujian
Mutu Produk Tanaman (Sertifikat/LHP)
2.450,0 2.450,0 2.485,0 2.485,0 2.485,0 50,2 Pusat Kementan
Penerapan Penanganan DPI Terlaksananya Penerapan Penanganan
DPI (hektar)
550,0 560,0 570,0 580,0 590,0 17,8 22 Provinsi Kementan
Area yang mendapatkan Sarana
Prasarana Penanganan DPI
Jumlah area yang mendapatkan Sarana
Prasarana Penanganan DPI (Lokasi)
5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 303,9 Pusat Kementan
Areal yang difasilitasi untuk
penanganan OPT
Jumlah areal yang difasilitasi untuk
penanganan OPT (hektar)
44.180,0 50.000,0 51.000,0 52.000,0 53.000,0 370,0 Pusat, 32 provinsi Kementan
Upaya Khusus Peningkatan
Produksi Tanaman Pangan
Upaya Khusus Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan (Lokasi)
34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 36,5 Pusat Kementan
Upaya Khusus Peningkatan
Produksi Tanaman Pangan
Upaya Khusus Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan (Lokasi)
34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 979,7 34 Provinsi Kementan
Uji Terap Metode Pengujian Mutu
Benih
Terlaksananya Uji Terap Metode
Pengujian Mutu Benih (Metode)
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 23,2 Pusat Kementan
Model Percontohan Pertanian
Modern
Jumlah Model Percontohan Pertanian
Modern (Model)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 82,9 Jawa Barat Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Model Peramalan OPT Jumlah Model Peramalan OPT (Model) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 24,3 Jawa Barat Kementan
Upaya Khusus Peningkatan
Produksi Tanaman Pangan
Upaya Khusus Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan (Lokasi)
9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 6,6 Pusat Kementan
Galur Harapan Unggul Tanaman Galur Harapan Unggul Tanaman (Galur) 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 25,6 1 Provinsi Kementan
Teknologi Berbasis Bioteknologi dan
Bioprospeksi, serta Teknologi
Pengelolaan SDG
Teknologi Berbasis Bioteknologi dan
Bioprospeksi, serta Teknologi
Pengelolaan SDG (Teknologi)
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 9,2 1 Provinsi Kementan
Diseminasi Litbang Bioteknologi dan
Sumber Daya Genetik Pertanian
Diseminasi Litbang Bioteknologi dan
Sumber Daya Genetik Pertanian
(Teknologi)
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,9 1 provinsi Kementan
Benih Padi Benih Padi (ton) 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 49,6 32 Provinsi Kementan
Diseminasi Teknologi Mektan Diseminasi Teknologi Mektan (Teknologi) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 17,1 1 Provinsi Kementan
Varietas Unggul Padi Varietas Unggul Padi (varietas) 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,3 1 Provinsi Kementan
berkas 3, hlm. 20
A.1.19
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Teknologi produksi padi Teknologi produksi padi (Teknologi) 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 22,0 2 Provinsi Kementan
Teknologi Mekanisasi Pertanian Teknologi Mekanisasi Pertanian
(Teknologi)
8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 36,0 1 Provinsi Kementan
Diseminasi Inovasi Teknologi
Komoditas Strategis Tanaman
Pangan
Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas
Strategis Tanaman Pangan (Teknologi)
8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 62,3 Kementan
Benih Padi Jumlah Benih Padi yang Diproduksi (Ton) 185,0 190,0 195,0 200,0 205,0 17,7 2 Provinsi Kementan
Subsidi/Bantuan pupuk Subsidi/Bantuan pupuk 142.500,0 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Non KL
Aplikasi teknologi pengolahan beras
metode Buhler
11.700,0 Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Swasta
ProP : Peningkatan Produksi Jagung 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 7.939,6
Kawasan jagung Jumlah kawasan jagung (hektar) 50.000,0 50.000,0 50.000,0 50.000,0 50.000,0 476,9 27 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Kawasan Serealia Lainnya Jumlah Kawasan Serealia Lainnya
(hektar)
5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 29,8 20 Provinsi Kementan
Upaya Khusus Peningkatan
Produksi Tanaman Pangan
Upaya Khusus Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan (Lokasi)
33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 49,7 33 Provinsi Kementan
Area yang diberikan Bantuan Benih
Jagung Bersertifikat
Jumlah area yang diberikan Bantuan
Benih Jagung Bersertifikat (hektar)
2.150.000,0 2.150.000,0 2.150.000,0 2.150.000,0 2.150.000,0 7.260,7 Pusat, 31 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Benih Sumber Jagung Jumlah Benih Sumber Jagung (kg) 71.000,0 71.000,0 71.000,0 71.000,0 71.000,0 6,1 16 Provinsi Kementan
Produsen Benih Jagung Terlaksananya Pemberdayaan Produsen
Benih Jagung (hektar)
2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 59,7 Pusat Kementan
Benih Jagung Benih Jagung (Ton) 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 22,6 10 Provinsi Kementan
Teknologi Budidaya Jagung Teknologi Budidaya Jagung (Teknologi) 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 9,8 1 Provinsi Kementan
Varietas Unggul Jagung Varietas Unggul Jagung (Varietas) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 16,5 1 Provinsi Kementan
Benih Jagung Jumlah Benih Jagung yang Diproduksi
(Ton)
32,0 111,0 111,0 111,0 111,0 7,9 1 Provinsi Kementan
Pro P : Peningkatan Produksi
Kedelai
3.306,7
berkas 3, hlm. 21
A.1.20
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Kawasan Kedelai Jumlah Kawasan Kedelai (Ha) 500.000,0 517.500,0 535.613,0 554.359,0 573.267,0 3.053,3 26 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Produsen Benih Kedelai Terlaksananya Pemberdayaan Produsen
Benih Kedelai (Unit)
1.050,0 1.050,0 1.050,0 1.050,0 1.050,0 32,6 Pusat, Kalimantan Barat,
Sulawesi Utara
Kementan
Benih Sumber Kedelai Jumlah Benih Sumber Kedelai (kg) 192.600,0 192.600,0 192.600,0 192.600,0 192.600,0 14,4 25 Provinsi Kementan
Benih bersertifikat yang diawasi
peredarannya
Benih bersertifikat yang diawasi
peredarannya (ton)
150.000,0 150.000,0 150.000,0 150.000,0 150.000,0 95,0 31 Provinsi Kementan
Upaya Khusus Peningkatan
Produksi Tanaman Pangan
Upaya Khusus Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan (Lokasi)
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 26,5 Pusat Kementan
Benih Kedelai Benih Kedelai (Ton) 656,0 656,0 656,0 656,0 656,0 84,9 13 Provinsi Kementan
ProP : Peningkatan Produksi Daging 6.744,2
Hijauan Pakan Ternak Penanaman dan Pemeliharaan Hijauan
Pakan Ternak (HPT) (Ha)
2.341,0 2.341,0 2.341,0 2.341,0 2.341,0 247,9 25 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Pakan Olahan dan Bahan Pakan Produksi bahan pakan/pakan (ton) 8.000,0 8.500,0 9.000,0 9.500,0 10.000,0 271,1 9 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Mutu dan Keamanan Pakan Pengawasan mutu dan keamanan bahan
pakan/pakan (Sampel)
5.000,0 6.000,0 7.000,0 8.000,0 9.000,0 65,9 24 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Pengamatan dan Identifikasi
Penyakit Hewan
Surveilans Penyakit Hewan (sampel) 190.000,0 325.296,0 325.296,0 325.296,0 325.296,0 398,0 Pusat, 9 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Pencegahan dan Pengamanan
Penyakit Hewan
Pencegahan dan Pengamanan PHMS
(Dosis)
5.167.450,0 5.167.450,0 5.167.450,0 5.167.450,0 5.167.450,0 591,2 Pusat, 33 provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat
Hewan
Surveilans Obat Hewan (Sampel) 1.610,0 1.610,0 1.610,0 1.610,0 1.610,0 43,3 1 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Obat Hewan dan Bahan Biologik Penyedian vaksin dan bahan biologik
(Dosis)
6.030.325,0 5.471.100,0 5.471.100,0 5.471.100,0 5.471.100,0 125,8 Pusat, 1 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
berkas 3, hlm. 22
A.1.21
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Kelembagaan Veteriner Penguatan Kelembagaan Veteriner (Unit) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 209,3 Pusat, 9 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Optimalisasi Reproduksi Jumlah Akseptor IB, PKB, ATR dan
Sinkronisasi (akseptor)
5.000.000,0 5.000.000,0 5.000.000,0 5.000.000,0 5.000.000,0 2.604,5 Pusat, 34 provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Benih Ternak Unggul Penyediaan Semen Beku dan Embrio
Ternak (dosis)
5.450.945,0 5.450.945,0 5.450.945,0 5.450.945,0 5.450.945,0 242,0 2 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Bibit Ternak Unggul Jumlah produksi bibit ternak unggul
(Sapi Potong, Sapi Perah, Kambing,
Kerbau, Babi, Ayam dan Itik) (ekor)
956.054,0 956.054,0 956.054,0 956.054,0 956.054,0 359,0 Pusat, 8 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Pengembangan ternak ruminansia
potong
Pengembangan ternak ruminansia potong
(Sapi Potong, Kerbau, Kambing/Domba)
(ekor)
16.500,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 873,8 Pusat, 8 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Pengembangan ternak ruminansia
perah
Pengembangan ternak ruminansia perah
(Sapi Perah, Kerbau Perah dan Kambing
Perah) (ekor)
400,0 500,0 500,0 700,0 700,0 44,8 Pusat, 13 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Pengendalian Pemotongan Betina
produktif
Penurunan Pemotongan Betina Produktif
(RPH)
82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 39,1 33 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Pengembangan unggas dan aneka
ternak
Pengembangan unggas dan aneka ternak
(ekor)
501.000,0 501.000,0 501.000,0 501.000,0 501.000,0 303,9 Pusat, 1 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Sarana dan Prasarana Penjaminan
Keamanan Produk Hewan
Terlaksananya fasilitasi sarana
prasarana penjaminan keamanan produk
hewan (Unit)
6,0 10,0 16,0 20,0 25,0 6,7 3 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Pengembangan Pengolahan Pangan
dan Non Pangan
Terlaksananya Sarana Pengolahan
Pangan dan Non Pangan (unit)
17,0 20,0 20,0 20,0 20,0 26,7 13 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
berkas 3, hlm. 23
A.1.22
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan Pemasaran
Peternakan
Terlaksananya Fasilitasi Pemasaran
Peternakan (unit)
6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 14,1 6 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Kelembagaan dan Usaha
Peternakan
Terlaksananya kelembagaan dan usaha
peternakan (Lokasi)
112,0 115,0 117,0 120,0 120,0 87,3 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Galur/rumpun unggul/ harapan
ternak dan Tanaman Pakan Ternak
Galur/rumpun unggul/ harapan ternak
dan Tanaman Pakan Ternak (galur)
21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 34,8 3 Provinsi Kementan
Teknologi peternakan dan veteriner Teknologi peternakan dan veteriner
(Teknologi)
31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 57,4 3 Provinsi Kementan
Bibit Sumber Ternak Unggulan (Non
Strategis)
Bibit Sumber Ternak Unggulan (Non
Strategis) (ekor)
82.990,0 82.990,0 82.990,0 82.990,0 82.990,0 3,7 1 Provinsi Kementan
Bibit sumber ternak Bibit Sumber Ternak (ekor) 45.250,0 45.250,0 45.250,0 45.250,0 45.250,0 55,6 3 Provinsi Kementan
Diseminasi teknologi Diseminasi dan penyiapan teknologi
peternakan dan veteriner untuk
dimanfaatkan pengguna (Kegiatan)
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 38,5 3 Provinsi Kementan
ProP : Peningkatan Produksi Cabai 515,9
Kawasan Aneka Cabai Luas Kawasan Aneka Cabai (hektar) 13.328,0 13.328,0 13.328,0 13.328,0 13.328,0 489,6 33 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Benih bawang dan cabai Jumlah Produksi Benih Bawang dan
Cabai (Kg)
39.744,0 39.744,0 39.744,0 39.744,0 39.744,0 26,3 20 Provinsi Kementan
Benih Cabai Jumlah produksi benih cabai (Kg) 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 0,0 1 Provinsi Kementan
ProP : Peningkatan Produksi
Bawang Merah
955,4
Kawasan Bawang Merah Kawasan Bawang Merah (hektar) 5.704,0 5.704,0 5.704,0 5.704,0 5.704,0 925,5 33 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Benih Bawang merah Jumlah Benih Sumber dan Sebar
Bawang Merah
34.400,0 35.890,0 37.380,0 38.870,0 40.360,0 0,0 1 Provinsi Kementan
VUB Bawang Merah dan Cabai Jumlah VUB Bawang Merah dan Cabai
(VUB)
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 6,1 1 Provinsi Kementan
Benih bawang dan cabai Jumlah Benih Bawang Merah dan Cabai
(Kg)
34.500,0 36.000,0 37.500,0 39.000,0 40.500,0 18,3 1 Provinsi Kementan
Teknologi Produksi Bawang Merah
dan Cabai
Jumlah Teknologi Budidaya Bawang
Merah dan Cabai (Teknologi)
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 5,5 1 Provinsi Kementan
berkas 3, hlm. 24
A.1.23
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
ProP : Peningkatan Mutu Hasil
Pangan
4.577,9
Sarana Pascapanen Tanaman
Pangan
Tersalurnya Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan (Unit)
6.191,0 7.245,0 8.245,0 9.344,0 10.454,0 4.300,1 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Penerapan Standardisasi dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan
Jumlah Penerapan Standardisasi dan
Mutu Hasil Tanaman Pangan
(Sertifikat/Register)
60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 14,9 24 Provinsi Kementan
Sarana Pengolahan Hasil Tanaman
Pangan
Tersalurnya Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan (Unit)
168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 98,4 23 Provinsi Kementan
Upaya Khusus Peningkatan
Produksi Tanaman Pangan
Upaya Khusus Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan (Lokasi)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 16,6 Pusat Kementan
Pemasaran dan Investasi Hasil
Tanaman Pangan
Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman
Pangan (Lokasi)
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,1 33 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Teknologi Pertanian Jumlah Teknologi Pertanian Yang
Dihasilkan (Teknologi)
17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 39,7 1 Provinsi Kementan
Diseminasi Teknologi Pertanian Jumlah Diseminasi Inovasi teknologi
Pengelolaan Sumberdaya Lahan
Pertanian (Teknologi)
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 23,2 1 Provinsi Kementan
KP : Peningkatan produktivitas,
kesejahteraan sumber daya manusia
(SDM) pertanian, perikanan dan
kepastian pasar
Teknologi yang diterapkan oleh
petani (%) (%)
65 - 80 70-80 75-80 80-90 80-95 22.396,3
Nilai tambah per tenaga kerja
pertanian (2.3.1*) (Rp juta/tenaga
kerja/tahun)
49,2 51,7 54,3 57,0 59,8
Nilai tukar petani 103,0 103,0 104,0 104,0 105,0
ProP : Asuransi Pertanian 1.027,8
Asuransi Usaha Ternak (AUT) Jumlah ternak yang terlindungi asuransi
(ekor)
120.000,0 150.000,0 175.000,0 200.000,0 225.000,0 161,0 Pusat dan 20 provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Asuransi Pertanian Jumlah luas pertanaman pertanian yang
terlindungi asuransi (hektar)
1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0 779,8 Pusat dan 24 provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
berkas 3, hlm. 25
A.1.24
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penerapan pembiayaan dan
asuransi Syariah sesuai fatwa DSN
no 82
87,0 Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Swasta
ProP : Pendidikan Pertanian 2.667,9
Pendampingan Kebijakan Strategis
Pembangunan Pertanian di
Kawasan Pertanian dan Kawasan
Perbatasan
Terjalinnya Kemitraan dengan
Mahasiswa/Alumni dari Perguruan
Tinggi dalam Kegiatan Peningkatan
Produksi Komoditas Strategis Pertanian
dan KOSTRATANI (Orang)
1.215,0 1.300,0 1.400,0 1.500,0 1.600,0 354,4 Pusat, 8 Provinsi Kementan
Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan
S3 melalui Tugas Belajar
Jumlah Dosen, Guru dan Aparatur
Pertanian yang Mengikuti Pendidikan
Formal S2 dan S3 (Orang)
300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 127,0 Pusat Kementan
Peningkatan Kualitas Pembelajaran
pada SMK-PP
Jumlah Siswa yang Mengikuti
Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-
PP (Siswa)
22.427,0 22.427,0 22.427,0 22.427,0 22.427,0 190,5 Pusat, 5 Provinsi Kementan
Tenaga Pendidik, dan Tenaga
kependidikan vokasi Pertanian yang
ditingkatkan kompetensinya
Jumlah Tenaga Pendidik dan
Kependidikan Vokasi yang Ditingkatkan
Kualitasnya (Orang)
315,0 350,0 400,0 450,0 500,0 63,1 Pusat, 11 Provinsi Kementan
Penumbuhan Wirausahawan Muda
Pertanian
Jumlah Wirausahawan Muda Pertanian
yang ditumbuhkan sebagai pengusaha
pertanian milenial (Kelompok)
2.090,0 2.100,0 2.110,0 2.120,0 2.130,0 423,6 Pusat, 11 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Sarana dan Prasarana Pendidikan
Pertanian (Teaching Factory, dll)
Terpenuhinya Sarana Prasarana
Pendidikan Vokasi yang Berkualitas
(satker)
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 1.097,1 Pusat, 11 Provinsi Kementan
Lulusan Politeknik Pembangunan
Pertanian yang mengikuti
Permagangan (Retooling)
Lulusan Politeknik Pembangunan
Pertanian yang mengikuti Permagangan
(Retooling) mendukung pengusaha
pertanian milenial (Orang)
250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 37,3 Pusat Kementan
Taman Teknologi Pertanian (TTP) Jumlah Taman Teknologi Pertanian (TTP)
(Kabupaten)
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3 Provinsi Kementan
Kerjasama Kemitraan Penelitian
Pertanian
Kerjasama Kemitraan Penelitian
Pertanian (kontrak)
80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 164,2 1 Provinsi Kementan
Pengembangan Sumberdaya
Manusia
Pengembangan Sumberdaya Manusia
(Orang)
1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 186,2 1 Provinsi Kementan
Invensi yang didaftarkan
Perlindungan HKI, promosi, naskah
perjanjian lisensi
Invensi yang didaftarkan Perlindungan
HKI, promosi, naskah perjanjian lisensi
(Invensi)
45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 9,8 1 Provinsi Kementan
Perjanjian Kerjasama Lisensi Hasil
Balitbangtan
Perjanjian Kerjasama Lisensi Hasil
Balitbangtan (Lisensi)
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 14,7 1 Provinsi Kementan
berkas 3, hlm. 26
A.1.25
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
ProP : Penyuluhan dan
Pendampingan Sekolah Lapang
4.816,3
Penumbuhan dan penguatan P4S Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana
Pembelajaran P4S dalam penumbuhan
pengusaha pertanian milenial (Unit)
240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 29,9 Pusat, 7 Provinsi Kementan
Tenaga Kediklatan Pertanian yang
Meningkat Kompetensinya
Jumlah Tenaga Kediklatan yang
Meningkat Kompetensinya (Orang)
196,0 196,0 196,0 196,0 196,0 22,6 Pusat, 7 Provinsi Kementan
Pemberdayaan masyarakat melalui
Program READSI untuk Peningkatan
Kapasitas Petani
Pemberdayaan masyarakat melalui
Program READSI untuk Peningkatan
Kapasitas Petani dan penumbuhan
pengusaha pertanian milenial (Poktan)
2.394,0 2.394,0 2.394,0 2.394,0 2.394,0 122,1 Pusat Kementan
Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian
dan Pelatihan Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Pertanian
Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan
Pelatihan Mendukung Program
KOSTRATANI (Orang)
35.322,0 35.322,0 35.322,0 35.322,0 35.322,0 575,7 Pusat, 7 Provinsi Kementan
Kinerja Penyuluh yang ditingkatkan Kinerja Penyuluh di KOSTRATANI yang
ditingkatkan (orang)
43.150,0 43.150,0 43.150,0 43.150,0 43.150,0 2.512,2 34 Provinsi Kementan
SL Petani Mendukung Program
Utama Pembangunan Pertanian
SL Petani Mendukung Program
KOSTRATANI (Poktan)
23.250,0 45.000,0 45.000,0 75.000,0 75.000,0 332,1 34 Provinsi Kementan
Kelembagaan penyuluhan pertanian
yang melaksanakan peningkatan
kapasitas kelembagaan petani
Balai Penyuluhan Pertanian yang
melaksanakan KOSTRATANI (Unit)
3.054,0 5.646,0 5.646,0 5.646,0 5.646,0 69,6 34 Provinsi Kementan
Kelembagaan Petani yang
Dikembangkan
Tumbuh dan Berkembangnya Pengusaha
pertanian milenial melalui Korporasi
Petani (Unit)
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 61,1 34 Provinsi Kementan
Adaptasi teknologi spesifik lokalita
di Balai Penyuluhan Pertanian
Penguatan Adaptasi teknologi spesifik
lokalita di Balai Penyuluhan Pertanian
mendukung KOSTRATANI (Unit)
68,0 102,0 102,0 102,0 102,0 28,6 34 Provinsi Kementan
Model Pengembangan Inovasi
Pertanian Spesifik Lokasi
Model Pengembangan Inovasi Pertanian
Spesifik Lokasi (model)
46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 134,9 33 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Model Pengembangan Kawasan
Pertanian Berbasis Inovasi sebagai
Simpul Hilirisasi dan Komersialisasi
Litbang
Model Pengembangan Kawasan
Pertanian Berbasis Inovasi sebagai
Simpul Hilirisasi dan Komersialisasi
Litbang (model)
8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 296,7 15 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Diseminasi Inovasi Teknologi
Pertanian
Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian
(Paket Teknologi)
125,0 190,0 190,0 190,0 190,0 630,7 33 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
ProP : Korporasi Petani 13.884,4
berkas 3, hlm. 27
A.1.26
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan Korporasi
UsahaTani
Terbentuknya korporasi usahatani
(Lokasi)
13,0 - - - - 4,9 12 Provinsi Kementan
Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian
mendukung penumbuhan pengusaha
pertanian milenial (Orang)
2.750,0 2.750,0 2.750,0 2.750,0 2.750,0 45,3 Pusat, 7 Provinsi Kementan
Model Pengembangan Pertanian
Modern dan Berkelanjutan Berbasis
Korporasi
Model Pengembangan Pertanian Modern
dan Berkelanjutan Berbasis Korporasi
(Teknologi)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 91,6 1 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Digitalisasi rantai pasok pangan dgn
ewallet syariah
1.450,0 Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Swasta
Grand desain model bisnis dan
spasial
650,0 Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Swasta
Pembangunan korporasi petani
berbasis Society 5.0
767,6 Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Swasta
Proyek Indonesia City Hajj 10.875,0 Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Swasta
Terminal Agro Bisnis Produk Pangan
dan Pertanian Indonesia untuk
Jamaah Haji di Mekah
0,0 Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Swasta
KP : Peningkatan keberlanjutan
produktivitas sumber daya pertanian,
dan digitalisasi pertanian
Persentase lahan baku sawah yang
ditetapkan sebagai Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LP2B) (%)
50,0 65,0 80,0 90,0 100,0 14.422,8
Jumlah varietas unggul tanaman dan
hewan untuk pangan yang dilepas
(2.5.1*) (Varietas unggul baru dan
galur)
30 dan 8 30 dan 8 30 dan 8 30 dan 8 30 dan 8
Sumber daya genetika tanaman dan
hewan sumber pangan yang
terlindungi/tersedia (2.5.2*) (Aksesi)
4.250,0 4.250,0 4.250,0 4.250,0 4.250,0
berkas 3, hlm. 28
A.1.27
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
ProP : Pengelolaan Sumber Daya
Air Pertanian
2.757,6
Jaringan Irigasi Tersier Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi tersier
pertanian (Ha)
135.600,0 269.884,0 269.884,0 269.884,0 269.884,0 1.536,0 32 provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Irigasi Perpompaan Jumlah pengembangan sumber air untuk
penambahan areal tanam tanaman
pangan, perkebunan, hortikultura dan
peternakan (Unit)
1.000,0 1.100,0 1.100,0 1.100,0 1.100,0 716,4 32 provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Embung Pertanian Jumlah unit embung pertanian untuk
penambahan areal pertanian (Unit)
400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 254,8 31 Provinsi Kementan
Bangunan Konservasi Air dan
Antisipasi Anomali Iklim
Jumlah unit bangunan konservasi air
dan lingkungan hidup untuk
penambahan areal pertanian (Unit)
200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 134,2 Pusat dan 22 provinsi Kementan
Irigasi Perpipaan Jumlah unit irigasi perpipaan
mendukung tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan peternakan
(Unit)
138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 84,3 21 provinsi Kementan
Survei Investigasi dan Desain Irigasi
Pertanian
Jumlah dokumen Survei Investigasi dan
Desain irigasi pertanian yang tersedia
(Dokumen)
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 31,9 10 provinsi Kementan
ProP : Pengelolaan Sumber Daya
Lahan Pertanian
11.665,2
e-RDKK mendukung penyaluran
pupuk bersubsidi berbasis
penerapan Kartu Tani
Jumlah lokasi (Provinsi/Kabupaten)
dalam rangka penyusunan e-RDKK
mendukung penerapan Kartu Tani
(Lokasi)
521,0 521,0 521,0 521,0 521,0 1.623,0 Pusat dan 33 provinsi Kementan
Cetak Sawah Jumlah perluasan areal pertanian (Ha) 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 1.021,7 21 provinsi Kementan
Optimasi Lahan Jumlah lahan pertanian yang dioptimasi
(Ha)
100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0 2.309,2 15 provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Data Lahan Pertanian Jumlah peta geospasial lahan cetak
sawah yang tersedia (Dokumen peta)
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 114,6 Pusat dan 7 provinsi Kementan
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Jumlah alat dan mesin pertanian pra
panen yang tersedia (Unit)
23.440,0 25.800,0 27.000,0 28.500,0 29.500,0 4.969,3 Pusat dan 33 provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
berkas 3, hlm. 29
A.1.28
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Unit Pengolahan Pupuk Organik
(UPPO)
Jumlah unit pengolah pupuk organik
yang tersedia (Unit)
500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 716,7 Pusat Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Lahan Konservasi dan Rehabilitasi Terlaksananya konservasi dan
rehabilitasi lahan pertanian (ha)
20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 265,5 Pusat Kementan
Rekomendasi Perlindungan dan
antisipasi alih fungsi lahan
Pertanian
Jumlah rekomendasi perlindungan dan
pengendalian alih fungsi lahan pertanian
(Rekomendasi)
17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 143,9 Pusat dan 25 provinsi Kementan
Survei Investigasi dan Desain Cetak
Sawah
Jumlah dokumen Survei Investigasi dan
Desain cetak sawah yang tersedia
(Dokumen)
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 95,2 10 Provinsi Kementan
Perbengkelan Alsintan Jumlah perbengkelan Alsintan yang
tersedia (Unit)
18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 68,5 Pusat Kementan
Teknologi Pertanian Jumlah Teknologi Pengelolaan
Sumberdaya Lahan Pertanian (Tanah, Air
dan Lingkungan Pertanian) (Teknologi)
16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 199,0 3 Provinsi Kementan
Diseminasi Teknologi Pertanian Jumlah Diseminasi Inovasi teknologi
Pengelolaan Sumberdaya Lahan
Pertanian (Teknologi)
9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 97,1 3 Provinsi Kementan
Teknologi Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Teknologi Adaptasi Perubahan
Iklim (Teknologi)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,1 1 Provinsi Kementan
Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim Jumlah Teknologi Mitigasi Perubahan
Iklim (Teknologi)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,8 1 Provinsi Kementan
Peta Sumberdaya Lahan Pertanian Peta Potensi Sumberdaya Lahan
Pertanian (Peta)
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 31,7 1 Provinsi Kementan
Teknologi untuk Lahan Eks
Pertambangan
Teknologi untuk Lahan Eks
Pertambangan dan Pemetaan (Teknologi)
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,9 1 Provinsi Kementan
KP : Peningkatan tata kelola sistem
pangan nasional
Global food security index 64,0 65,5 66,9 68,4 69,8 2.025,1
ProP : Stabilisasi Harga Pangan 743,2
Lumbung Pangan Masyarakat Terbinanya lumbung pangan
masyarakat (Unit)
300,0 220,0 220,0 220,0 225,0 109,9 28 provinsi Kementan
Lembaga Distribusi Pangan Terbinanya lembaga distribusi pangan
(Unit)
962,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 603,8 22 provinsi Kementan
Pengelolaan Informasi Pemasaran Terlaksananya Pengelolaan Informasi
Pemasaran (Lokasi)
35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 23,2 Pusat, 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
berkas 3, hlm. 30
A.1.29
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Kebijakan Impor Pangan yang
Harmonis dengan Kebijakan Pangan
Nasional
Jumlah Peraturan Menteri terkait Impor
Bahan Pokok (Permendag)
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 6,3 pusat Kemendag
ProP : Penanganan Rawan Pangan
serta Cadangan Pangan Pemerintah
dan Masyarakat
1.281,9
Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan (FSVA)
Tersedianya Peta Ketahanan dan
Kerentanan Pangan (Lokasi)
389,0 135,0 135,0 135,0 135,0 160,2 Pusat, 34 provinsi Kementan
Pengembangan Pertanian
Keluarga/Family Farming
Terbentuknya pertanian keluarga/family
farming (Lokasi)
727,0 646,0 565,0 485,0 404,0 992,3 17 provinsi Kementan
Pertanian Masuk Sekolah Terbentuknya pertanian masuk sekolah
(Lokasi)
340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 129,4 34 provinsi Kementan
PP : Peningkatan pengelolaan
kemaritiman, perikanan dan kelautan
Konservasi kawasan kelautan
(14.5.1*) (Juta ha)
23,4 24,2 25,1 26,0 26,9 15.942,0
Proporsi tangkapan jenis ikan yang
berada dalam batasan biologis yang
aman (14.4.1*) (%) (Persen)
<64 <67 <72 <76 ≤80
KP : Peningkatan pengelolaan Wilayah
Pengelolaan Perikanan (WPP) dan
penataan ruang laut dan rencana
zonasi pesisir serta pengelolaan ruang
laut
Pengelola WPP (14.2.1(b)) (Unit) 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 600,3
Akurasi pendataan stock dan
pemanfaatan WPP (WPP)
11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Penyelesaian penataan ruang laut dan
zonasi pesisir (RZ)
14,0 24,0 26,0 26,0 12,0
ProP : Pengelolaan Wilayah
Pengelolaan Perikanan (WPP)
Jumlah Wilayah Pengelolaan
Perikanan (WPP) yang dikelola oleh
lembaga (WPP)
11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 283,4
Data dan/atau Informasi stok
sumber daya perikanan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI
Jumlah Data dan/atau Informasi Stok
Sumber Daya Perikanan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI (WPP)
11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 137,5 11 WPP Integrasi Pelabuhan
Perikanan dan Fish
Market Bertaraf
Internasional
KKP
Laut pedalaman, teritorial dan
perairan kepulauan yang terkelola
sumber daya ikannya
Tingkat pengelolaan sumber daya ikan di
laut pedalaman, teritorial, perairan
kepulauan (%)
60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 12,7 11 WPP KKP
Lembaga Pengelola Perikanan
Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia
(WPPNRI) yang operasional
Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia (WPPNRI) yang
operasional (WPP)
11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 101,1 11 WPP Integrasi Pelabuhan
Perikanan dan Fish
Market Bertaraf
Internasional
KKP
berkas 3, hlm. 31
A.1.30
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Data dan/atau Informasi Stok
Sumber Daya Perikanan di Perairan
Umum Daratan (PUD)
Jumlah Data dan/atau Informasi Stok
Sumber Daya Perikanan di Perairan
Umum Daratan (PUD) (KPP-PUD)
8,0 10,0 12,0 14,0 14,0 32,1 15 PUD KKP
ProP : Penataan Ruang Laut dan
Rencana Zonasi Pesisir
Penyelesaian penataan ruang laut dan
zonasi pesisir (RZ)
14,0 24,0 26,0 26,0 12,0 257,6
Perairan laut antar wilayah yang
memiliki dokumen RZ Kawasan
Antar Wilayah yang ditetapkan
melalui peraturan perundangan
Jumlah perairan laut antar wilayah yang
memiliki dokumen RZ Kawasan Antar
wilayah yang ditetapkan melalui
Peraturan Perundangan (Perairan laut)
6,0 6,0 4,0 - - 19,7 10 perairan laut KKP
Kawasan Strategis Nasional dan
Kawasan Strategis Nasional
Tertentu yang memiliki Rencana
Zonasi KSN dan Rencana Zonasi
KSNT yang ditetapkan melalui
peraturan perundangan
Jumlah KSN dan KSNT yang Memiliki
Rencana Zonasi KSN dan Rencana
Zonasi KSNT yang ditetapkan Melalui
Peraturan Perundangan (Kawasan)
25,0 28,0 19,0 9,0 5,0 41,9 75 kawasan KKP
Provinsi yang memiliki dokumen
penyelenggaraan rencana zonasi
Jumlah Provinsi yang memiliki dokumen
monitoring evaluasi/kajian peninjauan
kembali/peraturan turunan peraturan
daerah rencana zonasi WP3K (Provinsi)
13,0 24,0 29,0 24,0 31,0 28,0 31 Provinsi KKP
Pemetaan garis pantai prioritas Panjang garis pantai terpetakan 10.000,0 6.000,0 6.000,0 6.000,0 6.000,0 165,5 Lombok, Selat Sunda, Bali,
Tanjung Pandan, Tanjung
Pinang, Kendari, Kolaka,
Labuan Bajo, Maumere,
Manokwari, Makassar,
Pare-Pare, Selayar, Poso,
Kaimana, Nabire, Biak,
Serui, Merauke, Bontang,
Tarakan, Tegal,
Pekalongan, pemalang,
Madura, Probolinggo,
Jakarta, Cirebon,
Indramayu, Cilacap,
Rembang, Jepara, Padang,
Mamuju, Gorontalo,
Manado, Bengkulu, Batam,
Singkawang, Palopo, Toli-
Toli, Waingapu, Amahae
BIG
berkas 3, hlm. 32
A.1.31
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Sinkronisasi antara RZWP3K
dengan dokumen perencanaan
pembangunan daerah
Jumlah daerah yang sinkron antara
RZWP3K dengan dokumen perencanaan
pembangunan daerah (daerah)
5,0 10,0 20,0 30,0 34,0 2,5 Pusat Kemendagri
ProP : Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Laut
59,4
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
laut
Jumlah perizinan lokasi di wilayah
perairan pesisir dan laut (lokasi)
10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 41,5 34 Provinsi KKP
Jumlah lokasi yang dilakukan
pengendalian pemanfaatan ruang laut di
pusat dan daerah (lokasi)
12,0 27,0 26,0 40,0 46,0
Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi Jumlah Kawasan yang terfasilitasi
pengelolaan reklamasinya (lokasi)
4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 17,9 Daerah KKP
KP : Peningkatan ekosistem kelautan
dan pemanfaatan jasa kelautan
292,7
ProP : Pengembangan wisata bahari
dan jasa maritim
250,6
Kawasan yang dibangun sarana
prasarana Wisata Bahari dan BMKT
Jumlah kawasan yang dibangun sarana
prasarana wisata bahari dan BMKT
(Kawasan)
12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 85,0 18 Provinsi 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
KKP
Kawasan konservasi yang
dimanfaatkan secara berkelanjutan
Luas kawasan konservasi yang
dimanfaatkan secara berkelanjutan
(kumulatif) (Hektare)
10.000.000,0 14.500.000,0 17.500.000,0 19.000.000,0 20.000.000,0 143,6 34 Provinsi 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
KKP
berkas 3, hlm. 33
A.1.32
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Bahan Kebijakan Jasa Kemaritiman Jumlah Bahan Rumusan dan
Rekomendasi Kebijakan Bidang Jasa
Kemaritiman yang dikoordinasikan
(Dokumen) (Dokumen)
9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 22,0 Pusat Kemenko Marin
ProP : Pengembangan marine
bioproduct dan bioteknologi
42,1
Pengelolaan Biofarmakologi Jumlah unit bisnis biofarmakologi yang
dibangun (Unit)
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 20,0 10 Provinsi KKP
Teknologi Hasil Riset Pengolahan
Produk dan Bioteknologi Kelautan
dan Perikanan
Jumlah Teknologi Hasil Riset Pengolahan
Produk dan Bioteknologi Kelautan dan
Perikanan (Paket)
6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 22,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
KKP
KP : Peningkatan produksi,
produktivitas, standardisasi mutu dan
nilai tambah produk kelautan dan
perikanan
Produksi ikan (Juta ton) 15,5 16,3 17,6 18,5 20,4 12.794,2
Produksi rumput laut (Juta ton) 11,0 11,6 11,9 12,1 12,3
Produksi garam (Juta ton) 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4
ProP : Peningkatan Produksi
Perikanan
Jumlah Produksi Ikan 15,5 16,3 17,6 18,5 20,4 11.159,8
Produksi induk unggul Jumlah produksi induk unggul (ekor, non
kumulatif) (Ekor)
1.000.000,0 1.100.000,0 1.200.000,0 1.300.000,0 1.400.000,0 327,1 34 provinsi Revitalisasi Tambak di
Kawasan Sentra Produksi
Udang dan Bandeng
KKP
Benih Bermutu Ikan Air Tawar yang
didistribusikan ke masyarakat
Jumlah Benih ikan Air Tawar yang
didistribusikan ke masyarakat (Ekor)
48.960.722,0 50.000.000,0 51.000.000,0 52.000.000,0 54.000.000,0 137,1 34 provinsi KKP
Benih Bermutu Ikan Air Payau yang
didistribusikan ke masyarakat
Jumlah Benih ikan Air Payau yang
didistribusikan ke masyarakat (Ekor)
158520000 159000000 160000000 161000000 162000000 90,5 34 provinsi Revitalisasi Tambak di
Kawasan Sentra Produksi
Udang dan Bandeng
KKP
Benih Bermutu Ikan Air Laut yang
didistribusikan ke masyarakat
Jumlah Benih ikan Air Laut yang
didistribusikan ke masyarakat (Ekor)
8.277.000,0 9.000.000,0 9.500.000,0 10.000.000,0 10.500.000,0 219,8 34 provinsi KKP
Rehabilitasi sarana dan prasarana
UPT
Jumlah rehabilitasi sarana dan
prasarana UPT (Lokasi)
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 369,1 10 provinsi Revitalisasi Tambak di
Kawasan Sentra Produksi
Udang dan Bandeng
KKP
Bantuan sarana prasarana
perikanan budidaya dan
percontohan perbenihan ikan
Jumlah bantuan sarana prasarana
perikanan budidaya dan percontohan
perbenihan ikan (Paket)
80,0 110,0 120,0 140,0 150,0 42,6 18 provinsi KKP
berkas 3, hlm. 34
A.1.33
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan/Rehabilitasi Unit
Pembenihan Ikan Skala Rakyat
yang bersertifikat
Jumlah unit Pembenihan Ikan yang
direvitalisasi (Unit)
60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 148,0 33 provinsi KKP
Pengujian residu produk perikanan
budidaya dan sertifikasi untuk
ekspor bidang kawasan dan
kesehatan ikan
Jumlah monitoring residu (Paket) 10.000,0 14.000,0 18.000,0 22.000,0 26.000,0 256,0 24 Provinsi KKP
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya
Jumlah bantuan sarana prasarana
perikanan budidaya dan percontohan
perikanan budidaya bidang produksi dan
usaha (Paket)
551,0 800,0 900,0 1.000,0 1.100,0 506,7 34 provinsi Revitalisasi Tambak di
Kawasan Sentra Produksi
Udang dan Bandeng
KKP
Bantuan sarana prasarana
perikanan budidaya dan
percontohan kawasan dan
kesehatan ikan
Jumlah bantuan sarana prasarana
perikanan budidaya dan percontohan
kawasan dan kesehatan ikan (Paket)
38,0 100,0 110,0 120,0 125,0 552,9 10 provinsi Revitalisasi Tambak di
Kawasan Sentra Produksi
Udang dan Bandeng
KKP
Percontohan pengelolaan kluster
kawasan budidaya berkelanjutan
Jumlah Percontohan pengelolaan kluster
kawasan budidaya berkelanjutan (lokasi)
10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 302,5 10 Provinsi KKP
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan pakan ikan mandiri
Jumlah bantuan sarana prasarana
perikanan budidaya dan percontohan
pakan mandiri (Paket)
91,0 101,0 110,0 120,0 130,0 177,0 20 provinsi KKP
Kapal perikanan bantuan yang
terbangun
Jumlah kapal perikanan bantuan yang
terbangun (Unit)
30,0 50,0 70,0 90,0 110,0 183,4 34 Provinsi Integrasi Pelabuhan
Perikanan dan Fish
Market Bertaraf
Internasional
KKP
Alat penangkapan ikan dan/atau
alat bantu penangkapan ikan
bantuan yang terbangun
Jumlah alat penangkapan ikan dan/atau
alat bantu penangkapan ikan bantuan
yang terbangun (Unit)
500,0 750,0 1.000,0 1.250,0 1.500,0 150,5 34 Provinsi Integrasi Pelabuhan
Perikanan dan Fish
Market Bertaraf
Internasional
KKP
Pelabuhan Perikanan Samudera
(PPS) yang ditingkatkan fasilitasnya
Jumlah Pengembangan Pelabuhan
Perikanan Samudera (Lokasi)
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 199,7 7 lokasi KKP
Pelabuhan Perikanan Samudera
(PPS) yang meningkat
Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan
Samudera (%)
80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 127,9 7 lokasi KKP
Pelabuhan Perikanan Nusantara
(PPN) yang ditingkatkan fasilitasnya
Jumlah Pengembangan Pelabuhan
Perikanan Nusantara (Lokasi)
17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 326,3 21 lokasi KKP
Pelabuhan Perikanan Nusantara
(PPN) yang meningkat
Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan
Nusantara (%)
80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 132,9 21 lokasi KKP
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
yang ditingkatkan fasilitasnya
Jumlah Pengembangan Pelabuhan
Perikanan Pantai (lokasi)
12,0 3,0 4,0 5,0 6,0 423,7 18 lokasi KKP
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
yang ditingkatkan fasilitasnya
Jumlah Pengembangan Pangkalan
Pendaratan Ikan (lokasi)
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 444,5 15 lokasi KKP
berkas 3, hlm. 35
A.1.34
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pelabuhan Perikanan yang
Terintegrasi dan Bertaraf
Internasional
Jumlah Pelabuhan Perikanan yang
Terintegrasi dan Bertaraf Internasional
(lokasi)
- 3,0 3,0 3,0 3,0 750,0 3 lokasi Integrasi Pelabuhan
Perikanan dan Fish
Market Bertaraf
Internasional
KKP
Kapal perikanan yang menerapkan
Logbook penangkapan ikan
Jumlah kapal perikanan yang
menerapkan logbook penangkapan ikan
(unit) (Unit)
12.000,0 15.000,0 16.000,0 18.000,0 20.000,0 21,7 UPT Pusat dan UPT Daerah Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
KKP
Pembangunan / Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Fasilitas Pokok dan
Fungsional Pelabuhan Perikanan
(UPTD Provinsi) - Menu DAK Bidang
KP
Jumlah pembangunan / rehabilitasi
sarana dan prasarana fasilitas pokok
dan fungsional pelabuhan perikanan
(unit)
60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 1.670,0 32 Provinsi Integrasi Pelabuhan
Perikanan dan Fish
Market Bertaraf
Internasional
Pemda/DAK
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pemberdayaan Usaha Nelayan dan
Pembudidaya Ikan Skala Kecil -
Menu DAK Bidang KP
Jumlah pengadaan sarana dan
prasarana pemberdayaan usaha nelayan
dan pembudidaya ikan skala kecil
(lokasi)
350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 3.600,0 34 Provinsi Pemda/DAK
ProP : Peningkatan Produksi
rumput laut
Jumlah Produksi Rumput Laut (Juta
ton)
11,0 11,6 11,9 12,1 12,3 73,6
Bibit rumput laut yang
didistribusikan ke masyarakat
Jumlah Bantuan Bibit Rumput Laut yang
didistribusikan ke masyarakat (kg)
200.000,0 350.000,0 400.000,0 450.000,0 500.000,0 73,6 18 provinsi KKP
ProP : Peningkatan Produksi garam Jumlah Produksi Garam (Juta ton) 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 751,7
Lahan Garam yang difasilitasi Jumlah lahan garam yang difasilitasi
(Ha)
600,0 750,0 750,0 750,0 750,0 381,0 12 Provinsi KKP
Pembangunan Sarana Niaga Garam
Rakyat
Jumlah sarana niaga garam rakyat yang
direvitalisasi (Unit)
70,0 100,0 100,0 100,0 100,0 170,7 12 Provinsi KKP
Jumlah sarana dan/atau prasarana di
kawasan garam terpadu yang dibangun
(Unit)
4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 80,0 4 Provinsi KKP
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Tambak Garam - Menu DAK
Jumlah pengadaan sarana dan
prasarana tambak garam (Provinsi)
13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 120,0 13 Provinsi Pemda/DAK
ProP : Karantina Ikan dan jaminan
mutu
809,2
Sarana dan prasarana pengawasan
karantina
Jumlah sarana dan prasarana
pengawasan karantina (Lokasi)
25,0 28,0 30,0 32,0 32,0 296,8 10 Provinsi KKP
berkas 3, hlm. 36
A.1.35
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Operasional pengawasan mutu hasil
perikanan
Persentase jumlah pengiriman
(consignment) hasil perikanan yang
memenuhi persyaratan negara tujuan
ekspor (Persentase)
98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 113,9 34 Provinsi KKP
Sarana dan prasarana pengujian
mutu
Jumlah sarana dan prasarana pengujian
mutu (Lokasi)
33,0 35,0 37,0 38,0 38,0 148,8 34 Provinsi KKP
Penerapan Sistem Jaminan
Kesehatan Ikan, Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan
Jumlah unit kerja yang menerapkan
Sistem Pengendalian (Official Control)
Lingkup Otoritas Kompeten (Unit Kerja)
150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 87,4 34 Provinsi KKP
Jumlah unit pelaksana teknis yang
menerapkan sistem manajemen biorisiko
laboratorium (SNI 8340:2016) (Unit Kerja)
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 0,0 34 Provinsi KKP
Jumlah unit kerja yang menerapkan
sistem manajemen anti penyuapan SNI
ISO 37001:2016 (Unit Kerja)
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 34 Provinsi KKP
Jumlah unit pelaksana teknis BKIPM
yang terakreditasi menerapkan sistem
manajemen mutu yang terintegrasi (ISO
17020, ISO 9001, ISO 17025) (Unit Kerja)
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 0,0 34 Provinsi KKP
Laporan Penindakan Pelanggaran
Perkarantinaan dan Keamanan
Hayati Ikan
Persentase kasus pelanggaran
perkarantinaan ikan yang diselesaikan
(Persentase)
95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 26,3 34 Provinsi KKP
Operasional pengawasan ekspor,
impor dan domestik
Persentase penyakit ikan karantina yang
dicegah masuk ke wilayah RI
(Persentase)
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 136,1 34 Provinsi KKP
KP : Peningkatan fasilitasi usaha,
pembiayaan, dan akses perlindungan
usaha kelautan dan perikanan skala
kecil serta akses terhadap pengelolaan
sumber daya
Jumlah pendanaan pelaku usaha
kelautan dan perikanan skala kecil
(Rp Triliun)
3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 523,5
Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks) 102,0 103,0 105,0 106,0 107,0
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)
(indeks)
101,0 102,0 103,0 104,0 105,0
ProP : Peningkatan Perlindungan
Nelayan dan Pembudidaya Ikan
Jumlah nelayan dan pembudidaya
ikan yang terlindungi (orang)
190.000,0 172.000,0 174.000,0 176.000,0 178.000,0 146,8
Bantuan premi asuransi nelayan
yang tersalurkan
Jumlah bantuan premi asuransi nelayan
yang tersalurkan (Orang)
150.000,0 120.000,0 120.000,0 120.000,0 120.000,0 107,7 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
KKP
berkas 3, hlm. 37
A.1.36
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Luasan usaha budidaya yang
dilindungi asuransi
Jumlah luasan usaha budidaya yang
dilindungi asuransi untuk kelangsungan
usahanya (Hektar )
5.000,0 6.000,0 7.500,0 9.000,0 10.000,0 39,1 33 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
KKP
ProP : Peningkatan Akses
Pembiayaan Usaha Perikanan
Jumlah pendanaan pelaku usaha
kelautan dan perikanan skala kecil
(Rp Triliun)
3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 234,5
Nelayan yang terfasilitasi kredit
perikanan tangkap
Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit
perikanan tangkap (nelayan) (Nelayan)
2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 34,3 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
KKP
Kawasan sentra/kampung nelayan
yang difasilitasi penataannya
Jumlah fasilitasi kawasan
sentra/kampung nelayan yang tertata
(lokasi)
40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 15,0 25 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
KKP
Kampung Nelayan Maju Jumlah Kampung Nelayan Maju (Lokasi) - 10,0 10,0 15,0 20,0 55,0 20 lokasi KKP
Bidang lahan budidaya yang
disiapkan sertifikasinya (Bidang)
Jumlah bidang lahan budidaya yang
disiapkan sertifikasinya (Bidang)
13.000,0 13.000,0 13.000,0 13.000,0 13.000,0 8,5 23 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
KKP
Sertifikasi hak atas tanah nelayan
yang difasilitasi sertifikasinya
Jumlah fasilitasi sertifikasi hak atas
tanah nelayan (Bidang)
15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 27,8 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
KKP
Pelaku usaha yang difasilitasi
kemudahan berusaha dan
berinvestasinya
Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi
dalam kegiatan berusaha dan
berinvestasi (Pelaku usaha)
1.510,0 1.620,0 1.730,0 1.840,0 1.950,0 30,7 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
KKP
Kelompok Usaha Bersama yang
meningkat kapasitas
kelembagaannya
Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang
meningkat kapasitas kelembagaannya
(kumulatif) (Kelompok)
2.250,0 2.400,0 2.550,0 2.750,0 3.000,0 16,6 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
KKP
Penumbuhan wirausaha KP Jumlah wirausaha hasil KP yang
ditumbuhkan (wirausaha)
200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 11,0 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
KKP
Peningkatan kapasitas lembaga
usaha KP
Jumlah lembaga usaha hasil kelautan
dan perikanan yang ditingkatkan
kapasitasnya (Lembaga usaha)
20,0 30,0 35,0 40,0 45,0 9,5 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
KKP
berkas 3, hlm. 38
A.1.37
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Keluarga nelayan yang difasilitasi
diversifikasi usahanya
Jumlah Keluarga nelayan yang
difasilitasi diversifikasi usahanya (RTP)
2.900,0 4.000,0 5.000,0 6.000,0 7.000,0 26,3 34 Provinsi KKP
ProP : Penataan Perizinan Kelautan
dan Perikanan
Jumlah provinsi yang
mengintegrasikan sistem perizinan
pusat-daerah (provinsi)
34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 142,2
Sistem perizinan pusat-daerah yang
terintegrasi
Jumlah provinsi yang mengintegrasikan
sistem perizinan pusat-daerah (provinsi)
34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 84,1 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
KKP
Alokasi Izin yang Diterbitkan Jumlah Alokasi Izin yang Diterbitkan
(Unit)
10.500,0 10.600,0 10.650,0 10.700,0 10.750,0 16,0 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
KKP
Kapal Perikanan yang diperiksa
kepatuhannya
Jumlah kapal Perikanan yang diperiksa
kepatuhannya (Unit)
17.100,0 21.500,0 21.750,0 22.000,0 22.350,0 42,1 Pusat dan Daerah KKP
KP : Peningkatan SDM dan riset
kemaritiman dan kelautan serta
database kelautan dan perikanan
Jumlah hasil riset yang
diadopsi/diterapkan (hasil riset)
5,0 8,0 11,0 13,0 15,0 1.731,1
ProP : Peningkatan SDM kelautan
dan perikanan
(Mutu) 1.070,4
Masyarakat Kelautan dan Perikanan
yang dilatih
Jumlah masyarakat kelautan dan
perikanan yang dilatih (Orang)
25.200,0 26.000,0 27.000,0 28.000,0 30.000,0 289,3 34 Provinsi Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
KKP
Kelompok Pelaku Utama/Usaha
yang Mendapatkan Pendampingan
dari Penyuluh KP
Jumlah kelompok pelaku utama/usaha
yang disuluh (Kelompok)
41.000,0 42.000,0 43.000,0 44.000,0 45.000,0 543,6 34 Provinsi KKP
Sarana dan Prasarana Pelatihan
dan Penyuluhan Kelautan dan
Perikanan
Satuan Pelatihan Kelautan dan
Perikanan yang terstandar (unit)
7,0 7,0 7,0 7,0 10,0 237,5 Tegal, Banyuwangi,
Ambon, Medan,
Sukamandi, Bitung,
Palembang
KKP
ProP : Penguatan Inovasi Teknologi
dan Riset Kelautan dan Perikanan
660,8
Teknologi Hasil Riset Perikanan Jumlah Teknologi Hasil Riset Perikanan
(Paket)
23,0 30,0 30,0 30,0 30,0 105,2 5 Provinsi KKP
Sarana dan Prasarana Riset
Perikanan
Jumlah Sarana dan Prasarana Riset
Perikanan (Unit)
10,0 12,0 12,0 12,0 12,0 170,3 4 Provinsi Revitalisasi Tambak di
Kawasan Sentra Produksi
Udang dan Bandeng
KKP
Model Sosial Ekonomi Sektor
Kelautan dan Perikanan
Jumlah Model Sosial Ekonomi Sektor
Kelautan dan Perikanan (paket)
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 35,3 Jakarta Utara KKP
berkas 3, hlm. 39
A.1.38
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Sarana dan Prasarana Riset
Kelautan
Jumlah Sarana dan Prasarana Riset
Kelautan (Unit)
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 207,2 7 Provinsi KKP
Sarana dan Prasarana Riset Data
Satelit Radar
Jumlah Sarana dan Prasarana Riset
Data Satelit Radar (Scene)
500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 87,9 BROL-Perancak KKP
Sarana dan Prasarana Stasiun Bumi
Penerima Data Satelit Radar
Jumlah Sarana dan Prasarana Stasiun
Bumi Penerima Data Satelit Radar (Unit)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 32,9 BROL-Perancak KKP
Bahan Kebijakan Bidang Jejaring
Inovasi Maritim yang Dihasilkan
Jumlah Rumusan Kebijakan dan
Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Bidang
Jejaring Inovasi Maritim yang
dikoordinasikan (Dokumen) (Dokumen)
6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 22,0 Pusat Kemenko Marin
PP : Penguatan kewirausahaan, Usaha
Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan
koperasi
Rasio kewirausahaan nasional
(Persen)
3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 6.006,8
Kontribusi UMKM terhadap PDB
(Persen )
61,0 62,0 63,0 64,0 65,0
Kontribusi koperasi terhadap PDB
(Persen )
5,1 5,2 5,3 5,4 5,5
KP : Peningkatan kemitraan usaha
antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha
Menengah Besar
Proporsi IMK (Industri Mikro Kecil)
yang menjalin kemitraan (Persen)
8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 542,5
ProP : Pengembangan Kapasitas
Usaha dan Kualitas Produk
297,0
KUMKM yang difasilitasi
standarisasi mutu dan sertifikasi
produk
Koperasi dan UMKM yang difasilitasi
standardisasi mutu dan sertifikasi
produk (KUMKM)
1.703,0 2.000,0 2.100,0 2.205,0 2.315,0 31,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemen KUKM
Produk/Usaha Ekonomi Kreatif
yang Distandardisasi
Jumlah Produk/Usaha Ekonomi Kreatif
yang Distandardisasi (Produk/usaha)
250,0 270,0 330,0 230,0 200,0 41,1 Kabupaten/kota di 34
provinsi
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
Jumlah Pengguna Pasar Lelang Jumlah Pelaku Pengguna Pasar Lelang
(Pelaku)
430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 9,5 Riau, Jambi, Lampung,
Bali, NTB, Sulut,Sultra,
Gorontalo, Jabar, Jatim,
Sulsel, Jateng, Sumbar,
DKI Jakarta
Kemendag
berkas 3, hlm. 40
A.1.39
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembinaan Penerapan SPK bagi
Pelaku Usaha dan Lembaga
Penilaian Kesesuaian (LPK)
Jumlah Pelaku Usaha dan LPK yang
dibina penerapan SPK (Pelaku Usaha
dan LPK)
225,0 350,0 430,0 585,0 628,0 41,1 Pusat BSN
Pelayanan Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian di Kantor
Layanan Teknis
Jumlah stakeholder yang terlayani
standardisasi dan penilaian kesesuaian
(Stakeholder)
1.800,0 1.800,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 25,0 Makassar, Riau,
Palembang, Surabaya,
Bekasi
BSN
Pengembangan IKM Pangan, Barang
Dari Kayu dan Furnitur Berbasis
Teknologi
Jumlah IKM Startup Berbasis Teknologi
(IKM (Kumulatif))
6,0 20,0 30,0 50,0 80,0 33,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Pengembangan IKM Kimia,
Sandang, Kerajinan, dan Industri
Aneka Berbasis Teknologi
Jumlah IKM Startup Berbasis Teknologi
(IKM (Kumulatif))
8,0 20,0 40,0 60,0 100,0 33,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Pengembangan IKM Logam, Mesin,
Elektronika, dan Alat Angkut
Berbasis Teknologi
Jumlah IKM Startup Berbasis Teknologi
(IKM (Kumulatif))
6,0 20,0 30,0 50,0 80,0 28,4 Pusat 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemenperin
Pengembangan Layanan IKM
Persepatuan melalui BPIPI
Layanan BPIPI (layanan ) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 46,5 Sidoarjo, Jawa Timur Kemenperin
Penyusunan Rekomendasi
Kebijakan mendukung
Pengembangan IKM Ekspor,
Kemitraan Usaha, dan Penerapan
Making Indonesia 4.0
Rekomendasi Kebijakan (Rekomendasi) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,4 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
ProP : Perluasan Kemitraan Usaha 141,1
Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil
(KUMK) yang difasilitasi kemitraan
dengan Usaha Menengah dan Besar
TERFASILITASINYA KEMITRAAN
strategis ANTARA KUMK DENGAN
USAHA MENENGAH (UM) DAN USAHA
BESAR (UB) (KUMK)
150 KUMK di
3 Lokasi
170 KUMK di
3 Lokasi
179 KUMK di
3 Lokasi
187 KUMK di
3 Lokasi
197 KUMK di
4 Lokasi
38,8 Pusat Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kemen KUKM
Advokasi Kemitraan Jumlah Advokasi Kemitraan (Advokasi) 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 6,5 Pusat 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
KPPU
Pengawasan Pelaksanaan
Kemitraan
Jumlah Perkara Pengawasan Kemitraan
(Perkara)
18,0 19,0 21,0 23,0 25,0 17,4 Pusat 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
KPPU
Monitoring Pelaksanaan Surat
Peringatan
Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan
Surat Peringatan (Laporan)
2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 1,2 Pusat 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
KPPU
berkas 3, hlm. 41
A.1.40
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Kemitraan Industri Pengolahan Susu
dengan Peternak dalam rangka
Peningkatan Mutu Bahan Baku
Industri
Terjalinnya kemitraan antara industri
pengolahan susu dengan peternak
(Kemitraan)
3,0 3,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Pengembangan Produk Pangan,
Barang Dari Kayu dan Furnitur
Untuk Industri Besar dan Sedang
Jumlah IKM yang menjadi pemasok
Industri Besar dan Sedang (IKM
(Kumulatif))
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 24,8 Kabupaten/kota di 34
provinsi
9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemenperin
Pengembangan Produk Kimia,
Sandang, Kerajinan, dan Industri
Aneka Untuk Industri Besar dan
Sedang
Jumlah IKM yang menjadi pemasok
Industri Besar dan Sedang (IKM
(Kumulatif))
20,0 60,0 90,0 125,0 165,0 24,8 Kabupaten/kota di 34
provinsi
9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemenperin
Pengembangan Produk Logam,
Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut
Untuk Industri Besar dan Sedang
Jumlah IKM yang menjadi pemasok
Industri Besar dan Sedang (IKM
(Kumulatif))
20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 24,8 Kabupaten/kota di 34
provinsi
9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemenperin
ProP : Penguatan Kapasitas
Kelembagaan untuk Bermitra
104,4
KUKM bidang pertanian dan
perkebunan yang diperkuat
kapasitas usahanya melalui
kemitraan
Meningkatnya Volume Usaha KUKM
bidang pertanian dan perkebunan yang
Difasilitasi Pendampingan Kemitraan
(KUKM)
25,0 40,0 42,0 44,0 46,0 30,9 Pusat Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kemen KUKM
KUKM Sektor Perikanan dan
Peternakan yang diperkuat
kapasitas usaha melalui Kemitraan
Meningkatnya Volume Usaha KUKM
bidang perikanan dan peternakan yang
Difasilitasi Pendampingan Kemitraan
(KUKM)
25,0 40,0 42,0 44,0 46,0 33,4 Pusat Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kemen KUKM
KUKM bidang Industri dan Jasa
yang diperkuat kapasitas usahanya
melalui Kemitraan
KOPERASI/SENTRA USAHA MIKRO
BIDANG INDUSTRI DAN JASA YANG
DIPERKUAT KAPASITAS USAHANYA
MELALUI KEMITRAAN (KUKM)
25,0 40,0 42,0 44,0 46,0 30,9 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemen KUKM
Koperasi dan UMKM Penerima
Dukungan Pengembangan Usaha
Eco Tourism
Jumlah Koperasi dan UMKM Penerima
Dukungan Pengembangan Usaha Eco
Tourism (KUMKM)
20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 9,3 Pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemen KUKM
berkas 3, hlm. 42
A.1.41
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
KP : Peningkatan kapasitas usaha dan
akses pembiayaan bagi wirausaha
Proporsi UMKM yang Mengakses
Kredit Lembaga Keuangan Formal
(8.10.1(b)) (Persen)
25,2 26,5 27,8 29,3 30,8 586,8
Rasio kredit UMKM terhadap total
kredit perbankan (Persen)
19,8 20,3 20,9 21,4 22,0
Proporsi IKM dengan pinjaman/kredit
(9.3.2*) (Persen)
2,4 2,8 3,4 4,1 5,0
Proporsi penyaluran kredit usaha
rakyat (KUR) sektor produksi (Persen
)
60,0 65,0 70,0 75,0 80,0
ProP : Dukungan Pemberian Modal
Awal Usaha
551,3
Wirausaha baru yang didukung
modal awal usaha (Start Up Capital)
Tersalurnya Dukungan Modal Awal
Usaha
kepada Wirausaha Pemula (Orang)
1.900,0 2.000,0 2.100,0 2.205,0 2.315,0 167,1 Pusat Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kemen KUKM
Modal disalurkan dari sektor Non-
Perbankan kepada Pelaku Ekonomi
Kreatif yang aksesnya
diintermediasi
Jumlah Modal yang disalurkan dari
sektor Non-Perbankan kepada Pelaku
Ekonomi Kreatif yang aksesnya
diintermediasi (Miliar)
255,0 270,0 320,0 240,0 220,0 255,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
Modal yang disalurkan dari akses
Perbankan kepada Pelaku ekonomi
kreatif yang difasilitasi
Jumlah Modal yang disalurkan dari
akses Perbankan kepada Pelaku
ekonomi kreatif (Miliar)
5.082,0 5.225,0 5.650,0 5.150,0 4.900,0 128,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
ProP : Pendampingan UMKM untuk
Mengakses Kredit
31,0
Usaha Mikro Sektor Prioritas Yang
Didampingi Mengakses dan
Mengelola Pembiayaan/Kredit KUR
Jumlah usaha mikro dan kecil yang
difasilitasi mangakses KUR (UMi)
3.000,0 5.000,0 5.250,0 5.513,0 5.788,0 24,6 Pusat Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kemen KUKM
Usaha mikro dan kecil yang
difasilitasi untuk mengakses kredit
melalui lembaga keuangan non
Jumlah usaha mikro dan kecil yang
difasilitasi melalui kerjasama dengan
perusahaan fintech (UMK)
- 750,0 788,0 827,0 868,0 6,5 Pusat Kemen KUKM
ProP : Pengembangan Skema
Pembiayaan bagi Wirausaha dan
UMKM
4,4
Desain skema pembiayaan usaha Jumlah skema pembiayaan yang
dikembangkan (Skema)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,4 Kemen KUKM
berkas 3, hlm. 43
A.1.42
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
KP : Peningkatan kapasitas,
jangkauan, dan inovasi koperasi
216,4
jumlah koperasi moderen yang
dikembangkan (unit )
25,0 75,0 200,0 340,0 500,0
ProP : Peningkatan Kapasitas
Pengurus dan Manajer Koperasi
169,8
Petugas Penyuluh Koperasi
Lapangan
Kenaikan jumlah PPKL (PPKL) 100,0 113,0 119,0 125,0 131,0 15,2 Pusat Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kemen KUKM
Pelatihan perkoperasian bagi
pengurus dan manajer koperasi
Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang
Perkoperasian bagi Pengurus dan
Manajer Koperasi (Orang)
3.360,0 4.000,0 4.200,0 4.410,0 4.631,0 103,0 Pusat Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kemen KUKM
Pelatihan perkoperasian syariah
bagi pengurus dan manajer koperasi
Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang
Perkoperasian Syariah bagi Pengurus
dan Manajer Koperasi (Orang)
1.690,0 2.000,0 2.100,0 2.205,0 2.315,0 51,6 Pusat Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kemen KUKM
ProP : Pendampingan kelompok
untuk membentuk koperasi
9,9
Pendampingan kelompok pra
koperasi untuk membentuk koperasi
Terlaksananya Penyuluhan
Pembentukan Koperasi (Kelompok Pra
Koperasi)
500,0 300,0 331,0 347,0 599,0 9,9 Pusat Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kemen KUKM
ProP : Pengembangan Jangkauan
dan Cakupan Usaha
21,6
Pengembangan akses dan jaringan
koperasi
Jumlah Koperasi yang dikembangkan
jaringan dan akses ke dalam dan luar
negeri (Koperasi)
- 2,0 3,0 3,0 3,0 4,3 Pusat Kemen KUKM
Konferensi Koperasi Nasional Terselenggaranya Konferensi Koperasi
(Forum)
- 1,0 1,0 1,0 1,0 17,2 Pusat Kemen KUKM
ProP : Pengembangan Inovasi
Koperasi
15,1
Pengembangan inovasi koperasi Jumlah Koperasi model baru yang
dikembangkan (Koperasi)
- 3,0 3,0 3,0 3,0 15,1 Pusat Kemen KUKM
KP : Peningkatan penciptaan start-up
dan peluang usaha
Pertumbuhan jumlah wirausaha
(Persen)
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4.582,1
Jumlah sentra industri kecil dan
menengah (IKM) di luar Jawa yang
beroperasi (Kumulatif)
10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
berkas 3, hlm. 44
A.1.43
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Proporsi nilai tambah IKM terhadap
total nilai tambah industri (9.3.1*)
(Persen)
18,5 18,9 19,3 19,6 20,0
Penumbuhan startup (unit ) 700,0 1.400,0 2.100,0 2.800,0 3500
(kumulatif)
ProP : Pelatihan Kewirausahaan 2.309,0
Pemberdayaan Kewirausahaan
melalui pelatihan kewirausahaan
Terlatihnya SDM KUMKM melalui
pelatihan kewirausahaan (Orang)
6.500,0 7.500,0 7.875,0 8.269,0 8.682,0 194,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemen KUKM
Wirausaha baru Jumlah wirausaha baru (orang) 43.340,0 45.057,0 47.782,0 50.171,0 52.680,0 981,4 34 Provinsi KemenNaker
Wirausaha baru berbasis ekonomi
digital yang diberdayakan
Jumlah wirausaha usaha berbasis
ekonomi digital yang diberdayakan
(orang)
5.000,0 5.250,0 5.513,0 5.788,0 6.078,0 150,7 34 Provinsi KemenNaker
Penumbuhan Wirausaha Muda
Pertanian Dalam Rangka Regenerasi
Petani
Jumlah wirausaha muda pertanian yang
ditumbuhkan
1.513,0 1.763,0 2.013,0 2.263,0 2.513,0 486,6 Polbangtan (Medan, Bogor,
Yogya, Magelang, Malang,
Gowa, Manokwari) dan
SMK PP (Sembawa
Palembang, Banjarbaru
Kalsel, Kupang NTT)
Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Fasilitasi pemuda sebagai kader
wirausaha
Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai
kader kewirausahaan
5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 24,1 Pusat Kemenpora
Mahasiswa Mulai Berwirausaha Jumlah Mahasiswa Mulai Berwirausaha 3.000,0 4.000,0 4.500,0 5.000,0 5.500,0 100,0 Pusat Kemen
Ristek/BRIN
Wirausaha yang Meningkat
Pendapatannya Dalam Rangka
Pengembangan Produk Unggulan
Daerah Tertinggal
Jumlah wirausaha yang meningkat
pendapatannya dalam rangka
pengembangan produk unggulan daerah
tertinggal
750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 41,8 Pusat Kemendes, PDT &
TRANS
Pelatihan dan Inkubasi
Kewirausahaan Technopreneur
melalui Kerjasama Lembaga
Terlatihnya SDM yang siap diinkubasi
(Orang)
1.500,0 2.000,0 2.100,0 2.205,0 2.315,0 50,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemen KUKM
berkas 3, hlm. 45
A.1.44
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penumbuhan dan Pengembangan
Wirausaha Industri Kecil dan
Menengah
Wirausaha baru industri kecil yang
tumbuh (WUB (Kumulatif))
810,0 2.800,0 4.200,0 5.600,0 7.000,0 79,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Penumbuhan dan Pengembangan
Wirausaha Industri Kecil dan
Menengah
Wirausaha baru industri kecil yang
tumbuh (WUB (Kumulatif))
1.400,0 2.800,0 4.200,0 5.600,0 7.000,0 79,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Penumbuhan dan Pengembangan
Wirausaha Industri Kecil dan
Menengah
Wirausaha baru industri kecil yang
tumbuh (WUB (Kumulatif))
1.200,0 2.400,0 3.600,0 4.800,0 6.000,0 79,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Pelatihan bagi dinas yang
membidangi pemberdayaan
perempuan dalam memberikan
pendampingan bagi perempuan
korban kekerasan untuk
memperoleh peningkatan kapasitas
berwirausaha
Jumlah dinas yang meningkat
kapasitasnya dalam memberikan
pendampingan kewirausahaan bagi
perempuan korban kekerasan (Unit)
9,0 9,0 8,0 8,0 14,4 34 Provinsi Kemen PPPA
Peningkatan kapasitas pendamping
perempuan pelaku kewirausahaan
tentang isu pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
Persentase Pusat Layanan Usaha
Terpadu (PLUT) yang difasilitasi dalam
pendampingan tentang isu
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak (Persen)
31,0 14,0 27,0 28,0 5,4 32 Provinsi Kemen PPPA
Jumlah SDM pendamping perempuan
pelaku kewirausahaan (Mekaar) yang
ditingkatkan kapasitasnya tentang isu
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak (Orang)
18.000,0 18.000,0 18.000,0 18.000,0 21,1 32 Provinsi Kemen PPPA
ProP : Inkubasi Usaha 531,9
Fasilitasi Ide usaha melalui
kompetisi dan inkubasi
Terlaksananya Jumlah Inkubator yang
memberikan pendampingan
pengembangan ide usaha (Inkubator)
4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 14,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemen KUKM
berkas 3, hlm. 46
A.1.45
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Wirausaha baru inkubasi bisnis Jumlah wirausaha yang diberdayakan
melalui inkubasi bisnis (orang)
9.000,0 9.270,0 9.550,0 9.835,0 10.130,0 400,2 34 Provinsi KemenNaker
Pre-Start Up yang Difasilitasi
(termasuk melalui Digital Lab, Digital
Enterpreneurship, Pemagangan
Internasional)
Jumlah Pre-Start Up yang Difasilitasi
(Orang/
komunitas)
250,0 384,8 400,0 372,7 363,6 116,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
ProP : Penguatan Kapasitas Layanan
Usaha
1.370,8
Sarana prasarana layanan usaha
terpadu
Terwujudnya pusat layanan usaha
terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah (PLUT-KUMKM) (Unit)
8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 154,7 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemen KUKM
Pedagang skala mikro
informal/pedagag kaki lima yang
difasilitasi penataan lokasi dan
promosi
Tersedianya fasilitasi PKL untuk
memperoleh kepastian tempat usaha
(UMi)
350,0 368,0 386,0 405,0 425,0 23,0 Pusat Kemen KUKM
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana
serta Permodalannya
Jumlah BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana serta
Permodalannya
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 71,1 Kemendes, PDT &
TRANS
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Bantuan peningkatan nilai tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
34,0 34,0 34,0 35,0 35,0 352,5 Pusat Kemendes, PDT &
TRANS
Peningkatan Kewirausahaan dan
Bantuan Pemasaran
Jumlah bantuan sarana usaha
perdagangan (Unit)
10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 644,8 Pusat Kemendag
Pelaku Usaha dan Aparatur di
Bidang Perdagangan yang
Mendapat Pembinaan
Jumlah pelaku usaha dan aparatur yang
mendapat pembinaan (Pelaku
Usaha/Aparatur)
2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 74,7 Kemendag
UMKM Go Online Jumlah (Active Selling) UMKM Go Online
(UMKM)
100.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0 2.000,0 50,0 Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemen Kominfo
ProP : Pengembangan sentra
Industri Kecil dan Menengah
370,3
Pembangunan/revitalisasi sentra
IKM
jumlah provinsi yang
dibangun/direvitalisasi sentra IKM-nya
(Provinsi)
34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 370,3 Kabupaten/kota di 34
provinsi
9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemenperin
berkas 3, hlm. 47
A.1.46
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
KP : Peningkatan nilai tambah usaha
sosial
Kontribusi usaha sosial (Persen PDB) 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 79,2
ProP : Pendampingan akses
permodalan bagi wirausaha sosial
berbasis ekonomi kreatif
56,8
Social Entrepreneur Mentoring
Program
Jumlah Social Entrepreneur yang
difasilitasi (Orang/
komunitas)
- 685,0 725,0 690,0 650,0 56,8 Pusat Kemenparekraf
ProP : Pembinaan Wirausaha Sosial 22,4
Pelatihan dan Inkubasi
Kewirausahaan Sosial melalui
Kerjasama Lembaga
(Orang) 600,0 700,0 735,0 772,0 810,0 18,1 Pusat Kemen KUKM
Forum Kewirausahaan Sosial (Forum) - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,3 Pusat Kemen KUKM
PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan
kerja, dan investasi di sektor riil, dan
industrialisasi
Pertumbuhan PDB pertanian (Persen) 3,7 3,7 3,9 4,0 4,1 800.341,9
Kontribusi PDB kemaritiman (Persen) 6,5 6,9 7,2 7,5 7,8
Pertumbuhan PDB Industri
Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen)
5,0 5,5 6,5 7,5 8,1
Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*)
(Persen)
4,8 5,0 5,2 5,3 5,5
Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp
triliun)
1.189-1.214 1.314-1.333 1.439-1.452 1.564-1.570 1.689
Pertumbuhan investasi (PMTB)
(Persen)
5,6 6,2 6,9 7,8 8,4
Penyediaan lapangan kerja per tahun
(Juta orang)
2,7-3,0 2,7-3,0 2,7-3,0 2,7-3,0 2,7-3,0
Laju pertumbuhan PDB per tenaga
kerja (8.2.1*) (Persen)
3,0-3,3 3,1-3,5 3,2-3,7 3,2-4,0 3,5-4,5
Kontribusi tenaga kerja industri
(9.2.2*) (Persen)
14,2 14,6 15,0 15,3 15,7
Jumlah tenaga kerja industri (Juta
orang)
19,7 20,3 20,9 21,4 22,0
Jumlah tenaga kerja pariwisata
(8.9.2*) (Juta orang)
13,0 13,5 14,0 14,5 15,0
Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif
(Juta orang)
19,0 20,0 20,0 21,0 21,0
KP : Peningkatan industri pengolahan
berbasis pertanian, kemaritiman, dan
non agro yang terintegrasi hulu-hilir
Pertumbuhan PDB subsektor industri
makanan dan minuman (Persen)
8,09-8,22 8,21-8,37 8,33-8,51 8,45-8,65 8,57-8,79 152.101,4
berkas 3, hlm. 48
A.1.47
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Kontribusi PDB Industri
Pengolahan(9.2.1*) (Persen)
19,7 19,8 20,0 20,4 21,0
Pertumbuhan PDB industri
pengolahan non migas (Persen)
5,5 6,1 6,9 7,7 8,4
Pertumbuhan PDB perkebunan
(Persen)
4,9 5,0 5,0 5,0 5,0
Peningkatan produksi kakao (Persen) 2,1 2,3 2,5 2,6 2,7
Peningkatan produksi kopi (Persen) 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5
Peningkatan produksi kelapa sawit
(Persen)
5,8 5,9 5,9 6,0 6,0
Pertumbuhan PDB hortikultura
(Persen)
5,8 5,8 5,9 5,9 6,0
Peningkatan produksi buah-buahan
(Persen)
3,9 4,3 4,7 5,2 5,7
Peningkatan produksi sayuran
(Persen)
2,6 2,7 2,9 3,0 3,1
Peningkatan produksi florikultura
(Persen)
5,1 5,2 5,3 5,4 5.5
ProP : Pengembangan Industri
berbasis perkebunan
5.929,6
Kawasan Kopi Kawasan Kopi (Ha) 11.750,0 11.750,0 11.750,0 11.750,0 11.750,0 87,7 15 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Kawasan Kakao Kawasan Kakao (Ha) 10.150,0 10.150,0 10.150,0 10.150,0 10.150,0 139,3 11 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Kawasan Karet Kawasan Karet (Ha) 8.300,0 8.300,0 8.300,0 8.300,0 8.300,0 153,8 9 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Kawasan Kelapa Kawasan Kelapa (Ha) 13.005,0 13.005,0 13.005,0 13.005,0 13.005,0 89,2 12 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Area Tanaman Sagu Area Tanaman Sagu (Ha) 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 8,7 2 Provinsi Kementan
Desa Pertanian Organik Berbasis
Komoditas Perkebunan
Desa Pertanian Organik Berbasis
Komoditas Perkebunan (Desa)
69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 63,0 15 Provinsi Kementan
berkas 3, hlm. 49
A.1.48
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Akselerasi, Replanting dan
Penerapan GAP Sawit Rakyat
Pertumbuhan volume ekspor untuk
produk perkebunan (Pekebun)
7.400,0 7.400,0 7.400,0 7.400,0 7.400,0 40,8 14 Provinsi Pembangunan Energi
Terbarukan Green Fuel
Berbasis Kelapa Sawit
Kementan
Area Penanganan Dampak
Perubahan Iklim dan Pencegahan
Kebakaran Lahan dan Kebun
Area Penanganan Dampak Perubahan
Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan
dan Kebun (Ha)
1.245,0 1.245,0 1.245,0 1.245,0 1.245,0 84,7 15 Provinsi Kementan
Penanganan Gangguan dan Konflik
Usaha Perkebunan
Penanganan Gangguan dan Konflik
Usaha Perkebunan (Kasus)
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 6,2 13 Provinsi Pembangunan Energi
Terbarukan Green Fuel
Berbasis Kelapa Sawit
Kementan
Kawasan Tanaman Substitusi Impor
(Tebu)
Kawasan Tanaman Substitusi Impor
(Tebu) (Ha)
11.425,0 11.425,0 11.425,0 11.425,0 11.425,0 459,7 13 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh (Ha) 32.030,0 32.030,0 32.030,0 32.030,0 32.030,0 219,5 25 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Nursery Nursery (Unit) 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 999,8 3 Provinsi Pembangunan Energi
Terbarukan Green Fuel
Berbasis Kelapa Sawit
Kementan
Sarana dan Prasarana Pasca panen
tanaman perkebunan
Sarana dan Prasarana Pasca panen
tanaman perkebunan (Unit)
184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 361,9 27 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Sarana dan Prasarana Pengolahan
Hasil Perkebunan
Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
Perkebunan (Unit)
251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 440,8 28 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Kebun Sumber Benih Bahan Tanam
Komoditi Perkebunan
Kebun Sumber Benih Bahan Tanam
Komoditi Perkebunan (Ha)
1.920,0 1.920,0 1.920,0 1.920,0 1.920,0 195,1 33 Provinsi Kementan
Penyediaan Benih Unggul Tanaman
Perkebunan
Penyediaan Benih Unggul Tanaman
Perkebunan (Batang)
41.195.600,0 41.195.600,0 41.195.600,0 41.195.600,0 41.195.600,0 2.261,2 32 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Benih Tebu Jumlah benih tebu yang dihasilkan
(Budset)
540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 1,8 4Provinsi Kementan
Benih Tanaman Palma Jumlah benih tanaman palma yang
dihasilkan (Butir)
196.420,0 196.420,0 196.420,0 196.420,0 196.420,0 14,0 27 Provinsi Kementan
Varietas Unggul Tanaman
Perkebunan
Varietas Unggul Tanaman Perkebunan
(Varietas)
8,0 6,0 6,0 6,0 6,0 25,6 3 Provinsi Kementan
Teknologi Tanaman Perkebunan Teknologi Tanaman Perkebunan
(Teknologi)
22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 50,7 3 Provinsi Kementan
berkas 3, hlm. 50
A.1.49
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Model Pengembangan Kawasan
Pertanian Berbasis Inovasi sebagi
simpul Hilirisasi dan Komersialisasi
Litbang
Model Pengembangan Kawasan
Pertanian Berbasis Inovasi sebagi simpul
Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang
(Model)
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 93,4 2 Provinsi Kementan
Diseminasi Inovasi Teknologi
Komoditas Tanaman Perkebunan
Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas
Tanaman Perkebunan (Teknologi
Diseminasi)
14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 28,7 3 Provinsi Kementan
Benih komoditas perkebunan non
strategis
Benih komoditas perkebunan non
strategis (Pohon)
1.148.520,0 1.148.520,0 1.148.520,0 1.148.520,0 1.148.520,0 54,9 27 Provinsi Kementan
Model Inovasi Perbenihan untuk
Pengembangan Benih VUB
Model Inovasi Perbenihan untuk
Pengembangan Benih VUB (Model)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 37,2 3 Provinsi Kementan
VUB Bibit Tebu (Budset) Jumlah VUB Bibit Tebu (Budset) 3.370.000,0 3.400.000,0 3.450.000,0 3.500.000,0 4.000.000,0 5,5 2 Provinsi Kementan
Benih Unggul Tebu Mendukung
Kemandirian Benih
Jumlah Benih Unggul Tebu (Budset) - - - - - 0,0 2 Provinsi Kementan
Koordinasi penyusunan dan
penerapan rencana aksi daerah
kelapa sawit berkelanjutan
Jumlah daerah yang menyusun rencana
dan menerapkan rencana aksi daerah
kelapa sawit berkelanjutan (daerah )
6,0 12,0 18,0 25,0 2,5 Pusat Pembangunan Energi
Terbarukan Green Fuel
Berbasis Kelapa Sawit
Kemendagri
Koordinasi Kebijakan Peningkatan
Industri Hilirisasi Komoditi
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan
Peningkatan Industri Hilirisasi Komoditi
(Paket Rekomendasi)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,5 Pusat Kemenko
Perekonomian
ProP : Pengembangan industri
berbasis hortikultura
4.218,0
Kawasan Bawang putih Luas Kawasan Bawang putih (hektar) 8.353,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 1.639,2 15 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Kawasan Sayuran Lainnya Luas Kawasan Sayuran Lainnya (hektar) 760,1 760,1 760,1 760,1 760,1 78,1 Pusat, 12 provinsi Kementan
Benih Umbi Luas Produksi Benih Umbi (m2 ) 1.570.000,0 1.570.000,0 1.570.000,0 1.570.000,0 1.570.000,0 106,8 31 Provinsi Kementan
Benih Batang Luas Produksi Benih Batang (batang) 4.808.000,0 4.808.000,0 4.808.000,0 4.808.000,0 4.808.000,0 188,0 33 Provinsi Kementan
Penerapan PHT (PPHT) Jumlah Penerapan PHT (PPHT)
(Kelompok)
180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 48,2 30 Provinsi Kementan
Area Penanganan Dampak
Perubahan Iklim
Jumlah Area Penanganan Dampak
Perubahan Iklim (hektar)
75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 11,0 31 Provinsi Kementan
Sarana Kelembagaan Perlindungan
Hortikultura
Jumlah Kelembagaan Perlindungan
Hortikultura (Unit)
250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 26,9 Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
berkas 3, hlm. 51
A.1.50
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
GAP Buah dan Florikultura Jumlah GAP Buah dan Florikultura
(Kelompok)
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 29,3 20 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Registrasi Lahan Usaha (Lahan Usaha) - - - - - 0,0 Kementan
Sertifikasi dan Standarisasi
Hortikultura
Jumlah Sertifikasi dan Standarisasi
Hortikultura (Unit)
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 20,1 17 Provinsi Kementan
Sertifikasi Benih Hortikultura Jumlah Sertifikasi Benih Hortikultura
(unit)
4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 152,6 32 Provinsi Kementan
Sarana Prasarana Benih
Hortikultura
Jumlah Sarana Prasarana Benih
Hortikultura (Unit)
25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 30,5 16 Provinsi Kementan
Kawasan Jeruk Luas Kawasan Jeruk (hektar) 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 48,8 9 Provinsi Kementan
Kawasan Florikultura Luas Kawasan Florikultura (M2) 300.000,0 300.000,0 300.000,0 300.000,0 300.000,0 274,7 12 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Kawasan Mangga Luas Kawasan Mangga (hektar) 1.375,0 1.375,0 1.375,0 1.375,0 1.375,0 67,8 7 Provinsi Kementan
Kawasan Manggis Luas Kawasan Manggis (hektar) 1.600,0 1.600,0 1.600,0 1.600,0 1.600,0 109,9 6 Provinsi Kementan
Kawasan Pisang Luas Kawasan Pisang (hektar) 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 213,1 6 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Kawasan Durian Luas Kawasan Durian (hektar) 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0 87,9 10 Provinsi Kementan
Kawasan Buah Lainnya Luas Kawasan Buah Lainnya (hektar) 1.351,0 1.351,0 1.351,0 1.351,0 1.351,0 93,4 5 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Area Pengendalian OPT Hortikultura Jumlah Area Pengendalian OPT
Hortikultura (hektar)
14.215,0 14.215,0 14.215,0 14.215,0 14.215,0 357,8 33 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
GHP Hortikultura Jumlah GHP Hortikultura (kelompok) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 12,8 16 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Registrasi Kebun dan Lahan Usaha
Hortikultura
Jumlah Kebun dan Lahan Usaha
Hortikultura yang teregistrasi (Unit)
1.100,0 1.100,0 1.100,0 1.100,0 1.100,0 13,4 9 Provinsi Kementan
Sarana Peningkatan Nilai Tambah
Hortikultura
Jumlah Sarana pascapanen, pengolahan
dan pemasaran hortikultura (Unit)
462,0 462,0 462,0 462,0 462,0 305,9 34 Provinsi Kementan
Prasarana Peningkatan Nilai
Tambah Hortikultura
Jumlah Fasilitasi Prasarana Produk
Hortikultura (unit)
46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 68,4 19 Provinsi Kementan
berkas 3, hlm. 52
A.1.51
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Benih Buah Tropika dan Sub
Tropika
Benih Buah Tropika dan Sub Tropika
(Batang)
19.000,0 19.000,0 19.000,0 19.000,0 19.000,0 4,9 2 Provinsi Kementan
Model Pengembangan Kawasan
Pertanian Berbasis Inovasi sebagi
simpul Hilirisasi dan Komersialisasi
Litbang
Model Pengembangan Kawasan
Pertanian Berbasis Inovasi sebagi simpul
Hilirisasi dan Komersialisasi Litbang
(Model)
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 93,4 2 Provinsi Kementan
Varietas Unggul Baru Tanaman
Hortikultura
Varietas Unggul Baru Tanaman
Hortikultura (Varietas)
17,0 20,0 23,0 25,0 27,0 26,9 3 Provinsi Kementan
Teknologi dan Inovasi Peningkatan
Produksi Tanaman Hortikultura
Teknologi dan Inovasi Peningkatan
Produksi Tanaman Hortikultura
(Teknologi)
10,0 10,0 11,0 11,0 12,0 44,6 3 Provinsi Kementan
Diseminasi Inovasi Teknologi
Komoditas Hortikultura
Diseminasi, Inovasi, Teknologi Komoditas
Hortikultura (Teknologi Diseminasi)
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 63,5 3 Provinsi Kementan
ProP : Pengembangan industri
berbasis tanaman obat
67,2
GAP Sayuran dan Tanaman Obat Jumlah GAP Sayuran dan Tanaman Obat
(Kelompok)
25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 6,7 5 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kementan
Kawasan Tanaman Obat Luas Kawasan Tanaman Obat (hektar) 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 47,6 11 Provinsi Kementan
Penelitian dan Pengembangan
Terapan Koordinatif Jamu
Penelitian dan Pengembangan Terapan
Koordinatif Jamu (Paket)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 12,8 1 Provinsi Kementan
ProP : Pengembangan industri
berbasis kehutanan
146,9
Produksi hasil hutan kayu (hutan
alam, hutan tanaman (termasuk
hutan energi), hutan rakyat, HTR,
Jumlah produksi hasil hutan kayu (juta
m3/tahun)
47,0 50,0 55,0 57,0 60 50,0 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemen LHK
Pengembangan industri kehutanan
berbasis kayu
Jumlah Produk Kayu Olahan
Bersertifikat Legalitas Kayu (Juta m3)
45 45 45 45 45 6,8 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemen LHK
Pengembangan Pasar dan
Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan
Kayu
Peraturan Perundangan terkait
Pengembangan Pasar dan Perbaikan
Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu melalui
Pembukaan Kran Ekspor Log Terbatas
(Dokumen)
1 1 1 1 1 5,0 Pusat KLHK,
Kemenperin,
Kemen
Perdagangan,
Kemenkeu
Pengembangan industri primer
kehutanan berbasis nonkayu
Jumlah industri primer kehutanan
berbasis nonkayu (Unit)
6 6,0 7,0 7,0 7,0 13,0 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemen LHK
Pengembangan entitas pemanfaatan
keanekaragaman hayati
Jumlah entitas pemanfaatan
keanekaragaman spesies dan genetik
TSL (unit) (Unit)
1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0 6,8 Pusat Kemen LHK
berkas 3, hlm. 53
A.1.52
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penumbuhan dan Pengembangan
Industri Bahan Baku Obat
Peningkatan Kapasitas produksi sektor
Industri Kimia Hulu (Persentase)
2,5 3,5 4,5 6,0 7,0 46,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Rekomendasi kebijakan dalam
rangka peningkatan daya saing dan
produktivitas Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan
Persentase Rekomendasi yang Ditindak
lanjuti (Rekomendasi)
3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 18,8 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemenperin
ProP : Pengembangan industri
Kemaritiman
Nilai ekspor perikanan (USD miliar) 6,2 6,6 7,0 7,5 8,0 1.407,7
Pengembangan Industri Antara
Berbahan Baku Hasil Samping
Perikanan
Berkembangnya industri antara baha
baku hasil samping perikanan (industri )
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 22,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Implementasi Rencana Aksi
Pengembangan Kemampuan Industri
Perkapalan
Tersedianya Rencana Aksi
Pengembangan Kemampuan Industri
Perkapalan (Paket Kebijakan)
1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemenperin
Sarana Prasarana Pengadaan dan
Penyimpanan Ikan
Jumlah Sarana prasarana pengadaan
dan penyimpanan ikan yang disediakan
(unit)
31,0 35,0 35,0 40,0 45,0 385,3 34 Provinsi Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
KKP
Sarana distribusi hasil perikanan
yang disediakan
Jumlah sarana distribusi hasil perikanan
yang disediakan (unit)
41,0 41,0 41,0 45,0 50,0 171,9 34 Provinsi Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
KKP
Sarana dan Prasarana pemasaran
yang dibangun
Jumlah pasar ikan yang dibangun (unit) 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 151,8 10 Provinsi Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
KKP
Jumlah sentra kuliner yang dibangun
(unit)
2,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0
berkas 3, hlm. 54
A.1.53
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan Pasar Ikan Bertaraf
Internasional
Jumlah Pasar Ikan Bertaraf Internasional
yang dibangun (unit)
- 3,0 3,0 3,0 3,0 450,0 3 Provinsi Integrasi Pelabuhan
Perikanan dan Fish
Market Bertaraf
Internasional
KKP
Keikutsertaan dalam promosi skala
internasional
Nilai potensi transaksi dari promosi skala
internasional (USD Juta)
250,0 275,0 300,0 325,0 350,0 63,7 5 negara Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
KKP
Sertifikat Kelayakan Pengolahan
(SKP) yang diterbitkan bagi Unit
Pengolahan Ikan
Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan
yang diterbitkan bagi unit pengolahan
ikan (dokumen) (sertifikat)
2.250,0 2.500,0 2.750,0 3.000,0 3.250,0 54,6 34 Provinsi Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
KKP
Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Sistem Rantai Dingin dan
Pengolahan
Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem
Rantai Dingin dan Pengolahan yang
disediakan (unit)
400,0 500,0 500,0 500,0 500,0 57,0 34 Provinsi Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
KKP
UPI bernilai tambah yang dibangun
menuju Zero Waste
Jumlah UPI bernilai tambah yang
dibangun menuju Zero Waste (lokasi)
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 34,4 5 Provinsi Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
KKP
Unit Penanganan dan/atau
Pengolahan Ikan yang menerapkan
sistem traceability
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan
Ikan yang menerapkan sistem
traceability (UPI)
200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 13,3 34 Provinsi Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
KKP
ProP : Pengembangan industri
Kimia, Farmasi dan Logam
140.332,0
Alokasi Availability Payment KPBU
Teluk Bintuni
Jumlah Industri yang terbangun (Jumlah
Industri)
1,0 1,0 1,0 825,0 Papua Barat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemenperin
berkas 3, hlm. 55
A.1.54
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pilot Project Industri daur ulang
sampah plastik
Rasio impor bahan baku sektor Industri
Kimia Hilir dan Farmasi terhadap PDB
sektor industri non migas (Persentase)
1,0 2,1 2,0 2,0 2,0 36,7 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Pilot Project Produk Karet dalam
rangka peningkatan utilisasi
Jumlah Perusahaan Pilot Project
(Perusahaan)
- 2,0 2,0 2,0 2,0 19,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Fasilitasi Investor Dalam Rangka
Pengembangan Industri Petrokimia
di Teluk Bintuni
Jumlah Industri yang Terbangun (Jumlah
Industri)
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 29,7 Pusat - Papua Barat 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemenperin
Pemanfaatan Limbah Sebagai
Bahan Baku Industri Sektor Industri
Kimia, Farmasi, dan Tekstil
Persentase Pemanfaatan Limbah sebagai
Bahan Baku Industri Barang Galian Non
Logam (Persentase)
20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 17,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Pengembangan Industri Antara
sektor Industri Minuman, Hasil
Tembakau dan Bahan Penyegar
Jumlah industri antara sektro minuman,
hasil tembakau dan bahany penyegar
yang berkembang (industri )
1,0 1,0 1,0 1,0 7,9 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemenperin
Peningkatan Kapasitas Produksi 17
Juta Ton Baja Nasional (2020 -
Tingkat utilisasi kapasitas produk
(Persen)
75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 25,3 Pusat 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemenperin
Ferronickel Stainless Steel 11.139,2 Antam
Konversi Batubara menjadi UDP 74.075,7 Bukit Asam
Rare Earth Element 167,1 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Timah
Pengembangan Pabrik NPK 4.200,0 Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Pupuk Indonesia
berkas 3, hlm. 56
A.1.55
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan Pabrik Methanol 12.400,0 Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Pupuk Indonesia
Pengembangan Pabrik Urea Senoro 15.800,0 Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Pupuk Indonesia
Proyek Pabrik Soda Ash dan AIF2 3.600,0 Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Pupuk Indonesia
Pabrik Asam Fosfat dan Asam
Sulfat
600,0 Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Pupuk Indonesia
Pabrik Ammonium Nitrat 100,0 Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Pupuk Indonesia
Pabrik Semen Baturaja III Kapasitas
2,2 Juta Ton
6.000,0 Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Semen Baturaja
Proyek Pabrik Insulin 715,0 Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Indofarma
berkas 3, hlm. 57
A.1.56
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Proyek Fasilitas Pengembangan
Produk skala pilot dan biosimilar
(Trastuzumab)
532,0 Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Biofarma
Proyek Fasilitas Yeast-Based
(produksi bulk hepatitis B, insulin,
HPV)
126,0 Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Biofarma
Pengembangan Pabrik Wheelset
Kereta Api
35,0 Barata
Pembangunan Pabrik Forging 560,0 Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Barata
Penyertaan Pabrik AN Bontang 270,0 Dahana
Pembangunan Pabrik Elemented
Detonator
150,0 Dahana
EDB, Composite, Rocket Motor
(Fasell)
7.700,0 Dahana
Pengembangan Divisi Munisi, Alat
Berat, Handakkom
1.200,0 Pindad
KP : Peningkatan industrialisasi
berbasis hilirisasi sumber daya alam,
termasuk melalui pengembangan
smelter dan kawasan industri
terutama di luar Jawa
Jumlah Kawasan Industri (KI) yang
difasilitasi di luar Jawa (KI-KEK
Industri)
5 KI - 8 KEK 9 KI - 8 KEK 12 KI - 8
KEK
15 KI - 8
KEK
16 KI - 8
KEK
370.385,2
ProP : Pengembangan kawasan
industri dan smelter secara
terintegrasi
296.235,0
Fasilitasi Perizinan Kawasan
Industri
Kawasan Industri yang difasilitasi
(Jumlah Kawasan Industri)
3,0 27,0 27,0 27,0 27,0 21,8 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemenperin
Fasilitasi dan Pembangunan
Investasi Infrastruktur Kawasan
Industri
Kawasan Industri yang difasilitasi
(Jumlah Kawasan Industri)
3,0 27,0 27,0 27,0 27,0 41,5 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemenperin
berkas 3, hlm. 58
A.1.57
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan sarana dan
prasarana pendidikan Akademi
Komunitas / Politeknik Industri
berbasis kompetensi di WPPI / KI
Lembaga Pendidikan Baru Yang
Didirikan di Dalam WPPI dan KI
(Unit)
1,0 4,0 7,0 10,0 13,0 460,0 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemenperin
Jalan Trans Papua Panjang jalan yang dibangun (km) 109,5 109,5 89,5 89,5 89,5 5.123,6 Papua 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemen PU&PERA
Jalan Trans Papua Barat Panjang jalan yang dibangun (km) 109,5 109,5 89,5 89,5 89,5 800,0 Papua Barat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemen PU&PERA
Jalan Akses KI Bintuni (Bintuni -
Susumuk)
Panjang jalan yang dibangun (km) 5,0 8,0 7,0 5,5 250,0 Papua Barat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemen PU&PERA
Jalan Sp.3 Moyana - Wanoma Panjang Jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya (km)
4,5 6,0 2,1 120,0 Papua Barat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemen PU&PERA
Pengembangan Bandara Babo Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 38,1 Papua Barat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemenhub
Pengembangan Bandara Bintuni Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
- 1,0 - - - 45,0 Papua Barat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemenhub
Jalan akses KI Weda Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 25,0 275,0 Maluku Utara 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemen PU&PERA
Pembangunan Bandara Weda Bandara baru yang dibangun (lokasi) 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
220,0 Maluku Utara 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemenhub
Jalan Penanganan Jalan dampak
bencana Palu
Panjang jalan yang dibangun (km) 786,0 - - - - 1.016,0 Sulawesi Tengah 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemen PU&PERA
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 Jembatan yang dibangun (lokasi) 1,0 - - - - 325,0 Sulawesi Tengah 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemen PU&PERA
Rehabilitasi dan Penggantian
Jembatan dampak bencana Palu
Jembatan yang dibangun (lokasi) 1,0 - - - - 32,8 Sulawesi Tengah 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemen PU&PERA
Jalan Akses KI/KEK Palu Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 7,0 60,0 Sulawesi Tengah 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemen PU&PERA
Rekonstruksi Pelabuhan Pantoloan
(PHLN)
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas
Pelabuhan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 812,0 Sulawesi Tengah 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemenhub (PHLN)
berkas 3, hlm. 59
A.1.58
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan Bandara Mutiara Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 245,0 Sulawesi Tengah 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemenhub
Jalan Tol Maminasata Panjang jalan tol yang dibangun (km) 6.000,0 Sulawesi Selatan Kemen PU&PERA
Jalan Akses KI Madura Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 5,0 50,0 Jawa Timur 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemen PU&PERA
Penyiapan kawasan siap bangun
(Mendukung KI Madura)
Luas lahan kawasan (ha) 50,0 50,0 25,0 25,0 25,0 384,8 Jawa Timur 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
BPWS
Stimulasi infrastruktur Mendukung
KI Madura
Panjang jalan dibangun/dipelihara (km) 22,8 26,3 24,8 31,1 29,4 308,6 Jawa Timur 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
BPWS
Jalan akses menuju KKJSM yang
terintegrasi dari Pelabuhan Tanjung
Bulu Pandan
Panjang jalan yang dibangun (km) - - 20,0 20,0 20,0 180,0 Jawa Timur 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
BPWS
Jalan Akses KI Brebes Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 3,0 30,0 Jawa Tengah 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemen PU&PERA
Peningkatan jalan kabupaten akses
kawasan industri, Kab. Brebes
Panjang Jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya (km)
5,0 5,0 80,0 Jawa Tengah 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemen PU&PERA
Jalan Akses KI Ketapang Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 12,0 123,0 Kalimantan Barat 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemen PU&PERA
Pembangunan Bandara Ketapang
Baru/Kayong Utara
Bandara baru yang dibangun (lokasi) - 1
(berlanjut)
1 (lanjutan) 1
(berlanjut)
1
(selesai)
250,0 Kalimantan Barat 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemenhub
Jalan Akses Pelabuhan
Kendawangan
Panjang jalan yang dibangun (km) - 2,0 - - - 10,0 Kalimantan Barat 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemen PU&PERA
Jalan Akses KI Surya Borneo Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 1,0 10,0 Kalimantan Tengah 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemen PU&PERA
Pembangunan KA Barang
Kalimantan (Puruk Cahu -
Bangkuang; - Batanjung; Gunung
mas -Katingan) (KPBU)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) 96
(berlanjut)
96
(berlanjut)
96
(berlanjut)
96
(berlanjut)
96
(selesai)
3.001,4 Kalimantan Timur,
Kalimantan Tengah
9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemenhub, Pemda,
KPBU
Jalan Akses KI Jorong Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 6,0 60,0 Kalimantan Selatan 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemen PU&PERA
Jalan Akses KI Batu Licin Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 6,0 60,0 Kalimantan Selatan 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemen PU&PERA
Pengembangan Bandara Bersujud
(Batulicin)
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
- - 1,0 - - 45,0 Kalimantan Selatan 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemenhub
Jalan Akses KIPI Tanah Kuning Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 12,5 12,5 600,0 Kalimantan Utara 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemen PU&PERA
Pengembangan Bandara Tanjung
Harapan
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 115,0 Kalimantan Utara 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemenhub
berkas 3, hlm. 60
A.1.59
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Stimulasi infrastruktur Mendukung
KI Madura
Panjang jalan dibangun/dipelihara (Km)
(Km)
22,8 Km 26,3 Km 24,8 Km 31,1 Km 29,4 Km 308,6 Jawa Timur BPWS
Jalan akses KI Sadai Panjang jalan yang dibangun (km) - 2,0 3,9 1,0 50,0 Bangka Belitung 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemen PU&PERA
Jalan Trans Bangka Panjang jalan yang dibangun (km) (Km) 100,0 Bangka Belitung Kemen PU&PERA
Jalan lintas Bintan Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 25,0 - 250,0 Kepulauan Riau 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemen PU&PERA
Jembatan Batam-Bintan (Potensi) Panjang jalan yang dibangun (km) (Km) 0,0 Kepulauan Riau KemenPUPR
(KPBU)
Pengembangan Pelabuhan Teluk
Sasah
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
36,3 Kepulauan Riau Kemenhub
Jalan Akses KEK Galang Batang I Panjang jalan yang dibangun (km) - 1,8 - - - 11,8 Kepulauan Riau 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemen PU&PERA
Pengembangan Pelabuhan Tanjung
Mocoh
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
75,0 Kepulauan Riau Kemenhub
Jalan Akses KI Tanggamus Panjang jalan yang dibangun (km) (Km) 2,0 20,0 Lampung Kemen PU&PERA
Jalan Akses KI Seimangke Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 10,0 30,0 Sumatera Utara 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemen PU&PERA
Pengembangan Pelabuhan
Belawan/Kuala Tanjung
Terselenggaranya standardisasi dan
pengelolaan Pelabuhan Belawan/Kuala
Tanjung (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
25.000,0 Sumatera Utara 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemenhub, BUMN
(Pelindo I), Swasta
Peningkatan Jalur KA di Sumatera
Selatan (Lahat - Lubuk Linggau)
Panjang Jalur Kereta Api yang
Ditingkatkan (Km)
8,0 20,0 20,0 20,0 6,0 438,8 Sumatera Selatan Kemenhub
Jalan akses KI Tanjung Enim Panjang jalan yang dibangun (km) 3,0 4,0 4,3 85,0 Sumatera Selatan 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemen PU&PERA
Pembangunan KA Tanjung Enim -
Tanjung Api Api (KPBU)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (Km) 8,0 2.100,0 Sumatera Selatan Kemenhub
Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Api-
Api
Panjang jalan yang dibangun (km) (Km) 8,0 80,0 Sumatera Selatan Kemen PU&PERA
Percepatan pembangunan smelter Fasilitasi Percepatan Pembangunan
Smelter (Kumulatif) (Unit Smelter)
4,0 30,0 31,0 31,0 31,0 23,5 Tersebar di Luar Pulau
Jawa
9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemen ESDM
Pecepatan hilirisasi mineral skala
kecil
Fasilitasi percepatan hilirisasi mineral
skala kecil (Unit Pengolahan)
32,0 39,0 51,0 42,0 41,0 5,0 Tersebar 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemen ESDM
Pembangunan smelter alumunium di
Balungan
Pembangunan smelter (Tahapan) EPC
(Engineering,
Procurement
and
Construction)
EPC
(Engineering,
Procurement
and
Construction)
EPC
(Engineering,
Procurement
and
Construction)
EPC
(Engineering,
Procurement
and
Construction)
EPC
(Engineering,
Procurement
and
Construction)
12.196,2 Balungan, Kalimantan
Utara
9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
BUMN (PT.Antam-
PT.Inalum)
berkas 3, hlm. 61
A.1.60
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan smelter tembaga di
Gresik
Pembangunan smelter (Tahapan) EPC
(Engineering,
Procurement
and
Construction)
EPC
(Engineering,
Procurement
and
Construction)
EPC
(Engineering,
Procurement
and
Construction)
Operasional - 38.938,8 Gresik, Jawa Timur 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Swasta
(PT.Freeport)
PT Ketapang Bangun Sarana (Pembangunan Infrastruktur Fisik
Kawasan Industri dan Smelter
Alumunium)
Konstruksi
Smelter
Alumina
Kapasitas 1,5
Mtpa
Konstruksi
Smelter
Alumina
Kapasitas 1,5
Mtpa
Operasional
Smelter
Alumina
Kapasitas 3,0
Mtpa
Operasional
Smelter
Alumina
Kapasitas 4,5
Mtpa
Operasional
Smelter
Alumina
Kapasitas 4,5
Mtpa
18.200,0 KI Ketapang 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Swasta
PT Bintan Alumina Indonesia (Pembangunan Infrastruktur Fisik
Kawasan Industri dan Smelter
Alumunium)
Konstruksi
Smelter
Alumina
Kapasitas 1,0
Mtpa
Konstruksi
Smelter
Alumina
Kapasitas 1,0
Mtpa
Operasional
Smelter
Alumina
Kapasitas 1,0
Mtpa
Operasional
Smelter
Alumina
Kapasitas 1,0
Mtpa
Operasional
Smelter
Alumina
Kapasitas 1,0
Mtpa
28.250,0 KI/KEK Galang Batang 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Swasta
PT Indonesia Weda Bay Industrial
Park
(Pembangunan Infrastruktur Fisik KI,
Smelter Nikel dan Pabrik Baterai)
Pembangunan
Power Plant,
Smelter FeNi
dan
infrastruktur
kawasan
Pembangunan
Power Plant,
Smelter FeNi
dan
infrastruktur
kawasan
Pembangunan
Power Plant,
Smelter FeNi
dan
infrastruktur
kawasan
Pembangunan
Smelter dan
Pabrik Baterai
Pembangunan
Smelter dan
Pabrik Baterai
64.400,0 KI Teluk Weda 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Swasta
PT Surya Borneo Industri (Pembangunan Infrastruktur Fisik KI
Surya Borneo )
2.070,0 KI Surya Borneo 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Swasta
PT Ration Bangka Abadi (Pembangunan Infrastruktur Fisik
Kawasan Industri Aneka Industri)
5.000,0 KI Sadai 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Swasta
KPBU KI Teluk Bintuni (Pembangunan Infrastruktur Kawasan
dan Pabrik Methanol)
Pembangunan
infrastruktur
kawasan
Pembangunan
infrastruktur
kawasan
Pembangunan
infrastruktur
kawasan
11.300,0 KI Teluk Bintuni 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
KPBU
PT Bintan Inti Industrial Estate (Pembangunan infrastruktur Bintan
Aerospace Park)
Pembangunan
Runway
Bintan Airport
Pembangunan
Bandar Bintan
Pembangunan
infrastruktur
Aerospace
Pembangunan
infrastruktur
Aerospace
Pembangunan
infrastruktur
Aerospace
10.500,0 KI Bintan Aerospace 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Swasta
KI/KEK Sei Mangkei (Pembangunan Kawasan dan Investasi
Tenant)
8.396,2 KI/KEK Sei Mangkei 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Swasta
KI/KEK Palu (Investasi Tenant) 276,3 KI/KEK Palu 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Swasta
Konversi Batubara menjadi DMF 46.900,0 Bukit Asam
berkas 3, hlm. 62
A.1.61
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
ProP : Pemanfaatan Mineral dan
Batubara untuk Peningkatan nilai
tambah
74.150,2
Pengembangan Teknologi
pembuatan logam neodymium
(logam tanah jarang) dari monazite
untuk bahan permanen magnet
Pengembangan dan penelitian
pembuatan strong magnet dari bahan
baku monazite hingga rencangan skala
komersial (Tahapan )
- Penelitian
Teknologi
solvent
ekstraksi
pembuatan
neodymium
oksida
Pengembangan
teknologi
garam lebur
dalam
pembuatan
logam
neodymium
Penelitian
pencampuran
logam
neodymium
dengan boron
dan besi untuk
menjadi strong
magnet
permanen
Rancangan
DED
pembuatan
strong magnet
dari monazite
skala
komersial
11,0 Pusat 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemen ESDM
Teknologi pirolisis batubara untuk
produksi syncrude oil ,COG dan
batubara kualitas tinggi
Pembangunan dan pengembangan pilot
plant teknologi pirolisis batubara hingga
desain skala komersial (Tahapan )
- Pengadaan,
perakitan, dan
commisioning
pilot plant
pirolisis
batubara di
palimanan
dengan
kapasitas
25kg/jam
ujicoba
formula
produksi
syncrude oil
ujicoba
syncrude
skala lab di
Pertamina
sebagai umpan
kilang mini
desain scale
up pirolisis
batubara skala
komersial dan
pemanfaatan
syncrude pada
kilang
pertamina
(satu rancang
bangun, 2
usulan paten)
9,8 Pusat Kemen ESDM
Pengembangan katalis sintetik
untuk proses konversi syngas
batubara menjadi DME
Pembuatan dan pengembangan katalis
sintetik (Tahapan )
- Pembuatan
dan uji
aktifitas
Katalis
Optimalisasi
Pembuatan
dan uji
aktifitas
Katalis terpilih
scale up
pemanfaatan
katalis
- 8,5 Pusat Kemen ESDM
Rekomendasi Wilayah Keprospekan
Mineral
Jumlah rekomendasi wilayah
keprospekan mineral (Rekomendasi)
14,0 16,0 16,0 16,0 16,0 40,8 Pusat Kemen ESDM
Dokumen Studi Kelayakan Mineral
untuk mendukung Kawasan Industri
Jumlah dokumen studi kelayakan
mineral untuk mendukung kawasan
industri (Dokumen)
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Pusat Kemen ESDM
Rekomendasi Sumber Daya Potensi
Batubara
Jumlah rekomendasi Sumber Daya
batubara
(Rekomendasi)
9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 54,6 Pusat Kemen ESDM
berkas 3, hlm. 63
A.1.62
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Gasifikasi Batubara Tanjung Enim Konversi Batubara menjadi Urea,
Dimethyl Ether (DME), dan Polypropylene
(Tahapan )
Front End
Engineering
Design (FEED)
Engineering
Procurement
Construction
(EPC)
Engineering
Procurement
Construction
(EPC)
Engineering
Procurement
Construction
(EPC)
Operasional
(500 kta Urea,
400 kta DME,
450 kta
Polypropylene)
74.021,4 Tanjung Enim, Sumatera
Selatan
9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
BUMN (PT. Bukit
Asam)
KP : Peningkatan daya saing destinasi
dan industri pengolahan pariwisata,
termasuk wisata alam, yang didukung
penguatan rantai pasok
Destinasi pariwisata prioritas yang
dipercepat pengembangannya
(Destinasi)
5 (kumulatif) 10
(kumulatif)
10
(kumulatif)
10
(kumulatif)
10
(kumulatif)
175.879,7
Revitalisasi destinasi Bali (Destinasi) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Destinasi wisata alam berkelanjutan
berbasiskan kawasan hutan prioritas
(Unit)
25
(kumulatif)
25
(kumulatif)
25
(kumulatif)
25
(kumulatif)
25
(kumulatif)
Destinasi wisata berbasis Geopark
(Destinasi)
16
(kumulatif)
16
(kumulatif)
16
(kumulatif)
16
(kumulatif)
16
(kumulatif)
Destinasi wisata bahari (Destinasi) 6 (kumulatif) 6 (kumulatif) 6 (kumulatif) 6 (kumulatif) 6 (kumulatif)
ProP : Pengembangan 25 Kawasan
Hutan untuk mendukung Destinasi
Pariwisata Prioritas
Jumlah Destinasi wisata alam
prioritas (Unit)
25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 1.800,0
Pengembangan Ekowisata dan
wisata bahari pada Kawasan
Konservasi (Bahari: TN Wakatobi,
TN Bunaken, TN Takabonerate)
Jumlah Taman Nasional Laut (Unit) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 400,0 Taman Nasional (TN)
Wakatobi, TN Bunaken, TN
Takabonerate
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
KLHK, KKP
berkas 3, hlm. 64
A.1.63
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan Ekowisata dengan
konsep SAVE (Science, Academic,
Voluntary, Education) = TN Komodo,
TN Alas Purwo, TN Baluran, TWA
Kamojang Papandayan, TN Gunung
Leuser, KHDTK Aek Nauli, Hutan
Pendidikan dan Penelitian
Wanagama)
Jumlah destinasi wisata alam prioritas
(Unit)
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 500,0 TN Komodo, TN Alas
Purwo, TN Baluran, TWA
Kamojang Papandayan, TN
Gunung Leuser, KHDTK
Aek Nauli, Hutan
Pendidikan dan Penelitian
Wanagama)
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
KLHK,
Kemendikbud
Pengembangan Taman Nasional dan
Taman Wisata Alam sebagai
dukungan destinasi wisata prioritas
(TN Bromo Tengger Semeru, TN
Bantimurung Bulusaraung, TN
Gunung Rinjani, TN Bali Barat, TWA
Kawah Ijen, TN Gunung Merapi, TN
Gunung Merbabu, TN Gunung
Tambora, TN Gunung Kelimutu,
TWA Muka Kuning, TWA Tanjung
Belimbing, TN Danau Sentarum, TN
Teluk Cenderawasih, TWA Sorong,
TWA Gunung Tunak)
Jumlah destinasi wisata alam prioritas
(Unit)
15 15 15 15 15 900,0 TN Bromo Tengger Semeru,
TN Bantimurung
Bulusaraung, TN Gunung
Rinjani, TN Bali Barat,
TWA Kawah Ijen, TN
Gunung Merapi, TN
Gunung Merbabu, TN
Gunung Tambora, TN
Gunung Kelimutu, TWA
Muka Kuning, TWA
Tanjung Belimbing, TN
Danau Sentarum, TN Teluk
Cenderawasih, TWA
Sorong, TWA Gunung
Tunak
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemen LHK
ProP : Peningkatan Aksesibilitas,
Amenitas, dan Atraksi, serta Daya
Dukung Destinasi Pariwisata
Destinasi Pariwisata (Destinasi
Pariwisata Prioritas)
5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 169.582,0
(Destinasi Pariwisata Pengembangan) 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
(Revitalisasi Destinasi Bali) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Perintisan Destinasi Pariwisata
Regional I (DP Prioritas: Danau Toba
dskt, Bangka Belitung) + 2 DP
Pengembangan
Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata
Regional I (DP Prioritas: Danau Toba
dskt, Bangka Belitung) + 2 DP
Pengembangan (DPP)
2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 33,0 Sumatera Utara,
Kepulauan Bangka
Belitung, Sumatera Barat,
Kepulauan Riau
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
berkas 3, hlm. 65
A.1.64
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Perintisan Destinasi Pariwisata
Regional II (DP Prioritas: Borobudur
dskt, Bromo Tengger Semeru) + 4 DP
Pengembangan
Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata
Regional II (DP Prioritas: Borobudur dskt,
Bromo Tengger Semeru) + 4 DP
Pengembangan (DPP)
2,0 6,0 6,0 6,0 6,0 47,0 DI Yogyakarta, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Jawa
Barat, Kalimantan Barat,
kalimantan Timur
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Perintisan Destinasi Pariwisata
Wilayah Regional III (DP Prioritas:
Lombok-Mandalika, Morotai,
Wakatobi, Labuan Bajo, Raja Ampat,
Manado-Likupang) + 2 DPP baru
Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata
Wilayah Regional III (DP Prioritas:
Lombok-Mandalika, Morotai, Wakatobi,
Labuan Bajo, Raja Ampat, Manado-
Likupang) + 2 DPP baru (DPP)
4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 65,0 Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur,
Maluku Utara, Sulawesi
Utara, Sulawesi Tenggara,
Papua Barat, Sulawesi
Selatan, Papua
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Revitalisasi Bali Selesainya Revitalisasi Bali (Destinasi) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 Bali 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Profil dan Promosi Investasi
Pariwisata di Destinasi Prioritas
Jumlah Profil dan Promosi Investasi
Pariwisata di Destinasi Prioritas
(Destinasi)
5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 29,4 pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
berkas 3, hlm. 66
A.1.65
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Materi I-Pro Pariwisata di Destinasi
Prioritas
Jumlah Materi I-Pro Pariwisata di
Destinasi Prioritas (Dokumen)
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 21,0 pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Market sounding di destinasi
investasi
Jumlah Market sounding di destinasi
investasi (Event)
- 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Kajian makro di bidang
pengembangan investasi pariwisata
dalam peningkatan devisa
pariwisata
Jumlah Kajian makro di bidang
pengembangan investasi pariwisata
dalam peningkatan devisa pariwisata
(Rekomendasi Kebijakan)
- 1,0 2,0 2,0 2,0 21,0 pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Koordinasi perencanaan dan
evaluasi DAK wilayah barat
Jumlah Koordinasi perencanaan dan
evaluasi DAK wilayah barat (Daerah)
- 10,0 10,0 10,0 10,0 8,4 pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
berkas 3, hlm. 67
A.1.66
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Koordinasi perencanaan dan
evaluasi DAK wilayah tengah
Jumlah Koordinasi perencanaan dan
evaluasi DAK wilayah tengah (Daerah)
- 10,0 10,0 10,0 10,0 8,4 pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Perumusan kebijakan operasional di
destinasi prioritas
Jumlah Perumusan kebijakan
operasional di destinasi prioritas
(Daerah)
- 4,0 5,0 6,0 7,0 44,0 pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Koordinasi perencanaan dan
evaluasi DAK wilayahTimur
Jumlah Koordinasi perencanaan dan
evaluasi DAK wilayahTimur (Daerah)
- 10,0 10,0 10,0 10,0 8,4 pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Perumusan kebijakan operasional di
destinasi prioritas
Jumlah Perumusan kebijakan
operasional di destinasi prioritas
(Daerah)
- 4,0 5,0 6,0 7,0 44,0 pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
berkas 3, hlm. 68
A.1.67
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penyusunan integrated tourism
masterplan (ITMP)
Jumlah Penyusunan integrated tourism
masterplan (ITMP) (Destinasi)
1,0 3,0 3,0 3,0 1,0 28,6 pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Penyusunan peta potensi destinasi
pariwisata prioritas
Jumlah Penyusunan peta potensi
destinasi pariwisata prioritas (Lokasi)
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,5 pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Rekomendasi kebijakan strategis
pariwisata
Jumlah Rekomendasi kebijakan strategis
pariwisata (Dokumen)
2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 28,5 pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Penyusunan Desain Manajemen
Produk Wisata Kota Tua (urban
heritage)
Jumlah Penyusunan Desain Manajemen
Produk Wisata Kota Tua (urban heritage)
(Dokumen)
4,0 5,0 6,0 5,0 - 29,0 pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
berkas 3, hlm. 69
A.1.68
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Diversifikasi Produk perjalanan
wisata budaya
Jumlah Diversifikasi Produk perjalanan
wisata budaya (Dokumen)
5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 23,0 pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Penyusunan concept note Bidding
MICE Internasional
Jumlah Penyusunan concept note
Bidding MICE Internasional (Dokumen)
6,0 10,0 12,0 15,0 18,0 61,0 pusat Kemenparekraf
Diversifikasi Produk perjalanan
wisata alam dan buatan
Jumlah Diversifikasi Produk perjalanan
wisata alam dan buatan (Dokumen)
10,0 12,0 14,0 15,0 15,0 69,3 pusat Kemenparekraf
Kajian Pengembangan
Kepariwisataan
Jumlah Kajian Pengembangan
Kepariwisataan (Dokumen)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 15,0 pusat Kemenparekraf
Penyusunan Concept Note
Kontribusi Peneliti Pariwisata
terhadap penyusunan Kebijakan
Pariwisata
Jumlah Penyusunan Concept Note
Kontribusi Peneliti Pariwisata terhadap
penyusunan Kebijakan Pariwisata
(Dokumen)
- 1,0 - - - 2,0 pusat Kemenparekraf
Perintisan Destinasi Pariwisata
Prioritas
Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata
Prioritas (DPP)
11,0 13,0 15,0 17,0 20,0 34,5 pusat Kemenparekraf
Perintisan Destinasi Pariwisata
Regional I (Taman Nasional Prioritas)
Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata
Regional I (Taman Nasional Prioritas)
(Taman Nasional Prioritas)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,0 pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
berkas 3, hlm. 70
A.1.69
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Perintisan Destinasi Pariwisata
Regional II (Taman Nasional
Prioritas)
Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata
Regional II (Taman Nasional Prioritas)
(Taman Nasional Prioritas)
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 52,0 pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Perintisan Destinasi Pariwisata
Wilayah Regional III (Taman
Nasional Prioritas)
Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata
Wilayah Regional III (Taman Nasional
Prioritas) (Taman Nasional Prioritas)
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 84,0 pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Jalan Akses KSPN Bromo Tengger
Semeru
Panjang jalan yang dibangun (km) (km)
- - - - 20,0 223,0
pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemen PU&PERA
Pembangunan Jalur Ganda Jawa
Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-
Padalarang; Bandung - Banjar)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)
38
(berlanjut)
17
Selesai
90
(berlanjut)
90
(berlanjut)
90
(berlanjut)
3.007,3
pusat Kemenhub
Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat
(Cianjur-Padalarang; Rancaekek-
Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-
Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang;
Cikudapateh-Ciwidey) (Dukungan
APBN)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)
15
(berlanjut)
15
(berlanjut)
15
(selesai)
24
(berlanjut)
(berlanjut)
1.010,0
pusat Kemenhub (KPBU)
berkas 3, hlm. 71
A.1.70
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat
(Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari;
Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-
Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey)
(Dukungan KPBU)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)
15
(berlanjut)
15
(berlanjut)
15
(selesai)
24
(berlanjut)
24
(berlanjut)
1.010,0
pusat Kemenhub (KPBU)
Peningkatan Jalur KA di Jawa Barat
(Bandung - Banjar)
Panjang Jalur Kereta Api yang
Ditingkatkan (km)
100,0 56,0 - - - 209,6
pusat Kemenhub
Peningkatan Jalur KA di Jawa
Tengah (Semarang-Solo; Banjar-
Kroya)
Panjang Jalur Kereta Api yang
Ditingkatkan (km)
91,0 20,0 20,0 30,0 53,0 699,0
pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
Peningkatan Jalur KA di Jawa Timur
(Surabaya - Banyuwangi; Surabaya-
Malang; Bangil-Kertosono)
Panjang Jalur Kereta Api yang
Ditingkatkan (km)
65,0 60,0 70,0 70,0 60,0 908,2
pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
Pembangunan KA akses Pelabuhan
Tanjung Emas
KA akses Pelabuhan yang dibangun (km)
2,0 - - - - 7,5
pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
berkas 3, hlm. 72
A.1.71
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan KA akses Bandara
Adi Sumarmo
KA akses Bandara yang dibangun (km)
13
(berlanjut)
13
(berlanjut)
13
(selesai)
- - 240,0
pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
Pembangunan Akses Kereta Api
Menuju Bandara Juanda
KA akses Bandara yang dibangun (km)
- - -
10
(berlanjut)
10
(selesai)
300,0
pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Tanjung
Emas
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
10.000,0
pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub, BUMN
(Pelindo III), Swasta
Pengembangan Bandara Dewadaru-
Karimunjawa
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
-
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
13,2
pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
berkas 3, hlm. 73
A.1.72
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Elektrifikasi Jalur KA Jogja-Solo Panjang jalur Elektrifikasi KA yang
dibangun (km)
60,0 - - - - 600,0
pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
Jalan Lingkar Parakan, Kab.
Temanggung dan Kab. Wonosobo
Panjang jalan yang dibangun (km)
- 3,8 3,8 3,8 3,8 150,1
pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemen PU&PERA
Jalan Lingkar Utara Kertek, Kab.
Wonosobo
Panjang jalan yang dibangun (km)
- - 3,0 3,0 3,0 85,0
Jawa Tengah 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemen PU&PERA
Jalan Magelang -Kaliangkrik-Bts.
Kab. Wonosobo, Kab. Magelang
Panjang jalan yang dibangun (km)
- 3,0 3,0 - - 45,0
Jawa Tengah 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemen PU&PERA
berkas 3, hlm. 74
A.1.73
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jalan Ringroad Timur Purworejo,
Kab. Purworejo
Panjang jalan yang dibangun (km)
- 5,5 5,5 5,5 5,5 176,0
Jawa Tengah 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemen PU&PERA
Peningkatan Jalan Surakarta-
Gemolong-Geyer/batas Kab.
Grobogan, Kab. Sragen
Panjang jalan dibangun/dipelihara (km) - - 3,8 - - 19,0 Jawa Tengah 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemen PU&PERA
Pembangunan Bandara Sukabumi Bandara baru yang dibangun (lokasi) - - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
400,0 Jawa Barat Kemenhub
Jalan Akses KSPN Borobudur Panjang jalan yang dibangun (km) - 20,0 - - - 175,0 Yogyakarta 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemen PU&PERA
Pembangunan KA akses Bandara
Internasional Yogyakarta
KA akses Bandara yang dibangun (km) 6
(berlanjut)
6
(selesai)
- - - 800,0 yogyakarta 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
berkas 3, hlm. 75
A.1.74
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan Bandara Kulon
Progo
Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 200,0 Yogyakarta 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara Adi
Sumarmo Solo
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 300,0 Jawa Tengah 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub, BUMN
Jalan Lintas Utara Bali Panjang jalan yang dibangun (km) - 1.083,0 1.083,0 933,0 - 1.050,0 Bali Kemen PU&PERA
Jalan Singaraja - Mengwitani
(shortcut)
Panjang jalan yang dibangun (km) - 3,0 2,3 5,0 215,0 Bali Kemen PU&PERA
Jembatan Shortcut Denpasar -
Gilimanuk (Tk. Yeh Otan)
Jembatan yang dibangun (lokasi) - 1,0 - - - 80,0 Bali Kemen PU&PERA
Pembangunan Jalur KA Mengwitani -
Singaraja (Dukungan APBN)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) - - 14
(berlanjut)
14
(berlanjut)
14
(berlanjut)
325,0 Bali Kemenhub (KPBU)
Pembangunan jalur KA Mengwitani -
Singaraja (Dukungan KPBU)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) - - 14
(berlanjut)
14
(berlanjut)
14
(berlanjut)
2.770,0 Bali Kemenhub (KPBU)
Pengembangan Pelabuhan Benoa Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
184,0 Bali 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub (KPBU)
Pengembangan Pelabuhan Sanur,
Bali
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- 1
(berlanjut)
(berlanjut)
(selesai)
- 150,0 Bali Kemenhub (KPBU)
berkas 3, hlm. 76
A.1.75
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan Bandara Bali Baru Bandara baru yang dibangun (lokasi) - 1
(berlanjut)
1 (lanjutan) 1
(berlanjut)
1
(selesai)
1.500,0 Bali 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
Pengembangan Bandara Ngurah Rai Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 900,0 Bali 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
BUMN
Pembangunan Dermaga 3
Pelabuhan Padangbai
Jumlah dermaga penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- 3
(berlanjut)
3
(berlanjut)
3
(selesai)
- 255,0 Bali Kemenhub
Pengembangan Dermaga di Danau
Batur
Jumlah dermaga penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 45,0 Bali Kemenhub
Jembatan Sumsel - Bangka (Potensi) Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - - 1,0 0,0 Sumatera Selatan 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
KemenPUPR
(KPBU)
berkas 3, hlm. 77
A.1.76
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jalan By Pass Balige Panjang jalan yang dibangun (km) 7,0 6,5 - - - 135,0 Sumatera Utara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemen PU&PERA
Jalan Akses KSPN Danau Toba Panjang jalan yang dibangun (km) 5,0 16,5 12,5 12,5 12,5 1.333,0 Sumatera Utara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemen PU&PERA
Jalan Akses Terminal Tipe A Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 1,5 - 36,0 Sumatera Barat Kemen PU&PERA
Pembangunan Jalur KA Pemantang
Siantar - Danau Toba (Dukungan
APBN)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) - - 15
(berlanjut)
15
(berlanjut)
15
(selesai)
305,0 Sumatera Utara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub (KPBU)
Pembangunan Jalur KA Pemantang
Siantar - Danau Toba (Dukungan
KPBU)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) - - 15
(berlanjut)
15
(berlanjut)
15
(selesai)
1.105,0 Sumatera Utara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub (KPBU)
berkas 3, hlm. 78
A.1.77
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan Bandara Kualanamu Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 200,0 Sumatera Utara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara Silangit Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
- 1,0 - - - 100,0 Sumatera Utara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub (KPBU)
Pengembangan Bandara Sibisa Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 124,2 Sumatera Utara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
Pembangunan pelabuhan
penyeberangan KSPN Danau Toba
Jumlah dermaga penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
7
(berlanjut)
7
(selesai)
- - 295,3 Sumatera Utara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
berkas 3, hlm. 79
A.1.78
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jalan Trans Bangka Panjang jalan yang dibangun (km) - 10,0 12,0 16,0 12,0 350,0 Bangka Belitung 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemen PU&PERA
Jalan Trans Belitung Panjang jalan yang dibangun (km) - 5,0 8,0 10,0 7,0 210,0 Bangka Belitung 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemen PU&PERA
Pengembangan Bandara HAS
Hanandjoedin
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
120,0 Bangka Belitung 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub, BUMN
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Manggar
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
60,0 Bangka Belitung 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
berkas 3, hlm. 80
A.1.79
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan pelabuhan
penyeberangan Tj. Kelayang (Tj.
Nyato)
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 85,0 Bangka Belitung 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
Jalan lintas Batam (Ruas Sp.Sei
Harapan-Sp.Basecamp dan
Sp.Tembesi - Tg Berikat)
Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 10,0 12,0 80,0 Kepulauan Riau Kemen PU&PERA
Jalan lintas Bintan Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 25,0 - 250,0 Kepulauan Riau Kemen PU&PERA
Jembatan Batam-Bintan (Potensi) Jembatan yang dibangun (lokasi) - 1,0 - - - 0,0 Kepulauan Riau KemenPUPR
(KPBU)
Pengembangan Pelabuhan Teluk
Sasah
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 36,3 Kepulauan Riau Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Batu
Ampar
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 90,0 Kepulauan Riau Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Dompak Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 50,0 Kepulauan Riau Kemenhub
Pengembangan Bandara Tambelan Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 62,0 Kepulauan Riau Kemenhub
Pengembangan Bandara Natuna Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 49,0 Kepulauan Riau Kemenhub
Jembatan Muna-Buton (Potensi) Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - 1,0 - 0,0 Sulawesi Tenggara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemen PU&PERA
berkas 3, hlm. 81
A.1.80
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jalan Akses KSPN Wakatobi Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 30,0 225,0 Sulawesi Tenggara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemen PU&PERA
Jalan Akses Likupang (Dukungan
KPBU)
Panjang jalan yang dibangun (km) 4,0 5,0 4,3 120,0 Sulawesi Utara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
KPBU
Jembatan Kapota (Wakatobi) Jembatan yang dibangun (km) - - - - 1,0 250,0 Sulawesi Tenggara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemen PU&PERA
Jalan Akses Terminal Tipe A Liwas Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 3,0 - 72,0 Sulawesi Utara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemen PU&PERA
berkas 3, hlm. 82
A.1.81
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jalan Trans Pulau Buton
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 3,4 5,0 4,8 4,7 4,4 279,7 Sulawesi Tenggara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
KemenPUPR/Pemd
a
Jalan Trans Pulau Muna
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 5,3 7,8 7,5 7,3 6,9 436,8 Sulawesi Tenggara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
KemenPUPR/Pemd
a
Pengembangan Pelabuhan Bau-Bau Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- 1,0 - - - 244,3 Sulawesi Tenggara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub (KPBU)
Pengembangan Pelabuhan Wanci Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 90,0 Sulawesi Tenggara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
berkas 3, hlm. 83
A.1.82
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan Pelabuhan Likupang Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1,0 - - - - 7,5 Sulawesi Utara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Kaledupa Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1,0 - - - - 5,0 Sulawesi Tenggara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
Pengembangan Bandara
Hasanuddin
Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 250,0 Kota Makassar-Sulawesi
Selatan
Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara Matahora
(Wakatobi)
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 288,2 Sulawesi Tenggara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Siompu
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 85,0 Sulawesi Utara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
berkas 3, hlm. 84
A.1.83
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Kadatua
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 85,0 Sulawesi Utara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Siladen
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
85,0 Sulawesi Utara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Binongko
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 85,0 Sulawesi Tenggara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Tomia
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 85,0 Sulawesi Tenggara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
berkas 3, hlm. 85
A.1.84
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan kapal penyeberangan
perintis Kaledupa-Tomia-Binongko
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 30,0 Sulawesi Tenggara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
Jalan perbatasan Kalbar Panjang jalan yang dibangun (km) 12,0 - - - - 98,4 Kalimantan Barat Kemen PU&PERA
Jembatan Sambas Besar jembatan yang dibangun (lokasi) 1,0 1.860,0 Kalimantan Barat Kemenhub
Bandara Sultan Aji Muhammad
Sulaiman
Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
1,0 - - - - 200,0 Balikpapan, Prov.
Kalimantan Timur
Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara Tanjung
Harapan
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
- 1 (berlanjut) 1 (selesai) - - 115,0 Kabupaten Bulungan, Prov.
Kalimantan Utara
Kemenhub
Pengembangan Bandara Maratua Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
- 1 (berlanjut) 1 (selesai) - - 75,0 Prov. Kalimantan Timur Kemenhub
Pengembangan Bandara Pangsuma-
Putussibau
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (Lokasi)
1,0 - - - - 1,5 Kalimantan Barat Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Karimata
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi )
- - - 1 (berlanjut) 1 (selesai) 60,0 Prov. Kalimantan Barat Kemenhub
Pembangunan Terminal Temajuk Jumlah terminal antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi )
- - - 1 (berlanjut) 1 (selesai) 50,0 Kalimantan Barat Kemenhub
Pembangunan kapal penyeberangan
perintis Penagi-Sintete
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
1 (berlanjut) 1 (berlanjut) 30,0 Kalimantan Barat Kemenhub
Penanganan Jalan lingkar Nunukan Panjang Jalan lingkar yang
dibangun/ditingkatkan (Km)
- - 10,0 - - 80,0 Kalimantan Utara Kemen PU&PERA
Jalan Akses Pelabuhan
Kendawangan
Panjang jalan yang dibangun (km) - 2,0 - - - 10,0 Kalimantan Barat Kemen PU&PERA
Pembangunan Bandara Singkawang-
Kalbar
Bandara baru yang dibangun (Lokasi) - 1 (berlanjut) 1 (berlanjut) 1 (berlanjut) 1 (selesai) 1.000,0 Kalimantan Barat Kemenhub
berkas 3, hlm. 86
A.1.85
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jalan Lingkar Pulau Morotai
(Dukungan DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 14,0 9,7 9,7 9,7 - 422,8 Maluku Utara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemen PU&PERA
Pengembangan Bandara Pitu-
Morotai
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (Lokasi)
1 (berlanjut) 1 (selesai) - - - 47,0 Maluku Utara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
Trans Pulau Biak (DAK/APBN) Panjang jalan yang dibangun (km) (km) 12,9 18,9 18,2 17,6 16,6 1.054,4 Papua Kemen PU&PERA
Pengembangan Pelabuhan Sorong Terselenggaranya standardisasi dan
pengelolaan Pelabuhan Sorong (Lokasi)
1 (berlanjut) 1 (berlanjut) 1 (berlanjut) 1 (berlanjut) 1 (selesai) 30.000,0 Papua Barat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub, BUMN
(Pelindo IV),
Swasta
Pembangunan Bandara Perairan
Raja Ampat
Jumlah bandara perairan yang
dibangun (Lokasi)
- 1 (berlanjut) 1 (selesai) - - 30,0 Papua Barat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
berkas 3, hlm. 87
A.1.86
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan Bandara Marinda
(Waisai)
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (Lokasi)
1,0 - - - - 0,8 Papua Barat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
Pembangunan Bandara Perairan
Raja Ampat
Jumlah bandara perairan yang
dibangun (Lokasi)
- 1 (berlanjut) 1 (selesai) - - 30,0 Papua Barat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Salawati
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi )
- 1 (berlanjut) 1 (berlanjut) 1 (selesai) - 85,0 Papua Barat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
Jalan Bypass BIL-Mandalika Panjang jalan yang dibangun (km) - 17,4 10,2 11,2 12,6 1.392,0 Nusa Tenggara Barat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemen PU&PERA
berkas 3, hlm. 88
A.1.87
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jalan Akses KSPN Labuan Bajo Panjang jalan yang dibangun (km) (km) 6,7 21,4 21,4 21,4 21,4 1.402,2 Nusa Tenggara Timur 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemen PU&PERA
Jalan Akses KEK Mandalika
(dukungan untuk Key Tourism Area
Prioritas)
Panjang jalan yang dibangun (km) - 4,5 4,0 5,0 4,2 150,0 Nusa Tenggara Barat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
KemenPUPR
(KPBU)
Pengembangan Pelabuhan Labuan
Bajo (Terminal Multipurpose)
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1,0 - - - - 28,5 Nusa Tenggara Timur 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub (KPBU)
Pengembangan Pelabuhan Gili
Trawangan
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 150,0 Nusa Tenggara Barat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub
berkas 3, hlm. 89
A.1.88
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan Bandara Lombok Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (Lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 350,0 Nusa Tenggara Barat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenhub, BUMN
Investasi amenitas dan atraksi
dalam kawasan pariwisata di 10
Destinasi Pariwisata Prioritas
Jumlah investasi amenitas dan atraksi
dalam kawasan pariwisata di 10
Destinasi Pariwisata Prioritas (Destinasi
Pariwisata Prioritas)
3,0 5,0 5,0 5,0 10,0 94.208,2 10 DPP 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Swasta
Koordinasi penyusunan dan
penerapan rencana aksi destinasi
wisata
Jumlah daerah yang menyusun dan
menerapkan rencana aksi destinasi
wisata (Provinsi)
11,0 11,0 19,0 19,0 34,0 2,0 Pusat (alokasi
Kementerian)
Kemendagri
ProP : Penguatan Rantai Pasok
Industri dan Kapasitas Masyarakat,
termasuk Melalui Desa Wisata
788,4
Bimbingan teknis dan supervisi
daerah dalam penyusunan profil
investasi di daerah
Jumlah Bimbingan teknis dan supervisi
daerah dalam penyusunan profil
investasi di daerah (Daerah)
- 10,0 20,0 34,0 34,0 49,0 pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
berkas 3, hlm. 90
A.1.89
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Kerjasama Desa Wisata dengan
Badan usaha
Jumlah Kerjasama Desa Wisata dengan
Badan usaha (Kerjasama)
- 5,0 5,0 5,0 4,0 19,0 pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Fasilitasi Kerjasama Wisata Kuliner
dan Belanja
Jumlah Fasilitasi Kerjasama Wisata
Kuliner dan Belanja (Kerjasama)
- 5,0 5,0 5,0 4,0 19,0 pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Fasilitasi Kerjasama Wisata Sejarah
dan Warisan Budaya
Jumlah Fasilitasi Kerjasama Wisata
Sejarah dan Warisan Budaya
(Kerjasama)
- 5,0 5,0 5,0 4,0 19,0 pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Penyusunan dan Pemutakhiran
Standar Usaha Pariwisata
Jumlah Penyusunan dan Pemutakhiran
Standar Usaha Pariwisata (Jenis usaha)
10,0 15,0 17,0 10,0 10,0 27,9 pusat Kemenparekraf
Pembinaan Lembaga Sertifikasi
Usaha Pariwisata
Jumlah Pembinaan Lembaga Sertifikasi
Usaha Pariwisata (Ruang Lingkup)
2,0 5,0 8,0 6,0 6,0 13,5 pusat Kemenparekraf
Penyusunan Concept Note Perluasan
Rantai Pasok Industri Pariwisata
Jumlah Penyusunan Concept Note
Perluasan Rantai Pasok Industri
Pariwisata (Dokumen)
1,0 - - - - 1,0 pusat Kemenparekraf
Fasilitasi Perluasan Rantai Pasok
Industri Pariwisata
Jumlah Fasilitasi Perluasan Rantai Pasok
Industri Pariwisata (Kerjasama)
- 5,0 6,0 7,0 8,0 26,0 pusat Kemenparekraf
berkas 3, hlm. 91
A.1.90
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Regulasi dan Penelitian
Pengembangan Pariwisata
Jumlah Regulasi dan Penelitian
Pengembangan Pariwisata (Sistem
Informasi)
- 1,0 1,0 1,0 1,0 20,0 pusat Kemenparekraf
Bimbingan teknis dan supervisi
usaha masyarakat
Jumlah Bimbingan teknis dan supervisi
usaha masyarakat (Orang)
- 500,0 750,0 1.000,0 1.250,0 10,5 pusat Kemenparekraf
Assesor yang dilatih Jumlah Assesor yang dilatih (Orang) 1.000,0 1.500,0 2.000,0 1.750,0 1.500,0 77,5 pusat Kemenparekraf
SDM Tersertfikasi dan Memperoleh
Pembekalan Bidang Pariwisata
Jumlah SDM Tersertfikasi dan
Memperoleh Pembekalan Bidang
Pariwisata (Orang)
104.000,0 130.000,0 136.500,0 102.375,0 81.900,0 388,5 pusat Kemenparekraf
Masyarakat yang Memperoleh
Pemberdayaan dan Pembinaan
Kemitraan usaha sebagai pemasok
industri pariwisata
Jumlah Masyarakat yang Memperoleh
Pemberdayaan dan Pembinaan
Kemitraan usaha sebagai pemasok
industri pariwisata (Orang)
11.800,0 11.800,0 12.390,0 9.912,0 9.416,4 117,4 pusat Kemenparekraf
ProP : Pengelolaan dan Standar
Layanan Destinasi Pariwisata
3.613,2
Perumusan kebijakan operasional di
destinasi prioritas
Jumlah Perumusan kebijakan
operasional di destinasi prioritas
(Daerah)
- 4,0 5,0 6,0 7,0 44,0 pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Layanan Investasi Badan Pelaksana
Otorita Danau Toba
Jumlah Layanan Investasi Badan
Pelaksana Otorita Danau Toba (Potensial
Investor)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 Sumatera Utara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
berkas 3, hlm. 92
A.1.91
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Fasilitasi Pengembangan Atraksi,
Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan
Pelaksana Otorita Danau Toba
Jumlah Fasilitasi Pengembangan Atraksi,
Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan
Pelaksana Otorita Danau Toba (Lokasi)
8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 1.629,0 Sumatera Utara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Promosi Pariwisata Badan
Pelaksana Otorita Danau Toba
Jumlah Promosi Pariwisata Badan
Pelaksana Otorita Danau Toba (Pasar
Wisatawan)
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 45,0 Sumatera Utara 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Layanan Investasi Badan Otorita
Borobudur
Jumlah Layanan Investasi Badan Otorita
Borobudur (Potensial Investor)
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 DI Yogyakarta, Jawa
Tengah
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Fasilitasi Pengembangan Atraksi,
Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan
Otorita Borobudur
Jumlah Fasilitasi Pengembangan Atraksi,
Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan
Otorita Borobudur (Lokasi)
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 693,5 DI Yogyakarta, Jawa
Tengah
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
berkas 3, hlm. 93
A.1.92
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Promosi Pariwisata Badan Otorita
Borobudur
Jumlah Promosi Pariwisata Badan Otorita
Borobudur (Pasar Wisatawan)
2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 32,0 DI Yogyakarta, Jawa
Tengah
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Layanan Investasi Badan Otorita
Labuan Bajo
Jumlah Layanan Investasi Badan Otorita
Labuan Bajo (Potensial Investor)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,7 Nusa Tenggara Timur 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Fasilitasi Pengembangan Atraksi,
Akseibilitasi, Dan Amenitas Badan
Otorita Labuan Bajo
Jumlah Fasilitasi Pengembangan Atraksi,
Akseibilitasi, Dan Amenitas Badan
Otorita Labuan Bajo (Lokasi)
11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 960,0 Nusa Tenggara Timur 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Promosi Pariwisata Badan Otorita
Labuan Bajo
Jumlah Promosi Pariwisata Badan Otorita
Labuan Bajo (Pasar Wisatawan)
3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 35,0 Nusa Tenggara Timur 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
berkas 3, hlm. 94
A.1.93
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penyusunan bisnis model
manajemen pariwisata unggulan
Jumlah Penyusunan bisnis model
manajemen pariwisata unggulan
(Dokumen)
4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 42,0 pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Penyusunan site design
pengembangan infrastruktur dalam
kawasan taman nasional berbasis
pariwisata berkelanjutan
Jumlah Penyusunan site design
pengembangan infrastruktur dalam
kawasan taman nasional berbasis
pariwisata berkelanjutan (Dokumen)
- 8,0 8,0 4,0 4,0 48,0 pusat Kemenparekraf
Penyusunan site design
pengembangan infrastruktur dalam
kawasan wisata bahari dan
ekowisata berbasis pariwisata
berkelanjutan
Jumlah Penyusunan site design
pengembangan infrastruktur dalam
kawasan wisata bahari dan ekowisata
berbasis pariwisata berkelanjutan
(Dokumen)
- 7,0 7,0 7,0 7,0 56,0 pusat Kemenparekraf
ProP : Pengembangan 16 Destinasi
Pariwisata Geopark
96,2
Pusat informasi Geopark Jumlah pusat informasi Geopark/Geologi
(Unit)
2,0 3,0 4,0 3,0 3,0 51,0 Geopark Kaldera Toba,
Geopark Natuna, Geopark
Silokek, Geopark Ngarai
Sianok, Geopark
Sawahlunto, Geopark
Belitong, Geopark Pongkor,
Geopark Cileteuh
Pelabuhan Ratu, Geopark
Karangsambung, Geopark
Gunung Sewu, Geopark
Banyuwangi, Geopark
Rinjani, Geopark Tambora,
Geopark Maros-Pangkep,
Geopark Raja Ampat
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemen ESDM
Rekomendasi Penetapan
Geoheritage
Jumlah Rekomendasi Penetapan
Geoheritage (Rekomendasi)
- 4,0 4,0 4,0 4,0 10,2 Pusat Kemen ESDM
berkas 3, hlm. 95
A.1.94
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pusat Informasi Pariwisata berbasis
Geopark
(Unit) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 Tersebar (16 Geopark
dalam DPP)
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Fasilitasi Implementasi Rencana
Aksi dan Penyusunan Rencana
Induk Pengembangan Geopark
Jumlah Fasilitasi Pengembangan
Geopark (Geopark)
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 15,0 Pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemen
PPN/Bappenas
Pengembangan Pola Pendanaan
Pengembangan Geopark
Alternatif Pendanaan Pengembangan
Geopark (Skema)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 Pusat Kemen
PPN/Bappenas
KP : Peningkatan nilai tambah dan
daya saing produk dan usaha kreatif
dan digital
Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif
(Persen)
5,3 5,34-5,5 5,38-5,7 5,42-5,9 5,45-6,10 100.326,6
Pertumbuhan PDB informasi dan
telekomunikasi (Kab/kota)
7,26-7,54 7,40-7,95 7,40-8,22 7,54-8,37 7,54-8,78
Jumlah kab/kota kreatif yang
dikembangkan (Kab/kota)
4,0 5,0 5,0 3,0 3,0
Jumlah kawasan dan klaster kreatif
yang dikembangkan (Lokasi)
8,0 8,0 8,0 8,0 11,0
Revitalisasi ruang kreatif (Unit) 30,0 31,5 34,0 31,0 27,0
Skema pembiayaan berbasis HKI
(Skema)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
ProP : Penyediaan Insentif Inovasi
dan Pengembangan Brand
77,2
Gerai/pusat distribusi produk Ekraf
di luar negeri yang dikembangkan
(Gerai/Pusat)
Jumlah Gerai/pusat distribusi produk
Ekraf di luar negeri yang dikembangkan
(Gerai/pusat)
- 3,0 3,0 3,0 3,0 77,2 Pusat Kemenparekraf
ProP : Penyediaan Insentif
Penerapan dan Komersialisasi HKI
213,5
berkas 3, hlm. 96
A.1.95
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pelaku Ekraf yang mendapat
fasilitasi Konsultasi HKI (Orang)
Jumlah Pelaku Ekraf yang mendapat
fasilitasi Konsultasi HKI (Orang) (Orang)
4.650,0 4.850,0 5.250,0 4.650,0 4.450,0 77,5 Kabupaten/kota di 34
provinsi
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
Produk/Jasa Ekraf yang
didaftarkan HKI (Produk/Jasa)
Jumlah Produk/Jasa Ekraf yang
didaftarkan (Produk/Jasa) (Produk/jasa)
2.500,0 2.650,0 2.950,0 2.400,0 2.300,0 110,4 Kabupaten/kota di 34
provinsi
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
Pelaku/Usaha Kreatif yang
Difasilitasi Komersialisasi HKI
(Orang/Usaha)
Jumlah Pelaku/Usaha Kreatif yang
Difasilitasi Komersialisasi HKI
(Orang/Usaha) (Orang/usaha)
200,0 220,0 245,0 195,0 165,0 25,7 Kabupaten/kota di 34
provinsi
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
ProP : Fasilitasi Rantai Pasok dan
Scale-up Karya dan Platform Kreatif
Unggulan
142,7
Kerja sama quadruple helix untuk
Scale-Up Rintisan Produk dan
Platform Kreatif (termasuk
komersialisasi hasil riset)
Jumlah Kerja sama quadruple helix
untuk Scale-Up Rintisan Produk dan
Platform Kreatif (Kerjasama)
25,0 30,0 35,0 20,0 15,0 142,7 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
ProP : Peningkatan Kerja Sama
Pengembangan Kota Kreatif
321,3
Kabupaten/kota kreatif yang
dikembangkan
Jumlah kab/kota kreatif yang
dikembangkan (Kab/kota)
4,0 5,0 5,0 3,0 3,0 51,3 Kabupaten/kota di 34
provinsi
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
berkas 3, hlm. 97
A.1.96
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan Ruang Kreatif dan
Sarana Kreatif di destinasi
pariwisata prioritas dan lokasi
Cultural Heritage Regeneration
Jumlah lokasi pengembangan ruang
kreatif dan sarana kreatif (Lokasi )
- 25,0 30,0 25,0 20,0 270,0 Pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
ProP : Pengembangan ’start-up
parks’ dan Center of Excellence
138,6
Implementasi Kerjasama Dalam
Lingkup WCCE (COE, Resolusi PBB,
Friend Of Creative Economy)
Jumlah Implementasi Kerjasama Dalam
Lingkup WCCE (Kerjasama)
5,0 6,0 6,0 4,0 4,0 138,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
ProP : Pengembangan
Pendampingan dan Inkubasi di
Ruang Kreatif
784,2
Infrastruktur TIK yang Difasilitasi Jumlah Infrastruktur TIK yang
Difasilitasi (Orang)
8.500,0 9.000,0 10.100,0 8.500,0 7.500,0 274,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
Creative Labs / Pusat Unggulan
Ekonomi Kreatif
Jumlah Creative Labs / Pusat Unggulan
Ekonomi Kreatif yang dikembangkan
(Unit)
4,0 5,0 7,0 4,0 3,0 41,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
berkas 3, hlm. 98
A.1.97
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Ruang Kreatif yang Direvitalisasi
dan Sarana Kreatif yang difasilitasi
(khususnya di lokasi pengembangan
klaster ekonomi kreatif)
Jumlah Ruang Kreatif yang Direvitalisasi
dan Sarana Kreatif yang difasilitasi (Unit)
30,0 31,5 34,0 31,0 27,0 419,9 Kabupaten/kota di 34
provinsi
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Kerjasama Pengembangan Roadmap
Rencana Induk Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Jumlah Kerjasama Pengembangan
Roadmap Rencana Induk Pengembangan
Ekonomi Kreatif (Kebijakan)
3,0 3,0 4,0 3,0 2,0 49,3 Pusat Kemenparekraf
ProP : Pengembangan Kawasan Be
Creative District (BCD)
98.649,0
Creative Labs / Pusat Unggulan
Ekonomi Kreatif
Jumlah Creative Labs / Pusat Unggulan
Ekonomi Kreatif yang dikembangkan
(Unit)
4,0 5,0 7,0 4,0 3,0 41,1 Pusat Kemenparekraf
SDM Ekonomi Kreatif yang
Diedukasi
Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang
Diedukasi (Orang)
11.200,0 11.500,0 12.000,0 11.400,0 11.200,0 258,2 Pusat 10 Destinasi Pariwisata
Prioritas : Danau Toba,
Borobudur Dskt, Lombok-
Mandalika, Labuan Bajo,
Manado-Likupang,
Wakatobi, Raja Ampat,
Bromo-Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Kemenparekraf
Pelaku Ekonomi Kreatif yang
mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi
Profesi Bidang Ekonomi Kreatif
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang
mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Profesi
Bidang Ekonomi Kreatif (Orang)
5.000,0 5.400,0 5.875,0 5.300,0 5.000,0 131,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
Modal disalurkan dari sektor Non-
Perbankan kepada Pelaku Ekonomi
Kreatif yang aksesnya
diintermediasi
Jumlah Modal yang disalurkan dari
sektor Non-Perbankan kepada Pelaku
Ekonomi Kreatif yang aksesnya
diintermediasi (Miliar)
255,0 270,0 320,0 240,0 220,0 255,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
berkas 3, hlm. 99
A.1.98
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pendampingan akses permodalan
sektor Non Perbankan Modal
Ventura dan Dana Masyarakat
Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang
mendapat Pendampingan akses
permodalan sektor Non Perbankan Modal
Ventura dan Dana Masyarakat (Orang)
1.700,0 1.800,0 2.000,0 1.650,0 1.550,0 38,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
Modal yang disalurkan dari akses
Perbankan kepada Pelaku ekonomi
kreatif yang difasilitasi
Jumlah Modal yang disalurkan dari
akses Perbankan kepada Pelaku
ekonomi kreatif (Miliar)
5.082,0 5.225,0 5.650,0 5.150,0 4.900,0 128,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
Pelatihan akses permodalan
ekonomi kreatif Sektor Perbankan
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang
mendapat pelatihan akses permodalan
(Orang)
1.500,0 1.600,0 1.750,0 1.450,0 1.350,0 46,2 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
Skema pembiayaan ekonomi kreatif
berbasis HKI
Jumlah Skemapembiayaan ekonomi
kreatif berbasis HKI yang dikembangkan
(Naskah)
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 33,4 Pusat Kemenparekraf
Infrastruktur TIK yang Difasilitasi Jumlah Infrastruktur TIK yang
Difasilitasi (Orang)
8.500,0 9.000,0 10.100,0 8.500,0 7.500,0 274,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
Pre-Start Up yang Difasilitasi
(termasuk melalui Digital Lab, Digital
Enterpreneurship, Pemagangan
Internasional)
Jumlah Pre-Start Up yang Difasilitasi
(Orang/
komunitas)
250,0 384,8 400,0 372,7 363,6 116,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
Pelaku Ekraf yang mendapat
fasilitasi Konsultasi HKI (Orang)
Jumlah Pelaku Ekraf yang mendapat
fasilitasi Konsultasi HKI (Orang) (Orang)
4.650,0 4.850,0 5.250,0 4.650,0 4.450,0 77,5 Kabupaten/kota di 34
provinsi
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
berkas 3, hlm. 100
A.1.99
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Produk/Jasa Ekraf yang
didaftarkan HKI (Produk/Jasa)
Jumlah Produk/Jasa Ekraf yang
didaftarkan (Produk/Jasa) (Produk/jasa)
2.500,0 2.650,0 2.950,0 2.400,0 2.300,0 110,4 Kabupaten/kota di 34
provinsi
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
Pelaku/Usaha Kreatif yang
Difasilitasi Komersialisasi HKI
(Orang/Usaha)
Jumlah Pelaku/Usaha Kreatif yang
Difasilitasi Komersialisasi HKI
(Orang/Usaha) (Orang/usaha)
200,0 220,0 245,0 195,0 165,0 25,7 Kabupaten/kota di 34
provinsi
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
Produk/Usaha Ekonomi Kreatif
yang Distandardisasi
Jumlah Produk/Usaha Ekonomi Kreatif
yang Distandardisasi (Produk/usaha)
250,0 270,0 330,0 230,0 200,0 41,1 Kabupaten/kota di 34
provinsi
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
Kerja sama quadruple helix untuk
Scale-Up Rintisan Produk dan
Platform Kreatif (termasuk
komersialisasi hasil riset)
Jumlah Kerja sama quadruple helix
untuk Scale-Up Rintisan Produk dan
Platform Kreatif (Kerjasama)
25,0 30,0 35,0 20,0 15,0 142,7 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
Pengembangan Be Creative District
(BCD)
Jumlah kawasan Be Creative District
(BCD) dikembangkan (Kawasan)
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 445,0 Jawa Barat dan Banten Kemenparekraf
Implementasi Kerjasama Dalam
Lingkup WCCE (COE, Resolusi PBB,
Friend Of Creative Economy)
Jumlah Implementasi Kerjasama Dalam
Lingkup WCCE (Kerjasama)
5,0 6,0 6,0 4,0 4,0 138,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik) (m3/detik)
1,1 2,0 2,3 2,3 2,1 3.320,8 Maja Kemen PU&PERA
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP)
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis KEK BCD Maja-Rangkas Bitung,
KEK BCD Karawang (m3/detik)
(m3/detik)
- 0,6 0,6 0,7 0,7 856,7 KEK BCD Maja-Rangkas
Bitung, KEK BCD
Karawang
Kemen PU&PERA
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD
Penyelenggara SPAM
Jumlah PDAM yang menerapkan Smart
Grid Water Management (PDAM)
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Maja KPBU
Pembangunan Jalur Ganda KA
Rangkasbitung-Merak
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) - 20
(berlanjut)
20
(berlanjut)
20 (selesai);
15 (berlanjut)
(berlanjut)
800,0 Banten Kemenhub
berkas 3, hlm. 101
A.1.100
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Reaktivasi Jalur KA Banten
(Rangkasbitung-Pandeglang- Saketi-
Menes-Labuhan, Saketi - Bayah)
Panjang Jalur Kereta Api (angkutan
Barang dan Penumpang) dibangun (Km)
- 17
(berlanjut)
17
(berlanjut)
17
Selesai
20
(berlanjut)
900,0 Banten Kemenhub
Pembangunan infrastruktur dalam
kawasan BCD
- - - - - 90.000,0 Jawa Barat dan Banten BUMN dan Swasta
Pelatihan dan Inkubasi
Kewirausahaan Technopreneur
melalui Kerjasama Lembaga
Terlatihnya SDM yang siap diinkubasi
(Orang)
1.500,0 2.000,0 2.100,0 2.205,0 2.315,0 50,6 Pusat Kemen KUKM
Wirausaha baru berbasis ekonomi
digital yang diberdayakan
Jumlah wirausaha usaha berbasis
ekonomi digital yang diberdayakan
(Orang)
5.000,0 5.250,0 5.513,0 5.788,0 6.078,0 150,7 34 Provinsi KemenNaker
Pemasaran Investasi berdasarkan
sektor pendukung prioritas nasional
Jumlah Rencana Investasi melalui
kegiatan promosi penanaman modal
dalam forum-forum internasional di
dalam dan luar negeri (rencana investasi)
(Rp 1.022,8
Triliun)
(Rp 1.125,1
Triliun)
(Rp 1.237,6
Triliun)
(Rp 1.361,3
Triliun)
(Rp 1.497,4
Triliun)
47,6 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas: Danau Toba
Dskt, Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi, Raja
Ampat, Bromo-Tengger-
Semeru, Bangka Belitung,
dan Morotai
BKPM
Fasilitasi promosi penanaman modal
daerah di dalam dan luar negeri
Jumlah minat investasi dalam kegiatan
Promosi Penanaman Modal Daerah di
dalam dan luar negeri (minat investasi)
350,0 450,0 500,0 500,0 500,0 40,7 Daerah di 34 Provinsi 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas: Danau Toba
Dskt, Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi, Raja
Ampat, Bromo-Tengger-
Semeru, Bangka Belitung,
dan Morotai
BKPM
Gerakan menuju Smart City Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi untuk
menerapkan Smart City (kumulatif)
(Kab/kota)
40,0 70,0 100,0 125,0 150,0 18,5 Tersebar Kemen Kominfo
Digital technopreuner Jumlah startup aktif yang terbentuk
(start-up)
30,0 60,0 90,0 120,0 150,0 140,5 Tersebar Kemen Kominfo
berkas 3, hlm. 102
A.1.101
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Fasilitasi startup menjadi unicorn Jumlah penambahan unicorn baru
(kumulatif) (unicorn)
- - 1,0 2,0 3,0 6,1 Tersebar Kemen Kominfo
KP : Perbaikan iklim usaha dan
peningkatan investasi, termasuk
reformasi ketenagakerjaan
Peringkat kemudahan berusaha di
Indonesia (Ranking EODB) yang
ditunjukkan antara lain dengan
meningkatnya indikator memulai
usaha:
-jumlah prosedur
-waktu (Ranking
EoDB)
menuju 40
-
menuju 40
-
menuju 40
-
menuju 40
-
menuju 40
5 prosedur
4 hari
1.573,3
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp
triliun)
886,0 991,3 1128,3 1294,1 1.500,0
Kontribusi PMDN terhadap total
realisasi PMA dan PMDN (Persen)
47,4 47,8 48,3 48,9 49,5
Nilai realisasi PMA dan PMDN industri
pengolahan (Rp Triliun)
246,3 316,3 422,2 573,2 782
Kontribusi realisasi investasi luar
Jawa (Persen)
45,6 46,2 47,4 48,5 49,67
Penerapan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
(K/L/D)
bertahap bertahap bertahap bertahap Selesai
ProP : Kepastian Hukum Berusaha
dan Investasi
394,9
Standarisasi tata kelola perizinan
dan nonperizinan penanaman modal
daerah
Jumlah usulan standard tatakelola
perizinan dan nonperizinan penanaman
modal daerah (dokumen usulan
standard)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,9 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas: Danau Toba
Dskt, Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi, Raja
Ampat, Bromo-Tengger-
Semeru, Bangka Belitung,
dan Morotai
BKPM
berkas 3, hlm. 103
A.1.102
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Sistem informasi standardisasi
NSPK perizinan dan nonperizinan
penanaman modal daerah
Jumlah usulan standar sistem informasi
perizinan dan nonperizinan penanaman
modal daerah (dokumen usulan
standard)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,7 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas: Danau Toba
Dskt, Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi, Raja
Ampat, Bromo-Tengger-
Semeru, Bangka Belitung,
dan Morotai
BKPM
Rencana Aksi peningkatan peringkat
EoDB
Jumlah rekomendasi usulan untuk
meningkatkan kemudahan berusaha
(usulan rekomendasi)
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 13,4 Jakarta, Surabaya, Pusat BKPM
Penyederhanaan Perizinan yang
menghambat investasi
Jumlah usulan perubahan
regulasi/peraturan yang menghambat
investasi (usulan rekomendasi)
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 22,7 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas: Danau Toba
Dskt, Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi, Raja
Ampat, Bromo-Tengger-
Semeru, Bangka Belitung,
dan Morotai
BKPM
Pelaksanaan simplifikasi,
harmonisasi dan sinkronisasi
peraturan perizinan investasi tingkat
pusat/kementerian lembaga dan
daerah
Jumlah rumusan rekomendasi peraturan
perizinan tingkat Pusat/Kementerian
Lembaga dan daerah yang disimplifikasi,
diharmonisasi dan disinkronisasi
(usulan rekomendasi)
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 6,7 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas: Danau Toba
Dskt, Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi, Raja
Ampat, Bromo-Tengger-
Semeru, Bangka Belitung,
dan Morotai
BKPM
berkas 3, hlm. 104
A.1.103
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengawasan Persaingan Usaha Jumlah kajian pengawasan persaingan
usaha (kajian)
7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 15,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
KPPU
Pengawasan Pelaku Usaha di
Daerah
Jumlah pengawasan pelaku usaha di
daerah (pengawasan)
18,0 20,0 20,0 20,0 24,0 8,5 Sumut, Kepri, Kaltim,
Jabar, Jatim, Sulsel
KPPU
Investigasi Pelanggaran Persaingan
Usaha
Jumlah investigasi pelanggaran
persaingan usaha (dugaan pelanggaran)
100,0 117,0 137,0 157,0 177,0 36,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
KPPU
Rekomendasi Perkara Persaingan
Daerah
Jumlah rekomendasi perkara persaingan
usaha di daerah (perkara)
36,0 36,0 40,0 46,0 46,0 17,6 Sumut, Kepri, Kaltim,
Jabar, Jatim, Sulsel
KPPU
Pemberkasan Dugaan Pelanggaran
Persaingan Usaha Tidak Sehat
Jumlah laporan pemberkasan perkara
persaingan usaha (perkara)
32,0 25,0 25,0 30,0 30,0 11,1 Pusat KPPU
Penilaian Merger dan Akuisisi Jumlah penilaian merger dan akuisisi
(penilaian )
39,0 38,0 42,0 46,0 50,0 16,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
KPPU
Penanganan Perkara Persaingan
Usaha
Jumlah persidangan majelis dan
penetapan/putusan perkara persaingan
usaha (perkara)
45,0 47,0 50,0 52,0 55,0 58,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
KPPU
Layanan Pembinaan Jabatan
Fungsional Bidang Kemetrologian
Jumlah pejabat fungsional bidang
kemetrologian yang diberikan pembinaan
(orang)
400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 3,1 Jawa Barat Kemendag
Pengawasan Barang Beredar
terhadap Ketentuan SNI, Manual
Kartu Garansi, dan Label
Jumlah pengawasan barang beredar
terhadap ketentuan SNI, MKG, dan Label
(produk)
660,0 670,0 680,0 690,0 700,0 34,8 Pusat Kemendag
Pembinaan PPNS-PK dan PPBJ Jumlah PPNS-PK dan PPBJ yang
diberikan pembinaan (orang)
115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 17,7 Jawa Barat Kemendag
Pembinaan PPNS Perdagangan dan
PPTN
Jumlah PPNS Perdagangan dan PPTN
yang diberikan pembinaan (orang)
150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 26,3 Jawa Barat Kemendag
Pengawasan Kegiatan Perdagangan Jumlah pelaku usaha perdagangan yang
diawasi (pelaku usaha)
150,0 160,0 170,0 180,0 190,0 34,2 Pusat Kemendag
berkas 3, hlm. 105
A.1.104
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penanganan Perkara Merger dan
Akuisisi
Jumlah dugaan perkara merger dan
akuisisi yang ditindaklanjuti (perkara)
6,0 8,0 9,0 10,0 2,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
KPPU
Penuntutan Perkara Dugaan
Pelanggaran pada
Pemeriksaan/Sidang Majelis Komisi
Jumlah penuntutan perkara persaingan
usaha (perkara)
19,0 21,0 23,0 25,0 23,2 Pusat KPPU
Litigasi/Penanganan Upaya Hukum
terhadap Putusan KPPU
Jumlah laporan litigasi perkara
persaingan usaha (perkara)
12,0 14,0 16,0 18,0 7,7 Pusat KPPU
Pembinaan SDM Lembaga
Perlindungan Konsumen
Jumlah SDM LPK yang dibina (Orang) 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 21,5 Pusat Kemendag
Pengawasan Jasa Distribusi dan
Jasa Bisnis
Jumlah Pengawasan (Pelaku Usaha) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 5,9 Pusat Kemendag
ProP : Fasilitasi Kemudahan Usaha
dan Investasi
1.018,3
Pengadaan Lisensi/ATS yang
mendukung OSS
Pengadaan Perpanjangan Lisensi/
Annual Technical Support (ATS) (paket)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 109,9 Pusat BKPM
Pengembangan Data Center dan
DRC yang mendukung OSS
Jumlah pengembangan data center, DRC,
jaringan dan sistem keamanan informasi
yang handal (paket)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 109,0 Pusat BKPM
Peningkatan mutu pelayanan
penanaman modal PTSP Pusat
Tingkat mutu pelayanan penanaman
modal di PTSP Pusat (IKM dari skala 4)
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 6,7 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
BKPM
Partisipasi dalam kerjasama
internasional
Jumlah Partisipasi dalam Kerjasama
Internasional (partisipasi)
14,0 23,0 24,0 24,0 25,0 22,1 Pusat BKPM
Penyusunan bahan posisi
pertemuan kerjasama internasional
di bidang penanaman modal
Jumlah bahan posisi pertemuan
kerjasama internasional di bidang
penanaman modal (bahan posisi)
14,0 23,0 24,0 24,0 25,0 3,2 Pusat BKPM
Penyelenggaraan kerjasama
penanaman modal dengan
pemangku kepentingan usaha
Jumlah kerjasama penanaman modal
dengan Pemangku Kepentingan Usaha di
dalam dan luar negeri (MoU)
3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 4,2 Pusat BKPM
Penyelenggaraan fasilitasi minat
outward investment
Jumlah forum fasilitasi minat outward
investment kepada perusahaan nasional
(perusahaan)
15,0 15,0 18,0 18,0 20,0 4,4 Pusat BKPM
berkas 3, hlm. 106
A.1.105
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Perkuatan peta potensi dan peluang
investasi daerah
Jumlah Pemetaan Potensi dan Peluang
Investasi (peta potensi daerah)
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 19,9 Daerah di 34 Provinsi 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas: Danau Toba
Dskt, Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi, Raja
Ampat, Bromo-Tengger-
Semeru, Bangka Belitung,
dan Morotai
BKPM
Penyelenggaraan dan
pengembangan IIPC (Indonesian
Investment Promotion Center) di Luar
Negeri
Jumlah penyelenggaraan dan
pengembangan IIPC (Indonesian
Investment Promotion Center) di luar
negeri (minat investasi)
1.850,0 1.850,0 1.850,0 1.850,0 1.850,0 246,3 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas: Danau Toba
Dskt, Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi, Raja
Ampat, Bromo-Tengger-
Semeru, Bangka Belitung,
dan Morotai
BKPM
Penyusunan analisis negara target
dan negara pesaing
Jumlah Analisis Negara Target dan
Negara Pesaing (kajian)
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 11,4 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas: Danau Toba
Dskt, Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi, Raja
Ampat, Bromo-Tengger-
Semeru, Bangka Belitung,
dan Morotai
BKPM
berkas 3, hlm. 107
A.1.106
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pemasaran Investasi berdasarkan
sektor pendukung prioritas nasional
Jumlah Rencana Investasi melalui
kegiatan promosi penanaman modal
dalam forum-forum internasional di
dalam dan luar negeri (rencana investasi)
(Rp 1.022,8
Triliun)
(Rp 1.125,1
Triliun)
(Rp 1.237,6
Triliun)
(Rp 1.361,3
Triliun)
(Rp 1.497,4
Triliun)
47,6 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas: Danau Toba
Dskt, Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi, Raja
Ampat, Bromo-Tengger-
Semeru, Bangka Belitung,
dan Morotai
BKPM
Fasilitasi promosi penanaman modal
daerah di dalam dan luar negeri
Jumlah minat investasi dalam kegiatan
Promosi Penanaman Modal Daerah di
dalam dan luar negeri (minat investasi)
350,0 450,0 500,0 500,0 500,0 40,7 Daerah di 34 Provinsi 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas: Danau Toba
Dskt, Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi, Raja
Ampat, Bromo-Tengger-
Semeru, Bangka Belitung,
dan Morotai
BKPM
Keikutsertaan Pada Pameran
Penanaman Modal di Dalam dan
Luar Negeri
Jumlah minat investasi yang dicapai
melalui keikutsertaan pameran
penanaman modal baik di dalam maupun
di luar negeri (minat investasi)
700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 28,7 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas: Danau Toba
Dskt, Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi, Raja
Ampat, Bromo-Tengger-
Semeru, Bangka Belitung,
dan Morotai
BKPM
berkas 3, hlm. 108
A.1.107
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Fasilitasi penyelesaian masalah
investasi wilayah I
Jumlah perusahaan yang difasilitasi
penyelesaian masalah penanaman modal
di Wilayah I (perusahaan)
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 8,1 Provinsi Aceh, Provinsi
Bengkulu, Provinsi Jambi,
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, Provinsi
Kepulauan Riau, Provinsi
Lampung, Provinsi Riau,
Provinsi Sumatera Barat,
Provinsi Sumatera Selatan,
Provinsi Sumatera Utara,
Pusat
9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
BKPM
Fasilitasi penyelesaian masalah
investasi wilayah II
Jumlah perusahaan yang difasilitasi
penyelesaian masalah penanaman modal
di Wilayah II (perusahaan)
33,0 41,0 44,0 47,0 50,0 8,0 Provinsi Banten, Provinsi
Gorontalo, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Jawa
Tengah, Provinsi Sulawesi
Barat, Provinsi Sulawesi
Selatan, Provinsi Sulawesi
Tengah, Provinsi Sulawesi
Tenggara, Provinsi
Sulawesi Utara, Pusat
9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
BKPM
Fasilitasi penyelesaian masalah
investasi wilayah III
Jumlah perusahaan yang difasilitasi
penyelesaian masalah penanaman modal
di Wilayah III (perusahaan)
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 7,7 Provinsi Banten, Provinsi
Gorontalo, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Jawa
Tengah, Provinsi Sulawesi
Barat, Provinsi Sulawesi
Selatan, Provinsi Sulawesi
Tengah, Provinsi Sulawesi
Tenggara, Provinsi
Sulawesi Utara, Pusat
9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
BKPM
Fasilitasi penyelesaian masalah
investasi wilayah IV
Fasilitasi penyelesaian masalah investasi
wilayah IV (perusahaan)
30,0 33,0 36,0 39,0 42,0 12,9 Provinsi Bali, Provinsi
Jawa Timur, Provinsi
Maluku, Provinsi Maluku
Utara, Provinsi Nusa
Tenggara Barat, Provinsi
Nusa Tenggara Timur,
Provinsi Papua, Provinsi
Papua Barat, Pusat
9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
BKPM
berkas 3, hlm. 109
A.1.108
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Fasilitasi rencana proyek
penanaman modal di bidang
Industri Agribisnis dan Sumber
Daya Alam Lainnya
Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek
Penanaman Modal di Bidang Industri
Agribisnis dan Sumber Daya Alam
Lainnya yang terfasilitasi (proyek)
10,0 12,0 12,0 12,0 12,0 2,8 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
BKPM
Evaluasi Rencana Strategis BKPM Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana
Strategis BKPM (dokumen evaluasi)
1,0 1,0 1,0 1,0 2,3 Pusat BKPM
Penyusunan Investment Project
Ready to Offer (IPRO) di bidang
Industri Agribisnis dan Sumber
Daya Alam Lainnya
Jumlah profil proyek Investment Project
Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri
Agribisnis dan Sumber Daya Alam
Lainnya (profil proyek)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 12,5 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
BKPM
Fasilitasi rencana penanaman
modal di bidang industri
manufaktur
Jumlah Proyek di Sektor Industri
Manufaktur yang terfasilitasi (proyek)
6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 3,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
BKPM
Fasilitasi rencana penanaman
modal di daerah
Jumlah Workshop Penyusunan Rencana
Umum Penanaman Modal (RUPM)
Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota
(kegiatan)
4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,1 Daerah di 34 Provinsi BKPM
Evaluasi pelaksanaan Rencana
Umum Penanaman Modal
(RUPMP/RUPMK)
Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan
Rencana Umum Penanaman Modal
(RUPM) Provinsi dan Kabupaten/Kota
(daerah)
20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 2,8 Daerah di 34 Provinsi BKPM
Penyusunan Investment Project
Ready to Offer (IPRO) di bidang
Industri Manufaktur
Jumlah Profil Proyek Investment Project
Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri
Manufaktur (profil proyek)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
BKPM
berkas 3, hlm. 110
A.1.109
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Fasilitasi Proyek Strategis di Bidang
Jasa dan Kawasan
Jumlah Proyek Prioritas Pemerintah yang
Terfasilitasi (proyek)
7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 17,1 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas: Danau Toba
Dskt, Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi, Raja
Ampat, Bromo-Tengger-
Semeru, Bangka Belitung,
dan Morotai
BKPM
Percepatan Pelaksanaan Berusaha
di Bidang Jasa dan Kawasan
Jumlah Fasilitasi Percepatan
Pelaksanaan Berusaha di Bidang Jasa
dan Kawasan (kawasan)
5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 2,9 Daerah di 34 Provinsi 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas: Danau Toba
Dskt, Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi, Raja
Ampat, Bromo-Tengger-
Semeru, Bangka Belitung,
dan Morotai
BKPM
Percepatan Pengembangan
Destinasi Pariwisata Prioritas
jumlah Fasilitasi Percepatan
Pengembangan Destinasi Pariwisata
Prioritas (proyek)
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 10,6 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas: Danau Toba
Dskt, Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi, Raja
Ampat, Bromo-Tengger-
Semeru, Bangka Belitung,
dan Morotai
BKPM
Fasilitasi rencana investasi proyek
Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)
Jumlah fasilitasi percepatan
pelaksanaan proyek KPBU (proyek)
5,0 7,0 7,0 8,0 8,0 11,9 Pusat BKPM
berkas 3, hlm. 111
A.1.110
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Fasilitasi rencana proyek
penanaman modal di bidang
infrastruktur
Jumlah fasilitasi percepatan
pelaksanaan proyek infrastruktur
(proyek)
10,0 10,0 10,0 12,0 12,0 7,9 Pusat BKPM
Analisis Strategik Penanaman Modal
Berbasis Infrastruktur 2020-2024
Jumlah kajian analisis strategik
penanaman modal berbasis infrastruktur
(kajian)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,3 Pusat BKPM
Penyusunan Investment Project
Ready to Offer (IPRO) di bidang
Infrastruktur
Jumlah profil proyek Investment Project
Ready to Offer (IPRO) di bidang
Infrastruktur (profil proyek)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 14,1 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
BKPM
Pelaksanaan Tata Kelola Sistem
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
Jumlah dokumen tata kelola sistem
perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronik (SOP)
8,0 10,0 10,0 12,0 12,0 14,7 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas: Danau Toba
Dskt, Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi, Raja
Ampat, Bromo-Tengger-
Semeru, Bangka Belitung,
dan Morotai
BKPM
Pelaksanaan Integrasi Sistem
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
Jumlah Inventarisasi, Sinkronisasi dan
Koordinasi Integrasi Sistem Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
di Pusat dan Daerah (KL/D)
100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 20,8 Daerah di 34 Provinsi 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas: Danau Toba
Dskt, Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi, Raja
Ampat, Bromo-Tengger-
Semeru, Bangka Belitung,
dan Morotai
BKPM
berkas 3, hlm. 112
A.1.111
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan sistem Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
Jumlah Pengembangan Sistem Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(paket)
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 39,5 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas: Danau Toba
Dskt, Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi, Raja
Ampat, Bromo-Tengger-
Semeru, Bangka Belitung,
dan Morotai
BKPM
Implementasi Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
Jumlah Implementasi Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (KL/D)
100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 44,0 Daerah di 34 Provinsi 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas: Danau Toba
Dskt, Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi, Raja
Ampat, Bromo-Tengger-
Semeru, Bangka Belitung,
dan Morotai
BKPM
Analisa dan Evaluasi Kebijakan
Pemerintah
Jumlah kajian analisa kebijakan
persaingan (kajian)
7,0 9,0 9,0 11,0 11,0 15,0 pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
KPPU
Advokasi Persaingan Usaha Jumlah advokasi persaingan usaha
(advokasi)
15,0 15,0 16,0 17,0 18,0 10,9 pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
KPPU
berkas 3, hlm. 113
A.1.112
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Harmonisasi Kebijakan Persaingan
Daerah
Jumlah kebijakan daerah yang harmonis
dengan nilai persaingan usaha sehat
(kebijakan daerah)
18,0 20,0 20,0 20,0 24,0 19,0 Sumut, Kepri, Kaltim,
Jabar, Jatim, Sulsel
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
KPPU
Fasilitasi Investasi pada Sektor
Industri Barang Galian Non Logam
Jumlah Perusahaan yang terfasilitasi
(Perusahaan)
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 17,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Penyusunan Rekomendasi
Kebijakan Dalam Rangka
Mendorong Iklim Investasi Industri
Minuman Hasil Tembakau dan
Bahan Penyegar
Jumlah rekomendasi yang ditindak
lanjuti (Rekomendasi)
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 24,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Harmonisasi Kebijakan untuk
Mendorong Ekspor dan Investasi
Jumlah Kebijakan yang
Diharmonisasikan (Jumlah Kebijakan)
- 2,0 3,0 3,0 4,0 11,9 Pusat Kemenperin
Penyusunan dan Monitoring Surat
Saran
Jumlah surat saran pertimbangan KPPU
kepada K/L/D (surat saran
pertimbangan)
10,0 10,0 10,0 12,0 12,0 0,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
KPPU
Penyusunan bahan kajian terkait
pengaturan Outward Investment
Jumlah bahan kajian terkait pengaturan
Outward Investment (paket)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 Pusat BKPM
ProP : Peningkatan Iklim
Ketenagakerjaan dan Hubungan
Industrial
160,1
Perusahaan yang mendapatkan
pemahaman mengenai penyusunan
struktur skala upah
Jumlah perusahaan besar dan
menengah yang telah menerapkan
struktur dan skala upah dan
mendapatkan pemahaman mengenai
kebijakan pengupahan (perusahaan)
500,0 700,0 1.000,0 1.200,0 1.500,0 27,4 34 provinsi KemenNaker
Perusahaan yang mendapatkan
Sertifikasi Kelembagaan, Keahlian,
dan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(SMK3)
Jumlah perusahaan yang mendapatkan
Sertifikasi Kelembagaan, Keahlian, dan
SMK3 (perusahaan)
5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 50,7 34 provinsi KemenNaker
berkas 3, hlm. 114
A.1.113
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Perusahaan di kawasan industri
yang menerapkan norma kerja dan
jamsos tenaga kerja
Jumlah perusahaan di kawasan industri
yang menerapkan norma kerja dan
jamsos tenaga kerja (perusahaan)
8.000,0 8.400,0 8.820,0 9.261,0 9.724,1 62,0 34 provinsi KemenNaker
Koordinasi Kebijakan Cipta
Lapangan Kerja
Ditetapkannya Undang - undang dan
Naskah Akademik UU Cipta Lapangan
Kerja (UU / Naskah Akademik)
1 UU dan 1
Naskah
Akademik
- - - - 15,0 Pusat Kemenko
Perekonomian
Terselesaikannya Peraturan Pelaksana
Undang-undang Cipta Lapangan Kerja
(Peraturan Perundang-undangan)
15,0 - - - - 0,0 Pusat Kemenko
Perekonomian
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan
Pelaksanaan Undang-undang Cipta
Lapangan Kerja (Paket Rekomendasi)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Pusat Kemenko
Perekonomian
Koordinasi Kebijakan
Pengembangan Ekosistem
Ketenagakerjaan
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan
Pengembangan Ekosistem
Ketenagakerjaan (Paket Rekomendasi)
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 5,0 Pusat Kemenko
Perekonomian
KP : Pengembangan industri halal Kawasan Industri yang difasilitasi
(Jumlah Kawasan Industri)
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 75,7
ProP : Pengembangan Infrastruktur
Industri Halal
75,7
Fasilitasi Kawasan Industri Tematik Kawasan Industri yang difasilitasi
(Jumlah Kawasan Industri)
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 Pusat Kemenperin
Daerah Tertib Ukur Jumlah Daerah Tertib Ukur (Daerah
Tertib Ukur)
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 16,2 Pusat Kemendag
Pengawasan Kemetrologian Pengawasan Kemetrologian (Unit) 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 55,6 Pusat Kemendag
PP : Peningkatan ekspor bernilai tambah
tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan
Dalam Negeri (TKDN)
Pertumbuhan ekspor barang dan jasa
(Persen)
3,9 4,2 4,8 5,5 6,2 12.112,3
Neraca perdagangan barang (USD
miliar)
0,3 1,0 3,0 7,5 15,0
Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD
miliar) (USD miliar)
21,0 23,0 25,0 27,5 30,0
KP : Peningkatan Diversifikasi, Nilai
Tambah, dan Daya Saing Produk
Ekspor dan Jasa
Pertumbuhan ekspor pertanian
(Persen)
9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 650,7
Ekspor hasil pertanian (US$ juta) 30.305,03 33.327,1
Ekspor hasil perikanan (USD miliar) 6,2 6,6 7,1 7,7 8,24
Kontribusi ekspor industri
pengolahan (Persen)
76,0 76,5 77,0 77,5 78,0
berkas 3, hlm. 115
A.1.114
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Kontribusi ekspor produk industri
berteknologi tinggi (komputer,
instrumen, ilmiah, mesin listrik,
dirgantara) (Persen)
10,8 11,4 11,9 12,5 13,0
Pertumbuhan ekspor non migas
(Persen)
5,2 6,3 7,2 8,5 9,8
Rasio ekspor jasa terhadap PDB
(Persen)
2,8 2,8 2,8 2,9 3,0
Nilai ekspor produk industri
kehutanan (USD miliar)
2,4 2,6 2,9 3,2 3,5
ProP : Peningkatan Diversifikasi
Produk Ekspor dan Jasa
139,3
Penyusunan Dokumen Business
Plan Green Gasoline Stand Alone
Berbahan Baku Minyak Kelapa
Sawit
Tersusunnya dokumen business plan
(Dokumen)
1,0 1,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Penyusunan Studi Kelayakan
industri IVO/ILO
Tersusunnya dokumen business plan
(Dokumen)
1,0 1,3 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Penyusunan Detail Engineering
Design (DED) industri IVO/ILO
Tersusunnya dokumen business plan
(Dokumen)
1,0 1,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Pelatihan dan pendampingan ekspor
IKM Pangan, Barang Dari Kayu dan
Furnitur
Jumlah IKM yang mendapatkan
pelatihan (IKM)
20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 24,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Pengembangan IKM Logam, Mesin,
Elektronika, dan Alat Angkut
Berbasis Teknologi
Jumlah IKM Startup Berbasis Teknologi
(IKM (Kumulatif))
6,0 20,0 30,0 50,0 80,0 28,4 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
berkas 3, hlm. 116
A.1.115
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pelatihan dan pendampingan ekspor
IKMKimia, Sandang, Kerajinan, dan
Industri Aneka
Jumlah IKM yang mendapatkan
pelatihan (IKM)
20,0 30,0 40,0 40,0 40,0 24,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Pelatihan dan pendampingan ekspor
IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan
Alat Angkut
Jumlah IKM yang mendapatkan
pelatihan (IKM)
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 24,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
KUMKM yang difasilitasi
standarisasi mutu dan sertifikasi
produk untuk ekspor
(KUMKM) 400,0 500,0 525,0 551,0 579,0 32,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemen KUKM
ProP : Peningkatan Nilai Tambah
Produk Ekspor dan Jasa
511,4
Layanan Pengujian Mutu Barang Jumlah contoh/sampel yang diuji mutu
barang (Contoh)
4.500,0 4.600,0 4.700,0 4.800,0 4.900,0 57,4 DKI Jakarta Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Layanan Pembinaan Jabatan
Fungsional Penguji Mutu Barang
Jumlah pejabat fungsional penguji mutu
barang yang diberikan pembinaan
(orang)
150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 12,2 DKI Jakarta Kemendag
Pemantauan Mutu BOKOR Jumlah pemantauan mutu bokor
(Komoditi)
6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 15,1 Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Layanan Kalibrasi Jumlah sertifikat/sampel yang diuji
layanan kalibrasi (Sertifikat)
7.100,0 7.120,0 7.140,0 7.160,0 7.180,0 20,3 DKI Jakarta Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
berkas 3, hlm. 117
A.1.116
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Layanan Sertifikasi Jumlah layanan sertifikasi (Sertifikat) 169,0 179,0 189,0 199,0 209,0 13,1 DKI Jakarta Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Peningkatan Peran Indonesian
Design Development Center
Jumlah desain produk yang
dikembangkan melalui IDDC (Produk)
70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 55,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Fasilitasi Pengembangan produk
Ekspor
Jumlah produk ekspor yang diberikan
fasilitasi pengembangan produk (Produk)
50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 16,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Pengembangan Produk Ekspor Jasa
dan Ekonomi Kreatif
Jumlah produk ekspor sektor jasa dan
ekonomi kreatif yang dikembangkan
(Produk)
25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Jumlah pendidikan dan pelatihan ekspor
(Angkatan)
119,0 124,0 129,0 134,0 139,0 70,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Export Coaching Program Jumlah peserta export coaching program
(Peserta)
125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 26,4 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Fasilitasi Kebijakan Peningkatan
Hilirisasi Ekspor Produk Pertanian
dan Kehutanan
Jumlah fasilitasi kebijakan peningkatan
nilai tambah ekspor produk pertanian
dan kehutanan (Paket)
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 26,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
berkas 3, hlm. 118
A.1.117
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Fasilitasi Promosi dan Diklat kepada
UKM
Jumlah UKM yang diberikan fasilitasi
promosi dan diklat (UKM)
500,0 550,0 600,0 650,0 700,0 99,4 Pusat Kemendag
Kebijakan Ekspor Produk Industri Jumlah Peraturan Menteri terkait ekspor
produk industri (Permendag)
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Fasilitasi peningkatan hilirisasi
ekspor produk perindustrian dan
pertambangan berteknologi tinggi
Jumlah fasilitasi kebijakan dan kegiatan
peningkatan nilai tambah ekspor produk
industri dan pertambangan (Paket)
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 26,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Layanan Standardisasi dan
Pengendalian Mutu
Layanan Standardisasi dan
Pengendalian Mutu (Nomor Pendaftaran)
7.500,0 7.500,0 7.500,0 7.500,0 7.500,0 11,5 DKI Jakarta Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
KP : Peningkatan akses dan
pendalaman pasar ekspor
Jumlah negara tujuan ekspor (Negara) 219,0 220,0 221,0 222,0 223,0 2.343,6
Share ekspor produk Indonesia di
kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan
Eropa Timur (Persen)
0,8 1,3 1,8 2,3 2,8
Share ekspor produk Indonesia di
pasar tradisional (Persen)
3,0 3,3 3,6 3,9 4,2
ProP : Peningkatan Pangsa Pasar
Produk Indonesia
975,7
Pusat Promosi Ekspor Dalam dan
Luar Negeri
Jumlah pusat promosi ekspor dalam dan
luar negeri (Pusat promosi)
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 40,9 Sydney, Jeddah, Lagos,
Hongkong, Skow,
Nunukan, Atambua
Kemendag
Penyebaran Informasi dan Analisa
Pasar Ekspor Negara Mitra Dagang
Utama
Jumlah informasi dan analisa pasar
ekspor negara mitra dagang utama
(Laporan Intel Bisnis)
6,0 10,0 15,0 20,0 25,0 41,4 Pusat Kemendag
Penyebaran Informasi dan Analisa
Pasar Ekspor Negara Mitra Dagang
di Kawasan Timur Tengah, Afrika,
Amerika Selatan dan Eropa Timur
Jumlah informasi dan analisa pasar
ekspor negara mitra dagang di kawasan
Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan
dan Eropa Timur (Laporan Intel Bisnis)
4,0 7,0 10,0 15,0 20,0 27,9 Pusat Kemendag
berkas 3, hlm. 119
A.1.118
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Layanan Customer Service Center (
Export helpdesk) Online/Ofline
Jumlah export helpdesk (Kegiatan) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 19,5 Pengumpulan data
dilakukan di
daerah(Jateng, Bangka
Belitung, Sumatera
Selatan, Jawa Timur,
Banten, Sulawesi Selatan,
Jawa Barat, Kalimantan
Selatan, Sumatera Utara,
Sumatera Barat, NTT,
Sulawesi Utara, Lampung,
Kalimantan Tengah,
Kalimantan Utara, Maluku)
9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemendag
Pengembangan market place
berorientasi ekspor
Jumlah Layanan Market Place (Market
Place)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 25,0 Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Promosi Dagang dan Misi Dagang ke
Negara Mitra Dagang Utama
Jumlah promosi dan misi dagang ke
negara mitra dagang utama (Kegiatan
promosi)
11,0 15,0 20,0 25,0 30,0 101,0 Amerika Serikat, Eropa
Barat, Vietnam, Jepang,
Australia
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Promosi Dagang dan Misi Dagang ke
Kawasan Timur Tengah, Afrika,
Amerika Selatan dan Eropa Timur
Jumlah promosi dan misi dagang ke
negara mitra dagang di kawasan Timur
Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan
Eropa Timur (Kegiatan promosi)
4,0 10,0 15,0 20,0 25,0 138,8 Timur Tengah, Afrika,
Amerika Selatan, Eropa
Timur
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Kegiatan Pencitraan Jumlah kegiatan pencitraan (Kegiatan) 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 27,5 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemendag
Promosi Produk dan Jasa Potensi
Ekspor di Dalam Negeri dan Trade
Expo Indonesia
Jumlah Promosi Produk dan Jasa Potensi
Ekspor di Dalam Negeri dan Trade Expo
Indonesia (Promosi)
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 67,1 Jakarta, Surabaya Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
berkas 3, hlm. 120
A.1.119
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Kesepakatan Kerjasama
Pengembangan Ekspor
Jumlah Kesepakatan Kerjasama
Pengembangan Ekspor (MOU)
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12,6 Swiss, Amerika Serikat,
RRT, Jakarta, Bali,
Yogyakarta, Jawa Barat
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Aktivasi Kerjasama Pengembangan
Ekspor
Jumlah kerjasama pengembangan
ekspor (Pelaku usaha)
750,0 770,0 790,0 810,0 830,0 16,8 Jateng, Jatim, Kaltim,
Sumut, Sumsel, Bali
9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemendag
Pengembangan Kerjasama Ekspor
Sektor Jasa
Jumlah kerjasama pengembangan
ekspor sektor jasa (Rekomendasi)
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,2 Jabar, Banten 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemendag
Monitoring dan Evaluasi
Implementasi Kerja Sama
Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi
implementasi kerja sama (Kegiatan)
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 Sulsel, NTT, Kalbar, Jabar,
Yogya, Jatim
Kemendag
Peningkatan Pengamanan dan
Perlindungan Akses Pasar
(Submisi) 29,0 31,0 33,0 35,0 37,0 54,9 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemendag
Informasi Standar Mitra Tujuan
Ekspor
Jumlah informasi standar mitra tujuan
ekspor (Mitra)
10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 4,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Peningkatan Pengamanan dan
Perlindungan Akses Pasar
Jumlah pengamanan dan perlindungan
akses pasar (Submisi)
29,0 31,0 33,0 35,0 37,0 54,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Buyer Inquiry Jumlah buyer inquiry (inquiry) 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 75,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
berkas 3, hlm. 121
A.1.120
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Market Intelligence dan Co Working
Space di Pasar Potensial
Jumlah Market Intelligence dan Co
Working Space (Paket)
21 Martel dan
5 Co Working
Space
22 Martel dan
6 Co Working
Space
23 Martel dan
7 Co Working
Space
24 Martel dan
8 Co Working
Space
25 Martel dan
9 Co Working
Space
168,0 Canberra, Sydney,
Singapore, KL, Bangkok,
Manila, Hanoi, Hongkong,
Taiwan, Shanghai, Beijing,
Seoul, Busan, Osaka,
Tokyo, Chenai, New Delhi,
Dubai, Riyadh, Jedah,
Kairo, Johanesburg, Lagos,
Moscow, Budapest, Roma,
Barcelona, Madrid, Milan,
Lyon, Jenewa, Paris,
London, Denhag, Brussel,
Hamburg, Berlin,
Copenhagen, Santiago, Sao
Paolo, Mexico, LA,
Vancouver, Chicago,
Washington, Ottawa
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Promosi dan Pemasaran Luar Negeri (KUMKM) 140,0 200,0 210,0 221,0 232,0 63,7 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemen KUKM
Fasilitasi Peningkatan Akses Pasar
Melalui Skema Imbal Dagang
Negara 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,6 Pusat Kemendag
Penghargaan Pelaku Ekspor Jumlah Pelaku Usaha yang diberi
penghargaan dan fasilitas (Pelaku
Usaha)
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 17,5 Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Koordinasi Kebijakan Bidang
Peningkatan Ekspor yang Bernilai
Tambah Tinggi
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan
Bidang Peningkatan Ekspor yang
Bernilai Tambah Tinggi (Paket
Rekomendasi)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 Pusat Kemenko
Perekonomian
ProP : Fasilitasi Ekspor 503,6
berkas 3, hlm. 122
A.1.121
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pendampingan dan Fasilitasi Ekspor
untuk Pelaku/Usaha Kreatif
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang
mendapat Pendampingan dan Fasilitasi
Ekspor (Orang/usaha)
1.500,0 1.650,0 1.775,0 1.450,0 1.250,0 141,2 Kabupaten/kota di 34
provinsi
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
Kerjasama yang Berkontribusi
terhadap Peningkatan Ekspor
Ekonomi Kreatif
Jumlah Kerjasama yang Berkontribusi
terhadap Peningkatan Ekspor Ekonomi
Kreatif (Kerjasama)
10,0 10,0 12,0 10,0 9,0 51,3 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
Produk Ekonomi Kreatif yang
Difasilitasi
Roadshow/Pameran/Platform E-
Commerce di Luar Negeri
Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang
Difasilitasi Roadshow/Pameran/Platform
E-Commerce di Luar Negeri (Produk)
32,0 34,0 40,0 30,0 28,0 231,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
Layanan Fasilitasi Ekspor dan
Impor Melalui Inatrade
Jumlah layanan fasilitasi ekspor dan
impor melalui Inatrade (Layanan)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Fasilitasi Penerbitan Surat
Keterangan Asal (SKA) dan Skema
Perdagangan dan Ketentuan Asal
Barang Ekspor Indonesia
Jumlah Skema Fasilitasi Perdagangan
dan Ketentuan Asal Barang Ekspor
Indonesia dan Fasilitasi Perdagangan
Lainnya (Skema)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,3 DI Aceh, Sumut, Sumbar,
Riau, Kepri, Jambi,
Sumsel,
Bengkulu,Lampung,
Bangka Belitung, Banten,
DKI Jakarta, Jabar,
Jateng, Jatim, DIY, Kalbar,
Kalteng, Kaltim, Kalsel,
Bali, NTB, NTT, Sulsel,
Sulteng, Sulbar, Gorontalo,
Sulut, Sultra, Maluku,
Maluku Utara, Papua,
Papua Barat
9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemendag
berkas 3, hlm. 123
A.1.122
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Layanan Fasilitasi Ekspor dan
Impor melalui Fasilitasi Pembiayaan
Perdagangan
Jumlah Layanan Fasilitasi Ekspor dan
Impor melalui Fasilitasi Pembiayaan
Perdagangan (Laporan)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,7 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Dukungan terhadap Implementasi
Fasilitasi Perdagangan (KNFP)
Jumlah layanan KNFP (Layanan) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 13,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Fasilitasi Ekspor dan Impor di
Wilayah Perbatasan dan Sentra
Kelautan dan Perikanan
Terpadu(SKPT)
20,0 31,0 31,0 31,0 38,0 Pusat Integrasi Pelabuhan
Perikanan dan Fish
Market Bertaraf
Internasional
Kemendag
Koordinasi Kebijakan Bidang
Fasilitasi Perdagangan dan
Penyederhanaan Tata Niaga
Perdagangan Internasional
Tersusunnya Kebijakan Bidang Fasilitasi
Perdagangan dan Penyederhanaan Tata
Niaga Perdagangan Internasional (Paket
Rekomendasi)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 Pusat Kemenko
Perekonomian
ProP : Peningkatan Daya Saing
Industri Guna Mendorong
Peningkatan Ekspor
864,2
Perusahaan Restrukturisasi Industri
Tekstil, Kulit dan Alas Kaki
Perusahaan Industri TPT yang
difasilitasi/didampingi/diberikan insentif
(SDM, Teknologi, Manajemen/organisasi)
dalam rangka penerapan industri 4.0
(perusahaan)
25,0 300,0 300,0 300,0 300,0 96,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Fasilitasi Peningkatan Ekspor
Produk Industri Berbasis Agro
Melalui Temu Bisnis dan Promosi
Pada Pameran Berskala
Internasional
Rekomendasi dokumen dalam
perundingan kerjasama internasional
(Rekomendasi)
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,8 Pusat Kemenperin
Pelatihan Ekspor bagi Dunia Usaha
Sektor Industri Agro
Jumlah SDM industri agri yang dilatih
(Orang )
180,0 185,0 190,0 190,0 190,0 50,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
berkas 3, hlm. 124
A.1.123
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Fasilitasi Peningkatan Ekspor
Produk Industri Berbasis Agro
Melalui Temu Bisnis dan Promosi
Pada Pameran Berskala
Internasional
Terfasilitasinya Industri Agro dalam temu
bisnis dan promosi dalam skala
internasional (Perusahaan )
60,0 60,0 65,0 65,0 65,0 28,7 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Quick Wins Peningkatan Ekspor
Produk (Komoditas) Prioritas Sektor
ILMATE
Jumlah industri yang mendapatkan
pendampingan (Industri)
2,0 2,0 Pusat Kemenperin
Fasilitasi Industri permesinan dan
alat mesin pertanian yang
berkontribusi dalam peningkatan
ekspor
Jumlah industri yang difasilitasi ekspor
(Industri)
5,0 7,0 8,0 8,0 19,8 Pusat Kemenperin
Pengembangan Industri dalam
rangka Peningkatan Daya Saing dan
Produktivitas Industri Logam
Jumlah industri yang mendapatkan
pendampingan (Industri)
3,0 10,0 10,0 10,0 10,0 3,9 Pusat 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31 smelter
Kemenperin
Pengembangan Market Intelligence Rekomendasi Industrial dan Market
Intelligence (Jumlah Rekomendasi Market
Intelligence)
6,0 8,0 10,0 10,0 12,0 34,7 Pusat Kemenperin
Penilaian Akreditasi Laboratorium Jumlah akreditasi laboratorium (Penilaian
Akreditasi)
1.035,0 1.095,0 1.150,0 1.205,0 1.260,0 97,2 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
BSN
Laboratorium SNSU Jumlah Laboratorium yang terakreditasi
(Laboratorium)
1,0 70,0 Serang Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
BSN
Penilaian Akreditasi Lembaga
Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi
Jumlah Lembaga Inspeksi dan sertifikasi
yang terakreditasi (Penilaian Akreditasi)
650,0 700,0 750,0 800,0 850,0 41,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
BSN
Sistem dan Skema Akreditasi Jumlah total skema dan sistem yang
dihasilkan pada tahun berjalan (Skema)
14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 14,5 Pusat BSN
berkas 3, hlm. 125
A.1.124
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Sistem Informasi Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian
Jumlah Sistem Informasi Standardisasi
dan Penilaian Kesesuaian (Sistem)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 15,0 Pusat BSN
Penelitian Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian
Jumlah total penelitian standardisasi dan
penilaian kesesuaian yang dihasilkan
pada tahun berjalan (Penelitian)
4,0 10,0 12,0 14,0 18,0 15,2 Pusat BSN
Roadmap Pengembangan SPK Jumlah dokumen roadmap yang
diselesaikan (Rekomendasi)
1,0 1,0 1,0 Pusat BSN
Pelatihan dan Pendidikan
Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian
Jenis Pendidikan dan Pelatihanuntuk
SDM standardisasi (Pendidikan dan
pelatihan)
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 35,9 Pusat BSN
Pengembangan keahlian spesifik
SPK bagi Standards Professionals
Indonesia
Jumlah Kegiatan pengembangan
keahlian spesifik SPK (Kegiatan
pengembangan)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 15,0 Pusat BSN
Skema Penerapan Standar Jumlah kebijakan penerapan SPK
berbasis penelitian (kebijakan/ Skema)
275,0 375,0 480,0 600,0 725,0 14,1 Pusat BSN
Regulasi di bidang Standardisasi
dan Penilaian Kesesuaian
Jenis Layanan di bidang standardisasi
dan penilaian kesesuaian (layanan)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,7 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
BSN
Standar Nasional Satuan Ukuran
Mekanika, Radiasi dan Biologi
Jumlah keterukuran yang dapat dipenuhi
oleh SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi
(Kemampuan Pengukuran)
62,0 62,0 65,0 65,0 65,0 110,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
BSN
Standar Nasional Satuan Ukuran
(SNSU) Termoelektrik dan Kimia
Jumlah keterukuran yang dapat dipenuhi
oleh SNSU Termoelektrik dan Kimia
(Kemampuan Pengukuran)
71,0 71,0 73,0 73,0 73,0 169,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
BSN
Koordinasi Kebijakan Peningkatan
Industri Berorientasi Ekspor
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan
Peningkatan Industri Berorientasi Ekspor
(Paket Rekomendasi)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,5 Pusat Kemenko
Perekonomian
Koordinasi Kebijakan Peningkatan
Industri Substitusi Impor
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan
Peningkatan Industri Substitusi Impor
(Paket Rekomendasi)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 Pusat Kemenko
Perekonomian
berkas 3, hlm. 126
A.1.125
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
KP : Pengelolaan Impor Tingkat Kandungan Dalam Negeri
(TKDN) (Rerata Tertimbang) (Persen)
43,3 50,0 605,3
Produk industri yang mendapatkan
sertifikat TKDN (Produk per tahun)
6.000,0 6.500,0 7.000,0 7.500,0 8.000,0
Jumlah wisatawan nusantara (8.9.1(b)
(Juta perjalanan)
310,0 320-333 330-355 340-378 350-400
ProP : Penguatan Kebijakan
Perlindungan Akses Pasar Dalam
Negeri
605,3
Industri alat kesehatan yang
memproduksi alat kesehatan di
dalam negeri
Jumlah alat Kesehatan yang diproduksi
di dalam negeri. (Alat Kesehatan )
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 46,6 Industri Alkes di
Provinsi/Kabupaten/Kota
Kemenkes
Pengawasan Post Border Jumlah Pengawasan Post Border (Berita
acara)
3.162,0 3.162,0 3.162,0 3.162,0 3.162,0 137,2 Medan, Surabaya, Bekasi,
Makassar
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri
Jumlah sosialisasi penggunaan produk
dalam negeri (Peserta)
2.500,0 3.000,0 3.500,0 4.000,0 4.500,0 77,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
Impor di Post Border
Jumlah monitoring dan evaluasi
kebijakan impor di post border (Laporan)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 13,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Layanan fasilitasi penyusunan
Rancangan Undang-Undang
Lembaga Pembiayaan Pembangunan
Indonesia
Terciptanya layanan penyusunan RUU
LPPI (layanan )
1,0 1,0 1,0 10,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Pengembangan Produk Pangan,
Barang Dari Kayu dan Furnitur
Dalam Negeri
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
(Rerata Tertimbang) (Persen)
37,7 38,5 39,2 40,0 40,8 15,1 Pusat Kemenperin
berkas 3, hlm. 127
A.1.126
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan Produk Kimia,
Sandang, Kerajinan, dan Industri
Aneka Dalam Negeri
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
(Rerata Tertimbang) (Persen)
37,7 38,5 39,2 40,0 40,8 15,1 Pusat Kemenperin
Pengembangan Produk Logam,
Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut
Dalam Negeri
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
(Rerata Tertimbang) (Persen)
37,7 38,5 39,2 40,0 40,8 15,1 Pusat Kemenperin
Peningkatan Ketahanan dan Iklim
Usaha Industri
Rekomendasi kebijakan teknis dalam
meningkatkan ketahanan dan iklim
usaha industri (Jumlah Rekomendasi)
7,0 10,0 10,0 11,0 12,0 16,1 Pusat Kemenperin
Fasilitasi dan pendampingan
peningkatan daya tahan industri
Industri Dalam Negeri (IDN) yang
didampingi (Jumlah IDN)
12,0 12,0 13,0 14,0 15,0 13,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Promosi Event Pariwisata Daerah Di
Destinasi Prioritas dan Destinasi
Branding
Jumlah Promosi Event Pariwisata Daerah
Di Destinasi Prioritas dan Destinasi
Branding (Event)
89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 246,4 pusat Kemenparekraf
KP : Peningkatan Kandungan dan
Penggunaan Produk Dalam Negeri
termasuk Melalui Pengadaan
Pemerintah yang Efektif
Pertumbuhan jumlah produk dalam
negeri dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah (Persen)
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 100,5
ProP : Pengembangan sistem
katalog
100,5
Persentase nilai capaian
penggunaan produk dalam negeri
dalam pengadaan barang dan jasa
pemerintah
Rekomendasi penggunaan produk dalam
negeri dalam pengadaan barang dan
jasa pemerintah (rekomendasi )
1
Rekomendasi
dan fasilitasi
250 sertifikat
1
Rekomendasi
dan fasilitasi
850 sertifikat
1
Rekomendasi
dan fasilitasi
950 sertifikat
1
Rekomendasi
dan fasilitasi
1150 sertifikat
1
Rekomendasi
dan fasilitasi
1200 sertifikat
27,7 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Kontrak Katalog Lokal/ Sektoral Jumlah Kontrak Katalog Lokal/Sektoral
(Kontrak Katalog Lokal
/Sektoral)
20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 20,2 Pusat
dan daerah
LKPP
Pengembangan Produk yang Masuk
e-catalogue
Jumlah Produk yang tersedia dalam e-
catalogue (Produk)
125.000,0 150.000,0 175.000,0 200.000,0 225.000,0 12,8 Pusat LKPP
Proses Bisnis Pembelian Langsung
Secara Elektronik
Jumlah Dokumen Proses Bisnis
Pembelian Langsung Secara Elektronik
(Dokumen)
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 39,8 Pusat LKPP
KP : Peningkatan Partisipasi dalam
Jaringan Produksi Global
Jumlah sektor prioritas yang
difasilitasi investasi dalam jaringan
produksi global (Sektor)
3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 350,4
berkas 3, hlm. 128
A.1.127
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
ProP : Peningkatan Investasi
(inbound & outbound) Industri GPN
berbasis Hilirisasi SDA, Teknologi
Tinggi
350,4
Kebijakan Impor Dalam Rangka
Penguatan Struktur Impor Bahan
Baku dan Penolong
Jumlah Peraturan Menteri terkait Impor
Bahan Baku dan Penolong (Permendag)
9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 11,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Penyusunan Profil Investasi Industri
Prioritas Makanan, Hasil Laut dan
Perikanan
Tersusunnya dokumen profil investasi
industri (Profil Investasi)
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 14,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Peningkatan kemampuan industri
kedirgantaraan (komponen pesawat
terbang) melalui Bimbingan Teknis
sertifikasi
Jumlah industri yang mendapatkan
bimbingan teknis sertifikasi (Industri)
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 27,7 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemenperin
Peningkatan kemampuan industri
kedirgantaraan (komponen pesawat
terbang) melalui Bimbingan Teknis
sertifikasi
Jumlah industri yang mendapatkan
bimbingan teknis sertifikasi (Industri)
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 27,7 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Penguatan Struktur Industri
Elektronika dan Telematika
Industri Komponen yang difasilitasi
(Industri Komponen)
5,0 7,0 7,0 8,0 8,0 27,4 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Peningkatan Akses Pasar dan
Pendampingan Industri
Industri Yang Mendapatkan
Pendampingan (Industri)
10,0 10,0 13,0 15,0 15,0 12,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Penyusunan Profil Investasi Industri
Permesinan dan Alat Mesin
Pertanian
Tersedianya jumlah profil investasi
industri permesinan dan alat mesin
pertanian (Profil investasi project)
4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 17,9 Pusat Kemenperin
berkas 3, hlm. 129
A.1.128
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Fasilitasi industri komponen Jumlah industri komponen yang
difasilitasi (Industri komponen yang
terfasilitasi)
1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 15,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Penyusunan Kebijakan
Pengembangan Industri Permesinan
dan Alat Mesin Pertanian
Jumlah Rekomendasi Kebijakan
(Dokumen Kebijakan)
2,0 3,0 Pusat Kemenperin
Penyusunan Peta Jalan
Pengembangan Industri Permesinan
dan Alat Mesin Pertanian
Jumlah Dokumen Peta Jalan (Peta Jalan) 2,0 6,0 Pusat Kemenperin
Penyusunan Profil Investasi Industri
Logam Dasar Non-Besi
Industri Logam yang berkontribusi pada
peningkatan nilai tambah, peningkatan
ekspor dan subtitusi impor (Industri yang
Terbangun)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 19,3 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemenperin
Fasilitasi investasi dalam Global
Value Chain
Jumlah kesepakatan industri dalam
jaringan produksi global (Jumlah
Kesepakatan)
10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 91,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Pendampingan investasi
perusahaan Multinasional
Jumlah perusahaan multinasional
(Jumlah perusahaan multinasional)
2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 12,9 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemenperin
Peningkatan kemitraan dalam
Global Value Chain
Jumlah Industri yang difasilitasi (Jumlah
Perusahaan)
- 10,0 10,0 10,0 10,0 11,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Peningkatan utilisasi tarif preferensi
FTA/PTA/EPA
Utilisasi Tarif Preferensi FTA/PTA/EPA
(Persentase)
30 35 40 45 50 32,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
berkas 3, hlm. 130
A.1.129
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penyusunan Profil Investasi Sektor
Industri Maritim, Alat Transportasi
dan Alat Pertahanan
Tersedianya Profil Investasi (Profile
Investasi Project )
3,0 12,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Implementasi Pilot Project
Pengembangan AMMDES
Jumlah Pilot Project yang dikembangkan
(Pilot Project)
1,0 6,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
KP : Peningkatan Citra dan
Diversifikasi Pemasaran Destinasi
Pariwisata Prioritas dan Destinasi
Branding, dan Produk Kreatif
Jumlah wisatawan mancanegara
(8.9.1(a)) (Juta orang)
18,0 19,0 20,0 21,0 22,3 4.752,3
Nilai ekspor ekonomi kreatif (USD
miliar)
21,5-22,6 22,25-23,4 23-24,2 23,75-25 24,5
ProP : Branding Wonderful
Indonesia
1.739,6
Publikasi Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding melalui Media
Elektronik
Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding melalui Media
Elektronik (Media)
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 361,7 Pusat Kemenparekraf
Publikasi Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding melalui Media
Cetak
Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding melalui Media Cetak
(Media)
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 134,3 Pusat Kemenparekraf
Publikasi Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding melalui Media
Ruang
Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding melalui Media Ruang
(Media)
8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 442,4 Pusat Kemenparekraf
Publikasi Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding melalui Media
Digital
Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding melalui Media Digital
(Media)
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 801,2 Pusat Kemenparekraf
ProP : Pendalaman Pasar
Tradisional dan Diversifikasi
Pemasaran ke Pasar Baru
2.354,3
Pameran Wisata Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding
Jumlah Pameran Wisata Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding
(Pameran)
26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 702,2 Pusat Kemenparekraf
Misi Penjualan Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding
Jumlah Misi Penjualan Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding (Misi Penjualan)
28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 265,1 Pusat Kemenparekraf
berkas 3, hlm. 131
A.1.130
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Perjalanan Wisata Pengenalan
Destinasi Prioritas dan Destinasi
Branding
Jumlah Perjalanan Wisata Pengenalan
Destinasi Prioritas dan Destinasi
Branding (Orang)
1.415,0 1.415,0 1.415,0 1.415,0 1.415,0 413,6 Pusat Kemenparekraf
Misi Penjualan bagi pelaku Industri
MICE
Misi Penjualan bagi pelaku Industri MICE
(Misi Penjualan)
24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 107,4 Pusat Kemenparekraf
Kerjasama Pemasaran ke wilayah
yang dikerjasamakan dengan
Maskapai dan Wholesaler
Jumlah Kerjasama Pemasaran ke
wilayah yang dikerjasamakan dengan
Maskapai dan Wholesaler (Orang)
195.359,0 195.359,0 195.359,0 195.359,0 195.359,0 385,1 Pusat Kemenparekraf
Kerjasama Pemasaran Terpadu
Dengan Maskapai, Ferry dan
Wholesaler/Tour Operator
Jumlah Kerjasama Pemasaran Terpadu
Dengan Maskapai, Ferry dan
Wholesaler/Tour Operator (Kerjasama)
31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 326,3 Pusat Kemenparekraf
International MICE Bidding Jumlah International MICE Bidding
(Forum)
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 76,5 Pusat Kemenparekraf
Promosi Wisata Gastronomi Jumlah Promosi Wisata Gastronomi
(Kegiatan)
76,6 Pusat Kemenparekraf
Partisipasi Indonesia dalam
Peringatan 500 Tahun Perjalanan
Mengelilingi Bumi (Circumnavigation)
oleh Magellan
Promosi Perekonomian Maluku Utara
melalui Partisipasi pada Peringatan 500
Tahun Perjalanan Mengelilingi Bumi
(Circumnavigation) (Dokumen)
2,0 - - - - 1,5 Kemenlu
ProP : Perluasan Pemasaran Produk
Kreatif, termasuk Melalui e-
commerce
145,5
Pelaku ekonomi kreatif yang
mendapatkan fasilitasi promosi
dalam negeri (termasuk melalui
platform e-commerce dan event
promosi berkelas internasional
dalam negeri)
Jumlah Pelaku ekonomi kreatif yang
mendapatkan fasilitasi promosi dalam
negeri (Orang)
2.050,0 2.100,0 2.350,0 2.000,0 1.950,0 145,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
ProP : Perluasan Diklat Manajemen
Usaha dan Pemasaran
512,8
Pelatihan pelaku kreatif terkait
manajemen pemasaran dan
pemasaran online (e-commerce)
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang
mendapat Pelatihan manajemen
pemasaran dan pemasaran online (e-
commerce) (Orang)
1.500,0 1.600,0 1.900,0 1.480,0 1.200,0 38,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
berkas 3, hlm. 132
A.1.131
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pendampingan akses permodalan
sektor Non Perbankan Modal
Ventura dan Dana Masyarakat
Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang
mendapat Pendampingan akses
permodalan sektor Non Perbankan Modal
Ventura dan Dana Masyarakat (Orang)
1.700,0 1.800,0 2.000,0 1.650,0 1.550,0 38,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
Pelatihan akses permodalan
ekonomi kreatif Sektor Perbankan
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang
mendapat pelatihan akses permodalan
(Orang)
1.500,0 1.600,0 1.750,0 1.450,0 1.350,0 46,2 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
SDM Ekonomi Kreatif yang
Diedukasi
Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang
Diedukasi (Orang)
11.200,0 11.500,0 12.000,0 11.400,0 11.200,0 258,2 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
Pelaku Ekonomi Kreatif yang
mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi
Profesi Bidang Ekonomi Kreatif
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang
mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Profesi
Bidang Ekonomi Kreatif (Orang)
5.000,0 5.400,0 5.875,0 5.300,0 5.000,0 131,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenparekraf
KP : Peningkatan efektivitas
Prefrential Trade Agreement
(PTA)/Free Trade Agreement
(FTA)/Comprehensive Economic
Partnership Agreement (CEPA) dan
diplomasi ekonomi
Jumlah negara akreditasi yang
mencapai target peningkatan nilai
perdagangan dengan Indonesia
(Negara)
90,0 92,0 94,0 96,0 98,0 3.309,6
Jumlah negara akreditasi yang
mencapai target peningkatan jumlah
wisatawan mancanegara ke Indonesia
(Negara)
82,0 82,0 86,0 92,0 94,0
Jumlah ratifikasi perjanjian
kerjasama ekonomi internasional
(Ratifikasi)
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Jumlah promosi Tourism, Trade and
Investment (TTI) terintegrasi
(Promosi terintegrasi)
8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
PTA/FTA/CEPA yang disepakati 20
(kumulatif)
25
(kumulatif)
30
(kumulatif)
(kumulatif)
(kumulatif)
berkas 3, hlm. 133
A.1.132
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
ProP : Peningkatan Kapasitas dan
Kualitas Sumber Daya Manusia
(Negosiator) dan Kelembagaan
Perwakilan RI di Luar Negeri
termasuk FTA Center
18,8
FTA Center di Daerah Jumlah FTA Center di Daerah (Daerah) 1,0 1,0 - - - 13,0 Jatim Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Peningkatan Kapasitas Negosiator
Perundingan Perdagangan
Internasional di Pusat, LN, dan
Daerah
Jumlah Peningkatan Kapasitas
Negosiator Perundingan Perdagangan
Internasional di Pusat LN dan Daerah
(Dokumen)
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 5,8 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemendag
ProP : Peningkatan Jumlah
Kesepakatan dan Penyelesaian
Proses Ratifikasi Kerjasama
Ekonomi Internasional
848,3
Penurunan Hambatan Akses Pasar
Di Negara Mitra
Jumlah kegiatan perundingan penurunan
hambatan akses pasar di negara mitra
(Dokumen)
88,0 90,0 92,0 94,0 96,0 236,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Pemahaman dan Pemanfaatan
Perundingan Perdagangan
Internasional
Jumlah diseminasi pemahaman dan
pemanfaatan perundingan perdagangan
internasional (Laporan)
13,0 15,0 17,0 19,0 21,0 17,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Dokumen Ratifikasi Perjanjian
Perdagangan Internasional
Jumlah dokumen ratifikasi perjanjian
perdagangan internasional (Dokumen)
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 40,8 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemendag
Tindak Lanjut Perundingan
Perdagangan Internasional
Jumlah tindak lanjut perundingan
perdagangan internasional (Dokumen)
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 7,3 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemendag
berkas 3, hlm. 134
A.1.133
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Peningkatan Akses Pasar Jasa di
Pasar
Jumlah kegiatan perundingan penurunan
hambatan akses pasar sektor jasa di
negara mitra (Dokumen)
40,0 42,0 44,0 46,0 48,0 33,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Koordinasi Perundingan Bidang
Jasa
Jumlah dokumen koordinasi perundingan
bidang jasa (Dokumen)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 20,4 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Penyusunan Statistik, dan Roadmap
serta Dokumen Daya Saing di
Bidang Jasa
Jumlah dokumen Statistik, dan Roadmap
serta Dokumen Daya Saing di Bidang
Jasa (Dokumen)
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 41,3 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Peningkatan Akses Pasar Barang
Olahan di Fora Multilateral
Jumlah kegiatan perundingan penurunan
hambatan akses pasar barang olahan di
Fora Multilateral (Dokumen)
29,0 31,0 33,0 35,0 29,0 41,3 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Pengamanan Kebijakan
Perdagangan Nasional Dan Akses
Pasar Di Fora Multilateral
Jumlah kegiatan Pengamanan Kebijakan
Perdagangan Nasional Dan Akses Pasar
Di Fora Multilateral (Laporan)
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,7 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemendag
Peningkatan Akses Pasar Barang
Olahan di Forum ASEAN dan Mitra
ASEAN
Jumlah kegiatan perundingan penurunan
hambatan akses pasar barang olahan di
forum ASEAN dan Mitra ASEAN
(Dokumen)
110,0 115,0 120,0 125,0 110,0 56,3 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Pemahaman dan Pemanfaatan
Perundingan Perdagangan ASEAN
dan Mitra ASEAN
Jumlah diseminasi pemahaman dan
pemanfaatan perundingan perdagangan
ASEAN dan Mitra ASEAN (Laporan)
8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 5,7 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemendag
berkas 3, hlm. 135
A.1.134
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Peningkatan Akses Pasar Barang
Olahan dan Jasa di negara mitra
serta Kerja Sama Ekonomi dan
Investasi Melalui Fora Bilateral
Jumlah kegiatan perundingan penurunan
hambatan akses pasar barang olahan di
Fora Bilateral (Dokumen)
90,0 100,0 110,0 120,0 100,0 75,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Peningkatan Akses Pasar Barang
Olahan di Forum APEC dan
Organisasi Internasional
Jumlah kegiatan perundingan penurunan
hambatan akses pasar barang olahan di
forum APEC dan organisasi internasional
(Dokumen)
76,0 81,0 86,0 91,0 96,0 38,3 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Pengembangan Tata Aturan
Eksternal yang Kondusif bagi Lalu
Lintas Perdagangan RI
Jumlah laporan Pengembangan Tata
Aturan Eksternal yang Kondusif bagi
Lalu Lintas Perdagangan RI (Laporan)
8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,4 Pusat Kemendag
Penurunan Hambatan Akses Pasar
Di Negara Mitra
Jumlah kegiatan perundingan penurunan
hambatan akses pasar di negara mitra
(Dokumen)
88,0 90,0 92,0 94,0 88,0 218,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
ProP : Promosi Terintegrasi 2.442,5
Promosi penanaman modal dalam
forum internasional
Jumlah Rencana Investasi melalui
Kegiatan Pemasaran Investasi
berdasarkan sektor pendukung prioritas
nasional (KEK, KI, Pariwisata,
Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan
Pangan) (rencana investasi)
(Rp 2.386,5
Triliun)
(Rp 2.625,1
Triliun)
(Rp 2.887,6
Triliun)
(Rp 3.176,4
Triliun)
(Rp 3.494,0
Triliun)
137,8 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas: Danau Toba
Dskt, Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi, Raja
Ampat, Bromo-Tengger-
Semeru, Bangka Belitung,
dan Morotai
BKPM
berkas 3, hlm. 136
A.1.135
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penyelenggaraan Forum
Internasional bekerjasama dengan
Media Internasional
Jumlah minat investasi dalam kegiatan
Penyelenggaraan Forum Internasional
bekerjasama dengan Media Internasional
(minat investasi)
800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 47,8 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi Pariwisata
Prioritas: Danau Toba
Dskt, Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi, Raja
Ampat, Bromo-Tengger-
Semeru, Bangka Belitung,
dan Morotai
BKPM
Persiapan, Pelaksanaan dan Pasca
Kegiatan, World Dubai Expo 2020
Jumlah pelaksanaan WED 2020
(Kegiatan promosi)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 330,5 Dubai Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
CA Expo Nanning China dan
Penugasan Pameran Terintegrasi
Jumlah promosi terintegrasi (Pameran) 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 50,1 China, Jerman, Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
FTA Center Jumlah layanan FTA Center Piloting
(Sebelum beralih ke export center)
(Pelayanan)
903,0 910,0 910,0 910,0 903,0 70,1 Jakarta, Jateng, Maluku,
Sulsel, Sumut, Jabar
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
Pameran/Promosi dan Publikasi Jumlah Laporan Promosi yang dilakukan
(Laporan)
1.800,0 1.850,0 1.900,0 1.950,0 2.000,0 1.764,4 Perwakilan RI Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenlu
Partisipasi Industri Minuman Hasil
Tembakau dan Bahan Penyegar
Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX,
Dan Sidang/Forum Kerjasama
Lainnya
Terciptanya posisi perundingan dalam
kegiatan ACCSQ, CODEX, dan
Sidang/Forum Kerjasama lain (Posisi
Runding)
4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 11,9 Pusat Kemenperin
berkas 3, hlm. 137
A.1.136
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pilot Project Pendirian Export Center Jumlah Export Center di Daerah (Export
Center)
1,0 2,0 3,0 4,0 30,0 Medan, Bandung,
Surabaya, Makassar
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemendag
PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan
Daya Saing Ekonomi
Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB
(Persen)
4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 197.732,7
Biaya logistik terhadap PDB (Persen) 23,2 22,2 21,1 20,1 18,0
Peringkat Travel and Tourism
Competitiveness Index (TTCI)
(Peringkat)
N.A. 34-39 N.A. 29-34 N.A.
KP : Peningkatan Pendalaman Sektor
Keuangan
Rasio M2/PDB (Persen) 41,6 41,8 42,2 42,5 43,2 34,2
Jumlah ATM per 100.000 penduduk
(8.10.1*) (Unit)
55,8 56,3 56,7 57,1 57,5
Jumlah Kantor Bank per 100.000
penduduk (8.10.2*) (Unit)
15,4 15,4 15,3 15,3 15,3
ProP : Peningkatan inklusi
keuangan, inovasi sektor keuangan,
dengan menjaga stabilitas dan
integritas sistem keuangan
26,9
Skema pembiayaan ekonomi kreatif
berbasis HKI
Jumlah skema pembiayaan ekonomi
kreatif berbasis HKI yang dikembangkan
(Skema)
- 1,0 1,0 1,0 1,0 26,9 Pusat Kemenparekraf
ProP: Peningkatan Pengembangan
dan Pendalaman Pasar Keuangan
Pemerintah
7,4
Daerah yang mengelola pinjaman
daerah dan obligasi daerah secara
efektif dan efisien
Jumlah daerah yang mengelola pinjaman
daerah dan obligasi daerah secara
efektif dan efisien (Daerah)
50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 6,1 Pusat Kemendagri
Pengembangan Pembiayaan Proyek
Infrastruktur melalui Penerbitan
SBSN dengan Skema Investasi
Pemerintah
Kajian perubahan PP terkait
pengembangan pembiayaan proyek
infrastruktur melalui penerbitan SBSN
dengan skema investasi pemerintah
(Draft perubahan PP)
1,0 - - - - 0,6 Pusat Kemenkeu
berkas 3, hlm. 138
A.1.137
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Kajian Mengenai Dampak dan
Kontribusi Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) terhadap
Pendalaman Pasar Keuangan
Rekomendasi kebijakan terkait dampak
dan kontribusi Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) terhadap pendalaman
pasar keuangan (Rekomendasi
kebijakan)
1,0 - - - - 0,7 Pusat Kemenkeu
KP : Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Digital dan Industry 4.0
Kontribusi ekonomi digital (Persen) 3,2 3,5 3,9 4,3 4,7 189.295,2
Nilai transaksi e-commerce (Rp
triliun)
260,0 345,0 430,0 515,0 600,0
Jumlah pelaku kreatif yang
difasilitasi infrastruktur TIK (Orang)
8.500,0 9.000,0 10.100,0 8.500,0 7.500,0
ProP : Penguatan Industri Fintech,
e-commerce, on-demand Service,
dan Internet Of Things
18,2
Rancangan Kebijakan di Bidang
Usaha Perdagangan Secara
Elektronik
Jumlah kebijakan di bidang usaha
perdagangan secara elektronik
(Rancangan)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,2 Pusat Kemendag
Tenaga Fasilitator Edukasi
Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik yang Mendapat Pelatihan
Jumlah fasilitator edukasi perdagangan
melalui sistem elektronik yang mendapat
pelatihan (Fasilitator)
200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 12,0 Pusat Kemendag
ProP : Modernisasi Industri Hingga
4.0 Sesuai Karakteristik Industri
189.277,0
Rencana Implementasi Making
Indonesia 4.0
Tersusunnya dokumen perencanaan
implementasi Making Indonesia 4.0
(Dokumen )
6,0 7,0 7,0 7,0 6,0 89,7 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Data dan Informasi Industri 4.0 Tersedianya data dan informasi sesuai
dengan kebutuhan pengambil keputusan
(Platform)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 25,5 Pusat Kemenperin
Pilot Project Industri 4.0 di sektor
industri kimia hilir dan farmasi
Perusahaan yang melakukan
transformasi IR 4.0 sektor Industri Kimia
Hilir dan Farmasi (Perusahaan)
- 2,0 2,0 2,0 2,0 27,7 Pusat Kemenperin
Transofrmasi 4.0 pada Sektor
Industri Barang Galian Non-Logam
Jumlah Perusahaan yang Menerapkan
Transformasi 4.0 (Jumlah Perusahaan)
- 3,0 3,0 3,0 3,0 36,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
berkas 3, hlm. 139
A.1.138
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengoptimalan supply chain melalui
transformasi industri 4.0 di Industri
Minuman, Hasil Tembakau dan
Bahan Penyegar
Jumlah perusahaan yang teroptimalisasi
supply chain di Industri minuman, hasil
tembakau dan bahan penyegar (industri )
3,0 3,0 3,0 3,0 7,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Verifikasi Kebutuhan bahan baku
industri pangan
Terverifikasinya kebutuhan bahan baku
industri pangan (industri pangan)
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 25,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Implementasi Rencana Aksi Dalam
Rangka Penerapan Industri 4.0
Sektor Otomotif Melalui
Pendampingan dan Center of
Excellence
Industri Maritim, Alat Transportasi dan
Alat Pertahanan yang melakukan
transformasi IR 4.0 (pilot project dan
pendampingan terhadap perusahaan)
(Industri)
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 23,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Implementasi Rencana Aksi Dalam
Rangka Penerapan Industri 4.0
Sektor Otomotif Melalui Pilot Project
Industri Maritim, Alat Transportasi dan
Alat Pertahanan dengan Nilai INDI 3
(Kumulatif) (Industri)
6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Implementasi Rencana Aksi Dalam
Rangka Penerapan Industri 4.0
Sektor Elektronika
Industri Elektronika dan Telematika yang
melakukan transformasi IR 4.0 (pilot
project dan pendampingan terhadap
perusahaan) (Industri)
5,0 8,0 9,0 9,0 10,0 26,7 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Perluasan Akses Technopark ke
Industri Elektronika
Jumlah Tenant yang terfasilitasi (Tenant
yang terfasilitasi)
3,0 2,4 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Kerja Sama Akselerasi Penerapan
Industri 4.0 Dengan National
Research Council (NRC) Korea
Tersedianya rencana aksi dan kerjasama
dengan NRC Korea (rencana aksi)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 12,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
berkas 3, hlm. 140
A.1.139
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Fasilitasi Inovasi Produk Tanah
Jarang
produk inovasi (Produk tanah jarang) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 15,0 Pusat Kemenperin
Pengembangan Helpdesk Industri Helpdesk Industry (Jumlah Modul) - 1,0 6,0 8,0 10,0 11,9 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemenperin
Litbang PRN: Antioksidan, anti-aging
dan fragrance untuk industri
kosmetik berbasis minyak atsiri
Litbang PRN (Jumlah Litbang PRN) 1,0 1,0 1,0 1,0 49,4 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Litbang PRN: Pengembangan
Collaborative Robot Machine pada
industri makanan/minuman dan
farmasi/kesehatan
Litbang PRN (Jumlah Litbang PRN) 1,0 1,0 1,0 1,0 49,4 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Litbang PRN: Material Serat, Tekstil
dengan Fungsi Khusus dan Tekstil
Hijau Berbahan Baku Ramie yang
ramah Lingkungan (RM-SDA)
Litbang PRN (Jumlah Litbang PRN) 1,0 1,0 1,0 1,0 49,4 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Penyusunan Kebijakan Ekosistem
Inovasi Industri KFTLMATE untuk
mendukung Industri 4.0
Kebijakan teknis terkait Teknologi
Industri KFTLMATE (Jumlah
Rekomendasi Kebijakan)
2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 9,5 Pusat Kemenperin
Fasilitasi Inkubasi dan Konsultansi
Teknologi Industri KFTLMATE
Paket Teknologi Industri KFTLMATE
(Jumlah Paket Teknologi)
25,0 40,0 55,0 70,0 9,7 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Konsultasi dan Jasa Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna pada Industri
KFTLMATE
Litbang dan Rekayasa Industri yang
Dimanfaatkan Industri (Jumlah Litbang
dan Rekayasa Industri yang
Dimanfaatkan Industri)
7,0 20,0 20,0 20,0 20,0 33,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
berkas 3, hlm. 141
A.1.140
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penelitian, Pengembangan,
Perekayasaan Teknologi Industri
Litbang dan Rekayasa Industri yang
Dimanfaatkan Industri (Jumlah Litbang
dan Rekayasa Industri yang
Dimanfaatkan Industri)
11,0 13,0 15,0 16,0 20,0 88,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Pengadaan alat riset untuk
mendukung PRN dan mendukung
transformasi industri KFTLMATE
4.0
Pengadaan alat litbang (Jumlah alat
litbang (unit))
- 35,0 25,0 24,0 23,0 58,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Litbang Prioritas Riset Nasional
(PRN) Industri Agro
Litbang PRN Agro (Jumlah Litbang PRN
Industri Agro)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 51,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Penelitian, Pengembangan,
Perekayasaan Teknologi Industri
Agro
Litbang dan Rekayasa Industri yang
Dimanfaatkan Industri (Jumlah Litbang
dan Rekayasa Industri yang
Dimanfaatkan Industri)
10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 67,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Konsultasi dan Jasa Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna pada Industri
Agro
Litbang dan Rekayasa Industri yang
Dimanfaatkan Industri (Jumlah Litbang
dan Rekayasa Industri yang
Dimanfaatkan Industri)
6,0 15,0 16,0 19,0 20,0 30,7 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Pengadaan alat riset untuk
mendukung PRN dan mendukung
transformasi industri agro 4.0
Pengadaan alat litbang (Jumlah alat
litbang (unit))
- 25,0 25,0 24,0 22,0 40,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Pembangunan gedung BBPK Pengadaan gedung (Luas Gedung (m2)) - 300,0 4.471,0 3.500,0 300,0 35,0 Bandung, Jawa Barat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
berkas 3, hlm. 142
A.1.141
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengadaan lahan BBPK Pengadaan lahan (Luas Lahan (m2)) - - - 3.568,0 3.568,0 85,0 Bandung, Jawa Barat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Pengadaan lahan BBTPPI Pengadaan lahan (Luas Lahan (m2)) - - - 8.000,0 8.000,0 35,0 Semarang, Jawa Tengah Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Pembangunan gedung BBK dalam
rangka mendukung riset dan
layanan teknis
Pengadaan gedung (Luas Gedung (m2)) - 400,0 4.000,0 3.000,0 200,0 30,0 Bandung, Jawa Barat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Renovasi gedung kantor, lab,
layanan teknis
Renovasi gedung (Luas Gedung (m2)) - 19.775,2 5.368,3 5.664,4 1.773,9 98,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Pembangunan gedung B4T dalam
rangka mendukung riset dan
layanan teknis
Pengadaan gedung (Luas Gedung (m2)) - 300,0 4.000,0 3.000,0 200,0 28,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Peningkatan investasi untuk
penerapan teknologi 4.0 - Subsektor
Industri Makanan Minuman
Investasi Penerapan teknologi 4.0
(Jumlah Paket Teknologi)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 39.607,7 Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Swasta
Peningkatan investasi untuk
penerapan teknologi 4.0 - Subsektor
Industri Elektronika
Investasi Penerapan teknologi 4.0
(Jumlah Paket Teknologi)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 17.947,3 Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Swasta
berkas 3, hlm. 143
A.1.142
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Peningkatan investasi untuk
penerapan teknologi 4.0 - Subsektor
Industri Otomotif
Investasi Penerapan teknologi 4.0
(Jumlah Paket Teknologi)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 15.471,8 Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Swasta
Peningkatan investasi untuk
penerapan teknologi 4.0 - Subsektor
Industri Kimia dan Farmasi
Investasi Penerapan teknologi 4.0
(Jumlah Paket Teknologi)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 17.018,9 Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Swasta
Peningkatan investasi untuk
penerapan teknologi 4.0 - Subsektor
Industri Tekstil dan Busana
Investasi Penerapan teknologi 4.0
(Jumlah Paket Teknologi)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 16.864,2 Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Swasta
Ev Battery Value Chain 81.200,0 Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Antam
KP : Peningkatan Sistem Logistik dan
Stabilitas Harga
Skor Logistic Performance Index 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 4.354,7
Tingkat inflasi (Persen) 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7
ProP : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pendukung Efisiensi
Sistem Logistik
4.036,9
Pasar Rakyat Yang
Dibangun/Direvitalisasi
Jumlah Pasar Rakyat Yang
Dibangun/Direvitalisasi (Unit)
49,0 70,0 72,0 68,0 48,0 3.712,6 Pusat Integrasi Pelabuhan
Perikanan dan Fish
Market Bertaraf
Internasional
Kemendag
Implementasi pemanfaatan Digital
Payment dan TIK Dalam Sistem
Pembayaran dan Distribusi
Jumlah Implementasi pemanfaatan
Digital Payment dan TIK Dalam Sistem
Pembayaran dan Distribusi (System
Pembayaran di Pasar)
3,0 10,0 20,0 30,0 40,0 51,5 Pusat Kemendag
Penataan Perdagangan Antar
Provinsi
Jumlah Sistem Perdagangan Antar
Provinsi (Kegiatan)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 30,7 Pusat Kemendag
berkas 3, hlm. 144
A.1.143
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pilot Project Gudang SRG Dengan
Warehouse Management System
Jumlah Pilot Project Gudang SRG Dengan
Warehouse Management System (Daerah)
6,0 12,0 17,0 22,0 27,0 28,0 Tanah Datar, Madiun,
Kudus, Gorontalo, Tapin,
Garut
Kemendag
Analisis pengembangan
kelembagaan dan produk
perdagangan berjangka/sistem resi
gudang/pasar lelang
Jumlah analisis pengembangan
kelembagaan dan produk perdagangan
berjangka/sistem resi gudang/pasar
lelang (Analisis)
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 23,2 Pusat Kemendag
Jumlah Pengelola Gudang yang
telah menerbitkan Resi Gudang
Jumlah Pengelola Gudang yang telah
menerbitkan Resi Gudang (Lembaga)
50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 19,5 Pusat Kemendag
Revitalisasi pasar rakyat yang
dikelola oleh koperasi
Jumlah Pasar yang Direvitalisasi (Unit) 29,0 30,0 32,0 34,0 35,0 171,3 Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
Kemen KUKM
ProP : Pengendalian Inflasi 317,8
Verifikasi Data Gudang dan Stok
Barang di Gudang
Pelaksanaan Verifikasi Data Gudang dan
Laporan Stok Barang di Gudang
(Kegiatan)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 75,0 Pusat Kemendag
Data Harga dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting yang akurat
Jumlah data harga dan stok barang
kebutuhan pokok dan barang penting
yang akurat (Data dan informasi)
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 183,8 Pusat Kemendag
Stabilitasasi Harga dan
Ketersediaan Barang Kebutuhan
Pokok Menjelang HBKN
Jumlah stabilisasi harga dan
ketersediaan barang kebutuhan pokok
menjelang HBKN (Kab/Kota)
82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 44,2 Pusat Kemendag
Rancangan Kebijakan di Bidang
Usaha Perdagangan Konvensional
Jumlah kebijakan di bidang usaha
perdagangan konvensional (Rancangan)
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 13,6 Pusat Kemendag
Pengendalian Inflasi Daerah Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pengendalian inflasi daerah (Daerah)
1,0 10,0 20,0 1,2 Kemendagri
KP : Peningkatan Penerapan Praktik
Berkelanjutan di Industri Pengolahan
dan Pariwisata
Jumlah perusahaan yang menerapkan
sertifikasi SNI ISO 14001 (12.6.1(a))
(Perusahaan)
1.845,0 2.634,0 3.423,0 4.211,0 5.000,0 464,3
Jumlah lokasi penerapan sustainable
tourism development (12.b.1)
(Lokasi)
12,0 15,0 17,0 20,0 22,0
ProP : Penerapan Standar Pariwisata
Berkelanjutan
115,1
Penerapan Sustainable Tourism
Practices Di Destinasi Branding dan
Prioritas (destinasi)
Jumlah Penerapan Sustainable Tourism
Practices Di Destinasi Branding dan
Prioritas (destinasi) (Destinasi)
10,0 12,0 12,0 12,0 12,0 34,8 Destinasi Pariwisata
Prioritas dan destinasi
branding
Kemenparekraf
berkas 3, hlm. 145
A.1.144
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Fasilitasi Pelaksanaan Sustainable
Tourism Observatory (STO)
Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan
Sustainable Tourism Observatory (STO)
(Sustainable Tourism Observatory)
3,0 5,0 5,0 6,0 6,0 58,3 Destinasi Pariwisata
Prioritas
Kemenparekraf
Pengembangan sistem pengelolaan
sampah plastik di destinasi wisata
bahari (amanat Perpres 83/2018)
Jumlah Pengembangan sistem
pengelolaan sampah plastik di destinasi
wisata bahari (amanat Perpres 83/2018)
(Destinasi Pariwisata Prioritas)
5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 17,5 Pusat Kemenparekraf
Pembentukan Manajemen Krisis
Kepariwisataan
Jumlah Pembentukan Manajemen Krisis
Kepariwisataan (Pedoman)
1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,5 Pusat Kemenparekraf
ProP : Penerapan Industri Hijau Jumlah perusahaan yang menerapkan
sertifikasi SNI ISO 14001 (12.6.1(a))
(Perusahaan)
349,2
Penyusunan Regulasi Teknis
Standardisasi Industri
Rancangan Regulasi Teknis (Jumlah
Regulasi Teknis)
21,0 23,0 23,0 23,0 23,0 19,3 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Pengawasan dan Penegakan
Hukum terkait Penerapan
Pemberlakuan Standardisasi
Industri
Tingkat Kepatuhan Lembaga Penilaian
Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT
SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi
(Persentase)
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 14,4 Pusat Kemenperin
Penguatan Kemampuan Lembaga
Penilaian Kesesuaian
Peningkatan Kapasitas Lab Uji (Jumlah
Paket Peralatan dan Bangunan)
13,0 205,0 128,0 104,0 148,0 181,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
Kemenperin
Penurunan Emisi GRK Sektor
Industri
Rancangan Standar (Jumlah Rancangan
Standar)
5,0 4,0 12,0 16,0 20,0 11,4 Pusat Kemenperin
Penanganan masalah limbah B3
sektor industri dan penerapan
ekonomi sirkuler dalam
pembangunan industri
berkelanjutan
Rancangan Standar (Jumlah Rancangan
Standar)
4,0 4,0 12,0 16,0 20,0 16,8 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemenperin
Penyusunan dan Penerapan
Standar Industri Hijau (SIH)
Perusahaan industri menengah besar
yang tersertifikasi Standar Industri Hijau
(SIH) (Persentase Perusahaan
IndustriMenengah Besar)
9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 24,2 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31 Smelter
Kemenperin
berkas 3, hlm. 146
A.1.145
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Standar Nasional Indonesia bidang
Mekanika, Energi, Elektroteknika,
Transportasi, dan Teknologi
Informasi
Jumlah SNI Mekanika, Energi,
Elektroteknika, Transportasi, dan
Teknologi Informasi yang berkekuatan
hukum sesuai kepentingan nasional
(akumulatif) (SNI)
150,0 175,0 190,0 205,0 230,0 20,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
BSN
Standar Nasional Indonesia bidang
Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian,
Personal, dan Ekonomi Kreatif
Jumlah SNI Infrastruktur, Penilaian
Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi
Kreatif yang berkekuatan hukum sesuai
kepentingan nasional (akumulatif) (SNI)
150,0 170,0 190,0 210,0 230,0 20,5 Pusat BSN
Standar Nasional Indonesia bidang
Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan
halal
Jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan
halal yang berkekuatan hukum sesuai
kepentingan nasional (akumulatif) (SNI)
200,0 220,0 240,0 260,0 280,0 28,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
BSN
Restrukturisasi komtek dan
pengelolaan komtek baru
Jumlah Komtek yang difasilitasi
(KOMTEK)
160,0 166,0 172,0 178,0 180,0 12,4 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas : Makanan
dan Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi, Otomotif,
Elektronik, Kimia dan
Farmasi
BSN
KP : Reformasi Fiskal Rasio perpajakan terhadap PDB
(17.1.1(a)) (Persen)
9,7-10,5 10,1 -10,7 10,3-11,2 10,5-11,7 10,7-12,3 2.581,0
Pembaruan sistem inti administrasi
perpajakan (core tax administration
system) (Persen)
1,5 9,5 52,4 100,0 Selesai
Imbal hasil (yield) surat berharga
negara (Persen)
Menurun Menurun Menurun Menurun Menurun
Rasio TKDD yang berbasis kinerja
terhadap TKDD Meningkat (Persen)
10,6 13,1 15,6 18,1 20,6
ProP : Pembaruan Sistem Inti
Administrasi Perpajakan
2.580,4
Sistem Inti Administrasi Perpajakan
(Core Tax Administration System)
(Persen) 1,5 9,5 52,4 100,0 Selesai 2.580,4 Pusat Kemenkeu
ProP : Layanan kepabeanan terkait
e-commerce, transhipment, dan
perbatasan
0,6
berkas 3, hlm. 147
A.1.146
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Peningkatan kelancaran logistik dan
perdagangan di perbatasan serta
percepatan pelayanan e-commerce
dan transhipment
(Laporan) 9,0 - - - - 0,6 Pusat Kemenkeu
KP : Peningkatan Ketersediaan dan
Kualitas Data dan Informasi
Perkembangan Ekonomi, Terutama
Pangan, Kemaritiman, Pariwisata,
Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital
Ketersediaan data statistik pariwisata
dan ekonomi kreatif (Data base)
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1.003,2
Ketersediaan data dan informasi
statistik e-commerce (Data base)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023
dan perbaikan data pangan (Data base)
2,0 2,0 2,0 3,0 2,0
ProP : Pengembangan Statistik
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
302,0
Big Data Ekonomi Kreatif Jumlah laporan PDB, Ekspor dan tenaga
kerja (Publikasi/
Laporan)
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 130,9 Pusat Kemenparekraf
Publikasi/Laporan Statistik
Wisatawan Nusantara
Jumlah publikasi/laporan statistik
wisatawan nusantara yang terbit tepat
waktu (Publikasi/Laporan)
69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 145,6 Pusat BPS
Publikasi/Laporan Statistik
Wisatawan Mancanegara
Jumlah publikasi/laporan statistik
wisatawan mancanegara yang terbit
tepat waktu (Publikasi/Laporan)
19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 11,7 Pusat BPS
Publikasi/Laporan Neraca Satelit
Pariwisata Nasional (TSA)
Jumlah publikasi/laporan Tourism
Satellite Accounts (TSA)
(Publikasi/Laporan)
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 13,8 Pusat BPS
ProP : Pengembangan Statistik e-
commerce
62,5
Publikasi/Laporan Statistik E-
Commerce
Jumlah publikasi/laporan statistik e-
commerce yang terbit tepat waktu
(Publikasi/Laporan)
35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 62,5 Pusat BPS
ProP : Pelaksanaan Sensus
Pertanian 2023 dan Perbaikan
Statistik Pangan
638,7
Publikasi/Laporan Tanaman Pangan Jumlah Publikasi/Laporan Statistik
Tanaman Pangan yang terbit tepat waktu
(Publikasi/Laporan)
515,0 515,0 515,0 515,0 515,0 277,6 Pusat BPS
berkas 3, hlm. 148
A.1.147
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Publikasi/Laporan Tanaman Pangan
Terintegrasi dengan Kerangka
Sampel Area
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik
Tanaman Pangan Terintegrasi dengan
Kerangka Sampel Area yang terbit tepat
waktu (Publikasi/Laporan)
506,0 506,0 506,0 506,0 506,0 361,1 Pusat BPS
Publikasi/Laporan Sensus
Pertanian*
Jumlah Publikasi/Laporan Sensus
Pertanian (Publikasi/Laporan)
0,0 Pusat BPS
JUMLAH 1.728.629,5
Keterangan :
Indikasi target dan pendanaan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan : (1) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; (2) Kesiapan dan Sumber Pendanaan; (3) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 149
A.3.1
MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024
MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING
INDIKASI TARGET
PP : PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TATA
KELOLA KEPENDUDUKAN
Proporsi penduduk yang tercakup
dalam program jaminan sosial (%)
78,7 98 3.992,5
Angka kelahiran total (Total fertility
rate/TFR)
2,26 2,24 2,21 2,19 2,10
Proporsi rumah tangga miskin dan
rentan yang memperoleh bantuan
sosial pemerintah (%)
65,2 80
KP : Percepatan Cakupan Administrasi
Kependudukan
175,0
ProP : Perluasan jangkauan layanan
administrasi kependudukan
140,0
Peningkatan cakupan kepemilikan
akta kelahiran bagi penduduk 0-17
tahun
Persentase cakupan kepemilikan akta
kelahiran pada penduduk 0 – 17 tahun
92 95 97 98 100 35,0 34 Provinsi Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemendagri
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun
yang kelahirannya dicatat oleh lembaga
pencatatan sipil, menurut umur (16.9.1*)
N/A N/A N/A N/A 100 0,0 34 Provinsi Kemendagri
Peningkatan cakupan kepemilikan
akta kematian pada seluruh
peristiwa kematian
Persentase cakupan kepemilikan akta
kematian pada seluruh peristiwa
kematian
20 40 60 80 100 35,0 34 Provinsi Kemendagri
Peningkatan cakupan kepemilikan
buku nikah dan akta perkawinan
pada semua pasangan yang
Persentase cakupan kepemilikan buku
nikah dan akta perkawinan pada semua
pasangan yang menikah
20 40 60 80 100 35,0 34 Provinsi Kemendagri
Peningkatan cakupan kepemilikan
akta perceraian pada semua
individu yang sudah bercerai
Persentase cakupan kepemilikan akta
perceraian pada semua individu yang
sudah bercerai
70 100 100 100 100 35,0 34 Provinsi Kemendagri
ProP : Percepatan kepemilikan
dokumen pendataran penduduk dan
pencatatan sipil bagi kelompok
khusus
35,0
Peningkatan layanan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil yang
mudah dan inovatif di wilayah 3T
Jumlah layanan pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil yang mudah dan
inovatif di wilayah 3T
112 112 112 112 112 35,0 23 Provinsi Kemendagri
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
berkas 3, hlm. 150
A.3.2
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
KP : Integrasi Sistem Administrasi
Kependudukan
77,1
ProP : Penguatan integrasi data
administrasi kependudukan
35,0
Penguatan integrasi data
administrasi kependudukan melalui
koneksitas warehouse berbasis NIK
Nasional
Jumlah K/L yang mengintegrasikan data
melalui koneksitas warehouse berbasis
NIK Nasional
6 10 16 20 22 35,0 34 Provinsi Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemendagri
ProP : Pengembangan data dan
informasi kependudukan (statistik
hayati) yang akurat, lengkap dan
tepat waktu
42,1
Pembentukan Rumah Data
Kependudukan Paripurna di
Kampung KB
Persentase Rumah Data Kependudukan
Paripurna yang terbentuk di Kampung
KB
50 60 68 75 80 7,1 Pusat dan 34 Provinsi BKKBN
Penyediaan data registrasi terkait
kelahiran dan kematian (Vital
Statistics Register)
Tersedianya data registrasi terkait
kelahiran dan kematian (Vital Statistics
Register)
3 5 10 15 20 35,0 34 Provinsi Kemendagri
KP : Pendampingan dan Layanan
Terpadu
Persentase daerah yang
menyelenggarakan layanan terpadu
penanggulangan kemiskinan (%)
25 50 60 70 80 2.906,2
Presentase daerah yang aktif
melakukan pemutakhiran data
terpadu penanggulangan kemiskinan
(%)
15 30 50 60 70
Persentase Provinsi/ kab/kota yang
memanfaatkan sistem perencanaan,
penganggaran dan monev unit
terpadu dalam proses penyusunan
program-program penanggulangan
kemiskinan
15,69 30 40 50 60,95
ProP : Penyelenggaraan Sistem
Layanan dan Rujukan Terpadu
1.519,5
Tersedianya Data Kesejahteraan
Sosial yang mutakhir
Data Kesejahteraan Sosial yang mutakhir 107.200.000 109.600.000 110.700.000 111.800.000 112.900.000 419,6 34 Provinsi Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemensos
Tersedianya Data, Sistem dan
Teknologi Informasi Kesejahteraan
Sosial
Layanan Data, Sistem dan Teknologi
Informasi Kesejahteraan Sosial
6 6 6 6 6 631,7 34 Provinsi Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemensos
berkas 3, hlm. 151
A.3.3
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan Sistem layanan dan
rujukan terpadu
Daerah yang menyelenggarakan Sistem
layanan dan rujukan terpadu
(Kabupaten/Kota)
220 300 380 460 514 401,7 34 Provinsi Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemensos
Pengembangan Pusat Kesejahteraan
Sosial (Puskesos)
Desa/ Kelurahan yang
menyelenggarakan Pusat Kesejahteraan
Sosial
600 760 920 1.028 900 66,5 34 Provinsi Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemensos
ProP : Penguatan pendampingan
masyarakat
1.386,7
Sertifikasi bagi SDM kesejahteraan
sosial
Sumber Daya Manusia Kesejahteraan
Sosial yang telah dibina/dikembangkan
profesinya
27.695 32.000 35.000 38.000 40.000 170,9 34 Provinsi Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemensos
Pelatihan Pertemuan Peningkatan
Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi
pendamping Program Bantuan Tunai
Bersyarat
Sumber Daya Manusia Kesejahteraan
Sosial pendamping Program Bantuan
Tunai Bersyarat yang memperoleh
pendidikan dan pelatihan
12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 559,7 34 Provinsi Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemensos
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial
Yang Telah Mendapatkan Akreditasi
5.000 12.000 18.000 20.000 23.000 310,9 34 Provinsi Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemensos
Lembaga Kesejahteraan Sosial
Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalanggunaan Napza
189 195 200 210 220 0,0 Kemensos
Lembaga Kesejahteraan Sosial
Rehabilitasi Sosial Penyandang
disabilitas
200 214 221 228 195 0,0 Kemensos
Lembaga Kesejahteraan Sosial
Rehabilitasi Sosial Tuna sosial dan
Korban Perdagangan Orang
55 55 55 55 55 0,0 Kemensos
Lembaga Kesejahteraan Sosial
Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV
100 100 100 100 100 0,0 Kemensos
Lembaga Kesejahteraan Sosial
Rehabilitasi Sosial Anak
300 300 300 300 300 0,0 Kemensos
Lembaga Kesejahteraan Sosial
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
50 100 100 150 150 0,0 Kemensos
Pendamping Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalanggunaan Napza
1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 0,0 Kemensos
Pendamping Rehabilitasi Sosial
Penyandang disabilitas
240 288 346 415 498 0,0 Kemensos
Pendamping Rehabilitasi Sosial Tuna
sosial dan Korban Perdagangan Orang
50 100 100 100 100 0,0 Kemensos
berkas 3, hlm. 152
A.3.4
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pendamping Rehabilitasi Sosial Orang
Dengan HIV
44 44 44 44 44 0,0 Kemensos
Pendamping Rehabilitasi Sosial anak 120 140 150 170 109 0,0 Kemensos
Pendamping Rehabilitasi Sosial Lanjut
Usia
110 250 350 450 520 0,0 Kemensos
Peningkatan kapasitas bagi Pekerja
Sosial Masyarakat (PSM)
SDM Pekerja Sosial Masyarakat yang
memperoleh peningkatan kapasitas
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 56,4 34 Provinsi Kemensos
Peningkatan kapasitas bagi Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan
(TKSK)
SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK) yang mendapatkan
pemberdayaan
7.201 7.201 7.201 7.201 7.201 288,8 34 Provinsi Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemensos
KP : Pemaduan dan Sinkronisasi
Kebijakan Pengendalian Penduduk
834,2
ProP : Sinergitas kebijakan
pengendalian penduduk dalam
mewujudkan penduduk tumbuh
seimbang
21,2
Pemanfaatan GDPK sebagai salah
satu dasar kebijakan perencanaan
pembangunan daerah
Persentase Pemerintah Daerah yang
mempergunakan GDPK sebagai salah
satu dasar perencanaan pembangunan
daerah
30% prov &
21% kab/kota
45% prov &
27% kab/kota
60% prov &
33% kab/kota
75% prov &
38% kab/kota
100% prov %
45% kab/kota
21,2 Pusat dan 34 Provinsi BKKBN
ProP : Penguatan kapasitas dan
kapabilitas kelembagaan
kependudukan
Persentase Pemerintah daerah
provinsi dan kabupaten/kota yang
telah mendapatkan pengetahuan
pengelolaan kependudukan (Persen
Pemerintah Daerah Provinsi,
kabupaten dan Kota)
90 90 95 95 100 141,3
Peningkatan Kab/Kota yang
memiliki kebijakan pembangunan
daerah yang berwawasan
Persentase Pemerintah Daerah yang
memiliki kebijakan pembangunan
berwawasan kependudukan
30% prov &
21% kab/kota
45% prov &
27% kab/kota
60% prov &
33% kab/kota
75% prov &
38% kab/kota
100% prov %
45% kab/kota
29,0 Pusat dan 34 Provinsi BKKBN
Peningkatan efektivitas kelompok
kerja KKBPK Provinsi dan
Persentase Kelompok Kerja KKBPK
Provinsi dan Kab/Kota yang efektif
10% prov &
10% kab/kota
20% prov &
20% kab/kota
30% prov &
30% kab/kota
40% prov &
40% kab/kota
50% prov &
50% kab/kota
21,2 Pusat dan 34 Provinsi BKKBN
Penyediaan sistem peringatan dini
pengendalian penduduk di tingkat
Provinsi dan Kab/Kota
Persentase pemerintah daerah yang
melaksanakan Sistem Peringatan Dini
Pengendalian Penduduk
30% prov &
10% kab/kota
45% prov &
20% kab/kota
60% prov &
30% kab/kota
75% prov &
40% kab/kota
100% prov &
50% kab/kota
91,0 Pusat dan 34 Provinsi BKKBN
ProP : Pemanfaatan data dan
informasi kependudukan
Persentase Pemerintah Daerah
Provinsi, Kab/Kota yang
melaksanakan dan memanfaatkan
analisis kependudukan dan informasi
kependudukan (termasuk hasil
Pendataan Keluarga) - (Persen
Pemerintah Daerah Provinsi,
kabupaten dan Kota)
20 25 30 35 40 671,7
berkas 3, hlm. 153
A.3.5
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pemanfaatan Data dan Informasi
KKBPK
Indeks Kualitas Data dan Informasi
Program KKBPK
57,60 60,69 63,41 66,51 70,05 671,7 Pusat dan 34 Provinsi BKKBN
PP : PENGUATAN PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN SOSIAL
Proporsi penduduk yang tercakup
dalam program jaminan sosial
78,7 98 821.547,7
Proporsi rumah tangga miskin dan
rentan yang memperoleh bantuan
sosial pemerintah
65,2 80
KP : Sistem jaminan sosial nasional 249.988,4
ProP : Pengembangan program
jaminan sosial
249.938,4
Peningkatan kepesertaan Penerima
Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu
Indonesia Sehat (KIS)
Jumlah penduduk yang menjadi peserta
Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
107 109 110 111 113 249.938,4 34 Provinsi Kemenkes
ProP : Penguatan kelembagaan
penyelenggara sistem jaminan
sosial nasional
50,0
Rekomendasi kebijakan yang
diterapkan oleh pemangku
kepentingan
Rekomendasi kebijakan yang diterapkan
oleh pemangku kepentingan
10 7 5 3 3 50,0 181 Kab/Kota; 11 Provinsi Kemenko PMK
KP : Bantuan sosial dan subsidi tepat
sasaran
Penyaluran Bantuan keluarga untuk
kesehatan dan pendidikan
10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 567.063,6
Penyaluran Bantuan Pangan melalui
Kartu Sembako Murah
15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.600.000
Penyaluran Bantuan LPG 3 Kg 31.400.000 31.400.000 31.400.000 31.400.000 31.400.000
Penyaluran Bantuan listrik daya 450
VA dan 900 VA
31.400.000 31.400.000 31.400.000 31.400.000 31.400.000
ProP : Penyelenggaraan Bantuan
dan Subsidi Tepat Sasaran
567.063,6
Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin
Keluarga Miskin dan Rentan yang
Memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat
(KPM)
10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 154.422,2 514 Kab/Kota; 34 Provinsi Kemensos
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
Keluarga Miskin dan Rentan yang
Memperoleh Bantuan Sosial Pangan
(KPM) melalui Program Sembako
5.513.785 5.513.785 5.513.785 5.513.785 5.513.785 49.853,7 11 Provinsi; 181 Kab/Kota Kemensos
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
Keluarga Miskin dan Rentan yang
Memperoleh Bantuan Sosial Pangan
(KPM) melalui Program Sembako
5.238.377 5.238.377 5.238.377 5.238.377 5.238.377 47.336,4 12 Provinsi; 151 Kab/Kota Kemensos
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
Keluarga Miskin dan Rentan yang
Memperoleh Bantuan Sosial Pangan
(KPM) melalui Program Sembako
4.847.877 4.847.877 4.847.877 4.847.877 4.847.877 43.861,7 11 Provinsi; 182 Kab/Kota Kemensos
berkas 3, hlm. 154
A.3.6
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penyediaan listrik yang tepat
sasaran bagi rumah tangga miskin
dan rentan
Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga
Miskin dan Rentan yang Memperoleh
Subsidi Listrik
60.080 64.258 68.894 73.609 78.191 12,9 514 Kab/Kota; 34 Provinsi Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemen ESDM
Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat
sasaran bagi Masyarakat, Usaha
Makro, Nelayan, dan Petani Sasaran
Alokasi Elpiji 3 kg untuk Masyarakat,
Usaha Makro, Nelayan, dan Petani
Sasaran
7.000 7.364 - 7.399 7.754 - 7.836 8.165 - 8.321 8.614 - 8.870 271.576,7 514 Kab/Kota; 34 Provinsi Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemen ESDM
Terwujudnya kemudahan akses
dan keterjangkauan energi dan
ketenagalistrikan
Realisasi capaian penambangan
pembangkt tenaga listrik
4.920 0,0
KP : Perlindungan sosial adaptif Tersusunnya Sistem Perlindungan
Sosial Adaptif
1.668,5
ProP : Pelaksanaan Perlindungan
Sosial yang Adaptif
1.668,5
Peningkatan kapasitas masyarakat
dalam mitigasi bencana melalui
Kabupaten/Kota Siaga Bencana
Korban bencana alam yang
mendapatkan pemenuhan kebutuhan
dasar (Jiwa)
163.500 163.500 163.500 163.500 163.500 595,1 34 Provinsi Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemensos
Peningkatan kesiapsiagaan dan
mitigasi bagi masyarakat di lokasi
rawan bencana alam
Warga masyarakat di lokasi rawan
bencana alam yang mendapatkan
kesiapsiagaan dan mitigasi (Jiwa)
247.404 250.000 255.000 257.000 260.000 772,4 34 Provinsi Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemensos
Perlindungan sosial bagi korban
bencana sosial
Korban Bencana Sosial Yang Mendapat
Pelayanan Kebutuhan Dasar
120.000 121.000 121.000 121.000 121.000 0,0 34 Provinsi Kemensos
Perlindungan sosial bagi korban
bencana sosial
Warga masyarakat di lokasi rawan
bencana yang mendapatkan pencegahan
konflik sosial
43.018 44.000 44.000 44.000 44.000 301,0 34 Provinsi Kemensos
KP : Kesejahteraan Sosial Persentase rumah tangga dengan
lanjut usia yang memperoleh bantuan
sosial (%)
18,9 20 22 24 25 2.827,2
Persentase anak penyandang
disabilitas usia sekolah yang memiliki
akses terhadap layanan pendidikan
dasar (%)
37,5 42 45 48 50
Persentase pemerintah daerah yang
menerapkan prinsip-prinsip kab/kota
inklusif (%)
2,7 5 10 15 20
ProP : Penyelengaraan
Kesejahteraan Sosial yang Inklusif
1.009,4
berkas 3, hlm. 155
A.3.7
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penjaminan kapasitas kelembagaan
dan kualitas pelayanan rehabilitasi
sosial tingkat lanjut yang terstandar
bagi penyandang disabilitas fisik,
mental, sensorik dan intelektual
Penyandang disabilitas fisik, mental,
sensorik dan intelektual yang
mendapatkan rehabilitasi sosial tingkat
lanjut (jiwa)
45.000 45.000 46.000 46.000 46.000 0,0 34 Provinsi Kemensos
Penyediaan literasi khusus bagi
penyandang disabilitas
Literasi khusus bagi penyandang
disabilitas
47000 50000 52000 53000 55000 0,0 Kemensos
Penjaminan kapasitas kelembagaan
dan kualitas pelayanan rehabilitasi
sosial tingkat lanjut yang terstandar
bagi lanjut usia
Lanjut usia yang mendapatkan
rehabilitasi sosial tingkat lanjut (jiwa)
30200 31000 32000 33000 35000 644,0 34 Provinsi Kemensos
Penjaminan kapasitas kelembagaan
dan kualitas pelayanan rehabilitasi
sosial tingkat lanjut yang terstandar
Anak yang mendapatkan rehabilitasi
sosial tingkat lanjut (jiwa)
27000 27000 27500 27500 27500 365,4 34 Provinsi Kemensos
ProP : Penguatan kelembagaan dan
pemberdayaan kelanjutusiaan
(lansia aktif dan produktif)
97,0
Peningkatan kualitas hidup lansia
melalui pendampingan keluarga
Persentase keluarga yang melaksanakan
pendampingan bagi lansia
12 13 14 15 16 97,0 Pusat BKKBN
ProP : Pelaksanaan Perawatan
Jangka Panjang berbasis komunitas
yang terintegrasi (Long-term Care)
116,9
Peningkatan Pelayanan Ramah
Lansia Melalui 7 (Tujuh) Dimensi
Lansia Tangguh dan Pendampingan
Perawatan Jangka Panjang Bagi
Lansia
Jumlah Kelompok BKL Yang
Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia
Tangguh dan Pendampingan Perawatan
Jangka Panjang Bagi Lansia
9984 10215 10214 10214 10214 116,9 34 Provinsi BKKBN
ProP : Penguatan pelayanan sosial
kelompok rentan lainnya
1.603,9
Penjaminan kapasitas kelembagaan
dan kualitas pelayanan rehabilitasi
sosial bagi korban penyalahgunaan
Napza
Korban penyalahgunaan Napza yang
mendapatkan rehabilitasi sosial (Jiwa)
21.714 25.000 27.000 28.000 30.000 1.192,6 34 Provinsi Kemensos
Pemberdayaan bagi keluarga
Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Yang Memperoleh Pemberdayaan
(Keluarga)
2.667 3.000 3.500 4.000 4.500 411,3 Pusat Kemensos
PP : Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan
Angka kematian ibu (AKI) (per
100.000 kelahiran hidup)
230,0 217,0 205,0 194,0 183,0 303.770,9
Angka kematian bayi (AKB) (per 1000
kelahiran hidup)
20,6 19,5 18,6 17,6 16,0
Angka kematian neonatal (per 1.000
kelahiran hidup)
12,9 12,2 11,6 11,0 10,0
berkas 3, hlm. 156
A.3.8
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Angka prevalensi kontrasepsi
modern/modern Contraceptive
Prevelance Rate (mCPR)
61,8 62,2 62,5 62,9 63,4
Persentase kebutuhan ber-KB yang
tidak terpenuhi (unmet need)
8,6 8,3 8,0 7,7 7,4
Angka kelahiran remaja umur 15-19
tahun/Age Specific Fertility Rate
(ASFR 15-19) (kelahiran hidup per
1000 perempuan)
25,0 24,0 21,0 20,0 18,0
Prevalensi stunting (pendek dan
sangat pendek) pada balita (persen)
24,1 21,1 18,4 16,0 14,0
Prevalensi wasting (kurus dan sangat
kurus) pada balita (persen)
8,1 7,8 7,5 7,3 7,0
Insidensi HIV (per 1.000 penduduk
yang tidak terinfeksi HIV)
0,21 0,21 0,19 0,19 0,18
Insidensi tuberkulosis (per 100.000
penduduk)
272,0 252,0 231,0 211,0 190,0
Jumlah kabupaten/kota yang
mencapai eliminasi malaria
325,0 345,0 365,0 385,0 405,0
Insidensi hepatitis B (persen) 1,68 1,54 1,39 1,24 1,09
Persentase merokok penduduk usia
10-18 tahun
9,1 9,0 8,9 8,8 8,7
Prevalensi obesitas pada penduduk
usia > 18 tahun (persen)
21,8 21,8 21,8 21,8 21,8
Persentase tekanan darah tinggi 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1
Persentase fasilitas kesehatan tingkat
pertama terakreditasi
65,0 70,0 80,0 90,0 100,0
Persentase rumah sakit terakreditasi 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0
KP : Peningkatan kesehatan ibu, anak,
keluarga berencana (KB), dan
kesehatan reproduksi
Persentase imunisasi dasar lengkap
pada anak usia 12-23 bulan
64 68 71 75 90 14.299,1
Persentase peserta KB aktif Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
(persen)
25,11 25,93 26,75 27,57 28,39
ProP : Penurunan Kematian Ibu dan
Bayi
Persentase persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan
87 89 91 93 95 12.614,5
Cakupan kunjungan antenatal
(persen)
Cakupan kunjungan neonatal (persen) 86 88 90 92 95
berkas 3, hlm. 157
A.3.9
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jumlah kabupaten/kota yang
mencapai 80% imunisasi dasar
lengkap anak usia 0-11 bulan
401 431 452 471 488
Penguatan sistem integrasi
pencatatan kelahiran, kematian, dan
penyebab kematian dalam
mendukung Pencatatan Sipil dan
Statistik Hayati (PS2H)
Jumlah kabupaten/kota yang
menerapkan sistem pencatatan
kelahiran, kematian dan penyebab
kematian dalam mendukung Pencatatan
Sipil dan Statistik Hayati (PS2H)
5 8 11 14 17 120,2 17 Provinsi dan 17
kabupaten/kota
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
Kemenkes
Pencatatan kematian ibu Persentase RS yang melakukan
pencatatan dan pelaporan kematian ibu
40 50 60 80 100 23,9 34 provinsi dan 514
kabupaten/kota
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
Kemenkes
Pelaksanaan imunisasi dasar
lengkap
Persentase bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap
92,9 93,6 94,1 94,6 95,0 267,5 32 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
Kemenkes
Penyediaan vaksin imunisasi dasar
lengkap
Persentase kabupaten/kota dengan
ketersediaan vaksin imunisasi dasar
lengkap
91 92 93 94 95 6.092,8 Pusat/provinsi/
kabupaten/kota
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
Kemenkes
Penyediaan obat dan perbekalan
kesehatan program kesehatan ibu
dan anak
Persentase kabupaten/kota dengan
ketersediaan obat kesehatan dan
perbekalan kesehatan program ibu dan
anak
100 100 100 100 100 11,4 Pusat/provinsi/
kabupaten/kota
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
Kemenkes
Pelatihan tenaga kesehatan dalam
kegawatdaruratan maternal dan
neonatal
Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih
kegawatdaruratan maternal dan neonatal
960 960 960 960 960 165,5 34 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
Kemenkes
Pelatihan tenaga kesehatan di Unit
Transfusi Darah dan Bank Darah
Rumah Sakit
Jumlah tenaga kesehatan di Unit
Transfusi Darah dan Bank Darah Rumah
Sakit yang dilatih
100 100 100 100 100 10,3 34 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
Kemenkes
Pelaksanaan pelayanan operasi
sectio sesarea darurat dalam waktu
≤ 30 menit
Jumlah RS dengan kemampuan
melaksanakan operasi sectio sesarea
darurat dalam waktu ≤ 30 menit
66 132 198 264 331 33,6 34 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
Kemenkes
Peningkatan pelayanan KB pasca
persalinan
Persentase pelayanan KB pasca
persalinan
29 32 35 38 40 241,0 Pusat dan 34 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
BKKBN
Peningkatan sarana cold chain
imunisasi
Jumlah puskesmas yang mendapatkan
dukungan peningkatan sarana cold chain
imunisasi
684 1.230 - - - 339,2 684 puskesmas Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
DAK/Pemda
Jaminan persalinan Jumlah kabupaten/kota yang
mendapatkan jaminan persalinan
514 514 514 514 514 5.309,1 514 kabupaten/kota Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
DAK/Pemda
ProP : Peningkatan KB dan
Kesehatan Reproduksi
Persentase tingkat putus pakai
pemakaian kontrasepsi (Drop out/DO)
25,79 24,50 23,10 21,59 20,00 1.684,6
berkas 3, hlm. 158
A.3.10
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pelayanan kesehatan usia
reproduksi
Jumlah kabupaten/kota yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan
usia reproduksi
120 200 320 470 514 134,6 34 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
Kemenkes
Pembinaan fasilitas kesehatan
dalam pelayanan KB
Persentase fasilitas kesehatan (faskes)
yang siap melayani KB MKJP
38,32 46,12 53,92 61,72 69,52 1.507,5 Pusat dan 34 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
BKKBN
Peningkatan kualitas pelayanan KB Indeks Informasi Metode KB (method
information index/MII)
77,50 79,50 81,50 83,50 85,50 10,7 Pusat dan 34 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
BKKBN
Peningkatan kesertaan KB di
wilayah dan sasaran khusus
Persentase kesertaan KB di 100
kabupaten/kota dengan kesertaan KB
rendah
37,96 38,46 38,96 39,46 39,96 12,6 Pusat dan 34 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
BKKBN
Peningkatan kinerja penyuluh KB
dalam capaian Program KKBPK
Persentase penyuluh KB yang berkinerja
baik
60 65 70 75 85 17,8 Pusat dan 34 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
BKKBN
Integrasi rencana aksi daerah
program kesehatan ibu dan KB
berbasis hak
Jumlah daerah yang mengintegrasikan
dan mempunyai rencana aksi daerah
program kesehatan ibu dan KB berbasis
hak
- 50 55 60 70 1,5 Pusat Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
Kemendagri
KP : Percepatan Perbaikan Gizi
Masyarakat
Persentase bayi usia kurang dari 6
bulan mendapat ASI eksklusif
40 45 50 55 60 149.219,5
Persentase ibu hamil Kurang Energi
Kronis (KEK)
16,0 14,5 13,0 11,5 10,0
Prevalensi wasting (kurus dan sangat
kurus) pada balita
8,08 7,8 7,52 7,26 7,00
ProP : Penurunan Stunting Persentase kabupaten/kota yang
melaksanakan surveilans gizi
51 70 90 100 100 149.219,5
Penanggulangan Kurang Energi
Kronik (KEK) pada ibu hamil
Persentase ibu hamil Kurang Energi
Kronis (KEK)
16,0 14,5 13,0 11,5 10,0 1.016,0 514 kabupaten/kota Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
Kemenkes
Pemantauan tumbuh kembang balita Persentase balita yang dipantau
pertumbuhan dan perkembangannya
60 70 75 80 85 1.280,5 514 kabupaten/kota Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
Kemenkes
Penyediaan obat gizi Persentase kabupaten/kota dengan
ketersediaan obat gizi
100 100 100 100 100 446,9 34 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
Kemenkes
Suplementasi gizi mikro pada balita Jumlah balita yang mendapatkan
suplementasi gizi mikro
90.000 140.000 190.000 240.000 290.000 284,6 514 kabupaten/kota Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
Kemenkes
Pelaksanaan surveilans dan
intervensi gizi berkualitas di
kabupaten/kota
Persentase kabupaten/kota yang
melaksanakan surveilans gizi
51 70 90 100 100 481,3 514 kabupaten/kota Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
Kemenkes
berkas 3, hlm. 159
A.3.11
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengawasan produk pangan
fortifikasi
Persentase sampel pangan fortifikasi
yang memenuhi syarat
87 88 89 90 90 13,5 34 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
BPOM
Promosi 1000 HPK pada keluarga
yang memiliki baduta
Jumlah keluarga yang memiliki baduta
yang terpapar promosi 1000 HPK
(keluarga)
4.122.784 4.122.784 4.122.784 4.122.784 4.122.784 179,4 34 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
BKKBN
Penguatan peran PIK remaja dan
BKR dalam edukasi kespro dan gizi
bagi remaja putri sebagai calon ibu
Jumlah PIK remaja dan BKR yang
mendapatkan pembinaan genre
29.327 29.327 29.327 29.327 29.327 340,1 33 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
BKKBN
Peningkatan pengetahuan
pengasuhan 1000 Hari Pertama
Kehidupan bagi keluarga
Jumlah orang yang mengikuti
peningkatan pengetahuan pengasuhan
1000 Hari Pertama Kehidupan
35.000 51.000 65.000 75.000 51.000 280,5 34 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
Kemendikbud
Fasilitasi PUG dan PPRG tentang
upaya pencegahan stunting bagi
provinsi
Jumlah provinsi yang mendapatkan
fasilitasi PUG dan PPRG tentang upaya
pencegahan stunting
- 7 6 6 6 4,0 32 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
Kemen PPPA
Diseminasi informasi kebijakan dan
program prioritas nasional
Persentase K/L/D yang melaksanakan
urusan PIKP dan mitra strategis yang
melaksanakan diseminasi informasi
kebijakan dan program prioritas nasional
65 70 75 85 90 30,0 Pusat Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
Kemen Kominfo
Kampanye Gerakan
Memasyarakatkan Makan Ikan
(Gemarikan)
Jumlah lokasi promosi Gemarikan 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 137,5 34 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
KKP
Peningkatan kapasitas aparatur
dalam penilaian kinerja penanganan
stunting
Jumlah daerah yang meningkat
kapasitas aparaturnya dalam penilaian
kinerja penanganan stunting
160 260 360 460 514 3,0 Pusat Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
Kemendagri
SPALD-T skala kota/regional Jumlah sambungan rumah tangga yang
terhubung SPALD-Terpusat skala kota
62.352 62.352 62.352 62.352 62.352 19.965,0 28 kabupaten/kota Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
KemenPUPR, DAK,
APBD
SPALD-T skala permukiman Jumlah sambungan rumah tangga yang
terhubung SPALD-Terpusat skala
permukiman
303.028 284.145 284.145 284.145 284.145 40.611,0 168 kabupaten/kota Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
KemenPUPR, DAK,
Pemda
SPALD-S skala kota (IPLT) Jumlah IPLT terbangun (unit) 24 77 101 152 151 4.435,0 374 kabupaten/kota Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
Kemen PU&PERA
SPALD-S skala individu Jumlah rumah tangga yang memiliki
tangki septik sesuai standar (rumah
tangga)
2.940.304,0 2.940.304,0 2.940.304,0 2.940.304,0 2.940.304,0 74.220,0 514 kabupaten/kota Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
KemenPUPR, DAK,
Pemda,
Masyarakat
Implementasi dokumen SSK Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi
pendampingan implementasi SSK
(kabupaten/kota)
66 66 62 62 52 385,0 34 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
KemenPUPR,
Pemda
berkas 3, hlm. 160
A.3.12
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Fasilitasi penguatan kapasitas
daerah dalam pengelolaan air
limbah domestik (termasuk
pengelolaan lumpur tinja)
Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi
penguatan kapasitas daerah dalam
pengelolaan air limbah domestik
(kabupaten/kota)
87 87 87 88 88 327,9 437 kabupaten/kota Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
KemenPUPR,
Pemda
Sosialisasi tentang upaya
penurunan stunting bagi provinsi
Jumlah provinsi yang mendapatkan
sosialisasi tentang upaya penurunan
stunting
4 4 4 4 4 4,0 20 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
Kemen PPPA
Penguatan intervensi stunting
melalui Therapeutic Feeding Center,
penyediaan obat, makanan
tambahan dan alat antropometri
Jumlah kabupaten/kota yang
mendapatkan dukungan penguatan
intervensi stunting
260 360 460 514 514 4.774,4 514 kabupaten/Kota Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
DAK/Pemda
KP : Peningkatan Pengendalian
Penyakit
Persentase Orang Dengan HIV-AIDS
yang menjalani Terapi ARV (ODHA on
ART)
40 45 50 55 60 11.454,8
Persentase angka keberhasilan
pengobatan TBC (TBC Success Rate)
90 90 90 90 90
Jumlah kabupaten/kota yang
mencapai eliminasi malaria
325 345 365 385 405
Persentase kabupaten/kota yang
melaksanakan deteksi dini Hepatitis
B dan C pada populasi berisiko
85 90 95 100 100
Jumlah kabupaten/kota dengan
eliminasi kusta
416 436 458 482 514
Jumlah kabupaten/kota endemis
filariasis yang mencapai eliminasi
80 93 106 150 190
Jumlah desa endemis schistosomiasis
yang mencapai eliminasi
11 15 19 24 28
Jumlah kabupaten/kota yang
melakukan deteksi dini faktor risiko
Penyakit Tidak Menular (PTM)
52 129 232 360 514
Jumlah kabupaten/kota yang
menerapkan Kawasan Tanpa Rokok
(KTR)
324 374 424 474 514
ProP : Pengendalian Penyakit
Menular
Persentase ODHA baru ditemukan
yang memulai pengobatan ARV
77 80 85 90 95 9.537,4
Persentase cakupan penemuan dan
pengobatan TBC (TBC Treatment
Coverage)
berkas 3, hlm. 161
A.3.13
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jumlah kabupaten/kota yang
mencapai API <1/1.000 penduduk
466 475 484 495 500
Persentase kabupaten/kota yang
melaksanakan deteksi dini Hepatitis
B dan C pada populasi berisiko
85 90 95 100 100
Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat 87 88 89 90 >90
Jumlah kabupaten/kota endemis
filariasis berhasil menurunkan angka
mikrofilaria <1%
136 190 207 220 236
Jumlah desa endemis schistosomiasis
yang mencapai eliminasi
11 15 19 24 28
Respon peringatan dini Kejadian
Luar Biasa (KLB)
Persentase kabupaten/kota yang
merespon peringatan dini KLB (alert
systems)
60 65 70 75 80 260,9 34 provinsi Kemenkes
Peningkatan kekarantinaan
kesehatan
Persentase kabupaten/kota yang
memiliki pelabuhan/bandar
udara/PLBDN yang mempunyai
kapasitas sesuai standar dalam
pencegahan dan pengendalian
kedaruratan kesehatan masyarakat
20 40 60 80 100 633,0 34 provinsi Kemenkes
Intensifikasi upaya eliminasi
malaria
Jumlah kabupaten/kota dengan
intensifikasi upaya eliminasi malaria
141 130 119 110 95 315,5 32 provinsi Kemenkes
Intervensi eliminasi schistosomiasis Jumlah desa endemis schistosomiasis
yang mencapai eliminasi
11 15 19 24 28 22,0 28 desa di 2 kabupaten
(Poso dan Sigi)
Kemenkes
Intervensi eliminasi filariasis Jumlah kabupaten/kota dengan
intervensi eliminasi filariasis
106 150 191 207 212 554,1 32 provinsi Kemenkes
Pengobatan ODHA baru yang
ditemukan
Persentase ODHA baru ditemukan yang
memulai pengobatan ARV
77 80 85 90 95 519,4 34 provinsi Kemenkes
Penemuan dan pengobatan TBC Persentase cakupan penemuan dan
pengobatan TBC (TBC treatment
coverage)
80 85 90 90 90 1.073,5 34 provinsi Kemenkes
Pencegahan dan pengendalian ISPA Persentase kabupaten/kota yang 50%
puskesmasnya melaksanakan
tatalaksana penumonia standar
50 52 55 57 60 35,6 34 provinsi Kemenkes
Intensifikasi penemuan dan
pengobatan kasus kusta
Persentase penderita kusta yang
menyelesaikan pengobatan kusta tepat
waktu
90 90 90 90 90 116,2 472 kabupaten/kota Kemenkes
Pencegahan dan pengendalian
penyakit hepatitis
Persentase kabupaten/kota yang
melaksanakan deteksi dini Hepatitis B
dan C pada populasi berisiko
85 90 95 100 100 503,5 514 kabupaten/kota Kemenkes
berkas 3, hlm. 162
A.3.14
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengendalian faktor risiko penyakit
di pintu masuk negara
Persentase faktor risiko penyakit di pintu
masuk yang dikendalikan
86 89 93 97 100 753,9 49 KKP Kemenkes
Kewaspadaan dini kejadian
penyakit
Persentase rekomendasi surveilans
faktor risiko dan penyakit berbasis
laboratorium yang dimanfaatkan
80 85 90 95 100 242,1 10 BTKLPP Kemenkes
Pengendalian anti microbial
resistance
Persentase RS kelas A dan B Pendidikan
yang melakukan surveilan AMR sesuai
standar
20 40 60 80 100 12,5 Pusat Kemenkes
Penyediaan obat dan perbekalan
kesehatan program pencegahan dan
pengendalian TB
Persentase kabupaten/kota dengan
ketersediaan obat program tuberkulosis
100 100 100 100 100 1.718,0 Pusat/provinsi/
kabupaten/kota
Kemenkes
Penyediaan obat dan perbekalan
kesehatan program pencegahan dan
pengendalian HIV/AIDS
Persentase kabupaten/kota dengan
ketersediaan obat program HIV/AIDS
100 100 100 100 100 2.693,4 34 provinsi Kemenkes
Penyediaan obat dan perbekalan
kesehatan program pengendalian
malaria
Persentase kabupaten/kota dengan
ketersediaan obat program malaria yang
disediakan
100 100 100 100 100 84,0 Pusat/provinsi/
kabupaten/kota
Kemenkes
ProP : Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
Jumlah kabupaten/kota yg
melakukan pelayanan terpadu (Pandu)
PTM di ≥ 80% puskesmas
103 205 308 411 514 1.917,4
Jumlah kabupaten/kota yang
menerapkan Kawasan Tanpa Rokok
(KTR)
324 374 424 474 514
Deteksi dini faktor risiko PTM Jumlah kabupaten/kota yang melakukan
deteksi dini faktor risiko PTM ≥ 80%
52 129 232 360 514 545,5 52 kabupaten/kota Kemenkes
Pelaksanaan pengendalian PTM
terpadu di Puskesmas
Jumlah kabupaten/kota yg melakukan
pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80%
Puskesmas
103 205 308 411 514 173,4 103 kabupaten/kota Kemenkes
Pelayanan berhenti merokok
(konseling dan terapi)
Jumlah kabupaten/kota dengan ≥ 40%
FKTP yang menyelenggarakan layanan
Upaya Berhenti Merokok (UBM)
50 100 175 275 350 204,8 50 kabupaten/kota Kemenkes
Advokasi kepada pemerintah
daerah untuk penerapan Kawasan
Tanpa Rokok (KTR)
Jumlah kabupaten/kota yang
menerapkan Kawasan Tanpa Rokok
(KTR)
324 374 424 474 514 9,7 277 kabupaten/kota Kemenkes
Deteksi dini gangguan indera Jumlah kabupaten/kota yang
melaksanakan deteksi dini gangguan
indera pada ≥ 40% populasi
155 206 308 360 514 140,4 155 kabupaten/kota Kemenkes
Deteksi dini kanker Jumlah kabupaten/kota yang melakukan
deteksi dini penyakit kanker di ≥ 80%
populasi usia 30-59 tahun
283 309 360 411 514 170,0 283 kabupaten/kota Kemenkes
berkas 3, hlm. 163
A.3.15
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pelayanan kesehatan bagi penderita
gangguan jiwa
Persentase orang dengan gangguan jiwa
(ODGJ) berat yang mendapatkan
pelayanan sesuai standar
45 60 75 90 100 40,2 34 provinsi Kemenkes
Pengawasan label dan iklan produk
tembakau
Jumlah label dan iklan produk tembakau
yang diawasi yang memenuhi ketentuan
60.000 60.200 60.400 60.600 60.800 10,2 34 provinsi BPOM
Penyediaan alat deteksi dini
penyakit tidak menular
Jumlah kabupaten/kota yang
mendapatkan dukungan alat deteksi dini
penyakit tidak menular
274 120 120 - - 623,1 35 provinsi DAK/Pemda
KP : Penguatan Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat(Germas)
Jumlah kabupaten/kota sehat 110 220 280 380 420 102.812,1
ProP : Pengembangan Lingkungan
Sehat
Persentase desa/kelurahan dengan
Stop Buang air besar Sembarangan
(SBS)
40 50 60 70 90 101.516,0
Jumlah kabupaten/kota sehat 110 220 280 380 420
Pembinaan pelaksanaan
kabupaten/kota sehat
Jumlah kabupaten/kota sehat 110 220 280 380 420 76,0 34 provinsi Kemenkes
Pembinaan pelaksanaan Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Persentase desa/kelurahan dengan Stop
Buang air besar Sembarangan (SBS)
40 50 60 70 90 445,2 34 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
Kemenkes
Pengawasan kualitas air minum Persentase sarana air minum yang
diawasi/diperiksa kualitas air minumnya
sesuai standar
60 64 68 72 76 291,2 34 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
Kemenkes
Pembangunan SPAM Kapasitas Pembangunan SPAM
Kabupaten/Kota dan SPAM Lintas
Kabupaten/Kota (LPD)
3225 3225 3225 3225 3225 8.272,3 34 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
Kemen PU&PERA
Pembangunan baru bagi daerah
yang belum memiliki layanan air
minum melalui Pembangunan SPAM
Jumlah SR 44258 44258 44258 44258 44258 4.425,8 34 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
DAK/Pemda
Perluasan SPAM Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR) 25985 25985 25985 25985 25985 5.980,0 34 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
Kemen PU&PERA
Perluasan SPAM perpipaan melalui
pemanfaatan idle capacity Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM)
terbangun
Jumlah SR 221290 221290 221290 221290 221290 2.212,9 34 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
DAK/Pemda
Peningkatan kapasitas SPAM Kapasitas SPAM Kabupaten/Kota dan
SPAM Lintas Kabupaten/Kota (LPD)
940 940 940 940 940 1.050,0 34 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
Kemen PU&PERA
Peningkatan SPAM melalui
penambahan kapasitas dan/atau
volume dari sarana dan prasarana
SPAM
Jumlah SR 36522 36522 36522 36522 36522 858,5 34 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
DAK/Pemda
berkas 3, hlm. 164
A.3.16
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan baru bagi daerah
yang belum memiliki layanan air
minum melalui pembangunan SPAM
BJP terlindungi individual/komunal
Kumulatif jumlah rumah tangga yang
terlayani air minum melalui
pembangunan SPAM BJP terlindungi
individual/komunal
16948228 18572179 20354341 22310323 24457290 0,0 34 provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Stunting
DAK/Pemda
Pembangunan rumah susun Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
4153 10847 20000 25000 35000 61.880,0 34 provinsi Kemen PU&PERA
Fasilitasi peningkatan kualitas
rumah
Jumlah rumah tangga yang
mendapatkan bantuan peningkatan
kualitas (rumah tangga)
156000 156000 156000 156000 156000 15.677,0 34 provinsi Kemen PU&PERA
Penerapan sekolah dengan Pangan
Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan
Anak Sekolah (PJAS) aman
660 1330 2010 2700 3400 116,8 34 provinsi BPOM
Penerapan desa pangan aman Jumlah desa pangan aman 211 427 648 874 1.105 172,2 34 provinsi BPOM
Intervensi pasar aman dari bahan
berbahaya
Jumlah pasar aman dari bahan
berbahaya
84 165 255 350 450 58,1 34 provinsi BPOM
ProP : Penguatan Promosi Germas Persentase kabupaten/kota yang
menerapkan kebijakan Germas
30 35 40 45 50 1.296,1
Persentase kabupaten/kota dengan
minimal 80% posyandu aktif
25 35 50 60 70
Pembinaan kabupaten/kota dalam
menerapkan kebijakan Germas
Persentase kabupaten/kota yang
menerapkan kebijakan Germas
30 35 40 45 50 361,6 34 provinsi Kemenkes
Pelaksanaan kesehatan kerja di
tempat kerja
Jumlah kabupaten/kota yang
melaksanakan kesehatan kerja
308 334 360 385 411 195,4 Pusat dan 34 provinsi Kemenkes
Penyusunan pedoman/regulasi/
rekomendasi kebijakan penerapan
Germas
Jumlah pedoman/regulasi/rekomendasi
kebijakan penerapan Germas
3 6 9 12 15 24,3 Pusat Kemenkes
Pembinaan posyandu aktif Persentase kabupaten/kota
melaksanakan pembinaan posyandu
aktif
51 70 90 100 100 182,7 34 provinsi Kemenkes
Promosi makanan dan minuman
sehat nusantara
Jumlah Pedagang Mikro Kecil Menengah
(PMKM) yang mengikuti promosi
makanan dan minuman sehat nusantara
300 400 500 600 700 62,5 34 provinsi Kemendag
Kampanye olahraga tradisional,
usia dini dan lansia, olahraga
penyandang cacat, dan olahraga di
lembaga pemasyarakatan
Jumlah peserta olahraga tradisional, usia
dini dan lansia, olahraga penyandang
cacat, dan olahraga di lembaga
pemasyarakatan
11274 11274 11274 11274 11274 25,1 Pusat Kemenpora
Kampanye olahraga di sekolah
dasar, menengah, perguruan tinggi,
pendidikan nonformal dan informal
Jumlah peserta olahraga yang difasilitasi
di sekolah dasar, menengah, perguruan
tinggi, pendidikan nonformal dan
informal
17000 17000 17000 17000 17000 17,5 Pusat Kemenpora
berkas 3, hlm. 165
A.3.17
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Kampanye olahraga rekreasi,
massal, petualang, tantangan dan
wisata
Jumlah peserta kampanye olahraga
massal, petualang, tantangan dan wisata
14020 14020 14020 14020 14020 140,9 Pusat Kemenpora
Fasilitasi penyelenggaraan
kejuaraan olahraga rekreasi
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan
kejuaraan olahraga rekreasi
3 3 3 3 3 21,4 Pusat Kemenpora
Fasilitasi bantuan untuk sarana
olahraga pendidikan, olahraga
rekreasi dan olahraga prestasi
Jumlah fasilitasi sarana olahraga
pendidikan, olahraga rekreasi dan
olahraga prestasi
59 58 58 58 58 264,8 Pusat Kemenpora
KP : Penguatan Sistem Kesehatan dan
Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase puskesmas tanpa dokter 6 0 0 0 0 25.985,3
Persentase puskesmas dengan jenis
tenaga kesehatan sesuai standar
35 47 59 71 83
Persentase RSUD kabupaten/kota
yang memiliki 4 dokter spesialis
dasar dan 3 dokter spesialis lainnya
70 75 80 85 90
Persentase fasilitas kesehatan tingkat
pertama terakreditasi
65 70 80 90 100
Persentase rumah sakit terakreditasi 80 85 90 95 100
Persentase puskesmas dengan
ketersediaan obat esensial
85 90 92 94 96
Jumlah kabupaten/kota yang telah
melakukan perbaikan tata kelola
pembangunan kesehatan
25 35 45 55 65
Persentase obat memenuhi syarat 80,8 83,6 86,6 90,0 92,3
Persentase makanan memenuhi
syarat
78 80 82 84 86
ProP : Penguatan Pelayanan
Kesehatan Dasar dan Rujukan
Persentase RS milik pemerintah
daerah yang memenuhi sarana
prasarana dan alat (SPA) sesuai
standar
80 85 90 95 100 14.298,7
Persentase FKTP yang memenuhi
sarana, prasarana dan alat (SPA)
sesuai standar
75 83 90 95 100
Pembinaan FKTP yang memiliki
sarana, prasarana dan alat (SPA)
sesuai standar
Persentase FKTP yang memenuhi
sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai
standar
75 83 90 95 100 15,2 34 provinsi Kemenkes
Pembinaan rumah sakit yang
memenuhi sarana prasarana dan
alat (SPA) sesuai standar
Persentase RS milik pemerintah daerah
yang memenuhi sarana prasarana dan
alat (SPA) sesuai standar
80 85 90 95 100 25,9 34 provinsi Kemenkes
berkas 3, hlm. 166
A.3.18
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan fasilitas rujukan di
Kawasan Timur Indonesia
Jumlah RS UPT Vertikal di Kawasan
Timur Indonesia yang dikembangkan
2 2 2 2 2 1.727,5 3 lokasi Kemenkes
Pengembangan dan penyediaan
sarana dan prasarananya RS UPT
vertikal
Jumlah RS UPT vertikal yang
dikembangkan dan ditingkatkan sarana
dan prasarananya
6 6 6 7 7 3.596,7 7 RS Kemenkes
Penyusunan rencana induk nasional
pengembangan fasilitas pelayanan
kesehatan
Jumlah rencana induk nasional
pengembangan fasilitas pelayanan
kesehatan
1 1 - - - 2,5 34 provinsi Kemenkes
Pembinaan RSUD di DTTPK (Daerah
Tertinggal, Terpencil, Perbatasan,
Kepulauan)
Jumlah RSUD di Daerah Tertinggal,
Terpencil, Perbatasan, Kepulauan
(DTTPK) yang dibina
7 14 21 28 35 24,1 15 provinsi Kemenkes
Pembinaan puskesmas daerah
tertinggal, perbatasan, kepulauan
yang ditingkatkan SPA sesuai
standar
Jumlah puskesmas Daerah Tertinggal,
Perbatasan, Kepulauan (DTPK) yang
ditingkatkan SPA sesuai standar
250 200 200 200 200 16,3 28 provinsi Kemenkes
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
Bergerak (PKB)
Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak
(PKB) yang dilakukan di daerah terpencil
dan sangat terpencil sesuai standar
18 51 84 117 150 324,9 28 provinsi Kemenkes
Pelaksanaan Program Indonesia
Sehat dengan Pendekatan Keluarga
(PIS-PK)
Jumlah kabupaten/kota yang telah
melaksanakan PIS-PK dengan 100%
intervensi keluarga
105 200 300,0 400,0 514,0 129,6 514 kabupaten/kota Kemenkes
Pelayanan rujukan non spesialistik
di FKTP
Persentase FKTP dengan rasio rujukan
non spesialistik ≤ 2%
40,0 50,0 60,0 80,0 100,0 37,9 34 provinsi Kemenkes
Pembinaan UTD yang memiliki
sarana, prasarana dan alat
kesehatan sesuai standar
Jumlah UTD yang mendapatkan
pembinaan sesuai standar pelayanan
transfusi darah
42 126 210 252 294 10,1 34 provinsi Kemenkes
Penerapan telemedicine Jumlah fasyankes yang diampu dalam
melaksanakan telemedicine
67 134 201 268 335 62,2 34 provinsi Kemenkes
Penerapan Rekam Medis Elektronik
(RME) terintegrasi
Persentase rumah sakit rujukan yang
menerapkan Rekam Medis Elektronik
(RME) terintegrasi
20 40 60 80 100 57,2 34 provinsi Kemenkes
Penerapan sistem rujukan
terintegrasi
Jumlah provinsi yang menerapkan
sistem rujukan terintegrasi
34 34 34 34 34 25,2 34 provinsi Kemenkes
Pembinaan dalam rangka
peningkatan mutu FKTP untuk
diakreditasi
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan
tingkat pertama yang memenuhi
persyaratan survei akreditasi
4.478 4.009 4.720 6.110 5.706 59,1 34 provinsi Kemenkes
Pelayanan kesehatan lansia Persentase kabupaten/kota yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan
lanjut lansia
45 50 55 60 65 115,4 34 provinsi Kemenkes
Pembinaan dalam rangka
peningkatan mutu rumah sakit
untuk diakreditasi
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan
rujukan yang memenuhi persyaratan
survei akreditasi
1028 851 1195 1169 991 65,5 34 provinsi Kemenkes
berkas 3, hlm. 167
A.3.19
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan RS Pratama Jumlah RS Pratama yang dibangun 15 10 10 10 10 2.466,2 15 kabupaten/kota DAK/Pemda
Penyediaan sarpras puskesmas
DTPK
Jumlah puskesmas DTPK yang
mendapatkan dukungan peningkatan
sarana prasarana
300 150 100 50 - 5.537,0 300 puskesmas DAK/Pemda
ProP : Pemenuhan dan Peningkatan
Kompetensi Tenaga Kesehatan
Persentase puskesmas tanpa dokter 6 0 0 0 0 3.911,5
Persentase puskesmas dengan jenis
tenaga kesehatan sesuai standar
35 47 59 71 83
Persentase RSUD kabupaten/kota
yang memiliki 4 dokter spesialis
dasar dan 3 dokter spesialis lainnya
70 75 80 85 90
Penugasan khusus tenaga
kesehatan secara tim
Jumlah kumulatif penempatan baru dan
pemulangan tenaga kesehatan pada
penugasan khusus secara tim
1356 1493 1200 1200 1200 296,8 100 puskesmas Kemenkes
Penugasan khusus tenaga
kesehatan secara individu
Jumlah kumulatif penempatan baru dan
pemulangan tenaga kesehatan pada
penugasan khusus secara individu
4177 5487 4000 4000 4000 270,0 500 puskesmas Kemenkes
Pendayagunaan dokter spesialis Jumlah lulusan pendidikan dokter
spesialis yang didayagunakan
660 660 660 660 660 75,2 431 RS Kemenkes
Penyediaan bantuan pendidikan
Program Pendidikan Dokter
Spesialis (PPDS)/Program
Pendidikan Dokter Gigi Spesialis
(PPDGS)
Jumlah dokter penerima bantuan
Program Pendidikan Dokter Spesialis
(PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi
Spesialis (PPDGS)
2020 1885 1785 1650 1540 633,8 34 provinsi Kemenkes
Penyediaan bantuan biaya
pendidikan diutamakan pada
daerah bermasalah kesehatan dan
DTPK
Jumlah penerima afirmasi bantuan biaya
pendidikan diutamakan pada daerah
bermasalah kesehatan dan DTPK
0 500 1000 1500 1500 155,3 Pusat dan Poltekkes
Kementerian Kesehatan
Kemenkes
Pelatihan strategis sumber daya
manusia kesehatan
Jumlah SDM kesehatan yang mendapat
pelatihan strategis
2700 2700 2700 2700 2700 237,0 34 provinsi Kemenkes
Penyesuaian prodi dan lembaga
pendidikan SDM kesehatan
Jumlah prodi dan lembaga pendidikan
SDM kesehatan yang disesuaikan
dengan kebutuhan program
pembangunan kesehatan
52 104 156 208 260 221,8 Pusat dan 38 Poltekkes
Kementerian Kesehatan
Kemenkes
Pendayagunaan tenaga kesehatan
lulusan Poltekkes Kemenkes di
fasyankes Pemerintah
Jumlah tenaga kesehatan lulusan
Poltekkes Kementerian Kesehatan RI
yang didayagunakan di fasyankes
pemerintah
0 500 1000 1500 1500 1.407,8 34 provinsi Kemenkes
Pendayagunaan dokter pasca
internsip
Jumlah dokter pasca internsip yang
didayagunakan
0 400 600 800 1000 613,8 34 provinsi Kemenkes
berkas 3, hlm. 168
A.3.20
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
ProP : Pemenuhan dan Peningkatan
Daya Saing Sediaan Farmasi dan
Alat Kesehatan
Persentase puskesmas dengan
ketersediaan obat esensial
85 90 92 94 96 3.074,0
Persentase alat kesehatan memenuhi
syarat
91 92 93 94 95
Pelayanan kefarmasian sesuai
standar di fasyankes
Jumlah fasyankes yang melaksanakan
pelayanan kefarmasian sesuai standar
3000 4000 5000 6000 7000 102,7 Fasyankes di
provinsi/kabupaten/kota
Kemenkes
Penggunaan obat sesuai FORNAS di
rumah sakit
Persentase rumah sakit dengan
penggunaan obat sesuai FORNAS
70 75 80 85 90 33,2 RS
provinsi/kabupaten/kota
Kemenkes
Penyediaan buffer obat dan
perbekalan kesehatan program
pelayanan kesehatan dasar
Jumlah paket buffer obat pelayanan
kesehatan dasar yang disediakan
10 10 10 10 10 1.084,5 34 provinsi Kemenkes
Pelaksanaan manajemen
pengelolaan obat dan vaksin sesuai
standar di instalasi farmasi
kabupaten/kota
Jumlah instalasi farmasi kabupaten/kota
yang melakukan manajemen pengelolaan
obat dan vaksin sesuai standar
164 264 364 464 514 17,4 Pusat/provinsi/
kabupaten/kota
Kemenkes
Penerapan aplikasi logistik obat dan
Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di
instalasi farmasi provinsi dan
kab/kota
Jumlah instalasi farmasi provinsi dan
kabupaten/kota yang menerapkan
aplikasi logistik obat dan Bahan Medis
Habis Pakai (BMHP)
68 136 204 272 340 24,6 Pusat/provinsi/
kabupaten/kota
Kemenkes
Penyediaan vaksin baru untuk
pneumonia (PCV)
Persentase ketersediaan PCV di provinsi
rencana introduksi
100 100 100 100 100 1.673,1 Pusat/provinsi/
kabupaten/kota
Kemenkes
Penyediaan obat dan vaksin
esensial di puskesmas
Persentase kabupaten/kota dengan
ketersediaan obat esensial
77 79 81 83 85 38,5 Pusat/provinsi/
kabupaten/kota
Kemenkes
Penyusunan peta jalan
pengembangan vaksin halal
Jumlah penyusunan peta jalan
pengembangan vaksin halal
1 1 1 1 1 2,7 Jakarta Kemenkes
Pengawasan produk alkes dan
PKRT
Persentase produk alat kesehatan (alkes)
dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT) yang diuji dan memenuhi
syarat
90 90 90 95 95 31,7 Pusat/provinsi/
kabupaten/kota
Kemenkes
Pemberian sertifikat CPOTB untuk
UMKM OT
Persentase UMKM obat tradisional yang
menerima sertifikat CPOTB bertahap
42 54 65 76 87 13,7 33 provinsi BPOM
Penyelesaian permohonan ekspor
impor obat, narkotika, psikotropika
dan prekursor yang diselesaikan
tepat waktu
Jumlah permohonan ekspor impor obat,
narkotika, psikotropika, dan prekursor
yang diselesaikan tepat waktu
16.300 16.500 16.700 16.900 17.100 5,3 33 provinsi BPOM
Produksi alat kesehatan di dalam
negeri
Jumlah alat kesehatan yang diproduksi
di dalam negeri
7 7 7 7 7 46,6 Industri Alkes di
provinsi/kabupaten/kota
Kemenkes
ProP : Penguatan Tata Kelola,
Pembiayaan, Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan
Jumlah provinsi/kabupaten/kota
yang telah melakukan perbaikan tata
kelola program kesehatan
25 35 45 55 65 1.786,8
berkas 3, hlm. 169
A.3.21
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jumlah bahan kebijakan teknis
pengembangan pembiayaan kesehatan
dan jaminan kesehatan yang disusun
2 2 2 2 2
Persentase rekomendasi kebijakan
hasil penelitian dan pengembangan
kesehatan yang dimanfaatkan untuk
perbaikan pelaksanaan prioritas
nasional
100 100 100 100 100
Pendampingan tata kelola program
kesehatan
Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang
telah melakukan perbaikan tata kelola
program kesehatan
25 35 45 55 65 111,2 34 provinsi Kemenkes
Integrasi sistem informasi kesehatan Jumlah sistem informasi kesehatan yang
terintegrasi dalam Aplikasi Satu Data
Kesehatan (ASDK)
10 25 45 70 100 137,2 Pusat Kemenkes
Peningkatan kualitas data rutin
kesehatan
Persentase indikator pembangunan
kesehatan yang diukur dengan data rutin
0 5 10 20 30 12,6 Pusat Kemenkes
Penguatan sistem pencatatan data
rutin program
Jumlah rekomendasi penguatan sistem
pencatatan data rutin program
2 1 1 1 1 48,5 35 provinsi Kemenkes
Penyusunan rancangan kebijakan
determinan pembangunan
kesehatan
Jumlah rancangan kebijakan determinan
pembangunan kesehatan yang
dihasilkan
4 4 4 4 4 50,2 Pusat Kemenkes
Penelitian dan pengembangan life
science bidang kesehatan
Jumlah hasil penelitian dan
pengembangan life science bidang
kesehatan
3 4 4 4 4 104,7 DKI Jakarta, Jawa Barat,
Jawa Tengah, Jawa Timur,
Banten, Yogyakarta,
Sumatera Barat
Kemenkes
Penelitian dan pengembangan
biomedis dan gizi masyarakat pada
Riset Kesehatan Nasional
Jumlah hasil penelitian dan
pengembangan biomedis dan gizi
masyarakat pada Riset Kesehatan
Nasional
1 1 1 1 1 256,2 34 provinsi Kemenkes
Riset evaluasi intervensi kesehatan
prioritas di bidang upaya kesehatan
masyarakat
Jumlah riset evaluasi intervensi
kesehatan prioritas terkait upaya
kesehatan masyarakat
1 1 1 1 1 116,0 34 provinsi Kemenkes
Riset status kesehatan masyarakat
pada riset kesehatan nasional
wilayah II
Jumlah hasil riset status kesehatan
masyarakat pada Riset Kesehatan
Nasional (RISKESNAS) pada wilayah II
1 1 1 7 2 219,9 Sumut, Sumsel, Bengkulu,
Lampung, Jabar, Banten,
Maluku
Kemenkes
Riset status kesehatan masyarakat
pada Riset Kesehatan Nasional
wilayah V
Jumlah hasil riset status kesehatan
masyarakat pada Riset Kesehatan
Nasional (RISKESNAS) pada wilayah V
1 1 1 6 2 133,1 Babel, Kalbar, Kalsel,,
Sultra, Gorontalo, Pabar
Kemenkes
berkas 3, hlm. 170
A.3.22
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Riset evaluasi intervensi kesehatan
prioritas di bidang sumber daya dan
pelayanan kesehatan
Jumlah hasil riset evaluasi intervensi
kesehatan prioritas terkait sumber daya
dan pelayanan kesehatan yang
dilaksanakan
1 1 1 1 1 10,6 28 provinsi Kemenkes
Riset status kesehatan masyarakat
pada riset kesehatan nasional
wilayah I
Jumlah hasil riset status kesehatan
masyarakat pada Riset Kesehatan
Nasional (RISKESNAS) pada wilayah I
1 1 1 7 2 205,6 Aceh, Riau, Jakarta,
Jateng, DIY, NTT, Sulsel
Kemenkes
Riset status kesehatan masyarakat
pada Riset Kesehatan Nasional
wilayah IV
Jumlah hasil riset status kesehatan
masyarakat pada Riset Kesehatan
Nasional (RISKESNAS) pada wilayah IV
1 1 1 7 2 108,2 Jambi, Kepri, Kalteng,
Kaltim, Kaltara, Sulteng,
Sulbar
Kemenkes
Riset status kesehatan masyarakat
pada riset kesehatan nasional
wilayah III
Jumlah hasil riset status kesehatan
masyarakat pada Riset Kesehatan
Nasional (RISKESNAS) pada wilayah III
1 1 1 7 2 241,1 Ada 7 provinsi : Sumbar,
Jatim, Bali, NTB, Sulut,
Malut, dan Papua
Kemenkes
Penyusunan bahan kebijakan teknis
pengembangan pembiayaan
kesehatan dan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)
Jumlah bahan kebijakan teknis
pengembangan pembiayaan kesehatan
dan jaminan kesehatan nasional
2 2 2 2 2 31,5 Pusat Kemenkes
ProP : Peningkatan Efektivitas
Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase obat memenuhi syarat 80,8 83,6 86,6 90,0 92,3 2.914,3
Persentase makanan memenuhi
syarat
78 80 82 84 86
Sertifikasi pengawas obat dan
makanan yang kompeten sesuai
standar
Jumlah SDM pengawas obat dan
makanan yang tersertifikasi sesuai
standar
770 820 875 935 1.000 101,0 Pusat BPOM
Pengembangan sistem informasi
pengawasan obat dan makanan
yang real time dan terintegrasi
Persentase sistem informasi pengawasan
obat dan makanan terintegrasi dan real
time
35 55 70 85 100 246,7 33 provinsi BPOM
Penindakan terhadap kejahatan
obat dan makanan
Persentase keberhasilan penindakan
obat dan makanan
50 52 54 56 58 179,8 33 provinsi BPOM
Pemeriksaan dan pengujian sampel
makanan sesuai standar
Persentase sampel makanan yang
diperiksa dan diuji sesuai standar
75 77 80 83 85 192,5 33 provinsi BPOM
Pemeriksaan dan pengujian sampel
obat, obat tradisional, kosmetik dan
suplemen kesehatan sesuai standar
Persentase sampel obat, obat tradisional,
kosmetik dan suplemen kesehatan yang
diperiksa dan diuji sesuai standar
82 85 88 91 94 262,0 33 provinsi BPOM
Pemeriksaan sarana produksi obat
dan makanan yang memenuhi
ketentuan
Persentase sarana produksi obat dan
makanan yang memenuhi ketentuan
50 55 60 65 70 48,0 33 provinsi BPOM
Pemeriksaan sarana distribusi obat
dan makanan yang memenuhi
ketentuan
Persentase sarana distribusi obat dan
makanan yang memenuhi ketentuan
60 63 66 68 71 301,1 33 provinsi BPOM
berkas 3, hlm. 171
A.3.23
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pemenuhan laboratorium
pengawasan obat dan makanan
yang sesuai good laboratory practice
Persentase laboratorium pengawasan
obat dan makanan yang sesuai good
laboratory practice
70 75 80 85 90 1.282,9 33 provinsi BPOM
Penerapan manajemen risiko pada
industri pangan olahan
Persentase industri pangan olahan yang
menerapkan manajemen risiko
19 38 57 76 95 31,2 Pusat BPOM
Pemberian keputusan hasil
pengawasan sarana distribusi obat
dan sarana pelayanan kefarmasian
yang diselesaikan
Persentase keputusan hasil pengawasan
sarana distribusi dan pelayanan
kefarmasian yang diselesaikan
80 81 82 83 84 43,7 Pusat BPOM
Pemberian keputusan penilaian
sarana distribusi obat yang
diselesaikan sesuai standar
Persentase keputusan penilaian sarana
distribusi obat yang diselesaikan tepat
waktu
78 80 82 84 86 5,6 Pusat BPOM
Pengawasan pangan olahan sesuai
standar di kabupaten/kota
Jumlah kabupaten/kota yang
melaksanakan pengawasan pangan
olahan sesuai standar
50 125 200 275 350 26,0 33 provinsi BPOM
Pengawasan fasilitas produksi
produk JKN dan produk high risk
lainnya serta bahan baku obat
sesuai standar
Persentase fasilitas produksi produk
JKN, produk high risk lainnya, dan
bahan baku obat yang diawasi sesuai
standar
84 86 88 90 92 18,2 33 provinsi BPOM
Pemberian keputusan registrasi
pangan olahan yang diselesaikan
sesuai standar
Persentase keputusan registrasi pangan
olahan yang diselesaikan sesuai standar
78 79 80 81 82 46,8 Pusat BPOM
Pemberian keputusan registrasi obat
yang diselesaikan sesuai standar
Persentase keputusan registrasi obat
yang diselesaikan sesuai standar
60 63 66 69 72 49,9 33 provinsi BPOM
Pemanfaatan riset dan kajian
pengawasan obat dan makanan
Persentase riset dan kajian pengawasan
obat dan makanan yang dimanfaatkan
72 75 78 80 82 74,0 33 provinsi BPOM
Pengembangan grand design
penguatan laboratorium dan balai
POM
Persentase pemenuhan grand design
penguatan laboratorium pengujian obat
dan makanan dan penguatan balai POM
- 5 20 30 40 5,0 Pusat BPOM
PP : PENINGKATAN PEMERATAAN
LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS
Nilai rata-rata hasil PISA:
a. Membaca
b. Matematika
c. Sains
NA
NA
NA
399,1
388,7
400,4
NA
NA
NA
NA
NA
NA
399,7
392,3
406,2
289.780,0
Proporsi Anak di Atas Batas
Kompetensi Minimal dalam Test PISA
(Persen):
a. Membaca
b. Matematika
c. Sains
NA
NA
NA
34,4
46,6
49
NA
NA
NA
NA
NA
NA
35,6
47,4
berkas 3, hlm. 172
A.3.24
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk
Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)
8,75 8,85 8,95 9,06 9,16
Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia
25 Tahun Keatas(Tahun)
13,41 13,6 13,79 13,97 14,16
KP : Peningkatan Kualitas Pengajaran
dan Pembelajaran
Proporsi Anak di Atas Batas
Kompetensi Minimal dalam Test AKSI
(Persen):
a. Membaca
b. Matematika
c. Sains
57,2
26,5
30,4
58,2
27,4
31,4
59,2
28,3
32,4
60,2
29,2
33,4
61,2
30,1
34,4
9.390,5
Persentase Guru (TK, SD, SMP, SMA,
SMK, dan PLB) yang Bersertifikat
Pendidik (Persen)
67,5 70,9 74,6 78,2 81,8
ProP : Penerapan Kurikulum dan
Pola Pembelajaran Inovatif
996,8
Kurikulum yang dikembangkan Jumlah Kurikulum dan pembelajaran
pendidikan umum yang dikembangkan
148 148 148 148 148 75,4 Kemendikbud
Model PAUD-Dikmas yang
dikembangkan
Jumlah Model PAUD-Dikmas yang
dikembangkan
171 171 171 171 171 195,7 Kemendikbud
Sekolah Yang Menerapkan
Kurikulum dan Model Pembelajaran
Yang Berlaku
Jumlah Sekolah Yang Menerapkan
Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang
Berlaku
2.259 2.259 2.259 2.259 2.259 174,6 Kemendikbud
Sekolah Yang Menerapkan
Kurikulum dan Model Pembelajaran
Yang Berlaku
Jumlah Sekolah Yang Menerapkan
Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang
Berlaku
148.805 148.805 148.805 148.805 148.805 154,1 Kemendikbud
Sekolah Yang Menerapkan
Kurikulum dan Model Pembelajaran
Yang Berlaku
Jumlah Sekolah Yang Menerapkan
Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang
Berlaku
15.383 15.383 15.383 15.383 15.383 184,7 Kemendikbud
Sekolah Yang Menerapkan
Kurikulum dan Model Pembelajaran
Yang Berlaku
Jumlah Sekolah Yang Menerapkan
Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang
Berlaku
400 400 400 400 400 20,7 Kemendikbud
Madrasah yang melaksanakan
program keagamaan
Jumlah Madrasah yang melaksanakan
program keagamaan
0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 12,8 Kemenag
Madrasah yang melaksanakan
program keterampilan/Kejuruan
Jumlah Madrasah yang melaksanakan
program keterampilan/Kejuruan
0,00 22,00 22,00 22,00 22,00 79,0 Kemenag
Madrasah yang menyelenggarakan
pendidikan inklusi/kebutuhan
khusus
Jumlah Madrasah yang
menyelenggarakan pendidikan
inklusi/kebutuhan khusus
0,00 7,00 7,00 7,00 7,00 4,5 Kemenag
Program Studi Menerapkan Inovasi
Proses Pembelajaran Digital
Jumlah Program Studi yang Menerapkan
Inovasi Proses Pembelajaran Digital
600 700 800 900 1.000 58,2 Pusat Kemendikbud
berkas 3, hlm. 173
A.3.25
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Perguruan Tinggi Menerapkan
Inovasi Pembelajaran Pendidikan
Khusus
Jumlah Perguruan Tinggi Menerapkan
Inovasi Pembelajaran Pendidikan Khusus
200 250 300 350 400 8,0 Pusat Kemendikbud
Peningkatan Kualitas Pendidikan
Khonghucu
Peningkatan Kualitas Pendidikan
Khonghucu
19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 29,0 Kemenag
ProP : Peningkatan Kompetensi
Pendidik
6.121,4
Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam
Pengembangan Karir
Jumlah Guru Dikdas yang Difasilitasi
dalam Pengembangan Karir
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 105,2 Kemendikbud
Guru Dikdas yang Memperoleh
Penghargaan dan Perlindungan
Jumlah Guru Dikdas yang Memperoleh
Penghargaan dan Perlindungan
676 676 676 676 676 150,3 Kemendikbud
Guru Dikmen yang Difasilitasi
dalam Pengembangan Karir
Jumlah Guru Dikmen yang Difasilitasi
dalam Pengembangan Karir
7.330 7.330 7.330 7.330 7.330 117,7 Kemendikbud
Guru Kelas yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang
Tematik
Jumlah Guru Kelas yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik
21.219 21.219 21.219 21.219 21.219 499,8 Kemendikbud
Guru yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang
Bahasa
Jumlah Guru yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang Bahasa
3.377 3.377 3.377 3.377 3.377 138,9 Kemendikbud
Guru yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang IPA
Jumlah Guru yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang IPA
3.388 3.388 3.388 3.388 3.388 133,3 Kemendikbud
Guru yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang IPS
Jumlah Guru yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang IPS
3.388 3.388 3.388 3.388 3.388 135,8 Kemendikbud
Guru yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang
Matematika
Jumlah Guru yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang
Matematika
3.377 3.377 3.377 3.377 3.377 150,8 Kemendikbud
Guru yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang
Penjaskes dan BK
Jumlah Guru yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang
Penjaskes dan BK
3.377 3.377 3.377 3.377 3.377 136,5 Kemendikbud
Kepala Sekolah yang Difasilitasi
dalam Pengembangan Karir
Jumlah Kepala Sekolah yang Difasilitasi
dalam Pengembangan Karir
1.567 1.567 1.567 1.567 1.567 96,5 Kemendikbud
Guru yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang
TK/PLB
Jumlah Guru yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang TK/PLB
3.069 3.069 3.069 3.069 3.069 116,3 Kemendikbud
Kepala Sekolah yang Memperoleh
Peningkatan Kompetensi
Jumlah Kepala Sekolah yang
Memperoleh Peningkatan Kompetensi
39.564 39.564 39.564 39.564 39.564 1.022,1 Kemendikbud
Model-Model (Inovasi) Peningkatan
Kompetensi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Jumlah Model-Model (Inovasi)
Peningkatan Kompetensi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
14 14 14 14 14 58,1 Kemendikbud
berkas 3, hlm. 174
A.3.26
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penyelenggara dan Tutor
Pendidikan Keaksaraan dan
Kesetaraan yang memperoleh
Bimbingan Teknis
Jumlah Penyelenggara dan Tutor
Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
yang memperoleh Bimbingan Teknis
- 4.212 4.212 4.212 4.212 82,8 Kemendikbud
Pengawas yang Difasilitasi dalam
Pengembangan Karir
Jumlah Pengawas yang Difasilitasi
dalam Pengembangan Karir
1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 49,2 Kemendikbud
Pengawas yang Memperoleh
Peningkatan Kompetensi
Jumlah Pengawas yang Memperoleh
Peningkatan Kompetensi
- 900 900 900 900 27,2 Kemendikbud
Peserta didik/Penguji/Pengelola
Kursus dan Pelatihan memperoleh
peningkatan kompetensi
Jumlah Peserta didik/Penguji/Pengelola
Kursus dan Pelatihan memperoleh
peningkatan kompetensi
15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 64,8 Kemendikbud
Tenaga Kependidikan Lainnya yang
Difasilitasi dalam Pengembangan
Karir
Jumlah Tenaga Kependidikan Lainnya
yang Difasilitasi dalam Pengembangan
Karir
204 204 204 204 204 16,6 Kemendikbud
Tenaga Profesional dan Calon
Tenaga Profesional Terbina
Kemahiran Berbahasa Indonesia
Jumlah Tenaga Profesional dan Calon
Tenaga Profesional yang Memperoleh
Pembinaan Kemahiran Berbahasa
Indonesia
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 27,9 Kemendikbud
Alumni Diklat Tenaga Teknis
Pendidikan
Jumlah Alumni Diklat Tenaga Teknis
Pendidikan
40.510,00 40.510,00 40.510,00 40.510,00 40.510,00 829,4 Kemenag
Guru PAI yang meningkat
kompetensinya
Jumlah Guru PAI yang meningkat
kompetensinya
3.950,00 4.000,00 4.500,00 5.000,00 5.500,00 49,7 Kemenag
Guru Pendidikan Agama Katolik
yang Meningkat Kompetensinya
Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik
yang Meningkat Kompetensinya
4.369,00 4.369,00 4.369,00 4.369,00 4.369,00 166,8 Kemenag
Guru yang memperoleh peningkatan
Kompetensi dan Pembinaan
Jumlah Guru yang memperoleh
peningkatan Kompetensi dan Pembinaan
1.245,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00 11.000,00 352,0 Kemenag
Kepala SDTK, SMPTK, dan SMTK
yang memperoleh Peningkatan
Kompetensi dan Pembinaan
Jumlah Kepala SDTK, SMPTK, dan SMTK
yang memperoleh Peningkatan
Kompetensi dan Pembinaan
0,00 78,00 100,00 200,00 300,00 5,1 Kemenag
KKG/MGMP Katolik yang Menerima
Bantuan
Jumlah KKG/MGMP Katolik yang
Menerima Bantuan
264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 571,0 Kemenag
Pengawas Pendidikan Agama
Katolik yang Meningkat
Kompetensinya
Jumlah Pengawas Pendidikan Agama
Katolik yang Meningkat Kompetensinya
120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 4,2 Kemenag
Pengawas yang memperoleh
Peningkatan Kompetensi dan
Pembinaan
Jumlah Pengawas yang memperoleh
Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan
0,00 56,00 56,00 56,00 56,00 2,3 Kemenag
Penguatan KKG/MGMP Jumlah Guru yang Mendapatkan
Penguatan KKG/MGMP
186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 324,8 Kemenag
berkas 3, hlm. 175
A.3.27
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Peningkatan Kompetensi Guru Jumlah Guru yang Meningkat
Kompetensinya
5.712,00 5.712,00 5.712,00 5.712,00 5.712,00 62,7 Kemenag
Tenaga Kependidikan pada Sekolah
Keagamaan Katolik yang Meningkat
Kompetensinya
Jumlah Tenaga Kependidikan pada
Sekolah Keagamaan Katolik yang
Meningkat Kompetensinya
159,00 159,00 159,00 159,00 159,00 9,3 Kemenag
Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Agama dan Keagamaan Buddha
yang ditingkatkan kompetensinya
Jumlah Tenaga Pendidik dan
Kependidikan Agama dan Keagamaan
Buddha yang ditingkatkan
kompetensinya
1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 71,9 Kemenag
Tenaga Pendidik Sekolah
Keagamaan Katolik yang Meningkat
Kompetensinya
Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah
Keagamaan Katolik yang Meningkat
Kompetensinya
163,00 170,00 175,00 180,00 185,00 11,1 Kemenag
SDM DIKTI Yang Mengikuti
Peningkatan Kompetensi
Jumlah SDM DIKTI Yang Mengikuti
Peningkatan Kompetensi
915 1.000 1.100 1.200 1.300 155,8 Pusat Kemendikbud
SDM Dikti Yang Mengikuti
Pendidikan Non Gelar
Jumlah SDM Dikti Yang Mengikuti
Pendidikan Non Gelar
380 500 600 700 800 22,9 Pusat Kemendikbud
Dosen dan Guru Besar PTKI yang
Ditingkatkan Kompetensinya
Jumlah Dosen dan Guru Besar PTKI
yang Ditingkatkan Kompetensinya
99 99 99 99 99 16,2 Pusat Kemenag
Tenaga Kependidikan yang
Ditingkatkan Kompetensinya
Jumlah Tenaga Kependidikan yang
Ditingkatkan Kompetensinya
115 115 115 115 115 12,0 Pusat Kemenag
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
yang Ditingkatkan Mutunya
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang Ditingkatkan
Mutunya
42 42 42 42 42 13,5 Pusat Kemenag
Dosen yang Tersertifikasi Jumlah Dosen yang disertifikasi 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11,5 Pusat Kemenag
Dosen yang bersertifikat Jumlah Dosen yang disertifikasi 100 100 100 100 100 2,0 Pusat Kemenag
Dosen yang memperoleh
Peningkatan Kompetensi
Jumlah Dosen yang memperoleh
Peningkatan Kompetensi
1.952 1.952 1.952 1.952 1.952 75,0 Daerah Kemenag
Dosen PTA Katolik Tersertifikasi Jumlah Dosen PTA Katolik yang
Disertifikasi
50 50 50 50 50 1,5 Pusat Kemenag
Dosen dan Tenaga Kependidikan
yang Ditingkatkan Kompetensinya
Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan
yang Ditingkatkan Kompetensinya
635 635 635 635 635 55,6 Pusat Kemenag
Peningkatan Kompetensi Dosen dan
Mahasiswa PTKH
Jumlah Dosen dan Mahasiswa PTKH
yang Ditingkatkan Kompetensinya
921 921 921 921 921 40,0 Pusat Kemenag
Sertifikasi Dosen Jumlah Dosen Yang Disertifikasi 50 50 50 50 50 0,5 Pusat Kemenag
Dosen yang tingkatkan
kompetensinya
Jumlah Dosen yang ditingkatkan
kompetensinya
310 310 310 310 310 8,5 Pusat Kemenag
SDM Dikti yang mengikuti Sertifikasi
Dosen
Jumlah SDM Dikti yang mengikuti
Sertifikasi Dosen
8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 62,5 Pusat Kemendikbud
SDM DIKTI yang mengikuti Penilaian
Angka Kredit
Jumlah SDM DIKTI yang mengikuti
Penilaian Angka Kredit
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 49,4 Pusat Kemendikbud
Kompetensi Guru Agama Khonghucu Jumlah Guru yang Meningkat
Kompetensinya
0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 1,8 Kemenag
berkas 3, hlm. 176
A.3.28
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Guru Agama Khonghucu Penerima
Insentif
Jumlah Guru yang Menerima Insentif 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 2,8 Kemenag
ProP : Penguatan Kualitas Penilaian
Pendidikan
1.398,7
Bahan Kebijakan Hasil Penilaian
Pendidikan
Jumlah Bahan Kebijakan Hasil Penilaian
Pendidikan
7 7 7 7 7 83,1 Kemendikbud
Model Penilaian Pendidikan Jumlah Model Penilaian Pendidikan 9 9 9 9 9 49,3 Kemendikbud
Peserta Didik Yang Dinilai
Kompetensinya Melalui Ujian
Nasional
Jumlah Peserta Didik Yang Dinilai
Kompetensinya Melalui Ujian Nasional
8.424.500 8.424.500 8.424.500 8.424.500 8.424.500 1.003,2 Kemendikbud
Satuan Pendidikan Yang
Melaksanakan CBT
Jumlah Satuan Pendidikan Yang
Melaksanakan CBT
90.000 105.000 120.000 135.000 150.000 86,8 Kemendikbud
Soal yang dikembangkan Jumlah Soal yang dikembangkan 66.280 66.280 66.280 66.280 66.280 100,6 Kemendikbud
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Madrasah Yang Dinilai Kinerjanya
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Madrasah Yang Dinilai
Kinerjanya
3.492,00 3.500,00 4.000,00 4.500,00 5.000,00 14,7 Kemenag
Penghargaan Bagi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan pada
Madrasah dan RA
Jumlah Penghargaan Bagi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan pada Madrasah
dan RA
1.575,00 1.600,00 1.700,00 1.800,00 1.900,00 25,1 Kemenag
Penyelenggaraan Ujian Nasional
SMAK
Jumlah Penyelenggaraan Ujian Nasional
SMAK
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 9,6 Kemenag
Siswa yang Mengikuti Ujian
Nasional
Jumlah Siswa yang Mengikuti Ujian
Nasional
1.158,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00 26,4 Kemenag
ProP : Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi
821,6
Bahan Belajar Berbasis TIK Untuk
Pembelajaran (Konten Dan Aplikasi)
Jumlah Bahan Belajar Berbasis TIK
Untuk Pembelajaran (Konten Dan
Aplikasi)
6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 180,0 Kemendikbud
Model Media Pendidikan Berbasis
TIK
Jumlah Model Media Pendidikan
Berbasis TIK
11 11 11 11 11 21,0 Kemendikbud
Satuan Pendidikan Yang
Menerapkan TIK untuk E-
Jumlah Sekolah Yang Menerapkan TIK
untuk E-Pembelajaran
9.460 10.000 10.500 11.000 11.500 117,4 Kemendikbud
Sekolah Garis Depan (Daerah 3T)
Berbasis TIK
Jumlah Sekolah Garis Depan (Daerah 3T)
Berbasis TIK
300 500 600 700 800 116,2 Kemendikbud
Produksi Dokumenter Jumlah paket siaran dokumenter 65 65 65 65 65 17,0 Pusat LPP RRI
Kanal Pendidikan dan Budaya Jumlah jam siar konten pendidikan dan
budaya
1.460 2.190 2.920 2.920 2.920 370,0 Pusat LPP TVRI
ProP : Integrasi Softskill dalam
Pembelajaran
52,0
Perangkat pembelajaran yang
dikembangkan
Jumlah Perangkat pembelajaran yang
dikembangkan
106 106 106 106 106 52,0 Kemendikbud
KP : Pemerataan Akses dan Wajib
Belajar 12 Tahun
Angka Partisipasi Kasar (Persen)
Pendidikan Tinggi
33,4 35,4 37,4 39,5 41,7 232.259,8
berkas 3, hlm. 177
A.3.29
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK)
perempuan/laki-laki di Perguruan
Tinggi
105,5 105,5 104,4 104,4 104,4
ProP : Sarana dan Prasarana
Pendidikan
24.250,5
Lembaga PAUD di Daerah 3T yang
Dibangun/Direvitalisasi
Jumlah Lembaga PAUD di Daerah 3T
yang Dibangun/Direvitalisasi
250 300 350 400 450 273,5 Kemendikbud
Lembaga PAUD Pembina yang
Dibangun/Direvitalisasi
Jumlah Lembaga PAUD Pembina yang
Dibangun/Direvitalisasi
- 25 25 25 25 135,9 Kemendikbud
Satuan Pendidikan Penyelenggara
Pendidikan Keaksaraan dan
Kesetaraan yang mendapatkan
Peningkatan Sarana
Jumlah Satuan Pendidikan
Penyelenggara Pendidikan Keaksaraan
dan Kesetaraan yang mendapatkan
Peningkatan Sarana
- 500 500 500 500 150,2 Kemendikbud
SD-SMP Satu Atap yang dibangun Jumlah SD-SMP Satu Atap yang
dibangun
- 15 15 15 15 75,8 Kemendikbud
Sekolah Yang Direnovasi Jumlah Sekolah Yang Direnovasi 5 5 5 5 5 49,8 Kemendikbud
Sekolah Yang Direnovasi Jumlah Sekolah Yang Direnovasi 58 58 58 58 58 459,0 Kemendikbud
Sekolah Yang Direnovasi Jumlah Sekolah Yang Direnovasi 132 132 132 132 132 373,9 Kemendikbud
Sekolah Yang Direnovasi Jumlah Sekolah Yang Direnovasi 20 20 20 20 20 59,4 Kemendikbud
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun Jumlah Unit Sekolah Baru Yang
Dibangun
6 6 6 6 6 148,4 Kemendikbud
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun Jumlah Unit Sekolah Baru Yang
Dibangun
8 8 8 8 8 131,0 Kemendikbud
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun Jumlah Unit Sekolah Baru Yang
Dibangun
8 8 8 8 8 209,2 Kemendikbud
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun Jumlah Unit Sekolah Baru Yang
Dibangun
20 20 20 20 20 316,2 Kemendikbud
Asrama pada Madrasah yang
dibangun
Jumlah Asrama pada Madrasah yang
dibangun
0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 24,8 Kemenag
Asrama pada Pondok Pesantren
yang Dibangun
Jumlah Asrama pada Pondok Pesantren
yang Dibangun
256,00 260,00 260,00 260,00 260,00 63,5 Kemenag
Asrama pada Pondok Pesantren
yang Direhabilitasi
Jumlah Asrama pada Pondok Pesantren
yang Direhabilitasi
245,00 250,00 250,00 250,00 250,00 30,7 Kemenag
Laboratorium Komputer MA yang
dibangun
Jumlah Laboratorium Komputer MA yang
dibangun
0,00 160,00 170,00 180,00 190,00 178,4 Kemenag
Laboratorium Komputer MTs yang
dibangun
Jumlah Laboratorium Komputer MTs
yang dibangun
0,00 160,00 170,00 180,00 190,00 178,4 Kemenag
Madrasah di daerah 3T yang
ditingkatkan mutunya
Jumlah Madrasah di daerah 3T yang
ditingkatkan mutunya
14,00 15,00 20,00 25,00 30,00 25,1 Kemenag
Madrasah yang direvitalisasi Jumlah Madrasah yang direvitalisasi 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 15,8 Kemenag
Madrasah yang Ditingkatkan Mutu
UKS/M
Jumlah Madrasah yang ditingkatan mutu
UKS dan sanitasinya
58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 11,7 Kemenag
berkas 3, hlm. 178
A.3.30
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
MAN Insan Cendekia yang
mendapatkan bantuan
Jumlah MAN Insan Cendekia yang
mendapatkan bantuan
27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 451,7 Kemenag
Penyediaan Sarana dan Prasarana
pada SMAK
Jumlah Penyediaan Sarana dan
Prasarana pada SMAK
55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 72,2 Kemenag
Penyediaan Sarana dan Prasarana
pada Taman Seminari
Jumlah Penyediaan Sarana dan
Prasarana pada Taman Seminari
52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 9,1 Kemenag
Peralatan Laboratorium
Komputer/ICT pada MA yang
diadakan
Jumlah Peralatan Laboratorium
Komputer/ICT pada MA yang diadakan
0,00 300,00 350,00 400,00 450,00 93,5 Kemenag
Peralatan Laboratorium
Komputer/ICT pada MTs yang
diadakan
Jumlah Peralatan Laboratorium
Komputer/ICT pada MTs yang diadakan
0,00 300,00 350,00 400,00 450,00 107,0 Kemenag
Ruang Belajar Pendidikan
Keagamaan Islam yang
Jumlah Ruang Belajar Pendidikan
Keagamaan Islam yang Direhabilitasi
10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 42,5 Kemenag
Ruang kelas MA yang dibangun Jumlah Ruang kelas MA yang dibangun 135,00 140,00 150,00 160,00 170,00 27,5 Kemenag
Ruang kelas MA yang direhabilitasi Jumlah Ruang kelas MA yang
direhabilitasi
0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 229,8 Kemenag
Ruang kelas MI yang dibangun Jumlah Ruang kelas MI yang dibangun 159,00 170,00 180,00 190,00 200,00 28,0 Kemenag
Ruang kelas MI yang direhabilitasi Jumlah Ruang kelas MI yang
direhabilitasi
0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 229,8 Kemenag
Ruang kelas MTs yang dibangun Jumlah Ruang kelas MTs yang dibangun 180,00 190,00 200,00 210,00 220,00 26,2 Kemenag
Ruang kelas MTs yang direhabilitasi Jumlah Ruang kelas MTs yang
direhabilitasi
0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 229,8 Kemenag
Ruang kelas RA yang dibangun Jumlah Ruang kelas RA yang dibangun 0,00 35,00 35,00 35,00 35,00 15,8 Kemenag
Ruang kelas RA yang direhabilitasi Jumlah Ruang kelas RA yang
direhabilitasi
0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 76,6 Kemenag
Sarana dan Prasarana Penunjang
Pembelajaran RA yang ditingkatkan
Kualitasnya
Jumlah Sarana dan Prasarana
Penunjang Pembelajaran RA yang
ditingkatkan Kualitasnya
0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 6,4 Kemenag
Sekolah yang mendapatkan bantuan
penyediaan Sarana dan Prasarana
Jumlah Sekolah yang mendapatkan
bantuan penyediaan Sarana dan
Prasarana
74,00 80,00 85,00 90,00 95,00 21,0 Kemenag
Gedung Perguruan Tinggi Yang
Direvitalisasi
Jumlah Gedung Perguruan Tinggi Yang
Direvitalisasi
80 50 50 50 50 5.086,9 Pusat Kemendikbud
Sarana dan Prasarana PTKI melalui
SBSN
Jumlah PTKI yang Diperbaiki Sarana dan
Prasarananya melalui SBSN
8 10 10 10 10 5.291,6 Pusat Kemenag
Sarana dan Prasarana
Perpustakaan pada PTKI
Jumlah PTKI yang Diperbaiki Sarana dan
Prasarana Perpustakaannya
58 58 58 58 58 43,0 Pusat Kemenag
Sarana dan Prasarana PTKI Jumlah PTKI yang Diperbaiki Sarana dan
Prasarananya
58 58 58 58 58 400,0 Pusat Kemenag
berkas 3, hlm. 179
A.3.31
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Sarana dan Prasarana PTK yang
memenuhi Standar
Jumlah PTA yang direhabilitasi Sarana
dan Prasarana PTT/AK yang memnuhi
standar
95 355 355 355 355 402,5 Pusat Kemenag
Program Studi Di Luar Domisili
(PDD)
Jumlah Program Studi Di Luar Domisili
(PDD)
2 5 5 5 5 17,6 Pusat Kemendikbud
Sarana Prasarana yang dibiayai
melalui PHLN
Jumlah Item Sarana Prasarana yang
dibiayai melalui PHLN
12 8 2 2 2 2.472,1 Pusat Kemendikbud
Sarana dan Prasarana Pendidikan
Agama Khonghucu
Jumlah Sarana dan Prasarana 24 24 24 24 24 3,3 Kemenag
Sarana dan Prasarana madrasah
Madrasah yang Diadakan (SBSN)
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendidikan Agama
136 136 136 136 136 5.871,4 Kemenag
Lembaga Pendidikan Keagamaan
Buddha yang memperoleh Bantuan
Rehab/ Renov/ Pembangunan
Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan
Buddha yang memperoleh Bantuan
Rehab/ Renov/ Pembangunan
21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 39,8 Kemenag
Lembaga Pendidikan Keagamaan
Buddha yang memperoleh Bantuan
Sarana dan Prasarana
Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan
Buddha yang memperoleh Bantuan
Sarana dan Prasarana
272,00 272,00 272,00 272,00 272,00 45,0 Kemenag
ProP : Bantuan Pendidikan Bagi
Anak Kurang Mampu, Daerah
Afirmasi, dan Berbakat
200.646,1
Siswa berkebutuhan khusus
penerima bantuan
Jumlah Siswa berkebutuhan khusus
penerima bantuan
135.581 135.581 135.581 135.581 135.581 1.373,7 Kemendikbud
Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa
Bakat dan Berprestasi
Jumlah Siswa Yang Mendapatkan
Beasiswa Bakat dan Berprestasi
3.078 3.078 3.078 3.078 3.078 60,4 Kemendikbud
Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa
Bakat dan Berprestasi
Jumlah Siswa Yang Mendapatkan
Beasiswa Bakat dan Berprestasi
12.150 12.150 12.150 12.150 12.150 94,6 Kemendikbud
Siswa Yang Mendapatkan Beasiswa
Bakat dan Berprestasi
Jumlah Siswa Yang Mendapatkan
Beasiswa Bakat dan Berprestasi
2.303 2.303 2.303 2.303 2.303 38,2 Kemendikbud
Sekolah yang Mendapatkan
Beasiswa Bakat dan Prestasi
Jumlah Siswa yang Mendapatkan
Beasiswa Bakat dan Prestasi
1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 27,9 Kemendikbud
Siswa Yang Mendapatkan Program
Indonesia Pintar
Jumlah Siswa Yang Mendapatkan
Program Indonesia Pintar
10.360.614 10.360.614 10.360.614 10.360.614 10.360.614 23.320,8 Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemendikbud
Siswa Yang Mendapatkan Program
Indonesia Pintar
Jumlah Siswa Yang Mendapatkan
Program Indonesia Pintar
1.368.243 1.368.243 1.368.243 1.368.243 1.368.243 6.558,7 Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemendikbud
Siswa Yang Mendapatkan Program
Indonesia Pintar
Jumlah Siswa Yang Mendapatkan
Program Indonesia Pintar
1.829.167 1.829.167 1.829.167 1.829.167 1.829.167 8.501,3 Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemendikbud
berkas 3, hlm. 180
A.3.32
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Siswa Yang Mendapatkan Program
Indonesia Pintar
Jumlah Siswa SMP penerima bantuan
melalui KIP
4.369.968 4.369.968 4.369.968 4.369.968 4.369.968 15.065,5 Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemendikbud
Siswa Yang Mengikuti Lomba,
Festival, dan Olimpiade
Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba,
Festival, dan Olimpiade
5.168 5.168 5.168 5.168 5.168 280,9 Kemendikbud
Siswa Yang Mengikuti Lomba,
Festival, dan Olimpiade
Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba,
Festival, dan Olimpiade
4.842 4.842 4.842 4.842 4.842 238,6 Kemendikbud
Siswa Yang Mengikuti Lomba,
Festival, dan Olimpiade
Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba,
Festival, dan Olimpiade
5.683 5.683 5.683 5.683 5.683 443,1 Kemendikbud
Siswa Yang Mengikuti Lomba,
Festival, dan Olimpiade
Jumlah siswa SMK yang mengikuti
lomba/ olimpiade, festival, debat, dan
unjuk prestasi tingkat nasional dan
internasional
9.261 9.261 9.261 9.261 9.261 485,7 Kemendikbud
Siswa Yang Mengikuti Lomba,
Festival, dan Olimpiade
Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba,
Festival, dan Olimpiade
3.294 4.056 4.056 4.056 4.056 384,1 Kemendikbud
Mahasiswa Penerima Bantuan
Bidikmisi
Jumlah Mahasiswa Penerima Bantuan
Bidikmisi
365.380 289.854 208.624 113.572 - 9.239,3 Pusat Kemendikbud
Mahasiswa Penerima Beasiswa
Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)
Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa
Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)
5.148 7.798 8.198 8.898 9.148 658,4 Pusat Kemendikbud
Mahasiswa Penerima Beasiswa
Prestasi
Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa
Prestasi
297 400 500 600 700 7,6 Pusat Kemendikbud
Bantuan Peningkatan Prestasi
Akademik (PPA)
Jumlah Siswa penerima bantuan
beasiswa PPA
970 970 970 970 970 14,6 Pusat Kemenag
Beasiswa BIDIK MISI Jumlah Siswa penerima bantuan
beasiswa BIDIK MISI
1.345 1.345 1.067 767 467 55,1 Pusat Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemenag
Beasiswa Mahasiswa Miskin Jumlah Siswa penerima bantuan
beasiswa Mahasiswa Miskin
1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 15,6 Pusat Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemenag
Bidik Misi PTKI Jumlah Siswa penerima bantuan
beasiswa Bidik Misi PTKI
38.000 26.364 18.576 10.788 3.000 1.006,2 Pusat Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemenag
Mahasiswa Berprestasi Penerima
Beasiswa PPA
Jumlah Mahasiswa Berprestasi Penerima
Beasiswa PPA
1.361 1.361 1.361 1.361 1.361 35,9 Pusat Kemenag
Mahasiswa Miskin Penerima Bidik
Misi
Jumlah Mahasiswa Miskin Penerima
Bidik Misi
1.768 1.768 1.607 1.107 607 77,8 Pusat Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemenag
berkas 3, hlm. 181
A.3.33
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Mahasiswa Penerima Beasiswa
Peningkatan Prestasi dan Akademik
(PPA)
Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa
Peningkatan Prestasi dan Akademik
(PPA)
5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 100,0 Pusat Kemenag
Mahasiswa penerima beasiswa PPA Jumlah Mahasiswa penerima beasiswa
PPA
75 75 75 75 75 2,0 Pusat Kemenag
Mahasiswa Penerima Bidik Misi Jumlah Mahasiswa Penerima Bidik Misi 20 20 20 15 10 1,1 Pusat Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemenag
Mahasiswa PTA Katolik Penerima
Beasiswa Miskin
Jumlah Mahasiswa PTA Katolik Penerima
Beasiswa Miskin
2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 30,0 Pusat Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemenag
Mahasiswa yang mendapatkan
bantuan Bidik Misi
Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan
bantuan Bidik Misi
250 250 100 150 100 12,5 Pusat Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemenag
Bantuan Operasional Sekolah TK
Adi, Madya, dan Utama Widya
Pasraman
Jumlah Siswa Penerima Bantuan
Operasional Sekolah TK Adi, Madya, dan
Utama Widya Pasraman
333 333 333 333 333 2,2 Kemenag
PIP Tk Adi, Madya dan Utama
Widya Pasraman
Jumlah Siswa Penerima Program
Indonesia Pintar Tk Adi, Madya dan
Utama Widya Pasraman
293 293 293 293 293 1,0 Pusat Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemenag
Santri Pendidikan diniyah
formal/muadalah/PPS Tk. Ula
Penerima bantuan PIP
Jumlah Santri Pendidikan diniyah
formal/muadalah/PPS Tk. Ula Penerima
bantuan PIP
30.176 30.176 30.176 30.176 30.176 79,7 Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemenag
Santri Pendidikan diniyah
formal/muadalah/PPS Tk. Ula
penerima BOS
Jumlah Santri Pendidikan diniyah
formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima
BOS
27.540 27.540 27.540 27.540 27.540 145,4 Kemenag
Santri Pendidikan diniyah
formal/muadalah/PPS Tk. Ulya
penerima bantuan PIP
Jumlah Santri Pendidikan diniyah
formal/muadalah/PPS Tk. Ulya
penerima bantuan PIP
46.283,00 46.283,00 46.283,00 46.283,00 46.283,00 314,2 Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemenag
Santri Pendidikan diniyah
formal/muadalah/PPS Tk. Ulya
penerima BOS
Jumlah Santri Pendidikan diniyah
formal/muadalah/PPS Tk. Ulya
penerima BOS
18.562,00 18.562,00 18.562,00 18.562,00 18.562,00 153,9 Kemenag
Santri Pendidikan diniyah
formal/muadalah/PPS Tk. Wustha
penerima bantuan PIP
Jumlah Santri Pendidikan diniyah
formal/muadalah/PPS Tk. Wustha
penerima bantuan PIP
105.203,00 105.203,00 105.203,00 105.203,00 105.203,00 462,4 Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemenag
berkas 3, hlm. 182
A.3.34
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Santri Pendidikan diniyah
formal/muadalah/PPS Tk. Wustha
penerima BOS
Jumlah Santri Pendidikan diniyah
formal/muadalah/PPS Tk. Wustha
penerima BOS
114.516,00 114.516,00 114.516,00 114.516,00 114.516,00 696,1 Kemenag
Siswa berprestasi pada madrasah
penerima beasiswa
Jumlah Siswa berprestasi pada
madrasah penerima beasiswa
2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7,4 Kemenag
Siswa MA penerima Bantuan PIP Jumlah Siswa MA penerima Bantuan PIP 320.372,00 320.372,00 320.372,00 320.372,00 320.372,00 1.879,5 Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemenag
Siswa MI penerima Bantuan PIP Jumlah Siswa MI penerima Bantuan PIP 939.607,00 939.607,00 939.607,00 939.607,00 939.607,00 2.480,5 Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemenag
Siswa MTs penerima Bantuan PIP Jumlah Siswa MTs penerima Bantuan
PIP
745.086,00 745.086,00 745.086,00 745.086,00 745.086,00 3.278,3 Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemenag
Siswa SDTK Penerima BOS Jumlah Siswa SDTK Penerima BOS 2.273,00 2.273,00 2.273,00 2.273,00 2.273,00 10,7 Kemenag
PIP SDTK Jumlah Siswa SDTK Penerima KIP 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 2,7 Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemenag
Siswa SMAK Penerima Bantuan PIP Jumlah Siswa SMAK Penerima Bantuan
PIP
600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3,5 Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemenag
Siswa SMPTK Penerima BOS Jumlah Siswa SMPTK Penerima BOS 3.088,00 3.088,00 3.088,00 3.088,00 3.088,00 18,1 Kemenag
PIP SMPTK Jumlah Siswa SMPTK Penerima KIP 2.838,00 2.838,00 2.838,00 2.838,00 2.838,00 12,5 Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemenag
Siswa SMTK Penerima BOS Jumlah Siswa SMTK Penerima BOS 8.725,00 8.725,00 8.725,00 8.725,00 8.725,00 71,7 Kemenag
PIP SMTK/SMAK Jumlah Siswa SMTK penerima KIP 7.953,00 7.953,00 7.953,00 7.953,00 7.953,00 46,7 Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemenag
Mahasiswa PTKI Penerima
Beasiswa Afirmasi
Jumlah Mahasiswa PTKI Penerima
Beasiswa Afirmasi
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5,3 Pusat Kemenag
Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP
Kuliah
Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa
KIP Kuliah
400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000 63.320,0 Pusat Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemendikbud
berkas 3, hlm. 183
A.3.35
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Mahasiswa yang mendapatkan KIP
Kuliah
Jumlah mahasiswa yang mendapatkan
KIP Kuliah
17.565 37.565 62.565 92.565 145.130 3.733,3 Pusat Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemenag
Mahasiswa yang mendapatkan KIP
Kuliah
Jumlah mahasiswa yang mendapatkan
KIP Kuliah
1.690 3.380 5.070 6.760 8.450 267,7 Pusat Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemenag
Mahasiswa yang mendapatkan KIP
Kuliah
Jumlah mahasiswa yang mendapatkan
KIP Kuliah
100 200 300 400 500 15,9 Pusat Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemenag
Mahasiswa yang mendapatkan KIP
Kuliah
Jumlah mahasiswa yang mendapatkan
KIP Kuliah
398 796 1.192 1.588 1.984 63,1 Pusat Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemenag
Mahasiswa yang mendapatkan KIP
Kuliah
Jumlah mahasiswa yang mendapatkan
KIP Kuliah
180 360 540 720 900 28,6 Pusat Integrasi Bantuan Sosial
Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Kemenag
Siswa MI penerima BOS Jumlah Siswa MI penerima BOS 3.894.365 3.894.365 3.894.365 3.894.365 3.894.365 20.562,0 Kemenag
Siswa MTs penerima BOS Jumlah Siswa MTs penerima BOS 3.358.771,00 3.358.771,00 3.358.771,00 3.358.771,00 3.358.771,00 21.675,0 Kemenag
Siswa MA penerima BOS Jumlah Siswa MA penerima BOS 1.497.606,00 1.497.606,00 1.497.606,00 1.497.606,00 1.497.606,00 13.158,4 Kemenag
Siswa SMAK Penerima BOS Jumlah Siswa SMAK Penerima Bantuan
BOS
2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 20,7 Kemenag
ProP : Penanganan Anak Tidak
Sekolah
1.767,7
Orang Dewasa memperoleh layanan
Pendidikan Kesetaraan
Jumlah Orang Dewasa yang memperoleh
layanan Pendidikan Kesetaraan
- 100.000 100.000 100.000 100.000 866,1 Kemendikbud
SD-SMP Satu Atap Yang
Mendapatkan Bantuan Pembinaan
Jumlah SD-SMP Satu Atap Yang
Mendapatkan Bantuan Pembinaan
- 500 500 500 500 84,8 Kemendikbud
Sekolah Garis Depan yang
mendapatkan bantuan
pengembangan
Jumlah Sekolah Garis Depan yang
mendapatkan bantuan pengembangan
- 30 30 30 30 80,5 Kemendikbud
Sekolah Terbuka yang
mendapatkan bantuan operasional
Jumlah Sekolah Terbuka yang
mendapatkan bantuan operasional
- 549 549 549 549 52,2 Kemendikbud
Sekolah Terbuka yang
mendapatkan bantuan operasional
Jumlah Sekolah Terbuka yang
mendapatkan bantuan operasional
7 7 7 7 7 27,6 Kemendikbud
Sekolah Terbuka yang
mendapatkan bantuan operasional
Jumlah Sekolah Terbuka yang
mendapatkan bantuan operasional
245 245 245 245 245 179,4 Kemendikbud
berkas 3, hlm. 184
A.3.36
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Sekolah Yang Menyelenggarakan
Program Pendidikan Inklusif
Jumlah Sekolah Yang Menyelenggarakan
Program Pendidikan Inklusif
500 500 500 500 500 36,8 Kemendikbud
Siswa Penerima Program Pendidikan
Layanan Khusus
Jumlah Siswa Penerima Program
Pendidikan Layanan Khusus
2.895 2.895 2.895 2.895 2.895 440,2 Kemendikbud
ProP : Penguatan Pelayanan 1
Tahun Prasekolah
5.595,4
Anak Usia Dini Memperoleh
Pengasuhan dan Perlindungan
Jumlah Anak Usia Dini yang Memperoleh
Pengasuhan dan Perlindungan
- 6.500 6.500 6.500 6.500 52,5 Kemendikbud
Kabupaten/Kota Menuntaskan
PAUD Minimal 1 Tahun Pra-Sekolah
Dasar
Jumlah Kabupaten/Kota yang
Menuntaskan PAUD Minimal 1 Tahun Pra-
Sekolah Dasar
- 514 514 514 514 521,9 Kemendikbud
Lembaga PAUD Melaksanakan
Pembelajaran Berkualitas
Jumlah Lembaga PAUD yang
Melaksanakan Pembelajaran Berkualitas
8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 245,1 Kemendikbud
Lembaga PAUD Menyelenggarakan
Holistik Integratif
Jumlah Lembaga PAUD yang
Menyelenggarakan Holistik Integratif
- 1.200 1.200 1.200 1.200 83,7 Kemendikbud
Bantuan Operasional Pendidikan
pada Taman Seminari
Jumlah Bantuan Operasional Pendidikan
pada Taman Seminari
53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 6,5 Kemenag
BOP RA Jumlah Siswa RA penerima BOP 1.331.207,00 1.331.207,00 1.331.207,00 1.331.207,00 1.331.207,00 4.685,8 Kemenag
KP : Peningkatan Pengelolaan dan
Penempatan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
17.074,4
ProP : Revitalisasi LPTK 100,5
Penyelenggaraan LPTK Jumlah Penyelenggaraan LPTK 7 7 7 7 7 10,9 Pusat Kemenag
LPTK yang Direvitalisasi
(penyediaan dosen dan guru vokasi)
Jumlah LPTK yang Direvitalisasi
(penyediaan dosen dan guru vokasi)
41 41 41 41 41 89,6 Pusat Kemendikbud
ProP : Pendidikan Profesi Guru dan
Peningkatan Kualifikasi Pendidik
13.865,5
Guru dan Tenaga Kependidikan
PAUD dan Dikmas yang Difasilitasi
dalam Pengembangan Karir
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan
PAUD dan Dikmas yang Difasilitasi
dalam Pengembangan Karir
43.360 43.360 43.360 43.360 43.360 160,6 Kemendikbud
Guru dan Tenaga Kependidikan
PAUD dan Dikmas yang Menerima
Bantuan Peningkatan Kualifikasi
S1/D4
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan
PAUD dan Dikmas yang Menerima
Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4
60 60 60 60 60 11,6 Kemendikbud
Guru Dikdas yang Menerima
Bantuan Peningkatan Kualifikasi
S1/D4
Jumlah Guru Dikdas yang Menerima
Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4
50 50 50 50 50 19,3 Kemendikbud
berkas 3, hlm. 185
A.3.37
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Guru Dikdas yang mengikuti
Sertifikasi Guru
Jumlah Guru Dikdas yang mengikuti
Sertifikasi Guru
24.697 24.697 24.697 24.697 24.697 1.058,3 Kemendikbud
Guru Dikmen yang Menerima
Bantuan Peningkatan Kualifikasi
S1/D4
Jumlah Guru Dikmen yang Menerima
Bantuan Peningkatan Kualifikasi S1/D4
20 20 20 20 20 9,9 Kemendikbud
Guru Dikmen yang mengikuti
Sertifikasi Guru
Jumlah Guru Dikmen yang mengikuti
Sertifikasi Guru
11.052 11.052 11.052 11.052 11.052 538,1 Kemendikbud
Guru TK/TKLB yang mengikuti
Sertifikasi Guru
Jumlah Guru TK/TKLB yang mengikuti
Sertifikasi Guru
4.251 4.251 4.251 4.251 4.251 210,2 Kemendikbud
Rata - rata Nilai Kompetensi Guru
dan Tenaga Kependidikan PAUD
dan Dikmas
Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Guru
dan Tenaga Kependidikan PAUD dan
Dikmas
899 899 899 899 899 168,4 Kemendikbud
Rata - rata Nilai Kompetensi Guru
Dikdas
Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Guru
Dikdas
6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 483,3 Kemendikbud
Rata - rata Nilai Kompetensi Guru
Dikmen
Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi Guru
Dikmen
1.693 1.693 1.693 1.693 1.693 246,8 Kemendikbud
Rata - rata Nilai Kompetensi Kepala
Sekolah
Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi
Kepala Sekolah
4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 243,8 Kemendikbud
Rata - rata Nilai Kompetensi
Pengawas
Jumlah Rata - rata Nilai Kompetensi
Pengawas
90 90 90 90 90 18,7 Kemendikbud
SDM Dikti yang Mengikuti
Pendidikan Gelar
Jumlah SDM Dikti yang Mengikuti
Pendidikan Gelar
10.505 16.514 20.739 26.242 30.715 8.540,4 Pusat Kemendikbud
GPAI yang mengikuti program
Pendidikan Profesi Guru (PPG)
Jumlah GPAI yang mengikuti program
Pendidikan Profesi Guru (PPG)
1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 84,9 Kemenag
Guru Madrasah dan RA yang
tersertifikasi (PPG/PLPG)
Jumlah Guru Madrasah dan RA yang
tersertifikasi (PPG/PLPG)
1.200,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 120,7 Kemenag
Guru PA Berkualifikasi S1/D4 dan
S2
Jumlah Guru PA Berkualifikasi S1/D4
dan S2
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 3,5 Kemenag
Guru yang mengikuti Program PPG Jumlah Guru yang mengikuti Program
PPG
700,00 800,00 800,00 800,00 800,00 34,4 Kemenag
Guru/Dosen/Pengawas PAI yang
bermutu
Jumlah Guru/Dosen/Pengawas PAI yang
bermutu
200,00 210,00 220,00 230,00 240,00 15,3 Kemenag
Guru/Pengawas Madrasah
penerima beasiswa S2
Jumlah Guru/Pengawas Madrasah yang
menerima beasiswa S2
200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 44,2 Kemenag
Guru/Pengawas/Dosen PAI
penerima Beasiswa S2
Jumlah Guru/Pengawas/Dosen PAI yang
menerima Beasiswa S2
0,00 500,00 600,00 700,00 800,00 118,9 Kemenag
KKM/KKG/MGMP Madrasah Yang
Diberdayakan
Jumlah KKM/KKG/MGMP Madrasah
Yang Diberdayakan
0,00 120,00 130,00 140,00 150,00 306,3 Kemenag
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Keagamaan Islam yang
bermutu
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Keagamaan
Islam yang bermutu
150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 15,7 Kemenag
berkas 3, hlm. 186
A.3.38
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan Karir Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Pada
Madrasah dan RA
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Madrasah dan RA
yang Mendapatkan Pengembangan Karir
1.662,00 1.700,00 2.000,00 2.200,00 2.400,00 13,4 Kemenag
Madrasah Education Quality Reform
(Realizing Education's Promise) Guru
dan Tenaga Kependidikan
Madrasah
Jumlah Dokumen Madrasah Education
Quality Reform (Realizing Education's
Promise) Guru dan Tenaga Kependidikan
Madra
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.398,9 Kemenag
ProP : Pemenuhan dan Distribusi
Tenaga Pendidik Berbasis
Kebutuhan
3.108,4
Guru Dikdas yang Menerima
Tunjangan Khusus
Jumlah Guru Dikdas yang Menerima
Tunjangan Khusus
17.797 18.000 18.000 18.000 18.000 1.629,3 Kemendikbud
Guru Dikmen yang Menerima
Tunjangan Khusus
Jumlah Guru Dikmen yang Menerima
Tunjangan Khusus
2.283 2.283 2.283 2.283 2.283 238,6 Kemendikbud
Guru TK/TKLB yang Menerima
Tunjangan Khusus
Jumlah Guru TK/TKLB yang Menerima
Tunjangan Khusus
893 893 893 893 893 94,4 Kemendikbud
Kepala Sekolah yang menerima
Tunjangan Khusus
Jumlah Kepala Sekolah yang menerima
Tunjangan Khusus
630 630 630 630 630 79,8 Kemendikbud
Layanan Guru Daerah Khusus
(Gurdasus)
Jumlah Layanan Guru Daerah Khusus
(Gurdasus)
800 800 850 900 950 148,3 Kemendikbud
Layanan Guru Daerah Khusus
(Gurdasus)
Jumlah Layanan Guru Daerah Khusus
(Gurdasus)
500 500 550 600 650 74,7 Kemendikbud
Penataan Guru dan Tendik PAUD
dan Dikmas
Jumlah Penataan Guru dan Tendik PAUD
dan Dikmas
34 34 34 34 34 113,9 Kemendikbud
Penataan Guru Dikdas Jumlah Penataan Guru Dikdas 34 34 34 34 34 52,6 Kemendikbud
Penataan Guru Dikmen Jumlah Penataan Guru Dikmen 34 34 34 34 34 75,6 Kemendikbud
Penataan Tenaga Kependidikan
Dikdasmen
Jumlah Daerah yang Melakukan
Penataan Tenaga Kependidikan
Dikdasmen
34 34 34 34 34 122,8 Kemendikbud
Guru Non-PNS Penerima Tunjangan
Khusus
Jumlah Guru Non-PNS yang Menerima
Tunjangan Khusus
4.514,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 427,7 Kemenag
Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Agama dan Keagamaan Buddha
Daerah Khusus (3T) yang mendapat
Tunjangan
Jumlah Tenaga Pendidik dan
Kependidikan Agama dan Keagamaan
Buddha Daerah Khusus (3T) yang
mendapat Tunjangan
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 2,2 Kemenag
Tenaga Pendidikan dan
Kependidikan Agama dan
Keagamaan Buddha yang
mendapatkan Insentif
Jumlah Tenaga Pendidikan dan
Kependidikan Agama dan Keagamaan
Buddha yang mendapatkan Insentif
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 48,4 Kemenag
berkas 3, hlm. 187
A.3.39
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
KP : Penjaminan Mutu Pendidikan Persentase satuan pendidikan
berakreditasi minimal B:
SD/MI
SMP/MTS
SMA/MA
80,11
74,54
73,65
81,19
76,01
74,53
82,28
77,48
75,41
83,37
78,95
76,29
84,46
81,33
80,86
11.352,5
Perguruan Tinggi Terakreditasi A 135,0 160,0 185,0 205,0 225,0
ProP : Penguatan Kapasitas dan
Akselerasi Akreditasi
64 66 68 71 73 7.308,1
Program/Satuan PAUD dan PNF
Diakreditasi
Jumlah Program/Satuan PAUD dan PNF
yang Diakreditasi
35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 1.185,1 Kemendikbud
Satuan PAUD-Dikmas yang
disiapkan untuk memenuhi Standar
Nasional
Jumlah Satuan PAUD-Dikmas yang
disiapkan untuk memenuhi Standar
Nasional
17.083 17.083 17.083 17.083 17.083 419,2 Kemendikbud
Satuan Pendidikan Formal
Diakreditasi
Jumlah Satuan Pendidikan Formal yang
Diakreditasi
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.525,1 Kemendikbud
Satuan Pendidikan yang telah
Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP
Jumlah Satuan Pendidikan yang telah
Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP
15.943 15.943 15.943 15.943 15.943 2.155,0 Kemendikbud
Satuan Pendidikan yang telah
disupervisi dalam pencapaian SNP
Jumlah Satuan Pendidikan yang telah
disupervisi dalam pencapaian SNP
214.312 214.312 214.312 214.312 214.312 959,2 Kemendikbud
SDM Satuan PAUD-Dikmas
memenuhi Standar Nasional
Pendidikan (SNP)
Jumlah SDM Satuan PAUD-Dikmas
memenuhi Standar Nasional Pendidikan
(SNP)
10.795 10.795 10.795 10.795 10.795 146,0 Kemendikbud
Perguruan Tinggi/Prodi yang
diakreditasi (BAN-PT)
Jumlah Perguruan Tinggi/Prodi yang
diakreditasi (BAN-PT)
2.500 5.000 5.000 5.000 5.000 820,4 Pusat Kemendikbud
Madrasah dan RA yang
Terakreditasi
Jumlah Madrasah dan RA yang
Terakreditasi
532,00 1.000,00 1.200,00 1.400,00 1.600,00 42,6 Kemenag
Sekolah (SDTK, SMPTK, dan SMTK)
yang memperoleh persiapan
akreditasi
Jumlah Sekolah (SDTK, SMPTK, dan
SMTK) yang memperoleh persiapan
akreditasi
52,00 55,00 60,00 65,00 70,00 13,0 Kemenag
SMAK yang Dipersiapkan
Terakreditasi Minimal B
Jumlah SMAK yang Dipersiapkan
Terakreditasi Minimal B
25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 4,1 Kemenag
Prodi yang Terkreditasi Menjadi
Minimal B
Jumlah Prodi yang Terkreditasi Menjadi
Minimal B
425 500 500 500 500 21,0 Kemenag
PTKI yang Terakreditasi Jumlah PTKI yang Terakreditasi 1 1 1 1 1 17,5 Kemenag
ProP : Perluasan Budaya Mutu
Pendidikan
4.044,4
Lembaga Kursus dan Pelatihan
mendapatkan Penguatan
Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan
mendapatkan Penguatan
1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 81,9 Kemendikbud
Lembaga/Mitra PAUD Memperoleh
Peningkatan Kapasitas
Jumlah Lembaga/Mitra PAUD yang
Memperoleh Peningkatan Kapasitas
1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 120,2 Kemendikbud
berkas 3, hlm. 188
A.3.40
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Satuan Pendidikan Nonformal yang
menyelenggarakan Pendidikan
Kesetaraan mendapatkan
Pembinaan, Pendampingan
Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal
yang menyelenggarakan Pendidikan
Kesetaraan mendapatkan Pembinaan,
Pendampingan
350 350 350 350 350 97,1 Kemendikbud
Satuan Pendidikan yang telah
dipetakan mutu pendidikannya
Jumlah Satuan Pendidikan yang telah
dipetakan mutu pendidikannya
216.924 216.924 216.924 216.924 216.924 106,7 Kemendikbud
Satuan Pendidikan yang
Terverifikasi Mutu Pendidikannya
Jumlah Satuan Pendidikan yang
Terverifikasi Mutu Pendidikannya
216.974 216.974 216.974 216.974 216.974 651,5 Kemendikbud
Sekolah Berbasis Komunitas Jumlah Sekolah Berbasis Komunitas - 425 425 425 425 112,0 Kemendikbud
Sekolah Dasar yang mendapatkan
Pembinaan
Jumlah Sekolah Dasar yang
mendapatkan Pembinaan
514 514 514 514 514 59,4 Kemendikbud
Sekolah yang dibina menjadi
Sekolah Rujukan
Jumlah Sekolah yang dibina menjadi
Sekolah Rujukan
- 280 280 280 280 66,0 Kemendikbud
Sekolah yang Mendapatkan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Jumlah Sekolah yang Mendapatkan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
514 514 514 514 514 83,6 Kemendikbud
Sekolah Yang Mendapatkan
Pembinaan
Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan
Pembinaan
650 650 650 650 650 409,7 Kemendikbud
Sekolah Yang Mendapatkan
Pembinaan
Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan
Pembinaan
1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 380,6 Kemendikbud
Sekolah Yang Mendapatkan
Pembinaan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)
Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan
Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS)
9.871 9.871 9.871 9.871 9.871 198,0 Kemendikbud
Sekolah Yang Mendapatkan
Pembinaan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)
Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan
Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS)
- 125 125 125 125 30,8 Kemendikbud
Sekolah Yang Mendapatkan
Pembinaan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)
Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan
Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS)
200 200 200 200 200 85,9 Kemendikbud
Sekolah yg Mendapat Pembinaan
Manajemen Barbasis Sekolah (MBS)
Jumlah Sekolah yg Mendapat Pembinaan
Manajemen Barbasis Sekolah (MBS)
- 200 200 200 200 28,6 Kemendikbud
Program Studi Dibina Menjadi Prodi
Unggul
Jumlah Program Studi Dibina yang
Menjadi Prodi Unggul
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 51,6 Pusat Kemendikbud
Perguruan Tinggi yang meningkat
Mutu Kelembagaannya
Jumlah Perguruan Tinggi yang meningkat
Mutu Kelembagaannya
360 400 400 400 400 780,4 Pusat Kemendikbud
Lembaga Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam yang Bermutu
Jumlah Lembaga Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam yang Bermutu
12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 29,3 Kemenag
Lembaga/POKJAWAS/KKG/MGMP
yang Diberdayakan dan
Dikembangkan
Jumlah
Lembaga/POKJAWAS/KKG/MGMP yang
Diberdayakan dan Dikembangkan
211,00 211,00 211,00 211,00 211,00 268,0 Kemenag
berkas 3, hlm. 189
A.3.41
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
pada Pendidikan Diniyah Formal
dan Wajar Dikdas yang Bermutu
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Pendidikan Diniyah
Formal dan Wajar Dikdas yang Bermutu
250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 4,1 Kemenag
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
pada Pendidikan Diniyah,
Pendidikan Al Quran dan
Pendidikan Pesantren yang Bermutu
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Pendidikan Diniyah,
Pendidikan Al Quran dan Pendidikan
Pesantren yang Bermutu
170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 5,2 Kemenag
Siswa Madrasah yang Berdaya
Saing
Jumlah Siswa Madrasah dan RA yang
Berdaya Saing
1.535,00 1.600,00 1.700,00 1.800,00 1.900,00 61,8 Kemenag
Perguruan Tinggi yang dibina
menjadi Perguruan Tinggi Top 500
Dunia
Jumlah Perguruan Tinggi yang dibina
menjadi Perguruan Tinggi Top 500 Dunia
5 11 14 14 14 303,7 Pusat Kemendikbud
Perguruan Tinggi Menerapkan
SNDIKTI
Jumlah Perguruan Tinggi yang
Menerapkan SNDIKTI
900 1.000 1.000 1.000 1.000 28,3 Pusat Kemendikbud
KP : Peningkatan Tata Kelola
Pendidikan
19.702,8
ProP : Penguatan Tata Kelola
Pemenuhan SPM Pendidikan
2.841,5
Provinsi/Kab/Kota yang telah
dievaluasi capaian SPMnya
Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang telah
dievaluasi capaian SPMnya
34 34 34 34 34 119,2 Kemendikbud
Fasilitasi Perencanaan Pendidikan
dan Kebudayaan Daerah Terpadu
Jumlah Fasilitasi Perencanaan
Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Terpadu yang Mendapatkan Peningkatan
Pelayanan
- 34 34 34 34 71,8 Kemendikbud
Norma Standar Prosedur Kriteria
(NSPK) PAUD
Jumlah Norma Standar Prosedur Kriteria
(NSPK) PAUD
35 35 35 35 35 44,3 Kemendikbud
Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK) Pendidikan
Keaksaraan dan Kesetaraan
Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK) Pendidikan Keaksaraan
dan Kesetaraan
192 192 192 192 192 43,4 Kemendikbud
Standar Nasional Pendidikan yang
Dikembangkan
Jumlah Standar Nasional Pendidikan
yang Dikembangkan
8 8 8 8 8 78,6 Kemendikbud
Dokumen Standar Nasional
Pendidikan Agama Islam
Jumlah Dokumen Standar Nasional
Pendidikan Agama Islam
79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 131,2 Kemenag
Madrasah Education Quality Reform
(Realizing Education's Promise)
Jumlah Dokumen Madrasah Education
Quality Reform (Realizing Education's
Promise)
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2.351,0 Kemenag
Peningkatan kapasitas kelembagaan
UKS/M di daerah
Jumlah tim pembina di daerah yang
melaksanakan pembinaan dan
pengembangan UKS/M
7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 2,0 Pusat Kemendagri
ProP : Penguatan Strategi
Pembiayaan dan Efektivitas
Pemanfaatan Anggaran Pendidikan
16.709,4
berkas 3, hlm. 190
A.3.42
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Layanan Perencanaan Jumlah Layanan Perencanaan 1 1 1 1 1 124,5 Kemendikbud
PTA Katolik Negeri Penerima BOPTN Jumlah PTA Katolik Negeri yang
Menerima BOPTN
364 364 364 364 364 3,4 Pusat Kemenag
PTA Penerima BOPTN Jumlah PTA yang Menerima BOPTN 15.378 15.378 15.378 15.378 15.378 143,8 Pusat Kemenag
PTKIN Penerima BOPTN Jumlah PTKIN Penerima BOPTN 58 58 58 58 58 5.315,0 Pusat Kemenag
Buku Pustaka (BOPTN) Jumlah Buku yang diseragkan kepada
PTN sebagai bantuan dari BOPTN
5.137 5.137 5.137 5.137 5.137 239,4 34 Propinsi Kemendikbud
Laporan Kegiatan Mahasiswa
(BOPTN)
Jumlah Laporan Kegiatan Mahasiswa
PTN dengan bantuan dari BOPTN yang
Dilaporkan
745 745 745 745 745 889,9 34 Propinsi Kemendikbud
Layanan Pengembangan Sistem
Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM
Jumlah Sistem Tata Kelola,
Kelembagaan, dan SDM yang
Dikembangkan dengan bantuan dari
BOPTN
192 192 192 192 192 372,1 34 Propinsi Kemendikbud
Sarana dan Prasarana
Pembelajaran (BOPTN)
Jumlah PTN yang Mendapat Bantuan
Sarana dan Prasarana Pembelajaran
melalui BOPTN
2.382 2.382 2.382 2.382 2.382 854,8 34 Propinsi Kemendikbud
Operasional Rumah Sakit
Pendidikan (BOPTN)
Jumlah Bulan Rumah Sakit Pendidikan
yang mendapat layanan bantuan
operasional dari BOPTN
12 12 12 12 12 400,0 34 Propinsi Kemendikbud
Bantuan Pendanaan Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum (BP
PTN - BH)
Jumlah PTN BH yang Mendapat Bantuan
Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri
Badan Hukum (BPPTN BH)
11 11 11 11 11 8.366,5 Pusat Kemendikbud
ProP : Peningkatan Sinkronisasi
Data Pokok Pendidikan
151,8
Data dan Informasi Pendidikan dan
Kebudayaan
Jumlah SKPD yang Menyediakan Data
dan Informasi Pendidikan dan
Kebudayaan
548 548 548 548 548 119,5 Kemendikbud
Layanan Data dan Informasi Jumlah Layanan Data dan Informasi 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 32,3 Kemenag
PP : PENINGKATAN KUALITAS ANAK,
PEREMPUAN DAN PEMUDA
Indeks Perlindungan Anak (IPA) 66,34 68,1 69,87 71,66 73,49 971,8
Prevalensi anak usia 13-17 tahun
yang pernah mengalami kekerasan
sepanjang hidupnya (%)
Laki-laki:
61,7;
Perempuan:
62 (Baseline
2018)
Menurun Menurun Menurun Menurun
Indeks Pembangunan Gender (IPG) 91,2116475 91,27794284 91,27896233 91,33469578 91,38627023
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 73,24481017 73,50050042 73,74051922 73,96592027 74,17747551
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) Perempuan
52,512 53,134 53,756 54,378 55
berkas 3, hlm. 191
A.3.43
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Prevalensi kekerasan terhadap
perempuan usia 15-64 tahun di 12
bulan terakhir
Menurun
dari 9,4
(Baseline
2016)
Menurun Menurun Menurun Menurun
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 55,33 56,5 56,5 58,17 57,67
KP : Pemenuhan hak dan Perlindungan
Anak
Pemenuhan hak dan Perlindungan
Anak
453,1
ProP : Penjaminan pemenuhan hak
anak secara universalnnya
a.Persentase perempuan berusia 20-
24 tahun yang menikah sebelum
berusia 18 tahun
10,19 9,8 9,44 9,08 8,74 260,1
b. Persentase balita yang
mendapatkan pengasuhan tidak layak
3,64 3,59 3,55 3,51 3,47
c. Indeks Pemenuhan Hak Anak
(IPHA)
64 65,79 67,6 69,44 71,34
d. Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang
memperoleh peringkat KLA
247 270 290 315 335
Peningkatan kapasitas dan peran
forum anak
Jumlah daerah yang difasilitasi dalam
pemenuhan hak partisipasi anak
34 17 17 17 17 9,0 548 Provinsi/Kab/Kota Kemen PPPA
peningkatan hak sipil dan akses
informasi layak anak
Jumlah daerah yang difasilitasi dalam
peningkatan hak sipil dan akses
informasi layak anak
34 17 17 17 17 8,0 34 Kab/Kota Kemen PPPA
peningkatan peran ibu dan keluarga
dalam pengasuhan anak
Jumlah daerah yang difasilitasi dalam
pelatihan pengasuhan berbasis hak anak
10 9 9 9 9 6,0 13 Prov/Kab/Kota Kemen PPPA
Jumlah daerah yang difasilitasi dalam
penguatan dan pengembangan pusat
pembelajaran keluarga (PUSPAGA)
24 20 20 20 20 6,7 19 Kab/Kota Kemen PPPA
Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam
pengembangan daycare
5 10 25 25 25 18,0 40 Provinsi/ Kab/Kota Kemen PPPA
pencegahan perkawinan anak Jumlah daerah yang difasilitasi dalam
pencegahan perkawinan anak
20 20 20 20 20 8,0 100 Provinsi/ Kab/Kota Kemen PPPA
pengembangan lingkungan ramah
anak
jumlah daerah yang difasilitasi dalam
pengembangan lingkungan ramah anak
10 10 10 10 12 8,2 11 Kab/Kota Kemen PPPA
promosi pemenuhan hak anak atas
kesehatan dan kesejahteraan
Jumlah daerah yang difasilitasi dalam
pemenuhan hak anak atas kesehatan
10 10 10 10 10 8,3 28 Kab/Kota Kemen PPPA
Jumlah daerah yang difasilitasi dalam
pemenuhan hak anak atas kesejahteraan
10 4 5 5 6 4,7 13 Kab/Kota Kemen PPPA
berkas 3, hlm. 192
A.3.44
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
pencegahan kekerasan terhadap
anak berbasis sekolah
Jumlah daerah yang difasilitasi dalam
pengembangan sekolah ramah anak
5 2 2 2 2 5,6 10 Kab/Kota Kemen PPPA
fasilitasi kreativitas anak dan
kegiatan budaya
Jumlah daerah yang difasilitasi dalam
pembangunan fasilitas kreativitas dan
budaya anak
5 2 2 2 2 7,6 10 Kab/Kota Kemen PPPA
Penguatan kelembagaan
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
Jumlah daerah yang difasilitasi dalam
penerapan Kebijakan KLA
0 34 34 34 34 15,0 34 Provinsi Kemen PPPA
Koordinasi Kabupaten/Kota Layak
Anak (KLA)
Jumlah Daerah yang melakukan evaluasi
Kabupaten/Kota Layak anak (KLA)
34 22 24 28 34 4,0 Pusat Kemendagri
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di
LPKA sesuai standar
Persentase anak yang mengikuti
pendidikan formal dan non formal
60 70 80 90 100 86,5 Daerah KemenKumham
Pemenuhan Hak Pendidikan klien
Anak di Luar Lembaga
Persentase klien pemasyarakatan yang
melanjutkan pendidikan di luar lembaga
20 25 30 35 40 64,5 Daerah KemenKumham
ProP : Perlindungan anak dari
tindak kekerasan, eksploitasi,
penelantaran, dan perlakuan salah
lainnya
193,0
a.Persentase anak berusia 10-17
tahun yang bekerja
6,03 5,53 5,02 4,51 4,00
b. Persentase anak korban kekerasan
yang mendapatkan layanan
100 100 100 100 100
c. Indeks Perlindungan Khusus Anak
(IPKA)
74,46 76,13 77,77 79,39 81
Pelaksanaannya Survei Nasional
Pengalaman Hidup Anak dan
Remaja (SNPHAR)
Terlaksananya SNPHAR 2022 - 1 - - 1 0,0 Pusat Kemen PPPA
Provinsi yang difasilitasi dalam
pelaksanaan kampanye
perlindungan anak dari kekerasan
jumlah provinsi yang difasilitasi dalam
pelaksanaan kampanye perlindungan
anak dari kekerasan dan eksploitasi
2 2 3 3 3 5,5 13 provinsi Kemen PPPA
Lembaga Layanan yang dilatih
manajemen kasus dan pelayanan
terpadu
Jumlah provinsi yang lembaga
Layanannya mendapatkan pelatihan
manajemen kasus dan pelayanan
terpadu
- 8 8 9 9 5,0 34 Provinsi Kemen PPPA
penyediaan hotline bagi korban
(TeSA)
jumlah layanan pengaduan melalui
hotline bagi anak yang memerlukan
perlindungan khusus.
- 1 1 1 1 7,0 Pusat Kemen PPPA
SDM Penyedia Layanan yang dilatih
tentang Standar Operasional
Prosedur bagi Anak Korban dan
Pelaku Kekerasan dan Eksploitasi
Jumlah SDM Penyedia Layanan yang
dilatih tentang Standar Operasional
Prosedur bagi Anak Korban dan Pelaku
Kekerasan dan Eksploitasi
0 416 456 496 536 4,0 34 Provinsi Kemen PPPA
berkas 3, hlm. 193
A.3.45
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
koordinasi penanganan kasus
kekerasan dan eksploitasi pada
anak
Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam
peneyelenggaran penangangan
kekerasan dan eksploitasi pada anak
0 12 14 14 16 3,7 56 provinsi/kab/kota Kemen PPPA
Aktivis PATBM yang dilatih tentang
Perlindungan Anak, termasuk
eksploitasi seksual anak melalui
media online
Jumlah Aktivis PATBM yang dilatih
tentang Perlindungan Anak
- 1584 1742 1916 2108 5,0 514 Kab/Kota Kemen PPPA
Fasilitasi Desa Ramah Anak Bebas
Kekerasan
Jumlah Desa Ramah Anak Bebas
Kekerasan
- 3 6 6 3 6,0 Kota malang, Kab. Bintan,
Kota Kupang, Kota
Samarinda, Kab. Deli
Serdang, Kota Palu, Kota
Banda Aceh, kab. Solok,
Kab. Gorontalo
Kemen PPPA
Fasilitasi Desa Wisata Ramah Anak
Bebas Eksploitasi
Jumlah Desa Wisata Ramah Anak Bebas
Eksploitasi
- 2 4 4 2 4,5 Kab. Berau, Kab. Lombok
Tengah, Kab. Manggarai
Barat, Kab. Tobasa, Kab.
Magelang, Kab. Bogor
Kemen PPPA
SDM Penyedia Layanan yang dilatih
dalam menyelenggarakan
Perlindungan Anak dari Eksploitasi
di Lokasi Kebencanaan
Jumlah SDM Penyedia Layanan yang
dilatih dalam menyelenggarakan
Perlindungan Anak dari Eksploitasi di
Lokasi Kebencanaan
- 225 250 275 300 4,0 34 Provinsi Kemen PPPA
Provinsi yang difasilitasi dalam
pelaksanaan Perlindungan Anak
dari Kekerasan dan Eksploitasi
Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam
pelaksanaan Perlindungan Anak dari
Kekerasan dan Eksploitasi
9 0 0 0 0 3,5 34 Provinsi Kemen PPPA
Anak yang mendapat sosialisasi
Internet Aman Untuk Anak (Teman
Anak) di daerah dengan kasus
pornografi yang tinggi
Jumlah Anak yang mendapat sosialisasi
Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak)
daerah dengan kasus pornografi yang
tinggi
600 670 680 690 700 3,0 34 Provinsi Kemen PPPA
Fasilitasi Desa Bebas Pornografi Jumlah Desa Bebas Pornografi - 7 7 8 8 5,2 30 Desa/Kelurahan Kemen PPPA
Penyedia Layanan yang mampu
memberikan dukungan psikososial
berbasis masyarakat di kawasan
kebencanaan
Jumlah provinsi yang lembaga
layanannya sudah mendapat pelatihan
dukungan psikososial
- 8 8 9 9 6,3 34 Provinsi Kemen PPPA
Pelaksanaan koordinasi lintas K/L
dalam upaya pencegahan dan
pemenuhan hak anak yang bekerja
Jumlah K/L yang dikoordinasikan dalam
upaya pencegahan dan pemenuhan hak
anak yang bekerja
- 8 8 8 8 3,8 Pusat Kemen PPPA
Kab/Kota yang difasilitasi sarana
layanan bagi UPTD-PPA (MOLIN dan
TORLIN)
Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi
sarana layanan bagi UPTD-PPA (MOLIN
dan TORLIN)
2 30 34 40 50 78,0 208 Kab/Kota Kemen PPPA
berkas 3, hlm. 194
A.3.46
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Provinsi yang difasilitasi dalam
penguatan Forum Koordinasi
Pelaksanaan Sistem Peradilan
Pidana Anak
Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam
perumusan kebijakan dan penguatan
Forum Koordinasi Pelaksanaan Sistem
Peradilan Pidana Anak
7 7 7 7 6 10,0 34 Provinsi Kemen PPPA
advokasi bagi aparat penegak
hukum dan lembaga pelayanan
ABH
Jumlah SDM yang mendapatkan
advokasi tentang penanganan kasus
berbasis pemenuhan hak anak
- 200 200 200 200 2,8 34 Provinsi Kemen PPPA
Provinsi yang difasilitasi dalam
penguatan Forum Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan
Perlindungan Anak Korban
Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme
Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam
penguatan Forum Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan
Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan
Terorisme
4 4 4 4 4 5,0 20Provinsi Kemen PPPA
Tenaga Pendidik dan Kependidikan
yang dilatih dalam menerapkan
Disiplin Positif (Guru Cerdas)
Jumlah Tenaga Pendidik dan
Kependidikan yang dilatih dalam
menerapkan Disiplin Positif (Guru
Cerdas)
200 100 100 100 100 2,2 34 Provinsi Kemen PPPA
Provinsi yang difasilitasi dalam
penyelenggaraan perlindungan
anak berkebutuhan khusus
Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam
penyelenggaraan perlindungan anak
berkebutuhan khusus
2 3 3 3 3 2,8 14 provinsi Kemen PPPA
Pembinaan Masyarakat mengenai
Pelaksanaan UU 11/2012 tentang
SPPA
Jumlah Wilayah yang Mendapat
Pembinaan Masyarakat mengenai
Pelaksanaan UU 11/2012 tentang SPPA
19 - - - - 2,0 provinsi KemenKumham
Diklat berbasis Kompetensi di
Bidang Pelatihan Terpadu SPPA bagi
Aparat Penegak Hukum dan
Instanse Teknis Lainnya
Jumlah APH yang Mengikuti Diklat
Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu
SPPA
270 - - - - 2,7 Pusat dan Daerah KemenKumham
Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan
oleh Mahkamah Agung
Jumlah Peserta Diklat SPPA Terpadu di
Pengadilan oleh Mahkamah Agung
160 - - - - 2,1 Pusat dan Daerah MA
Diklat Terpadu UU SPPA di
Kejaksaan
Jumlah Angkatan Diklat Terpadu UU
SPPA di Kejaksaan
8 - - - - 3,0 Pusat dan Daerah Kejagung
Layanan Pendidikan dan
Pengentasan Anak
Persentase anak yang mengikuti
pendidikan dan pengentasan anak
60 70 80 90 100 0,0 Pusat KemenKumham
Pekerja sektor anak yang dicegah
dan ditarik dari tempat kerja
Jumlah Pekerja sektor anak yang
dicegah dan ditarik dari tempat kerja
9000 9.500 10.000 - - 16,0 Pusat KemenNaker
KP : Peningkatan Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan dan Perlindungan
Perempuan
254,8
ProP : Penguatan Kapasitas
Kelembagaan PUG
61,7
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang
politik, hukum, pertahanan dan
keamanan di KL
Jumlah K/L bidang polhukam yang
meningkat kapasitas PUG/PPRGnya
5 10 10 10 10 6,6 Pusat Kemen PPPA
berkas 3, hlm. 195
A.3.47
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang
politik, hukum, pertahanan dan
keamanan di provinsi
Jumlah provinsi yang meningkat
kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang
polhukam
4 4 4 4 4 5,0 Provinsi Kemen PPPA
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang
infrastruktur dan lingkungan di KL
Jumlah K/L bidang infrastruktur dan
lingkungan yang meningkat kapasitas
PUG/PPRGnya
2 10 10 10 10 6,7 Pusat Kemen PPPA
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang
infrastruktur dan lingkungan di
provinsi
Jumlah provinsi yang meningkat
kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang
infrastruktur dan lingkungan
9 9 9 9 9 11,9 Provinsi Kemen PPPA
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang
pendidikan, kesehatan, dan
pembangunan keluarga di KL
Jumlah K/L bidang bidang pendidikan,
kesehatan, dan pembangunan keluarga
yang meningkat kapasitas
PUG/PPRGnya
5 8 11 11 11 5,5 Pusat Kemen PPPA
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang
bidang pendidikan, kesehatan, dan
pembangunan keluarga di provinsi
Jumlah provinsi yang meningkat
kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang
pendidikan, kesehatan, dan
pembangunan keluarga
5 7 9 9 9 7,0 Provinsi Kemen PPPA
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang
ekonomi di KL
Jumlah K/L bidang ekonomi yang
meningkat kapasitas PUG/PPRGnya
8 11 11 11 11 8,4 Pusat Kemen PPPA
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang
ekonomi di provinsi
Jumlah provinsi yang meningkat
kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang
ekonomi
4 8 8 8 8 6,1 Provinsi Kemen PPPA
Fasilitasi integrasi Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Gender
(PPRG) ke dalam dokumen
perencanaan pembangunan daerah
Jumlah daerah yang menerapkan
perencanaan dan penganggaran
responsif gender (PPRG)
- 22 24 28 34 4,6 Pusat Kemendagri
ProP : Perlindungan perempuan,
termasuk pekerja migran dari
kekerasan dan tindak pidana
perdagangan orang
193,1
peningkatan kapasitas kelembagaan
perlindungan perempuan dari TPPO
Jumlah K/L yang mendapat penguatan
kapasitas kelembagaan Gugus Tugas
TPPO
21 21 21 21 21 17,9 Pusat Kemen PPPA
KIE Pencegahan dan Penanganan
TPPO melalui berbagai media
Jumlah dokumen KIE pencegahan dan
penanganan TPPO melalui berbagai
media
1 1 1 1 1 9,4 Pusat Kemen PPPA
Fasilitasi layanan dan
pemberdayaan perempuan korban
TPPO
Jumlah perempuan Korban TPPO yang
mendapat fasilitasi layanan dan
pemberdayaan
100 100 100 100 100 8,3 Pusat Kemen PPPA
berkas 3, hlm. 196
A.3.48
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Koordinasi Pelaksanaan Gugus
Tugas Pencegahan dan Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan orang
(GT PP-TPPO)
Jumlah daerah yang melaporkan
pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan
dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan orang (GT PP-TPPO)
- 20 22 26 32 4,3 Pusat Kemendagri
Pelaksanaan Survei Pengalaman
Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)
Terlaksananya SPHPN - 1 - - 1 0,0 Pusat Kemen PPPA
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan
Perlindungan Perempuan dari KDRT
Jumlah KL dan Provinsi yang yang
difasilitasi penguatan kelembagaan
perlindungan perempuan dari KDRT
10 10 10 10 10 24,9 Pusat dan Provinsi Kemen PPPA
Fasilitasi penguatan layanan dan
pemberdayaan perempuan korban
KDRT
Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam
penguatan layanan dan pemberdayaan
perempuan korban KDRT
10 10 10 10 10 5,5 34 Provinsi Kemen PPPA
Jumlah SDM pada lembaga penyedia
layanan bagi korban (UPTD dan P2TP2A)
yang dilatih tentang penanganan korban
dan pendataan
- 170 170 170 170 57,8 Provinsi Kemen PPPA
KIE Pencegahan dan Penanganan
KDRT melalui berbagai media
Jumlah dokumen KIE pencegahan dan
penanganan KDRT melalui berbagai
media
- 1 1 1 1 7,7 Pusat Kemen PPPA
Fasilitasi penguatan kelembagaan
perlindungan hak perempuan dalam
situasi darurat dan kondisi khusus
Jumlah K/L dan provinsi yang
difasilitasi dalam penguatan
kelembagaan perlindungan hak
perempuan dalam situasi darurat dan
kondisi khusus
15 15 15 15 15 10,7 Pusat dan provinsi Kemen PPPA
Fasilitasi layanan dan
pemberdayaan perempuan dalam
situasi darurat dan kondisi khusus
Jumlah perempuan yang mendapatkan
layanan dan pemberdayaan dalam
situasi darurat dan kondisi khusus
180 180 180 180 180 7,1 Pusat Kemen PPPA
Penyusunan pedoman perempuan
tangguh bencana
Jumlah pedoman perempuan tangguh
bencana
1 - - - - 0,3 Pusat Kemen PPPA
KIE perempuan tangguh bencana
melalui berbagai media
Jumlah dokumen KIE perempuan
tangguh bencana melalui berbagai media
- 1 1 1 1 7,7 Pusat Kemen PPPA
Fasilitasi penguatan kelembagaan
perlindungan hak perempuan dalam
ketenagakerjaan
Jumlah K/L yang difasilitasi dalam
penguatan kelembagaan perlindungan
hak perempuan dalam ketenagakerjaan
11 11 11 11 11 11,3 34 Provinsi Kemen PPPA
Layanan pemberdayaan perempuan
dalam ketenagakerjaan
Jumlah perempuan yang mendapat
layanan pemberdayaan perempuan
dalam ketenagakerjaan
200 200 200 200 200 5,0 Pusat Kemen PPPA
Fasilitasi penguatan kelompok BK-
PMI
Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam
penguatan kelompok BK-PMI
15 8 8 8 6 5,6 34 Provinsi Kemen PPPA
berkas 3, hlm. 197
A.3.49
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
KIE hak perempuan dalam
ketenagakerjaan melalui berbagai
media
Jumlah dokumen KIE hak perempuan
dalam ketenagakerjaan melalui Berbagai
Media
- 1 1 1 1 7,7 Pusat Kemen PPPA
Monitoring dan Evaluasi SPPT
PKKTP
Jumlah rekomendasi monitoring dan
evaluasi SPPT PKKTP
1 - - - - 2,0 Pusat Komnas
Perempuan
KP : Kualitas Pemuda 263,9
ProP : Penguatan Kapasitas
Kelembagaan dan Koordinasi Lintas
Sektor Layanan Kepemudaan
44,6
Penyusunan dan pemanfaatan
naskah kebijakan pengembangan
kemitraan dan penghargaan
kepemudaan
Jumlah naskah kebijakan
pengembangan kemitraan dan
penghargaan kepemudaan yang disusun
dan dimanfaatkan
1 1 1 1 1 0,4 Pusat Kemenpora
Koordinasi dan kemitraan
kepemudaan dengan lembaga lintas
sektoral, antar tingkat pemerintah
daerah dan luar negeri
Jumlah koordinasi dan kemitraan
kepemudaan dengan lembaga lintas
sektoral, antar tingkat pemerintah daerah
dan luar negeri
6 6 6 6 6 41,0 Pusat Kemenpora
Koordinasi penerapan RAD
penyelenggaraan pelayanan
kepemudaan
Jumlah daerah yang mendapat
rekomendasi terkait penerapan rencana
aksi pada penyelenggaraan pelayanan
kepemudaan dan kearsipan
- 18 24 30 34 3,2 Pusat Kemendagri
ProP : Pencegahan Perilaku
Beresiko
56,4
Fasilitasi pemuda kader dalam
peningkatan penanggulangan
penyalahgunaan narkoba
Jumlah pemuda kader yang difasilitasi
dalam peningkatan wawasan hukum dan
bahaya destruktif
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 28,2 Pusat Kemenpora
Fasilitasi pelaksanaan Jambore
Pemuda Indonesia
Jumlah keikutsertaan dalam Jambore
Pemuda Indonesia
34 34 34 34 34 28,2 Daerah Kemenpora
ProP : Partisipasi Aktif Sosial dan
Politik Pemuda
162,9
Fasilitasi pemuda sebagai kader
kewirausahaan
Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai
kader kewirausahaan
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 24,0 Pusat Kemenpora
Fasilitasi sentra kewirausahaan
pemuda
Jumlah sentra kewirausahaan pemuda
yang difasilitasi
34 34 34 34 34 20,0 Pusat Kemenpora
Fasilitasi pemuda dalam pendidikan
kepramukaan
Jumlah organisasi kepramukaan
(Kwarnas/Sako) yang difasilitasi dalam
pengembangan organisasi
17 17 17 17 17 50,7 Pusat Kemenpora
Fasilitasi pemuda kader dalam
pengembangan kepemimpinan
pemuda
Jumlah pemuda kader yang difasilitasi
dalam pengembangan kepemimpinan
pemuda
1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 8,5 Pusat Kemenpora
berkas 3, hlm. 198
A.3.50
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Fasilitasi pemuda kader dalam
pengembangan kepemimpinan,
kepedulian, kesukarelawanan, dan
kepeloporan pemuda
Jumlah pemuda kader yang difasilitasi
dalam pengembangan kepemimpinan,
kepedulian, kesukarelawanan, dan
kepeloporan pemuda
1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 16,9 Pusat Kemenpora
Fasilitasi pengelola organisasi
kepemudaan dalam pelatihan
manajemen organisasi kepemudaan
Jumlah pengelola organisasi
kepemudaan yang difasilitasi dalam
pelatihan manajemen organisasi
kepemudaan
6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 42,8 Pusat Kemenpora
PP : PENGENTASAN KEMISKINAN Persentase rumah tangga miskin dan
rentan yang memiliki asset produktif
(layanan keuangan, modal, lahan,
pelatihan)
27,9 40 12.759,1
Persentase rumah tangga miskin dan
rentan yang mengakses pendanan
usaha
25,6 50
Luas kawasan hutan yang dikelola
oleh masyarakat dan dilepaskan
untuk TORA (Ha)
630000 1600000 1850000 1350000 1100000
Bidang tanah yang diredistribusi 750.000 7.750.000
Bidang tanah yang dilegalisasi 6.286.087 56.286.087
KP : Akselerasi penguatan ekonomi
keluarga
Penyelenggaraan bantuan usaha
ekonomi produktif dan pembiayaan
ultra mikro bagi penduduk (KK)
2.285,9
ProP : Fasilitasi Modal Usaha 2.285,9
Modal Usaha bagi Penduduk Miskin
dan Rentan
Penduduk miskin dan rentan yang
memperoleh bantuan kelompok usaha
45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 648,9 34 Provinsi Kemensos
Modal Usaha bagi Penduduk Miskin
dan Rentan
Penduduk miskin dan rentan yang
memperoleh bantuan kelompok usaha
45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 644,3 34 Provinsi Kemensos
Modal Usaha bagi Penduduk Miskin
dan Rentan
Penduduk miskin dan rentan yang
memperoleh bantuan kelompok usaha
45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 661,4 34 Provinsi Kemensos
Usaha mikro yang terfasilitasi
pembiayaan ultra mikro (Umi)
Jumlah Kelompok yang Memperoleh
Pembiayaan Ultra Mikro
1.641.000 2.800.000 3.500.000 4.200.000 4.900.000 296,3 34 Provinsi Kemenkeu
Proses Bisnis dan Kelembagaan
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)
Tingkat Efektivitas pembinaan terhadap
BLU Pengelola Dana (PIP)
334 334 334 334 334 35,0 34 Provinsi Kemenkeu
Bantuan Ekonomi Keluarga Sakinah Jumlah keluarga yang Memperoleh
Pelatihan Keluarga Sakinah
0,0 34 Provinsi Kemenag
Bantuan Ekonomi Produktif melalui
Zakat dan Wakaf
Jumlah keluarga yang Memperoleh Zakat
dan Wakaf Produktif
0,0 34 Provinsi Kemenag
KP : Keperantaraan Usaha dan
Dampak Sosial
Desa yang mengembangkan
keperantaraan usaha
11500 11600 11700 11800 11900 701,7
berkas 3, hlm. 199
A.3.51
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pendamping kelompok usaha yang
meningkat kapasitasnya
8.687.613 8.687.613 8.687.613 8.687.613 8.687.613
Pengembangan kewirausahaan sosial 535 535 535 535 535
ProP : Fasilitasi keperantaraan
usaha produktif
218,5
Desa yang Memperoleh
Keperantaraan Usaha
Jumlah Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan terintegrasi dengan
BUMDes
30 Desa 30 Desa 30 Desa 30 Desa 30 Desa 50,0 Kemendes, PDT &
TRANS
Desa yang Memperoleh
Keperantaraan Usaha
Jumlah BUMDes yang Dikembangkan
Untuk Mendukung Produk Unggulan
Desa
500 Desa 500 Desa 500 Desa 500 Desa 500 Desa 168,5 Kemendes, PDT &
TRANS
ProP : Penguatan pemberdayaan
berdampak sosial
26,2
Penguatan Forum Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Dunia Usaha Yang Aktif Dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
170 220 250 300 350 26,2 34 Provinsi Kemensos
ProP : Penyuluhan dan/atau
Pendampingan bagi kelompok
masyarakat lingkungan hidup dan
kehutanan
Jumlah KTH Mandiri 100 200 300 400 500 457,0
Jumlah Lembaga Pelatihan
Pemagangan Usaha Kehutanan
Swadaya Masyarakat/LP2UKS
10 180 210 250 300
Jumlah penyuluh dan/atau
pendamping yang handal (Perhutanan
Sosial, RHL, KPH, Gambut, dan
Kemitraan Konservasi)
5000 6000 6500 7000 7500
Pembentukan Kelompok Tani Hutan
(KTH) Mandiri untuk pengembangan
usaha produktif bagi kelompok
masyarakat
Jumlah KTH Mandiri 100 200 300 400 500 120,8 Kemen LHK
Pembentukan dan Pengembangan
Lembaga Pelatihan Pemagangan
Usaha Kehutanan Swadaya
Masyarakat /LP2UKS bagi
Masyarakat
Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan
Usaha Kehutanan Swadaya
Masyarakat/LP2UKS (Pembentukan
wanawiyata widyakarya)
10 20 30 40 50 6,2 Kemen LHK
Pembentukan dan Pengembangan
Lembaga Pelatihan Pemagangan
Usaha Kehutanan Swadaya
Masyarakat /LP2UKS bagi
Masyarakat
Pengembangan Lembaga Pelatihan
Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya
Masyarakat/LP2UKS sebagai lembaga
pelatihan terakreditasi
0 160 180 210 250 56,9 34 provinsi Kemen LHK
berkas 3, hlm. 200
A.3.52
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Peningkatan kapasitas penyuluh
dan/atau pendamping yang handal
bagi kelompok masyarakat
Jumlah penyuluh dan/atau pendamping
yang handal (Perhutanan Sosial, RHL,
KPH, Gambut, dan Kemitraan
Konservasi).
5000 6000 6500 7000 7500 273,0 Kemen LHK
KP : Reforma Agraria Luas bidang tanah yang diretribusi
dan dilegalisasi dalam kerangka
reforma agraria
1.502.135 1.766.315 1.766.315 1.766.315 1.766.315 7.573,2
Jumlah kelompok masyarakat
penerima tanah objek reforma agraria
(TORA) yang memperoleh
pemberdayaan
176 492 492 492 492
ProP : Penataan penguasaan dan
pemilikan TORA (termasuk
Pelepasan Kawasan Hutan)
1.682,1
Terlaksananya inventarisasi
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan
Jumlah bidang tanah yang
diinventarisasi
1.161.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 650,3 34 Provinsi Kemen ATR/BPN
Terlaksananya Tindak Lanjut
Penertiban Tanah Terlantar
Jumlah bidang tanah terlantar yang
ditertibkan
11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 52,2 34 Provinsi Kemen ATR/BPN
Teridentifikasinya data HGU habis,
tanah tidak termanfaatkan, dan
pelepasan sebagian
Jumlah bidang tanah hasil pengendalian
HGU Habis, tanah tidak termanfaatkan,
dan pelepasan sebagian
15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 50,6 34 Provinsi Kemen ATR/BPN
Terlaksannya Pelepasan Kawasan
Hutan untuk TORA
Luas kawasan hutan yang dilepaskan
untuk TORA
130.000,0 600.000,0 600.000,0 600.000,0 600.000,0 929,0 Pusat Kemen LHK
ProP : Peningkatan Kualitas Data
Pertanahan dan Legalisasi Atas Tora
2.911,4
Terlaksananya redistribusi tanah Luas bidang tanah yang diredistribusi 602.135 866.315 866.315 866.315 866.315 2.911,4 34 Provinsi Kemen ATR/BPN
Terlaksananya legalisasi tanah
(sertipikat hak atas tanah)
Luas cakupan bidang tanah yang
dilegalisasi
900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 0,0 34 Provinsi Kemen ATR/BPN
ProP : Pemberdayaan masyarakat
dalam penggunaan, pemanfaatan,
dan produksi atas TORA
2.979,7
Terlaksananya operasional Gugus
Tugas Reforma Agraria
Jumlah Gugus Tugas Reforma Agraria 72 536 536 536 536 2.772,4 33 Provinsi Kemen ATR/BPN
Terlaksananya Pemberdayaan
masyarakat bagi masyarakat
penerima TORA
Jumlah kelompok masyarakat yang
memperoleh pemberdayaan
176 492 492 492 492 207,3 34 Provinsi Kemen ATR/BPN
KP : Perhutanan Sosial Luas kawasan hutan yang dikelola
oleh masyarakat (HA)
500.000,0 1.000.000 1.250.000 750 500,0 2.198,3
ProP : Pengelolaan kawasan hutan
oleh masyarakat
Luas Kawasan hutan yang dikelola
oleh masyarakat (Ha)
500.000 1.000.000 1.250.000 750 500 2.198,3
berkas 3, hlm. 201
A.3.53
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pemberian akses kelola kawasan
hutan oleh masyarakat
Luas kawasan hutan yang dikelola oleh
masyarakat dalam skema HD, HKm,
HTR, IPHPS, dan kemitraan kehutanan
500.000,0 1.000.000 1.250.000 750.000 500.000,0 648,4 Kemen LHK
Peningkatan Kapasitas (Kelola
Kawasan, Kelembagaan, dan
Usaha) Kelompok Masyarakat
Jumlah Kelompok pengelola kawasan
hutan yang meningkat kinerjanya
2.077 3.150 3.600 3.300 3.250 1.388,6 Kementerian
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,
Kementerian
Koperasi,
Kementerian
BUMN,
Kementerian
Pariwisata,
Kementerian
Perindustrian,
Kementerian
Perdagangan,
Kementerian
Pertanian dan
Kementerian
Kominfo
Kemitraan investasi/usaha Jumlah mitra usaha perhutanan sosial
(mitra)
125 150 175 200 225 46,4 Kementerian
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,
Kementerian
Koperasi,
Kementerian
BUMN,
Kementerian
Pariwisata,
Kementerian
Perindustrian,
Kementerian
Perdagangan,
Kementerian
Pertanian dan
Kementerian
Kominfo
Industri nilai tambah produk jumlah sentra pengelolaan produk
unggulan (sentra industri kecil)
14 14 14 14 14 52,5 Pusat Kemen LHK
Pemasaran/Promosi produk
perhutanan sosial
Jumlah fasilitasi pemasaran produk
perhutanan sosial (kelompok usaha)
50 50 50 50 50 62,5 Kemen LHK
berkas 3, hlm. 202
A.3.54
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
PP : PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
DAN DAYA SAING
Persentase angkatan kerja
berpendidikan menengah ke atas
44,8 46,6 48,4 50,2 52,1 135.227,1
Jumlah PT yang Masuk ke dalam
World Class University
a. Top 200 0 0 0 0 1
b. Top 300 1 1 1 1 2
c. Top 500 2 2 2 2 3
Proporsi pekerja berkeahlian
menengah dan tinggi (%)
43,0 45,0 47,0 48,0 50,0
KP : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Berbasis Kerjasama Industri
Lulusan pendidikan vokasi
bersertifikat kompetensi
1.890.345 1.890.345 1.890.345 1.890.345 1.890.345 97.283,9
PT Vokasi berakreditasi A 8 10 12 14 16
Jumlah lulusan pendidikan menengah
vokasi (orang)
1.829.664 1.913.804 1.997.944 2.082.084 2.166.224
Jumlah lulusan pendidikan tinggi
vokasi (orang)
60.681,0 64.224,0 67.767,0 71.310,0 74.853,0
Jumlah lulusan pelatihan vokasi
(orang)
(Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja)
2 juta 2,2 juta 2,4 juta 2,6 juta 2,8 juta
Jumlah pemagangan dalam negeri
(orang)
1.824.466
(SMK)
1.908.367
(SMK)
1.992.268
(SMK)
2.076.169
(SMK)
2.160.070
(SMK)
Jumlah pemagangan luar negeri
(orang)
5.198 (SMK) 5.437 (SMK) 5.676 (SMK) 5.915 (SMK) 6.154 (SMK)
ProP : Peningkatan Peran dan
Kerjasama Industri dalam
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
2.036,7
Analisis Pasar Kerja pada Sektor
Prioritas
Jumlah dokumen analisis pasar kerja
pada sektor prioritas
8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 35,4 Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
KemenNaker
Layanan Informasi Pasar Kerja yang
terintegrasi dengan instansi,
kelembagaan, kementerian, badan
job portal swasta
Jumlah informasi pasar kerja yang
terintegrasi dengan instansi,
kelembagaan, kementerian, dan badan
job portal swasta
1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 55,8 Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
KemenNaker
Peserta yang Mengikuti Pemagangan
Dalam Negeri
Jumlah peserta yang mengikuti
pemagangan dalam negeri
200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 872,8 Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
KemenNaker
Peserta yang Mengikuti Pemagangan
Luar Negeri
Jumlah peserta yang mengikuti
pemagangan luar negeri
1.822 3.000 5.000 7.500 8.000 248,7 Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
KemenNaker
Sertifikasi dan/atau Peningkatan
Kompetensi Peserta Sektor Industri
pada sub sektor Migas
Jumlah peserta pelatihan Sektor Industri
Migas
5.245 6.294 7.552 9.063 10.876 134,5 Kemen ESDM
berkas 3, hlm. 203
A.3.55
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Sertifikasi dan/atau Peningkatan
Kompetensi Peserta Sektor Industri
pada sub sektor Geominerba
Jumlah peserta pelatihan Sektor Industri
Gominerba
5.103 6.123 7.348 8.817 10.581 107,1 Kemen ESDM
Sertifikasi dan/atau Peningkatan
Kompetensi Peserta Sektor Industri
pada sub sektor KEBTKE
Jumlah peserta pelatihan Sektor Industri
KEBTKE
1.722 2.066 2.479 2.975 357 26,1 Kemen ESDM
Peningkatan Sertifikasi dan/atau
Kompetensi Masyarakat pada sub
sektor Migas
Jumlah peserta pelatihan Vokasi bagi
Masyarakat sub sektor Migas
300 360 432 518 622 22,6 Kemen ESDM
Peningkatan Sertifikasi dan/atau
Kompetensi Masyarakat pada sub
sektor Geominerba
Jumlah peserta pelatihan Vokasi bagi
Masyarakat sub sektor Geominerba
120 144 173 207 249 15,4 Kemen ESDM
Peningkatan Sertifikasi dan/atau
Kompetensi Masyarakat pada sub
sektor KEBTKE
Jumlah peserta pelatihan Vokasi bagi
Masyarakat sub sektor KEBTKE
160 192 230 276 332 9,9 Kemen ESDM
Peningkatan Sertifikasi dan/atau
Kompetensi Masyarakat pada sub
sektor BDTBT
Jumlah peserta pelatihan Vokasi bagi
Masyarakat sub sektor BDTBT
154 185 222 266 319 16,1 Kemen ESDM
Politeknik Bidang Energi dan
Mineral
Jumlah Mahasiswa Politeknik Bidang
Akamigas
998 1.058 1.118 1.178 1.178 136,0 Cepu Kemen ESDM
Politeknik Bidang Energi dan
Pertambangan
Jumlah Mahasiswa Politeknik Energi dan
Pertambangan
262 532 720 840 900 106,4 Bandung, Prabumulih, Bali Kemen ESDM
Koordinasi Kebijakan Kartu Pra-
Kerja
Tersusunnya Rekomendasi kebijakan
implementasi program Kartu Pra-Kerja
1 1 1 1 1 250,0 Pusat Kemenko
Perekonomian
Terselenggaranya Pelaksanaan Kartu
Pra-Kerja dalam Lembaga Pengelola
Kartu Prakerja
1 1 1 1 1 0,0
ProP : Reformasi Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
81.638,8
Revitalisasi SMK yang Mendukung
Industri 4.0
Jumlah SMK yang mendukung industri
4.0 yang terrevitalisasi
- 15 15 16 16 31,6 Pusat dan daerah Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
Kemendikbud
Revitalisasi SMK yang Mendukung
Industri 4.0
Jumlah SMK yang mendukung industri
4.0 yang terrevitalisasi
- 15 15 16 16 638,4 Daerah Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
DAK/Pemda
Sekolah yang Mutu Peserta
Didiknya Meningkat
Jumlah Sekolah yang Mutu Peserta
Didiknya Meningkat
1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 360,7 Pusat Kemendikbud
Sekolah yang Sarana dan
Prasarananya Meningkat
Jumlah Sekolah yang Sarana dan
Prasarananya Meningkat
400 400 400 400 400 406,6 Pusat Kemendikbud
Sekolah yang Mutu Penilaiannya
Meningkat
Jumlah Sekolah yang Mutu Penilaiannya
Meningkat
200 200 200 200 200 219,3 Pusat Kemendikbud
Sekolah yang Tata Kelola
Kelembagaannya Meningkat
Sekolah yang Tata Kelola
Kelembagaannya Meningkat
500 500 500 500 500 643,6 Pusat Kemendikbud
berkas 3, hlm. 204
A.3.56
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pendidikan Keterampilan dan
Pelatihan yang Mutunya Meningkat
Jumlah Pendidikan Keterampilan dan
Pelatihan yang Mutunya Meningkat
140 140 140 140 140 65,0 Pusat Kemendikbud
Fasilitasi Pengembangan Produk
Kreatif dan Kewirausahaan
Jumlah SMK yang mendapatkan
Fasilitasi Pengembangan Produk Kreatif
dan Kewirausahaan
200 200 200 200 200 100,0 Pusat Kemendikbud
Fasilitasi Pemberdayaan Budaya
Kerja bagi Peserta Didik
Jumlah SMK yang mendapatkan
Fasilitasi Pemberdayaan Budaya Kerja
bagi Peserta Didik
300 300 300 300 300 150,0 Pusat Kemendikbud
Fasilitasi Pengembangan Bakat dan
Minat Siswa
Jumlah SMK yang mendapatkan
Fasilitasi Fasilitasi Pengembangan Bakat
dan Minat Siswa
600 600 600 600 600 150,0 Pusat Kemendikbud
Fasilitasi Pengembangan Pusat
Keunggulan (Center of Excellence)
SMK
Jumlah SMK yang mendapatkan
Fasilitasi Pengembangan Pusat
Keunggulan (Center of Excellence) SMK
400 500 600 700 800 29.283,3 Pusat Kemendikbud
Fasilitasi Peralatan Praktik Kejuruan Jumlah Sekolah yang Mendapatkan
Fasilitasi Peralatan Praktik Kejuruan
315 315 315 315 315 1.575,0 Pusat Kemendikbud
Fasilitasi Pengembangan Teaching
Factory
Jumlah SMK yang mendapatkan
Fasilitasi Pengembangan Teaching
Factory
200 200 200 200 200 200,0 Pusat Kemendikbud
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi
Siswa SMK
Jumlah Siswa SMK yang Tersertifikasi 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 156,3 Pusat Kemendikbud
Fasilitasi Pembangunan Unit
Sekolah Baru (USB) SMK
Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SMK
yang Didirikan
15 15 15 15 15 477,3 Pusat Kemendikbud
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan
Kecakapan Kerja (PKK)
Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan
Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)
60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 679,5 Pusat Kemendikbud
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan
Kecakapan Wirausaha (PKW)
Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan
Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)
60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 843,1 Pusat Kemendikbud
Fasilitasi Pengembangan Sarana
Praktik dan Prasarana Kursus dan
Pelatihan
Jumlah Lembaga yang Mendapatkan
Pengembangan Sarana Praktik dan
Prasarana Kursus dan Pelatihan
100 100 100 100 100 25,0 Pusat Kemendikbud
Fasilitasi Pengembangan Lembaga
Mitra Kursus dan Pelatihan
Jumlah Lembaga yang
MendapatkanPengembangan Lembaga
Mitra Kursus dan Pelatihan
40 40 40 40 40 10,0 Pusat Kemendikbud
Fasilitasi Uji Kompetensi Kepada
Peserta Didik
Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan
Fasilitasi Uji Kompetensi
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 25,0 Pusat Kemendikbud
Terwujudnya Kerjasama Dengan
Dunia Usaha/Industri Secara
Optimal (Insentif Industry, Pemilihan
Program Pelatihan)
Jumlah Kerjasama Dengan Dunia
Usaha/Industri Secara Optimal (Insentif
Industry, Pemilihan Program Pelatihan)
50 55 55 55 55 53,3 Kemendikbud
berkas 3, hlm. 205
A.3.57
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pemetaan dan Penyelarasan
Pendidikan dan Kebutuhan Dunia
Usaha/Industri
Jumlah Pemetaan dan Penyelarasan
Pendidikan dan Kebutuhan Dunia
Usaha/Industri
33 33 33 33 33 101,8 Kemendikbud
Kurikulum Yang Sesuai Dengan
Kebutuhan Industri dan
Pengembangan Kurikulum Soft
Skill/karakter Kerja
Jumlah Kurikulum Yang Sesuai Dengan
Kebutuhan Industri dan Pengembangan
Kurikulum Soft Skill/karakter Kerja
33 33 33 33 33 58,3 Kemendikbud
Pengembangan Akreditasi dan
pembinaan Kelembagaan
Berstandart Kebutuhan Industri
Jumlah Pengembangan Akreditasi dan
pembinaan Kelembagaan Berstandart
Kebutuhan Industri
60 60 60 60 60 121,1 Kemendikbud
Pembentukan dan Penguatan Bursa
Kerja Khusus (BKK)
Jumlah Pembentukan dan Penguatan
Bursa Kerja Khusus (BKK)
1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 86,9 Kemendikbud
Penyelengaraan Job Fair di
Lembaga Pendidikan Vokasi
Jumlah Penyelengaraan Job Fair di
Lembaga Pendidikan Vokasi
50 50 50 50 50 17,8 Kemendikbud
Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi
pada Politeknik Pembangunan
Pertanian
Jumlah peserta yang mengikuti
pendidikan dan vokasi di Politeknik
Pertanian
5.478 6.494 6.809 7.124 7.124 1.043,2 Kementan
Fasilitasi Pendidikan Formal S2 dan
S3 melalui Tugas Belajar
Jumlah S2 dan S3 yang difasilitasi tugas
belajar
350 350 350 350 350 143,2 Kementan
Peningkatan Kompetensi Tenaga
Pendidik, Kependidikan, serta
Peserta Didik Pendidikan Vokasi
Pertanian
Jumlah tenaga pendidik, kependidikan
serta peserta didik yang ditingkatkan
kompetensinya
2.475 2.475 2.475 2.475 2.475 90,6 Kementan
Pendampingan Program Prioritas
Pembangunan Pertanian serta
Fasilitasi Pengabdian Masyarakat di
Kawasan Pertanian dan Kawasan
Perbatasan
Jumlah pendamping program prioritas
pembangunan pertanian
1.750 2.200 2.200 2.200 2.200 396,5 Kementan
Penumbuhan Wirausahawan Muda
Pertanian Dalam Rangka Regenerasi
Petani
Jumlah wirausahawan muda pertanian
dalam rangka regenarasi petani
1.513 1.600 1.700 1.800 1.800 346,0 Kementan
Peningkatan Kualitas Pembelajaran
pada SMK-PP
Jumlah peserta pembelajaran pada SMK
PP
22.427 22.500 22.600 22.700 22.700 114,9 Kementan
Sarana dan Prasarana Pendidikan
Pertanian (Teaching Factory, dll)
Jumlah sarana dan prasarana
pendidikan (satker)
12 12 12 12 12 1.418,4 Kementan
Pemagangan bagi Mahasiswa dan
Alumni Politeknik Pembangunan
Pertanian
Jumlah peserta magang 250 300 400 500 500 39,0 Kementan
Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian Jumlah peserta pelatihan vokasi 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 607,1 Kementan
Pelatihan dan Fasilitasi
Penumbuhan Petani Milenial
Jumlah peserta pelatihan 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 50,0 Kementan
berkas 3, hlm. 206
A.3.58
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan
dan Perikanan yang Kompeten
(Orang)
Jumlah Peserta Pendidikan Vokasi
Kelautan dan Perikanan yang
Berkompeten (orang)
8.239 9.173 10.633 12.286 13.115 1.155,8 19 UPT KKP
Sarana dan Prasarana Pendidikan
Kelautan dan Perikanan
Jumlah sarana dan prasarana
pendidikan kelautan dan perikanan
21 22 22 22 22 711,3 19 UPT KKP
Pengabdian Pendidikan Tinggi KP Jumlah Pengabdian Pendidikan Tinggi KP 17 17 17 17 17 34,4 14 UPT KKP
Lembaga pelatihan kerja dan
produktivitas yang ditingkatkan
sarana dan prasarananya
Jumlah lembaga pelatihan kerja dan
produktivitas yang ditingkatkan sarana
dan prasarananya
433 423 423 424 424 3.358,6 Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
KemenNaker
Pengembangan BLK Komunitas Jumlah BLK Komunitas yang
dikembangkan
2.000 500 500 500 500 4.000,0 Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
KemenNaker
Tenaga Kerja yang Mendapat
Pelatihan Berbasis Kompetensi
Jumlah tenaga kerja yang mendapat
pelatihan berbasis kompetensi
228.820 225.000 250.000 260.000 275.000 9.559,4 34 Provinsi Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
KemenNaker
Tenaga teknis menengah kejuruan
kehutanan yang tersedia
Jumlah tenaga teknis menengah
kehutanan
472 473 473 473 473 628,0 SMK kadipaten (jawa
barat), SMK Pekanbaru
(Riau), SMK Makassar,
SMK Samarinda, SMK
Manokwari.
Kemen LHK
Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi
tenaga teknis bidang LHK yang
berorientasi industri dan wirausaha
Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang
LHK yang berorientasi industri dan
wirausaha
7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 273,0 Pusat Kemen LHK
Pelaksanaan Standardisasi,
Jaminan Mutu Nuklir, Akreditasi
dan Sertifikasi
Dokumen Standardisasi Produk Iptek
Nuklir
6 7 7 7 7 3,5 Pusat BATAN
Pelaksanaan Standardisasi,
Jaminan Mutu Nuklir, Akreditasi
dan Sertifikasi
Akreditasi dan Sertifikasi Iptek Nuklir 2 7 7 7 7 3,2 Pusat BATAN
Revitalisasi Pendidikan Tinggi
Vokasi (retooling dosen dan
sertifikasi mahasiswa, penguatan
kelembagaan, dan penguatan prodi
bidang prioritas)
Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang
Direvitalisasi
43 43 43 43 43 1.753,2 Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
Kemendikbud
Peningkatan Daya Tampung
Politeknik Eksisting
Jumlah Politeknik yang Ditingkatkan
Daya Tampungnya
10 43 43 43 43 2.400,0 Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
Kemendikbud
Penambahan Jumlah Program Studi
Politeknik Eksisting dan PSDKU
Jumlah Program Studi Politeknik
Eksisting dan PSDKU yang Ditambah
43 43 43 43 43 495,0 Pusat Kemendikbud
berkas 3, hlm. 207
A.3.59
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi
berbasis SKKNI
Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang
kompeten dan bersertifikat
472 473 473 473 473 612,9 SMK kadipaten (jawa
barat), SMK Pekanbaru
(Riau), SMK Makassar,
SMK Samarinda, SMK
Manokwari.
Kemen LHK
Perguruan Tinggi Penyelenggara
Prodi untuk kebutuhan industri
Jumlah Perguruan Tinggi Penyelenggara
Prodi untuk kebutuhan industri
2 2 2 2 2 4,6 Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
Kemendikbud
Lembaga Pendidikan Keagamaan
Islam yang Menyelenggarakan Life
Skill
Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan
Islam yang Menyelenggarakan Life Skill
100 200 250 300 350 40,8 Kemenag
Renovasi Bangunan/Gedung
Pendidikan Non Formal Industri
Renovasi Gedung Pendidikan Non-Formal 0 2 2 2 1 79,0 Kemenperin
Pengadaan Peralatan Pendidikan
Non Formal Industri
Peralatan Pendidikan Non Formal
Industri
0 2 2 2 1 59,3 Kemenperin
Renovasi Bangunan/Gedung
Pendidikan Menengah Industri
Renovasi Gedung Pendidikan Menengah 0 2 2 2 3 138,3 Kemenperin
Pengadaan Peralatan Pendidikan
Menengah Industri
Peralatan Pendidikan Menengah Industri 0 2 2 2 3 138,3 Kemenperin
Pilot Project Learning Factory 4.0 Implementasi Iindustri 4.0 pada
pendidikan vokasi
25 32 38 44 50 156,4 Kemenperin
Bangunan/Gedung Pendidikan
Tinggi Industri melalui Renovasi
gedung pendidikan satuan kerja
Renovasi Gedung Pendidikan Tinggi
Industri
0 3 3 3 3 177,8 Kemenperin
Pengadaan Peralatan Pendidikan
Tinggi Industri
Peralatan Pendidikan Tinggi Industri 0 2 2 2 3 138,3 Kemenperin
Pembangunan Pusat Inovasi dan
Pengembangan Industri 4.0
Pilot Project Learning Factory 4.0 0 1 1 1 1 313,5 Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
Kemenperin
Diklat Vokasi Pendidikan
Perhubungan Darat
Jumlah lulusanDiklat Vokasi Pendidikan
Perhubungan Darat
5.428 5.289 5.369 5.463 5.660 1.170,8 (Sumsel, Jateng,
Jatim,Jabar, Bali, Kalbar)
Kemenhub
Diklat Teknis Pendidikan
Perhubungan Darat
Jumlah Lulusan Diklat Teknis
Pendidikan Perhubungan Darat (orang)
4.652 7.746 9.393 9.673 9.574 655,1 (Sumsel, Jateng,
Jatim,Jabar, Bali, Kalbar)
Kemenhub
Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Penunjang Diklat
Transportasi Darat
Jumlah Sarana dan Prasarana
Penunjang Diklat Transportasi Darat
6 6 6 6 6 399,5 (Sumsel, Jateng,
Jatim,Jabar, Bali, Kalbar)
Kemenhub
Diklat Vokasi Pendidikan
Perhubungan Laut
Jumlah lulusan Diklat Vokasi Pendidikan
Perhubungan Laut
16.038 16.983 17.416 17.981 18.822 2.710,7 (Aceh, Sumbar, DKI,
Banten, Jabar, Jateng,
Jatim, Sulsel, Sulut, Papua
Barat)
Kemenhub
berkas 3, hlm. 208
A.3.60
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Diklat Teknis Pendidikan
Perhubungan Laut
Jumlah Lulusan Diklat Teknis
Pendidikan Perhubungan Laut (orang)
168.637 171.523 173.228 173.570 179.545 2.248,1 (Aceh, Sumbar, DKI,
Banten, Jabar, Jateng,
Jatim, Sulsel, Sulut, Papua
Barat)
Kemenhub
Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Penunjang Diklat
Transportasi Laut
Jumlah Sarana dan Prasarana
Penunjang Diklat Transportasi Laut
- 12 12 12 12 431,0 (Aceh, Sumbar, DKI,
Banten, Jabar, Jateng,
Jatim, Sulsel, Sulut, Papua
Barat)
Kemenhub
Diklat Vokasi Pendidikan
Perhubungan Udara
Jumlah Lulusan Diklat Vokasi
Pendidikan Perhubungan Udara
4.873 5.434 5.674 5.626 5.883 1.164,8 (Sumut, Sumsel, Banten,
Jatim, Sulsel, Papua)
Kemenhub
Diklat Teknis Pendidikan
Perhubungan Udara
Jumlah Lulusan Diklat Teknis
Pendidikan Perhubungan Udara (orang)
7.145 7.169 7.906 8.017 8.303 1.672,5 (Sumut, Sumsel, Banten,
Jatim, Sulsel, Papua)
Kementerian
Perhubungan
Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Penunjang Diklat
Transportasi Udara
Jumlah Sarana dan Prasarana
Penunjang Diklat Transportasi Udara
- 8 8 8 8 215,5 (Sumut, Sumsel, Banten,
Jatim, Sulsel, Papua)
Kemenhub
Layanan Pendidikan Vokasi
Kemetrologian
Jumlah lulusan Akademi Metrologi 165 165 215 265 315 38,2 Kemendag
Penyelenggaraan Pendidikan
Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung
Jumlah lulusan Pendidikan Sekolah
Tinggi Pariwisata Bandung
2.350 2.350 2.550 2.750 2.800 229,0 Kemenparekraf
Penyelenggaraan Pendidikan
Sekolah Tinggi Pariwisata Bali
Jumlah lulusan Pendidikan Sekolah
Tinggi Pariwisata Bali
2.400 2.400 2.450 2.450 2.450 182,6 Kemenparekraf
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
Pariwisata Politeknik Negeri
Pariwisata Medan
Jumlah lulusan Pendidikan Tinggi
Pariwisata Politeknik Negeri Pariwisata
Medan
1.411 1.411 1.611 1.811 2.011 156,8 Kemenparekraf
Penyelenggaraan Pendidikan
Politeknik Pariwisata Makassar
Jumlah lulusan Pendidikan Politeknik
Pariwisata Makassar
2.492 2.492 2.692 2.892 3.092 163,8 Kemenparekraf
Penyelenggaraan Pendidikan
Politeknik Pariwisata Palembang
Jumlah lulusan Pendidikan Politeknik
Pariwisata Palembang
1.200 1.300 1.400 1.600 1.700 162,6 Kemenparekraf
Penyelenggaraan Pendidikan
Politeknik Pariwisata Lombok
Jumlah lulusan Pendidikan Politeknik
Pariwisata Lombok
1.400 1.400 1.500 1.700 1.800 129,2 Kemenparekraf
Sarana dan prasarana Sekolah
Tinggi Pariwisata Bandung
Jumlah Sarana dan prasarana Sekolah
Tinggi Pariwisata Bandung yang tersedia
2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 97,5 Kemenparekraf
Pembangunan Dan Renovasi
Gedung Pendidikan Sekolah Tinggi
Pariwisata Bandung
Luas Pembangunan Dan Renovasi
Gedung Pendidikan Sekolah Tinggi
Pariwisata Bandung
5.000 5.000 0 0 0 327,1 Kemenparekraf
Sarana dan Prasarana Sekolah
Tinggi Pariwisata Bali
Jumlah Sarana dan Prasarana Sekolah
Tinggi Pariwisata Bali
2.033 2.033 2.500 2.500 2.500 160,2 Kemenparekraf
Pembangunan Politeknik Pariwisata
Palembang
Jumlah Pembangunan Politeknik
Pariwisata Palembang
14.159 0 0 0 0 500,1 Kemenparekraf
Peningkatan Sarana dan prasarana
Politeknik Negeri Pariwisata Medan
Jumlah Peningkatan Sarana dan
prasarana Politeknik Negeri Pariwisata
Medan
1.220 1.220 1.420 1.420 1.420 110,3 Kemenparekraf
berkas 3, hlm. 209
A.3.61
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Percepatan Pembangunan Politeknik
Pariwisata Lombok
Luas Pembangunan Politeknik Pariwisata
Lombok
14.948 0 0 0 0 525,9 Kemenparekraf
Sarana dan Prasarana Politeknik
Negeri Pariwisata Lombok
Jumlah Sarana dan Prasarana Politeknik
Negeri Pariwisata Lombokyang tersedia
439 500 700 900 1.000 199,8 Kemenparekraf
Sarana dan Prasarana Politeknik
Negeri Pariwisata Palembang
Jumlah Sarana dan Prasarana Politeknik
Negeri Pariwisata Palembangyang
tersedia
500 500 700 900 1.000 177,3 Kemenparekraf
Pembangunan Dan Renovasi
Gedung Pendidikan Politeknik
Negeri Pariwisata Medan
Luas Pembangunan Dan Renovasi
Gedung Pendidikan Politeknik Negeri
Pariwisata Medan
11.872 0 0 0 0 218,4 Kemenparekraf
Sarana dan Prasarana Politeknik
Pariwisata Makassar
Jumlah Sarana dan Prasarana Politeknik
Pariwisata Makassar yang tersedia
932 932 1.000 1.100 1.200 33,6 Kemenparekraf
Pembangunan Laboratorium
Terpadu Sekolah Tinggi Pariwisata
Bali
Luas Pembangunan Laboratorium
Terpadu Sekolah Tinggi Pariwisata Bali
26.712 0 0 0 0 213,8 Kemenparekraf
Lanjutan Pembangunan Hotel
Praktik Perhotelan dan Gedung
Kelas Politeknik Pariwisata
Luas Pembangunan Hotel Praktik
Perhotelan dan Gedung Kelas Politeknik
Pariwisata Makassar
10.656 0 0 0 0 186,7 Kemenparekraf
Penyusunan Feasibility Study dan
Masterplan Pengembangan
Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata
Sulawesi Utara
Jumlah Penyusunan Feasibility Study
dan Masterplan Pengembangan
Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata
Sulawesi Utara
1 0 0 0 0 2,0 Kemenparekraf
Penyusunan Feasibility Study dan
Masterplan Pengembangan
Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata
Sorong
Jumlah dokumen Feasibility Study dan
Masterplan Pengembangan Pendidikan
Tinggi Bidang Pariwisata Sorong
1 0 0 0 0 2,0 Kemenparekraf
Penyusunan Feasibility Study dan
Masterplan Pengembangan
Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata
Destinasi baru
Jumlah dokumen Penyusunan Feasibility
Study dan Masterplan Pengembangan
Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata
Destinasi baru
0 1 0 0 0 2,0 Kemenparekraf
Penyusunan DED dan Studi Tapak
PTNP Sulawesi Utara
Jumlah dokumen Penyusunan DED dan
Studi Tapak PTNP Sulawesi Utara
0 2 0 0 0 14,0 Kemenparekraf
Penyusunan DED dan Studi Tapak
PTNP Sorong
Jumlah dokumen Penyusunan DED dan
Studi Tapak PTNP Sorong
0 2 0 0 0 14,0 Kemenparekraf
Penyusunan DED dan Studi Tapak
PTNP Destinasi baru
Jumlah dokumen Penyusunan DED dan
Studi Tapak PTNP Destinasi baru
0 0 2 0 0 14,0 Kemenparekraf
Pembangunan PTNP Sulawesi Utara Jumlah PTNP Destinasi Baru yang
dibangun
0 0 1 1 1 106,0 Kemenparekraf
Pembangunan PTNP Sorong Jumlah PTNP Destinasi Baru yang
dibangun
0 0 1 1 1 36,0 Kemenparekraf
Pembangunan PTNP Destinasi Baru Jumlah PTNP Destinasi Baru yang
dibangun
0 0 0 1 1 6,0 Kemenparekraf
ProP : Peningkatan Kualitas
Pendidik Vokasi
5.099,4
berkas 3, hlm. 210
A.3.62
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Guru yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang
Bangunan dan Listrik
Jumlah Guru yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang
Bangunan dan Listrik
743 743 743 743 743 91,3 Kemendikbud
Guru yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang
Kelautan, Perikanan, Teknologi
Informasi dan Komunikasi
Jumlah Guru yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang
Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi
dan Komunikasi
1.856 1.856 1.856 1.856 1.856 105,2 Kemendikbud
Guru yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang
Mesin dan Teknik Industri
Jumlah Guru yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang Mesin
dan Teknik Industri
556 556 556 556 556 94,6 Kemendikbud
Guru yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang
Otomotif dan Elektronika
Jumlah Guru yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang Otomotif
dan Elektronika
1.908 1.908 1.908 1.908 1.908 157,0 Kemendikbud
Guru yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang
Pariwisata
Jumlah Guru yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang
Pariwisata
1.997 1.997 1.997 1.997 1.997 145,8 Kemendikbud
Guru yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang
Pertanian
Jumlah Guru yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang
Pertanian
1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 106,5 Kemendikbud
Guru yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang
Seni Dan Budaya
Jumlah Guru yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi Bidang Seni
Dan Budaya
3.432 3.432 3.432 3.432 3.432 125,1 Kemendikbud
Guru yang mendapatkan
peningkatan Kompetensi Ganda
Jumlah Guru yang mendapatkan
peningkatan Kompetensi Ganda
0 2.000 2.000 2.000 2.000 265,8 Kemendikbud
Dosen Vokasi yang mengikuti
Magang ke Industri
Jumlah Dosen Vokasi yang mengikuti
Magang ke Industri
200 200 200 200 32,0 Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
Kemendikbud
Dosen Vokasi yang mengikuti
Peningkatan Kompetensi
Jumlah Dosen Vokasi yang mengikuti
Peningkatan Kompetensi
500 500 500 500 104,0 Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
Kemendikbud
Dosen Vokasi yang mengikuti
Sertifikasi Kompetensi
Jumlah Dosen Vokasi yang mengikuti
Sertifikasi Kompetensi
500 500 500 500 52,0 Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
Kemendikbud
Guru Kejuruan yang Mengikuti
Pelatihan Berstandart Industri (
Upskilling dan Reskilling) dan
Kepala Sekolah Yang Mengikuti
Pelatihan Manajemen Usaha
Jumlah Guru Kejuruan yang Mengikuti
Pelatihan Berstandart Industri (
Upskilling dan Reskilling) dan Kepala
Sekolah Yang Mengikuti Pelatihan
Manajemen Usaha
3.200 3.600 3.600 3.600 3.600 2.580,0 Pusat Kemendikbud
Dosen Vokasi yang Mengikuti
Pelatihan Berstandart Industri
(Upskilling dan Reskilling)
Jumlah Dosen Vokasi yang Mengikuti
Pelatihan Berstandart Industri (
Upskilling dan Reskilling)
240 500 500 500 500 328,0 Pusat Kemendikbud
Instruktur pemerintah dan swasta
baru
Jumlah instruktur pemerintah dan
swasta baru yang dilatih
2.160 240 160 160 160 168,5 Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
KemenNaker
berkas 3, hlm. 211
A.3.63
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Instruktur dan tenaga pelatihan
pemerintah dan swasta yang
ditingkatkan kompetensinya
Jumlah instruktur dan tenaga pelatihan
pemerintah dan swasta yang
ditingkatkan kompetensinya
7.693 8.890 9.620 10.350 11.080 743,5 Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
KemenNaker
ProP : Penguatan Tata Kelola
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
3.633,5
Sekolah Yang Mendapatkan
Pembinaan
Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan
Pembinaan
300 1000 1250 1500 1750 2.802,4 Kemendikbud
Pengembangan Pola Pendanaan
Pelatihan/Skill Development Fund
Pengembangan pola pendanaan
pelatihan
1 1 1 1 1 28,7 Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
KemenNaker
Lembaga pelatihan kerja dan
produktivitas yang ditingkatkan
kualitas mutu dan lembaga
Jumlah lembaga pelatihan kerja yang
ditingkatkan kualitas mutu lembaga
1.513 1.500 1.500 1.500 1.500 378,3 Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
KemenNaker
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill
Development Center
Jumlah pusat pengembangan keahlian 20 22 24 25 25 303,8 Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
KemenNaker
SKKNI dan KKNI berbasis okupasi
dan KKNI yang disusun
Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) bidang industri
20 20 20 20 20 31,7 Kemenperin
LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi)
dan TUK (Tempat Uji Kompetensi)
Unit Diklat
Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUP)
bidang industri
20 20 20 20 20 9,9 Kemenperin
Implementasi Iindustri 4.0 pada
pendidikan vokasi
Pilot Project Learning Factory 4.0 9 12 17 22 27 76,9 Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
Kemenperin
Penetapan dan implementasi
kebijakan daerah sebagai tindak
lanjut inpres No. 9 Tahun 2016
tentang Revitalisasi SMK
Jumlah daerah yang diimplementasikan
kebijakan daerah sebagai tindak lanjut
inpres No. 9 Tahun 2016 tentang
Revitalisasi SMK
6 7 7 7 7 1,8 Pusat Kemendagri
ProP : Penguatan Sistem Sertifikasi
Kompetensi
4.875,6
Siswa SMK yang Tersertifikasi Jumlah Siswa SMK yang Tersertifikasi 128.000 130.000 135.000 140.000 145.000 346,1 Kemendikbud
Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian Jumlah yang tersertifikasi 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 454,0 Kementan
Tenaga kerja yang disertifikasi Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi 382.083 400.000 400.000 400.000 425.000 2.069,8 Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
KemenNaker
Skema Sertifikasi Kualifikasi KKNI Jumlah skema sertifikasi kualifikasi
KKNI
50 50 50 50 50 15,4 Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
KemenNaker
Tenaga Kerja Industri Kompeten
Lulusan Diklat Sistem 3 in 1
(Pelatihan, Sertifikasi, dan
Penempatan)
Pelatihan 3 in 1 bagi calon tenaga kerja
industri
32.000 39.000 42.000 44.000 46.000 840,9 Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
Kemenperin
Registrasi tenaga kesehatan Jumlah tenaga kesehatan teregistrasi 150.000 155.000 160.000 165.000 170.000 194,3 Kemenkes
Peningkatan kompetensi dan
Sertifikasi SDM LHK
Jumlah SDM LHK bersertifikat
kompetensi
7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 75,7 TUK Samarinda, TUK
Makassar, TUK Kadipaten,
TUK, Pekanbaru, TUK,
Bogor, Jakarta
Kemen LHK
berkas 3, hlm. 212
A.3.64
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Prodi penyelenggaraan Rekognisi
Pembelajaran Lampau (RPL)
Jumlah Prodi penyelenggaraan Rekognisi
Pembelajaran Lampau (RPL)
375 410 450 500 550 9,2 Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
Kemendikbud
Siswa Aktif dan Lulusan Pendidikan
Berbasis Kompetensi Pendidikan
Kejuruan
Tenaga kerja industri terampil yang
kompeten
7.000 2.100 2.200 2.400 2.600 189,8 Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
Kemenperin
Mahasiswa dan Lulusan Program
DIII dan DIV Berbasis Kompetensi
Tenaga kerja industri tingkat ahli yang
kompeten
13.000 2.600 2.800 2.900 3.000 411,4 Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
Kemenperin
Mahasiswa dan Lulusan Program
D1 Berbasis Kompetensi dalam
bentuk penyelenggaraan pendidikan
tinggi vokasi industri berbasis
kompetensi
Tenaga kerja industri lulusan D1 industri
yang kompeten
500 800 900 1.000 1.100 95,8 Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
Kemenperin
Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Teknik Sektor Migas
Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Teknik Sektor Migas
16.219 19.463 23.356 28.027 33.632 51,3 Kemen ESDM
Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Teknik Sektor Geominerba
Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Teknik Sektor Geominerba
2.888 3.466 4.159 4.991 5.989 33,6 Kemen ESDM
Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Teknik Sektor KEBTKE
Jumlah Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Teknik Sektor KEBTKE
3.768 4.522 5.426 6.511 7.813 38,8 Kemen ESDM
Pelatihan dan sertifikasi tenaga
kerja industri
Tenaga kerja industri yang mendapatkan
serifikasi kompetensi
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 49,5 Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi untuk Industri 4.0
Kemenperin
KP : Penguatan Pendidikan Tinggi
Berkualitas
Persentase lulusan PT yang langsung
bekerja dalam jangka waktu 1 tahun
setelah kelulusan
64,7 65,2 65,7 66,2 66,7 11.381,9
Jumlah publikasi ilmiah di jurnal
internasional
14300 15730 17303 19033 20937
Jumlah sitasi di jurnal internasional 5760 6336 6969 7666 8433
Jumlah KI yang didaftarkan 3751 4502 5402 6482 7779
ProP : Perguruan Tinggi sebagai
Produsen Iptek Inovasi dan Pusat
Keunggulan
190,1
Calon Perusahaan Pemula Berbasis
Teknologi dari Perguruan Tinggi
Jumlah penguatan kapasitas dan
kapabilitas CPPBT
115 120 130 135 150 190,1 Kemen
Ristek/BRIN
ProP : Peningkatan Kualitas dan
Pemanfaatan Penelitian
10.905,2
Hasil penelitian PT Keagamaan
yang dipublikasikan pada jurnal
nasional
Jumlah hasil penelitian PT Keagamaan
yang dipublikasikan pada jurnal
nasional
1 1 1 1 1 20,0 Pusat Kemenag
Hasil penelitian PT Keagamaan
yang dipublikasikan pada jurnal
internasional
Jumlah hasil penelitian PT Keagamaan
yang dipublikasikan pada jurnal
internasional
1 1 1 1 1 20,0 Pusat Kemenag
Hasil Penelitian Dosen di Perguruan
Tinggi (BOPTN) PTN BH
Jumlah Hasil Penelitian Dosen di
Perguruan Tinggi (BOPTN) PTN BH
3.700 3.800 3.900 4.000 4.100 2.614,0 Pusat Kemen
Ristek/BRIN
berkas 3, hlm. 213
A.3.65
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Hasil Pengabdian Dosen kepada
Masyarakat
Jumlah Hasil Pengabdian Dosen kepada
Masyarakat
1.022 1.100 1.200 1.300 1.400 880,0 Pusat Kemen
Ristek/BRIN
Hasil Penelitian Dosen di Perguruan
Tinggi (BOPTN) Non PTN BH
Jumlah Hasil Penelitian Dosen di
Perguruan Tinggi (BOPTN) Non PTN BH
13.000 14.000 14.500 15.000 15.500 6.029,0 Pusat Kemen
Ristek/BRIN
Artikel Ilmiah dari Perguruan Tinggi
yang di fasilitasi untuk
dipublikasikan
Artikel Ilmiah dari Perguruan Tinggi yang
di fasilitasi untuk dipublikasikan
1.200 3.750 3.900 4.250 4.500 62,5 Pusat Kemen
Ristek/BRIN
Jurnal Ilmiah dari Perguruan Tinggi
yang difasilitasi terakreditasi dan
bereputasi internasional
Jurnal Ilmiah dari Perguruan Tinggi yang
difasilitasi terakreditasi dan bereputasi
internasional
800 2.650 2.800 3.000 3.150 74,7 Pusat Kemen
Ristek/BRIN
Produk Inovasi Perguruan Tinggi di
Industri (Teaching Industry)
Jumlah Produk Inovasi Perguruan Tinggi
di Industri
11 11 11 11 11 750,0 Pusat Kemen
Ristek/BRIN
Penelitian pada PTKI Penelitian pada PTKI 1 5 10 15 20 66,3 Pusat Kemenag
Penelitian yang Bermutu Penelitian yang Bermutu 150 150 150 150 150 25,0 Daerah Kemenag
Penelitian Dosen PTA Katolik yang
Bermutu
Penelitian Dosen PTA Katolik yang
Bermutu
35 35 35 35 35 10,7 Pusat Kemenag
Penelitian yang berkualitas Penelitian yang berkualitas 325 325 325 325 325 56,3 Pusat Kemenag
Penelitian yang mendapat HAKI Penelitian yang mendapat HAKI 5 5 5 5 5 1,0 Pusat Kemenag
Penelitian Dosen yang bermutu Penelitian Dosen yang bermutu 116 116 116 116 116 272,6 Pusat Kemenag
Penelitian Mahasiswa yang bermutu Penelitian Mahasiswa yang bermutu 150 150 150 150 150 3,1 Pusat Kemenag
Kemitraan Strategis Riset dan
Pengembangan
Jumlah Kemitraan Strategis Riset dan
Pengembangan
1 1 1 1 1 20,0 Pusat Kemen
Ristek/BRIN
ProP : Peningkatan Kualitas Lulusan
PT
286,7
Lulusan yang Mengikuti Pusat Karir Jumlah Lulusan yang Mengikuti Pusat
Karir
150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 150,0 Kemendikbud
LSP dan TUK yang dibentuk
(Pendidikan Vokasi)
Jumlah LSP dan TUK yang dibentuk
(Pendidikan Vokasi)
43 43 43 43 43 91,4 Kemendikbud
Lulusan yang tersertifikasi di
bidang nuklir
Jumlah lulusan Sekolah Tinggi Teknologi
Nuklir
96 68 107 96 96 31,9 Yogyakarta BATAN
Pegawai yang melanjutkan pendidikan
jenjang S2/S3 menuju kepakaran bidang
iptek nuklir
15 20 20 20 20 13,4 BATAN
KP : Peningkatan Kapabilitas Iptek
dan Penciptaan Inovasi
Peringkat Global Innovation Index 80-85 80-85 80-85 75-80 75-80 22.323,9
Jumlah paten yang diberikan
(resident)
900 925 950 975 1.000
ProP : Pemanfaatan Iptek dan
penciptaan Inovasi di Bidang-bidang
Fokus Rencana Induk Riset
Nasional 2017-2045 untuk
pembangunan yang berkelanjutan
15.927,5
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Aplikasi Sistem Riset dan Pengembangan 1 1 1 1 1 20,0 Pusat Kemen
Ristek/BRIN
berkas 3, hlm. 214
A.3.66
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penginderaan Jauh Untuk Data Kawasan
Konservasi, Pencegahan Pencemaran,
Kebencanaan, dan Pemanfaatan SDA
(KOORDINATOR PRN)
1 2 2 2 1 35,0 Pusat LAPAN
Sistem Pendukung Keputusan (DSS)
Dinamika Atmosfer Ekuator Untuk
Keselamatan Transportasi, Ketahanan
Pangan dan Perubahan Iklim
(ANGGOTA PRN PENGINDERAAN JAUH)
3 3 3 3 3 95,0 Jawa Barat LAPAN
Data citra resolusi menengah, tinggi dan
sangat tinggi
(ANGGOTA PRN PENGINDERAAN JAUH)
3650000 3650000 3650000 3650000 3650000 296,0 Pusat LAPAN
Space Map untuk Multi Sektor (ANGGOTA
PRN PENGINDERAAN JAUH)
4 10,0 Pusat LAPAN
Mission System Pesawat Tanpa Awak
MALE (ANGGOTA PRN PESAWAT MALE
KOMBATAN)
1 1 1 1 1 275,0 Jawa Barat LAPAN
Pesawat N219 Amphibi (KOORDINATOR
PRN)
1 1 1 1 1 250,1 Jawa Barat LAPAN
Satelit Konstelasi Komunikasi Orbit
Rendah (KOORDINATOR PRN)
1 1 844,2 LAPAN
Prototipe roket bertingkat 100 KM
(KOORDINATOR PRN)
1 1 1 1 1 975,0 Jawa Barat LAPAN
Decision Support Tools (DST) berbasis
Sains dan Teknologi Atmosfer untuk
mendukung Smart Water Management
System
- 3 3 3 3 100,5 Jawa Barat LAPAN
Inovasi Teknologi Produksi Bahan Baku
Obat
1 1 1 1 1 5,5 Lampung BPPT
Inovasi Teknologi Produksi Bahan Baku
Obat
1 1 1 1 1 3,8 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Inovasi Teknologi Produksi Bahan Baku
Obat
1 1 1 1 1 110,8 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Inovasi Teknologi Produksi Bahan Baku
Obat
1 1 1 1 1 1,5 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Inovasi Teknologi Pilot Project Garam
Terintegrasi
1 1 1 1 - 1,0 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Inovasi Teknologi Pilot Project Garam
Industri
1 1 1 1 1 8,5 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
berkas 3, hlm. 215
A.3.67
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Inovasi Teknologi Pilot Project Garam
Industri
1 1 1 1 1 173,7 Gresik, Jawa Timur BPPT
Inovasi Teknologi Pilot Project Garam
Terintegrasi
1 1 1 1 1 1,0 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Inovasi Teknologi Produksi Pembibitan
Hortikultura
1 1 1 1 1 17,5 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Inovasi Bioteknologi untuk
Pengembangan Bahan Baku Obat
1 1 1 1 1 17,3 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
UJi Teknologi Infrastruktur Pelabuhan
dan Dinamika Pantai untuk mendukung
Bidang Maritim dan Transportasi
1 1 1 1 1 8,7 Yogyakarta BPPT
Inovasi Teknologi Pangan untuk
Mencegah Stunting
1 1 1 1 1 13,4 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Inovasi Teknologi Penyelenggaraan
Sistem Elektronik Untuk e-Services (e-
Government dan e-Business)
1 1 1 1 1 24,6 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Inovasi Teknologi Sistem Charging Station 1 1 1 1 1 4,1 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Inovasi Teknologi Sistem Charging Station 1 1 1 1 1 2,5 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Inovasi Teknologi Sistem Charging Station 1 1 1 1 1 2,8 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Inovasi Teknologi Sistem Charging Station 1 1 1 1 1 83,4 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Inovasi Teknologi Sistem Propulsi
Kendaraan Berbasis Listrik
1 1 1 1 1 25,0 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Inovasi Teknologi Puna Male Kombatan 3 3 3 3 3 607,0 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Inovasi Teknologi Puna Male Kombatan 1 1 1 1 1 0,9 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Inovasi Teknologi Sistem Informasi
Zoonosis dan Emerging Infectious
Diseases
1 1 1 1 1 77,3 Provinsi Riau BPPT
Produk bidang Transportasi
Perkeretapian
2 2 2 2 2 1.308,2 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Inovasi Teknologi Implan Tulang Titanium
dan Gigi
2 2 2 2 2 120,2 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Inovasi Teknologi Bangunan Tahan
Gempa, Tahan Api, Cepat Bangun dan
Murah
1 1 1 1 1 10,0 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Inovasi Teknologi Sistem Charging Station 1 1 1 1 1 11,4 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
berkas 3, hlm. 216
A.3.68
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Inovasi Teknologi Puna Male Kombatan 1 1 1 1 1 1,1 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Inovasi teknologi produksi bahan baku
obat herbal
1 1 1 1 1 13,7 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Inovasi Teknologi Puna Male Kombatan 1 1 1 1 1 8,6 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Inovasi Pengembangan Teknologi Maritim 1 1 1 1 1 4,2 BPPT
Inovasi Teknologi Sistem Charging Mobil
Listrik
1 1 1 1 1 2,5 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Inovasi Teknologi Sistem Charging Mobil
Listrik
5 5 5 5 5 5,0 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Inovasi Teknologi Pembangkit Listrik
Tenaga Panas Bumi (PLTP) skala kecil
1 1 1 1 1 331,6 Kamojang BPPT
Inovasi Teknologi Industri Perkapalan 5 5 5 5 5 363,0 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Vaksin Rekombinan dan HPV 2 2 2 2 2 79,0 Provinsi Jawa Barat LIPI
Riset dan Inovasi Bahan Baku Obat 14,0 Provinsi Jawa Barat LIPI
Obat Berbasis OHT dan Fitofarmaka 4 4 4 4 4 109,0 Provinsi Jawa Barat LIPI
Riset dan Inovasi Bahan Baku Obat
Amoksilin
1 1 1 1 98,6 Provinsi Jawa Barat LIPI
Riset dan Inovasi Hasil Pengembangan
Biosimilar Insulin
67,0 Provinsi Jawa Barat LIPI
Riset dan Inovasi Bioteknologi Modern
dan teknologi pendukung VUB Padi
produktivitas tinggi
3 3 2 2 26,0 Provinsi Jawa Barat LIPI
Riset dan Inovasi Teknologi VUB jagung
potensi hasil tinggi
1 1 1 1 4,1 Provinsi Jawa Barat LIPI
Riset dan Inovasi Teknologi VUB Kedelai
potensi hasil tinggi
1 1 1 1 7,5 Provinsi Jawa Barat LIPI
Riset dan Inovasi Teknologi pemuliaan
dan produksi benih cabai berproduksi
tinggi
2 2 1 1 19,0 Provinsi Jawa Barat LIPI
Riset dan Inovasi Perbanyakan massal
umbi bawang varietas unggul untuk
penyediaan benih
2 2 2 2 19,0 Provinsi Jawa Barat LIPI
Riset dan Inovasi Bioteknologi modern
bibit sapi potong unggul
1 2 0 0 18,8 Provinsi Jawa Barat LIPI
Riset dan Inovasi Bioteknologi modern
untuk pembentukan galur ayam lokal
unggul
1 1 1 1 2,8 Provinsi Jawa Barat LIPI
Riset dan Inovasi Mikrostruktur
Komponen Rumah Tahan Gempa dan
Tahan Api
1 1 55,8 Provinsi Jawa Barat LIPI
berkas 3, hlm. 217
A.3.69
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Hasil Penelitian tentang Perubahan
Masyarakat dalam Revolusi Digital
1 3 3 3 3 102,0 Provinsi DKI Jakarta LIPI
Hasil Penelitian tentang Penguatan
Demokrasi Indonesia
1 1 1 1 82,0 Provinsi DKI Jakarta LIPI
Hasil Penelitian tentang Pembangunan
Sosial Ekonomi Inklusif dan Maritim
1 11 11 95,0 Provinsi DKI Jakarta LIPI
Hasil Penelitian tentang Penguatan Peran
Indonesia di Tingkat Regional dan
Nasional
1 3 3 3 3 63,0 Provinsi DKI Jakarta LIPI
Hasil Penelitian tentang Pengembangan
Risk Culture Melalui Peningkatan
Pengetahuan Kebencanaan yang
Terintegrasi
1 1 1 1 12,0 Provinsi DKI Jakarta LIPI
Radar Pertahanan Udara Nasional 1 1 1 36,0 Provinsi Jawa Barat LIPI
Baterai Lithium Berlisensi Indonesia 1 1 1 44,0 Provinsi Banten LIPI
Inovasi Teknologi Katalis Isomarisasi
Untuk Produksi Greenfuel
1 1 1 1 16,0 Provinsi Banten LIPI
Hasil Penelitian Ilmu Pengetahuan
Kebumian untuk Ekosistem Perairan
Darat dan Laut
5 13,1 Provinsi DKI Jakarta LIPI
Penguatan Riset Samudra Nasional 1 1 1 1 0 102,2 Provinsi DKI Jakarta LIPI
Teknologi untuk keberlanjutan
pemanfaatan SDA
Model pemanfaatan dan Informasi
Penginderaan Jauh untuk mendukung
tujuan pembangunan nasional
berkelanjutan (SDGs)
19 2 2 2 2 25,0 Pusat LAPAN
Layanan Pengguna Bidang Pemanfaatan
Penginderaan Jauh
100 3 3 3 3 29,8 Pusat LAPAN
Satelit Mikro LAPAN-A4 1 1,0 Jawa Barat LAPAN
Teknologi untuk keberlanjutan
pemanfaatan SDA
Konservasi Tumbuhan Pulau-Pulau
Terluar Indonesia : Primary Ecoregion
2 2 2 2 84,0 DKI Jakarta LIPI
Hasil Kajian Pembangunan Energi Listrik
Tenaga Nuklir yang Berdaya Saing,
Inklusif, dan Berkelanjutan Bagi
Masyarakat di Indonesia
1 1 1 1 12,0 Provinsi DKI Jakarta LIPI
Core Reef Rehabilitation and
Management Program-Coral Triangle
Initiative Project
5 5 0 0 263,1 Provinsi DKI Jakarta LIPI
Konservasi & Manajemen Pengelolaan
SDA: Perencanaan Pemanfaatan Ruang
DAS Berbasis Integritas Fungsi
Ekosistem Sungai untuk Mendukung
Pembangunan Daerah
1 1 1 1 26,0 Provinsi Jawa Barat LIPI
berkas 3, hlm. 218
A.3.70
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Teknologi Konservasi DAS : Decision
Support System (DSS) & Konsep
Pengelolaan untuk Percepatan
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan (P3K) Daerah Aliran Sungai
(DAS)
1 1 1 1 42,0 Provinsi Jawa Barat LIPI
Teknologi untuk pencegahan dan
mitigasi pascabencana
Produk Litbangyasa Teknologi dan Data
Penginderaan Jauh
9 9 9 9 9 10,0 Pusat LAPAN
Sistem Penyediaan Data dan Produk
Data Hotspot
1 1 1 1 1 15,0 Pusat LAPAN
Informasi cuaca antariksa 3 3 3 3 3 47,9 Jawa Barat LAPAN
Tersedianya Infrastruktur Kesiapsiagaan
Nuklir Nasional (detektor radiasi yang
beroperasi dan terintegrasi)
4 15 15 15 15 157,9 BAPETEN
Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS 1 1 1 1 14,1 Yogyakarta BPPT
Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS 1 1 1 1 1 215,9 DKI Jakarta, Mentawai dan
Selat Sunda
BPPT
Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS 2 2 2 7,1 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS 1 1 1 1 1 4,6 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS 5 5 5 5 5 135,5 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Kebun Raya Daerah yang Dikembangkan 2 2 2 2 2 86,2 Provinsi Jawa Barat LIPI
Lokasi Riset Interdisiplin Indonesia Early
Warning System (InaTEWS)
3 16 16 16 26,5 Provinsi Jawa Barat LIPI
Inovasi Sistem dan Teknologi Reduksi
Risiko Bencana
1 1 1 1 1 2.250,0 Kepulauan Mentawai dan
Selat Sunda
BPPT
Inovasi Teknologi Pengolahan dan
Pemurnian Mineral Nikel
1 1 1 1 1 10,0 Morowali BPPT
Uji Teknologi dan Armada untuk
penanganan bencana hidrometeorologi di
Provinsi Rawan Bencana
4 4 4 4 4 101,0 Provinsi Riau BPPT
Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-TEWS 4 4 4 4 4 23,7 DKI Jakarta BPPT
Pengadaan armada pendukung
modifikasi Cuaca dan Peralatannya
355,0 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
Hasil Penelitian Ilmu Pengetahuan
Kebumian dan Kelautan untuk Kajian
Potensi Bencana
3 4,1 LIPI
berkas 3, hlm. 219
A.3.71
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Teknologi garda depan (frontier)
yang dikuasai
Pegawai yang melanjutkan pendidikan
jenjang S2/S3 menuju kepakaran bidang
iptek nuklir
0,0 Prov Banten BATAN
Prototipe RF Radiosinovektori 1 Data Riset 1 Data Riset 1 Data Riset 1 Prototipe 4,2 Prov Banten BATAN
Prototipe Senyawa Bertanda untuk
Diagnosis Spesifik Toksoplasmosis
1 Data Riset 1 Data Riset 1 Data Riset 1 Data Riset 1 Prototipe 23,7 BATAN
Prototipe Radioisotop dan Radiofarmaka 5 5 7 7 7 31,3 Prov Banten BATAN
Dokumen Pengoperasian, Pemeliharaan
Fasilitas Pengembangan Teknologi
Radioisotop dan Radiofarmaka
1 1 1 1 1 17,6 Prov Banten BATAN
Dokumen Teknis Teknologi dan
Keselamatan PLTN Besar dan SMR
4 5 6 7 8 32,7 Prov Banten BATAN
Teknologi Operasi Terbang dan
Diseminasi
2 2 2 2 2 5,0 Jawa barat LAPAN
Prototipe Roket Untuk Pemanfaatan
Khusus
2 5,0 LAPAN
Hasil pengembangan dan aplikasi alat
kesehatan: clip anuarisma untuk implan
bedah otak, implan tulang, dan karteter
diagnostik jantung
0 3 3 3 3 90,0 Provinsi Banten LIPI
Hasil pengembangan dan aplikasi Alat
Kesehatan
60,0 Provinsi Banten LIPI
Literasi Iptek Berbasis Terbitan dan
Multimedia yang Terdiseminasi kepada
Stakeholder
1 1 1 1 1 11,5 DKI Jakarta LIPI
Hasil Penelitian dan Pengembangan Obat
Tradisional
3 3 3 3 32,0 Provinsi Banten LIPI
Repositori ilmiah nasional (RIN) - - - - - 26,0 Provinsi Banten LIPI
Inovasi Teknologi Hidrodinamika Bidang
Maritim
3 3 3 3 3 29,5 Jawa Timur BPPT
Hasil Pengungkapan dan Pemanfataan
Biodiversitas Nusantara
21 4 5 5 7 107,5 Provinsi Jawa Barat LIPI
Teknologi Kendaraan Listrik 1 1 1 1 1 873,0 Provinsi Jawa Barat LIPI
Teknologi Pangan Inovatif Berbasis Mikro
Alga Laut Strain Indonesia (MALSAI)
1 315,0 Provinsi DKI Jakarta LIPI
Penelitian Flagship Riset Nasional Penelitian Flagship Riset Nasional 22 43 43 43 43 2.100,0 Pusat Kemen
Ristek/BRIN
Penelitian Insentif Sistem Inovasi
Nasional
260 260 260 260 260 405,2 Kemen
Ristek/BRIN Penelitian Pengembangan Teknologi
Industri
24 50 60 70 80 316,4 Kemen
Ristek/BRIN
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Kekuatan Struktur
138,5 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
BPPT
berkas 3, hlm. 220
A.3.72
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
ProP : Pengembangan Research
Power-House
3.908,4
Peningkatan kuantitas dan
kapasitas (kualifikasi/kompetensi)
SDM Iptek
Pegawai yang melanjutkan pendidikan
jenjang S2/S3 menuju kepakaran bidang
iptek nuklir
15 20 20 20 20 12,7 Pusat BATAN
Layanan Pendidikan dan Pelatihan 500 500 600 600 600 9,2 Pusat BATAN
Jumlah Revitalisasi Pendidikan dan
Pelatihan SDM BATAN
2 2 2 2 2 8,0 Pusat BATAN
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Jasa Sertifikasi Personel
3.25 3.25 3.26 3.26 3.27 30,6 Pusat BATAN
Peningkatan kuantitas dan
kapasitas (kualifikasi/kompetensi)
Jumlah SDM Litbang Penerima Beasiswa
DN
400 450 450 450 450 192,0 Pusat Kemen
Ristek/BRIN
Jumlah SDM Litbang Penerima Beasiswa
LN
250 200 230 260 260 470,5 Pusat Kemen
Ristek/BRIN
Pengembangan Research Power-
House
Program Pendidikan Berbasis Riset
Untuk Bidang Ilmu Strategis
220 240 300 350 500 176,9 Provinsi Banten LIPI
Peraturan Jabatan Fungsional Baru 5 5,0 Provinsi Jawa Barat LIPI
Rancangan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI)
5 3,7 Provinsi Jawa Barat LIPI
Procurement of Multi Purposes Research
Vessels
1 1 3 3 3 0,1 Provinsi Jawa Barat LIPI
Peningkatan kuantitas dan
kapasitas (kualifikasi/kompetensi)
Jumlah Perekayasa yang mendapatkan
Beasiswa S3
103 103 103 103 103 77,5 Pusat BPPT
Jumlah Perekayasa yang mendapatkan
Beasiswa S2
54 54 54 54 54 0,0 BPPT
Program Pembinaan Pejabat Fungsional
Perekayasa dan Teknisi Litkayasa
2,8 Pusat BPPT
IPTEK LIPI Termanfaatkan oleh
UKM/Masyarakat
10 10 10 10 10 20,0 Provinsi Jawa Barat LIPI
Pusat Unggulan Iptek yang
ditetapkan
Jumlah Lembaga Litbang Yang Dibina
Menjadi Pusat Unggulan Iptek
138 138 138 138 138 225,0 Pusat Kemen
Ristek/BRIN
Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang
Ditetapkan
114 120 126 131 138 184,0 Pusat Kemen
Ristek/BRIN
Penjaminan mutu Pranata Litbang Jumlah Pranata Litbang yang
Terakreditasi
55 60 65 70 75 20,0 Pusat Kemen
Ristek/BRIN
Infrastruktur Iptek Strategis yang
Dikembangkan
Pengembangan PLTN Skala Industri 5 6 6 6 7 168,3 BATAN
Infrastruktur Produktif Cibinong Science
and Technology Park (C-STP)
1 100,0 Kab. Bogor (Cibinong STP) LIPI
Infrastruktur Pusat Data Hayati dan
Kekayaan Intelektual
1 1 1 496,5 Kab. Bogor (Cibinong STP) LIPI
Fasilitas Genomic Biodiversitas Tropika
dan Lingkungan Nasional Terintegrasi
1 1 259,0 Kab. Bogor (Cibinong STP) LIPI
berkas 3, hlm. 221
A.3.73
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Laboratorium proses dan pendukungnya
untuk pangan tradisional yang
berstandar current Good Manufacturing
Practices (c-GMP)
1 1 145,0 Kab. Gunung Kidul, DI
Yogyakarta
LIPI
Teknologi Pengemasan Makanan Olahan 2 2 2 2 2 67,0 Kab. Gunung Kidul, DI
Yogyakarta
LIPI
Fasilitas kawasan geodiversitas
Indonesia - Karang Sambung
1 0 0 0 78,0 Provinsi Jawa Tengah LIPI
Bandar Antariksa Skala Kecil - - - - - 3,2 Papua LAPAN
Pengembangan Sistem Pemantauan Bumi
Nasional
- 4 4 270,0 LAPAN
Observatorium Nasional (Obsnas) di NTT 1 - - - 164,5 Provinsi NTT LAPAN
Pembangunan Laboratorium Pengujian
Komponen Pesawat Udara Berdasarkan
Standar Internasional DO-160
1 - - - - 125,0 Jawa Barat LAPAN
Laboratorium Terbang Nasional - 1 - - - 125,0 LAPAN
Perguruan Tinggi yang Dibina
Menjadi Pusat Unggulan Iptek
Jumlah Perguruan Tinggi yang Dibina
Menjadi Pusat Unggulan Iptek
28 28 28 28 28 100,0 Pusat Kemen
Ristek/BRIN
Lembaga litbang yang dibina
menjadi Pusat Unggulan Iptek
Jumlah Lembaga litbang yang dibina
menjadi Pusat Unggulan Iptek
100 110 120 130 140 369,0 Pusat Kemen
Ristek/BRIN
ProP : Penciptaan ekosistem inovasi 2.480,0
Implementasi RIRN dan ARN Infrastruktur STP Berbasis PT/LPNK
Iptek Eksisting Yang Dikembangkan
5 5 5 5 5 750,0 Pusat Pembangunan Science
Techno Park (Optimalisasi
Triple Helix di 4 Major
Universitas)
Kemen
Ristek/BRIN
Inkubator pada STP Eksisting yang
Fungsional
18 18 18 18 18 50,0 Pusat Pembangunan Science
Techno Park (Optimalisasi
Triple Helix di 4 Major
Universitas)
Kemen
Ristek/BRIN
Produk Inovasi Litbang di Industri Jumlah Produk Inovasi Litbang di
Industri
60 65 70 75 80 394,5 Pusat Kemen
Ristek/BRIN Lembaga Alih Teknologi yang
Dikembangkan
Jumlah Lembaga Alih Teknologi yang
Dikembangkan
7 7 7 7 7 22,0 Pusat Kemen
Ristek/BRIN
Taman Sains dan Teknologi yang
dikembangkan
Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang
dikembangkan
18 19 20 21 22 628,0 Pusat Kemen
Ristek/BRIN
Tenant yang dibina menjadi
Perusahaan Pemula Berbasis
Teknologi
Jumlah Tenant yang dibina menjadi
Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
297 250 250 250 250 605,5 Pusat Kemen
Ristek/BRIN
Klaster Inovasi Jumlah klaster inovasi sebagai wahana
kolaborasi N-Helix
4 5 5 5 5 30,0 Kemen
Ristek/BRIN
ProP : Peningkatan jumlah dan
kualitas belanja litbang
8,0
berkas 3, hlm. 222
A.3.74
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penguatan basis data riset/litbang
industri melalui pelaksanaan survei
belanja litbang industri
Persentase industri manufaktur yang
terpetakan data belanja riset/litbangnya
(persen)
80 90 100 100 0,0 Pusat Kemen
Ristek/BRIN
Fasilitasi platform kolaborasi
multisumber pendanaan
Persentase kontribusi matching grant non
APBN dalam pelaksanaan litbang di
Kemenristek/BRIN
0,0
Fasilitasi forum pendanaan inovasi
(pitching)
Jumlah start-up teknologi yang
mendapatkan dukungan pendanaan non
APBN dari fasilitasi forum pendanaan
inovasi
10 10 10 10 4,0 Kemen
Ristek/BRIN
Optimalisasi pemanfaatan hasil
Dana Abadi Penelitian
Persentase hasil pengelolaan Dana Abadi
Penelitian yang dimanfaatkan untuk
penelitian, pengembangan, pengkajian,
dan penerapan Iptek
25 50 75 100 4,0 Pusat Kemen
Ristek/BRIN
KP : Prestasi Olahraga Persentase penduduk usia 10 tahun
ke atas yang berolahraga dalam
seminggu terakhir
meningkat 35,40 meningkat meningkat 40 4.237,3
Jumlah perolehan medali emas pada
Olympic Games
2 N/A N/A N/A 3
Jumlah perolehan medali emas pada
Paralympic Games
1 N/A N/A N/A 3
Peringkat pada Asian Games N/A N/A 5 N/A N/A
Peringkat pada Asian Para Games N/A N/A 4 s/d 6 N/A N/A
ProP : Penguatan dan penataan
regulasi keolahragaan
1,3
Penyusunan dan pemanfaatan
naskah kebijakan pembinaan
olahraga prestasi
Jumlah naskah kebijakan pembinaan
olahraga prestasi yang disusun dan
dimanfaatkan
1 1 1 1 1 0,6 Pusat Kemenpora
Penyusunan dan pemanfaatan
naskah kebijakan pengembangan
sentra dan sekolah khusus
keolahragaan
Jumlah naskah kebijakan
pengembangan sentra dan sekolah
khusus keolahragaan yang disusun dan
dimanfaatkan
1 1 1 1 1 0,7 Pusat Kemenpora
ProP : Pengembangan budaya
olahraga
204,9
Kampanye olahraga tradisional,
usia dini dan lansia, olahraga
penyandang cacat, dan olahraga di
lembaga pemasyarakatan
Jumlah peserta olahraga tradisional, usia
dini dan Lansia, olahraga penyandang
cacat, dan olahraga di lembaga
pemasyarakatan
11.274 11.274 11.274 11.274 11.274 25,1 Pusat Kemenpora
Kampanye olahraga olimpik di
Sekolah Dasar, Menengah,
Perguruan Tinggi, Pendidikan
Nonformal dan Informal
Jumlah peserta olahraga olimpik yang
difasilitasi di sekolah dasar, menengah,
perguruan tinggi, pendidikan nonformal
dan informal
17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17,5 Pusat Kemenpora
Kampanye Olahraga Rekreasi,
Massal, Petualang, Tantangan dan
Wisata
Jumlah peserta kampanye olahraga
massal, petualang, tantangan dan wisata
14.020 14.020 14.020 14.020 14.020 140,9 Pusat Kemenpora
berkas 3, hlm. 223
A.3.75
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Fasilitasi Penyelenggaraan dan
KeikutsertaanKejuaraan Olahraga
Rekreasi
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan
keikutsertaan kejuaraan olahraga
rekreasi
3 3 3 3 3 21,4 Pusat Kemenpora
ProP : Penataan sistem pembinaan
olahraga berbasis cabang olahraga
Olimpiade
3.525,6
Fasilitasi peserta PPLP/PPLM dalam
pembinaan dan pengembangan
Jumlah peserta PPLP/PPLM yang
Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan
Pengembangan
1381 1381 1381 1381 1381 623,0 Pusat dan Daerah Kemenpora
Peningkatan kualitas pengelolaan
sentra keolahragaan dan sekolah
khusus keolahragaan
Jumlah peserta olahraga di sekolah
khusus keolahragaan
253 253 253 253 253 183,5 Pusat Kemenpora
Fasilitasi olahragawan andalan Jumlah olahragawan andalan nasional 1000 1000 1000 1000 1000 1.409,3 Pusat Kemenpora
Fasilitasi penyelenggaraan
dan/atau keikutsertaan pada
kejuaraan olahraga prestasi tingkat
Internasional (single dan/atau multi
event)
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan
dan/atau keikutsertaan pada kejuaraan
olahraga prestasi tingkat Internasional
(single dan/atau multi event)
44 44 44 44 44 50,7 Pusat Kemenpora
Fasilitasi penyelenggaraan dan
keikutsertaan pada kejuaraan multi
event olahraga prestasi di tingkat
nasional
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan
keikutsertaan pada kejuaraan multi event
olahraga prestasi di tingkat nasional
(PON, Peparnas)
2 N/A N/A N/A 2 328,2 Pusat Kemenpora
Fasilitasi penyelenggaraan dan
keikutsertaan pada kejuaraan multi
event olahraga prestasi di tingkat
regional dan internasional
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan
keikutsertaan pada kejuaraan multi event
olahraga prestasi di tingkat regional dan
internasional (Olimpiade, Paralimpiade,
Asian Games, Asian Paragames, SEA
Games, ASEAN Para Games)
3 2 2 2 2 868,9 Pusat Kemenpora
Fasilitasi penyelenggaraan
kejuaraan olahraga prestasi tingkat
nasional (single dan/atau multi
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan
kejuaraan olahraga prestasi tingkat
nasional (single dan/atau multi event)
62 62 62 62 62 62,0 Pusat Kemenpora
ProP : Penataan kelembagaan
olahraga
24,2
Fasilitasi pembinaan induk
organisasi cabang-cabang olahraga
prestasi cabang olahraga olimpik,
olahraga fungsional dan profesional
dalam memenuhi standar minimal
organisasi keolahragaan
Jumlah pembinaan induk organisasi
cabang-cabang olahraga prestasi cabang
olahraga olimpik, olahraga fungsional
dan profesional yang difasilitasi dalam
memenuhi standar minimal organisasi
keolahragaan
17 17 17 17 17 24,2 Pusat Kemenpora
ProP : Peningkatan ketersediaan
tenaga keolahragaan berstandar
internasional
123,1
berkas 3, hlm. 224
A.3.76
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Fasilitasi pengelola organisasi
keolahragaan olimpik dalam
pelatihan manajemen dan
perencanaan pembinaan dan
pengembangan olahraga
Jumlah pengelola organisasi
keolahragaan olimpik yang difasilitasi
dalam pelatihan manajemen dan
perencanaan pembinaan dan
pengembangan olahraga
1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 29,6 Pusat Kemenpora
Fasilitasi tenaga keolahragaan
olimpik dalam pengembangan
tenaga keolahragaan
Jumlah tenaga keolahragaan olimpik
yang difasilitasi dalam pengembangan
tenaga keolahragaan
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 93,5 Pusat dan Daerah Kemenpora
ProP : Peningkatan sarana dan
prasarana olahraga berstandar
internasional
329,6
Fasilitasi bantuan untuk prasarana
olahraga pendidikan, olahraga
rekreasi dan olahraga prestasi
berbasis cabang olahraga olimpik
Jumlah fasilitasi prasarana olahraga
pendidikan, olahraga rekreasi dan
olahraga prestasi berbasis cabang
olahraga olimpik
29 29 29 29 29 64,8 Pusat Kemenpora
Fasilitasi bantuan untuk sarana
olahraga pendidikan, olahraga
rekreasi dan olahraga prestasi
berbasis cabang olahraga olimpik
Jumlah fasilitasi sarana olahraga
pendidikan, olahraga rekreasi dan
olahraga prestasiberbasis cabang
olahraga olimpik
59 58 58 58 58 264,8 Pusat Kemenpora
ProP : Pengembangan peran swasta
dalam pendampingan dan
pembiayaan keolahragaan
28,6
Penyusunan naskah kebijakan
pengembangan kemitraan dan
penghargaan olahraga yang dapat
dimanfaatkan
Jumlah naskah kebijakan
pengembangan kemitraan dan
penghargaan olahraga yang disusun dan
dimanfaatkan
1 1 1 1 1 0,4 Pusat Kemenpora
Koordinasi dan kemitraan
keolahragaan dengan lembaga
lintas sektoral, antar tingkat
pemerintah daerah dan luar negeri
Jumlah koordinasi dan kemitraan
keolahragaan dengan lembaga lintas
sektoral, antar tingkat pemerintah daerah
dan luar negeri
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 28,2 Pusat Kemenpora
JUMLAH 1.568.049,2
Keterangan :
Indikasi target dan pendanaan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan : (1) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; (2) Kesiapan dan Sumber Pendanaan; (3) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 225
A.4.1
MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024
REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN
INDIKASI TARGET
PP : REVOLUSI MENTAL DAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
UNTUK MEMPERKUKUH KETAHANAN
BUDAYA BANGSA DAN MEMBENTUK
MENTALITAS BANGSA YANG MAJU,
MODERN, DAN BERKARAKTER
3.237,5
KP : Revolusi mental dalam sistem
pendidikan untuk memperkuat nilai
integritas, etos kerja, gotong royong,
dan budi pekerti
1.463,8
ProP : Pengembangan budaya belajar
dan lingkungan sekolah yang
menyenangkan dan bebas dari
kekerasan (bullying free school
environment)
538,5
Siswa Yang Mendapatkan
Pendidikan Karakter Bangsa
Jumlah Siswa SMP Yang Mendapatkan
Pendidikan Karakter Bangsa
39423 39423 39423 39423 39423 77,3 Pusat dan daerah Kemendikbud
Sekolah yang Mendapatkan
Pendidikan Karakter Bangsa
Jumlah Sekolah Dasar yang
Mendapatkan Pendidikan Karakter
Bangsa
540 540 540 540 540 174,4 Pusat dan daerah Kemendikbud
Siswa yang Mendapatkan
Pendidikan Karakter Bangsa
Jumlah Siswa Pendidikan Khusus yang
Mendapatkan Pendidikan Karakter
Bangsa
816 850 850 850 850 54,8 Pusat dan daerah Kemendikbud
Siswa Yang Mendapatkan
Pendidikan Karakter Bangsa
Jumlah Siswa SMA Yang Mendapatkan
Pendidikan Karakter Bangsa
5612 5612 5612 5612 5612 136,3 Pusat dan daerah Kemendikbud
Peningkatan Kapasitas Personal dan
Sosial Sebagai Agen Perubahan
Anak Remaja Mengikuti Peningkatan
Kapasitas Personal dan Sosial Sebagai
Agen Perubahan
20000 20000 20000 20000 20000 95,7 Pusat dan daerah Kemendikbud
ProP : Penguatan pendidikan
agama, nilai toleransi beragama,
dan budi pekerti dalam sistem
pendidikan
853,7
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
berkas 3, hlm. 226
A.4.2
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Dokumen Standar Nasional
Pendidikan Agama Islam
Jumlah Dokumen Standar Nasional
Pendidikan Agama Islam
79 79 79 79 79 131,2 Pusat Kemenag
Guru/Dosen/Pengawas PAI yang
bermutu
Jumlah Guru/Dosen/Pengawas PAI yang
bermutu
200 210 220 230 240 15,3 Pusat dan daerah Kemenag
Guru PAI yang meningkat
kompetensinya
Jumlah Guru PAI yang meningkat
kompetensinya
3950 4000 4500 5000 5500 49,7 Pusat dan daerah Kemenag
Guru Pendidikan Agama Katolik
yang Meningkat Kompetensinya
Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik
yang Meningkat Kompetensinya
4369 4369 4369 4369 4369 166,8 Pusat dan daerah Kemenag
Pengawas Pendidikan Agama
Katolik yang Meningkat
Kompetensinya
Jumlah Pengawas Pendidikan Agama
Katolik yang Meningkat Kompetensinya
120 120 120 120 120 4,2 Pusat dan daerah Kemenag
Peningkatan Kompetensi Guru Jumlah Guru yang Meningkat
Kompetensinya
5712 5712 5712 5712 5712 62,7 Pusat dan daerah Kemenag
Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Agama dan Keagamaan Buddha
yang ditingkatkan kompetensinya
Jumlah Tenaga Pendidik dan
Kependidikan Agama dan Keagamaan
Buddha yang ditingkatkan
kompetensinya
1900 1900 1900 1900 1900 71,9 Pusat dan daerah Kemenag
Guru yang memperoleh peningkatan
Kompetensi dan Pembinaan
Jumlah Guru yang memperoleh
peningkatan Kompetensi dan Pembinaan
1245 8000 9000 10000 11000 352,0 Pusat dan daerah Kemenag
ProP : Peningkatan kepeloporan dan
kesukarelawanan pemuda, serta
pengembangan pendidikan
kepramukaan
71,6
Fasilitasi pemuda kader dalam
pengembangan kepemimpinan,
kepedulian, kesukarelawanan, dan
kepeloporan pemuda
Jumlah pemuda kader yang difasilitasi
dalam pengembangan kepemimpinan,
kepedulian, kesukarelawanan, dan
kepeloporan pemuda
1800 1800 1800 1800 1800 16,9 Pusat Kemenpora
Penguatan pendidikan pramuka Jumlah oganisasi kepramukaan
(Kwarnas/Saka/Sako) yang difasilitasi
dalam pengembangan organisasi
17 17 17 17 17 50,7 Pusat Kemenpora
Penguatan penyelenggaran KKN
Revolusi Mental
Mahasiswa Melaksanakan Kuliah Kerja
Nyata (KKN) Tematik
300 300 300 300 300 4,0 Pusat Kemendikbud
KP : Revolusi mental dalam tata
kelola pemerintahan untuk penguatan
budaya birokrasi yang bersih,
melayani, dan responsif
23,1
berkas 3, hlm. 227
A.4.3
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
ProP : Peningkatan budaya kerja
pelayanan publik yang ramah,
cepat, efektif, efisien, dan
terpercaya
9,1
Pengembangan Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) Pusat
Tingkat mutu pelayanan di PTSP Pusat 3,2 dari 4 3,2 dari 4 3,2 dari4 3,2 dari 4 3,2 dari 4 6,7 Pusat BKPM
Pelaksanaan Forum Konsultasi
Publik
Jumlah Intansi di Wilayah I yang
Melaksanakan Forum Konsultasi Publik
- 50 50 50 50 0,8 Pusat/Daerah KEMEN PAN DAN
RB
Pelaksanaan Forum Konsultasi
Publik
Jumlah Intansi di Wilayah II yang
Melaksanakan Forum Konsultasi Publik
- 50 50 50 50 0,8 Pusat/Daerah KEMEN PAN DAN
RB
Pelaksanaan Forum Konsultasi
Publik
Jumlah Intansi di Wilayah III yang
Melaksanakan Forum Konsultasi Publik
- 50 50 50 50 0,8 Pusat/Daerah KEMEN PAN DAN
RB
ProP : Penerapan disiplin, reward
dan punishment dalam birokrasi
14,0
Pengawasan dan pengendalian
Pelaksanaan peraturan
perundangan di bidang kode etik,
disiplin, pemberhentian, dan
pensiun
Jumlah laporan tindaklanjut
permasalahan kepegawaian di bidang
kode etik, disiplin, pemberhentian dan
pensiun PNS
25 25 25 25 25 0,5 Pusat BKN
Penyelesaian dan Penyelidikan
Pengaduan Pelanggaran Nilai Dasar,
Kode Etik, Kode Perilaku
Jumlah rekomendasi penyelesaian dan
penyelidikan pengaduan pelanggaran
nilai dasar, kode etik, kode perilaku yang
ditindaklanjuti
160 160 160 160 160 10,0 Pusat KASN
Penegakan disiplin SDM Aparatur Jumlah Instansi Pemerintah yang
melakukan penegakan disiplin ASN
60 60 80 100 100 3,5 Pusat KEMEN PAN DAN
RB
KP : Revolusi mental dalam sistem
sosial untuk memperkuat ketahanan,
kualitas dan peran keluarga dan
masyarakat dalam pembentukan
karakter
410,8
ProP : penyiapan kehidupan
berkeluarga dan kecakapan hidup
61,9
Peningkatan kemampuan keluarga
dalam pendampingan masa
perkembangan remaja dan
penguatan karakter
Indeks pengasuhan keluarga yang
memiliki remaja
75,72 76,22 76,72 77,22 77,72 30,9 Pusat BKKBN
Pengembangan karakter remaja
yang berkualitas
Indeks karakter remaja 67,92 68,42 68,92 69,42 69,92 30,9 Pusat BKKBN
Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bimbingan Perkawinan Pra Nikah 241000 353000 452000 577000 738000 0,0 Pusat dan Daerah Kemenag
berkas 3, hlm. 228
A.4.4
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Keluarga Kristen memperoleh
bimbingan keluarga Kristiani
Keluarga Kristen memperoleh bimbingan
keluarga Kristiani
17 17 17 17 17 0,0 Pusat dan Daerah Kemenag
Keluarga Katolik yang Memperoleh
Bimbingan Keluarga Bahagia
Keluarga Katolik yang Memperoleh
Bimbingan Keluarga Bahagia
805 805 805 805 805 0,0 Pusat dan Daerah Kemenag
Bimbingan Keluarga Sukinah Bimbingan Keluarga Sukinah 1559 1559 1559 1559 1559 0,0 Pusat dan Daerah Kemenag
Pembinaan Keluarga Hittasukhaya Pembinaan Keluarga Hittasukhaya 100 138 190 263 363 0,0 Pusat dan Daerah Kemenag
ProP : peningkatan ketahanan
keluarga berdasarkan siklus hidup
dengan memperhatikan
kesinambungan antargenerasi,
sebagai upaya penguatan fungsi dan
nilai keluarga
284,9
Peningkatan kemampuan keluarga
dalam pengasuhan dan
pendampingan anak dalam rangka
pembentukan karakter
Persentase keluarga yang melaksanakan
pengasuhan dan pendampingan
pembentukan karakter
38,68 39,68 40,68 41,68 42,68 153,1 Pusat dan 34 Provinsi BKKBN
Peningkatan pembangunan dan
kesejahteraan keluarga
Persentase Keluarga yang berwirausaha 10,7 11,2 11,7 12,2 12,7 131,8 Pusat dan 34 rovinsi BKKBN
Keluarga Sakinah yang Terbina Keluarga Sakinah yang Terbina 18000 18000 18000 18000 18000 0,0 Pusat dan Daerah Kemenag
ProP : Pewujudan lingkungan yang
kondusif melalui penguatan
masyarakat, kelembagaan, regulasi,
penyediaan sarana dan prasarana,
serta partisipasi dunia usaha
64,0
Penguatan Pelembagaan PUG dan
PUHA bagi Organisasi Keagamaan
dan Kemasyarakatan
Jumlah Lembaga Masyarakat yang
mendapat Penguatan PUG dan PUHA di
Bidang PPPA
10 50 70 100 150 15,3 Pusat/Daerah Kemen PPPA
Fasilitasi Partisipasi Organisasi
Keagamaan dan Kemasyarakatan
dalam Sinergi Percepatan Program
PPPA
Jumlah Lembaga Masyarakat yang
Melakukan Sinergi dalam Program PPPA
- 100 150 200 250 14,8 Pusat/30 Provinsi Kemen PPPA
Fasilitasi Program Sinergi untuk
Lembaga Profesi, Dunia Usaha, dan
Media
Jumlah Lembaga Profesi, Dunia Usaha,
dan Media yang Melakukan Sinergi
dalam Program PPPA
- 130 160 200 250 14,2 Pusat/34 Provinsi Kemen PPPA
Fasilitasi Program Sinergi untuk
Peningkatan Kualitas Keluarga yang
Responsif Gender
Jumlah Provinsi yang difasilitasi Program
Sinergi untuk Peningkatan Keluarga yang
Responsif Gender
- 10 20 25 34 12,8 Pusat/34 Provinsi Kemen PPPA
Replikasi Inovasi Partisipasi
Organisasi Keagamaan dan
Kemasyarakatan dalam Program
PPPA
Jumlah Organisasi Keagamaan dan
Kemasyarakatan yang melakukan
replikasi inovasi partisipasi masyarakat
dalam program PPPA
- 6 9 12 15 4,2 Pusat/34 Provinsi Kemen PPPA
berkas 3, hlm. 229
A.4.5
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Replikasi Inovasi Lembaga Profesi
dan Dunia Usaha dalam Program
PPPA
Jumlah Lembaga Profesi dan Dunia
Usaha yang melakukan replikasi inovasi
partisipasi masyarakat dalam program
PPPA
- 6 12 16 20 2,7 Pusat/34 Provinsi Kemen PPPA
KP : Penguatan pusat-pusat perubahan
gerakan revolusi mental
457,9
ProP : Pemantapan pelaksanaan
lima program Gerakan Nasional
Revolusi Mental untuk mewujudkan
Indonesia Melayani, Indonesia
Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia
Mandiri, dan Indonesia Bersatu
333,9
Penguatan Kebijakan Pelayanan
Publik untuk mendorong Gerakan
Indonesia Melayani
Jumlah Kebijakan Pelayanan Publik 5 5 5 5 5 3,0 Pusat KEMEN PAN DAN
RB
Peningkatan perilaku hidup bersih
dan sehat lingkungan keluarga,
satuan pendidikan, satuan kerja,
dan komunitas
Indeks Perilaku Ketidakpedulian
Lingkungan Hidup Indonesia (%)
76 71 66 61 56 18,0 Pusat dan daerah Kemenko Marin
Peningkatan perilaku hidup bersih
dan sehat lingkungan keluarga,
satuan pendidikan, satuan kerja,
dan komunitas
Persentase jumlah Kabupaten/ Kota
yang memenuhi syarat kualitas
kesehatan lingkungan
20 25 30 35 40 15,0 Pusat dan daerah Kemenko Marin
Peningkatan sinergi penyediaan
sarana dan prasarana yang
menunjang perilaku hidup bersih
dan sehat
Jumlah TPS 3R yang berfungsi dengan
baik
15 20 25 30 35 15,0 Pusat dan daerah Kemenko Marin
Peningkatan sinergi penyediaan
sarana dan prasarana yang
menunjang perilaku hidup bersih
dan sehat
Persentase pengurangan sampah
nasional
7 12 17 22 27 18,0 Pusat dan daerah Kemenko Marin
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam menunjang
perilaku hidup bersih dan sehat
Jumlah partisipasi semua pihak dalam
aksi publik, edukasi, dan pendampingan
terkait hidup bersih dan sehat
16 20 24 30 34 18,0 Pusat dan daerah Kemenko Marin
Peningkatan dan penyempurnaan
peraturan terkait dengan perilaku
hidup bersih dan sehat
Jumlah peraturan perundangan yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
terkait perilaku hidup bersih dan sehat
9 14 19 24 29 15,0 Pusat dan daerah Kemenko Marin
berkas 3, hlm. 230
A.4.6
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penguatan perilaku tertib di ruang
publik melalui Gerakan Indonesia
Tertib
Jumlah rekomendasi kebijakan
penguatan Gerakan Indonesia Tertib
1 1 1 1 1 11,5 Pusat Kemenko Polhukam
Penguatan sinergi program
peningkatan pendapatan melalui
Gerakan Indonesia Mandiri
Jumlah rekomendasi kebijakan
penguatan Gerakan Indonesia Mandiri
1 1 1 1 1 0,0 Pusat Kemenko
Perekonomian
Penguatan Gerakan Indonesia
Bersatu dalam kebhinekaan
Jumlah provinsi melaksanakan
kampanye Gerakan Indonesia Bersatu
dalam kebhinekaan
34 34 34 34 34 10,5 Pusat dan Daerah Kemendagri
Perluasan diseminasi GNRM pada
Masyarakat
Jumlah Layanan Diseminasi GNRM pada
Masyarakat
1 1 1 1 1 148,4 Pusat Kemenko PMK
Penguatan Gerakan Nasional
Revolusi Mental oleh Gugus Tugas
Gerakan
Nasional Revolusi Mental
Jumlah Kegiatan Gerakan Nasional
Revolusi Mental oleh Gugus Tugas
Gerakan
Nasional Revolusi Mental
49 49 49 49 49 45,8 Pusat Kemenko PMK
Penyusunan Rekomendasi
Kebijakan Pengembangan dan
Rencana Tindak Lanjut GNRM
Jumlah Rekomendasi Kebijakan
Pengembangan dan Rencana Tindak
Lanjut GNRM
1 1 1 1 1 15,8 Pusat Kemenko PMK
ProP : Penguatan pusat-pusat
perubahan gerakan revolusi mental
di daerah
124,0
Penguatan pusat-pusat perubahan
di tingkat daerah
Jumlah kabupaten/kota yang
melaksanakan dan menguatkan program
GNRM
15 20 25 30 34 124,0 Pusat dan Daerah Kemenko PMK
KP : Pembangunan dan Pembudayaan
Sistem Ekonomi Kerakyatan
berlandaskan Pancasila
166,7
Kaderisasi pendamping/penyuluh
untuk memperkuat pembentukan
platform koperasi di tingkat
kabupaten/kota dan desa
Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang
Perkoperasian bagi Pengurus dan
Manajer Koperasi
3360 3360 3360 3360 3360 0,0 Pusat Kemen KUKM
Kaderisasi pendamping/penyuluh
untuk memperkuat pembentukan
platform koperasi di tingkat
kabupaten/kota dan desa
Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang
Perkoperasian Syariah bagi Pengurus
dan Manajer Koperasi
3360 3360 3360 3360 3360 0,0 Pusat Kemen KUKM
ProP : Peningkatan etos kerja dan
kewirausahaan berlandaskan
semangat gotong royong
15,2
Pemasyarakatan Kewirausahaan Jumlah Peserta Pemasyarakatan
Kewirausahaan
2000 2000 2000 2000 2000 15,2 Pusat Kemen KUKM
berkas 3, hlm. 231
A.4.7
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
ProP : Penumbuhan budaya
konsumen cerdas dan cinta produk
dalam negeri
151,5
Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri
Jumlah sosialisasi penggunaan produk
dalam negeri
2500 3000 3500 4000 4500 77,1 Pusat Kemendag
Edukasi Konsumen Jumlah konsumen yang memahami hak
dan kewajibannya
6500 6500 6500 6500 6500 71,0 Pusat Kemendag
Edukasi Pelaku Usaha Terkait
Perlindungan Konsumen
Jumlah pelaku usaha yang dibina 500 500 500 500 500 3,4 Pusat Kemendag
KP : Pembinaan Ideologi Pancasila,
pendidikan kewarganegaraan,
wawasan kebangsaan dan bela negara
untuk menumbuhkan jiwa
nasionalisme dan patriotisme
715,1
ProP : Pembinaan ideologi
Pancasila, penguatan pendidikan
kewargaan, nilai-nilai kebangsaan
dan bela negara
410,0
Kebijakan Teknis dan Program
Strategis Perencanaan dan Kerja
Sama Pendidikan dan Pelatihan
Pembinaan Ideologi Pancasila
Jumlah dokumen kebijakan teknis dan
program strategis perencanaan dan
program pendidikan dan pelatihan yang
diselesaikan
3 3 3 3 3 15,4 Pusat dan daerah BPIP
Kebijakan Teknis dan Program
Strategis Perencanaan dan Kerja
Sama Pendidikan dan Pelatihan
Pembinaan Ideologi Pancasila
Persentase pelaksanaan kebijakan teknis
dan program strategis perencanaan dan
program pendidikan dan pelatihan yang
diselesaikan
100 100 100 100 100 15,4 BPIP
Kebijakan Teknis dan Program
Strategis Standardisasi dan
Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan
Pembinaan Ideologi Pancasila
Jumlah dokumen kebijakan teknis dan
program strategis penyusunan
standardisasi dan kurikulum pendidikan
dan pelatihan yang diselesaikan
3 3 3 3 3 13,8 Pusat dan daerah BPIP
Kebijakan Teknis dan Program
Strategis Standardisasi dan
Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan
Pembinaan Ideologi Pancasila
Persentase pelaksanaan kebijakan teknis
dan program strategis penyusunan
standardisasi dan kurikulum pendidikan
dan pelatihan yang diselesaikan
100 100 100 100 100 13,8 BPIP
Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Pembinaan Ideologi
Pancasila
Jumlah dokumen kebijakan teknis dan
program strategis penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang
diselesaikan
1 1 1 1 1 19,2 Pusat dan daerah BPIP
berkas 3, hlm. 232
A.4.8
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Pembinaan Ideologi
Pancasila
Persentase pelaksanaan kebijakan teknis
dan program strategis penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang
diselesaikan
100 100 100 100 100 19,2 BPIP
Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Pembinaan Ideologi
Pancasila
Persentase tenaga pengajar dan sarana
pendidikan dan pelatihan yang
disediakan
100 100 100 100 100 19,2 BPIP
Penguatan ketahanan nasional Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi
pelaksanaan aksi bela negara
1 4 4 4 4 14,3 Pusat Wantanas
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Terselenggaranya Pemantapan Nilai-Nilai
Kebangsaan
0 500 500 500 500 12,8 Pusat dan Daerah Lemhanas
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Terselenggaranya Training of Trainer
(ToT) Nilai-Nilai Kebangsaan
0 500 500 500 500 12,8 Pusat dan Daerah Lemhanas
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Terselenggaranya Sosialisasi/Dialog
Wawasan Kebangsaan
190 400 400 400 400 12,5 Pusat dan Daerah Lemhanas
Pengembangan bela negara Jumlah Kader Bela Negara yang memiliki
Nilai-Nilai Bela Negara
42700 43000 43000 43000 43000 181,7 Pusat Kemenhan
Pengembangan bela negara Jumlah Keterlibatan Warga Negara
dalam Upaya Bela Negara
- 875 875 875 875 51,9 Pusat Polri
Penguatan Pusat Pendidikan
Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang
berkinerja tinggi
Jumlah Pusat Pendidikan Wawasan
Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja
tinggi
15 16 17 18 19 8,0 Daerah Kemendagri
ProP : Peningkatkan peran dan
fungsi Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila (BPIP)
155,6
Penguatan sinergi antar lembaga
yang berfungsi melaksanakan
pembinaan ideologi Pancasila,
pendidikan kewargaan, wawasan
kebangsaan, dan bela negara
Jumlah dokumen kebijakan teknis dan
program strategis kerja sama dengan
lembaga tinggi
negara,kementerian/lembaga,
pemerintahan daerah ,organisasi sosial
politik, dan komponen masyarakat lainya
yang diselesaikan
1 1 1 1 1 91,7 Pusat dan daerah BPIP
Penguatan sinergi antar lembaga
yang berfungsi melaksanakan
pembinaan ideologi Pancasila,
pendidikan kewargaan, wawasan
kebangsaan, dan bela negara
Jumlah dokumen kebijakan Teknis dan
Program Strategis Sosialisasi,
Komunikasi, dan Jaringan
1 1 1 1 1 30,6 Pusat dan daerah BPIP
Peningkatan peran dan fungsi
Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila (BPIP) hingga ke daerah
dan desa
Jumlah dokumen kebijakan teknis dan
program strategis peta jalan pembinaan
ideologi Pancasila dan garis-garis besar
haluan ideologi Pancasila yang
diselesaikan
3 3 3 3 3 11,1 Pusat dan daerah BPIP
berkas 3, hlm. 233
A.4.9
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Peningkatan peran dan fungsi
Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila (BPIP) hingga ke daerah
dan desa
Persentase pelaksanaan kebijakan teknis
dan program strategis peta jalan
pembinaan ideologi Pancasila dan garis-
garis besar haluan ideologi Pancasila
yang diselesaikan
100 100 100 100 100 11,1 BPIP
Peningkatan peran dan fungsi
Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila (BPIP) hingga ke daerah
Persentase penyerapan pandangan dan
penanganan aspirasi masyarakat yang
diselesaikan
100 100 100 100 100 11,1 BPIP
ProP : Harmonisasi dan evaluasi
peraturan perundang-undangan
yang bertentangan dengan ideologi
Pancasila.
64,3
Pembenahan dan harmonisasi
peraturan perundang-undangan
yang bertentangan dengan ideologi
Pancasila
Jumlah dokumen rekomendasi atas
regulasi yang bertentangan dengan nilai
Pancasila yang diselesaikan
3 3 3 3 3 13,8 Pusat dan daerah BPIP
Pembenahan dan harmonisasi
peraturan perundang-undangan
yang bertentangan dengan ideologi
Pancasila
Persentase penyelesaian rekomendasi
atas regulasi yang bertentangan dengan
nilai Pancasila
100 100 100 100 100 13,8 Pusat dan daerah BPIP
Analisis dan Sinkronisasi Hukum
Nasional
Jumlah dokumen analisis dan
sinkronisasi hukum tingkat pusat dan
daerah yang diselesaikan
1 1 1 1 1 36,7 Pusat dan daerah BPIP
ProP : Membersihkan unsur-unsur
yang mengancam ideologi negara
85,2
Evaluasi dan penanganan pendidik
dan tenaga kependidikan yang
menentang ideologi negara
Jumlah dokumen evaluasi dan
penanganan pendidik dan tenaga
kependidikan yang menentang ideologi
negara
1 1 1 1 1 28,4 Pusat dan daerah BPIP
Evaluasi dan penanganan
penyelenggara negara dan ASN
yang menentang ideologi negara
Jumlah dokumen evaluasi dan
penanganan penyelenggara negara dan
ASN yang menentang ideologi negara
1 1 1 1 1 28,4 Pusat dan daerah BPIP
Evaluasi dan penanganan ormas,
organisasi dan perusahaan asing
serta media yang tidak bertentangan
dengan Ideologi negara/Pancasila
Jumlah evaluasi dan penanganan ormas,
organisasi dan perusahaan asing serta
media yang tidak bertentangan dengan
Ideologi negara/Pancasila
1 1 1 1 1 28,4 Pusat dan daerah BPIP
berkas 3, hlm. 234
A.4.10
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
PP : MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN
PELESTARIAN KEBUDAYAAN UNTUK
MEMPERKUAT KARAKTER DAN
MEMPERTEGUH JATI DIRI BANGSA,
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT, DAN MEMPENGARUHI ARAH
PERKEMBANGAN PERADABAN DUNIA
7.377,1
KP : Revitalisasi dan aktualisasi nilai
budaya dan kearifan lokal
1.035,8
ProP : Pelindungan, pengembangan,
dan pemanfaatan nilai budaya,
tradisi, sejarah dan kearifan lokal
234,0
Penguatan integrasi Kebudayaan
pada proses pembelajaran
Persentase satuan pendidikan yang
mengintegrasikan Kebudayaan
mendapatkan proses pembelajaran
30.5 31 33 35 37 234,0 Pusat dan daerah Kemendikbud
ProP : Peningkatan akses dan
kualitas pelayanan museum dan
arsip
577,3
Peningkatan kualitas layanan
museum dan galeri
Persentase museum yang terstandarisasi
dan memperoleh layanan pembinaan
75 76 77 78 79 59,1 Pusat dan daerah Kemendikbud
Peningkatan kualitas layanan
museum dan galeri
Presentase koleksi museum yang
dipamerkan (terhadap total koleksi)
45 49 52 53 57 75,6 Pusat dan daerah Kemendikbud
Peningkatan kualitas layanan
museum dan galeri
Jumlah kunjungan museum 1861792 1861792 1861792 1861792 1861792 170,0 Pusat dan daerah Kemendikbud
Peningkatan kualitas layanan
museum dan galeri
Jumlah kunjungan Galeri 1200472 1200472 1200472 1200472 1200472 75,0 Pusat dan daerah Kemendikbud
Peningkatan kualitas layanan
museum dan galeri
Jumlah Kunjungan Cagar budaya 987000 987000 987000 987000 987000 140,0 Pusat dan daerah Kemendikbud
Pelayanan arsip sebagai memori
kolektif dan jati diri bangsa
Jumlah pengguna pelayanan arsip
sebagai memori kolektif dan jati diri
bangsa
254.650 280.110 308.145 338.945 372.835 37,7 Pusat/ Daerah Arsip Nasional
Pemanfaatan arsip sebagai memori
kolektif dan jati diri bangsa
Jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai
memori kolektif dan jati diri bangsa
10.120 10.120 10.120 10.120 10.120 19,8 Pusat/ Daerah Arsip Nasional
berkas 3, hlm. 235
A.4.11
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
ProP : Pelestarian, pengembangan
dan pemanfaatan manuskrip dan
arsip sebagai sumber nilai budaya,
sejarah, dan memori kolektif bangsa
224,5
Pelestarian manuskrip melalui alih
aksara, alih media, alih bahasa,
dan konservasi
Jumlah alih aksara, alih bahasa dan
penelitian naskah kuno dan budaya etnis
nusantara
50 50 50 50 50 22,2 Pusat dan daerah Perpusnas
Pelestarian manuskrip melalui alih
aksara, alih media, alih bahasa,
dan konservasi
Jumlah bahan perpustakaan dan naskah
kuno yang dikonservasi
34765 34765 34765 34765 34765 24,7 Pusat Perpusnas
Pelestarian manuskrip melalui alih
aksara, alih media, alih bahasa,
dan konservasi
Jumlah alih media bahan perpustakaan
dan naskah kuno
39750 39750 39750 39750 39750 34,0 Pusat Perpusnas
Pemanfaatan arsip terjaga dan arsip
statis sebagai warisan budaya yang
dipreservasi
Jumlah arsip terjaga dan arsip statis
sebagai warisan budaya yang
dipreservasi
122.851 293.730 323.823 356.845 392.970 58,6 Pusat/Daerah Arsip Nasional
Pemanfaatan arsip terjaga dan arsip
statis sebagai warisan budaya
Jumlah manuskrip yang diinventarisasi,
dikaji dan dimanfaatkan
347 347 347 347 347 85,0 Pusat dan daerah Kemendikbud
KP : Pengembangan dan Pemanfaatan
Kekayaan Budaya untuk memperkuat
karakter bangsa dan kesejahteraan
rakyat
1.310,0
ProP : Pengembangan produk seni,
budaya, dan film
511,9
Peningkatan pemanfaatan produk
seni
Jumlah produksi film, musik dan media
baru yang didukung
30 35 40 45 50 378,0 Pusat dan daerah Kemendikbud
Peningkatan pemanfaatan produk
seni
Persentase izin pemanfaatan Objek
Pemajuan Kebudayaan dan cagar
budaya yang diterbitkan
30 33 35 37 39 46,5 Pusat Kemendikbud
Peningkatan pemanfaatan produk
seni
Persentase inisiatif pemanfaatan
ekonomi atas Objek Pemajuan
Kebudayaan yang didukung
45 47 49 50 51 47,4 Pusat dan daerah Kemendikbud
Peningkatan pemanfaatan produk
seni
Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan
yang dikaji dan dipetakan
20 23 25 27 29 40,0 Pusat dan daerah Kemendikbud
ProP : Penyelenggaraan festival
budaya dan membangun opera
berkelas internasional
276,5
berkas 3, hlm. 236
A.4.12
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Peningkatan penyelenggaraan
festival budaya
Jumlah festival budaya yang terhubung
dalam platform festival budaya tingkat
nasional
218 230 231 239 238 276,5 Pusat dan daerah Kemendikbud
ProP : Pengelolaan cagar budaya
untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat
427,2
Peningkatan pengelolaan cagar
budaya
Persentase Cagar Budaya yang
ditetapkan (terhadap yang terdaftar)
3,91 4,65 5,39 6,13 6,90 69,5 Pusat dan daerah Kemendikbud
Peningkatan pengelolaan cagar
budaya
Persentase Cagar Budaya yang
dikembangkan (terhadap yang
dilindungi)
34 37 40 43 45 217,7 Pusat dan daerah Kemendikbud
Peningkatan pengelolaan cagar
budaya
Jumlah Kunjungan Cagar budaya 987000 987000 987000 987000 987000 140,0 Pusat dan daerah Kemendikbud
ProP : Pengembangan budaya bahari
dan sumber daya maritim
94,4
Penyusunan Bahan Kebijakan
Bidang Seni, Budaya dan Olahraga
Bahari
Jumlah rumusan kebijakan dan rumusan
tindak lanjut kebijakan bidang budaya,
seni dan olahraga bahari yang
dihasilkan
6 7 7 7 7 24,4 Pusat Kemenko Marin
Pengembangan dan pemanfaatan
kekayaan budaya maritim
Jumlah kekayaan budaya maritim yang
dikembangkan atau dimanfaatkan
5 5 5 5 5 40,0 Pusat dan daerah Kemendikbud
Masyarakat hukum adat, tradisional
dan lokal di Pesisir dan PPK yang
diakui dan dikuatkan
kelembagaannya
Jumlah komunitas masyarakat hukum
adat, tradisional dan lokal di pesisir dan
pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam
rangka penguatan dan perlindungannya
(kumulatif)
5 12 18 24 30 30,0 7 provinsi KKP
KP : Pelindungan Hak Kebudayaan dan
Ekspresi Budaya untuk memperkuat
kebudayaan yang inklusif
3.156,4
ProP : Pengembangan wilayah adat
sebagai pusat pelestarian budaya
dan lingkungan hidup
3.001,4
Pengembangan wilayah adat
sebagai ruang interaksi pemajuan
kebudayaan
Jumlah wilayah adat yang
dikembangkan menjadi ruang interaksi
pemajuan kebudayaan
30 40 45 45 45 114,5 Pusat dan daerah Kemendikbud
Pelindungan dan pengembangan
hutan adat
Tersedianya data potensi konflik 48 55 60 65 70 47,3 Daerah Kemen LHK
Pelindungan dan pengembangan
hutan adat
Diterbitkannya SK Penetapan Hutan Adat 20 25 30 35 40 25,0 Daerah Kemen LHK
berkas 3, hlm. 237
A.4.13
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pelindungan dan pengembangan
hutan adat
SK Kelompok Usaha Perhutanan Soaial
(SK KUPS) dan RKU/RPH/RKT
1000 1500 2000 2500 3000 305,0 Daerah Kemen LHK
Pelindungan dan pengembangan
hutan adat
Berita acara serah terima bantuan
ekonomi produktif
1393 1500 2000 2500 3000 634,2 Pusat Kemen LHK
Pelindungan dan pengembangan
hutan adat
Meningkatnya kinerja kelompok usaha
Perhutanan Sosial
200 400 600 800 1000 600,0 Daerah Kemen LHK
Pelindungan dan pengembangan
hutan adat
Jumlah mitra pendamping Perhutanan
Sosial
50 100 150 200 250 136,8 Pusat Kemen LHK
Pelindungan dan pengembangan
hutan adat
Tersedianya pendamping dalam
pengembangan Perhutanan Sosial
2500 3000 3500 4000 4500 887,5 Pusat Kemen LHK
Sosialisasi peraturan perundangan
terkait tanah adat ulayat
Jumlah provinsi yang dilaksanakan
sosialisasi peraturan perundangan
terkait tanah adat ulayat
34 34 34 34 34 251,1 Pusat Kemen ATR/BPN
ProP : Pemberdayaan masyarakat
adat dan komunitas budaya
100,0
Peningkatan dukungan terhadap
komunitas adat dan penghayat
kepercayaan
Persentase komunitas adat dan
penghayat kepercayaan yang
memperoleh dukungan kelembagaan
40 45 49 53 56 100,0 Pusat dan daerah Kemendikbud
ProP : Pelindungan kekayaan
budaya komunal dan hak cipta
55,0
Inventarisasi kekayaan budaya
komunal dan kekayaan intelektual
bidang budaya
Persentase kekayaan budaya komunal
dan kekayaan intelektual bidang budaya
yang diinventarisasi
48 52 55 56 57 50,0 Pusat dan daerah Kemendikbud
Pembuatan pusat data nasional
kekayaan intelektual komunal
Jumlah data KI komunal 120 120 120 120 120 5,0 Pusat Kemenkumham
KP : Pengembangan Diplomasi Budaya
untuk memperkuat pengaruh
Indonesia dalam perkembangan
peradaban dunia
185,0
ProP : Pengembangan diplomasi
budaya melalui pengembangan
Bahasa Indonesia sebagai bahasa
internasional, muhibah seni budaya,
dan kuliner nusantara
115,0
Penguatan diplomasi kebudayaan Jumlah misi dan karavan budaya tingkat
dunia yang dikirim
300 300 300 300 300 85,0 Pusat Kemendikbud
Penguatan diplomasi kebudayaan Jumlah forum kebudayaan internasional
yang diintervensi
10 10 10 10 10 30,0 Pusat Kemendikbud
ProP : penguatan pusat studi dan
rumah budaya Indonesia di luar
negeri
70,0
berkas 3, hlm. 238
A.4.14
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penguatan kegiatan kebudayaan di
luar negeri
Jumlah Diaspora Indonesia yang terlibat
dalam kegiatan budaya Indonesia di
Luar Negeri
60 60 60 60 60 50,0 Pusat Kemendikbud
Penguatan kegiatan kebudayaan di
luar negeri
Jumlah Rumah Budaya Indonesia yang
memiliki program kebudayaan dan
dikelola secara berkelanjutan
8 8 8 8 8 20,0 Pusat Kemendikbud
KP : Pengembangan tata kelola
pembangunan kebudayaan
1.690,0
ProP : Pengelolaan dana perwalian
kebudayaan
1.325,0
Peningkatan fasilitasi melalui
lembaga pengelola Dana Perwalian
Kebudayaan
Jumlah pengelolaan dana perwalian
kebudayaan
1 1 1 1 1 1.070,0 Pusat Kemendikbud
Peningkatan fasilitasi melalui
lembaga pengelola Dana Perwalian
Kebudayaan
Jumlah fasilitasi yang diberikan melalui
lembaga pengelola Dana Perwalian
Kebudayaan
189 189 189 189 189 255,0 Pusat Kemendikbud
ProP : Peningkatan kualitas sumber
daya manusia kebudayaan
95,0
Pengembangan SDM bidang
kebudayaan
Jumlah SDM bidang kebudayaan yang
memperoleh peningkatan kompetensi
dan/atau sertifikasi
450 450 450 450 450 75,0 Pusat Kemendikbud
Pengembangan SDM bidang
kebudayaan
Jumlah profesi bidang kebudayaan yang
terstandarisasi dan tercantum dalam
KBJI/KBLI
5 5 5 5 5 20,0 Pusat Kemendikbud
ProP : Peningkatan sarana dan
prasarana kebudayaan
150,0
Optimalisasi sarana dan prasarana
publik menjadi ruang interaksi
budaya masyarakat
Jumlah sarana dan prasarana publik
yang dioptimalkan menjadi ruang
interaksi budaya masyarakat
126 135 135 135 135 150,0 Pusat Kemendikbud
ProP : Pengembangan sistem
pendataan kebudayaan terpadu
30,0
Pengembangan sistem pendataan
kebudayaan
Jumlah pusat data milik pemerintah dan
masyarakat yang tersambung dalam
Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu
1 1 1 1 1 30,0 Pusat Kemendikbud
ProP : Pengembangan kerja sama
dan kemitraan dalam pemajuan
kebudayaan
90,0
Peningkatan kerja sama bidang
kebudayaan
Persentase PPKD yang menjadi rujukan
penyusunan RKP dan RPJMD
50 50 50 50 50 50,0 Pusat Kemendikbud
Peningkatan kerja sama bidang
kebudayaan
Jumlah kerjasama galeri di tingkat
internasional
4 4 4 4 4 40,0 Pusat Kemendikbud
berkas 3, hlm. 239
A.4.15
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
PP : MEMPERKUAT MODERASI
BERAGAMA UNTUK MENGUKUHKAN
TOLERANSI, KERUKUNAN DAN
HARMONI SOSIAL
Indeks Kerukunan Umat Beragama 21.945,4
KP : Penguatan cara pandang, sikap,
dan praktik beragama dalam
perspektif jalan tengah untuk
memantapkan persaudaraan dan
kebersamaan di kalangan umat
beragama
6.931,6
ProP : Pengembangan penyiaran
agama untuk perdamaian dan
kemaslahatan umat
3.899,2
Tungjangan Penyuluh Honorer
Konghucu
Penyuluh Honorer Konghucu yang dapat
tunjangan
145 145 145 145 145 10,2 34 Provinsi Kemenag
Tunjangan Penyuluh Agama Islam
Non-PNS
Penyuluh Agama Islam Non-PNS yang
dapat tunjangan
45000 45000 45000 45000 45000 2.520,0 34 Provinsi Kemenag
Penyuluh Agama Islam yang
Berkualitas
Penyuluh Agama Islam yang Berkualitas 5148 5148 5148 5148 5148 278,9 Pusat dan Daerah Kemenag
Penyuluh Agama Kristen Non PNS
penerima Tunjangan
Penyuluh Agama Kristen Non PNS
penerima Tunjangan
9000 9000 9000 9000 9000 490,5 34 Provinsi Kemenag
Pembinaan Penyuluh Agama Kristen Penyuluh Agama Kristen yang terbina 1370 2159 2159 2159 2159 94,4 Pusat dan Daerah Kemenag
Penyuluh Agama Katolik Non PNS
Penerima Tunjangan
Penyuluh Agama Katolik Non PNS
Penerima Tunjangan
4042 4042 4042 4042 4042 222,4 34 Provinsi Kemenag
Penyuluh Agama Katolik yang
Terbina
Pembinaan bagi Penyuluh Agama Katolik 45 45 45 45 45 6,6 Pusat dan Daerah Kemenag
Tunjangan Penyuluh/Tenaga Teknis
Keagamaan Hindu Non PNS
Penyuluh/Tenaga Teknis Keagamaan
Hindu Non PNS yang mendapat
tunjangan
1700 1700 1700 1700 1700 102,0 34 Provinsi Kemenag
Kelompok Binaan Penyuluh Hindu Kelompok Binaan Penyuluh Hindu yang
ditingkatkan
70 70 70 70 70 2,3 Daerah Kemenag
Peningkatan Kompetensi Penyuluh
Agama Hindu
Penyuluh Agama Hindu yang
ditingkatkan kompetensi
2565 2565 2565 2565 2565 25,0 Pusat dan Daerah Kemenag
Penyuluh Agama Buddha Non PNS
yang mendapatkan tunjangan
Penyuluh Agama Buddha Non PNS yang
mendapatkan tunjangan
1182 1182 1182 1182 1182 121,7 34 Provinsi Kemenag
Penyuluh agama Buddha yang
mendapatkan pembinaan
Penyuluh agama Buddha yang
mendapatkan pembinaan
100 100 100 100 100 1,6 Pusat dan Daerah Kemenag
Alumni Diklat Tenaga Teknis
Keagamaan
Diklat Alumni Tenaga Teknis Keagamaan 30 30 30 30 30 0,7 Pusat dan Daerah Kemenag
Alumni Diklat Teknis Keagamaan
Penyuluh dan Penghulu
Diklat Alumni Teknis Keagamaan
Penyuluh dan Penghulu
30 30 30 30 30 0,5 Pusat dan Daerah Kemenag
berkas 3, hlm. 240
A.4.16
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Siaran Pendidikan Agama Jumlah jam siar konten pendidikan
agama
1318 1400 1485 1550 1600 22,5 LPP TVRI
ProP : Penguatan sistem pendidikan
yang berperspektif moderat
mencakup pengembangan
kurikulum, materi dan proses
pengajaran, pendidikan guru dan
tenaga kependidikan, dan
rekrutmen guru
1.538,3
Dokumen Standar Nasional
Pendidikan Agama Islam (lokasi)
Dokumen Standar Nasional Pendidikan
Agama Islam
35 35 35 35 35 35,2 Pusat dan Daerah Kemenag
Dokumen Pengembangan Sistem
Kediklatan Tenaga Teknis
Pendidikan
Dokumen Pengembangan Sistem
Kediklatan Tenaga Teknis Pendidikan
234 234 234 234 234 102,3 Pusat dan Daerah Kemenag
Alumni Diklat Tenaga Teknis
Pendidikan
Alumni Diklat Tenaga Teknis Pendidikan 40510 40510 40510 40510 40510 829,4 Pusat dan Daerah Kemenag
Guru/Dosen/Pengawas PAI yang
bermutu
Guru/Dosen/Pengawas PAI yang
ditingkatkan keualitasnya
100 100 100 100 100 14,7 Daerah Kemenag
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Keagamaan Islam yang
bermutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Keagamaan Islam yang
bermutu
133 133 133 133 133 14,7 Daerah Kemenag
Dokumen Standar Nasional
Pendidikan
Dokumen Standar Nasional Pendidikan 35 35 35 35 35 150,0 Pusat dan Daerah Kemenag
KKM/KKG/MGMP Madrasah Yang
Diberdayakan
KKM/KKG/MGMP Madrasah Yang
Diberdayakan
0 120 130 140 150 306,3 Daerah Kemenag
Pendidikan Karakter dan
Kewarganegaraan
Pendidikan Karakter dan
Kewarganegaraan Siswa Beragama
Hindu
0 34 34 34 34 9,0 Pusat dan Daerah Kemenag
Pendidikan Karakter dan
Kewarganegaraan
Peserta Didik yang mendapatkan
Pembinaan Karakter
2160 2160 2160 2160 2160 48,9 Pusat dan Daerah Kemenag
Madrasah yang melaksanakan
program keagamaan
Jumlah Madrasah yang melaksanakan
program keagamaan
0 10 10 10 10 12,8 Daerah Kemenag
Buku Pendidikan Agama dan
Keagamaan Buddha
Jumlah Buku Pendidikan Agama dan
Keagamaan Buddha
4000 4000 4000 4000 4000 15,0 Pusat dan Daerah Kemenag
ProP : Penguatan peran pesantren
dalam mengembangkan moderasi
beragama melalui peningkatan
pemahaman dan pengamalan ajaran
agama untuk kemaslahatan
469,9
Santri Pendidikan Keagamaan Islam
yang Berdaya Saing
Jumlah Santri Pendidikan Keagamaan
Islam yang Berdaya Saing
500 500 500 500 500 29,3 Daerah Kemenag
berkas 3, hlm. 241
A.4.17
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Keagamaan Islam yang
bermutu
Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Keagamaan
Islam yang bermutu
133 133 133 133 133 14,7 Daerah Kemenag
Pondok Pesantren yang
Meningkatkan Mutu Layanan
Kesehatan dan Sanitasinya
Jumlah Pondok Pesantren yang
Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan
dan Sanitasinya
30 30 30 30 30 17,6 Daerah Kemenag
Santri Penerima Bantuan
Pendidikan Terpadu Anak Harapan
Jumlah Santri Penerima Bantuan
Pendidikan Terpadu Anak Harapan
1000 1000 1000 1000 1000 8,8 Daerah Kemenag
Lembaga Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam yang Bermutu
Jumlah Lembaga Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam yang Bermutu
12 12 12 12 12 29,3 Daerah Kemenag
Santri Hafidz Al Quran Penerima
Beasiswa
Jumlah Santri Hafidz Al Quran Penerima
Beasiswa
0 1000 1000 1000 1000 13,5 Daerah Kemenag
Pondok Pesantren Daerah 3T yang
Ditingkatkan Mutunya
Jumlah Pondok Pesantren Daerah 3T
yang Ditingkatkan Mutunya
10 12 14 16 18 25,2 Daerah Kemenag
Madrasah Diniyah Takmiliyah,
Pendidikan Al Quran, Pendidikan
Pesantren Penerima Bantuan
Operasional
Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah,
Pendidikan Al Quran, Pendidikan
Pesantren Penerima Bantuan Operasional
4000 4000 4000 4000 4000 331,4 Daerah Kemenag
ProP : Pengelolaan rumah ibadah
sebagai pusat syiar agama yang
toleran
912,2
Rumah Ibadah yang suci dan damai Rumah Ibadah Agama Islam yang yang
suci dan damai
590 1500 1500 1500 1500 639,3 Pusat dan Daerah Kemenag
Rumah Ibadah Agama Kristen yang
Bersih dan Sehat (yang suci dan damai)
280 280 280 280 280 82,1 Pusat dan Daerah Kemenag
Rumah Ibadah Agama Katolik yang yang
suci dan damai
62 62 62 62 62 17,7 Pusat dan Daerah Kemenag
Rumah Ibadah Hindu yang suci dan
damai
300 300 300 300 300 56,4 Pusat dan Daerah Kemenag
Rumah Ibadah Agama Buddha yang suci
dan damai
0 200 200 200 200 75,5 Pusat dan Daerah Kemenag
Rumah Ibadat Agama Khonghucu yang
suci dan Damai
2 2 2 2 2 41,3 Pusat dan Daerah Kemenag
ProP : Pemanfaatan ruang publik
untuk pertukaran ide dan gagasan
di kalangan pelajar, mahasiswa, dan
pemuda lintas budaya, lintas
agama, dan lintas suku bangsa
112,1
Santri Pendidikan Keagamaan Islam
yang Berdaya Saing
Jumlah Santri Pendidikan Keagamaan
Islam yang Berdaya Saing
500 500 500 500 500 29,3 Pusat dan Daerah Kemenag
berkas 3, hlm. 242
A.4.18
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Siswa Madrasah yang Berdaya
Saing
Jumlah Siswa Madrasah yang Berdaya
Saing
250 250 250 250 250 58,7 Pusat dan Daerah Kemenag
Aktor-aktor Kerukunan Umat
Beragama
Jumlah Aktor-aktor Kerukunan Umat
Beragama
1000 1000 1000 1000 1000 24,1 Pusat dan Daerah Kemenag
KP : Penguatan Harmoni dan
Kerukunan Umat Beragama
621,4
ProP : Pelindungan umat beragama
untuk menjamin hak-hak sipil dan
beragama
57,8
Lembaga Kerukunan Agama dan
Lembaga Keagamaan
Jumlah Lembaga Kerukunan Agama dan
Lembaga Keagamaan
546 546 546 546 546 19,9 Pusat dan Daerah Kemenag
Aktor-aktor Kerukunan Umat
Beragama
Jumlah Aktor-aktor Kerukunan Umat
Beragama
1000 1000 1000 1000 1000 24,1 Pusat dan Daerah Kemenag
Desa Sadar Kerukunan jumlah Desa Sadar Kerukunan 52 52 52 52 52 13,7 Pusat dan Daerah Kemenag
ProP : Penguatan peran lembaga
agama, organisasi sosial keagamaan,
tokoh agama, tokoh masyarakat,
ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat
persatuan dan kesatuan bangsa
433,5
Lembaga Kerukunan Agama dan
Lembaga Keagamaan
Jumlah Lembaga Kerukunan Agama dan
Lembaga Keagamaan
546 546 546 546 546 19,9 Pusat dan Daerah Kemenag
Pengembangan Kerukunan Hidup
Umat Beragama
Kerukunan Hidup Umat Beragama yang
dikembangkan
1 1 1 1 1 45,7 Pusat dan Daerah Kemenag
Pembinaan Aktor-aktor Kerukunan
Umat Beragama
Aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama
yang dibina
1000 1000 1000 1000 1000 24,1 Pusat dan Daerah Kemenag
Dialog Kerukunan Intern Umat
Agama Khonghucu
Dialog Kerukunan Intern Umat Agama
Khonghucu yang dikembangkan
0 19 19 19 19 0,5 Pusat dan Daerah Kemenag
Dialog Kerukunan Intern Umat
Beragama Islam
Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama
Islam yang dikembangkan
34 34 34 34 34 6,3 Pusat dan Daerah Kemenag
Dialog Kerukunan Intern Umat
Kristen
Dialog Kerukunan Intern Umat Kristen
yang dikembangkan
23 23 23 23 23 23,1 Pusat dan Daerah Kemenag
Dialog Kerukunan Intern Umat
Beragama Katolik
Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama
Katolik yang dikembangkan
35 35 35 35 35 9,5 Pusat dan Daerah Kemenag
Dialog Kerukunan Intern Umat
Hindu
Dialog Kerukunan Intern Umat Hindu
yang dikembangkan
100 115 115 115 115 11,5 Pusat dan Daerah Kemenag
Dialog Kerukunan Intern Umat
Buddha
Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha
yang dikembangkan
0 34 34 34 34 0,0 Pusat dan Daerah Kemenag
Ormas dan Lembaga Keagamaan Jumlah Ormas dan Lembaga Keagamaan 100 100 100 100 100 292,9 Pusat dan Daerah Kemenag
berkas 3, hlm. 243
A.4.19
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
ProP : Penguatan Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB) untuk
membangun solidaritas sosial,
toleransi, dan gotong royong
130,1
Operasional SEKBER FKUB Provinsi SEKBER FKUB Provinsi yang
dioperasionalkan
34 34 34 34 34 10,0 Kemenag
Operasional SEKBER FKUB
Kabupaten/Kota
SEKBER FKUB Kabupaten/Kota yang
dioperasionalkan
512 512 512 512 512 120,1 Kemenag
KP : Penyelarasan Relasi Agama dan
Budaya
565,8
ProP : Penghargaan atas ekspresi
budaya berbasis nilai-nilai agama
57,7
Budaya Keagamaan Islam yang
Terbina
Budaya Keagamaan Islam yang Terbina 1 1 1 1 1 0,4 Kemenag
Budaya Keagamaan Kristen yang
Terbina
Budaya Keagamaan Kristen yang
Terbina
1 1 1 1 1 0,4 Kemenag
Budaya Keagamaan Hindu yang
terbina dan dikembangkan
Budaya Keagamaan Hindu yang terbina
dan dikembangkan
1 1 1 1 1 0,4 Pusat dan Daerah Kemenag
Budaya Keagamaan Katolik yang
terbina dan dikembangkan
Budaya Keagamaan Katolik yang terbina
dan dikembangkan
85 85 85 85 85 15,3 Pusat dan Daerah Kemenag
Pembinaan Paham Keagamaan Jumlah Pembinaan Paham Keagamaan 500 500 500 500 500 41,1 Pusat dan Daerah Kemenag
ProP : Pengembangan literasi
khazanah budaya bernafas agama
190,2
Hasil Penelitian Lektur, Khazanah
Keagamaan dan Manajemen
Organisasi yang Berkualitas
Hasil Penelitian Lektur, Khazanah
Keagamaan dan Manajemen Organisasi
yang Berkualitas
1 1 1 1 1 3,0 Pusat dan Daerah Kemenag
Hasil Pengembangan Lektur,
Khazanah Keagamaan dan
Manajemen Organisasi
Hasil Pengembangan Lektur, Khazanah
Keagamaan dan Manajemen Organisasi
1 1 1 1 1 2,2 Pusat dan Daerah Kemenag
Hasil Penelitian Lektur dan
Khazanah Pendidikan Keagamaan
yang Berkualitas
Hasil Penelitian Lektur dan Khazanah
Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas
18 18 18 18 18 59,6 Pusat dan Daerah Kemenag
Hasil Pengembangan Lektur dan
Khazanah Pendidikan Keagamaan
Jumlah Hasil Pengembangan Lektur dan
Khazanah Pendidikan Keagamaan
16 16 16 16 16 93,8 Pusat dan Daerah Kemenag
Bahan Bacaan Tafsir dan Literatur
Ke-Al-Qur'anan
Jumlah Dokumen Pengkajian dan
Pengembangan Mushaf Al-Qur'an
0 1 1 1 1 0,4 Pusat dan Daerah Kemenag
Dokumen Pengkajian dan
Pengembangan Mushaf Al-Qur'an
Jumlah Dokumen Pengkajian dan
Pengembangan Mushaf Al-Qur'an
1 1 1 1 1 3,0 Pusat dan Daerah Kemenag
Direktori Pustaka Islam Jumlah Direktori Pustaka Islam 700 700 700 700 700 28,2 Pusat dan Daerah Kemenag
berkas 3, hlm. 244
A.4.20
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
ProP : Pelestarian situs keagamaan
dan pemanfaatan perayaan
keagamaan dan budaya untuk
memperkuat toleransi
317,9
Musabaqah Al-Quran dan Al Hadist Jumlah event Musabaqah Al-Quran dan
Al Hadist
35 35 35 35 35 150,4 Pusat dan Daerah Kemenag
Pesparawi Nasional jumlah event Pesparawi Nasional 1 1 57,5 Pusat dan Daerah Kemenag
Internalisasi Dharma Gita Internalisasi Dharma Gita 1 1 1 1 1 25,3 Pusat dan Daerah Kemenag
Pengembangan Budaya Keagamaan
Katolik
Jumlah Pengembangan Budaya
Keagamaan Katolik
85 85 85 85 85 15,3 Pusat dan Daerah Kemenag
Event Keagamaan Buddha yang
terselenggara
Jumlah Event Keagamaan Buddha yang
Terselenggara (Swayamvara Tripitaka
Gatha/STG)
1 1 1 1 1 25,3 Pusat dan Daerah Kemenag
Dakwah dan Hari Besar Islam Dakwah dan Hari Besar Islam yang
terselenggara
35 35 35 35 35 43,7 Pusat dan Daerah Kemenag
Pembinaan Sarati Banten Jumlah Pembinaan Sarati Banten 1 1 1 1 1 0,4 Pusat dan Daerah Kemenag
KP : Peningkatan Kualitas Pelayanan
Kehidupan Beragama
13.440,3
ProP : Peningkatan Fasilitasi
Pelayanan Keagamaan
6.551,4
Penghulu yang Terbina Penghulu yang Terbina 3000 3000 3000 3000 3000 102,5 Pusat dan Daerah Kemenag
KUA yang Memenuhi Standar
Pelayanan Minimal
KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan
Minimal
2500 3000 3500 4000 4500 3.637,6 Pusat dan Daerah Kemenag
Pembangunan Balai Nikah Balai Nikah yang terbangun 228 128 128 128 128 2.090,0 Pusat dan Daerah Kemenag
Pengadaan Tanah KUA Jumlah Pengadaan Tanah KUA 45 45 45 45 45 117,3 Pusat dan Daerah Kemenag
Buku dan Kartu Nikah Buku dan Kartu Nikah yang diedarkan 11000000 11000000 11000000 11000000 11000000 58,7 Pusat dan Daerah Kemenag
Rehabilitasi KUA Jumlah KUA yang terehabilitasi 100 100 100 100 100 88,0 Pusat dan Daerah Kemenag
Sarana dan Prasarana KUA Sarana dan Prasarana KUA yang
ditingkatkan
750 1000 1000 1000 1000 75,6 Pusat dan Daerah Kemenag
Layanan Syariah Layanan Syariah 100 100 100 100 100 20,5 Pusat dan Daerah Kemenag
Kitab Suci Kitab Suci Agama Islam yang dicetak 650000 650000 650000 650000 650000 46,5 Pusat dan Daerah Kemenag
Pengelolaan Hisab Rukyat Pengelolaan Hisab Rukyat 1000 1000 1000 1000 1000 37,6 Pusat dan Daerah Kemenag
Gedung Pusat Observasi Bulan Gedung Pusat Observasi Bulan yang
ditingkatkan
1 1 1 1 1 32,7 Pusat dan Daerah Kemenag
Lembaga Agama Kristen yang
melaksanakan Pelayanan
Lembaga Agama Kristen yang
melaksanakan Pelayanan Keagamaan
21 21 21 21 21 51,4 Pusat dan Daerah Kemenag
Dukungan Layanan Agama dan
Keagamaan Kristen
Dukungan Layanan Agama dan
Keagamaan Kristen
0 1 1 1 1 0,4 Pusat dan Daerah Kemenag
Kitab Suci dan Buku Keagamaan
Kristen lainnya
Kitab Suci dan Buku Keagamaan Kristen
lainnya yang dicetak
14100 14100 14100 14100 14100 7,0 Pusat dan Daerah Kemenag
Lembaga Keagamaan Katolik yang
Difasilitasi
Lembaga Keagamaan Katolik yang
Difasilitasi
274 274 274 274 274 46,7 Pusat dan Daerah Kemenag
berkas 3, hlm. 245
A.4.21
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pemberdayaan Kelompok Kategorial
Katolik
Jumlah Pemberdayaan Kelompok
Kategorial Katolik
45 45 45 45 45 3,4 Pusat dan Daerah Kemenag
Dukungan Layanan Keagamaan
Katolik
Dukungan Layanan Keagamaan Katolik 41 41 41 41 41 0,2 Pusat dan Daerah Kemenag
Lembaga Agama dan Keagamaan
Hindu Yang Dibina
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
Yang Dibina
397 397 397 397 397 20,2 Pusat dan Daerah Kemenag
Sarana Peribadatan Katolik yang
Terfasilitasi
Jumlah Sarana Peribadatan Katolik yang
terfasilitasi
0 2200 2200 2200 2200 4,7 Pusat dan Daerah Kemenag
Sarana dan Prasarana Keagamaan
Hindu
Sarana dan Prasarana Keagamaan
Hindu yang ditingkatkan
1289 1289 1289 1289 1289 12,6 Pusat dan Daerah Kemenag
Bantuan Operasional Lembaga
Agama dan Keagamaan Hindu
Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu
yang mendapatkan bantuan operasional
330 330 330 330 330 36,8 Pusat dan Daerah Kemenag
Bantuan Lembaga Agama dan
Keagamaan Buddha
Lembaga Agama dan Keagamaan
Buddha yang mendapatkan bantuan
44 44 44 44 44 57,2 Pusat dan Daerah Kemenag
Lembaga Agama dan Keagamaan
Buddha yang Mendapatkan
Pembinaan Manajemen
Lembaga Agama dan Keagamaan
Buddha yang Mendapatkan Pembinaan
Manajemen
35 35 35 35 35 0,4 Pusat dan Daerah Kemenag
Lembaga Agama dan Keagamaan
Buddha yang Menerima Bantuan
Sarana dan Prasarana
Lembaga Agama dan Keagamaan
Buddha yang Menerima Bantuan Sarana
dan Prasarana
27 27 27 27 27 3,5 Pusat dan Daerah Kemenag
ProP : Peningkatan pelayanan
bimbingan perkawinan dan keluarga
678,1
Keluarga Sakinah yang Terbina Keluarga Sakinah yang Terbina 18000 18000 18000 18000 18000 91,8 Pusat dan Daerah Kemenag
Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Jumlah pasangan yang mendapatkan
Bimbingan Perkawinan Pra Nikah
241000 353000 452000 577000 738000 534,5 Pusat dan Daerah Kemenag
Keluarga Kristen memperoleh
bimbingan keluarga Kristiani
Bimbingan bagi keluarga Kristiani 17 17 17 17 17 12,4 Pusat dan Daerah Kemenag
Keluarga Katolik yang Memperoleh
Bimbingan Keluarga Bahagia
Keluarga Katolik yang Memperoleh
Bimbingan Keluarga Bahagia
805 805 805 805 805 9,0 Pusat dan Daerah Kemenag
Bimbingan Keluarga Sukinah Keluarga Sukinah yang mendapat
bimbingan
1559 1559 1559 1559 1559 27,2 Pusat dan Daerah Kemenag
Pembinaan Keluarga Hittasukhaya Keluarga Hittasukhaya yang mendapat
pembinaan
100 138 190 263 363 3,3 Pusat dan Daerah Kemenag
ProP : Penguatan Penyelenggaraan
Jaminan Produk Halal
51,1
Register Halal Register Halal 88000 88000 88000 88000 88000 4,0 Pusat dan Daerah Kemenag
Sertifikat Halal Sertifikat Halal 220000 220000 220000 220000 220000 4,6 Pusat dan Daerah Kemenag
Naskah Kerjasama Jaminan Produk
Halal
Naskah Kerjasama Jaminan Produk
Halal
18 18 18 18 18 7,1 Pusat dan Daerah Kemenag
Naskah Standardisasi Halal Naskah Standardisasi Halal 32 32 32 32 32 9,9 Pusat dan Daerah Kemenag
berkas 3, hlm. 246
A.4.22
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Produk dan RPU/RPH Yang
Terverifikasi
Produk dan RPU/RPH Yang Terverifikasi 220000 220000 220000 220000 220000 8,7 Pusat dan Daerah Kemenag
Stakeholder JPH Yang Terbina Stakeholder JPH Yang Terbina 60 60 60 60 60 9,1 Pusat dan Daerah Kemenag
Stakeholder JPH Yang Terawasi Stakeholder JPH Yang Terawasi 60 60 60 60 60 7,6 Pusat dan Daerah Kemenag
ProP : Peningkatan Kualitas
Penyelenggaran Haji dan Umrah
6.159,7
Pembinaan Penyelenggara
Perjalanan Ibadah Umrah
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
yang terbina
30 100 100 100 100 25,4 Pusat dan Daerah Kemenag
Pembinaan Penyelenggaraan Ibadah
Haji Khusus
Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
yang terbina
30 100 100 100 100 24,0 Pusat dan Daerah Kemenag
Pemantauan dan Pengawasan
Umrah dan Haji Khusus
Pemantauan dan Pengawasan Umrah
dan Haji Khusus
75 150 150 150 150 17,2 Pusat dan Daerah Kemenag
Pelayanan dokumen dan
perlengkapan jemaah haji
Pelayanan dokumen dan perlengkapan
jemaah haji
231000 231000 231000 231000 231000 123,6 Pusat dan Daerah Kemenag
Pengelolaan Asrama Haji Pengelolaan Asrama Haji 1 1 1 1 1 16,1 Pusat dan Daerah Kemenag
Pelayanan Transportasi Udara dan
Perlindungan Jemaah Haji
Transportasi Udara dan Perlindungan
Jemaah Haji yang terselenggara
2 2 2 2 2 43,3 Pusat dan Daerah Kemenag
Pelayanan Pendaftaran dan
Pembatalan Haji Reguler
Pendaftaran dan Pembatalan Haji
Reguler yang terselenggara
10000 204000 204000 204000 204000 85,9 Pusat dan Daerah Kemenag
Revitalisasi dan Pengembangan
Asrama Haji
Asrama Haji yang dikembangkan dan
direvitalisasi
10 8 13 16 16 2.625,3 Pusat dan Daerah Kemenag
Revitalisasi dan Pembangunan
Pusat Layanan Haji dan Umrah
Terpadu
Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu
yang dibangun dan direvitalisasi
40 40 40 40 40 624,0 Pusat dan Daerah Kemenag
Petugas haji yang profesional Petugas haji yang ditingkatkan
profesionalismenya
50 2288 2288 2288 2288 1.641,3 Pusat dan Daerah Kemenag
Bimbingan Jemaah Haji Bimbingan Jemaah Haji yang
terselenggara
500 500 500 500 500 171,8 Pusat dan Daerah Kemenag
Advokasi Haji Advokasi Haji yang terselenggara 12 12 12 12 12 10,8 Pusat dan Daerah Kemenag
Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi Haji Terpadu
Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu 12 12 12 12 12 124,5 Pusat dan Daerah Kemenag
Petugas Haji di Arab Saudi Terselenggaranya ibadah haji oleh
Petugas Haji di Arab Saudi
1 1 1 1 1 594,6 Arab Saudi Kemenag
Penyediaan Akomodasi Jemaah Haji
di Arab Saudi
Jemaah Haji yang mendapatkan
akomodasi di Arab Saudi
214000 214000 214000 214000 214000 13,0 Arab Saudi Kemenag
Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji
di Arab Saudi
Jemaah Haji yang mendapatkan
konsumsi di Arab Saudi
214000 214000 214000 214000 214000 10,0 Arab Saudi Kemenag
Pelayanan Transportasi Darat di
Arab Saudi
Jamaah haji yang mendapatkan
Pelayanan Transportasi Darat di Arab
Saudi
214000 214000 214000 214000 214000 8,9 Arab Saudi Kemenag
KP : Pengembangan Ekonomi dan
Sumber Daya Keagamaan
386,3
berkas 3, hlm. 247
A.4.23
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
ProP : Pemberdayaan dana sosial
keagamaan
160,8
Pengamanan Aset Wakaf Aset wakaf terlindungi 200 250 300 350 400 66,6 Pusat dan Daerah Kemenag
Legalitas Tanah Wakaf Tanah wakaf tersertifikasi 350 400 450 500 550 15,0 Pusat dan Daerah Kemenag
Bantuan Operasional BWI BWI yg memanfaatkan bantuan
operasional
35 35 35 35 35 44,2 Pusat dan Daerah Kemenag
Bantuan Operasional BAZNAS Baznas yg memanfaatkan bantuan
operasional
35 35 35 35 35 13,8 Pusat dan Daerah Kemenag
Lembaga zakat yg terakreditasi Lembaga zakat yg terakreditasi 407 400 350 300 250 21,2 Pusat dan Daerah Kemenag
ProP : Pengembangan Kelembagaan
Ekonomi Umat
143,1
Lembaga yg mendapat pembinaan
manajemen ekonomi umat
Lembaga yg mendapat pembinaan
manajemen ekonomi umat
816 850 900 950 1000 57,1 Pusat dan Daerah Kemenag
Literasi Perekonomian dan
Keuangan Syariah
Orang yang melek perekonomian dan
keuangan syariah
1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 85,9 Pusat dan Daerah Kemenag
ProP : Pengelolaan Dana Haji secara
profesional, transparan, dan
akuntabel
82,4
Perencanaan Anggaran Operasional
dan Pengelolaan Aset Haji
Jumlah Perencanaan Anggaran
Operasional dan Pengelolaan Aset Haji
3 3 3 3 3 30,7 Pusat dan Daerah Kemenag
Pengelolaan Keuangan Operasional
Haji
Jumlah Pengelolaan Keuangan
Operasional Haji
4 4 4 4 4 51,7 Pusat dan Daerah Kemenag
PP : PENINGKATAN BUDAYA LITERASI,
INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI
TERWUJUDNYA MASYARAKAT
BERPENGETAHUAN, DAN
BERKARAKTER
3.583,7
KP : Peningkatan Budaya Literasi 2.835,0
ProP : Pengembangan budaya
kegemaran membaca
1.123,5
Pembinaan dan pengembangan
perpustakaan
Jumlah perpustakaan yang dibina dan
dikembangkan
900 900 900 900 900 500,4 Daerah Perpusnas
Pengembangan budaya gemar
membaca
Jumlah kegiatan pembudayaan gemar
membaca (Lokasi)
100 100 100 100 100 132,7 Pusat dan daerah Perpusnas
Pengembangan budaya literasi
melalui TBM
Perluasan Akses Sumber Belajar
Bermutu dan Cakupan Peserta Belajar
320 320 320 320 320 6,4 34 Provinsi Kemendikbud
Pengembangan budaya literasi
melalui TBM
Penguatan Kapasitas Fasilitator 220 220 220 220 220 1,5 34 Provinsi Kemendikbud
Pengembangan budaya literasi
melalui TBM
Peningkatan Jumlah dan Ragam Sumber 200 200 200 200 200 2,0 34 Provinsi Kemendikbud
berkas 3, hlm. 248
A.4.24
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penguatan literasi dalam
pembelajaran
Persentase jumlah siswa yang
melakukan kegiatan membaca untuk
kesenangan/membaca buku nonteks
pelajaran 60 menit sehari
5 10 5 15 10 110,0 Pusat dan daerah Kemendikbud
Penguatan literasi dalam
pembelajaran
Persentase satuan pendidikan yang
mengintegrasikan literasi dalam
pembelajaran
10 20 10 30 20 220,0 Pusat dan daerah Kemendikbud
Penguatan literasi dalam
pembelajaran
Rasio minimal ketersediaan buku
nonteks pelajaran terhadap jumlah siswa
1
5 10 5 15 10 110,0 Pusat dan daerah Kemendikbud
Peningkatan indeks gemar membaca
dalam rangka meningkatkan
budaya gemar membaca di daerah
Indeks gemar membaca dalam rangka
meningkatkan budaya gemar membaca
di daerah
53,00 54,75 56,50 58,50 60,00 1,5 Pusat Kemendagri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah regulasi penggunaan dan
pengendalian Dana Desa
33 33 33 33 33 39,1 33 Provinsi Kemendes, PDT &
TRANS
Fasilitasi literasi digital bagi
masyarakat
Jumlah peserta literasi digital bagi
masyarakat (termasuk peserta online)
10000 20000 30000 40000 50000 0,0 Pusat dan daerah Kemen Kominfo
ProP : Pengembangan sistem
perbukuan dan penguatan konten
literasi
481,7
Pengembangan koleksi
Perpustakaan Nasional
Jumlah bahan perpustakaan yang
diadakan dan e-jurnal yang dilanggan
574139 631553 688967 746381 746381 277,0 Pusat Perpusnas
Pengembangan koleksi
Perpustakaan Nasional
Jumlah koleksi KCKR yang terhimpun 350000 355000 360000 365000 365000 46,0 Pusat Perpusnas
Penilaian dan Pengawasan
Perbukuan
Jumlah Penilaian dan Pengawasan
Perbukuan
4010 4050 4100 4200 4300 102,3 Pusat Kemendikbud
Sumber Daya Manusia dan Sistem
Informasi Perbukuan
Jumlah Sumber Daya Manusia dan
Sistem Informasi Perbukuan
112 150 160 170 180 56,3 Pusat Kemendikbud
ProP : Peningkatan akses dan
kualitas perpustakaan berbasis
inklusi sosial
1.229,8
Pengembangan perpustakaan
berbasis inklusi sosial
Jumlah perpustakaan yang
bertransformasi berbasis inklusi sosial
(Daerah)
681 1048 1267 1634 2248 1.121,9 Daerah Perpusnas
Pengembangan perpustakaan
berbasis inklusi sosial
Jumlah layanan Perpusnas berbasis
inklusi sosial di Perpusnas (Perpusnas
Jakarta)
13 15 17 19 21 65,4 Pusat Perpusnas
Pengembangan perpustakaan
berbasis inklusi sosial
Jumlah layanan perpustakaan berbasis
inklusi sosial di UPT Perpustakaan
Proklamator Bung Karno (UPT Bung
Karno Blitar)
10 11 12 13 14 12,0 Pusat Perpusnas
berkas 3, hlm. 249
A.4.25
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan perpustakaan
berbasis inklusi sosial
Jumlah layanan perpustakaan berbasis
inklusi sosial di UPT Perpustakaan
Proklamator Bung Hatta (UPT Bung Hatta
Bukittinggi)
10 11 12 13 14 12,0 Pusat Perpusnas
Literasi Khusus bagi Penyandang
Disabilitas Netra
Jumlah Literasi Khusus bagi Penyandang
Disabilitas Netra (eksemplar)
46000 48000 50000 52000 54000 18,5 BLBI Abiyoso (Jawa Barat) Kemensos
KP : Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa
dan aksara daerah, serta sastra
289,3
ProP : Peningkatan fungsi Bahasa
Indonesia menjadi bahasa
internasional
98,8
Lembaga Akses Diplomasi
Kebahasaan Terfasilitasi
Jumlah Lembaga Akses Diplomasi
Kebahasaan Terfasilitasi
100 100 100 100 100 7,2 Pusat Kemendikbud
Pengajar Bahasa Indonesia bagi
Penutur Asing (BIPA) di Luar Negeri
Jumlah Penugasan Pengajar Bahasa
Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di
Luar Negeri
220 220 220 220 220 91,7 Pusat Kemendikbud
ProP : Pengembangan pendidikan
sastra di satuan pendidikan dan
komunitas
190,4
Generasi Muda Pengapresiasi
Bahasa dan Sastra
Jumlah Generasi Muda Pengapresiasi
Bahasa dan Sastra
18710 19000 19000 19000 19000 144,5 Pusat dan daerah Kemendikbud
Generasi Muda Terbina Penggunaan
Bahasa dan Sastra
Jumlah Generasi Muda Terbina
Penggunaan Bahasa dan Sastra
5000 5000 5000 5000 5000 45,9 Pusat dan daerah Kemendikbud
Perlindungan bahasa daerah yang
terancam punah
Jumlah bahasa daerah terancam punah
yang terlindungi
72 112 152 192 232 0,0 Pusat dan daerah Kemendikbud
KP : Pengembangan budaya Iptek,
inovasi, kreativitas, dan daya cipta
105,8
ProP : Peningkatan budaya riset dan
ekperimentasi ilmiah sejak usia
dini
97,8
Penyelenggaraan Lomba Karya
Ilmiah Remaja dan National Young
Inventor Award (paket)
Penyelenggaraan Lomba Karya Ilmiah
Remaja dan National Young Inventor
Award (paket)
1 1 1 1 1 27,1 Pusat LIPI
Pembinaan dan pengiriman Tim
Nasional pada Kompetisi
Matematika dan Sains Internasional
Jumlah medali dan/atau penghargaan
yang diperoleh dari Kompetisi
Matematika dan Sains Internasional
1 1 1 1 1 4,8 34 Provinsi Kemen
Ristek/BRIN
berkas 3, hlm. 250
A.4.26
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pendampingan peneliti remaja oleh
fungsional peneliti
Produk riset dan produk inovasi
sederhana yang dihasilkan oleh siswa
pendidikan menengah yang
mendapatkan pendampingan oleh
fungsional peneliti
0 200 200 200 200 40,0 34 Provinsi Kemen
Ristek/BRIN
Mahasiswa Mengikuti Kompetisi
Bidang Minat dan Bakat
Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti
Kompetisi Bidang Minat dan Bakat
2864 3000 3000 3000 3000 25,9 Pusat Kemen
Ristek/BRIN
ProP : Pengembangan budaya
produksi dan kreativitas berbasis
inovasi
8,0
Fasilitasi penguatan inovasi
produksi di daerah yang berbasis
sumber daya lokal
Jumlah produk inovasi industri di daerah
yang berbasis sumber daya lokal yang
dihasilkan
0 10 10 10 10 4,0 34 Provinsi Kemen
Ristek/BRIN
Dukungan perluasan pemanfaatan
teknologi tepat guna hasil karya
anak bangsa
Jumlah teknologi tepat guna hasil karya
anak bangsa yang dikomersialisasikan
0 10 10 10 10 4,0 34 Provinsi Kemen
Ristek/BRIN
KP : Penguatan institusi sosial
penggerak literasi dan inovasi
353,7
ProP : Pengembangan mitra
perpustakaan (library supporter)
141,9
Pengembangan Mitra jejaring
perpustakaan yang difasilitasi TIK
Jumlah perpustakaan yang tergabung
dalam jejaring nasional perpustakaan
500 500 500 500 500 40,4 Daerah Perpusnas
Peningkatan kualitas pustakawan
dan tenaga perpustakaan
Jumlah tenaga Perpustakaan yang
memperoleh diklat perpustakaan
1417 1500 1600 1700 1800 85,2 Pusat dan daerah Perpusnas
Peningkatan kualitas pustakawan
dan tenaga perpustakaan
Jumlah pustakawan yang tersertifikasi 440 700 700 700 700 12,5 Pusat dan daerah Perpusnas
Peningkatan kualitas pustakawan
dan tenaga perpustakaan
Peningkatan Pelibatan Publik di TBM 38 38 38 38 38 2,8 34 Provinsi Kemendikbud
Peningkatan kualitas pustakawan
dan tenaga perpustakaan
Penguatan Tata Kelola TBM 27 27 27 27 27 1,0 34 Provinsi Kemendikbud
ProP : Pengembangan inovasi sosial
yang didukung dari pendanaan
filantropi
211,8
Perluasan layanan perpustakaan
berbasis digital
Jumlah Pojok Baca Digital (Lokasi) 250 300 360 432 500 211,8 Provinsi/Kabupaten/Kota Perpusnas
JUMLAH 36.143,8
Keterangan :
Indikasi target dan pendanaan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan : (1) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; (2) Kesiapan dan Sumber Pendanaan; (3) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 251
A.5.1
MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024
MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR
INDIKASI TARGET
PP : INFRASTRUKTUR PELAYANAN
DASAR
Persentase rumah tangga yang
menempati hunian dengan kecukupan
luas lantai per kapita (%)
92,84 93,44 94 94,63 95 1.383.141,9
Persentase rumah tangga yang
menempati hunian dengan ketahanan
bangunan (atap, lantai, dinding) (%)
82,35 83,5 84,8 86 87
Persentase rumah tangga yang
memiliki sertifikat hak atas tanah
untuk perumahan (%)
55,46 56,85 58,23 59,62 60
Rasio outstanding KPR terhadap PDB
(%)
3,05 3,10 3,30 3,60 4,00
Persentase rumah tangga yang
menempati hunian dengan akses
sanitasi (air limbah) layak dan aman
(%)
78,1% akses
layak
(termasuk
9,65% akses
aman
79,43% akses
layak
(termasuk
11% akses
aman
82,07% akses
layak
(termasuk
13% akses
aman
86,03% akses
layak
(termasuk
14% akses
aman
90% akses
layak
(termasuk
15% akses
aman)
Persentase rumah tangga yang masih
mempraktikkan buang air besar
sembarangan (%)
5,95 4,46 2,98 1,49 0
Persentase rumah tangga yang
menempati hunian dengan akses
sampah yang terkelola dengan baik
(%)
72.92%
penanganan;
3.70%
pengurangan
73.70%
penanganan;
5.51%
pengurangan
75.28%
penanganan;
9.13%
pengurangan
77.64%
penanganan;
14.57%
pengurangan
80%
penanganan;
20%
pengurangan
Persentase rumah tangga yang
menempati hunian dengan akses air
minum layak (%)
91.8%
(JP: 23.6%,
BJP: 68.2%)
93.8%
(JP: 25.4%
BJP: 68.4%)
95.9%
(JP: 27.1%
BJP: 68.7%)
97.9%
(JP: 28.9%,
BJP: 69.0%)
100%
(JP: 30.4%,
BJP: 69.5%)
Persentase rumah tangga yang
menempati hunian dengan akses air
minum aman (%)
7,3 8,4 10 12,2 15
Volume tampungan air per kapita
(m3/kapita)
52,50189621 55,18146289 57,05999842 58,10498273 58,49863205
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
berkas 3, hlm. 252
A.5.2
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jumlah Daerah Irigasi yang
dimodernisasi
1 2 3 2 1
Luas lahan pertanian padi dan non-
padi yang beririgasi meningkat
(Hektare)
45229,16667 115942,7083 116142,7083 116342,7083 116342,7083
Provinsi dengan penurunan risiko
bencana di wilayah risiko bencana
20 20 20 20 20
Penyediaan air baku untuk kebutuhan
air minum, industri, dan kawasan
unggulan (m3/detik)
4,27 11,4325 11,4325 11,4325 11,4325
Rasio fatalitas kecelakaan jalan per
10.000 kendaraan (terhadap informasi
dasar 2010) (persen)
53 55 57 60 65
KP : Penyediaan Akses Perumahan dan
Permukiman Layak, Aman dan
Terjangkau
Jumlah hunian baru layak yang
terbangun melalui peran pemerintah
(unit)
48391 154310 164310 241415 261565 615.989,8
Jumlah hunian yang terbangun
melalui peran masyarakat dan dunia
usaha (unit)
157762 194763 253986 291403 355387
Jumlah rumah tangga yang menerima
fasilitas pembiayaan perumahan,
termasuk SMF dan TAPERA (rumah
tangga)
58460 85000 110000 135000 161540
Jumlah rumah tangga berpendapatan
rendah yang menerima
bantuan/subsidi pembiayaan
perumahan berupa bantuan uang
muka dan Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (FLPP)
(rumah tangga)
112500 216154 200000 220000 220000
Jumlah peningkatan kualitas hunian
melalui peran pemerintah (unit)
219005 152510 152510 208765 212210
Jumlah kabupaten/kota yang
mengembangkan iklim kondusif
perumahan melalui reformasi
perizinan dan administrasi
pertanahan (kabupaten/kota)
48 48 48 48 48
Jumlah kabupaten/kota yang
mengimplementasikan pemenuhan
standar keandalan bangunan
(kabupaten/kota)
berkas 3, hlm. 253
A.5.3
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jumlah luas kawasan permukiman
kumuh yang ditangani secara terpadu
(Hektar)
1221 5779 1000 1000 1000
ProP : Peningkatan Fasilitasi
Penyediaan Hunian Baru
Jumlah hunian baru layak yang
terbangun melalui fasilitasi
pemerintah (unit)
48391 154310 164310 241415 261565 431.169,5
Jumlah hunian baru layak yang
terbangun melalui peran masyarakat
dan dunia usaha (unit)
157762 194763 253986 291403 355387
Jumlah penerbitan Sertipikat Hak
Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna
Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak
Satuan Rumah Susun (SHRS) (persil)
0 10000 10000 10000 10000
Fasilitasi Pembangunan Baru
Rumah Swadaya
Jumlah Rumah Swadaya Baru yang
Terbangun melalui Fasilitasi Pemerintah
(Unit)
12750 2700 2700 4000 4000 1.500,0 34 Provinsi KEMEN PU&PERA
Bantuan Pembangunan Baru
Rumah Swadaya
Jumlah Rumah Swadaya Baru yang
Mendapat Bantuan (unit)
0 3000 3000 4500 4500 1.125,0 34 Provinsi KEMEN PU&PERA
Fasilitasi Pembangunan Rumah
Swadaya Mendukung KSPN
Jumlah pembangunan baru rumah
swadaya mendukung KSPN (unit)
300 440 440 660 660 250,0 10 KSPN Super Prioritas KEMEN PU&PERA
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja,
dan ASN
Jumlah Rumah Susun yang Terbangun
(unit)
3341 4600 4600 6900 6900 13.300,1 34 Provinsi Rumah Susun Perkotaan
(1 Juta)
KEMEN PU&PERA
Pembangunan Rumah Susun
Menggunakan Skema KPBU
Jumlah Rumah Susun yang Dibangun
Menggunakan Skema KPBU (unit)
0 0 0 5000 10000 0,0 6 Metropolitan Rumah Susun Perkotaan
(1 Juta)
KPBU
Pembangunan rumah ASN di ibu
kota negara
Jumlah rumah yang dibangun (unit) 0 2000 2000 3000 3000 4.750,0 Ibu Kota Negara Rumah Susun Perkotaan
(1 Juta)
KEMEN PU&PERA
Pembangunan Rumah Susun
Sewa/Milik Sederhana untuk
MBR oleh BUMN, termasuk
Perumnas dan holding
perumahan
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
20253 20253 42660 42660 67449 28.000,0 6 Metropolitan Rumah Susun Perkotaan
(1 Juta)
BUMN
Pembangunan Rumah Layak
Huni oleh BUMN, termasuk
Perumnas dan holding
Jumlah rumah yang terbangun (unit) 35125 70510 106326 142743 179938 20.000,0 34 Provinsi BUMN
Pembangunan hunian tetap in
situ
Jumlah hunian tetap yang terbangun
(unit)
100000 - - - - 5.000,0 Kota Palu, Kabupaten Sigi,
Kabupaten Donggala
Pemerintah Daerah
Pembangunan Rumah Khusus Jumlah rumah khusus yang terbangun
(unit)
2000 1570 1570 2355 2505 2.030,1 34 Provinsi KEMEN PU&PERA
Bantuan Pembangunan Baru
Rumah Layak Huni secara
Jumlah rumah swadaya baru yang
terbangun (unit)
10000 10000 10000 10000 10000 2.887,5 34 Provinsi DAK
berkas 3, hlm. 254
A.5.4
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Fasilitasi Penyediaan Jasa
Rumah Swadaya
Jumlah Rumah Swadaya yang Mendapat
Fasilitasi Pelayanan Jasa (unit)
0 100000 100000 150000 150000 500,0 34 Provinsi KEMEN PU&PERA
Pembangunan Rumah Susun
Sewa oleh Pemerintah Daerah
Jumlah Rumah Susun Sewa yang
dibangun (unit)
20000 30000 40000 60000 80000 109.250,0 34 Provinsi Rumah Susun Perkotaan
(1 Juta)
Pemerintah Daerah
Pembangunan Rumah Susun oleh
Swasta/Dunia Usaha
Jumlah Rumah Susun yang dibangun
(unit)
100000 100000 100000 100000 100000 237.500,0 34 Provinsi Rumah Susun Perkotaan
(1 Juta)
Swasta/Dunia
Usaha
Pembangunan Rumah Susun
Sewa oleh Masyarakat
Jumlah Rumah Susun Sewa yang
dibangun (unit)
2384 4000 5000 6000 8000 5.076,8 34 Provinsi Rumah Susun Perkotaan
(1 Juta)
Masyarakat
ProP : Peningkatan Fasilitasi
Pembiayaan Perumahan
Jumlah rumah tangga berpendapatan
rendah yang menerima
bantuan/subsidi pembiayaan
perumahan berupa bantuan uang
muka dan Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (FLPP)
(rumah tangga)
102812 225842 200000 220000 220000 142.351,8
Jumlah rumah tangga yang
mendapatkan fasilitas pembiayaan
dari lembaga keuangan (rumah
tangga)
58460 85000 110000 135000 161540
Layanan Bantuan Pembiayaan
Perumahan
Jumlah rumah tangga yang terlayani
bantuan pembiayaan perumahan melalui
BP2BT, SBUM dan Penyelesaian SSB
(rumah tangga)
312 68342 0 0 - 2.796,2 34 Provinsi KEMEN PU&PERA
Layanan Fasilitasi Pembiayaan
Perumahan
Jumlah rumah tangga yang terlayani
fasilitas pembiayaan perumahan (rumah
tangga)
58460 85000 110000 135000 161540 10,2 34 Provinsi KEMEN PU&PERA
Layanan Promosi, Kerjasama dan
Verifikasi
Jumlah rumah tangga yang terverifikasi
untuk mendapatkan subsidi perumahan
(rumah tangga)
102500 157500 200000 220000 220000 45,4 Pusat KEMEN PU&PERA
Bantuan pembiayaan perumahan
melalui TAPERA
Jumlah rumah tangga yang
mendapatkan bantuan pembiayaan
perumahan (rumah tangga)
50000 75000 100000 125000 150000 60.000,0 Pusat TAPERA (Badan
Hukum Milik
Negara)
Fasilitas pembiayaan perumahan
melalui PT. SMF
Jumlah rumah tangga yang
mendapatkan bantuan pembiayaan
perumahan (rumah tangga)
8460 10000 10000 10000 11540 10.000,0 Pusat PT. SMF (BUMN)
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (FLPP)
Jumlah rumah tangga yang
mendapatkan FLPP (rumah tangga)
102500 157500 200000 220000 220000 69.500,0 34 Provinsi SDI (Subsidi-
Belanja Non KL)
ProP : Pengembangan Fasilitasi
Peningkatan Kualitas Rumah
Jumlah rumah tangga yang
mendapatkan bantuan peningkatan
kualitas (rumah tangga)
219005 152510 152510 208765 250910 27.708,1
berkas 3, hlm. 255
A.5.5
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Fasilitasi Peningkatan Kualitas
Rumah Swadaya (bedah rumah)
Jumlah Rumah Swadaya yang
Mendapatkan fasilitasi peningkatan
kualitas (unit)
166000 72000 72000 108000 146700 13.470,2 34 Provinsi KEMEN PU&PERA
Rehabilitasi sosial Rumah Tidak
Layak Huni
Jumlah Rumah Tangga miskin yg
memperoleh bantuan rehab RTLH (unit)
14000 0 0 0 0 237,8 34 Provinsi Kementerian Sosial
Bantuan Peningkatan Kualitas
Rumah Swadaya
Jumlah Rumah Swadaya yang
Mendapat Bantuan peningkatan kualitas
(unit)
0 40000 40000 60000 60000 10.000,0 34 Provinsi KEMEN PU&PERA
Fasilitasi Peningkatan Kualitas
Rumah Swadaya Mendukung
KSPN
Jumlah Rumah Swadaya di KSPN yang
Mendapatkan fasilitasi peningkatan
kualitas (unit)
2450 510 510 765 765 250,1 10 KSPN Super Prioritas KEMEN PU&PERA
Bantuan Peningkatan Kualitas
Rumah Layak Huni secara
Jumlah rumah swadaya yang
ditingkatkan kualitasnya (unit)
36555 40000 40000 40000 43445 3.750,0 34 Provinsi DAK
ProP : Penyediaan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Perumahan
dan Permukiman
Jumlah rumah yang dilayani bantuan
PSU pada perumahan, termasuk PSU
kawasan skala besar (unit)
22500 40000 50000 62500 75000 3.905,5
Pembangunan PSU Perumahan Jumlah Rumah yang Dilayani Bantuan
PSU (unit)
22500 47970 47970 71950 71955 3.905,5 34 Provinsi KEMEN PU&PERA
ProP : Fasilitasi Peningkatan
Standar Keandalan Bangunan dan
Keamanan Bermukim (IMB dan
SLF)
Jumlah kabupaten/kota yang
menerbitkan Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik
Fungsi (SLF) (kabupaten/ kota)
48 48 48 48 48 512,0
Peraturan Penataan Bangunan
dan Lingkungan
Jumlah NSPK terkait penataan bangunan
dan lingkungan (NSPK)
1 1 1 1 1 20,0 Pusat KEMEN PU&PERA
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Bangunan
Gedung dan Penataan
Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota) 48 48 48 48 48 480,0 Kawasan Metropolitan KEMEN PU&PERA
Fasilitasi Pengaturan dan
Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam
pengaturan dan penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman
(Kab/Kota)
48 48 48 48 48 12,0 Kawasan Metropolitan Kemendagri
ProP : Fasilitasi Penanganan
Permukiman Kumuh
Jumlah luasan permukiman kumuh
yang ditangani secara terpadu
(Hektar)
1221 5779 1000 1000 1000 10.342,9
Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan
Permukiman
Jumlah luasan kawasan permukiman
yang dibangun dan dikembangkan
(Hektar)
258 742 1000 1000 1000 5.459,6 34 Provinsi KEMEN PU&PERA
berkas 3, hlm. 256
A.5.6
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan Infrastruktur
Permukiman Berbasis
Masyarakat
Jumlah luasan permukiman yang
dibangun infrastruktur berbasis
masyarakat (Hektar)
963 5037 0 0 0 4.703,3 34 Provinsi KEMEN PU&PERA
Penyediaan perumahan berbasis
kelompok untuk peremajaan
kawasan kumuh dan/atau
permukiman kembali masyarakat
pada permukiman ilegal, baik
secara insitu maupun relokasi
Jumlah unit rumah (Unit) 0 600 800 1000 1200 180,0 34 Provinsi DAK
KP : Penyediaan Akses Air Minum dan
Sanitasi Layak dan Aman
Jumlah sambungan rumah yang
terlayani SPALD-T skala kota/regional
(SR)
62352 62352 62352 62352 62352 333.278,1
Jumlah sambungan rumah yang
terlayani SPALD-T skala permukiman
(SR)
303028,2607 284145,2607 284145,2607 284145,2607 284145,2607
Jumlah rumah tangga yang terlayani
IPLT (RT)
1730314 1730314 1730314 1730314 1730314
Jumlah rumah tangga yang terlayani
TPA dengan standar sanitary landfill
(RT)
39 56 74 74 76
Jumlah rumah tangga yang terlayani
TPS3R (RT)
223005,1183 255938,3636 316629,6299 376144,709 409077,9543
Jumlah rumah tangga yang terlayani
TPST (RT)
144127,6836 164717,3527 308845,0364 473562,3891 494152,0582
Jumlah kabupaten/kota yang
memiliki sistem pengelolaan air
limbah, termasuk layanan lumpur
tinja (Kab/Kota)
87 87 87 88 88
Jumlah kabupaten/kota yang
memiliki sistem pengelolaan sampah
domestik (Kab/Kota)
83 83 83 84 84
Jumlah rumah tangga dengan akses
air minum jaringan perpipaan (SR)
15600000 17100000 19100000 21600000 24600000
Jumlah rumah tangga dengan akses
air minum Bukan Jaringan Perpipaan
(RT)
48309000 48808000 49309000 49813000 50465000
Jumlah rumah tangga dengan akses
air minum aman (RT)
Persentase PDAM dengan kinerja
sehat (%)
67,2 75,4 83,6 91,8 100
berkas 3, hlm. 257
A.5.7
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Persentase angka BABS di tempat
terbuka (%)
5,95 4,46 2,98 1,49 0
ProP : Pengembangan Sistem
Penyelenggaraan Air Minum dan
Sanitasi Layak dan Aman
Pembangunan SPAM Regional (lpd) 2030 2030 2030 2030 2030 329.539,6
Pembangunan dan Peningkatan SPAM
(lpd)
4041,6 6062,4 8083,2 10104,0 12124,8
Perluasan SPAM (SR) 288711,7 433067,6 577423,5 721779,3 866135,2
Penurunan Non Revenue Water (NRW)
PDAM (%)
31 30 28 27 25
Jumlah kab/kota yang memiliki
pembangunan baru dan perluasan
layanan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)
skala kota/regional (kab/kota)
21 28 28 28 28
Jumlah kab/kota yang memiliki
pembangunan baru dan perluasan
layanan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)
skala permukiman (kab/kota)
82 168 168 168 168
Jumlah kab/kota yang memiliki
pembangunan baru dan rehabilitasi
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
(IPLT) (kab/kota)
24 50 74 113 113
Jumlah kab/kota yang memiliki
pembangunan TPA baru (kab/kota)
39 56 74 74 76
Jumlah kab/kota yang memiliki
TPS3R (kab/kota)
78 108 113 116 116
Jumlah kab/kota yang memiliki TPST
(kab/kota)
12 13 25 37 37
Pembangunan dan Peningkatan
SPAM
Kapasitas Pembangunan dan
Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota dan
SPAM Lintas Kabupaten/Kota ,SPAM
Regional, SPAM berbasis Masyarakat
(lpd)
2214 2827 3440 4052 4665 25.411,3 Seluruh Provinsi Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
KEMEN PU&PERA
Perluasan SPAM Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR) 87560 131339 175119 218899 262679 8.028,9 Seluruh Provinsi Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
KEMEN PU&PERA
berkas 3, hlm. 258
A.5.8
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan baru dan
peningkatan SPAM bagi daerah
yang belum memiliki layanan air
Jumlah Sambungan Rumah (lpd) 1093 1639 2186 2732 3278 19.045,1 Seluruh Provinsi Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
DAK
Perluasan SPAM perpipaan
melalui pemanfaatan idle
capacity Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) terbangun
Jumlah Sambungan Rumah (SR) 78065 117098 156130 195163 234196 7.158,4 Seluruh Provinsi Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
DAK
Pembangunan SPAM Bukan
Jaringan Perpipaan (BJP)
Jumlah Rumah Tangga yang terlayani air
minum melalui pembangunan SPAM BJP
terlindungi individual/komunal (RT)
496464 498974 501484 503995 651729 22.547,5 Seluruh provinsi DAK dan
Pemerintah Daerah
Pembangunan dan Peningkatan
SPAM
Kapasitas Pembangunan dan
Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota dan
SPAM Lintas Kabupaten/Kota ,SPAM
Regional, SPAM berbasis Masyarakat
(lpd)
487 730 973 1217 1460 8.482,6 Seluruh provinsi Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
Pemerintah Daerah
Perluasan SPAM Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR) 34770 52155 69540 86925 104310 3.188,3 Seluruh provinsi Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
Pemerintah Daerah
Perluasan SPAM Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR) 43307 64960 86614 108267 129920 3.971,1 Seluruh provinsi Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
Pemerintah Daerah
melalui hibah
Pembangunan dan Peningkatan
SPAM
Kapasitas Pembangunan dan
Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota dan
SPAM Lintas Kabupaten/Kota ,SPAM
Regional (lpd)
2278 2896 3514 4133 4751 25.816,0 Seluruh provinsi Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
KPBU, dana
lainnnya
Perluasan SPAM Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR) 45010 67516 90021 112526 135031 4.127,3 Seluruh provinsi Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
KPBU, dana
lainnnya
SPALD-T Skala Kota/Regional Jumlah sambungan rumah yang
terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)
6270 6270 6270 6270 6270 18.682,0 28 Kab/Kota Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik) Layak
dan Aman (90% Rumah
Tangga)
KEMEN PU&PERA
SPALD-T Skala Kota/Regional Jumlah sambungan rumah yang
terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)
56082 56082 56082 56082 56082 1.283,0 28 Kab/Kota Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik) Layak
dan Aman (90% Rumah
Tangga)
APBD; Masyarakat
Lainnya
SPALD-T Skala Permukiman Jumlah sambungan rumah yang
terlayani IPAL Komunal (SR)
125000 106117 106117 106117 106117 8.241,0 168 Kab/Kota Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik) Layak
dan Aman (90% Rumah
Tangga)
DAK
berkas 3, hlm. 259
A.5.9
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
SPALD-T Skala Permukiman Jumlah sambungan rumah yang
terlayani SPALD-T Skala Permukiman
(SR)
21663 21663 21663 21663 21663 25.894,0 168 Kab/Kota Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik) Layak
dan Aman (90% Rumah
Tangga)
KEMEN PU&PERA
SPALD-T Skala Permukiman Jumlah sambungan rumah yang
terlayani SPALD-T Skala Permukiman
(SR)
156365,4 156365,4 156365,4 156365,4 156365,4 6.346,0 168 Kab/Kota Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik) Layak
dan Aman (90% Rumah
Tangga)
APBD; Masyarakat;
Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Individu Jumlah rumah tangga yang memiliki
fasilitasi sanitasi dan tangki septik (RT)
2347304 2347304 2347304 2347304 2347304 59.396,0 Seluruh provinsi Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik) Layak
dan Aman (90% Rumah
Tangga)
APBD; Masyarakat;
Swasta (CSR)
SPALD-S Skala Individu Jumlah rumah tangga yang memiliki
fasilitasi sanitasi dan tangki septik (RT)
593000 593000 593000 593000 593000 14.825,0 Seluruh provinsi Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik) Layak
dan Aman (90% Rumah
Tangga)
DAK
SPALD-S Skala Kota (IPLT) Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
24 77 101 152 151 4.435,0 374 Kab/Kota Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik) Layak
dan Aman (90% Rumah
Tangga)
KEMEN PU&PERA
Truk Tinja Jumlah truk tinja (unit) 86 86 173 259 259 383,0 374 Kab/Kota Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik) Layak
dan Aman (90% Rumah
Tangga)
DAK
Truk Tinja Jumlah truk tinja (unit) 28 28 56 85 85 125,0 374 Kab/Kota Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik) Layak
dan Aman (90% Rumah
Tangga)
APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 39 46 46 46 47 25.391,0 224 kab/kota KEMEN PU&PERA
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 10 28 28 29 10.750,0 95 kab/kota KPBU
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah kabupaten/kota yang
menyediakan dukungan pembangunan
TPA (kab/kota)
39 56 74 74 76 13.645,0 319 kab/kota APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota/Truk Sampah
Jumlah truk sampah yang tersedia (unit) 1600 1600 1600 1601 1601 2.801,1 448 kab/kota APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota/Alat Berat
Jumlah alat berat di TPA (unit) 39 46 46 46 47 1.120,0 224 kab/kota KEMEN PU&PERA
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota/Alat Berat
Jumlah alat berat di TPA (unit) 10 28 28 29 570,0 95 kab/kota KPBU
berkas 3, hlm. 260
A.5.10
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah kapasitas sampah yang terkelola
unit TPS3R (ton/hari)
283 283 565 848 848 1.036,1 120 kab/kota DAK
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah kapasitas sampah yang terkelola
unit TPS3R (ton/hari)
189 189 377 565 565 691,0 120 kab/kota KEMEN PU&PERA
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah kapasitas sampah yang terkelola
unit TPS3R (ton/hari)
83 83 166 250 250 304,9 Tersebar APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan (TPST)
Jumlah TPST yang terbangun (unit) 7 8 15 23 22 5.844,0 55 kab/kota KEMEN PU&PERA
ProP : Pembinaan
Penyelenggaraan Air Minum dan
Sanitasi Layak dan Aman
Persentase PDAM yang memiliki
Business Plan menuju akses 100%
aman yang berlaku hingga tahun 2024
(%)
5 25 45 65 100 3.023,6
Persentase PDAM dengan Tarif Full
Cost Recovery (%)
50 63 75 88 100
Persentase pengelola/operator air
minum berkinerja sehat (PDAM,UPTD,
KPSPAMS dll) (%)
20 40 60 80 100
Jumlah provinsi yang terfasilitasi
pendampingan implementasi
dokumen Strategi Sanitasi
Kabupaten/Kota (provinsi)
33 33 33 33 33
Jumlah provinsi yang terfasilitasi
penguatan kapasitas daerah dalam
pengelolaan sampah dan air limbah
domestik (provinsi)
33 33 33 33 33
Persentase desa/kelurahan dengan
Stop Buang Air Besar Sembarangan
(SBS) (%)
40 55 70 85 90
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan SPAM
Jumlah penyelenggaraan pembinaan dan
pengawasan pengembangan air minum
di kabupaten/kota (kab/kota)
509 509 509 509 509 1.055,0
Seluruh provinsi Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
KEMEN PU&PERA
Peningkatan Kerjasama Investasi
Penyelenggara SPAM
Jumlah BUMN/BUMD yang difasilitasi
dalam rangka kerjasama investasi
(BUMN/BUMD)
14 11 21 21 23 76,4
Seluruh provinsi Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
KEMEN PU&PERA
Peningkatan Kinerja
BUMN/BUMD Penyelenggara
SPAM
Jumlah BUMN/BUMD yang difasilitasi
dalam rangka peningkatan kinerja
(BUMN/BUMD)
30 32 32 32 30 261,3
Seluruh provinsi Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
KEMEN PU&PERA
Penyusunan Business Plan pada
BUMN/ BUMD Penyelenggara
SPAM
Jumlah BUMN/BUMD yang difasilitasi
dalam rangka penyusunan Business
Plan (BUMN/BUMD)
12 12 12 12 12 38,9
Seluruh provinsi Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
KEMEN PU&PERA
berkas 3, hlm. 261
A.5.11
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penyusunan Business Plan
menuju akses 100% aman yang
berlaku hingga tahun 2024
Jumlah PDAM yang melakukan
penyusunan bussiness plan (PDAM) 30 124 76 77 77 13,4
Seluruh provinsi Pemerintah Daerah
Peningkatan tata kelola
kelembagaan Pemda dalam
dokumen Perencanaan Daerah
untuk penyediaan air minum dan
sanitasi layak aman
Jumlah provinsi yang melakukan
integrasi arah kebijakan dan sasaran
nasional dalam dokumen rencana daerah
(provinsi)
0 34 34 34 34 4,0
Seluruh provinsi Kemendagri
Peningkatan tata kelola
kelembagaan Pemda dalam
dokumen Perencanaan Daerah
untuk penyediaan air minum dan
sanitasi layak aman
Jumlah provinsi yang mengalami
peningkatan komitmen daerah dan
kapasitas(provinsi) 0 34 34 34 34 4,0
Seluruh provinsi Kemendagri
Peningkatan tata kelola
kelembagaan Pemda dalam
Dokumen Perencanaan Daerah
untuk penyediaan air minum dan
sanitasi layak aman
Jumlah provinsi yang mengalami
peningkatan kualitas Dokumen
Perencanaan Daerah melalui Sistem
Informasi(provinsi)
0 34 34 34 34 4,0
Seluruh provinsi Kemendagri
Peningkatan tata kelola
kelembagaan Pemda dalam
dokumen Perencanaan Daerah
untuk penyediaan air minum dan
sanitasi layak aman (APBD
Provinsi)
Jumlah kab/kota yang mengintegrasikan
kebijakan nasional air minum dan
sanitasi dalam dokumen perencanaan
daerah (kab/kota)
0 514 514 514 514 61,6
514 kab/kota Pemerintah Daerah
Implementasi Dokumen SSK
(APBN)
Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi
pendampingan implementasi SSK
(kab/kota)
66 66 62 62 52 308,0
Seluruh provinsi Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik) Layak
dan Aman (90% Rumah
Tangga)
KEMEN PU&PERA
Implementasi Dokumen SSK
(APBD Provinsi)
Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi
pendampingan implementasi SSK
(kab/kota)
66 66 62 62 52 77,0
308 kab/kota Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik) Layak
dan Aman (90% Rumah
Tangga)
Pemerintah
Provinsi
Fasilitasi penguatan kapasitas
daerah dalam pengelolaan air
limbah domestik (termasuk
pengelolaan lumpur tinja)
Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi
penguatan kapasitas daerah dalam
pengelolaan air limbah domestik
(kab/kota)
87 87 87 88 88 218,5
437 kab/kota Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik) Layak
dan Aman (90% Rumah
Tangga)
KEMEN PU&PERA
Fasilitasi penguatan kapasitas
daerah dalam pengelolaan air
limbah domestik (termasuk
pengelolaan lumpur tinja)
Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi
penguatan kapasitas daerah dalam
pengelolaan air limbah domestik
(kab/kota)
87 87 87 88 88 109,4
437 kab/kota Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik) Layak
dan Aman (90% Rumah
Tangga)
Pemerintah
Provinsi
berkas 3, hlm. 262
A.5.12
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Fasilitasi penguatan Kapasitas
Daerah dalam Pengelolaan
Sampah (APBN)
Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi
penguatan kapasitas daerah dalam
pengelolaan sampah (kab/kota)
83 83 83 84 84 208,5
417 kab/kota KEMEN PU&PERA
Fasilitasi penguatan Kapasitas
Daerah dalam Pengelolaan
Sampah (APBD Provinsi)
Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi
penguatan kapasitas daerah dalam
pengelolaan sampah (kab/kota)
83 83 83 84 84 104,4
417 kab/kota Pemerintah
Provinsi
Fasilitasi penguatan
kelembagaan dalam pengelolaan
sanitasi di daerah
Jumlah provinsi yang terfasilitasi
penguatan kapasitas daerah dalam
pengelolaan sanitasi (provinsi)
34 34 34 34 34 34,0
34 Provinsi Kemendagri
Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat
(STBM)
Persentase desa/kelurahan dengan Stop
Buang Air Besar Sembarangan (SBS) (%)
40 55 70 85 90 445,1
Seluruh provinsi Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik) Layak
dan Aman (90% Rumah
Tangga)
Kementerian
Kesehatan
ProP : Pengaturan
Penyelenggaraan Air Minum dan
Sanitasi Layak dan Aman
Jumlah provinsi yang terfasilitasi
penyiapan pengaturan bidang sanitasi
(provinsi)
34 34 34 34 34 344,2
Jumlah NSPK terkait sanitasi yang
tersusun (NSPK)
4 4 4 4 4
Jumlah NSPK terkait air minum yang
tersusun (NSPK)
3 4 4 3 2
Jumlah Kab/Kota yang memiliki
Jakstrada air minum (Kab/Kota)
101 102 102 102 102
Jumlah Kab/Kota yang memiliki
RISPAM (Kab/Kota)
101 102 102 102 102
Penyusunan Rancangan NSPK Jumlah NSPK Sanitasi yang tersusun
(unit)
4 4 4 4 4 16,0 Pusat Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik) Layak
dan Aman (90% Rumah
Tangga)
KEMEN PU&PERA
Pengaturan Penyelenggaraan
Bidang Sanitasi di Daerah (APBN)
Jumlah kab/kota yang terfasilitasi
penyusunan pengaturan bidang sanitasi
(Kab/Kota)
66 66 64 58 54 15,4 Pusat Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik) Layak
dan Aman (90% Rumah
Tangga)
KEMEN PU&PERA
Pengaturan Penyelenggaraan
Bidang Sanitasi di Daerah (APBN)
Jumlah provinsi yang terfasilitasi
penyusunan pengaturan bidang sanitasi
(Provinsi)
34 34 34 34 34 15,4 Pusat Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik) Layak
dan Aman (90% Rumah
Tangga)
Kemendagri
Pengaturan Penyelenggaraan
Bidang Sanitasi di Daerah (APBD)
Jumlah kab/kota yang terfasilitasi
penyusunan pengaturan bidang sanitasi
(Kab/Kota)
66 66 64 58 54 154,0 Seluruh provinsi Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik) Layak
dan Aman (90% Rumah
Tangga)
Pemda
berkas 3, hlm. 263
A.5.13
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Peraturan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
Peraturan pengembangan SPAM yang
tersusun(NSPK)
3 4 4 3 2 11,2 Pusat Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
KEMEN PU&PERA
Peraturan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
Jumlah Kab/Kota yang memiliki RISPAM
(Kab/Kota)
101 102 102 102 102 66,1 508 kab/kota untuk
pemenuhan akses dasar
air minum dan Provinsi DKI
Jakarta
Pemerintah Daerah
Peraturan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
Jumlah Kab/Kota yang memiliki
Jakstrada (Kab/Kota)
101 102 102 102 102 66,1 508 kab/kota untuk
pemenuhan akses dasar
air minum dan Provinsi DKI
Jakarta
Pemerintah Daerah
ProP : Pengawasan Kualitas Air
Minum dan Sanitasi
Jumlah kabupaten/kota dengan
penyelenggara SPAM yang memiliki
dokumen Rencana Pengamanan Air
Minum (RPAM)
101 102 102 102 102 370,7
Jumlah kab/kota yang melakukan
pengawasan kualitas air minum
(kab/kota)
514 514 514 514 514
Jumlah kab/kota yang memiliki
effluent IPAL, IPLT, dan leachate TPA
yang memenuhi syarat (kab/kota)
33 40 60 60
Pengawasan Kualitas Air Minum Persentase sarana air minum yang
diawasi/diperiksa kualitas air minumnya
sesuai standar (%)
60 64 68 72 76 291,2 Seluruh provinsi Kementerian
Kesehatan
Rencana Pengamanan Air Minum
(RPAM)
Jumlah kabupaten/kota dengan
penyelenggara SPAM yang memiliki
dokumen Rencana Pengamanan Air
Minum (RPAM) (Kab/Kota)
101 102 102 102 102 50,0 509 Kab/Kota Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
KEMEN PU&PERA
Jumlah kab/kota yang
melakukan pengawasan kualitas
air minum (kab/kota)
Jumlah kab/kota yang dilakukan
pengawasan terhadap effluent IPAL,
IPLT, dan Leachate TPA (kab/kota)
0 33 40 60 60 29,5 Seluruh provinsi Kemen LHK
KP : Pengelolaan Air Tanah dan Air
Baku Berkelanjutan
Tambahan penyediaan Air Baku dari
Sumber Air Berkelanjutan (m3/detik)
4,27 11,43 11,43 11,43 11,43 38.748,0
Jumlah wilayah sungai yang
menetapkan kebijakan Pengelolaan
SDA Terpadu (wilayah sungai)
berkas 3, hlm. 264
A.5.14
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jumlah BBWS/BWS yang
melaksanakan Pengelolaan SDA
Terpadu berbasis teknologi cerdas
(smart water management) (unit)
0 7 8 9 10
ProP : Penyediaan dan
pengamanan air baku dan air
tanah
Tambahan penyediaan air baku
(m3/detik)
4,27 11,43 11,43 11,43 11,43 37.938,7
Jumlah BBWS/BWS yang
mengembangkan sistem penyediaan
air baku terintegrasi air permukaan
dan air tanah (unit)
3 5 7 9 10
Jumlah BBWS/BWS yang
melaksanakan konservasi air tanah
(unit)
3 5 7 9 10
Penyediaan air baku di lokasi
prioritas pulau kecil terluar
Tambahan debit air baku di lokasi
prioritas pulau kecil terluar (m3/detik)
0,2 0,2 0,0 0,3 0,2 360,2 Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Maluku, Kalimantan
Utara, Papua, Sulawesi
Tengah, Kalimantan Timur,
Sulaewsi Utara, Riau,
Kepulauan Riau
Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
KEMEN PU&PERA
Penyediaan air baku di daerah
3T (Terdepan, Terluar, dan
Tertinggal)
Tambahan debit air baku di daerah 3T
(m3/detik)
0,5 4,2 4,1 5,1 3,7 5.783,8 Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Sulawesi Tengah,
Bengkulu, Nusa Tenggara
Barat, Papua, Gorontalo,
Maluku, Maluku Utara,
Papua Barat, Kalimantan
Tengah, Sulawesi Barat,
Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tenggara,
Banten, Jawa Timur,
Kalimantan Selatan,
Sumatera Selatan,
Sumatera Utara, Aceh,
Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur,
Lampung, Sumatera Barat
Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
KEMEN PU&PERA
berkas 3, hlm. 265
A.5.15
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
1,1 2,0 2,3 2,3 2,1 3.320,8 Kawasan Metropolitan
Banjarmasin, Denpasar,
Manado, Palembang,
Makassar, Perkotaan di
Provinsi Aceh, Bengkulu,
Jawa Barat, Jawa Tengah,
Nusa Tenggara Barat,
Papua Barat, Maluku
Utara, Maluku, Papua,
Nusa Tenggara Timur,
Sulawesi Tengah,
Gorontalo, Bangka
Belitung, Lampung,
Sulawesi Utara, Jawa
Timur, Kepulauan Riau,
Sumatera Barat, Sumatera
Selatan, Sumatera Utara,
Kota Baru Sofifi, Maja,
Tanjungselor, Ibu Kota
Negara
Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
KEMEN PU&PERA
berkas 3, hlm. 266
A.5.16
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP)
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
0 0,58 0,64 0,70 0,72 856,7 KI/KEK Arun
Lhokseumawe, KI Kuala
Tanjung, KEK Sei Mangkei,
DPP Danau Toba, DPP
Padang-Bukittinggi,
KI/KEK Galang Batang, KI
Bintan Aerospace, KI
Kemingking, KEK/DPP
Tanjung Kelayang, KI
Sadai, KI Tanjung Enim,
KEK Tanjung Api-Api, KI
Tanggamus, KEK/DPP
Tanjung Lesung, DPP
Borobudur dsk, KI Madura,
DPP Bali, KEK/DPP
Mandalika, DPP Labuan
Bajo, KI Ketapang, KI
Surya Borneo, KI Jorong-
Tanah Laut, DPP Derawan-
Berau, KI Batulicin, KEK
Maloy Batuta Trans
Kalimantan, KI Tanah
Kuning, DPP Wakatobi,
KI/KEK Palu, DPP Manado-
Likupang, KI/KEK Bitung,
KEK/DPP Morotai, KI Teluk
Weda, DPP Raja Ampat,
KI/KEK Sorong, KI Teluk
Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
KEMEN PU&PERA
berkas 3, hlm. 267
A.5.17
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
KEK/DPP Singosari, KI
Tenayan, KI Brebes, KEK
Be Creative District
Karawang, KEK Be
Creative District Maja-
Rangkas, KI Ladong, KI
Katibung, KI Tanjung
Buton, KI Sumbawa Barat,
KI Pesawaran, KI
Batanjung, KEK Kendal, KI
Way Pisang, KI Takalar,
DPP Baru Biak-Teluk
Cenderawasih, DPP Baru
Bandung-Halimun-
Cileteuh, DPP Baru
Banyuwangi dan
sekitarnya, DPP Baru
Makassar-Selayar-Toraja
dan sekitarnya, DPP Baru
Sambas-Singkawang
Penyediaan air baku di Kawasan
Pantai Utara Pulau Jawa
Tambahan debit air baku di kawasan
Pantai Utara Pulau Jawa (m3/detik)
0 1,98 0,47 0 0 796,8 Kabupaten Cirebon,
Pekalongan
Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
KEMEN PU&PERA
Penyediaan air baku di Kawasan
Rawan Air
Tambahan debit air baku di kawasan
Rawan Air (m3/detik)
2,44 2,53 3,84 3,06 4,67 5.674,6 Tersebar Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
KEMEN PU&PERA
Penyediaan air baku di 5 Wilayah
Metropolitan dengan skema KPBU
Tambahan debit air baku di 5 wilayah
metropolitan (m3/detik)
11,49 11,49 11,49 11,49 11,49 17.235,0 Wilayah Metropolitan
Mebidangro,
Jabodetabekpunjur,
Bandung Raya,
Kedungsepur,
Gerbangkertasusila
KPBU
Rehabilitasi infrastruktur
penyedia air baku
Jumlah unit infrastruktur penyedia air
baku yang direhabilitasi (unit)
35 35 35 35 35 1.016,8 Tersebar KEMEN PU&PERA
Sumur Air Tanah untuk Air Baku Jumlah titik pembangunan sumur air
tanah untuk air baku (unit)
1000 500 500 500 500 1.854,0 Kawasan 3T dan rawan
air
Kemen ESDM
Pengawetan dan pengisian
kembali air tanah
Jumlah BBWS/BWS yang menerapkan
recharge air tanah (unit)
0 7 8 9 10 340,0 Tersebar KEMEN PU&PERA
Pengembangan sistem
penyediaan air baku terintegrasi
(conjunctive use)
Jumlah BBWS/BWS yang
mengembangkan sistem penyediaan air
baku terintegrasi air permukaan dan air
tanah (unit)
0 7 8 9 10 510,0 Tersebar KEMEN PU&PERA
berkas 3, hlm. 268
A.5.18
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penegakan peraturan
pengambilan air tanah
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki
pengendalian ekstraksi air tanah di
Kawasan Pesisir Utara Jawa dan
Kawasan Prioritas (Kab./kota)
19 19 19 19 19 190,0 Provinsi Banten, Provinsi
DKI Jakarta, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Jawa
Tengah, Provinsi Jawa
Timur
Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura Jawa
Kemen ESDM
ProP : Penataan regulasi serta
perkuatan kelembagaan SDA
Jumlah peraturan perundangan
turunan UU SDA yang ditetapkan (PP)
0 2 2 0 0 136,3
Jumlah wilayah sungai yang memiliki
kebijakan PSDA terpadu (wilayah
sungai)
0 5 17 21 21
Penetapan peraturan pemerintah
terkair SDA
Jumlah peraturan perundangan turunan
UU SDA yang ditetapkan (PP)
0 2 2 0 0 4,0 Pusat KEMEN PU&PERA
Pembuatan dokumen pola dan
rencana PSDA
Jumlah dokumen kebijakan PSDA
wilayah sungai kewenangan pusat yang
ditetapkan (dokumen)
29 38 47 56 64 105,3 Tersebar KEMEN PU&PERA
Penyusunan dokumen penilaian
kinerja pengelolaan wilayah
sungai
Jumlah pedoman penilaian kinerja
pengelolaan wilayah sungai (dokumen)
1 0 0 0 0 2,0 Pusat KEMEN PU&PERA
Penilaian kinerja pengelolaan
wilayah sungai
Jumlah wilayah sungai yang dinilai
kinerja pengelolaannya (wilayah sungai)
0 2 2 3 3 15,0 Tersebar KEMEN PU&PERA
Fasilitasi penguatan
kelembagaan dan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan
sumber daya air
Jumlah Provinsi yang melakukan
penguatan kelembagaan dan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan sumber
daya air (provinsi)
- 34 34 34 34 10,0 Tersebar Kemendagri
ProP : Pengembangan SISDA
Terpadu berbasis teknologi
cerdas (smart water management)
Jumlah BBWS/BWS yang
mengembangkan Sistem Informasi
SDA (unit)
0 7 8 9 10 673,0
Jumlah BBWS/BWS yang
mengembangkan Sistem Informasi
Hidrologi, Hidrometeorologi, dan
Hidrogeologi (unit)
0 7 8 9 10
Pengembangan ICT (Information
and Communication Technology)
Jumlah BBWS/BWS yang
mengembangkan ICT pengelolaan
infrastruktur SDA (unit)
0 7 8 9 10 68,0 Tersebar KEMEN PU&PERA
Pengembangan GIS (Geographic
Information System) dan
Pemodelan Sumber Daya Air
Jumlah BBWS/BWS yang
mengembangkan GIS dan pemodelan
sumber daya air (unit)
0 7 8 9 10 170,0 Tersebar KEMEN PU&PERA
berkas 3, hlm. 269
A.5.19
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan sistem informasi
hidrologi dan lingkungan sumber
daya air
Jumlah BBWS/BWS yang
mengembangkan sistem informasi
hidrologi dan lingkungan sumber daya
air (unit)
0 7 8 9 10 170,0 Tersebar KEMEN PU&PERA
Pengembangan sistem informasi
air tanah
Jumlah BBWS/BWS yang
mengembangkan sistem informasi air
tanah(unit)
0 7 8 9 10 170,0 Tersebar KEMEN PU&PERA
Pengembangan sistem informasi
hidrogeologi
Jumlah CAT dengan sistem pengelolaan
hidrogeologi terpadu(unit)
1 1 1 1 1 95,0 Tersebar Kemen ESDM
KP : Keselamatan dan Keamanan
Transportasi
a. Rasio kejadian kecelakaan
pelayaran per 10.000 pelayaran (rasio)
1,27 1,25 1,23 1,21 1,19 41.541,7
b. Rasio kejadian kecelakaan
penerbangan per 1 juta penerbangan
(rasio)
70 65 60 55 50
c. Rasio kejadian kecelakaan KA per 1
juta km perjalanan KA (rasio)
0,26 0,25 0,24 0,24 0,23
d. Rata-rata waktu tanggap pencarian
dan pertolongan (menit)
30 29 29 28 28
ProP : Pemenuhan fasilitas
keselamatan dan keamanan
transportasi & SAR
28.561,0
Penyediaan fasilitas keselamatan
jalan (marka jalan, rambu jalan,
pagar pengaman, dan
penerangan jalan umum, ATCS)
Lokasi yang disediakan fasilitas
keselamatan jalan (Provinsi)
33 33 33 33 33 7.500,0 Pusat Kemenhub
Pembangunan dan
Pengembangan Area Traffic
Control System (ATCS) serta
Sistem Informasi Terpadu di
Jabodetabek
Jumlah Kawasan yang Dibangun Sistem
ATCS dan Sistem Informasi Terpadunya
(kawasan)
1 1 1 1 1 255,4 Jawa Barat, DKI, Banten Kemenhub
Pengembangan Fasilitas serta
Sistem Keselamatan dan
Keamanan Transportasi di
Perkotaan
Jumlah Kawasan yang Fasilitas serta
Sistem Keselamatan dan Keamanan
Transportasinya dikembangkan
(kawasan)
1 1 1 1 1 234,5 Jawa Barat, DKI, Banten Kemenhub
Pembangunan Balai uji kelaikan
kendaraaan bermotor (UPPKB)
(Dukungan APBN)
Balai uji kelaikan kendaraaan (lokasi) 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
295,0 Jawa Barat Kemenhub
Pembangunan Balai uji kelaikan
kendaraaan bermotor (UPPKB)
(Dukungan KPBU)
Balai uji kelaikan kendaraaan (lokasi) 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
(berlanjut)
(selesai)
1.750,0 Jawa Barat Kemenhub (KPBU)
berkas 3, hlm. 270
A.5.20
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penanganan perlintasan sebidang
KA dengan jalan, Pemasangan,
dan Penyediaan Fasilitas
Keselamatan Perkeretaapian
Lokasi yang ditangani dan disediakan
fasilitas keselamatan jalan (provinsi)
1 10 10 10 10 1.095,0 Banten, DKI Jakarta, Jawa
Barat, Jawa Tengah,
Yogyakarta, Jawa Timur,
Lampung, Sumatera
Selatan, Sumatera Barat,
Sumatera Utara
Kemenhub
Penyediaan sarana bantu
navigasi pelayaran
Jumlah sarana bantu navigasi pelayaran
yang disediakan (unit)
67 70 73 75 77 1.118,2 Pusat Kemenhub
Penyediaan kapal navigasi Jumlah kapal navigasi yang dibangun
(unit)
10 14 18 22 25 1.000,0 Pusat Kemenhub
Penyediaan Vessel Traffic
Services Terintegrasi
Jumlah Vessel Traffic Services
Terintegrasi yang disediakan (unit)
15 20 25 30 35 452,6 Pusat Kemenhub
Pengadaan dan modernisasi
sarana navigasi CNS/ATM
Jumlah sarana navigasi CNS/ATM
disediakan dan dimodernisasi
(Communication, Navigation,
Surveilance/air traffic management
system) (unit)
- 1 1 1 1 335,3 Pusat Kemenhub
Pengadaan Pesawat Udara
Kalibrasi
Jumlah Pesawat Udara Kalibrasi yang
dibangun (unit)
4 4 4 4 4 1.110,0 Pusat Kemenhub
Penyediaan perlengkapan
pencarian dan pertolongan
Pengadaan Peralatan SAR Jumlah peralatan SAR yang disediakan
(paket)
1 1 1 1 1 60,9 Pusat Basarnas
Pembangunan Prasarana SAR Jumlah Prasarana SAR yang disediakan
(paket)
1 1 1 1 1 60,0 Pusat Basarnas
Penyediaan perlengkapan
pencarian dan pertolongan matra
darat
Penyediaan Rescue Truck Tipe I Jumlah Rescue Truck Tipe I yang
disediakan (unit)
6 20 20 20 20 161,3 Pusat Basarnas
Penyediaan Rescue Truck Tipe II Jumlah Rescue Truck Tipe II SAR yang
disediakan (unit)
32 34 34 34 34 126,0 Pusat Basarnas
Penyediaan Rescue CarTipe I Jumlah Rescue CarTipe I yang
disediakan (unit)
4 15 15 15 15 345,6 Pusat Basarnas
Penyediaan Rescue CarTipe II Jumlah Rescue CarTipe II yang
disediakan (unit)
31 33 33 33 33 307,1 Pusat Basarnas
Penyediaan perlengkapan
pencarian dan pertolongan matra
laut
Penyediaan Multipurpose Rescue
Vessel Tipe 1
Jumlah Multipurpose Rescue Vessel Tipe
1 yang disediakan (unit)
(berlanjut)
(selesai)
1.120,0 Pusat Basarnas
berkas 3, hlm. 271
A.5.21
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penyediaan Multipurpose Rescue
Vessel Tipe 2
Jumlah Multipurpose Rescue Vessel Tipe
2 yang disediakan (unit)
- - - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1.960,0 Pusat Basarnas
Penyediaan Rescue Boat Kelas 1 Jumlah Rescue Boat Kelas 1yang
disediakan (unit)
1
(berlanjut)
3
(1 selesai dan
2 berlanjut)
3
(2 selesai dan
1 berlanjut)
3
(1 selesai dan
2 berlanjut)
2
(2 selesai)
1.880,0 Pusat Basarnas
Penyediaan Rescue Boat Kelas 2 Jumlah Rescue Boat Kelas 2 yang
disediakan (unit)
6 6 6 6 6 1.752,0 Pusat Basarnas
Penyediaan Rigid Inflatable Boat
Kelas 1
Jumlah Rigid Inflatable Boat Kelas 1
yang disediakan (unit)
12 15 15 15 15 354,0 Pusat Basarnas
Penyediaan Rigid Inflatable Boat
Kelas 2
Jumlah Rigid Inflatable Boat Kelas 2
yang disediakan (unit)
8 15 15 15 15 301,0 Pusat Basarnas
Penyediaan Landing Craft Jumlah Landing Craft yang disediakan
(unit)
100 70 70 80 80 170,0 Pusat Basarnas
Penyediaan Rafting Boat Jumlah sRafting Boat yang disediakan
(unit)
- 30 30 40 40 28,0 Pusat Basarnas
Penyediaan perlengkapan
pencarian dan pertolongan matra
udara
Penyediaan Pesawat Fixed Wing Jumlah Pesawat Fixed Wing yang
disediakan (unit)
- - - 1 1 1.800,0 Pusat Basarnas
Penyediaan Medium Helicopter Jumlah Medium Helicopter yang
disediakan (unit)
1
(berlanjut)
3
(1 selesai dan
2 berlanjut)
3
(2 selesai dan
1 berlanjut)
3
(1 selesai dan
2 berlanjut)
2
(2 selesai)
1.880,0 Pusat Basarnas
Pengelolaan Operasi SAR
Pengelolaan Operasi SAR Jumlah Dokumen Pengerahan Potensi
dan Pengendalian Operasi SAR (satker)
44 44 44 44 44 464,8 Pusat Basarnas
Pengelolaan Sistem Komunikasi
SAR
Pengelolaan Sistem Komunikasi
SAR
Jumlah sistem komunikasi SAR yang
disediakan (paket)
4 6 6 8 8 160,0 Pusat Basarnas
ProP : Pembinaan dan Pendidikan
SDM keselamatan dan keamanan
transportasi, pencarian dan
pertolongan
12.980,7
Pendidikan Perhubungan Darat Jumlah SDM transportasi yang
berkompeten
Diklat Vokasi Pendidikan
Perhubungan Darat
Jumlah lulusanDiklat Vokasi Pendidikan
Perhubungan Darat (orang)
5428 5289 5369 5463 5660 1.170,8 Sumsel, Jateng,
Jatim,Jabar, Bali, Kalbar
Kemenhub
Diklat Teknis Pendidikan
Perhubungan Darat
Jumlah Lulusan Diklat Teknis
Pendidikan Perhubungan Darat (orang)
4652 7746 9393 9673 9574 655,1 Sumsel, Jateng,
Jatim,Jabar, Bali, Kalbar
Kemenhub
berkas 3, hlm. 272
A.5.22
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Diklat Pemberdayaan Masyarakat
Keselamatan Safety and Security
SDM Transportasi Darat
Diklat Pemberdayaan Masyarakat
Keselamatan Safety and Security SDM
Transportasi Darat (orang)
19510 27731 27831 28361 29071 746,4 Sumsel, Jateng,
Jatim,Jabar, Bali, Kalbar
Kemenhub
Pemenuhan Kebutuhan Sarana
dan Prasarana Penunjang Diklat
Transportasi Darat
Jumlah Sarana dan Prasarana
Penunjang Diklat Transportasi Darat
(paket)
6 6 6 6 6 399,5 Sumsel, Jateng,
Jatim,Jabar, Bali, Kalbar
Kemenhub
Pendidikan Perhubungan Laut Jumlah SDM transportasi yang
berkompeten
Diklat Vokasi Pendidikan
Perhubungan Laut
Jumlah lulusan Diklat Vokasi Pendidikan
Perhubungan Laut (orang)
16038 16983 17416 17981 18822 2.710,7 Aceh, Sumbar, DKI,
Banten, Jabar, Jateng,
Jatim, Sulsel, Sulut, Papua
Barat
Kemenhub
Diklat Teknis Pendidikan
Perhubungan Laut
Jumlah Lulusan Diklat Teknis
Pendidikan Perhubungan Laut (orang)
168637 171523 173228 173570 179545 2.248,1 Aceh, Sumbar, DKI,
Banten, Jabar, Jateng,
Jatim, Sulsel, Sulut, Papua
Barat
Kemenhub
Diklat Pemberdayaan Masyarakat
Keselamatan Safety and Security
SDM Transportasi Laut
Jumlah lulusan Diklat Pemberdayaan
Masyarakat Keselamatan Safety and
Security SDM Transportasi Laut (orang)
82392 71573 73912 73572 73942 1.311,2 Aceh, Sumbar, DKI,
Banten, Jabar, Jateng,
Jatim, Sulsel, Sulut, Papua
Barat
Kemenhub
Pemenuhan Kebutuhan Sarana
dan Prasarana Penunjang Diklat
Transportasi Laut
Jumlah Sarana dan Prasarana
Penunjang Diklat Transportasi Laut
(paket)
- 12 12 12 12 431,0 Aceh, Sumbar, DKI,
Banten, Jabar, Jateng,
Jatim, Sulsel, Sulut, Papua
Barat
Kemenhub
Pendidikan Perhubungan Udara Jumlah SDM transportasi yang
berkompeten
Diklat Vokasi Pendidikan
Perhubungan Udara
Jumlah Lulusan Diklat Vokasi
Pendidikan Perhubungan Udara (orang)
4873 5434 5674 5626 5883 1.164,8 Sumut, Sumsel, Banten,
Jatim, Sulsel, Papua
Kemenhub
Diklat Teknis Pendidikan
Perhubungan Udara
Jumlah Lulusan Diklat Teknis
Pendidikan Perhubungan Udara (orang)
7145 7169 7906 8017 8303 1.672,5 Sumut, Sumsel, Banten,
Jatim, Sulsel, Papua
Kemenhub
Diklat Pemberdayaan Masyarakat
Keselamatan Safety and Security
SDM Transportasi Udara
Jumlah Lulusan Diklat Pemberdayaan
Masyarakat Keselamatan Safety and
Security SDM Transportasi Udara (orang)
12495 8222 8287 8317 8452 255,1 Sumut, Sumsel, Banten,
Jatim, Sulsel, Papua
Kemenhub
Pemenuhan Kebutuhan Sarana
dan Prasarana Penunjang Diklat
Transportasi Udara
Jumlah Sarana dan Prasarana
Penunjang Diklat Transportasi Udara
(paket)
- 8 8 8 8 215,5 Sumut, Sumsel, Banten,
Jatim, Sulsel, Papua
Kemenhub
Pembinaan Daerah untuk RUNK
berkas 3, hlm. 273
A.5.23
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembentukan Road Safety
Center/Sekretariat Keselamatan
Jalan
Jumlah kelembagaan Keselamatan Jalan
yang dibentuk oleh Pemda (pemda)
20 20 20 20 20 25,0 Pusat Kemenhub
Pembinaan Potensi SAR
Pengembangan SDM pencarian
dan pertolongan yang kompeten
Jumlah SDM pencarian dan pertolongan
yang berkompeten (orang)
10000 10000 10000 10000 10000 459,2 Pusat Basarnas
KP : Ketahanan Kebencanaan
Infrastruktur
Jumlah Provinsi yang meningkatan
ketahanan terhadap bencana
(hidrometeorologi, geologi, dan
lingkungan) (Provinsi)
20 20 20 20 20 100.435,9
Jumlah wilayah sungai yang
menerapkan restrorasi dan konservasi
lingkungan dan sumber daya air
(wilayah sungai)
20 20 20 20 20
ProP : Pengembangan kebijakan
wilayah untuk ketahanan
bencana dan penguatan
infrastruktur vital tahan bencana
Jumlah wilayah sungai kewenangan
pusat dan daerah yang menetapkan
rencana induk peningkatan
ketahanan wilayah dan infrastruktur
vital terhadap bencana banjir (wilayah
sungai)
10 10 10 10 10 1.211,1
Jumlah kabupaten/kota yang
memiliki rencana induk peningkatan
ketahanan wilayah dan infrastruktur
vital terhadap bencana tsunami dan
likuefaksi (kab./kota)
2 1 2 1 2
Jumlah kabupaten/Kota dengan peta
risiko penurunan muka tanah
(kab./kota)
2 2 2 2 2
Penyusunan pedoman rencana
induk ketahanan wilayah
terhadap bencana
Jumlah dokumen pedoman peningkatan
ketahanan wilayah dan infrastruktur
vital terhadap bencana hidrometeorologi,
geologi, dan lingkungan (dokumen)
0 4 0 0 0 4,0 Terpusat KEMEN PU&PERA
berkas 3, hlm. 274
A.5.24
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penyusunan peta risiko dan
rencana induk ketahanan
wilayah terhadap bencana banjir
Jumlah dokumen strategi pengelolaan
risiko banjir perkotaan (dokumen)
5 8 9 10 10 210,0 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai pada kota :
Ambon, Bima, Manado,
Pontianak, Samarinda,
Medan, Semarang,
Cirebon, Padang,
Pekanbaru, Jambi, Banda
Aceh, Lhoksumawe,
Langsa, Binjai, Tebing
Tinggi, Tanjung Balai,
Palembang, Bengkulu,
Mataram, Denpasar,
Surabaya, Banjar Jawa
Barat, Tasikmalaya,
Sukabumi, Cirebon,
Surakarta, Salatiga,
Pekalongan, Tegal,
Yogyakarta, Malang,
Kediri, Blitar, Probolinggo,
Pasuruan, Mojokerto,
Madiun, Cilegon,
Serang,Singkawang,
Palangkaraya,
Banjarmasin, Balikpapan,
Makassar, Palopo,
Konawe, Gorontalo,
Sorong, Bandung,
Jabodetabek
KEMEN PU&PERA
berkas 3, hlm. 275
A.5.25
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penyusunan peta risiko dan
rencana induk ketahanan
wilayah terhadap bencana banjir
Jumlah dokumen strategi pengelolaan
risiko banjir perkotaan (dokumen)
0 2 2 2 2 40,0 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai pada kota :
Ambon, Bima, Manado,
Pontianak, Samarinda,
Medan, Semarang,
Cirebon, Padang,
Pekanbaru, Jambi, Banda
Aceh, Lhoksumawe,
Langsa, Binjai, Tebing
Tinggi, Tanjung Balai,
Palembang, Bengkulu,
Mataram, Denpasar,
Surabaya, Banjar Jawa
Barat, Tasikmalaya,
Sukabumi, Cirebon,
Surakarta, Salatiga,
Pekalongan, Tegal,
Yogyakarta, Malang,
Kediri, Blitar, Probolinggo,
Pasuruan, Mojokerto,
Madiun, Cilegon,
Serang,Singkawang,
Palangkaraya,
Banjarmasin, Balikpapan,
Makassar, Palopo,
Konawe, Gorontalo,
Sorong, Bandung,
Jabodetabek
KEMEN PU&PERA
berkas 3, hlm. 276
A.5.26
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penyusunan peta risiko dan
rencana induk ketahanan
wilayah terhadap bencana
tsunami
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki
peta risiko ketahanan bencana tsunami
(kab./kota)
1 1 1 1 1 15,0 Diprioritaskan untuk
wilayah prioritas berisiko
bencana tsunami tinggi :
Pantai Barat Sumatera dan
Kepulauan Mentawai (Kota
Padang dan Bengkulu) ,
Pantai Selatan Jawa
(Pangandaran, wilayah
Selat Sunda), Pantai
Selatan Bali - Lombok
(Denpasar, Badung,
Mandalika), Pantai Utara
Sulawesi Utara (Manado) ,
Pantai Pulau Buru - Seram
(Kota Ambon), Halmahera
dan Papua
KEMEN PU&PERA
Penyusunan peta risiko dan
rencana induk ketahanan
wilayah terhadap bencana
likuefaksi
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki
peta risiko ketahanan bencana likuefaksi
(kab./kota)
1 1 1 9,0 Diprioritaskan untuk
wilayah prioritas berisiko
bencana likuifaksi tinggi :
Palu, Lombok, Yogya
KEMEN PU&PERA
Penyusunan rencana pengelolaan
terpadu kawasan pesisir utara
jawa
Jumlah kawasan perkotaan pesisir utara
jawa yang memiliki rencana pengelolaan
pesisir terpadu(kawasan perkotaan)
0 1 1 1 1 40,0 Terpusat Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura Jawa
KEMEN PU&PERA
Penyusunan peta risiko dan
rencana induk penurunan tanah
Jumlah peta risiko penurunan tanah di
kawasan prioritas (unit)
2 2 2 2 2 2,1 Terpusat Kemen ESDM
Peraturan penataan bangunan
dan lingkungan
Jumlah peraturan penataan bangunan
dan lingkungan (unit)
1 1 1 1 1 10,0 Terpusat KEMEN PU&PERA
Pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan bangunan
gedung dan penataan lingkungan
Jumlah kab/kota terselenggara
pembinaan dan pengawasan bangunan
gedung dan penataan
lingkungan(kab./kota)
48 48 48 48 48 871,0 509 Kabupaten/Kota KEMEN PU&PERA
Fasilitasi penguatan
kelembagaan dan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan
risiko bencana hidrometeorologi,
geologi, dan lingkungan
Jumlah provinsi yang melaksanakan
penguatan kelembagaan dan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan risiko
bencana hidrometeorologi, geologi, dan
lingkungan (provinsi)
34 34 34 34 10,0 Tersebar Kemendagri
berkas 3, hlm. 277
A.5.27
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
ProP : Pembangunan dan
rehabilitasi infrastruktur
ketahanan bencana
Jumlah wilayah sungai yang
melakukan pembangunan dan
peningkatan infrastruktur
pencegahan banjir (wilayah sungai)
20 20 20 20 20 46.961,9
Jumlah wilayah sungai yang
melakukan pembangunan dan
peningkatan infrastruktur
pencegahan bencana lumpur dan
sedimen (wilayah sungai)
5 5 5 5 5
Jumlah provinsi yang melakukan
pembangunan dan peningkatan
infrastruktur ketahanan bencana
wilayah pesisir (provinsi)
21 21 21 21 21
Jumlah wilayah sungai yang
ditingkatkan ketahanan infrastruktur
vitalnya terhadap risiko bencana dan
perubahan iklim (wilayah sungai)
10 20 20 20 20
Normalisasi dan peningkatan
kapasitas aliran sungai
Panjang sungai yang dinormalisasi dan
ditingkatkan kapasitas alirannya di WS
kritis (Km)
23,7 13 15 15 18 2.991,5 DAS Citarum, DAS
Cisadane, DAS Ciliwung,
DAS Toba Asahan
Pemulihan Empat Daerah
Aliran Sungai Kritis
KEMEN PU&PERA
Normalisasi dan peningkatan
kapasitas aliran sungai
Panjang sungai yang dinormalisasi dan
ditingkatkan kapasitas alirannya di
Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (Km)
32,2 14 10 11 4 2.845,0 Provinsi Banten, Provinsi
DKI Jakarta, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Jawa
Tengah, Provinsi Jawa
Timur
Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura Jawa
KEMEN PU&PERA
Normalisasi dan peningkatan
kapasitas aliran sungai
Panjang sungai yang dinormalisasi dan
ditingkatkan kapasitas alirannya di
Kawasan Prioritas lainnya (Km)
61,8 50 55 60 65 6.777,2 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai yang telah
memiliki rencana induk
ketahanan bencana banjir
KEMEN PU&PERA
Pembangunan infrastruktur
pengendali banjir
Panjang Infrastruktur pengendali banjir
sungai kewenangan daerah yang
dibangun (km)
14,4 20 25 30 35 746,4 Tersebar Pemda (DAK
Provinsi dan
Kabupaten/kota)
Pembangunan infrastruktur hijau
untuk mendukung ketahanan
wilayah terhadap bencana banjir
Jumlah kolam retensi multifungsi yang
dibangun atau ditingkatkan di wilayah
sungai kritis (unit)
3 5 8 10 10 1.003,5 DAS Citarum, DAS
Cisadane, DAS Ciliwung,
DAS Toba Asahan
Pemulihan Empat Daerah
Aliran Sungai Kritis
KEMEN PU&PERA
berkas 3, hlm. 278
A.5.28
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan infrastruktur hijau
untuk mendukung ketahanan
wilayah terhadap bencana banjir
Jumlah kolam retensi multifungsi yang
dibangun atau ditingkatkan di wilayah
sungai prioritas (unit)
3 4 4 10 10 866,0 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai yang telah
memiliki rencana induk
ketahanan bencana banjir
KEMEN PU&PERA
Pembangunan Infrastruktur
sistem drainase utama perkotaan
(kanal banjir, polder, pompa, dsb)
Jumlah kota dengan peningkatan sistem
drainase utama (kota)
20 20 20 20 20 3.870,0 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai melintasi
perkotaan yang telah
memiliki rencana induk
ketahanan bencana banjir
KEMEN PU&PERA
Pembangunan infrastruktur untuk
mendukung ketahanan wilayah
terhadap bencana bencana banjir
Panjang bangunan perkuatan tebing
yang dibangun atau ditingkatkan (km)
5 8 8 10 10 3.480,0 Tersebar KEMEN PU&PERA
Pembangunan dan peningkatan
check dam penahan banjir dan
sedimen
Jumlah unit check dam yang dibangun
atau ditingkatakan di wilayah sungai
kritis (unit)
2 5 10 15 20 525,0 DAS Citarum, DAS
Cisadane, DAS Ciliwung,
DAS Toba Asahan
Pemulihan Empat Daerah
Aliran Sungai Kritis
KEMEN PU&PERA
Pembangunan dan peningkatan
check dam penahan banjir dan
sedimen
Jumlah unit check dam yang dibangun
atau ditingkatkan di wilayah sungai
prioritas (unit)
12 10 10 15 20 700,0 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai yang telah
memiliki rencana induk
ketahanan bencana banjir
KEMEN PU&PERA
Pembangunan dan peningkatan
sabo dam penahan banjir dan
sedimen di wilayah sungai
Jumlah sabo dam yang dibangun atau
ditingkatkan (unit)
14 15 15 15 15 1.145,0 Tersebar KEMEN PU&PERA
Pembangunan dan peningkatan
tanggul penahan lumpur di
wilayah terdampak bencana
Panjang tanggul dan infrastruktur
penahan lumpur sidoarjo yang dibangun
dan direhabilitasi (km)
28 10 8 7 5 130,0 Kabupaten Sidoarjo,
Provinsi Jawa Timur
KEMEN PU&PERA
Pembangunan dan peningkatan
tanggul laut, breakwater, dan
bangunan pengamanan pantai
lainnya di Kawasan Pesisir Utara
Pulau Jawa
Panjang tanggul laut, breakwater, dan
bangunan pengaman pantai lainnya yang
dibangun atau ditingkatkan di Kawasan
Pesisir Utara Pulau Jawa (km)
12,8 14,1 14,5 15,3 15,2 641,5 Provinsi DKI Jakarta,
Provinsi Jawa Barat,
Provinsi Jawa Tengah,
Provinsi Jawa Timur
Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura Jawa
KEMEN PU&PERA
Pengaman pesisir pantai utara
Jakarta
Pengaman pesisir pantai utara Jakarta
dengan skema KPBU (km)
0 7,3 7,3 7,3 7,3 13.370,0 Provinsi DKI Jakarta Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura Jawa
KPBU
Pembangunan dan peningkatan
tanggul laut, breakwater, dan
bangunan pengamanan pantai
lainnya
Panjang tanggul laut, breakwater, dan
bangunan pengamanan pantai lainnya
yang dibangun atau ditingkatkan di
Kawasan Pesisir Prioritas Lainnya (km)
8,8 10 15 20 20 7.656,8 Kawasan prioritas lainnya
dan pulau pulau terluar
KEMEN PU&PERA
berkas 3, hlm. 279
A.5.29
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Ketahanan kawasan pesisir dan
pulau kecil terluar
Jumlah kawasan pesisir dan pulau-
pulau kecil yang meningkat
ketangguhannya terhadap bencana dan
dampak perubahan iklim (Kumulatif)
20 20 20 20 20 124,0 Kawasan pesisir dan
pulau kecil terluar
KKP
Pembangunan dan peningkatan
ketahanan infrastruktur vital
terhadap risiko bencana
Jumlah wilayah sungai yang ditetapkan
ketahanan infrastruktur vitalnya
terhadap risiko bencana(wilayah sungai)
10 20 20 20 20 90,0 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai rawan
banjir, tsunami, kawasan
pantura Jawa, dan DAS
Kritis
KEMEN PU&PERA
ProP : Penyediaan sistem terpadu
peringatan dini dan tanggap
darurat bencana
Jumlah kabupaten/kota yang
melakukan pemasangan alat
pemantauan penurunan tanah dan
penggunaan air tanah (kab./kota)
2 4 5 4 1 805,3
Jumlah daerah aliran sungai yang
melakukan pengembangan peringatan
dini bencana banjir (DAS)
5 5 5 5 5
Jumlah kawasan yang membangun
sistem peringatan dini bencana
longsor (kawasan)
7 7 7 7 7
Pemasangan alat pemantauan
penurunan tanah di Kawasan
Pesisir Utara Pulau Jawa
Jumlah kabupaten/kota dengan
pemasangan alat pemantauan
penurunan tanah di Kawasan Pesisir
Utara Pulau Jawa (kab./kota)
16 19 19 19 19 312,0 Provinsi Banten, Provinsi
DKI Jakarta, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Jawa
Tengah, Provinsi Jawa
Timur
Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura Jawa
Kemen ESDM
Pemasangan alat pemantauan
penggunaan air tanah di
Kawasan Pesisir Utara Pulau
Jawa
Jumlah kabupaten/kota dengan
pemasangan alat pemantauan
penggunaan air tanah di Kawasan
Pesisir Utara Pulau Jawa (kab./kota)
16 19 19 19 19 280,8 Provinsi Banten, Provinsi
DKI Jakarta, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Jawa
Tengah, Provinsi Jawa
Timur
Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura Jawa
Kemen ESDM
Pengembangan sistem peringatan
dini banjir
Jumlah sistem peringatan dini bencana
banjir di wilayah sungai kritis (unit)
4 4 4 4 4 50,0 DAS Citarum, DAS
Cisadane, DAS Ciliwung,
DAS Toba Asahan
Pemulihan Empat Daerah
Aliran Sungai Kritis
KEMEN PU&PERA
Pengembangan sistem peringatan
dini banjir
Jumlah sistem peringatan dini bencana
banjir di wilayah sungai prioritas lainnya
(unit)
3 3 3 3 3 37,5 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai yang telah
memiliki rencana induk
ketahanan bencana banjir
KEMEN PU&PERA
Pemasangan sistem peringatan
dini di kawasan rawan longsor
Jumlah sistem peringatan dini bencana
longsor yang dibangun (unit)
25 25 25 25 25 125,0 Tersebar Kemen ESDM
berkas 3, hlm. 280
A.5.30
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
ProP : Restorasi dan konservasi
infrastruktur alami
Jumlah wilayah sungai prioritas yang
dikonservasi (wilayah sungai)
4 4 4 4 4 51.457,6
Jumlah kawasan rawa dengan
peningkatan tata kelola air (kawasan)
0 3 3 3 3
Konservasi wilayah sungai Jumlah wilayah sungai yang
dikonservasi
4 4 4 4 4 60,0 Tersebar Kemen LHK
Pencegahan kebakaran hutan di
kawasan rawa
Jumlah kawasan rawa yang ditingkatkan
tata kelola airnya
0 3 3 3 3 180,0 Tersebar KEMEN PU&PERA
SPALD-T Skala Permukiman Jumlah sambungan rumah yang
terlayani IPAL Komunal (SR)
4442,8 4442,8 4442,8 4442,8 4442,8 5.090,7 Kota Cilegon, Kota
Tangerang, Kota Jakarta
Timur, Kota Jakarta
Selatan, Kota Jakarta
Barat, Kota Jakarta Utara,
Kota Jakarta Pusat, Kota
Bekasi, Kab. Indramayu,
Kota Cirebon, Kab.
Cirebon, Kota Tegal, Kab.
Tegal, Kab. Pemalang,
Kota Pekalongan, Kota
Semarang, Kab. Demak,
Kab. Jepara, Kab.
Rembang, Kab. Tuban,
Kab. Gresik, Kota
Surabaya, Kota Pasuruan
Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura Jawa
KEMEN PU&PERA
berkas 3, hlm. 281
A.5.31
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
SPALD-T Skala Permukiman Jumlah sambungan rumah yang
terlayani IPAL Komunal (SR)
21103,5 21103,5 21103,5 21103,5 21103,5 1.589,9 Kota Cilegon, Kota
Tangerang, Kota Jakarta
Timur, Kota Jakarta
Selatan, Kota Jakarta
Barat, Kota Jakarta Utara,
Kota Jakarta Pusat, Kota
Bekasi, Kab. Indramayu,
Kota Cirebon, Kab.
Cirebon, Kota Tegal, Kab.
Tegal, Kab. Pemalang,
Kota Pekalongan, Kota
Semarang, Kab. Demak,
Kab. Jepara, Kab.
Rembang, Kab. Tuban,
Kab. Gresik, Kota
Surabaya, Kota Pasuruan
Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura Jawa
DAK/PEMDA
SPALD-T Skala Permukiman Jumlah sambungan rumah yang
terlayani IPAL Komunal (SR)
29989,1 29989,1 29989,1 29989,1 29989,1 1.128,4 Kota Cilegon, Kota
Tangerang, Kota Jakarta
Timur, Kota Jakarta
Selatan, Kota Jakarta
Barat, Kota Jakarta Utara,
Kota Jakarta Pusat, Kota
Bekasi, Kab. Indramayu,
Kota Cirebon, Kab.
Cirebon, Kota Tegal, Kab.
Tegal, Kab. Pemalang,
Kota Pekalongan, Kota
Semarang, Kab. Demak,
Kab. Jepara, Kab.
Rembang, Kab. Tuban,
Kab. Gresik, Kota
Surabaya, Kota Pasuruan
Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura Jawa
APBD/Masyarakat
/Badan Usaha
berkas 3, hlm. 282
A.5.32
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
SPALD-T Skala Kota/Regional Jumlah sambungan rumah yang
terlayani IPAL Kota/Regional (SR)
2056,24 2056,24 2056,24 2056,24 2056,24 6.160,8 Kota Cilegon, Kota
Tangerang, Kota Jakarta
Timur, Kota Jakarta
Selatan, Kota Jakarta
Barat, Kota Jakarta Utara,
Kota Jakarta Pusat, Kota
Bekasi, Kab. Indramayu,
Kota Cirebon, Kab.
Cirebon, Kota Tegal, Kab.
Tegal, Kab. Pemalang,
Kota Pekalongan, Kota
Semarang, Kab. Demak,
Kab. Jepara, Kab.
Rembang, Kab. Tuban,
Kab. Gresik, Kota
Surabaya, Kota Pasuruan
Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura Jawa
KEMEN PU&PERA
SPALD-T Skala Kota/Regional Jumlah sambungan rumah yang
terlayani IPAL Kota/Regional (SR)
18506,2 18506,2 18506,2 18506,2 18506,2 423,4 Kota Cilegon, Kota
Tangerang, Kota Jakarta
Timur, Kota Jakarta
Selatan, Kota Jakarta
Barat, Kota Jakarta Utara,
Kota Jakarta Pusat, Kota
Bekasi, Kab. Indramayu,
Kota Cirebon, Kab.
Cirebon, Kota Tegal, Kab.
Tegal, Kab. Pemalang,
Kota Pekalongan, Kota
Semarang, Kab. Demak,
Kab. Jepara, Kab.
Rembang, Kab. Tuban,
Kab. Gresik, Kota
Surabaya, Kota Pasuruan
Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura Jawa
APBD/Masyarakat
/Badan Usaha
berkas 3, hlm. 283
A.5.33
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
SPALD-S Skala Individu Jumlah rumah tangga yang memiliki
fasilitasi sanitasi dan tangki septik (RT)
159,5 159,5 159,5 159,5 159,5 797,4 Kota Cilegon, Kota
Tangerang, Kota Jakarta
Timur, Kota Jakarta
Selatan, Kota Jakarta
Barat, Kota Jakarta Utara,
Kota Jakarta Pusat, Kota
Bekasi, Kab. Indramayu,
Kota Cirebon, Kab.
Cirebon, Kota Tegal, Kab.
Tegal, Kab. Pemalang,
Kota Pekalongan, Kota
Semarang, Kab. Demak,
Kab. Jepara, Kab.
Rembang, Kab. Tuban,
Kab. Gresik, Kota
Surabaya, Kota Pasuruan
Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura Jawa
DAK/PEMDA
SPALD-S Skala Individu Jumlah rumah tangga yang memiliki
fasilitasi sanitasi dan tangki septik (RT)
637,9 637,9 637,9 637,9 637,9 3.189,6 Kota Cilegon, Kota
Tangerang, Kota Jakarta
Timur, Kota Jakarta
Selatan, Kota Jakarta
Barat, Kota Jakarta Utara,
Kota Jakarta Pusat, Kota
Bekasi, Kab. Indramayu,
Kota Cirebon, Kab.
Cirebon, Kota Tegal, Kab.
Tegal, Kab. Pemalang,
Kota Pekalongan, Kota
Semarang, Kab. Demak,
Kab. Jepara, Kab.
Rembang, Kab. Tuban,
Kab. Gresik, Kota
Surabaya, Kota Pasuruan
Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura Jawa
APBD/Masyarakat
/Badan Usaha
berkas 3, hlm. 284
A.5.34
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota
Jumlah TPA yang dibangun (unit) 4 4 4 4 5 5.954,2 Kota Cilegon, Kota
Tangerang, Kota Jakarta
Timur, Kota Jakarta
Selatan, Kota Jakarta
Barat, Kota Jakarta Utara,
Kota Jakarta Pusat, Kota
Bekasi, Kab. Indramayu,
Kota Cirebon, Kab.
Cirebon, Kota Tegal, Kab.
Tegal, Kab. Pemalang,
Kota Pekalongan, Kota
Semarang, Kab. Demak,
Kab. Jepara, Kab.
Rembang, Kab. Tuban,
Kab. Gresik, Kota
Surabaya, Kota Pasuruan
Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura Jawa
KEMEN PU&PERA
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan
Jumlah TPS3R yang dibangun (ton/hari) 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 167,5 Kota Cilegon, Kota
Tangerang, Kota Jakarta
Timur, Kota Jakarta
Selatan, Kota Jakarta
Barat, Kota Jakarta Utara,
Kota Jakarta Pusat, Kota
Bekasi, Kab. Indramayu,
Kota Cirebon, Kab.
Cirebon, Kota Tegal, Kab.
Tegal, Kab. Pemalang,
Kota Pekalongan, Kota
Semarang, Kab. Demak,
Kab. Jepara, Kab.
Rembang, Kab. Tuban,
Kab. Gresik, Kota
Surabaya, Kota Pasuruan
Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura Jawa
KEMEN PU&PERA
berkas 3, hlm. 285
A.5.35
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan
Jumlah TPS3R yang dibangun (ton/hari) 136,07 136,07 136,07 136,07 136,07 251,3 Kota Cilegon, Kota
Tangerang, Kota Jakarta
Timur, Kota Jakarta
Selatan, Kota Jakarta
Barat, Kota Jakarta Utara,
Kota Jakarta Pusat, Kota
Bekasi, Kab. Indramayu,
Kota Cirebon, Kab.
Cirebon, Kota Tegal, Kab.
Tegal, Kab. Pemalang,
Kota Pekalongan, Kota
Semarang, Kab. Demak,
Kab. Jepara, Kab.
Rembang, Kab. Tuban,
Kab. Gresik, Kota
Surabaya, Kota Pasuruan
Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura Jawa
DAK/PEMDA
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan
Jumlah TPS3R yang dibangun (ton/hari) 40,02 40,02 40,02 40,02 40,02 73,9 Kota Cilegon, Kota
Tangerang, Kota Jakarta
Timur, Kota Jakarta
Selatan, Kota Jakarta
Barat, Kota Jakarta Utara,
Kota Jakarta Pusat, Kota
Bekasi, Kab. Indramayu,
Kota Cirebon, Kab.
Cirebon, Kota Tegal, Kab.
Tegal, Kab. Pemalang,
Kota Pekalongan, Kota
Semarang, Kab. Demak,
Kab. Jepara, Kab.
Rembang, Kab. Tuban,
Kab. Gresik, Kota
Surabaya, Kota Pasuruan
Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura Jawa
APBD/Masyarakat
/Badan Usaha
SPALD-T Skala Permukiman Jumlah sambungan rumah yang
terlayani IPAL Komunal (SR)
4832 4832 4832 4832 4832 4.537,0 Kab. Bandung, Kab.
Sumedang, Kab
Purwakarta, Kab. Bekasi,
Kab. Karawang, Kab.
Cianjur, Kab. Bandung
Barat, Kota Cimahi, Kota
Bandung
Pemulihan Empat Daerah
Aliran Sungai Kritis
KEMEN PU&PERA
berkas 3, hlm. 286
A.5.36
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
SPALD-T Skala Permukiman Jumlah sambungan rumah yang
terlayani IPAL Komunal (SR)
22952 22952 22952 22952 22952 1.729,4 Kab. Bandung, Kab.
Sumedang, Kab
Purwakarta, Kab. Bekasi,
Kab. Karawang, Kab.
Cianjur, Kab. Bandung
Barat, Kota Cimahi, Kota
Bandung
Pemulihan Empat Daerah
Aliran Sungai Kritis
DAK/PEMDA
SPALD-T Skala Kota/Regional Jumlah sambungan rumah yang
terlayani IPAL Kota/Regional (SR)
0 628,4 628,4 628,4 628,4 14.473,0 Kab. Bandung, Kab.
Sumedang, Kab
Purwakarta, Kab. Bekasi,
Kab. Karawang, Kab.
Cianjur, Kab. Bandung
Barat, Kota Cimahi, Kota
Bandung
Pemulihan Empat Daerah
Aliran Sungai Kritis
KEMEN PU&PERA
SPALD-S Skala Individu Jumlah rumah tangga yang memiliki
fasilitasi sanitasi dan tangki septik (RT)
53147,8 53147,8 53147,8 53147,8 53147,8 884,6 Kab. Bandung, Kab.
Sumedang, Kab
Purwakarta, Kab. Bekasi,
Kab. Karawang, Kab.
Cianjur, Kab. Bandung
Barat, Kota Cimahi, Kota
Bandung
Pemulihan Empat Daerah
Aliran Sungai Kritis
DAK/PEMDA
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota
Jumlah TPA yang dibangun (unit) 3 0 1 2 1 4.566,0 Kab. Bandung, Kab.
Sumedang, Kab
Purwakarta, Kab. Bekasi,
Kab. Karawang, Kab.
Cianjur, Kab. Bandung
Barat, Kota Cimahi, Kota
Bandung
Pemulihan Empat Daerah
Aliran Sungai Kritis
KEMEN PU&PERA
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan
Jumlah TPS3R yang dibangun (ton/hari) 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 80,2 Kab. Bandung, Kab.
Sumedang, Kab
Purwakarta, Kab. Bekasi,
Kab. Karawang, Kab.
Cianjur, Kab. Bandung
Barat, Kota Cimahi, Kota
Bandung
Pemulihan Empat Daerah
Aliran Sungai Kritis
KEMEN PU&PERA
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan
Jumlah TPS3R yang dibangun (ton/hari) 65,1 65,1 65,1 65,1 65,1 120,4 Kab. Bandung, Kab.
Sumedang, Kab
Purwakarta, Kab. Bekasi,
Kab. Karawang, Kab.
Cianjur, Kab. Bandung
Barat, Kota Cimahi, Kota
Bandung
Pemulihan Empat Daerah
Aliran Sungai Kritis
DAK/PEMDA
berkas 3, hlm. 287
A.5.37
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
KP : Waduk Multipurpose dan
Modernisasi Irigasi
Jumlah volume tampungan baru
untuk memenuhi kebutuhan air
(miliar m3) (Kumulatif)
14,2 15,1 15,8 16,2 16,5 253.148,4
Jumlah bendungan yang ditingkatkan
fungsinya (unit) (Kumulatif)
14 17 28 40 50
Jumlah bendungan dengan
peningkatan kinerja dan penurunan
indeks risiko (unit)
10 20 20 20 20
Persentase Daerah Irigasi dengan
indeks kinerja di atas 70 persen
(persen) (kumulatif)
2 7 13 19 25
Luas lahan beririgasi untuk komoditas
non padi (Hektare)
229,2 7192,7 7392,7 7592,7 7592,7
ProP : Perencanaan
pengembangan bendungan
multiguna dan pemanfaatan
tampungan alami
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan bendungan baru
multiguna dan pemanfaatan
tampungan alami (dokumen)
2 3 3 3 3 70,0
Perencanaan pembangunan
bendungan baru dengan protokol
berkelanjutan
Jumlah dokumen perencanaan
bendungan protokol berkelanjutan
(dokumen)
1 1 1 1 1 25,0 Terpusat KEMEN PU&PERA
Perencanaan pembangunan
bendungan dengan skema KPBU
Jumlah dokumen perencanaan
bendungan dengan skema KPBU
(dokumen)
1 1 1 1 1 25,0 Terpusat KEMEN PU&PERA
Perencanaan pengembangan
tampungan alami
Jumlah dokumen perencanaan
pemanfaatan tampungan alami
(dokumen)
0 1 1 1 1 20,0 Terpusat KEMEN PU&PERA
ProP : Pembangunan dan
rehabilitasi bendungan
Jumlah pembangunan bendungan
multiguna (unit)
45 38 30 19 22 135.046,5
berkas 3, hlm. 288
A.5.38
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Bendungan baru yang selesai
dibangun
Jumlah pembangunan bendungan
multiguna lanjutan (unit)
45 lanjutan
11 selesai
34 lanjutan
11 selesai
23 lanjutan
12 selesai
11 lanjutan
7 selesai
4 selesai 42.415,1 Bendungan Marangkayu,
Bendungan Kuningan,
Bendungan Bendo,
Bendungan Gongseng,
Bendungan Tukul,
Bendungan Pidekso,
Bendungan Tugu,
Bendungan Karalloe,
Bendungan Keureuto,
Bendungan Tapin,
Bendungan Lolak,
Bendungan Bintang Bano,
Bendungan Karian,
Bendungan Rukoh,
Bendungan Way
Sekampung, Bendungan
Kuwil Kawangkoan,
Bendungan Ladongi,
Bendungan Ciawi,
Bendungan Sukamahi,
Bendungan Leuwikeris,
Bendungan Cipanas,
Bendungan Tigadihadji,
Bendungan Semantok,
Bendungan Pamukkulu,
Bendungan Bener,
Bendungan Sadawarna,
KEMEN PU&PERA
berkas 3, hlm. 289
A.5.39
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Bendungan Lau Simeme,
Bendungan Sidan,
Bendungan Margatiga,
Bendungan Bagong,
Bendungan Randugunting,
Bendungan Bulango Ulu,
Bendungan Napun Gete,
Bendungan Temef,
Bendungan Way Apu,
Bendungan Meninting,
Bendungan Jlantah,
Bendungan Beringin Sila,
Bendungan Manikin,
Bendungan Tamblang,
Bendungan Tiu Suntuk,
Bendungan Jragung,
Bendungan Sepaku Semoi,
Bendungan Ameroro,
Bendungan Budong-
Budong
Bendungan baru yang dibangun Jumlah bendungan multiguna baru yang
dibangun (unit)
0 4 baru 3 baru
4 lanjutan
2 baru
7 lanjutan
2 baru
9 lanjutan
12.401,4 Bendungan Rongkong,
Bendungan Matenggeng,
Bendungan Mbay,
Bendungan Pelosika,
Bendungan Jenelata,
Bendungan Digul,
Bendungan Busuk,
Bendungan Lambakkan,
Bendungan Riam Kiwa,
Bendungan Warsamson
18 Waduk Multiguna KEMEN PU&PERA
Bendungan baru yang dibangun Jumlah bendungan multiguna baru yang
dibangun dengan skema KPBU (unit)
0 0 0 0 5 20.000,0 Bendungan Merangin,
Bendungan Muara Juloi,
Bendungan Sakagilas,
Bendungan Krekeh,
Bendungan Pasir Kopo,
Bendungan Kusan
18 Waduk Multiguna KPBU
Bendungan baru yang dibangun Jumlah bendungan multiguna baru yang
dibangun (unit)
0 0 0 0 2 60.000,0 Bendungan Kayan,
Bendungan Mentarang
18 Waduk Multiguna BUMN dan/atau
Swasta
Bendungan yang direhabilitasi Jumlah bendungan yang direhabilitasi
/ditingkatkan (unit)
2 1 1 1 0 230,0 Bendungan Wonogiri,
Benanga, Bili-bili, Sutami
KEMEN PU&PERA
berkas 3, hlm. 290
A.5.40
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
ProP : Optimalisasi dan
pemanfaatan tampungan
Jumlah bendungan yang
dimanfaatkan sesuai fungsi
rencananya (unit) (Kumulatif)
14 17 28 40 50 13.284,5
Jumlah tampungan alami yang
direvitalisasi dan dikembangkan
manfaatnya (unit)
8 9 11 11 16
Bendungan yang dimanfaatkan
untuk PLTA
Jumlah energi listrik yang bersumber
dari bendungan (MW)
112,7 1,7 27,4 33,9 11,9 5.250,8 Bendungan Bajulmati,
Bendungan Titab,
Bendungan Jatigede,
Bendungan Gondang,
Bendungan Raknamo,
Bendungan Rotiklot,
Bendungan Logung,
Bendungan Marangkayu,
Bendungan Kuningan,
Bendungan Gongseng,
Bendungan Tukul,
Bendungan Tugu,
Bendungan Karalloe,
Bendungan Keureuto,
Bendungan Tapin,
Bendungan Lolak,
Bendungan Bintang Bano,
Bendungan Karian,
Bendungan Rukoh,
Bendungan Way
Sekampung, Bendungan
Kuwil Kawangkoan,
Bendungan Ladongi,
Bendungan Leuwikeris,
Bendungan Cipanas,
BUMN dan/atau
Swasta
berkas 3, hlm. 291
A.5.41
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Bendungan Pamukkulu,
Bendungan Lau Simeme,
Bendungan Sidan,
Bendungan Bagong,
Bendungan Randugunting,
Bendungan Napun Gete,
Bendungan Temef,
Bendungan Meninting,
Bendungan Jlantah,
Bendungan Manikin,
Bendungan Tamblang
Bendungan yang dimanfaatkan
untuk air baku
Jumlah debit air baku yang bersumber
dari bendungan (m3/detik)
6,19 0,85 10,03 5,55 0,86 883,7 Bendungan Paya Seunara,
Bendungan Bajulmati,
Bendungan Nipah,
Bendungan Rajui,
Bendungan Titab,
Bendungan Jatigede,
Bendungan Teritip,
Bendungan Gondang,
Bendungan Sei Gong,
Bendungan Raknamo,
Bendungan Rotiklot,
Bendungan Mila,
Bendungan Tanju,
Bendungan Sindangheula,
Bendungan Logung,
Bendungan Marangkayu,
Bendungan Kuningan,
Bendungan Bendo,
Bendungan Gongseng,
Bendungan Tukul,
Bendungan Pidekso,
Bendungan Tugu,
Bendungan Karalloe,
Bendungan Keureuto,
Bendungan Tapin,
Bendungan Passeloreng,
Bendungan Lolak,
KEMEN PU&PERA
berkas 3, hlm. 292
A.5.42
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Bendungan Bintang Bano,
Bendungan Karian,
Bendungan Rukoh,
Bendungan Way
Sekampung, Bendungan
Kuwil Kawangkoan,
Bendungan Ladongi,
Bendungan Ciawi,
Bendungan Leuwikeris,
Bendungan Cipanas,
Bendungan Semantok,
Bendungan Pamukkulu,
Bendungan Sadawarna,
Bendungan Lau Simeme,
Bendungan Sidan,
Bendungan Margatiga,
Bendungan Bagong,
Bendungan Randugunting,
Bendungan Napun Gete,
Bendungan Temef,
Bendungan Meninting,
Bendungan Jlantah,
Bendungan Manikin,
Bendungan Tamblang
berkas 3, hlm. 293
A.5.43
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Bendungan yang dimanfaatkan
untuk irigasi
Luas lahan irigasi yang diairi dari
bendungan (Ha)
105461 14697 116375 53959 52057 5.771,0 Bendungan Bajulmati,
Bendungan Nipah,
Bendungan Rajui,
Bendungan Titab,
Bendungan Jatigede,
Bendungan Gondang,
Bendungan Raknamo,
Bendungan Rotiklot,
Bendungan Mila,
Bendungan Tanju,
Bendungan Sindangheula,
Bendungan Logung,
Bendungan Marangkayu,
Bendungan Kuningan,
Bendungan Bendo,
Bendungan Gongseng,
Bendungan Tukul,
Bendungan Pidekso,
Bendungan Tugu,
Bendungan Karalloe,
Bendungan Keureuto,
Bendungan Tapin,
Bendungan Passeloreng,
Bendungan Lolak,
Bendungan Bintang Bano,
Bendungan Karian,
Bendungan Rukoh,
KEMEN PU&PERA
berkas 3, hlm. 294
A.5.44
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Bendungan Way
Sekampung, Bendungan
Ladongi, Bendungan
Leuwikeris, Bendungan
Cipanas, Bendungan
Semantok, Bendungan
Pamukkulu, Bendungan
Sadawarna, Bendungan
Margatiga, Bendungan
Bagong, Bendungan
Randugunting, Bendungan
Napun Gete, Bendungan
Temef, Bendungan
Meninting, Bendungan
Jlantah, Bendungan
Manikin, Bendungan
Tamblang
Tampungan alami yang
direvitalisasi
Jumlah tampungan alami yang
direvitalisasi (unit) (kumulatif)
8 8 10 10 15 1.319,0 Tersebar KEMEN PU&PERA
Tampungan alami yang
dikembangkan manfaatnya
Jumlah tampungan alami yang
dikembangkan manfaatnya (unit)
0 1 1 1 1 60,0 Tersebar KEMEN PU&PERA
ProP : Peningkatan OP dan
keamanan bendungan
Jumlah bendungan yang indeks
risikonya turun (unit)
10 20 20 20 20 1.000,0
Peningkatan keamanan
bendungan yang memiliki risiko
tinggi
Jumlah bendungan dengan risiko tinggi
yang dirurunkan indeks resikonya (unit)
10 20 20 20 20 450,0 Tersebar KEMEN PU&PERA
Konservasi daerah tangkapan air
bendungan
Jumlah konservasi daerah tangkapan air
bendungan (unit)
10 17 9 7 12 275,0 Tersebar KEMEN PU&PERA
Penyelesaian sertifikasi operasi
bendungan
Jumlah bendungan yang memiliki
sertifikat operasi (unit)
10 17 9 7 12 275,0 Tersebar KEMEN PU&PERA
ProP : Pembangunan dan
rehabilitasi jaringan irigasi
Luas jaringan irigasi teknis yang
dibangun (Hektare)
45000 113750 113750 113750 113750 101.833,1
Luas jaringan daerah irigasi teknis
yang direhabilitasi (Hektare)
874469,8 281382,5 281382,5 281382,5 281382,5
Pembangunan jaringan irigasi
permukaan kewenangan pusat
Luas jaringan irigasi permukaan dan
irigasi rawa kewenangan pusat yang
dibangun (Hektare)
15000 79625 79625 79625 79625 50.925,0 Tersebar KEMEN PU&PERA
Pembangunan jaringan irigasi
permukaan kewenangan daerah
Luas jaringan irigasi permukaan
kewenangan daerah yang dibangun
(Hektare)
30000 34125 34125 34125 34125 11.655,0 Tersebar Pemda (DAK
Provinsi dan
Kabupaten/kota)
berkas 3, hlm. 295
A.5.45
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Rehabilitasi jaringan daerah
irigasi permukaan kewenangan
pusat
Luas jaringan daerah irigasi permukaan
kewenangan pusat yang direhabilitasi
(Hektare)
80000,0 115403,3 115403,3 115403,3 115403,3 16.070,3 Tersebar KEMEN PU&PERA
Rehabilitasi jaringan daerah
irigasi permukaan kewenangan
daerah
Luas jaringan daerah irigasi permukaan
kewenangan daerah yang direhabilitasi
(Hektare)
783082,0 143826,2 143826,2 143826,2 143826,2 21.125,8 Tersebar Pemda (DAK
Provinsi dan
Kabupaten/kota)
Rehabilitasi jaringan irigasi rawa Luas jaringan daerah irigasi rawa yang
direhabilitasi (Hektare)
11387,8 22153,0 22153,0 22153,0 22153,0 2.056,9 Tersebar KEMEN PU&PERA
ProP : Peningkatan pengelolaan
alokasi air dan kapasitas
kelembagaan irigasi
Daerah Irigasi yang melaksanakan
modernisasi irigasi (kumulatif)
2 3 6 8 9 562,0
Pengembangan sistem water
accounting
Jumlah sistem data pemantau
ketersediaan air yang dibangun (unit)
(kumulatif)
0 1 1 1 1 60,0 Terpusat 18 Waduk Multiguna KEMEN PU&PERA
Pemasangan dan pengoperasian
alat ukur air (water accounting)
Jumlah daerah irigasi dengan
pemasangan dan pengoperasian alat
ukur air (water accounting) (daerah
irigasi)
1 2 3 2 1 180,0 Provinsi Sumatera Selatan,
Lampung, Jawa Barat,
Jawa Tengah, Jawa Timur,
Sulawesi Selatan
18 Waduk Multiguna KEMEN PU&PERA
Peningkatan kapasitas SDM dan
kelembagaan terkait modernisasi
irigasi
Jumlah daerah irigasi dengan
peningkatan kapasitas SDM dan
kelembagaan terkait modernisasi irigasi
(daerah irigasi)
5 10 10 10 11 322,0 Provinsi Lampung, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, DIY, Bali,
Kalimantan Selatan, Nusa
Tenggara Barat, Sulawesi
Selatan
18 Waduk Multiguna KEMEN PU&PERA
ProP : Pembangunan sistem
penyediaan air untuk komoditas
pertanian bernilai ekonomi tinggi
Luas lahan komoditas pertanian
bernilai ekonomi tinggi beririgasi
(Hektare)
229,2 2192,7 2392,7 2592,7 2592,7 1.352,3
Penyediaan air untuk komoditas
perkebunan rakyat
Jumlah prasarana penyediaan air yang
dibangun untuk perkebunan rakyat (unit)
0 1 1 2 2 24,0 Tersebar KEMEN PU&PERA
Penyediaan air untuk komoditas
peternakan rakyat
Jumlah prasarana penyediaan air yang
dibangun untuk peternakan rakyat (unit)
0 2 2 2 2 32,0 Tersebar KEMEN PU&PERA
Penyediaan air untuk komoditas
hortikultura rakyat
Jumlah prasarana penyediaan air yang
dibangun untuk hortikultura (unit)
0 2 3 3 3 44,0 Tersebar KEMEN PU&PERA
berkas 3, hlm. 296
A.5.46
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan jaringan irigasi
untuk tambak rakyat
Luas irigasi tambak rakyat yang
dibangun (Hektare)
229,2 1192,7 1192,7 1192,7 1192,7 1.252,3 Sumatera Utara, Sumatera
Selatan, Lampung, Banten,
Jawa Barat, Jawa Timur,
Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Barat, NTB
KEMEN PU&PERA
PP : INFRASTRUKTUR EKONOMI Panjang jalan tol baru yang beroperasi
dalam 5 tahun (2.500 km)
1.073.810,9
Jumlah pelabuhan utama (hub) yang
memenuhi standar (7 pelabuhan)
Kinerja tepat waktu (on time
performance) penerbangan (90%)
Panjang jaringan KA yang beroperasi
(7.635 km's)
KP : Konektivitas Jalan a. Panjang jalan baru yang dibangun
(3.000 km)
758.029,5
b. Persentase kondisi mantap jalan
nasional (97%)
c. Persentase kondisi mantap jalan
provinsi (75%)
d. Persentase kondisi mantap jalan
kabupaten/kota (65%)
ProP : Pembangunan Jalan
Strategis
Panjang Jalan Lintas Utama Pulau
dibangun
45.469,4
Jalan Akses pusat pertahanan
Natuna
Panjang jalan yang dibangun (km) 2 14,9 14,9 8,0 8,0 1.099,0 Kepulauan Riau KEMEN PU&PERA
Jembatan Klarik Cs Jembatan yang dibangun (lokasi) 1 - - - - 107,3 Kepulauan Riau KEMEN PU&PERA
Jalan lintas Batam (Ruas Sp.Sei
Harapan-Sp.Basecamp dan
Sp.Tembesi - Tg Berikat)
Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 10 12 80,0 Kepulauan Riau KEMEN PU&PERA
Jalan lintas Bintan Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 25 - 250,0 Kepulauan Riau KEMEN PU&PERA
Jalan perbatasan Kalbar Panjang jalan yang dibangun (km) 12 - - - - 98,4 Kalimantan Barat KEMEN PU&PERA
Jalan perbatasan Kaltara Panjang jalan yang dibangun (km) 47,4 70,2 36,4 19,0 19,0 1.933,3 Kalimantan Utara KEMEN PU&PERA
Jalan perbatasan NTT Panjang jalan yang dibangun (km) 32,6 49,7 44,8 44,8 4,6 1.256,0 Nusa Tenggara Timur KEMEN PU&PERA
Jalan Trans Kepulauan NTT Panjang jalan yang dibangun (km) - - 7 - - 30,0 Nusa Tenggara Timur KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas Barat Aceh Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 10 100,0 Aceh KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas Barat Jambi Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 15 - 85,0 Jambi KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas Pantura Banten Panjang jalan yang dibangun (km) - - 150 - - 85,0 Banten KEMEN PU&PERA
berkas 3, hlm. 297
A.5.47
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jalan Penggantian Jembatan
Pantura Banten (cs)
Jembatan yang dibangun (lokasi) 1 - - - - 75,0 Banten KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas penghubung Kalbar Panjang jalan yang dibangun (km) 6 29,0 57,2 57,2 57,2 2.330,7 Kalimantan Barat KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas Penghubung Sumsel Panjang jalan yang dibangun (km) - - 5 10 - 111,0 Sumatera Selatan KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas Penghubung Sumut Panjang jalan yang dibangun (km) 2 10 10 6 6 475,6 Sumatera Utara KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas Selatan Kalsel Panjang jalan yang dibangun (km) 7 7,5 348,0 Kalimantan Selatan KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas Tengah Aceh Panjang jalan yang dibangun (km) 32,5 10,5 10,5 10,5 10,5 1.790,4 Aceh KEMEN PU&PERA
Jembatan Sp. Uning - Takengon Jembatan yang dibangun (lokasi) - 1 - - - 140,0 Aceh KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas Tengah Jawa Timur Panjang jalan yang dibangun (km) - - 1,5 - - 11,8 Jawa Timur KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas Tengah Kalteng Panjang jalan yang dibangun (km) 19,5478 13,0136 13,0136 5,8625 5,8625 562,6 Kalimantan Tengah KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas Timur Riau Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 20 193,0 Riau KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas Timur Sumatera Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 64,5 387,0 Lampung KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas Utara Bali Panjang jalan yang dibangun (km) - 1083 1083 933 - 1.050,0 Bali KEMEN PU&PERA
Jalan Singaraja - Mengwitani
(shortcut)
Panjang jalan yang dibangun (km) - 3 2,25 5 222,2 Bali KEMEN PU&PERA
Jembatan Shortcut Denpasar -
Gilimanuk (Tk. Yeh Otan)
Jembatan yang dibangun (lokasi) - 1 - - - 80,0 Bali KEMEN PU&PERA
Jalan Pansela Jawa Tengah Panjang jalan yang dibangun (km) 3 8 10 15 12,9 496,0 Jawa Tengah KEMEN PU&PERA
Jalan Pansela Jawa Timur Panjang jalan yang dibangun (km) 38 53,6 59,9 59,9 35,5 2.496,6 Jawa Timur KEMEN PU&PERA
Jalan Pansela Yogyakarta Panjang jalan yang dibangun (km) 5 17,6 6,0 6,0 495,1 Yogyakarta KEMEN PU&PERA
Jalan Selingkar Wilis Ring 1
(APBD/DAK)
Panjang jalan yang dibangun (km) 10 30 50 70 52 1.060,0 Jawa Timur DAK/PEMDA
Jalan Selingkar Wilis Ring 2 dan
Radial (APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 19 48 75 75 45 786,0 Jawa Timur KemenPUPR/Pemd
a
Jalan Penanganan Jalan dampak
bencana Palu
Panjang jalan yang dibangun (km) 786 - - - - 1.218,7 Sulawesi Tengah KEMEN PU&PERA
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 Jembatan yang dibangun (lokasi) 1 - - - - 325,0 Sulawesi Tengah KEMEN PU&PERA
Rehabilitasi dan Penggantian
Jembatan dampak bencana Palu
Jembatan yang dibangun (lokasi) 1 - - - - 23,2 Sulawesi Tengah KEMEN PU&PERA
Jalan Penghubung lintas timur
dan barat Sumatera
Panjang jalan yang dibangun (km) - - 7,5 15 - 200,0 Bengkulu KEMEN PU&PERA
Jalan Lingkar Luar Gorontalo
(GORR)
Panjang jalan yang dibangun (km) 15 20 25 15 5 856,0 Gorontalo KEMEN PU&PERA
Jalan Penghubung lintas utara -
selatan Gorontalo
Panjang jalan yang dibangun (km) - 20 20 - - 960,0 Gorontalo KEMEN PU&PERA
Jalan Penghubung lintas utara -
selatan Jabar
Panjang jalan yang dibangun (km) 3 - - - - 136,6 Jawa Barat KEMEN PU&PERA
Jalan Perbatasan Kaltim Panjang jalan yang dibangun (km) 62,6 54,7 32,3 5,9 5,9 1.580,3 Kalimantan Timur KEMEN PU&PERA
Jalan Trans Papua Panjang jalan yang dibangun (km) 59 59 39 39 39 3.155,0 Papua Jalan Trans Papua
Merauke - Sorong
KEMEN PU&PERA
Jalan Trans Papua Barat Panjang jalan yang dibangun (km) 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 2.768,6 Papua Barat Jalan Trans Papua
Merauke - Sorong
KEMEN PU&PERA
berkas 3, hlm. 298
A.5.48
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jembatan di Jalan Trans Papua Panjang jembatan jalan yang dibangun
(m)
3140 3230 2680 2325 2389 7.245,6 Papua Jalan Trans Papua
Merauke - Sorong
KEMEN PU&PERA
Jembatan di Jalan Trans Papua
Barat
Panjang jembatan jalan yang dibangun
(m)
887,4 967,4 967,4 887,4 887,4 2.206,5 Papua Barat Jalan Trans Papua
Merauke - Sorong
KEMEN PU&PERA
Jalan Perbatasan Papua Panjang jalan yang dibangun (km) 6 6 6 6 6 200,0 Papua KEMEN PU&PERA
Jembatan Pulau Lembeh (Potensi) Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - - 1 0,0 Sulawesi Utara KemenPUPR
(KPBU)
Jembatan Samota Jembatan yang dibangun (lokasi) 1 - - - - 150,0 Nusa Tenggara Barat KEMEN PU&PERA
Jembatan Batam-Bintan
(Potensi/penyiapan)
Jembatan yang dibangun (lokasi) - 1 - - - 10,0 Kepulauan Riau KemenPUPR
(KPBU)
Jembatan Sumsel - Bangka
(Potensi/penyiapan)
Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - - 1 10,0 Sumatera Selatan KemenPUPR
(KPBU)
Jembatan Muna-Buton
(Potensi/Penyiapan)
Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - 1 - 10,0 Sulawesi Tenggara KEMEN PU&PERA
Jalan Akses dan Jembatan Pulau
Balang
Jembatan yang dibangun (lokasi) - 1 - - - 549,3 Kalimantan Timur KEMEN PU&PERA
Jembatan Pulau Laut (potensi) Jembatan yang dibangun (lokasi) - - 1 - 0 0,0 Kalimantan Selatan KEMEN PU&PERA
Jembatan Lewamori Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - - 1 500,0 Nusa Tenggara Barat KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas Utara Papua
(Jayapura - Sarmi)
Panjang jalan yang dibangun (km) - 15 15 15 15 750,0 Papua KEMEN PU&PERA
Jembatan Kapuas 3 Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - - 1 300,0 Kalimantan Barat KEMEN PU&PERA
Jembatan Srandaan Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - - 1 700,0 Yogyakarta KEMEN PU&PERA
Jembatan Kahayan 2 Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - - 1 300,0 Kalimantan Tengah KEMEN PU&PERA
Jembatan Sambas Besar Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - - 1 1.860,0 Kalimantan Barat KEMEN PU&PERA
Jalan penghubung lintas
(tapalang-mambi)
Panjang jalan yang dibangun (km) 2 2 2 - - 120,0 Sulawesi Barat KEMEN PU&PERA
Konektivitas Fakfak (jalan SP.
Moyana - Windesi)
Panjang Jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya (km)
- - 5 5 - 120,0 Papua Barat KEMEN PU&PERA
Jalan SP.3 Moyana - Tiwara -
Bofuer
Panjang Jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya (km)
- 4 5 5 - 135,0 Papua Barat KEMEN PU&PERA
Jalan Trans Bangka Panjang jalan yang dibangun (km) - 10 12 16 12 350,0 Bangka Belitung KEMEN PU&PERA
Jalan Trans Belitung Panjang jalan yang dibangun (km) - 5 8 10 7 210,0 Bangka Belitung KEMEN PU&PERA
Jalan Lingkar Rembang - Lasem Panjang jalan yang dibangun (km) 5 5 5,5 5 5 249,9 Jawa Tengah KEMEN PU&PERA
Jalan Tambakreja - Bantarsari
(Lingkar Sidareja)(Pansela)
Panjang jalan yang dibangun (km) 2 - - - - 25,0 Jawa Tengah KEMEN PU&PERA
Jembatan Inari Jembatan yang dibangun (lokasi) - - 1 - - 900,0 Papua Barat KEMEN PU&PERA
Jalan By Pass Balige Panjang jalan yang dibangun (km) 7 6,5 - - - 135,0 Sumatera Utara KEMEN PU&PERA
Jalan Lingkar Parakan, Kab.
Temanggung dan Kab. Wonosobo
Panjang jalan yang dibangun (km) - 3,8 3,8 3,8 3,8 150,1 Jawa Tengah KEMEN PU&PERA
Jalan Lingkar Utara Kertek, Kab.
Wonosobo
Panjang jalan yang dibangun (km) - - 3,0 3,0 3,0 85,0 Jawa Tengah KEMEN PU&PERA
berkas 3, hlm. 299
A.5.49
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jalan Lintas Selatan Madura
(Ruas Sreseh Pangarengan)
Panjang jalan yang dibangun (km) - - 2,9 2,9 - 50,0 Jawa Timur KEMEN PU&PERA
Jalan Magelang -Kaliangkrik-Bts.
Kab. Wonosobo, Kab. Magelang
Panjang jalan yang dibangun (km) - 3 3 - - 45,0 Jawa Tengah KEMEN PU&PERA
Jembatan Ploso Jembatan yang dibangun (lokasi) - 1 - - - 200,0 Jawa Timur KEMEN PU&PERA
Jalan Ringroad Timur Purworejo,
Kab. Purworejo
Panjang jalan yang dibangun (km) - 5,5 5,5 5,5 5,5 176,0 Jawa Tengah KEMEN PU&PERA
Jalan Siantar By Pass Panjang jalan yang dibangun (km) - 3,6 3,6 3,6 96,0 Sumatera Utara KEMEN PU&PERA
Koordinasi penerapan Rencana
Aksi dan pembinaan
pelaksanaan pengembangan
infrastruktur di bidang
transportasi
jumlah daerah yang menerapkan
rencana aksi dan pembinaan
pelaksanaan di bidang transportasi
(daerah)
- 167 323 479 633 18,5 Pusat Kemendagri
ProP : Pembangunan Jalan Tol Panjang jalan yang dibangun (2.500
km)
682.903,8
Jalan Tol Non Trans Jawa
(Dukungan APBN)
Panjang jalan tol yang dibangun (km) 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3.903,5 Tersebar (Jawa) KEMEN PU&PERA
Jalan Tol Non Trans Jawa
(Dukungan KPBU)
Panjang jalan tol yang dibangun (km) 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 125.858,0 Tersebar (Jawa) KPBU
Jalan Tol Jabodetabek
(Dukungan KPBU)
Panjang jalan tol yang dibangun (km) 60 75 80 75,04 57,9 110.823,0 Jabodetabek KPBU
Jalan Tol Trans Jawa (Dukungan
KPBU)
Panjang jalan tol yang dibangun (km) 30 50 60 50 57 43.309,0 Tersebar (Jawa) KPBU
Jalan Tol Trans Sumatera
(Dukungan APBN)
Panjang jalan tol yang dibangun (km) 472 590 495 325 149 105.524,0 Tersebar (Sumatera) Jalan Tol Trans Sumatera
Aceh-Lampung
KEMEN PU&PERA
Jalan Tol Trans Sumatera
(Dukungan KPBU)
Panjang jalan tol yang dibangun (km) 472 590 495 325 149 203.026,0 Tersebar (Sumatera) Jalan Tol Trans Sumatera
Aceh-Lampung
KPBU
Jalan Tol Kalimantan (Dukungan
APBN)
Panjang jalan tol yang dibangun (km) 2 2 2 2 2,13 2.661,8 Tersebar (Kalimantan) KEMEN PU&PERA
Jalan Tol Kalimantan (Dukungan
KPBU)
Panjang jalan tol yang dibangun (km) 15 20 25 25 12,1 25.514,1 Tersebar (Kalimantan) KPBU
Jalan Tol Sulawesi (Dukungan
APBN)
Panjang jalan tol yang dibangun (km) 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3.061,0 Tersebar (Sulawesi) KEMEN PU&PERA
Jalan Tol Sulawesi (Dukungan
KPBU)
Panjang jalan tol yang dibangun (km) 10 15 20 20 11,2 15.153,5 Tersebar (Sulawesi) KPBU
Jalan Tol Semarang - Demak
(Dukungan KPBU)
Panjang jalan tol yang dibangun (km) - - - - 11,5 5.300,0 Jawa Tengah Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura Jawa
KPBU
Jalan Tol Semarang - Demak
(Dukungan APBN)
Panjang jalan tol yang dibangun (km) - - - - 15,5 7.100,0 Jawa Tengah Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura Jawa
KEMEN PU&PERA
Jalan Tol Samarinda - Bontang
(Potensi)
Panjang jalan tol yang dibangun (km) - - - - 5 2.970,0 Kalimantan Timur KPBU
berkas 3, hlm. 300
A.5.50
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jalan Tol Ngawi - Bojonegoro -
Tuban - Lamongan - Manyar -
Bunder (Potensi)
Panjang jalan tol yang dibangun (km) - - - - 10 1.700,0 Jawa Timur KPBU
Jalan Tol Bandara Juanda -
Tanjung Perak (SERR) (Potensi)
Panjang jalan tol yang dibangun (km) - - - - 25 8.500,0 Jawa Timur KPBU
Jalan Tol Waru (Aloha)
Wonokromo - Tanjung Perak
Panjang jalan tol yang dibangun (km) - - - - 8 3.500,0 Jawa Timur KPBU
Jalan Tol Perkotaan Medan Panjang jalan tol yang dibangun (km) - - - 10 20 15.000,0 Sumatera Utara KPBU
ProP : Pembangunan Jalan
Mendukung Kawasan Prioritas
(KI, KEK, dan KSPN)
Panjang jalan yang dibangun (KM) 9.659,0
Jalan Akses KEK Galang Batang
I
Panjang jalan yang dibangun (km) - 1,8 - - - 11,8 Kepulauan Riau KEMEN PU&PERA
Jalan Bypass BIL-Mandalika Panjang jalan yang dibangun (km) - 17,4 10,2 11,2 12,6 1.392,0 Nusa Tenggara Barat KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KI Seimangke Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 10 30,0 Sumatera Utara KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KEK Sorong Panjang jalan yang dibangun (km) - 6,8 6,8 6,8 6,8 444,1 Papua Barat KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KI Bintuni (Bintuni -
Susumuk)
Panjang jalan yang dibangun (km) 5 8 7 5,5 249,9 Papua Barat KEMEN PU&PERA
Jalan Sp.3 Moyana - Wanoma Panjang Jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya (km)
4,5 6 2,13 120,0 Papua Barat KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KI Gresik Panjang jalan yang dibangun (km) 5 60,0 Jawa Timur KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KI Madura Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 5 50,0 Jawa Timur KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KI Brebes Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 3 30,0 Jawa Tengah KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KI Jorong Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 6 60,0 Kalimantan Selatan KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KI Batu Licin Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 6 60,0 Kalimantan Selatan KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KI Surya Borneo Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 1 10,0 Kalimantan Tengah KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KI Ketapang Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 12 123,0 Kalimantan Barat KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KI Kemingking Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 5 50,0 Jambi KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KI Tanggamus Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 2 20,0 Lampung KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KI/KEK Palu Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 7 60,0 Sulawesi Tengah KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KIPI Tanah Kuning Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 12,5 12,5 600,0 Kalimantan Utara KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KSPN Borobudur Panjang jalan yang dibangun (km) - 20 - - - 175,0 Yogyakarta KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KSPN Labuan Bajo Panjang jalan yang dibangun (km) 6,7 21,4 21,4 21,4 21,4 1.402,2 Nusa Tenggara Timur KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KSPN Wakatobi Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 30 225,0 Sulawesi Tenggara KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KSPN Bromo
Tengger Semeru
Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 20 223,0 Jawa Timur KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Likupang (Dukungan
KPBU)
Panjang jalan yang dibangun (km) 4 5 4,33 120,0 Sulawesi Utara Kemenhub (KPBU)
Jalan Akses KEK Mandalika
(dukungan untuk Key Tourism
Area Prioritas)
Panjang jalan yang dibangun (km) 4,5 4 5 4,15 150,0 Nusa Tenggara Barat KemenPUPR
(KPBU)
Jalan Akses wisata Samota
(Dukungan DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 150 - 300,0 Nusa Tenggara Barat Pemda/KemenPUP
R
berkas 3, hlm. 301
A.5.51
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jalan akses KEK Arun
Lhoksumawe
Panjang jalan yang dibangun (km) - - 8 - - 48,0 Aceh KEMEN PU&PERA
Jalan akses KEK Tanjung Lesung Panjang jalan yang dibangun (km) - - 10 10 - 165,0 Banten KEMEN PU&PERA
Jalan akses KI Sadai Panjang jalan yang dibangun (km) - 2 3,9 1 58,5 Bangka Belitung KEMEN PU&PERA
Jembatan Nibung 1-2 Jembatan yang dibangun (lokasi) - - 1 - - 40,0 Bangka Belitung KEMEN PU&PERA
Jalan akses KI Tanjung Enim Panjang jalan yang dibangun (km) 3 4 4,3 85,0 Sumatera Selatan KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KEK Kendal-KPI
Patebon
Panjang jalan yang dibangun (km) 2 4 5,2 95,0 Jawa Tengah KEMEN PU&PERA
Jalan Lingkar Industri Brebes -
Tegal (Kecipir-Blangko -
Kelampok), Kab. Brebes
Panjang jalan yang dibangun (km) 3 5 3,0 95,0 Jawa Tengah KEMEN PU&PERA
Peningkatan jalan kabupaten
akses kawasan industri, Kab.
Panjang Jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya (km)
5 5 80,0 Jawa Tengah KEMEN PU&PERA
Jalan Akses KSPN Danau Toba Panjang jalan yang dibangun (km) 5 16,5 12,5 12,5 12,5 1.333,0 Sumatera Utara KEMEN PU&PERA
Jalan akses KI Weda Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 25 275,0 Maluku Utara KEMEN PU&PERA
Jalan Trans Halmahera
(Dukungan DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 5 6 8 12 745,8 Maluku Utara Pemda/KemenPUP
R
Jalan Lingkar Pulau Morotai Panjang jalan yang dibangun (km) 14 9,7 9,7 9,7 - 422,8 Maluku Utara Jalan Trans pada 18
Pulau Tertinggal, Terluar,
dan Terdepan
KEMEN PU&PERA
Jembatan Kapota (Wakatobi) Jembatan yang dibangun (km) - - - - 1 250,0 Sulawesi Tenggara KEMEN PU&PERA
ProP : Pembangunan Jalan Akses
Simpul Transportasi (Pelabuhan,
Bandara, Terminal)
Panjang jalan yang dibangun 3.700,8
Jalan Akses Pelabuhan Seruyan
(Teluk Sigintung)
Panjang jalan yang dibangun (km) 4 5 90,0 Kalimantan Tengah KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Bandara Bima Panjang jalan yang dibangun (km) - - 4 - - 45,0 Nusa Tenggara Barat KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Bandara Samsoedin
Noer
Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 2 - 20,0 Kalimantan Selatan KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Bandara Tambelan
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) - - 5 - - 42,0 Kepulauan Riau Pemda/KemenPUP
R
Jalan Akses Bandara Waingapu Panjang jalan yang dibangun (km) - 2 3 - - 120,0 Nusa Tenggara Timur KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Pelabuhan Penajam
Paser
Panjang jalan yang dibangun (km) - 1 1 1 1 67,2 Kalimantan Timur KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Pelabuhan Depapre Panjang jalan yang dibangun (km) - 2 3 - - 72,0 Papua KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Pelabuhan Gresik Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 5 - 60,0 Jawa Timur KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Pelabuhan Kuala
Enok
Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 4 - 40,0 Riau KEMEN PU&PERA
Jembatan Akses Pelabuhan
Ujung Jabung
Panjang jembatan yang dibangun (lokasi) 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
400,0 Jambi KEMEN PU&PERA
Jalan Akses pelabuhan Kuala
Tungkal
Panjang jalan yang dibangun (km) - 2,5 2,5 2,5 2,5 240,0 Jambi KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Pelabuhan Pancur Panjang jalan yang dibangun (km) - 3,5 - - 30,0 Kepulauan Riau KEMEN PU&PERA
berkas 3, hlm. 302
A.5.52
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jalan Akses Pelabuhan
Parlimbungan Ketek
Panjang jalan yang dibangun (km) 4 5,625 5,625 5,625 5,625 636,0 Sumatera Utara KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Pelabuhan Patimban Panjang jalan yang dibangun (km) 8 130,0 Jawa Barat KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Pelabuhan Pelaihari
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 5 - 50,0 Kalimantan Selatan Pemda/KemenPUP
R
Jalan Akses Pelabuhan
Penyeberangan (dari PKN)
Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 20 193,0 Riau KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Pelabuhan Sangata Panjang jalan yang dibangun (km) 2 2 - - - 48,0 Kalimantan Timur KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Pelabuhan Sintete Panjang jalan yang dibangun (km) - 1,3 1,3 1,3 1,3 120,0 Kalimantan Barat KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Pelabuhan Tanjung
Api- Api
Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 8 80,0 Sumatera Selatan KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Pelabuhan Teluk
Tapang
Panjang jalan yang dibangun (km) 2 8 8 8 8 816,0 Sumatera Barat KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Stasiun Gede Bage Panjang jalan yang dibangun (km) - 6,1 2,02 - - 193,6 Jawa Barat KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Terminal Tipe A
Liwas
Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 3 - 72,0 Sulawesi Utara KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Terminal Tipe A
Padang
Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 1,5 - 36,0 Sumatera Barat KEMEN PU&PERA
Jalan Akses Pelabuhan
Kendawangan
Panjang jalan yang dibangun (km) - 2 - - - 10,0 Kalimantan Barat KEMEN PU&PERA
Jalan Akses dari JLS menuju
Pelabuhan Gelon
Panjang jalan yang dibangun (km) - - 3,8 - - 30,0 Jawa Timur KEMEN PU&PERA
Jalan akses pelabuhan Belang
Belang
Panjang jalan dibangun/dipelihara (km) - 3 3 - - 60,0 Sulawesi Barat KEMEN PU&PERA
ProP : Preservasi jalan nasional
(termasuk
peningkatan/pelebaran)
Persentase mantap jalan nasional
(97%)(persen)
423,0
Peningkatan dan Pelebaran Jalan
Raya Sumenep - Pamekasan
Panjang jalan dibangun/dipelihara (km) - 3,8 - - - 30,0 Jawa Timur KEMEN PU&PERA
Peningkatan Jalan Kab. Rembang
- Bts. Kota Blora - Cepu Kab.
Rembang - Kab. Blora
Panjang jalan dibangun/dipelihara (km) - 4 4 4,71 - 89,0 Jawa Tengah KEMEN PU&PERA
Peningkatan Jalan Nasional
Kolektor Primer/Daendels
(Lohgung (KM 93,175) - BTS. Kota
Panjang jalan dibangun/dipelihara (km) - 6 - - - 30,0 Jawa Timur KEMEN PU&PERA
Peningkatan Jalan Akses Kaligua
Guci, Kab. Brebes dan Kab. Tegal
Panjang jalan dibangun/dipelihara (km) - 3 4,1 - - 50,0 Jawa Tengah KEMEN PU&PERA
Peningkatan Jalan Banyumas -
Klampok, Kab. Purbalingga
Panjang jalan dibangun/dipelihara (km) - 3 5 5,1 85,0 Jawa Tengah KEMEN PU&PERA
Peningkatan Jalan Surakarta-
Gemolong-Geyer/batas Kab.
Grobogan, Kab. Sragen
Panjang jalan dibangun/dipelihara (km) - - 3,8 - - 19,0 Jawa Tengah KEMEN PU&PERA
Peningkatan Jalan Penghubung
Lintas (Mamasa - Bts Sulsel)
Panjang jalan dibangun/dipelihara (km) - 3 5 5,3 - 120,0 Sulawesi Barat KEMEN PU&PERA
berkas 3, hlm. 303
A.5.53
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
ProP : Pembangunan dan
pemeliharaan jalan daerah
Persentase mantap jalan provinsi,
Kab/kota (persen)
70/59 71/60 72/62 73/63 75/65
13.154,1
Penanganan jalan dan jembatan
di Kab. Asmat
Panjang jalan dan jembatan yang
dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya
(km)
- 5 8 10 12 164,5 Papua KEMEN PU&PERA
Penanganan jalan lingkar Danau
Anggi Giji dan Anggi Gida
Panjang jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya (km)
- 4 4 - - 60,0 Papua Barat KEMEN PU&PERA
Penanganan Jalan lingkar
Nunukan
Panjang Jalan lingkar yang
dibangun/ditingkatkan (km)
- - 10 - - 80,0 Kalimantan Utara KEMEN PU&PERA
Jalan lingkar Utara Lamongan
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) - - 7 - - 91,0 Jawa Timur Pemda/KemenPUP
R
Jalan Perkotaan (Imogiri - Sentolo) Panjang jalan yang dibangun (km) - 2,3 2,3 - - 30,0 Yogyakarta KEMEN PU&PERA
Jalan Lintas Seram Panjang jalan yang dibangun (km) 5 5 5 5 5 250,0 Maluku Jalan Trans pada 18
Pulau Tertinggal, Terluar,
dan Terdepan
KEMEN PU&PERA
Jalan Trans Mentawai
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 8,7 12,8 12,3 12,0 11,3 716,5 Sumatera Barat Jalan Trans pada 18
Pulau Tertinggal, Terluar,
dan Terdepan
Pemda/KemenPUP
R
Jalan Trans Nias Panjang jalan yang dibangun (km) 3,7 5,5 5,3 5,1 4,8 305,9 Sumatera Utara Jalan Trans pada 18
Pulau Tertinggal, Terluar,
dan Terdepan
KEMEN PU&PERA
Jalan Trans Pulau Buton
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 3,4 5,0 4,8 4,7 4,4 279,7 Sulawesi Tenggara Jalan Trans pada 18
Pulau Tertinggal, Terluar,
dan Terdepan
Pemda/KemenPUP
R
Jalan Trans Pulau Muna Panjang jalan yang dibangun (km) 5,3 7,8 7,5 7,3 6,9 436,8 Sulawesi Tenggara Jalan Trans pada 18
Pulau Tertinggal, Terluar,
dan Terdepan
KEMEN PU&PERA
Jalan Trans Pulau Simeleu
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 5,8 8,5 8,2 8,0 7,5 476,0 Aceh Jalan Trans pada 18
Pulau Tertinggal, Terluar,
dan Terdepan
Pemda/KemenPUP
R
Jalan Trans pulau Enggano Panjang jalan yang dibangun (km) 5,3 7,8 7,5 7,3 6,9 436,8 Bengkulu Jalan Trans pada 18
Pulau Tertinggal, Terluar,
dan Terdepan
KEMEN PU&PERA
Jalan Trans Pulau Kei Besar
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 15,5 22,8 21,9 21,3 20,1 1.274,2 Maluku Jalan Trans pada 18
Pulau Tertinggal, Terluar,
dan Terdepan
Pemda/KemenPUP
R
Jalan Trans Pulau Wetar Panjang jalan yang dibangun (km) 11,7 17,2 16,5 16,0 15,1 960,2 Maluku Jalan Trans pada 18
Pulau Tertinggal, Terluar,
dan Terdepan
KEMEN PU&PERA
Jalan Trans Pulau Moa
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 6,9 10,2 9,8 9,5 8,9 567,6 Maluku Jalan Trans pada 18
Pulau Tertinggal, Terluar,
dan Terdepan
Pemda/KemenPUP
R
berkas 3, hlm. 304
A.5.54
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jalan Trans Pulau Selaru
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 6,6 9,7 9,3 9,0 8,5 541,4 Maluku Jalan Trans pada 18
Pulau Tertinggal, Terluar,
dan Terdepan
Pemda/KemenPUP
R
Jalan Trans Pulau Aru
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 6,1 9,0 8,6 8,4 7,9 502,2 Maluku Jalan Trans pada 18
Pulau Tertinggal, Terluar,
dan Terdepan
Pemda/KemenPUP
R
Jalan Trans Pulau Babar
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 6,9 10,2 9,8 9,5 8,9 567,6 Maluku Jalan Trans pada 18
Pulau Tertinggal, Terluar,
dan Terdepan
Pemda/KemenPUP
R
Jalan Trans Pulau Buru Panjang jalan yang dibangun (km) 6,1 9,0 8,6 8,4 7,9 502,2 Maluku Jalan Trans pada 18
Pulau Tertinggal, Terluar,
dan Terdepan
KEMEN PU&PERA
Jalan Trans Pulau Sumba
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 18,1 26,6 25,5 24,8 23,4 1.483,5 Nusa Tenggara Timur Jalan Trans pada 18
Pulau Tertinggal, Terluar,
dan Terdepan
Pemda/KemenPUP
R
Jalan Trans Pulau Biak
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 12,9 18,9 18,2 17,6 16,6 1.054,4 Papua Jalan Trans pada 18
Pulau Tertinggal, Terluar,
dan Terdepan
Pemda/KemenPUP
R
Jalan Penghubung Lintas
(Salubatu - Bonehau - Batuisi -
Panjang jalan dibangun/dipelihara (km) 6 7 7,6 5,8 250,8 Sulawesi Barat KEMEN PU&PERA
Jalan Trans Yapen Panjang Jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya (km)
3 3,8 74,8 Papua KEMEN PU&PERA
Jalan Lingkar Pulau Weh Panjang jalan yang dibangun (km) - - 4 - - 40,0 Aceh KEMEN PU&PERA
Jalan akses wisata religi Cut
Mutiah (DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) - - 21 - - 148,0 Aceh Pemda/KemenPUP
R
Jalan Pulau Terluar Maluku Panjang jalan yang dibangun (km) 25 25 25 25 1.680,0 Maluku Jalan Trans pada 18
Pulau Tertinggal, Terluar,
dan Terdepan
KEMEN PU&PERA
Jembatan Bian Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - 1 - 180,0 Papua KEMEN PU&PERA
ProP : Pengembangan Wilayah
Suramadu
2.719,4
Penyiapan kawasan siap bangun
(Mendukung KI Madura)
Luas lahan kawasan (ha) 50 50 25 25 25 384,8 Jawa Timur BPWS
Stimulasi infrastruktur
Mendukung KI Madura
Panjang jalan dibangun/dipelihara (km) 22,8 26,3 24,8 31,1 29,4 308,6 Jawa Timur BPWS
Jalan akses menuju KKJSM yang
terintegrasi dari Pelabuhan
Tanjung Bulu Pandan
Panjang jalan yang dibangun (km) - - 20 20 20 180,0 Jawa Timur BPWS
KP : Konektivitas Kereta Api Panjang jalur KA yang dibangun
(termasuk reaktivasi dan jalur ganda)
(km)
120.266,5
berkas 3, hlm. 305
A.5.55
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Persentase kondisi jalur KA sesuai
standar Track Quality Index kategori
1 dan 2 (persen)
81,5 83 87 90 94
Panjang jalur KA yang beroperasi
(km)
Jumlah simpul transportasi yang
terakses Kereta Api (bandara dan
pelabuhan) (lokasi)
ProP : Pembangunan Jalur Kereta
Api Antar Kota
Panjang Jalur Kereta Api yang
dibangun (km)
85.834,1
Pembangunan KA Trans
Sumatera (Banda Aceh - Sigli -
Bireuen - Lhoksemawe)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) 13
(berlanjut)
13
(Selesai)
15
(berlanjut)
15
(berlanjut)
15
(Selesai)
458,5 Aceh Kemenhub
Pembangunan KA Trans
Sumatera (Besitang - Sei liput -
Langsa - Lhok seumawe)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) 35
(Selesai)
30
(berlanjut)
30
(berlanjut)
30
(berlanjut)
30
(Selesai)
1.050,0 Aceh Kemenhub
Pembangunan KA Trans
Sumatera (Rantau Prapat -
Pondok S2 - Kota Pinang - Batas
Sumut - Duri - Pekan baru)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) 33
(Selesai)
25
(berlanjut)
25
(berlanjut)
25
(Selesai)
30
(berlanjut)
1.215,0 Sumatera Utara- Riau Kemenhub
Pembangunan KA Trans
Sumatera (Palembang - Betung -
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) - 20
(berlanjut)
20
(berlanjut)
20
(Selesai)
20
(berlanjut)
550,0 Sumatera Selatan - Jambi Kemenhub
Pembangunan KA Kota Padang -
Bengkulu (Dukungan KPBU)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) - - - 6
(berlanjut)
6
(berlanjut)
207,8 Bengkulu Kemenhub (KPBU)
Pembangunan KA Ekspres
Jakarta-Semarang
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) - 432
(berlanjut)
432
(berlanjut)
432
(berlanjut)
432
(berlanjut)
16.280,0 Jakarta, Jawa Barat, Jawa
Tengah
KA Kecepatan Tinggi
Pulau Jawa (Jakarta-
Semarang dan Jakarta-
Bandung)
Kemenhub
Lanjutan Pembangunan KA Cepat
Jakarta-Bandung (KCIC) (KPBU)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) 142
(berlanjut)
142
(berlanjut)
142
(Selesai)
- - 42.000,0 Jakarta, Jawa Barat KA Kecepatan Tinggi
Pulau Jawa (Jakarta-
Semarang dan Jakarta-
Bandung)
Kemenhub (KPBU)
Pembangunan Jalur Ganda Jawa
Barat (Bogor-Sukabumi;
Cikampek-Padalarang; Bandung -
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) 38
(berlanjut)
17
Selesai
90
(berlanjut)
90
(berlanjut)
90
(berlanjut)
3.007,3 Jawa Barat Kemenhub
Reaktivasi Jalur KA Pariaman-
Naras - Sungai Limau
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) - - 15
(berlanjut )
15
(berlanjut )
15
(lselesai)
550,0 Sumatera Barat Kemenhub
Reaktivasi Jalur KA Banten
(Rangkasbitung - Pandeglang-
Saketi-Menes-Labuhan, Saketi -
Bayah)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) - 17
(berlanjut)
17
(berlanjut)
Selesai
(berlanjut)
900,0 Banten Kemenhub
berkas 3, hlm. 306
A.5.56
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat
(Cianjur-Padalarang; Rancaekek-
Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-
Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang;
Cikudapateh-Ciwidey) (Dukungan
APBN)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) 15
(berlanjut)
15
(berlanjut)
15
(selesai)
24
(berlanjut)
24
(berlanjut)
1.010,0 Jawa Barat Kemenhub (KPBU)
Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat
(Rancaekek-Jatinangor-
Tanjungsari; Cibatu-Garut-
Cikajang; Banjar-Cijulang;
Cikudapateh-Ciwidey) (Dukungan
KPBU)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) 15
(berlanjut)
15
(berlanjut)
15
(selesai)
24
(berlanjut)
24
(berlanjut)
1.010,0 Jawa Barat Kemenhub (KPBU)
Pembangunan Jalur KA
Makassar - Pare Pare (Dukungan
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) 6
(berlanjut)
6
(selesai)
12
(berlanjut)
12
(berlanjut)
12
(selesai)
2.638,7 Sulawesi Selatan Kereta Api Makassar-Pare
Pare
Kemenhub (KPBU)
Pembangunan Jalur KA
Makassar - Pare Pare (Dukungan
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) 43 (selesai)
64 (berlanjut)
64
(selesai)
12
(berlanjut)
12
(berlanjut)
12
(selesai)
3.790,4 Sulawesi Selatan Kereta Api Makassar-Pare
Pare
Kemenhub (KPBU)
Pembangunan Jalur Ganda KA
Lintas Selatan Jawa (Wonokromo-
Mojokerto-Jombang)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) 23
(selesai)
20
(berlanjut)
20
(selesai)
25
(berlanjut)
25
(selesai)
1.210,0 Jawa Timur Kemenhub
Pembangunan Jalur KA
Mengwitani - Singaraja
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) - - 14
(berlanjut)
14
(berlanjut)
14
(berlanjut)
325,0 Bali Kemenhub (KPBU)
Pembangunan jalur KA
Mengwitani - Singaraja
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) - - 14
(berlanjut)
14
(berlanjut)
14
(berlanjut)
2.770,0 Bali Kemenhub (KPBU)
Pembangunan KA Trans
Kalimantan (Balik papan -
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) - - 20
(berlanjut)
20
(berlanjut)
20
(selesai)
450,0 Kalimantan Timur Kemenhub (KPBU)
Pembangunan Jalur KA
Pemantang Siantar - Danau Toba
(Dukungan APBN)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) - - 15
(berlanjut)
15
(berlanjut)
15
(selesai)
305,0 Sumatera Utara Kemenhub (KPBU)
Pembangunan Jalur KA
Pemantang Siantar - Danau Toba
(Dukungan KPBU)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) - - 15
(berlanjut)
15
(berlanjut)
15
(selesai)
1.105,0 Sumatera Utara Kemenhub (KPBU)
Pembangunan KA Barang
Kalimantan (Puruk Cahu -
Bangkuang; - Batanjung; Gunung
mas -Katingan) (KPBU)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) 96
(berlanjut)
96
(berlanjut)
96
(berlanjut)
96
(berlanjut)
96
(selesai)
3.001,4 Kalimantan Timur,
Kalimantan Tengah
Kemenhub, Pemda,
KPBU
Pembangunan Jalur Ganda KA
Banjar - Kroya
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) 20
(berlanjut)
20
(berlanjut)
20
(selesai)
500,0 Jawa Tengah, Jawa Barat Kemenhub
Pembangunan Jalur Ganda KA
Rangkasbitung-Merak
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) - 20
(berlanjut)
20
(berlanjut)
20 (selesai);
15 (berlanjut)
15
(berlanjut)
800,0 Banten Kemenhub
Pembangunan KA Tanjung Enim -
Tanjung Api Api (KPBU)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km) - - 8
(berlanjut)
(berlanjut)
(selesai)
700,0 Sumatera Selatan Kemenhub (KPBU)
berkas 3, hlm. 307
A.5.57
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
ProP : Peningkatan,
Pemeliharaan, Perawatan dan
Pengoperasian Jaringan
Prasarana Kereta Api
Panjang Jalur Kereta Api yang
ditingkatkan (km)
12.905,3
Terselenggaranya pemeliharaan,
perawatan, dan pengoperasian
jaringan prasarana kereta api (paket)
Peningkatan Jalur KA di Banten
(Rangkasbitung-Merak)
Panjang Jalur Kereta Api yang
Ditingkatkan
15 15 15 15 9 676,4 Banten Kemenhub
Peningkatan Jalur KA di
Sumatera Utara (Araskabu -
Tebing Tinggi - Rantau Prapat
dan Tebing Tinggi - Siantar)
Panjang Jalur Kereta Api yang
Ditingkatkan
128 40 40 20 4 1.456,2 Sumatera Utara Kemenhub
Peningkatan Jalur KA di
Sumatera Barat (Padang -
Pariaman; Padang- Bukit Putus;
Kayu Tanam - Batu Tabal)
Panjang Jalur Kereta Api yang
Ditingkatkan
14 5 20 20 10 1.017,1 Sumatera Barat Kemenhub
Peningkatan Jalur KA di
Sumatera Selatan (Lahat - Lubuk
Panjang Jalur Kereta Api yang
Ditingkatkan (km)
8 20 20 20 6 438,8 Sumatera Selatan Kemenhub
Peningkatan Jalur KA di Jawa
Barat (Bandung - Banjar)
Panjang Jalur Kereta Api yang
Ditingkatkan (km)
100 56 - - - 209,6 Jawa Barat Kemenhub
Peningkatan Jalur KA di Jawa
Tengah (Semarang-Solo; Banjar-
Kroya)
Panjang Jalur Kereta Api yang
Ditingkatkan (km)
91 20 20 30 53 699,0 Jawa Tengah Kemenhub
Peningkatan Jalur KA di Jawa
Timur (Surabaya - Banyuwangi;
Surabaya-Malang; Bangil-
Panjang Jalur Kereta Api yang
Ditingkatkan (km)
65 60 70 70 60 908,2 Jawa Timur Kemenhub
Pemeliharaan, Perawatan dan
Pengoperasian Jaringan
Prasarana Kereta Api
Terselenggaranya pemeliharaan,
perawatan, dan pengoperasian jaringan
prasarana kereta api (paket)
1 1 1 1 1 7.500,0 Pusat Kemenhub
ProP : Pembangunan KA Akses
Pelabuhan dan Bandara:
Terbangunnya KA akses Pelabuhan
dan Bandara (km)
2.622,2
Pembangunan KA akses
Pelabuhan Tanjung Emas
KA akses Pelabuhan yang dibangun (km) 2 - - - - 7,5 Jawa Tengah Kemenhub
Pembangunan KA akses
Pelabuhan Teluk Lamong
KA akses Pelabuhan yang dibangun (km) 4
(berlanjut)
4
(berlanjut)
4
(berlanjut)
4
(selesai)
200,0 Jawa Timur Kemenhub
Pembangunan KA akses
Pelabuhan Tarahan (KPBU)
KA akses Pelabuhan yang dibangun (km) - - - 5
(berlanjut)
5
(selesai)
500,0 Lampung Kemenhub (KPBU)
Pembangunan KA akses
Pelabuhan Garongkong
KA akses Pelabuhan yang dibangun (km) - - 5
(berlanjut)
(selesai)
- 500,0 Sulawesi Selatan Kemenhub
berkas 3, hlm. 308
A.5.58
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan KA akses Bandara
Adi Sumarmo
KA akses Bandara yang dibangun (km) 13
(berlanjut)
13
(berlanjut)
13
(selesai)
- - 240,0 Jawa Tengah Kemenhub
Pembangunan KA akses Bandara
Raden Intan
KA akses Bandara yang dibangun (km) 1,3 - - - - 74,7 Lampung Kemenhub
Pembangunan KA akses Bandara
Internasional Yogyakarta
KA akses Bandara yang dibangun (km) 6
(berlanjut)
6
(selesai)
- - - 800,0 yogyakarta Kemenhub
Pembangunan Akses Kereta Api
Menuju Bandara Juanda
KA akses Bandara yang dibangun (km) - - - 10
(berlanjut)
10
(selesai)
300,0 Jawa Timur Kemenhub
ProP : Penyediaan PSO dan
Subsidi
18.904,9
Penyediaan Kewajiban Pelayanan
Publik Perkeretaapian (APBN Non
Kemenhub)
Tersedianya Dana PSO Perkeretaapian
(paket)
1 1 1 1 1 17.000,0 Pusat Kemenhub,
Kemenkeu
Penyediaan Subsidi Perintis KA Tersedianya Layanan Subsidi
Perkeretaapian (lintas)
7 9 9 10 10 1.904,9 Pusat Kemenhub
KP : Konektivitas Laut Jumlah pelabuhan pelabuhan utama
yang mencapai standar pelayanan (28
pelabuhan) (lokasi)
14 18 22 26 28 150.364,5
Jumlah trayek subsidi tol laut (25
trayek) (trayek)
21 22 23 24 25
ProP : Pengembangan pelabuhan
utama (hub)
Terselenggaranya standardisasi
infrastruktur dan pengelolaan
pelabuhan utama (hub)
113.000,0
Pengembangan Pelabuhan
Belawan/Kuala Tanjung
Terselenggaranya standardisasi dan
pengelolaan Pelabuhan Belawan/Kuala
Tanjung (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
25.000,0 Sumatera Utara Jaringan Pelabuhan
Utama Terpadu
Kemenhub, BUMN
(Pelindo I), Swasta
Pengembangan Pelabuhan Kijing Terselenggaranya standardisasi dan
pengelolaan Pelabuhan Kijing (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
12.500,0 Kalimantan Barat Jaringan Pelabuhan
Utama Terpadu
Kemenhub, BUMN
(Pelindo II), Swasta
Pengembangan Pelabuhan
Tanjung Priok
Terselenggaranya standardisasi dan
pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok
(lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
5.000,0 DKI Jakarta Jaringan Pelabuhan
Utama Terpadu
Kemenhub, BUMN
(Pelindo II), Swasta
Pengembangan Pelabuhan
Tanjung Perak
Terselenggaranya standardisasi dan
pengelolaan Pelabuhan Tanjung Perak
(lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
5.500,0 Jawa Timur Jaringan Pelabuhan
Utama Terpadu
Kemenhub, BUMN
(Pelindo III), Swasta
Pengembangan Pelabuhan
Makassar
Terselenggaranya standardisasi dan
pengelolaan Pelabuhan Makassar (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
10.000,0 Sulawesi Selatan Jaringan Pelabuhan
Utama Terpadu
Kemenhub, BUMN
(Pelindo IV),
Swasta
Pengembangan Pelabuhan Bitung Terselenggaranya standardisasi dan
pengelolaan Pelabuhan Bitung (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
25.000,0 Sulawesi Utara Jaringan Pelabuhan
Utama Terpadu
Kemenhub, BUMN
(Pelindo IV),
Swasta
berkas 3, hlm. 309
A.5.59
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan Pelabuhan Sorong Terselenggaranya standardisasi dan
pengelolaan Pelabuhan Sorong (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
30.000,0 Papua Barat Jaringan Pelabuhan
Utama Terpadu
Kemenhub, BUMN
(Pelindo IV),
Swasta
ProP : Pembangunan dan
Pengembangan Pelabuhan laut
Terselenggaranya pengembangan
pelabuhan laut
21.833,1
Pengembangan Pelabuhan
Tanjung Emas
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
10.000,0 Jawa Tengah Kemenhub, BUMN
(Pelindo III), Swasta
Pembangunan Pelabuhan
Patimban
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
4.832,2 Jawa Barat Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan
Kendal
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 90,0 Jawa Tengah Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Nabire Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1 - - - - 39,0 Papua Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan baru
di NTT (KPBU)
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
400,0 Nusa Tenggara Timur Kemenhub, Pemda,
KPBU
Pengembangan Pelabuhan
Merauke
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 45,0 Papua Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan baru
di Ambon (KPBU)
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
560,0 Maluku Kemenhub, Pemda,
KPBU
Pengembangan Pelabuhan
Labuhan Bajau
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 42,0 Sumatera Barat Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan
Mansalean
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 27,7 Sulawesi Tengah Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Teluk
Sasah
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 36,3 Kepulauan Riau Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Gane
Dalam
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 26,0 Maluku Utara Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Pulau
Bunyu
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
90,0 Kalimantan Utara Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Mesuji Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - - 1 - 35,0 Lampung Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Sarmi Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 49,0 Papua Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan
Tahuna
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 22,5 Sulawesi Utara Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Seba Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 110,0 Nusa Tenggara Timur Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Bau-
Bau
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- 1 - - - 244,3 Sulawesi Tenggara Kemenhub (KPBU)
Pengembangan Pelabuhan Wanci Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
(berlanjut)
(selesai)
- 90,0 Sulawesi Tenggara Kemenhub
berkas 3, hlm. 310
A.5.60
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan Pelabuhan Ba'a Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 33,8 Nusa Tenggara Timur Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Soasio Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 37,5 Maluku Utara Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan
Saumlaki
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
67,5 Maluku Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan
Sebuku
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 50,0 Kalimantan Selatan Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Tual Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
45,0 Maluku Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan
Namlea
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
25,0 Maluku Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan
Tanjung Batu Kundur
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
25,0 Kepulauan Riau Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan
Larantuka
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
45,0 Nusa Tenggara Timur Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Moor Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 22,5 Papua Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan
Jampea
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 25,0 Sulawesi Selatan Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Geser Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
25,0 Maluku Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Gorom Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
22,5 Maluku Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Raijua Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
22,5 Nusa Tenggara Timur Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Wini Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
45,0 Nusa Tenggara Timur Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Moa Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 25,0 Maluku Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Ujung
Jabung
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
80,0 Jambi Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan
Pelaihari
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - - 1 - 11,3 Kalimantan Selatan Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Maloy Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 40,5 Kalimantan Timur Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan
Depapre
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
50,0 Papua Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan
Malarko
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
90,0 Kepulauan Riau Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Batu
Ampar
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
(berlanjut)
(selesai)
- 90,0 Kepulauan Riau Kemenhub
berkas 3, hlm. 311
A.5.61
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan Pelabuhan
Kariangau (Balikpapan)
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
100,0 Kalimantan Timur Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan
Palaran (Samarinda)
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
100,0 Kalimantan Timur Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan
Dompak
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 50,0 Kepulauan Riau Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan
Tanjung Mocoh
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
75,0 Kepulauan Riau Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Serui Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
75,0 Papua Kemenhub (KPBU)
Pengembangan Pelabuhan Kilo Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 50,0 Nusa Tenggara Barat Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan
Anggrek
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1 - - - - 259,6 Gorontalo Kemenhub (KPBU)
Pengembangan Pelabuhan Belang-
Belang
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 90,0 Sulawesi Barat Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Tobelo Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 90,0 Maluku Utara Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan
Kaimana
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 90,0 Papua Barat Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan
Pomako
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
90,0 Papua Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Dobo Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
90,0 Maluku Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan
Banggai
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
90,0 Sulawesi Tengah Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan
Labuan Bajo (Terminal
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- 1 - - - 28,5 Nusa Tenggara Timur Kemenhub (KPBU)
Rekonstruksi Pelabuhan
Pantoloan (PHLN)
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas
Pelabuhan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 812,0 Sulawesi Tengah Kemenhub (PHLN)
Rekonstruksi Pelabuhan
Donggala (PHLN)
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas
Pelabuhan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 130,5 Sulawesi Tengah Kemenhub (PHLN)
Rekonstruksi Pelabuhan Wani
(PHLN)
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas
Pelabuhan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 101,5 Sulawesi Tengah Kemenhub (PHLN)
Pembangunan Pelabuhan
Tanjung Bulupandan (KPBU)
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
600,0 Jawa Timur Kemenhub, BPWS,
KPBU
Pengembangan Pelabuhan
Tanjung Api-api (KPBU)
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
1.000,0 Sumatera Selatan Kemenhub (KPBU)
Pembangunan Pelabuhan
Tanjung Selor
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 70,0 Kalimantan Utara Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Tegal Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
(berlanjut)
(selesai)
140,0 Jawa Tengah Kemenhub
berkas 3, hlm. 312
A.5.62
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan Pelabuhan
Meranti
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1 - - - - 3,1 Riau Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan
Kedindi Reo
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1 - - - - 15,5 Nusa Tenggara Timur Kemenhub
Pengembagan Pelabuhan Waikelo Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1 - - - - 1,0 Nusa Tenggara Timur Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan
Likupang
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1 - - - - 7,5 Sulawesi Utara Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan
Miangas
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1 - - - - 24,5 Sulawesi Utara Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan
Kaledupa
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1 - - - - 5,0 Sulawesi Tenggara Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Bajoe Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1 - - - - 5,0 Sulawesi Selatan Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Molu Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1 - - - - 16,9 Maluku Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Wasior Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1 - - - - 5,5 papua Barat Kemenhub
ProP : Pelabuhan Mendukung
Kawasan Pariwisata Prioritas
Terbangunnya pelabuhan pendukung
kawasan prioritas (kumulatif)
764,0
Pengembangan Pelabuhan Benoa Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
184,0 Bali Kemenhub (KPBU)
Pengembangan Pelabuhan Sanur,
Bali
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 150,0 Bali Kemenhub (KPBU)
Pengembangan Pelabuhan Tanah
Ampo
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
90,0 Bali Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan Labuan
Bajo
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 90,0 Nusa Tenggara Timur Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Gili
Trawangan
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 150,0 Nusa Tenggara Barat Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan
Tanjung Ular
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
100,0 Bangka Belitung Kemenhub
ProP : Penyelenggaraan layanan
subsidi Tol Laut dan perintis
angkutan laut
Jumlah rute angkutan laut tetap dan
teratur mendukung Tol Laut
(kumulatif)
8.935,4
Subsidi Tol Laut Jumlah rute angkutan tol laut tetap dan
teratur (trayek)
21 22 23 24 25 2.398,0 Tersebar Kemenhub, BUMN,
Swasta
Subsidi Angkutan Laut Perintis Jumlah rute angkutan laut perintis
(trayek)
113 113 113 113 113 6.498,9 Tersebar Kemenhub
Penyediaan Moda Kapal Ternak
di Belu
Jumlah moda kapal ternak yang
disediakan di Kabupaten Belu (rute)
1 1 1 1 1 38,5 Nusa Tenggara Timur Kemenhub
berkas 3, hlm. 313
A.5.63
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
ProP : Pegadaan sarana dan
prasarana transportasi laut
Tersedianya sarana dan prasana
trasnportasi laut
4.500,0
Pengadaan peralatan bongkar
muat
jumlah pengadaan peralatan (unit) 25 25 25 25 25 2.500,0 Pusat Kemenhub, BUMN,
Swasta
Penyelenggaraan pengerukan
alur pelayaran
lokasi pengerukan alur pelayaran (lokasi) 8 8 8 8 8 2.000,0 Tersebar Kemenhub
ProP : Pengembangan teknologi
informasi pelayaran
Tersedianya teknologi informasi
pelayaran (kumulatif)
1.332,0
Pengembangan sistem Inaportnet
dan sistem pelayanan terpadu
terlaksanannya pengembangan sistem
Inaportnet dan sistem pelayanan terpadu
(lokasi)
20 22 24 19 20 1.332,0 Tersebar Kemenhub
KP : Konektivitas Udara Jumlah rute jembatan udara (43 rute)
(Rute)
36.652,2
Jumlah bandara baru yang dibangun
(21 lokasi) (lokasi)
Jumlah bandara hub primer yang
ditingkatkan kapasitasnya (10 lokasi)
(lokasi)
Jumlah bandara perairan (waterbased
airport) yang dibangun (5 lokasi)
(lokasi)
ProP : Jembatan udara 7.762,5
Pembangunan Jembatan Udara di
Papua
0,0 Tersebar Kemenhub
Pengembangan Bandara Elelim Jumlah bandara pendukung jembatan
udara yang dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 397,5 Papua Jembatan udara 37 rute di
Papua
Kemenhub
Pengembangan Bandara Wamena Jumlah bandara pendukung jembatan
udara yang dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
1.367,2 Papua Jembatan udara 37 rute di
Papua
Kemenhub
Pengembangan Bandara Tanah
Merah
Jumlah bandara pendukung jembatan
udara yang dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
1.179,6 Papua Jembatan udara 37 rute di
Papua
Kemenhub
Pengembangan Bandara
Manggelum
Jumlah bandara pendukung jembatan
udara yang dikembangkan (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
31,1 Papua Jembatan udara 37 rute di
Papua
Kemenhub
Pengembangan Bandara Korowai
Batu
Jumlah bandara pendukung jembatan
udara yang dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
641,4 Papua Jembatan udara 37 rute di
Papua
Kemenhub
Pengembangan Bandara Nop
Goliath
Jumlah bandara pendukung jembatan
udara yang dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
525,8 Papua Jembatan udara 37 rute di
Papua
Kemenhub
Pengembangan Bandara Korupun Jumlah bandara pendukung jembatan
udara yang dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
50,0 Papua Jembatan udara 37 rute di
Papua
Kemenhub
Pengembangan Bandara Mozes
Kolangin
Jumlah bandara pendukung jembatan
udara yang dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
748,5 Papua Jembatan udara 37 rute di
Papua
Kemenhub
Pengembangan Bandara Oksibil Jumlah bandara pendukung jembatan
udara yang dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
290,3 Papua Jembatan udara 37 rute di
Papua
Kemenhub
berkas 3, hlm. 314
A.5.64
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan Bandara Ilaga Jumlah bandara pendukung jembatan
udara yang dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
470,5 Papua Jembatan udara 37 rute di
Papua
Kemenhub
Pengembangan Bandara Mulia Jumlah bandara pendukung jembatan
udara yang dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
120,5 Papua Jembatan udara 37 rute di
Papua
Kemenhub
Penyediaan Subsidi perintis
penumpang, Kargo dan BBM
Jumlah subsidi perintis penumpang,
kargo dan BBM (rute)
35 35 35 35 35 1.940,1 Papua Jembatan udara 37 rute di
Papua
Kemenhub
ProP : Pembangunan bandara
baru
Jumlah bandara baru yang dibangun 11.798,9
Pembangunan Bandara Buntu
Kunik
Bandara baru yang dibangun (lokasi) 1 0 0 0 0 131,1 Sulawesi Selatan Kemenhub
Pembangunan Bandara Nabire
Baru
Bandara baru yang dibangun (lokasi) 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 0 941,2 Papua Kemenhub
Pembangunan Bandara Siboru Bandara baru yang dibangun (lokasi) 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 1.138,5 Papua Barat Kemenhub
Pembangunan Bandara Bukit
Malintang
Bandara baru yang dibangun (lokasi) 0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
250,0 Sumatera Utara Kemenhub
Pembangunan Bandara Bolaang
Mongondow
Bandara baru yang dibangun (lokasi) 0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
463,1 Sulawesi Utara Kemenhub
Pembangunan Bandara Banggai
Laut
Bandara baru yang dibangun (lokasi) 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1 (lanjutan) 1 (lanjutan) 510,0 Sulawesi Tengah Kemenhub
Pembangunan Bandara Sobaham Bandara baru yang dibangun (lokasi) 0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
380,0 Papua Kemenhub
Pembangunan Bandara
Singkawang-Kalbar
Bandara baru yang dibangun (lokasi) 0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
1.000,0 Kalimantan Barat Kemenhub (KPBU)
Pembangunan Bandara Ngloram-
Cepu
Bandara baru yang dibangun (lokasi) 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
352,6 Jawa Tengah Kemenhub
Pembangunan Bandara Pahuwato Bandara baru yang dibangun (lokasi) 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
265,0 Gorontalo Kemenhub
Pembangunan Bandara Weda Bandara baru yang dibangun (lokasi) 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
220,0 Maluku Utara Kemenhub
Pembangunan Bandara Kediri-
Jatim
Bandara baru yang dibangun (lokasi) 0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 600,0 Jawa Timur Kemenhub, Swasta
Pembangunan Bandara Bali Baru Bandara baru yang dibangun (lokasi) 0 1
(berlanjut)
1 (lanjutan) 1
(berlanjut)
1
(selesai)
1.500,0 Bali Kemenhub
Pembangunan Bandara Ketapang
Baru/Kayong Utara
Bandara baru yang dibangun (lokasi) 0 1
(berlanjut)
1 (lanjutan) 1
(berlanjut)
1
(selesai)
250,0 Kalimantan Barat Kemenhub
Pembangunan Bandara Murung
Raya-Kalteng
Bandara baru yang dibangun (lokasi) 0 1
(berlanjut)
1 (lanjutan) 1
(berlanjut)
1
(selesai)
297,4 Kalimantan Tengah Kemenhub
Pembangunan Bandara Wasior
Baru
Bandara baru yang dibangun (lokasi) 0 1
(berlanjut)
1 (lanjutan) 1
(berlanjut)
1
(selesai)
600,0 Papua Barat Kemenhub
Pembangunan Bandara
Manokwari Selatan
Bandara baru yang dibangun (lokasi)) 0 1
(berlanjut)
(selesai)
0 0 600,0 Papua Kemenhub
berkas 3, hlm. 315
A.5.65
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan Bandara Gorom Bandara baru yang dibangun (lokasi) 0 0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
550,0 Maluku Kemenhub
Pembangunan Bandara Labuan
Batu
Bandara baru yang dibangun (lokasi)) 0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
700,0 Sumatera Utara Kemenhub
Pembangunan Bandara
Sukabumi
Bandara baru yang dibangun (lokasi) 0 0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
400,0 Jawa Barat Kemenhub
Pembangunan Bandara Kolaka
Utara
Bandara baru yang dibangun (lokasi) 0 0 0 1
(berlanjut)
1
(selesai)
650,0 Sulawesi Tenggara Kemenhub
ProP : Pengembangan Bandara
Hub Primer
16.950,7
Pengembangan Bandara
Soekarno-Hatta
Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
6.500,0 Banten Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara Kulon
Progo
Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 200,0 Yogyakarta Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara Sultan
Aji Muhammad Sulaiman
Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
1 0 0 0 0 200,0 Kalimantan Timur Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara Ngurah
Rai
Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 900,0 Bali Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara
Hasanuddin
Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 0 0 250,0 Kota Makassar-Sulawesi
Selatan
Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara Sentani Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 400,0 Papua Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara Juanda Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 0 0 250,0 Jawa Timur Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara
Kualanamu
Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 0 0 200,0 Sumatera Utara Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara
Patimura
Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 200,0 Maluku Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandar Udara
Domine Eduard Osok
Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 180,0 Papua Barat Kemenhub
Pengembangan bandara yang
mendukung kawasan prioitas
(KSPN, KEK, dan KI)
Pengembangan Bandara Lombok Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 0 0 350,0 Nusa Tenggara Barat Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara
Kalimarau
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
1 0 0 0 0 28,4 Kalimantan Timur Kemenhub
Pengembangan Bandara Pitu-
Morotai
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 0 0 47,0 Maluku Utara Kemenhub
Pengembangan Bandara
Matahora (Wakatobi)
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 288,2 Sulawesi Tenggara Kemenhub
Pengembangan Bandara Labuhan
Bajo
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
(berlanjut)
(selesai)
1.200,0 Nusa Tenggara Timur Kemenhub (KPBU)
berkas 3, hlm. 316
A.5.66
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan Bandara Silangit Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
0 1 0 0 0 100,0 Sumatera Utara Kemenhub (KPBU)
Pengembangan Bandara Sibisa Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 0 0 124,2 Sumatera Utara Kemenhub
Pengembangan Bandara Tanjung
Harapan
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 0 115,0 Kalimantan Utara Kemenhub
Pengembangan Bandara
Bersujud (Batulicin)
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
0 0 1 0 0 45,0 Kalimantan Selatan Kemenhub
Pengembangan Bandara Mutiara Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 245,0 Sulawesi Tengah Kemenhub
Pengembangan Bandara Babo Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 0 0 38,1 Papua Barat Kemenhub
Pengembangan Bandara Bintuni Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
0 1 0 0 0 45,0 Papua Barat Kemenhub
Pengembangan Bandara Marinda
(Waisai)
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
1 0 0 0 0 0,8 Papua Barat Kemenhub
Pengembangan Bandara Adi
Sumarmo Solo
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 0 300,0 Jawa Tengah Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara HAS
Hanandjoedin
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
120,0 Bangka Belitung Kemenhub, BUMN
Pengembangan bandara di daerah
terisolir, perbatasan dan rawan
bencana
Jumlah bandara di daerah terisolir,
perbatasan dan rawan bencana yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
Pengembangan Bandara Maimun
Saleh
Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
0 1 0 0 0 60,0 Aceh Kemenhub
Pengembangan Bandara Lasikin Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
0 0 1 0 0 85,0 Aceh Kemenhub
Rehabilitasi/Pengembangan
Bandara Binaka
Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 0 90,0 Sumatera Utara Kemenhub
Rehabilitasi/Pengembangan
Bandara Lasondre
Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
0 1 0 0 0 55,0 Sumatera Utara Kemenhub
Pengembangan Bandara Rokot Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 465,0 Sumatera Barat Kemenhub
Pengembangan Bandara Enggano Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
(berlanjut)
(selesai)
0 75,0 Bengkulu Kemenhub
berkas 3, hlm. 317
A.5.67
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan Bandara
Tambelan
Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 0 62,0 Kepulauan Riau Kemenhub
Pengembangan Bandara Raja
Haji Abdullah
Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 0 85,0 Kepulauan Riau Kemenhub
Pengembangan Bandara Letung Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 0 50,0 Kepulauan Riau Kemenhub
Pengembangan Bandara Natuna Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 0 49,0 Kepulauan Riau Kemenhub
Pengembangan Bandara
Pangsuma
Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 0 0 61,5 Kalimantan Barat Kemenhub
Pengembangan Bandara Data
Dawai
Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 0 0 54,1 Kalimantan Timur Kemenhub
Pengembangan Bandara Long
Apung
Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 0 0 48,4 Kalimantan Utara Kemenhub
Pengembangan Bandara Yuwai
Semaring
Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
0 1 0 0 0 45,0 Kalimantan Utara Kemenhub
Pengembangan Bandara Maratua Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 0 75,0 Kalimantan Timur Kemenhub
Pengembangan Bandara Harun
Thohir
Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
0 0 1 0 0 65,0 Jawa Timur Kemenhub
Rehabilitasi/Pengembangan
Bandara Naha
Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
0 0 0 1 0 60,0 Sulawesi Utara Kemenhub
Rehabilitasi/Pengembangan
Bandara Melongguane
Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
0 1 0 0 0 40,0 Sulawesi Utara Kemenhub
Rehabilitasi/Pengembangan
Bandara Miangas
Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 0 45,0 Sulawesi Utara Kemenhub
Rehabilitasi/Pengembangan
Bandara Gebe
Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
0 1 0 0 0 35,0 Maluku Utara Kemenhub
berkas 3, hlm. 318
A.5.68
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Rehabilitasi/Pengembangan
Bandara Rampi
Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 0 80,0 Sulawesi Selatan Kemenhub
Rehabilitasi/Pengembangan
Bandara Seko
Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
0 0 1 0 0 50,0 Sulawesi Selatan Kemenhub
Rehabilitasi/Pengembangan
Bandara Tardamu
Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
0 0 1 0 0 65,0 Nusa Tenggara Timur Kemenhub
Rehabilitasi/Pengembangan
Bandara D.C. Saundale
Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
0 0 0 1 0 64,0 Nusa Tenggara Timur Kemenhub
Rehabilitasi/Pengembangan
Bandara Inanwatan
Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
0 0 0 1 0 72,0 Papua Barat Kemenhub
Rehabilitasi/Pengembangan
Bandara Enarotali
Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 0 86,0 Papua Kemenhub
Rehabilitasi/Pengembangan
Bandara Mindiptana
Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
0 0 0 1 0 35,0 Papua Kemenhub
Pengembangan Bandara Mathilda
Batlayeri
Bandara di daerah terisolir, perbatasan
dan rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
0 0 0 1 0 68,0 Maluku Kemenhub
Pengembangan Bandara Muko
Muko
Jumlah bandara yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
80,8 Bengkulu Kemenhub
Peningkatan kapasitas bandara Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan
Pengembangan Bandara Tampa
Padang
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
1 0 0 0 0 77,6 Sulawesi Barat Kemenhub
Pengembangan Bandara
Dewadaru-Karimunjawa
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
13,2 Jawa Tengah Kemenhub
Pengembangan Bandara
Pangsuma-Putussibau
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
1 0 0 0 0 1,5 Kalimantan Barat Kemenhub
Pengembangan Bandara Namrole Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
30,0 Maluku Kemenhub
Pengembangan Bandara Dobo Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
1 0 0 0 0 25,0 Maluku Kemenhub
Pengembangan Bandara
Saumlaki
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
1 0 0 0 0 6,2 Maluku Kemenhub
Pengembangan Bandara
Dumatubun-Langgur (Karel
Sadsuitubun - Langgur )
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
(berlanjut)
(selesai)
50,0 Maluku Kemenhub
berkas 3, hlm. 319
A.5.69
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan Bandara M.
Salahuddin-Bima
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
1 0 0 0 0 124,6 Nusa Tenggara Barat Kemenhub
Pengembangan Bandara Mau-
Alor
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
1 0 0 0 0 41,2 Nusa Tenggara Timur Kemenhub
Pengembangan Bandara Soa-
Bajawa
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
43,5 Nusa Tenggara Timur Kemenhub
Pengembangan Bandara Haliwen-
Atambua
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
1 0 0 0 0 6,4 Nusa Tenggara Timur Kemenhub
Pengembangan Bandara
Bandanaira
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
99,0 Maluku Kemenhub
Pengembangan Bandara Oesman
Sadik-Labuha
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
27,0 Maluku Utara Kemenhub
Pengembangan Bandara Buli-
Maba
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
90,0 Maluku Utara Kemenhub
Pengembangan Bandara Sanana Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
80,0 Maluku Utara Kemenhub
Pengembangan Bandara Rendani Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
250,0 Papua Barat Kemenhub
Pengembangan Bandara Kuffar Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
80,0 Maluku Kemenhub
Pengembangan Bandara Kepi Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
0 0 0 0 0 20,0 Papua Kemenhub
Pengembangan Bandara Mopah Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 0 0 48,1 Papua Kemenhub
Pengembangan Bandara Moa Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 0 64,9 Maluku Kemenhub
Pengembangan Bandar Udara
Tiom
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
80,0 Papua Kemenhub
Pembangunan Bandara Anggi Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
250,0 Papua Barat Kemenhub
Bandara Malikus Saleh
Lhokseumawe
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
80,0 Aceh Kemenhub
Pengembangan Bandara Sultan
Thaha
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
100,0 Jambi Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara Tanjung
Bara
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
80,0 Kalimantan Timur Kemenhub
Pengembangan Bandara
Internasional Juwata
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
150,0 Kalimantan Utara Kemenhub, BUMN
Pengembangan Bandara JB
Soedirman, Kab. Purbalingga
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
(berlanjut)
(selesai)
500,0 Jawa Tengah Kemenhub, BUMN
berkas 3, hlm. 320
A.5.70
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
ProP : Pembangunan bandara
perairan (waterbased airport)
untuk mendukung destinasi
pariwisata
Jumlah bandara perairan yang
dibangun (lokasi)
140,0
Pembangunan Bandara Perairan
Raja Ampat
Jumlah bandara perairan yang dibangun
(lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 0 30,0 Papua Barat Kemenhub
Pembangunan Bandara Perairan
Pulau Bawah
Jumlah bandara perairan yang dibangun
(lokasi)
0 1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 0 30,0 Kepulauan Riau Kemenhub
Pembangunan Bandara Perairan
Gili Iyang
Jumlah bandara perairan yang dibangun
(lokasi)
0 0 1
(berlanjut)
1
(selesai)
0 25,0 Jawa Timur Kemenhub
Pembangunan Bandara Perairan
Pulau Senua
Jumlah bandara perairan yang dibangun
(lokasi)
0 0 0 1
(berlanjut)
1
(selesai)
35,0 Kepulauan Riau Kemenhub
Pembangunan Bandara Perairan
Pulau Widi
Jumlah bandara perairan yang dibangun
(lokasi)
0 0 0 0 1 20,0 Maluku Utara Kemenhub
KP : Konektivitas Darat Jumlah pelabuhan penyeberangan
baru yang dibangun (36 lokasi) (lokasi)
8.498,2
ProP : Pembangunan pelabuhan
penyeberangan baru
Pelabuhan penyeberangan pada jalur
logistik yang dibangun (lokasi)
3.671,3
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Pulau Telo
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 85,0 Sumatera Utara Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Bias Munjul
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 85,0 Bali Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Sampelan
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 85,0 Bali Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Siompu
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 85,0 Sulawesi Utara Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Kadatua
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 85,0 Sulawesi Utara Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Leti
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 85,0 Maluku Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Kaimana
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 85,0 Papua Barat Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Sikabaluan
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 85,0 Sumatera Barat Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Dolong
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 85,0 Sulawesi Tengah Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Sermata
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 85,0 Maluku Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Makalehi
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- 1
(berlanjut)
(berlanjut)
(selesai)
- 85,0 Sulawesi Utara Kemenhub
berkas 3, hlm. 321
A.5.71
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Batanta
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 85,0 Papua Barat Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Letung
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 85,0 Kepulauan Riau Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Weda
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 85,0 Maluku Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Salawati
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 85,0 Papua Barat Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Merauke
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 85,0 Papua Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Pangkalaseang
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 85,0 Sulawesi Tengah Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan P. Burung
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
85,0 Riau Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Maritaing
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
85,0 Nusa Tenggara Timur Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Dakal
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
85,0 Riau Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Bade
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
85,0 Papua Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan P. Merbau
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
85,0 Riau Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Tarempa
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
85,0 Kepulauan Riau Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Siladen
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
85,0 Sulawesi Utara Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Serasan
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
85,0 Kepulauan Riau Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Karimata
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
60,0 Kalimantan Barat Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Talise
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
60,0 Sulawesi Tengah Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Pasokan
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
60,0 Sulawesi Tengah Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Waren
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
60,0 Papua Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Pagai Selatan
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
60,0 Sumatera Barat Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Sei Guntung
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
60,0 Riau Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Manggar
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
(berlanjut)
(selesai)
60,0 Bangka Belitung Kemenhub
berkas 3, hlm. 322
A.5.72
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Ketam Putih
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
60,0 Riau Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Wairiang
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
60,0 Nusa Tenggara Timur Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Kawio
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
60,0 Sulawesi Utara Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Pulau Seliu
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
60,0 Bangka Belitung Kemenhub
Pembangunan pelabuhan
penyeberangan KSPN Danau
Jumlah dermaga penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
7
(berlanjut)
7
(selesai)
- - 295,3 Sumatera Utara Kemenhub
Pembangunan pelabuhan
penyeberangan Tj. Kelayang
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 85,0 Bangka Belitung Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Binongko
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 85,0 Sulawesi Tenggara Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Tomia
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 85,0 Sulawesi Tenggara Kemenhub
Pembangunan Dermaga 3
Pelabuhan Padangbai
Jumlah dermaga penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
- 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 255,0 Bali Kemenhub, BUMN
Pengembangan Dermaga di
Danau Batur
Jumlah dermaga penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 45,0 Bali Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Sungai
Pelabuhan penyeberangan sungai
dibangun (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 36,0 Papua Kemenhub
ProP : Pembangunan terminal
penumpang dan barang
antarnegara
Jumlah terminal antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
0 0 1 0 0 351,9
Pembangunan Terminal Aruk Jumlah terminal antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
- - 1 - - 76,0 Kalimantan Barat Kemenhub
Pembangunan Terminal Nanga
Badau
Jumlah terminal antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 60,0 Kalimantan Barat Kemenhub
Pembangunan Terminal Temajuk Jumlah terminal antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
50,0 Kalimantan Barat Kemenhub
Pembangunan Terminal
Jagoibabang
Jumlah terminal antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
- - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 50,0 Kalimantan Barat Kemenhub
Pembangunan Terminal Motaain Jumlah terminal antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 17,0 Nusa Tenggara Timur Kemenhub
Pembangunan Terminal
Motamasin
Jumlah terminal antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 50,0 Nusa Tenggara Timur Kemenhub
Pembangunan Terminal Wini Jumlah terminal antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 25,2 Nusa Tenggara Timur Kemenhub
Pembangunan Terminal Skouw Jumlah terminal antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 23,8 Papua Kemenhub
ProP : Pembangunan kapal
penyeberangan perintis baru
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
0 780,0
berkas 3, hlm. 323
A.5.73
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis Kaledupa-
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 30,0 Sulawesi Tenggara Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 30,0 Sulawesi Tenggara Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis Tg Uban-
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 30,0 Kepulauan Riau Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis Alai Insit-
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 30,0 Riau Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis Sri
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 30,0 Sumatera Selatan Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis Tk.
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
- 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 30,0 Sumatera Utara Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis Sei Asam-
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
- 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 30,0 Kepulauan Riau Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis Patani-
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
- 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 30,0 Maluku Utara Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis Tk.Dalam-
Gn.Sitoli-P.Pulau Batu
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
- 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 30,0 Sumatera Utara Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis Kisar-Leti-
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
- 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 30,0 Maluku Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis Bastiong-
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
- - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 30,0 Maluku Utara Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis Sapudi-
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
- - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 30,0 Jawa Timur Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis Kep.
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
- - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 30,0 Sumatera Barat Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis Dobo-
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
- - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 30,0 Maluku Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan Cadangan
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
- - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 30,0 Tersebar Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis
Patumbukan-P. Tanah Jampea
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
30,0 Sulawesi Selatan Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis Sofifi-
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
30,0 Maluku Utara Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis Teor-
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
30,0 Maluku Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis Penagi-
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
30,0 Kalimantan Barat Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
30,0 Sulawesi Selatan -
Kalimantan Timur
Kemenhub
berkas 3, hlm. 324
A.5.74
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis Kaimana-
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
30,0 Papua Barat Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis Babang-
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
30,0 Maluku Utara Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis Pamana-
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
30,0 Nusa Tenggara Timur Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
30,0 Papua Barat Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis Wahai-
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
30,0 Papua Barat Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan Cadangan
kapal penyeberangan yang dibangun
(unit)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
30,0 Tersebar Kemenhub
ProP : Penyediaan layanan
perintis angkutan darat untuk
penumpang dan barang
3.695,0
Penyelenggaraan Keperintisan
Angkutan Jalan
Jumlah trayek perintis angkutan jalan
yang dilayani (lintas)
307 375 450 500 550 965,0 Tersebar Kemenhub
Penyelenggaraan Keperintisan
Angkutan Penyeberangan
Jumlah trayek perintis angkutan
penyeberangan yang dilayani (lintas)
234 300 315 325 335 2.650,0 Tersebar Kemenhub
Pelayanan Long Distance Ferry
Jangkar - Lembar - NTT
Jumlah trayek perintis angkutan
penyeberangan yang dilayani (lintas)
1 1 1 1 1 80,0 Jawa Timur Kemenhub
PP : INFRASTRUKTUR PERKOTAAN Jumlah layanan angkutan umum
masal perkotaan yang dibangun dan
dikembangkan (Kota)
143.296,9
KP : Transportasi Perkotaan Jumlah angkutan massal berbasis rel
yang dibangun (kota)
7 142.919,7
Jumlah Jalur Khusus BRT yang
dibangun/dikembangkan (kota)
Jumlah angkutan umum perkotaan
berbasis jalan (BRT dan Sistem
Transit) yang dibangun (kota)
ProP : Pengembangan Sistem
Angkutan Umum Massal
Perkotaan di 6 wilayah
metropolitan (Jakarta, Surabaya,
Medan, Bandung, Makassar,
Semarang)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel dan
jalur khusus BRT (kota)
6 118.760,5
Metropolitan Jakarta Jumlah sistem angkutan massal
berbasis rel yang dibangun
(perkotaan)