Lampiran III, bagian 2 dari 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

A.5.75
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jumlah sistem angkutan massal
berbasis jalan yang dibangun
(perkotaan)
a. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Jakarta Berbasis Rel (Dukungan
APBN)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel
(perkotaan)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
1.670,0 DKI Jakarta Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU
a. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Jakarta Berbasis Rel (Dukungan
KPBU)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel
(perkotaan)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
26.150,0 Jawa Barat, DKI, Banten Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU
a. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Jakarta Berbasis Rel (Dukungan
APBD)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel
(perkotaan)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
29.800,0 Jawa Barat, DKI, Banten Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU
b. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Jakarta Berbasis Jalan
(Dukungan APBN)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis jalan
(perkotaan)
1 1 1 1 1 350,0 Jawa Barat, DKI, Banten Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub
b. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Jakarta Berbasis Jalan
(Dukungan APBD)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis jalan
(perkotaan)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
4.050,0 Jawa Barat, DKI, Banten Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU

A.5.76
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
c. Perkeretaapian Jabodetabek Panjang jalur yang dibangun (km) 17
(berlanjut)
17
(selesai)
33
(berlanjut)
33
(berlanjut)
33
(selesai)
2.040,0 Jawa Barat, DKI, Banten Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub
d. Elevated Loopline (Dukungan
KPBU)
Panjang jalur yang dibangun (km) - - 8
(berlanjut)
8
(berlanjut)
8
(selesai)
4.140,0 Jawa Barat, DKI, Banten Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU
d. Elevated Loopline (Dukungan
APBD)
Panjang jalur yang dibangun (km) - - 8
(berlanjut)
8
(berlanjut)
8
(selesai)
23.460,0 Jawa Barat, DKI, Banten Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU
e. KA Outer Jabodetabek Panjang jalur yang dibangun (km) - - 10
(berlanjut)
10
(berlanjut)
10
(selesai)
500,0 Jawa Barat, DKI, Banten Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub
Pengembangan Sistem
Pengendalian Lalu Lintas Modern
(termasuk ERP) di Jabodetabek
Jumlah Kawasan yang menerapkan
Sistem ERP dan atau Pembatasan
Sepeda Motor (kawasan)
- 1 1 1 1 120,0 Jawa Barat, DKI, Banten Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub
Pengembangan Sistem BRT
sebagai Feeder Transportasi
Umum Jabodetabek yang ramah
lingkungan
Jumlah Rute Angkutan Pemadu Moda
yang ramah lingkungan yang Dibangun
dan Dikembangkan (rute)
- 7 7 7 7 210,0 Jawa Barat, DKI, Banten Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub

A.5.77
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan Terminal Type A
Jatijajar
Jumlah Terminal Type A yang di bangun
(terminal)
1 - - - - 14,1 Jawa barat Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub
Pengembangan Terminal Type A
Pondok Cabe
Jumlah Terminal Type A yang di
kembangkan (terminal)
1 - - - - 48,1 Banten Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub
Pembangunan dan
Pengembangan Sistem Logistik
Perkotaan di Jabodetabek
Jumlah Sentra Logistik (Terminal Barang)
Terintegrasi Angkutan Logistik Berbasis
Jalan Rel dan Kanal yang dikembangkan
di kawasan peri-peri Jabodetabek
(terminal)
- 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
75,0 Jawa Barat, DKI, Banten Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub
Pengembangan Inland
Waterways sebagai Bagian
Pengembangan Sistem Logistik
Perkotaan Jabodetabek
(Dukungan APBN)
Jumlah Kanal yang Dikembangkan
Sebagai Alur Angkutan (paket)
- 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
70,0 Jawa Barat, DKI Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub
Pengembangan Inland
Waterways sebagai Bagian
Pengembangan Sistem Logistik
Perkotaan Jabodetabek
(Dukungan KPBU)
Jumlah prasarana transportasi
jabodetabek yang dikembangkan (paket)
- 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
1.500,0 Jawa Barat, DKI Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU
Metropolitan Surabaya Jumlah sistem angkutan massal
berbasis rel yang dibangun
(perkotaan)
Jumlah sistem angkutan massal
berbasis jalan yang dibangun
(perkotaan)

A.5.78
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
a. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Surabaya Berbasis Rel
(Dukungan APBN)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel
(perkotaan)
- - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
1.710,0 Jawa Timur Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU
a. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Surabaya Berbasis Rel
(Dukungan KPBU)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel
(perkotaan)
- - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
336,0 Jawa Timur Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU
b. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Surabaya Berbasis Jalan
(Dukungan APBN)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis jalan
(perkotaan)
1 1 1 1 1 100,0 Jawa Timur Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub
b. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Surabaya Berbasis Jalan
(Dukungan KPBU)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis jalan
(perkotaan)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
670,0 Jawa Timur Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU
b. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Surabaya Berbasis Jalan
(Dukungan APBD)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis jalan
(perkotaan)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
500,0 Jawa Timur Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU
c. Pengembangan KA Komuter
Surabaya Gerbang Kertasusila
Panjang jalur KA yang dibangun (km) - - 20
(berlanjut)
20
(berlanjut)
20
(selesai)
1.000,0 Jawa Timur Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub

A.5.79
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Metropolitan Medan Jumlah sistem angkutan massal
berbasis rel yang dibangun
(perkotaan)
Jumlah sistem angkutan massal
berbasis jalan yang dibangun
(perkotaan)
a. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Medan Berbasis Rel (Dukungan
APBN)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel
(perkotaan)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
3.000,0 Sumatera Utara Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU
a. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Medan Berbasis Rel (Dukungan
KPBU)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel
(perkotaan)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
670,0 Sumatera Utara Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU
a. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Medan Berbasis Rel (Dukungan
APBD)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel
(perkotaan)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
1.330,0 Sumatera Utara Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU
b. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Medan Berbasis Jalan
(Dukungan APBN)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis jalan
(perkotaan)
1 1 1 1 1 125,0 Sumatera Utara Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub
b. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Medan Berbasis Jalan
(Dukungan KPBU)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis jalan
(perkotaan)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
500,0 Sumatera Utara Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU

A.5.80
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
b. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Medan Berbasis Jalan
(Dukungan APBD)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis jalan
(perkotaan)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
500,0 Sumatera Utara Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU
c. Pengembangan /Peningkatan
Jalur KA Komuter (Medan-Binjai-
Besitang)
Panjang jalur KA yang
dibangun/ditingkatkan (km)
20
(berlanjut)
20
(berlanjut)
20
(selesai)
- - 244,3 Sumatera Utara Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub
Metropolitan Bandung Jumlah sistem angkutan massal
berbasis rel yang dibangun
(perkotaan)
0
Jumlah sistem angkutan massal
berbasis jalan yang dibangun
(perkotaan)
a. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Bandung Berbasis Rel (APBN)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel
(perkotaan)
- - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
3.390,0 Jawa Barat Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU
a. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Bandung Berbasis Rel (KPBU)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel
(perkotaan)
- - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
669,0 Jawa Barat Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU
a. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Bandung Berbasis Rel (APBD)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel
(perkotaan)
- - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
1.329,0 Jawa Barat Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU

A.5.81
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
b. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Bandung Berbasis Jalan (APBN)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis jalan
(perkotaan)
1 1 1 1 1 60,0 Jawa Barat Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub
b. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Bandung Berbasis Jalan (KPBU)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis jalan
(perkotaan)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
720,0 Jawa Barat Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU
b. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Bandung Berbasis Jalan (APBD)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis jalan
(perkotaan)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
80,0 Jawa Barat Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU
c. Pembangunan Jalur Ganda
dan elektrifikasi KA Kiara
Condong - Cicalengka
Panjang jalur yang dibangun (km) - 27
(berlanjut)
27
(berlanjut)
27
(berlanjut)
27
(selesai)
1.000,0 Jawa Barat Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub
Metropolitan Semarang Jumlah sistem angkutan massal
berbasis rel yang dibangun
(perkotaan)
Jumlah sistem angkutan massal
berbasis jalan yang dibangun
(perkotaan)
a. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Semarang Berbasis Rel
(Dukungan APBN)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel
(perkotaan)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
1.500,0 Jawa Tengah Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU

A.5.82
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
a. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Semarang Berbasis Rel
(Dukungan KPBU)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel
(perkotaan)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
1.500,0 Jawa Tengah Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU
a. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Semarang Berbasis Rel
(Dukungan APBD)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel
(perkotaan)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
310,0 Jawa Tengah Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU
b. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Semarang Berbasis Jalan
(Dukungan APBN)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis jalan
(perkotaan)
1 1 1 1 1 150,0 Jawa Tengah Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub
b. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Semarang Berbasis Jalan
(Dukungan APBD)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis jalan
(perkotaan)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
510,0 Jawa Tengah Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU
Metropolitan Makassar Jumlah sistem angkutan massal
berbasis rel yang dibangun
(perkotaan)
Jumlah sistem angkutan massal
berbasis jalan yang dibangun
(perkotaan)
a. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Makassar Berbasis Rel (APBN)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel
(perkotaan)
- - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
1.000,0 Sulawesi Selatan Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU

A.5.83
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
a. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Makassar Berbasis Rel (KPBU)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel
(perkotaan)
- - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
1.000,0 Sulawesi Selatan Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU
b. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Makassar Berbasis Jalan (APBN)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis jalan
(perkotaan)
1 1 1 1 1 150,0 Sulawesi Selatan Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub
b. Pengembangan Angkutan
Umum Massal Perkotaaan
Makassar Berbasis Jalan (APBD)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis jalan
(perkotaan)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
510,0 Sulawesi Selatan Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub, Pemda,
KPBU
ProP : Pembangunan fasilitas alih
moda yang terintegrasi dengan
pusat kegiatan perekonomian,
permukiman dan fasilitas umum
pada simpul-simpul transportasi
8.470,0
Pengembangan Kawasan dengan
Pendekatan Transit Oriented
Development(TOD) di
Jabodetabek (Dukungan KPBU)
Jumlah kawasan TOD (termasuk fasilitas
pejalan kaki, sepeda, serta zona selamat
sekolah) yang dikembangkan (kawasan)
- 4
(berlanjut)
4
(berlanjut)
4
(berlanjut)
4
(selesai)
8.000,0 Jawa Barat, DKI, Banten Kemenhub, Pemda,
KPBU
Pengembangan Kawasan dengan
Pendekatan Transit Oriented
Development(TOD) di
Jabodetabek (Dukungan APBN)
Jumlah kawasan TOD yang
dikembangkan (kawasan)
- 4
(berlanjut)
4
(berlanjut)
4
(berlanjut)
4
(selesai)
400,0 Jawa Barat, DKI, Banten Kemenhub
Pengembangan integrasi simpul
transportasi Jabodetabek
Jumlah prasarana transportasi
jabodetabek yang dikembangkan (paket)
- 2
(berlanjut)
2
(berlanjut)
2
(berlanjut)
2
(seelsai)
70,0 Jawa Barat, DKI, Banten Sistem Angkutan Umum
Massal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya,
Bandung, Medan,
Semarang, dan Makassar
Kemenhub

A.5.84
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
ProP : Pengembangan Sistem
Angkutan Umum Massal di
Perkotaan Besar Lainnya
Jumlah sistem angkutan massal
berbasis rel yang dibangun
(perkotaan)
2.154,7
Jumlah sistem angkutan massal
berbasis jalan yang dibangun
(perkotaan)
Pengembangan Angkutan Umum
Massal Perkotaaan berbasis rel
di Ibu Kota Negara
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel
(perkotaan)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
454,7 Kalimantan Timur Kemenhub
Pengembangan Sistem Angkutan
umum massal perkotaan berbasis
jalan yang dikembangkan
Sistem angkutan massal perkotaan
berbasis jalan yang dikembangkan (BRT)
(perkotaan)
5 5 5 5 6 500,0 Tersebar Kemenhub
Pengembangan Angkutan umum
massal perkotaan Palembang
berbasis jalan
Sistem angkutan massal perkotaan
berbasis jalan yang dikembangkan (BRT)
(perkotaan)
- 1 - - - 50,0 Sumatera Selatan Kemenhub
Pengembangan Angkutan umum
massal perkotaan Denpasar
berbasis jalan
Sistem angkutan massal perkotaan
berbasis jalan yang dikembangkan (BRT)
(perkotaan)
- 1 - - - 50,0 Bali Kemenhub
Pengembangan Angkutan Umum
Massal Perkotaaan Berbasis Rel
Kota Lainnya
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel (kota)
(perkotaan)
1 1 1 1 1 500,0 Tersebar Kemenhub, Pemda,
KPBU
Elektrifikasi Jalur KA Jogja-Solo Panjang jalur Elektrifikasi KA yang
dibangun (km)
60 - - - - 600,0 Jawa Tengah, Yogyakarta Kemenhub
ProP : Pembangunan perlintasan
tidak sebidang antara jalan dan
KA di perkotaan
6.250,3
Pembangunan Fly Over Kemang
dan Duplikasi Overpass
Panjang Fly Over terbangun (lokasi) 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 200,0 Banten KEMEN PU&PERA
Pembangunan Fly Over Bitung Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 175,0 Banten KEMEN PU&PERA
Pembangunan Fly Over Canguk Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
53,9 Jawa Tengah KEMEN PU&PERA
Pembangunan Fly Over Madiun
(Yos Sudarso)
Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
75,0 Jawa Timur KEMEN PU&PERA
Pembangunan Fly Over Gatot
Subroto
Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - 1
(selesai)
- - - 148,8 Sumatera Utara KEMEN PU&PERA
Pembangunan Fly Over Pinang
Baris
Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 151,6 Sumatera Utara KEMEN PU&PERA
Pembangunan Fly
Over/Underpass Mendukung
Major Project KA Kecepatan
Tinggi Pulau Jawa Fase 1 Jakarta-
Semarang
Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - - - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
5.346,0 Jawa Barat, Jawa Tengah KA Kecepatan Tinggi
Pulau Jawa (Jakarta-
Semarang dan Jakarta-
Bandung)
KEMEN PU&PERA

A.5.85
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan perlintasan tidak
sebidang KA pada Ruas Pejagan -
Ketanggungan, Kab. Brebes
Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
100,0 Jawa Tengah KEMEN PU&PERA
ProP : Pembangunan jalan
perkotaan
Panjang jalan yang terbangun 5.784,2
Jalan Lingkar Luar Selatan
Medan
Panjang jalan yang dibangun (km) 5 5 6 9 300,0 Sumatera Utara KEMEN PU&PERA
Jalan lingkar perkotaan Sulawesi Panjang jalan yang dibangun (km) 2 30,0 30,0 18,5 17,5 2.530,2 Sulawesi Selatan KEMEN PU&PERA
Jalan lingkar perkotaan Jawa Panjang jalan yang dibangun (km) 7 - 15,6 - - 350,1 Jawa Timur KEMEN PU&PERA
Jalan Lingkar Pekalongan Panjang jalan yang dibangun (km) - 3 5 6 4 180,0 Jawa Tengah KEMEN PU&PERA
Pembangunan Jalan Lingkar
Temanggung - Parakan
Panjang jalan yang dibangun (km) - - 5 4,4 - 98,8 Jawa Tengah KEMEN PU&PERA
Jalan Lingkar Samarinda Panjang jalan yang dibangun (km) - 3,9 3,9 3,9 3,9 373,0 Kalimantan Timur KEMEN PU&PERA
Pembangunan Jalan Lingkar
Tuban
Panjang jalan yang dibangun (km) - 5 5 5 5 220,0 Jawa Timur KEMEN PU&PERA
Pembangunan Fly Over Kopo Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - 1
(berlanjut)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 381,2 Jawa Barat KEMEN PU&PERA
Pembangunan Fly Over Sp. Kabil Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - 379,0 Kepulauan Riau KEMEN PU&PERA
Pembangunan Fly Over Gamping Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- 215,5 Yogyakarta KEMEN PU&PERA
Pembangunan Underpass Bulak
Kapal
Panjang Underpass terbangun (lokasi) 1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 122,9 Jawa Barat KEMEN PU&PERA
Pembangunan Fly Over Aloha Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
100 180,0 Jawa Timur KEMEN PU&PERA
Pembangunan Frontage Road (FR)
Waru - Gedangan
Panjang jalan yang dibangun (km) - - 4 5 2,1 94,4 Jawa Timur KEMEN PU&PERA
Percepatan pembangunan Jalan
Lingkar Utara Lamongan
Panjang jalan yang dibangun (km) - 5 5 8,1 - 210,1 Jawa Timur KEMEN PU&PERA
Jalan Lingkar Kuningan Panjang jalan yang dibangun (km) 4 5 5,2 - 149,1 Jawa Barat KEMEN PU&PERA
ProP : Penyediaan subsidi
angkutan umum massal
perkotaan
Terselenggaranya subsidi angkutan
umum massal perkotaan (paket)
1.500,0
subsidi angkutan umum massal
perkotaan
Terselenggaranya subsidi angkutan
umum massal perkotaan (paket)
6 8 10 12 14 1.500,0 Tersebar Kemenhub
KP : Infrastruktur dan Ekosistem TIK
perkotaan
Persentase pelanggan terlayani
jaringan internet akses tetap
pitalebar terhadap total rumah
tangga (persen)(kumulatif)
13,3 16,3 21 25,4 30,00 41,0
ProP : Pengembangan TIK
Perkotaan
Persentase pelanggan terlayani
jaringan internet akses tetap
pitalebar terhadap total rumah
tangga (persen) (kumulatif)
13,3 16,3 21 25,4 30,00 41,0

A.5.86
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jumlah kab/kota yang difasilitasi
untuk menerapkan Smart City
(kab./kota)(kumulatif)
40 70 100 125 150
Penetrasi fixed broadband Persentase pelanggan terlayani jaringan
internet akses tetap pitalebar terhadap
total rumah tangga (persen) (kumulatif)
13,3 16,3 21 25,4 30 26,0 Pusat Kemenkominfo
Gerakan menuju Smart City Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi untuk
menerapkan Smart City (kumulatif)
40 70 100 125 150 15,0 Tersebar Kemenkominfo
KP : Penyediaan Akses Air Minum dan
Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan
Jumlah kawasan perkotaan prioritas
dengan penyediaan dan
penyelenggaraan akses air minum dan
air limbah yang aman dan handal
(Kab/Kota)
6 7 7 7 7 56,2
ProP : Penyediaan dan
Penyelenggaraan Air Minum dan
Sanitasi yang Handal dan
Terintegrasi
Jumlah PDAM dengan layanan Zona
Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)
6 7 7 7 7 56,2
Jumlah PDAM yang menerapkan
Smart Grid Water Management
3 3 3 3 3
Jumlah kab/kota yang
menyelenggarakan pelayanan air
minum dan air limbah yang
terintegrasi (kab/kota/kawasan)
0 0 1 1 1
Jumlah NSPK terkait layanan air
minum dan sanitasi yang
terintegrasi (unit)
1 1 0 0 0
Peningkatan Kinerja
BUMN/BUMD Penyelenggara
Jumlah PDAM yang menerapkan Smart
Grid Water Management (PDAM)
3 3 3 3 3 12,0 15 PDAM Pemerintah
Daerah, PDAM
Peningkatan Kinerja
BUMN/BUMD Penyelenggara
Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air
Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)
6 7 7 7 7 27,2 34 PDAM Pemerintah
Daerah, PDAM
Pelayanan Air Minum dan
Sanitasi Terintegrasi
Jumlah kab/kota yang terfasilitasi
peningkatan kapasitas pelayanan air
minum dan sanitasi (air limbah) yang
terintegrasi (kab/kota)
0 0 1 1 1 15,0 Kota Malang, Kota
Palembang, dan DKI/ Kota
Bogor
Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik) Layak
dan Aman (90% Rumah
Tangga)
KEMEN PU&PERA
NSPK Layanan Air Minum dan
Sanitasi Terintegrasi
Jumlah NSPK yang tersusun (unit) 1 1 0 0 0 2,0 Pusat Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik) Layak
dan Aman (90% Rumah
Tangga)
KEMEN PU&PERA
KP : Penyediaan Akses Perumahan dan
Permukiman Layak, Aman dan
Terjangkau di Perkotaan
Jumlah kawasan di permukiman
kumuh perkotaan yang ditangani
melalui peremajaan (kawasan)
0 4 6 8 10 280,0

A.5.87
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
ProP : Fasilitasi Penanganan
Permukiman Kumuh Perkotaan
Jumlah kawasan di permukiman
kumuh perkotaan yang ditangani
melalui peremajaan kota (kawasan)
0 4 6 8 10 280,0
Penyediaan Infrastruktur
Permukiman dalam Rangka
Peremajaan
Jumlah kawasan yang disediakan
infrastruktur permukiman dalam rangka
peremajaan (kawasan)
0 4 6 8 10 280,0 Kawasan Perkotaan KEMEN PU&PERA
PP : ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN 1.837.712,0
Rasio elektrifikasi (%) 100 100 100 100 100
Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi)
Listrik (kWh)
1142 1203 1268 1336 1408
Penurunan Emisi CO2 Pembangkit
(juta ton)
4,71 4,92 5,36 5,91 6,07
KP : Keberlanjutan Penyediaan Energi
dan Ketenagalistrikan
168.646,9
Penurunan Intensitas Energi Final
(SBM/Miliar Rupiah)
0,9 0,9 0,9 0,8 0,8
Porsi kapasitas terpasang pembangkit
EBT terhadap total pembangkit (%)
0,15 0,15 0,16 0,17 0,2
ProP : Perbaikan efisiensi dan
emisi energi dan
ketenagalistrikan
Kapasitas Terpasang EBT Tambahan
(MW)
686,5 1001,1 1921,8 1778,2 3662,7 168.646,9
Susut jaringan (%) 9,2 9,01 8,93 8,78 8,6
Peningkatan standarisasi dan
labelling
Jumlah Standar Kinerja Energi Minimum
(SKEM) dan Label Hemat Energi pada
Peralatan Pemanfaat Energi (Peralatan )
3 2 1 3 3 3,5 Tersebar Kemen ESDM
Layanan Dukungan Sektor
Ketenagalistrikan Dalam
Pencapaian Target Mitigasi Gas
Rumah Kaca Sektor Energi
Jumlah Layanan Dukungan Sektor
Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian
Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor
Energi (rekomendasi)
1 1 1 1 1 9,0 Pusat Kemen ESDM
Pembangunan SPKLU Jumlah Penambahan SPKLU (Unit)
(akumulasi)
168 390 693 1030 1558 7,5 Tersebar Badan Usaha
Pengembangan smart grid Jumlah pengembangan smart grid
(lokasi)
5 Sistem
Distribusi
tenaga Listrik
di Jawa Bali
5 Sistem
Distribusi
tenaga Listrik
di Jawa Bali
5 Sistem
Distribusi
tenaga Listrik
di Jawa Bali
5 Sistem
Distribusi
tenaga Listrik
di Jawa Bali
5 Sistem
Distribusi
tenaga Listrik
di Jawa Bali
7,2 Sistem Jamali Badan Usaha

A.5.88
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan PLTP Jumlah kapasitas terpasang PLTP (MW)-
kumulatif
140 80 132 300 375 42.270,0 Aceh, Banten, Bengkulu,
Jambi, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur,
Lampung, Maluku Utara,
Nusa Tenggara Timur,
Riau, Sumatera Barat,
Sumatera Selatan,
Sumatera Utara
Pembangkit Listrik 27.000
MW, Transmisi 19.000
KMS dan Gardu Induk
38.000 MVA
Badan Usaha
Pembangunan PLTM, PLTA,
PLTMH
Kapasitas terpasang PLTM, PLTA, dan
PLTMH (MW)-kumulatif
165,2 440,3 955,9 397 1951,4 74.996,0 Tersebar Pembangkit Listrik 27.000
MW, Transmisi 19.000
KMS dan Gardu Induk
38.000 MVA
Badan Usaha
Pembangunan PLT Bioenergi Jumlah kapasitas terpasang dari PLT
Bioenergi (MW) - kumulatif
246,7 152 484,8 159 252,6 24.655,0 Tersebar Pembangkit Listrik 27.000
MW, Transmisi 19.000
KMS dan Gardu Induk
38.000 MVA
Badan Usaha
Pembangunan PLT Surya (PLTS) Jumlah kapasitas terpasang PLT Surya
(MW) - kumulatif
134,6 328,8 339,1 643,2 643,7 17.933,0 Tersebar Pembangkit Listrik 27.000
MW, Transmisi 19.000
KMS dan Gardu Induk
38.000 MVA
Badan Usaha
Pembangunan PLT Bayu (PLTB) Jumlah kapasitas terpasang PLT Bayu
(MW) - kumulatif
- - 10 279 440 5.798,0 Tersebar Pembangkit Listrik 27.000
MW, Transmisi 19.000
KMS dan Gardu Induk
38.000 MVA
Badan Usaha
PLTS Rooftop Pembangunan PLTS Rooftop (MW) 34,6 35,9 38,5 47,4 51,8 1.203,2 Kota Medan, Kota
Palembang, Kota
Surakarta, Kota Surabaya,
Kota Denpasar, Kota
Kupang, Kota Samarinda,
Provinsi Kalimantan Utara,
Kota Manado, Kota
Makassar
Kemen ESDM

A.5.89
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan instalasi Pengolah
Sampah menjadi Energi Listrik
(PSEL)
Jumlah instalasi PSEL (lokasi) 15 15 15 15 15 1.760,0 DKI Jakarta, Kota
Tangerang, Kota
Tangerang Selatan, Kota
Bekasi, Kota Bandung,
Kota Semarang, Kota
Surakarta, Kota Surabaya,
Kota Makassar, Kota
Denpasar, Kota
Palembang, Kota Manado,
Kab. Bantul, Kab. Tuban,
Kab. Banyumas
Pemda
Penertiban pemakaian listrik
ilegal
Jumlah penertiban pemakaian listrik
ilegal (regional)
3 4 5 6 7 4,5 Regional Sumatera, Jawa
bagian barat, jawa bagian
tengah, jawa bagian timur
bali dan nusa tenggara,
kalimantan, sulawesi,
maluku dan papua
Kemen ESDM
Peningkatan kualitas jaringan
distribusi dan penambahan trafo
distribusi sisipan baru
Jumlah penambahan trafo distribusi
sisipan baru (unit)
0,0 Tersebar Badan Usaha
KP : Akses dan Keterjangkauan Energi
dan Ketenagalistrikan
SAIDI menjadi (jam/pelanggan) 15 10 5 3 1 288.384,4
Penyediaan gas (SBM) 176637 185530 194869 204680 214983
ProP : Perluasan Jaringan Gas
Kota
Pembangunan Jaringan Gas Kota (SR)
(Kumulatif)
876515 1610445 2410445 3210445 4010445 38.494,3
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi
untuk Rumah Tangga melalui
APBN
Jumlah Sambungan Rumah Jaringan
Gas Kota (SR) (APBN)
266070 100000 0 0 0 4.096,0 Tersebar Infrastruktur Jaringan
Gas Kota untuk 4 Juta
Sambungan Rumah
Kemen ESDM
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi
untuk Rumah Tangga melalui
KPBU
Jumlah Sambungan Rumah Jaringan
Gas Kota (SR) (KPBU)
0 50000 839555 800000 800000 27.385,1 Provinsi: Aceh, Banten, DKI
Jakarta, Jambi, Jawa Brat,
Jawa Tengah, Jawa Timur,
Kalimantan Timur,
Kalimantan Utara,
Kepulauan Riau, Lampung,
Riau, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tengah,
Sumatera Selatan,
Sumatera Utara
Infrastruktur Jaringan
Gas Kota untuk 4 Juta
Sambungan Rumah
KPBU
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi
untuk Rumah Tangga melalui
BUMN (Konstruksi)
Jumlah Sambungan Rumah Jaringan
Gas Kota (BUMN) (SR)
50000 583930 0 0 0 6.973,2 Tersebar Infrastruktur Jaringan
Gas Kota untuk 4 Juta
Sambungan Rumah
BUMN

A.5.90
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Studi Pendahuluan Pembangunan
Jaringan Gas Bumi untuk Rumah
Tangga melalui Skema KPBU
Jumlah Studi Pendahuluan
Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk
Rumah Tangga melalui Skema KPBU
(lokasi)
8 8 8 8 8 40,0 Pusat Kemen ESDM
ProP : Perluasan akses dan
keterjangkauan energi dan
ketenagalistrikan
Pelanggan Listrik (Ribu Pelanggan) 77107 79187 81217 83219 85216 249.890,2
Jumlah Penambahan Penyalur BBM
Satu Harga (penyalur)
83 76 72 56 43
Peningkatan kehandalan sistem
Sumatera Selatan, Jambi, dan
Bengkulu (S2JB)
Durasi pemadaman Sistem Sumatera
Selatan, Jambi, dan Bengkulu (S2JB)
(Penurunan Durasi Pemadaman (jam)
On going On going On going On going 47,99 2.440,0 Sistem Sumatera Selatan,
Jambi, dan Bengkulu
Pembangkit Listrik 27.000
MW, Transmisi 19.000
KMS dan Gardu Induk
38.000 MVA
Badan Usaha
Peningkatan kehandalan sistem
Sistem Kalsel & Kaltim
Durasi pemadaman Sistem Kalsel &
Kaltim (Penurunan Durasi Pemadaman
(jam)
On going On going On going On going 14,29 815,0 Sistem Kalsel & Kaltim Pembangkit Listrik 27.000
MW, Transmisi 19.000
KMS dan Gardu Induk
38.000 MVA
Badan Usaha
Peningkatan kehandalan sistem
Sistem Sulsel, Sultra, & Sulbar
Durasi pemadaman Sistem Sulsel, Sultra,
& Sulbar (Penurunan Durasi Pemadaman
(jam)
On going On going On going On going 16,36 1.460,0 Sistem Sulsel, Sultra,
Sulbar
Pembangkit Listrik 27.000
MW, Transmisi 19.000
KMS dan Gardu Induk
38.000 MVA
Badan Usaha
Peningkatan kehandalan sistem
Sistem Papua
Durasi pemadaman Sistem Papua
(Penurunan Durasi Pemadaman (jam)
On going On going On going On going 26,41 384,0 Sistem Papua Pembangkit Listrik 27.000
MW, Transmisi 19.000
KMS dan Gardu Induk
38.000 MVA
Badan Usaha
Penambahan Jaringan Distribusi Jumlah Penambahan Jaringan Distribusi
(kms)
46412 42714 50657 43065 43113 101.300,0 Tersebar Pembangkit Listrik 27.000
MW, Transmisi 19.000
KMS dan Gardu Induk
38.000 MVA
Badan Usaha
Penambahan Jaringan Gardu
Distribusi
Jumlah Penambahan Gardu Distribusi
(MVA)
3212 3022 3615 3206 3119 141.820,0 Tersebar Pembangkit Listrik 27.000
MW, Transmisi 19.000
KMS dan Gardu Induk
38.000 MVA
Badan Usaha
Rekomendasi Pengendalian
Pembangunan Jaringan Distribusi
dan Gardu Distribusi
Jumlah rekomendasi pengendalian
pembangunan jaringan distribusi dan
gardu distribusi (rekomendasi)
1 1 1 1 1 10,9 Pusat Pembangkit Listrik 27.000
MW, Transmisi 19.000
KMS dan Gardu Induk
38.000 MVA
Kemen ESDM
Rekomendasi penguatan
pemenuhan akses dan konsumsi
listrik pada masyarakat
Jumlah rekomendasi penguatan
pemenuhan akses dan konsumsi listrik
pada masyarakat
1 1 1 1 1 29,8 Pusat Pembangkit Listrik 27.000
MW, Transmisi 19.000
KMS dan Gardu Induk
38.000 MVA
Kemen ESDM

A.5.91
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penyediaan Paket Konversi
Minyak Tanah ke LPG Tabung 3
Jumlah paket konversi mitan ke LPG
(unit)
522616 250397 117289 50000 50000 509,3 Tersebar Kemen ESDM
Pengawasan Pelaksanaan BBM 1
(Satu) Harga
Jumlah Layanan Pengawasan
Pelaksanaan BBM 1 (Satu) Harga
(layanan)
1 1 1 1 1 30,5 Tersebar Kemen ESDM
Penambahan Penyalur BBM Satu
Harga
Jumlah Penambahan Penyalur BBM Satu
Harga (penyalur)
83 76 72 56 43 0,0 Tersebar Badan Usaha
Pengembangan Pembangkit
Listrik Tenaga Surya (PLTS)
terpusat di Kawasan 4T
Jumlah PLTS Terpusat (Unit) 0 0 5 5 5 1.050,0 Tersebar Kemen ESDM
Kebijakan harga jual Tenaga
listrik dan tarif tenaga listrik
Jumlah Kebijakan harga jual Tenaga
listrik dan tarif tenaga listrik
(rekomendasi)
2 2 2 2 2 17,3 Tersebar Kemen ESDM
Rekomendasi Subsidi Listrik
Tepat Sasaran
Jumlah Rekomendasi Subsidi Listrik
Tepat Sasaran(Regulasi/Kebijakan)
1 1 1 1 1 10,5 Pusat KESDM
Pengembangan Kebijakan Subsidi
Energi
Jumlah Pengembangan Kebijakan
Subsidi Energi (Regulasi/Kebijakan)
1 1 1 1 1 12,9 Pusat Kemen ESDM
KP : Kecukupan Penyediaan Energi
dan Tenaga Listrik
Produksi tenaga listrik (TWh) 339082,7 359946,1 382696,1 406325,0 431281,2 1.380.680,7
Cadangan operasional BBM (hari) 23 23 23 23 23
ProP : Peningkatan kehandalan
infrastruktur energi dan
ketenagalistrikan
Jumlah Penambahan Kapasitas
Pembangkit (GW)
5453 6446 3443 6209 5728 707.270,0
Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata
Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi/
Rekomendasi)
1 1 1 1 1
Penambahan kapasitas
pembangkit PLTU
Jumlah Penambahan PLTU (MW) 1194,5 855,5 576 471 65 63.240,0 Tersebar Pembangkit Listrik 27.000
MW, Transmisi 19.000
KMS dan Gardu Induk
38.000 MVA
Badan Usaha
Penambahan kapasitas
pembangkit PLTU USC
Jumlah Penambahan PLTU USC (MW) 1950 2950 - 1000 2000 197.500,0 Tersebar Pembangkit Listrik 27.000
MW, Transmisi 19.000
KMS dan Gardu Induk
38.000 MVA
Badan Usaha
Penambahan kapasitas
pembangkit PLTU MT
Jumlah Penambahan PLTU MT (MW) 0 840 600 900 46.800,0 Tersebar Pembangkit Listrik 27.000
MW, Transmisi 19.000
KMS dan Gardu Induk
38.000 MVA
Badan Usaha
Penambahan kapasitas
pembangkit PLTG/GU/MG
Jumlah Penambahan PLTG/GU/MG (MW) 2384 370 990 880 70 93.880,0 Tersebar Pembangkit Listrik 27.000
MW, Transmisi 19.000
KMS dan Gardu Induk
38.000 MVA
Badan Usaha

A.5.92
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan Jaringan
Transmisi
Jumlah Penambahan Jaringan Transmisi
(kms)
4459,6 4765,9 4632,1 3519,5 1692 132.855,5 Tersebar Pembangkit Listrik 27.000
MW, Transmisi 19.000
KMS dan Gardu Induk
38.000 MVA
Badan Usaha
Pengembangan Gardu Induk Jumlah penambahan gardu induk (MVA) 14247 8460 7510 3900 4490 172.752,8 Tersebar Pembangkit Listrik 27.000
MW, Transmisi 19.000
KMS dan Gardu Induk
38.000 MVA
Badan Usaha
Rekomendasi Pengendalian
Pembangunan Pembangkit Listrik
Jumlah rekomendasi pengendalian
pembangunan pembangkit listrik
(Rekomendasi)
1 1 1 1 1 24,7 Pusat Pembangkit Listrik 27.000
MW, Transmisi 19.000
KMS dan Gardu Induk
38.000 MVA
Kemen ESDM
Rekomendasi Pengendalian
Pembangunan Jaringan
Transmisi dan Gardu Induk
Jumlah rekomendasi pengendalian
pembangunan jaringan transmisi dan
gardu induk (Rekomendasi)
1 1 1 1 1 24,3 Pusat Pembangkit Listrik 27.000
MW, Transmisi 19.000
KMS dan Gardu Induk
38.000 MVA
Kemen ESDM
Peningkatan tata kelola
ketenagalistrikan
Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata
Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi/
Rekomendasi)
3 3 3 3 3 6,7 Pusat Kemen ESDM
Peningkatan kebijakan harga Jumlah Kebijakan harga energi dan tarif
(rekomendasi)
1 1 1 1 1 10,0 Pusat Kemen ESDM
Pemetaan potensi PLTBayu Jumlah potensi terukur PLTBayu (MW) - 200 200 200 200 32,0 Pusat Kemen ESDM
Pemetaan potensi
PLTA/Mini/Mikro
Jumlah potensi terukur PLTA/Mini/Mikro
(MW)
- 120 120 120 120 28,8 Pusat Kemen ESDM
Pemetaan potensi PLTBio Jumlah potensi terukur PLTBio (MW) - 60 60 60 60 14,4 Pusat Kemen ESDM
FS Commercial Plant Pembangkit
Listrik Tenaga Gelombang Laut
Jumlah FS untuk ditawarkan kepada
Technology provider (dokumen)
- Studi Site
Selection dan
Akuisisi data
di perairan
Nusa
Lembongan
Pra FS di Nusa
Lembongan
FS di Nusa
Lembongan
Studi Site
Selection dan
Akuisisi data
di perairan
Sumatera
Barat dan
Jawa Barat
8,0 Bali dan NTT Kemen ESDM
FS Commercial Plant Pembangkit
Listrik Tenaga Arus Laut
Jumlah FS untuk ditawarkan kepada
Technology provider (dokumen)
Studi Site
Selection dan
Akuisisi data
di perairan
Selat Alas
Studi Site
Selection dan
Akuisisi data
di perairan
Selat Sape
Pra FS di Selat
Alas/Selat
Sape/Selat
Pantar
FS di Selat
Alas/Selat
Sape/Selat
Pantar
7,0 Selat Sunda dan NTT Kemen ESDM
Wilayah Panas Bumi yang
Ditetapkan
Jumlah Wilayah Panas Bumi yang
Ditetapkan (wilayah)
2 2 2 2 2 2,6 Kab. Bangli, Kab. Maluku
Tengah
Kemen ESDM

A.5.93
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Wilayah Panas Bumi yang
Ditawarkan
Jumlah Wilayah Panas Bumi yang
Ditawarkan (Wilayah)
5 5 5 4 3 4,3 Kab. Sukabumi, Kab.
Kuningan, Kab. Tegal,
Kab. Manggarai Barat,
Kab. Buru
Kemen ESDM
Rekomendasi Wilayah
Keprospekan Panas Bumi
Jumlah Rekomendasi Wilayah
Keprospekan Panas Bumi (Rekomendasi)
8 10 10 10 10 55,6 Pusat Kemen ESDM
Rekomendasi Wilayah Kerja
Panas Bumi
Jumlah Rekomendasi Wilayah Kerja
Panas Bumi (Wilayah)
3 3 3 3 3 1,9 Pusat Kemen ESDM
Rekomendasi Wilayah Kerja
Geologi Migas
Jumlah Rekomendasi Keprospekan
Wilayah Kerja Geologi Migas
(Rekomendasi)
4 4 4 4 4 21,5 Tersebar Kemen ESDM
ProP : Pembangunan Kilang
Minyak Bumi
Jumlah peningkatan Infrastruktur
Kilang Minyak Bumi (kumulatif) (ribu
BOPD)
1151 1151 1176 1276 1276 637.000,0
Peningkatan infrastruktur kilang
minyak bumi RDMP
Jumlah RDMP (Balikpapan, Cilacap ,
Balongan dan dumai) (Unit)
On going On going 1
(Stage-I
Balongan 25
Ribu BCPD)
1
(Stage-II
Balikpapan
100 Ribu
BCPD)
on going 203.000,0 Balikpapan, Cilacap ,
Balongan, Dumai
Pembangunan dan
Pengembangan Kilang
Minyak
Badan Usaha
Peningkatan infrastruktur kilang
minyak GRR Tuban
Jumlah Kilang Minyak Baru (Grass Root
Refinery/ GRR) Tuban (Unit)
Penyediaan
Lahan BMN
KLHK, Lahan
Masyarakat
General
Engineering
Design, Site
Development
Financing dan
EPC
Financing dan
EPC
EPC
(Engineering,
Procurement,
and
Construction)
EPC
(Engineering,
Procurement,
and
Construction)
224.000,0 Tuban Pembangunan dan
Pengembangan Kilang
Minyak
Badan Usaha
Peningkatan infrastruktur kilang
minyak bumi GRR Bontang
Jumlah Kilang Minyak Baru (Grass Root
Refinery/ GRR)
Land
Acquisition,
AMDAL, BED-
FEED, Site
Development
AMDAL, BED-
FEED
EPC
(Engineering,
Procurement,
and
Construction)
EPC
(Engineering,
Procurement,
and
Construction)
EPC
(Engineering,
Procurement,
and
Construction
210.000,0 Bontang Pembangunan dan
Pengembangan Kilang
Minyak
Badan Usaha
ProP : Pembangunan Pipa gas
Bumi Trans Kalimantan
Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi
Kalimantan (kms)
2219 36.410,7
Pembangunan Pipa gas Bumi
Kaltim - Kalsel
Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi
Kaltim-Kalsel (km)
208,8 36.400,0 Bontang-Banjarmasin Pipa Gas Bumi Trans
Kalimantan (2.219 KM)
Badan Usaha
Pembangunan Pipa gas Bumi
Kalsel-Kaltim
Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi
Kalsel-Kalteng (km)
76,8 0,0 Banjarmasin-Palangkaarya Pipa Gas Bumi Trans
Kalimantan (2.219 KM)
Badan Usaha
Pembangunan Pipa gas Bumi
Kalteng - Kalbar
Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi
Kalteng-Kalbar (km)
407,2 0,0 Palangkaraya-Pontianak Pipa Gas Bumi Trans
Kalimantan (2.219 KM)
Badan Usaha

A.5.94
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Layanan Dukungan Percepatan
Pembangunan Ruas Pipa
Transmisi dan Distribusi Gas
Bumi
Jumlah Layanan Dukungan Percepatan
Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan
Distribusi Gas Bumi(km)
15300 15800 16300 16800 17300 10,7 Tersebar Pipa Gas Bumi Trans
Kalimantan (2.219 KM)
Kemen ESDM
PP : TRANSFORMASI DIGITAL Persentase pertumbuhan sektor TIK
(rata-rata)
8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 444.613,3
Persentase pengguna internet
(Persentase)
72,6 74,2 79,2 80,7 82,3
Persentase populasi yang dijangkau
oleh jaringan bergerak pitalebar (4G)
Existing Q2 2019 : 97,59%
97,5 98 98,5 99 100
Proporsi individu yang
menguasai/memiliki telepon genggam
(Persentase)
70 72 73 74 75,7
KP : Penuntasan Infrastruktur TIK Persentase desa berpenduduk yang
mendapatkan akses jaringan mobile
broadband
98 98,5 99 99,5 100 443.829,2
Persentase kecamatan yang
terjangkau infrastruktur jaringan
serat optik (kumulatif)
36,4 37,2 42,9 50 60
Persentase rasio harga layanan fixed
broadband terhadap pendapatan per
kapita (pada kecepatan up to 30
Mbps)
11 10 9 8 7
Persentase rasio harga layanan mobile
broadband terhadap pendapatan per
kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1
GB)
0,45 0,4 0,35 0,3 0,25
Persentase jangkauan populasi
penyiaran TV digital
53 60 70 75 80
Persentase populasi yang terlayani
penyiaran radio publik
90 91 93 94 95
ProP : Pengembangan
infrastruktur pitalebar
Persentase kecamatan yang
terjangkau infrastruktur jaringan
serat optik (kumulatif)
36,42 37,15 42,85 50 60 441.850,0
Persentase desa yang mendapatkan
akses jaringan mobile broadband
91,95 92,5 93 94 95
Penggelaran jaringan tetap
pitalebar
Persentase jangkauan infrastruktur
jaringan serat optik di kecamatan
(persen)(kumulatif)
36,42 37,15 42,85 50 60 55,3 Tersebar Infrastruktur TIK untuk
Mendukung Transformasi
Digital
Kemenkominfo

A.5.95
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penggelaran jaringan tetap
pitalebar
Persentase jangkauan infrastruktur
jaringan serat optik di kecamatan
(persen)(kumulatif)
36,42 37,15 42,85 50 60 428.000,0 Tersebar Infrastruktur TIK untuk
Mendukung Transformasi
Digital
Badan usaha
BAKTI Palapa Ring Persentase pemanfaatan kapasitas
Palapa Ring dengan rata-rata SLA 95%
(persen)
Barat : 35%
Tengah : 10%
Timur : 5%
Barat : 40%
Tengah : 15%
Timur : 10%
Barat : 45%
Tengah : 20%
Timur : 15%
Barat : 50%
Tengah : 30%
Timur : 20%
Barat : 60%
Tengah : 40%
Timur : 25%
2.545,0 Tersebar Kemenkominfo
Fasilitasi Ducting bersama Jumlah kabupaten/kota yang
memanfaatkan ducting bersama
(kab/kota)
2 3 5 7 8 9,0 Tersebar Kemenkominfo
BAKTI Sinyal/Last mile Desa non komersial yang mendapatkan
jaringan bergerak seluler (4G) (kumulatif)
(desa)
5052 5052 5052 5052 5052 2.615,0 Tersebar Infrastruktur TIK untuk
Mendukung Transformasi
Digital
Kemenkominfo
BAKTI Satria Satelit Republik
Indonesia
Kapasitas penyediaan satelit multi fungsi
SATRIA (Gbps)
Konstruksi Konstruksi Konstruksi 150 150 2.802,0 Tersebar Infrastruktur TIK untuk
Mendukung Transformasi
Digital
Kemenkominfo
Bakti Akses Internet Jumlah lokasi penyediaan akses internet
broadband (Lokasi)(kumulatif)
12000 27000 42000 61000 91000 5.231,0 Tersebar Kemenkominfo
Penyediaan perangkat komputer/laptop
di sekolah, puskesmas, kantor
pemerintahan, dan lain-lain (unit)
0,0 Tersebar Kemenkes,
Kemendiknas,
Kemendagri,
Kemenhan, Polri,
Pemda
Penataan spektrum frekuensi
radio dalam rangka mendukung
ekonomi digital Indonesia
Penambahan spektrum Frekuensi Radio
untuk broadband (MHz)(Kumulatif)
30 MHz
(2.3%)
50 MHz
(3.8%)
1050 MHz
(80%)
1120 MHz
(85.5%)
1310 MHz
(100%)
136,5 Pusat Kemenkominfo
Pengembangan infrastruktur
monitoring dan manajemen
spektrum frekuensi radio
Jumlah penyediaan perangkat sistem
monitoring frekuensi radio (unit)
- SMFR transportable: 75 site
- Stasiun bergerak: 6 unit
- Perangkat portable: 47 unit
25 27 27 26 23 336,2 Tersebar Kemenkominfo

A.5.96
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penataan bidang telekomunikasi
untuk mendukung ekonomi digital
Jumlah kebijakan bidang TIK beserta
aturan turannya (kebijakan):
1. RUU Penyiaran (UU 32 Tahun 2002)
2. RUU Telekomunikasi (UU 36 Tahun
1999)
3. RUU Pos (UU 38 Tahun 2009)
4. RUU OMNIBUSLAW
5. Aturan Turunan
1.Pengesahan
RUU Penyiaran
(UU 32 Tahun
2002)
2. Naskah
akademik RUU
OMNIBUSLAW
(Bidang
Telekomunikas
i dan
Penyiaran)
3. Naskah
akademik RUU
Telekomunikas
i
4. Naskah
akademik RUU
Pos
1. Naskah
dan Daftar
Inventaris
Masalah (DIM)
RUU
Telekomunikas
i
2. Naskah dan
DIM RUU Pos
3. Naskah
aturan turunan
UU Penyiaran
1. Naskah
dan Daftar
Inventaris
Masalah (DIM)
RUU
Telekomunikas
i
2. Naskah dan
DIM RUU Pos
3. Pengesahan
aturan turunan
UU Penyiaran
1. Pengesahan
RUU
Telekomunikas
i
2. Pengesahan
RUU Pos
1. Naskah
aturan turunan
UU
Telekomunikas
i
2. Naskah
aturan turunan
UU Pos
120,0 Pusat Kemenkominfo
ProP : Pengembangan
infrastruktur penyiaran
Persentase jangkauan populasi
penyiaran TV digital
53 60 70 75 80 1.603,2
Sistem infrastruktur penyiaran
digital
Jumlah lokasi infrastruktur penyiaran TV
digital (lokasi)
44 lokasi
satuan
transmisi
50 lokasi
satuan
transmisi
60 lokasi
satuan
transmisi
74 lokasi
satuan
transmisi
55 lokasi
satuan
transmisi
487,8 Tersebar Infrastruktur TIK untuk
Mendukung Transformasi
Digital
Kemenkominfo
Implementasi sistem penyiaran
digital
Persentase jangkauan populasi
penyiaran TV digital (persen)
53 60 70 75 80 105,9 Tersebar Kemenkominfo
Masterplan penyiaran radio
digital
Tersedianya masterplan penyiaran radio
digital (RPM)
1 Masterplan
pita frekuensi
radio Medium
Frequency (MF)
dan 1
masterplan
pita frekuensi
radio Very
High
Frequency
(VHF) Band 2
1 masterplan
pita frekuensi
radio VHF
Band 3
Implementasi
digital sound
broadcasting
di pita
frekuensi radio
MF dan VHF
Band 2
Implementasi
digital
broadcasting
di pita
frekuensi radio
VHF Band 3
1 masterplan
pita frekuensi
radio HF
25,8 Tersebar Kemenkominfo

A.5.97
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penataan spektrum frekuensi
radio dalam rangka mendukung
ekonomi digital Indonesia
Pelaksanaan optimalisasi pita spektrum
frekuensi radio untuk penyiaran digital
(layanan)
1 1 1 1 1 25,7 Pusat Kemenkominfo
Sarana dan prasarana
infrstruktur penyiaran TV publik
Jumlah unit infrastruktur penyiaran TV
publik (unit)
70 80 90 100 100 858,0 Tersebar Infrastruktur TIK untuk
Mendukung Transformasi
Digital
LPP TVRI
Sarana dan prasarana
infrastruktur penyiaran Radio
Jumlah pengembangan infrastruktur
stasiun radio publik (stasiun)
15 15 15 15 15 100,0 Tersebar LPP RRI
ProP : Pengembangan
infrastruktur TIK pemerintahan
Persentase K/L/D yang
menggunakan/terhubung jaringan
intra pemerintah (JIP/Government
Network)
K/L:30%
Pemprov/kab
/kot:30%
K/L:50%
Pemprov/kab
/kot:50%
K/L:80%
Pemprov/kab
/kot:80%
K/L:100%
Pemprov/kab
/kot:100%
K/L:100%
Pemprov/kab
/kot:100%
376,0
Penyelenggaraan pusat data
nasional
Persentase K/L/D yang
menggunakan/terhubung jaringan intra
pemerintah (JIP/Government Network)
(persen)
K/L:30%
Pemprov/kab/
kot:30%
K/L:50%
Pemprov/kab/
kot:50%
K/L:80%
Pemprov/kab/
kot:80%
K/L:100%
Pemprov/kab/
kot:100%
K/L:100%
Pemprov/kab/
kot:100%
376,0 Pusat Infrastruktur TIK untuk
Mendukung Transformasi
Digital
Kemenkominfo
KP : Pemanfaatan Infrastruktur TIK Persentase kontribusi sektor TIK
terhadap PDB
4,5-5,7 4,5-5,7 4,5-5,7 4,5-5,7 4,5-5,7 289,6
Persentase K/L/D yang memiliki
layanan publik terintegrasi
40 60 80 90 100
ProP : Pemanfaatan TIK layanan
pemerintah
Persentase K/L/D yang memiliki
layanan publik terintegrasi
40 60 80 90 100 78,0
Jumlah aplikasi generik yang
dikembangkan secara multi platform
8 10 12 14 16
Penyelenggaraan layanan e-
government (SPBE) Nasional
Persentase layanan cloud pemerintah
dan interoperabilitas SPBE (persen)
20 40 60 80 100 58,0 Pusat Kemenkominfo
Penyelenggaraan Layanan
Aplikasi Informatika
Pemerintahan
Jumlah aplikasi generik yang
dikembangkan secara multi platform
(aplikasi) (kumulatif)
8 10 12 14 16 20,0 Pusat Kemenkominfo
ProP : Pemanfaatan TIK layanan
masyarakat dan dunia usaha
Jumlah penambahan unicorn baru
(kumulatif)
0 0 1 2 3 211,6
Persentase kontribusi sektor TIK
terhadap PDB
4,5-5,7 4,5-5,7 4,5-5,7 4,5-5,7 4,5-5,7
Fasilitasi startup menjadi unicorn Jumlah penambahan unicorn baru
(unicorn) (kumulatif)
0 0 1 2 3 6,1 Tersebar Kemenkominfo
Digital technopreuner Jumlah startup aktif yang terbentuk
(start-up)
30 60 90 120 150 140,5 Tersebar Kemenkominfo

A.5.98
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan teknologi digital
pada kawasan
prioritas(kumulatif)
Persentase fasilitasi adopsi teknologi
digital di Kawasan Prioritas (persen):
a. 12 KEK
b. 13 SKPT
c. 10 kawasan pariwisata
d. 30 kawasan IKM
Kajian
pemetaan
teknologi dan
penyedia
platform
teknologi
digital
50 100 100 100 65,0 Tersebar Kemenkominfo
Fasilitasi scaling up UMKM Jumlah UMKM (produsen) yang naik
kelas dari UMK menjadi usaha
menengah (dari total 4.4 juta UMKM
bidang pengolahan) (UMKM)
Kajian
pemetaan
UMKM dan
kebutuhan
teknologi
digital
11000 22000 33000 44000 0,0 Tersebar Kemenkominfo
KP : Fasilitas Pendukung Transformasi
Digital
Jumlah Peserta Pelatihan digital Skill
(termasuk kawasan prioritas) untuk
menuju ekonomi digital
50000 50000 50000 50000 50000 494,5
ProP : Pengelolaan informasi
secara aman dan terintegrasi
354,9
Pengendalian konten negatif Jumlah konten internet (media sosial,
konten negatif, website) yang bisa
ditangani per tahun(konten)
120000 150000 175000 210000 250000 354,9 Pusat Kemenkominfo
ProP : Pengembangan literasi dan
keahlian TIK
34,6
Fasilitasi literasi digital bagi
masyarakat
Jumlah Peserta Literasi Digital Bagi
Masyarakat (peserta) (termasuk peserta
online)
10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 34,6 Tersebar Kemenkominfo
Pelatihan SDM bidang TIK Jumlah Peserta Pelatihan digital Skill
(termasuk kawasan prioritas) untuk
menuju ekonomi digital (peserta)
50000 50000 50000 50000 50000 0,0 Tersebar Kemenkominfo
ProP : Pengembangan dan
fasilitasi industri TIK
105,0
Pelaksanaan pengujian perangkat
TIK
Tahap penyelesaian laboratorium
pengujian perangkat telekomunikasi
rujukan nasional (tahapan)
Perencanaan Penyiapan
konstruksi
Transaksi dan
penanda
tanganan
Konstruksi Balai Uji
Rujukan
Nasional
105,0 Pusat Kemenkominfo
JUMLAH 4.882.575,0
Keterangan :
Indikasi target dan pendanaan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan : (1) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; (2) Kesiapan dan Sumber Pendanaan; (3) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat

A.6.1
MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024
MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM
INDIKASI TARGET
PP : PENINGKATAN KUALITAS
LINGKUNGAN HIDUP
Indeks Kualitas Udara (IKU) 84,10 84,20 84,30 84,40 84,50 32.352,9
Indeks Kualitas Air (IKA) 55,10 55,20 55,30 55,40 55,50
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) 58,50 59,00 59,50 60,00 60,50
Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan
Ekosistem Gambut (IKTL)
61,60 62,50 63,50 64,50 65,50
KP : Pencegahan Pencemaran dan
Kerusakan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Jumlah lokasi pemantauan kualitas
lingkungan (lokasi)
1.139 1.141 1.141 1.141 1.141 14.513,0
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang
terpantau memenuhi baku mutu
lingkungan hidup (perusahaan)
1.668 2.625 3.000 3.375 3.750
Luas area dengan nilai konservasi
tinggi yang dipertahankan secara
nasional (juta ha)
70 70 70 70 70
Persentase penurunan luas areal
hutan dan lahan yang terbakar setiap
tahun terhadap baseline rerata luas
karhutla tahun 2015 s.d. 2019
(persen)
2 2 2 2 2
Luas kawasan konservasi (juta ha) 27 27 27 27 27
Luas Kawasan Konservasi Perairan
(juta ha)
23,40 24,20 25,10 26,00 26,90
Akurasi informasi meteorologi
(persen)
75,7 76,7 77,7 78,7 79,7
Akurasi informasi klimatologi (persen) 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0
ProP : Pemantauan Kualitas Udara,
Air, dan Air Laut
Jumlah stasiun pemantauan kualitas
air secara otomatis, online, dan
kontinyu (unit)
111 188 197 153 130 1.807,2
Jumlah stasiun pemantauan kualitas
udara secara otomatis, online, dan
kontinyu (unit)
15 30 31 31 32
Jumlah provinsi yang terpantau
kualitas air lautnya (provinsi)
34 34 34 34 34
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI

A.6.2
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pemantauan Kualitas Udara
Otomatis
Jumlah stasiun pemantauan kualitas
udara ambien yang beroperasi secara
otomatis, online, dan kontinyu/AQMS
(unit)
10 25 26 26 27 249,1 Tersebar Penguatan sistem
peringatan dini bencana
KEMEN LHK
Pemantauan Kualitas Air Otomatis Jumlah stasiun pemantau kualitas air
sungai yang beroperasi secara otomatis,
online, dan kontinyu (unit)
71 148 157 113 90 889,6 15 DAS prioritas
pemulihan
Penguatan sistem
peringatan dini bencana
KEMEN LHK
Pemantauan Kualitas Air Laut Jumlah provinsi yang terpantau kualitas
air lautnya (provinsi)
34 34 34 34 34 90,0 34 provinsi KEMEN LHK
Pembangunan Laboratorium Riset
Merkuri dan Metrologi Lingkungan
Jumlah Laboratorium Merkuri dan
Metrologi Lingkungan yang Dibangun
(unit)
1 0 0 0 0 74,0 Provinsi Banten Penguatan sistem
peringatan dini bencana
KEMEN LHK
Sertifikasi laboratorium lingkungan
hidup
Jumlah sertifikasi laboratorium
lingkungan hidup daerah yang
diterbitkan (sertifikat)
- 6 6 6 6 12,0 6 wilayah pulau KEMEN LHK
Penguatan Early Warning System
untuk Bencana Lingkungan Hidup
(DAK alat pemantauan kualitas
udara otomatis)
Jumlah stasiun pemantauan kualitas
udara ambien yang beroperasi secara
otomatis, online, dan kontinyu/AQMS
(unit)
5 5 5 5 5 47,4 Tersebar Penguatan sistem
peringatan dini bencana
DAK LH
Penguatan Early Warning System
untuk Bencana Lingkungan Hidup
(DAK alat pemantauan kualitas air
otomatis)
Jumlah stasiun pemantau kualitas air
sungai yang beroperasi secara otomatis,
online, dan kontinyu (unit)
40 40 40 40 40 307,8 15 DAS prioritas
pemulihan
Penguatan sistem
peringatan dini bencana
DAK LH
Penguatan Early Warning System
untuk Bencana Lingkungan Hidup
(DAK alat laboratorium uji kualitas
air dan merkuri)
Jumlah kab/kota yang memperoleh
penambahan peralatan laboratorium
untuk uji kualitas air dan merkuri
(kab/kota)
37 37 37 37 37 137,3 Seluruh Indonesia Penguatan sistem
peringatan dini bencana
DAK LH
ProP : Pemantauan Kinerja
Pengelolaan Lingkungan pada Usaha
dan/atau Kegiatan
Jumlah industri yang terpantau
memenuhi baku mutu emisi (unit
usaha/kegiatan)
1.668 2.625 3.000 3.375 3.750 153,9
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang
memenuhi baku mutu air limbah (unit
usaha/kegiatan)
1.668 2.625 3.000 3.375 3.750
Jumlah pelabuhan yang
melaksanakan pengendalian
pencemaran pesisir dan laut
(pelabuhan)
20 25 30 40 50
Jumlah usaha dan/atau kegiatan
tambang yang meningkat kinerja
pengelolaan lingkungannya (unit
usaha/kegiatan)

A.6.3
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang
memenuhi persyaratan pemulihan
ekosistem gambut (unit
usaha/kegiatan)
300 350 400 450 500
Jumlah industri yang memenuhi
baku mutu emisi
Jumlah industri yang terpantau
memenuhi baku mutu emisi (unit
usaha/kegiatan)
1.668 2.625 3.000 3.375 3.750 20,5 34 provinsi KEMEN LHK
Jumlah usaha dan/atau kegiatan
yang memenuhi baku mutu air
limbah
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang
memenuhi baku mutu air limbah (unit
usaha/kegiatan)
1.668 2.625 3.000 3.375 3.750 75,8 34 provinsi KEMEN LHK
Jumlah pelabuhan yang
melaksanakan pengendalian
pencemaran pesisir dan laut
Jumlah pelabuhan yang melaksanakan
pengendalian pencemaran pesisir dan
laut (pelabuhan)
20 25 30 40 50 10,2 34 provinsi KEMEN LHK
Jumlah industri yang melaksanakan
pengendalian kerusakan lahan dan
reklamasi tambang
Jumlah usaha dan/atau kegiatan
tambang yang meningkat kinerja
pengelolaan lingkungannya (unit
usaha/kegiatan)
80 85 90 110 113 11,4 34 provinsi KEMEN LHK
Jumlah usaha dan/atau kegiatan
yang memenuhi persyaratan
pemulihan ekosistem gambut
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang
memenuhi persyaratan pemulihan
ekosistem gambut (unit usaha/kegiatan)
300 350 400 450 500 6,5 34 provinsi KEMEN LHK
Pengawasan Effluent IPAL, IPLT,
dan Leachate TPA
Jumlah kab/kota yang dilakukan
pengawasan terhadap effluent IPAL,
IPLT, dan Leachate TPA (kab/kota)
- 33 40 60 60 29,5 Seluruh provinsi KEMEN LHK
ProP : Penyediaan Informasi Cuaca
dan Iklim
Persentase Informasi Meteorologi
yang Berkualitas (persen)
80 81 82 82 83 2.606,4
Persentase Informasi Klimatologi
yang berkualitas (persen)
76 77 79 80 82
Prediksi dan peringatan dini cuaca
dengan Scaling Up Weather
Capacity II
Jumlah stasiun yang menyediakan
layanan informasi cuaca digital skala
desa/kelurahan dengan scalling up
wheather capacity II (stasiun)
- 1 10 34 - 346,2 34 provinsi Penguatan sistem
peringatan dini bencana
BMKG
Informasi meteorologi maritim
melalui Strengthening of Marine
Meteorology
Jumlah pelabuhan yang memperoleh
informasi meteorologi maritim
(pelabuhan)
20 20 20 20 20 1.792,3 100 pelabuhan Penguatan sistem
peringatan dini bencana
BMKG
Informasi peringatan dini windshear Jumlah bandara yang memperoleh
informasi peringatan dini windshear
(bandara)
4 3 2 2 3 278,5 14 bandara Penguatan sistem
peringatan dini bencana
BMKG
Informasi Iklim Terapan di pusat Jumlah Informasi Iklim Terapan di pusat
(informasi)
6 6 6 6 6 189,5 pusat Penguatan sistem
peringatan dini bencana
BMKG

A.6.4
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
ProP : Pencegahan Kebakaran Lahan
dan Hutan
Jumlah desa yang dicegah dari
kebakaran hutan dan lahan (desa)
1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.357,3
Jumlah kawasan hidrologi gambut
yang memiliki infrastruktur tata air
adaptif kekeringan/ neraca air yang
semakin membaik dalam suatu KHG
(KHG)
100 125 150 200 300
Pencegahan Kebakaran Hutan dan
Lahan
Jumlah Desa Rawan Karhutla yang
dijangkau kegiatan Pencegahan
Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi
Rawan Karhutla (desa)
1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 865,5 24 provinsi rawan
kebakaran hutan dan
lahan
KEMEN LHK
Jumlah Provinsi Rawan Karhutla yang
ditingkatkan Dukungan Sarana
Prasarana Penanganan karhutla
(provinsi)
24 24 24 24 24 0,0 24 provinsi rawan
kebakaran hutan dan
lahan
KEMEN LHK
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Tenaga Dalkarhutla di Provinsi Rawan
Karhutla (orang)
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,0 24 provinsi rawan
kebakaran hutan dan
lahan
KEMEN LHK
Penanggulangan Kebakaran Hutan
dan Lahan
Jumlah pelaksanaan pemadaman udara
/pemantauan dari udara (sorty)
170 170 170 170 170 179,0 34 provinsi KEMEN LHK
Pembentukan desa mandiri peduli
gambut di 7 provinsi prioritas
restorasi gambut
Jumlah desa mandiri peduli gambut yang
dibentuk di 7 provinsi prioritas restorasi
gambut (desa)
75 75 75 75 75 18,4 Sumatera Selatan, Jambi,
Riau, Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan,
Kalimantan Tengah, dan
Papua.
KEMEN LHK
Pembentukan desa mandiri peduli
gambut di 12 provinsi
Jumlah desa mandiri peduli gambut yang
dibentuk di 12 Provinsi (desa)
60 60 60 60 60 14,7 Aceh, Bangka-Belitung,
Bengkulu, Sumatera Utara,
Kepulauan Riau, Sumatera
Barat, Lampung,
Kalimantan Timur,
Kalimantan Utara,
Sulawesi Barat, Sulawesi
Tengah, Papua Barat
KEMEN LHK
Area Penanganan Dampak
Perubahan Iklim dan Pencegahan
Kebakaran Lahan dan Kebun
Area Penanganan Dampak Perubahan
Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan
dan Kebun (ha)
1.245 1.245 1.245 1.245 1.245 84,7 15 Provinsi Kementan
Pencegahan kebakaran hutan di
kawasan rawa
Jumlah kawasan rawa yang ditingkatkan
tata kelola airnya (wilayah sungai)
0 3 3 3 3 180,0 Tersebar Kemen PU&PERA
Sistem Penyediaan Data dan Produk
Data Hotspot
Jumlah Sistem Penyediaan Data dan
Produk Data Hotspot (sistem)
1 1 1 1 1 15,0 pusat LAPAN

A.6.5
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
ProP : Peningkatan Kesadaran dan
Kapasitas Pemerintah, Swasta dan
Masyarakat terhadap Lingkungan
Hidup
Jumlah satuan pendidikan formal dan
lembaga/komunitas masyarakat
peduli dan berbudaya lingkungan
hidup (unit)
518 730 840 960 1.080 682,4
Jumlah produk ramah lingkungan
yang teregister dan masuk dalam
pengadaan barang dan jasa
pemerintah (produk)
5 10 15 20 25
Peningkatan kapasitas dan
kesadaran masyarakat dalam
pengelolaan LH
Jumlah satuan pendidikan formal dan
lembaga/komunitas masyarakat peduli
dan berbudaya lingkungan hidup (unit)
518 730 840 960 1.080 140,0 34 provinsi KEMEN LHK
Dokumen Rancangan Standar (SNI
dan Standar Khusus)
Jumlah Dokumen Rancangan Standar
(SNI dan Standar Khusus) (dokumen)
20 20 20 20 20 11,4 pusat KEMEN LHK
Dokumen Penerapan Standar Jumlah Dokumen Penerapan Standar
(dokumen)
25 25 25 25 25 9,9 pusat KEMEN LHK
Penerapan Label Ramah Lingkungan
untuk Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Dokumen Penerapan Label
Ramah Lingkungan untuk Pengadaan
Barang dan Jasa (dokumen)
5 10 15 20 25 7,6 pusat KEMEN LHK
Dokumen Strategi Pelaksanaan
Pencapaian Sasaran Pola Konsumsi
dan Produksi Berkelanjutan (TPB
12)
Jumlah Dokumen Strategi Pelaksanaan
Pencapaian Sasaran Pola Konsumsi dan
Produksi Berkelanjutan (dokumen)
2 2 2 2 2 1,0 pusat KEMEN LHK
Penurunan Konsumsi Bahan
Perusak Ozon
Persentase penurunan tingkat konsumsi
bahan perusak ozon dari baseline
(persen)
23,56 23,56 23,58 25,24 25,25 51,3 34 provinsi KEMEN LHK
Peningkatan Kapasitas
Lembaga/Forum Peduli DAS
Jumlah Lembaga/forum peduli DAS yang
meningkat kapasitasnya
(lembaga/forum)
34 34 34 34 34 340,0 34 provinsi KEMEN LHK
Penerapan IPTEK LHK untuk
meningkatkan kapasitas
masyarakat
Jumlah hasil penelitian, pengembangan
dan inovasi yang dimanfaatkan (produk)
33 65 65 65 65 121,1 Pusat KEMEN LHK
ProP : Pencegahan Kehilangan
Keanekaragaman Hayati dan
Kerusakan Ekosistem
Luas hutan dengan Indeks Jasa
Lingkungan tinggi (juta ha)
65 65 65 65 65 5.086,9
Luas kawasan konservasi (juta ha) 27 27 27 27 27
Jumlah Kawasan Konservasi Laut
yang dikelola secara berkelanjutan
(juta ha)
10 14,5 17,5 19 20

A.6.6
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jumlah keanekaragaman hayati
perairan yang dilindungi, dilestarikan
dan/atau dimanfaatkan (jenis)
6 10 14 18 20
Jumlah unit konservasi insitu yang
dibentuk dalam rangka pencegahan
kehilangan kehati dan kerusakan
ekosistem (unit)
17 28 39 50 61
Jumlah Kebun Raya Daerah yang
Dikembangkan (unit)
2 2 2 2 2
Identifikasi pemetaan kawasan
hutan dengan Indeks Jasa
Lingkungan tinggi
Luas kawasan hutan dengan Indeks
Jasa Lingkungan tinggi (juta ha)
65 65 65 65 65 61,0 34 Provinsi KEMEN LHK
Verifikasi lapangan kawasan
dengan Indeks Jasa Lingkungan
tinggi
Jumlah daerah yang melakukan
verifikasi lapangan kawasan dengan
Indeks Jasa Lingkungan tinggi secara
partisipatif (provinsi)
7 10 8 6 3 88,4 34 Provinsi KEMEN LHK
Pemantapan (prakondisi) status dan
fungsi serta penilaian efektivitas
kawasan konservasi
Luas unit kawasan konservasi yang
dilakukan pemantapan (prakondisi)
status dan fungsi (unit KK)
552 552 552 552 552 122,1 KEMEN LHK
Pemberdayaan masyarakat di
kawasan konservasi
Jumlah desa di kawasan konservasi
(desa)
500 1500 2500 3500 4.500 2.651,3 KEMEN LHK
Kelembagaan pengelolaan
ekosistem esensial yang terbentuk
dan berfungsi
Jumlah kawasan ekosistem esensial
yang terbentuk dan berfungsi (unit KEE)
11 22 33 44 55 54,9 KEMEN LHK
Penanganan permasalahan di
kawasan Konservasi (opened area)
Luas opened area di kawasan
konservasi yang ditangani (juta ha)
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 950,0 KEMEN LHK
Penetapan/Pemantapan Kawasan
Hutan terutama pada Kawasan
Konservasi
Luas kawasan hutan yang ditetapkan
(juta ha)
1 1,6 1 0 0 260,0 KEMEN LHK
Kawasan Konservasi perairan,
pesisir dan pulau-pulau kecil baru
(nasional dan daerah) yang
ditetapkan
Luasan kawasan konservasi baru (ha) 700.000 800.000 900.000 900.000 900.000 39,9 9 Provinsi KKP
Kawasan konservasi perairan,
pesisir dan pulau-pulau kecil yang
operasional
Luas Kawasan konservasi yang
operasional (kumulatif ha)
10.000.000 14.500.000 17.500.000 19.000.000 20.000.000 307,7 46 Lokasi KKP
Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan
Konvensi Konservasi
Keanekaragaman Hayati Laut
Konvensi dan Kerjasama Konservasi
yang mendukung Konservasi
Keanekaragaman Hayati Laut
(kerjasama)
5 5 5 5 5 60,0 Pusat KKP

A.6.7
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jejaring kemitraan konservasi yang
mendukung konservasi keanekaragaman
hayati laut (kelompok)
20 5 5 5 5 0,0 KKP
Keanekaragaman hayati perairan
terancam punah yang dilindungi
dan/atau dilestarikan
Jumlah keanekaragaman hayati perairan
yang dilindungi, dan/atau dilestarikan
(jenis)
6 10 14 18 20 30,8 Pusat KKP
Pelaku usaha pemanfaatan
kawasan konservasi perairan
nasional yang diperiksa
kepatuhannya
Jumlah pelaku usaha pemanfaatan
kawasan konservasi perairan nasional
yang diperiksa kepatuhannya (pelaku
usaha)
35 40 45 50 55 18,8 Daerah KKP
Kawasan Bentang Alam karst,
kawasan imbuhan, dan kawasan
cagar alam geologi
Jumlah kawasan Bentang Alam karst,
kawasan imbuhan, dan kawasan cagar
alam geologi (unit)
4 4 4 4 4 5,8 Tersebar KEMEN ESDM
Kebun Raya Daerah yang
Dikembangkan
Jumlah Kebun Raya Daerah yang
Dikembangkan (unit)
2 2 2 2 2 86,2 Pusat LIPI
Pembangunan/Rehabilitasi
Prasarana Kawasan Konservasi
Perairan atau kawasan Konservasi
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Jumlah kawasan konservasi yang
dibangun sarana dan prasarana (unit)
30 40 45 50 55 350,0 34 provinsi Pemda/DAK
ProP : Penyediaan Data dan
Informasi Keanekaragaman Hayati
dan Ekosistem
Tersedianya data & informasi Sumber
Daya Alam (SDA), Daya Dukung Daya
Tampung Lingkungan Hidup
(DDDTLH), dan Neraca SDA (NSDA)
14 24 24 28 28 2.818,9
Luas kawasan hutan yang
diinventarisasi dan diverifikasi
dengan nilai keanekaragaman tinggi
secara partisipatif (juta ha)
70 70 70 70 70
Inventarisasi dan verifikasi
kawasan dengan nilai
keanekaragaman tinggi partisipatif
Luas kawasan hutan yang
diinventarisasi dan diverifikasi dengan
nilai keanekaragaman tinggi secara
partisipatif (juta ha)
70 70 70 70 70 1.731,3 Pusat dan Daerah KEMEN LHK
Pengembangan Balai Kliring
Keanekaragaman Hayati
Jumlah simpul data Keanekaragaman
Hayati yang dikembangkan (simpul data)
4 4 4 5 5 5,0 Pusat KEMEN LHK
Mekanisme Pendanaan Konservasi
Keanekaragaman Hayati
Jumlah sistem pendanaan konservasi
keanekaragaman hayati (sistem)
1 1 1 1 1 15,0 Pusat KEMEN LHK
Pusat Informasi Geopark Jumlah pusat informasi geopark/geologi
(unit)
2 2 2 2 2 49,2 Tersebar KEMEN ESDM
Rekomendasi Penetapan
Geoheritage
Jumlah rekomendasi penetapan
geoheritage (rekomendasi)
- 4 4 4 4 10,2 Tersebar KEMEN ESDM

A.6.8
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Sumberdaya Genetik yang
Terkonservasi dan Terdokumentasi
Sumberdaya Genetik yang Terkonservasi
dan Terdokumentasi (aksesi)
3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 4,3 Kementan
Sumberdaya Genetik yang
Terkarakterisasi
Sumberdaya Genetik yang
Terkarakterisasi (aksesi)
1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 3,7 Kementan
Penginderaan Jauh Untuk Data
Kawasan Konservasi, Pencegahan
Pencemaran, Kebencanaan, dan
Pemanfaatan SDA
Sistem penginderaan jauh yang
terbangun (sistem)
1 2 2 2 1 35,0 LAPAN
Infrastruktur Pusat Data Hayati dan
Kekayaan Intelektual
Jumlah Infrastruktur Pusat Data Hayati
dan Kekayaan Intelektual(unit)
1 1 1 496,5 Kab. Bogor (Cibinong STP) LIPI
Infrastruktur Fasilitas Genomic
Biodiversitas Tropika dan
Lingkungan Nasional Terintegrasi
Jumlah Infrastruktur Fasilitas Genomic
Biodiversitas Tropika dan Lingkungan
Nasional Terintegrasi (unit)
1 1 0 0 0 259,0 Kab. Bogor (Cibinong STP) LIPI
Hasil Pengungkapan dan
Pemanfataan Biodiversitas
Nusantara
Jumlah Hasil Pengungkapan dan
Pemanfataan Biodiversitas Nusantara
(hasil riset)
21 4 5 5 7 107,5 Provinsi Jawa Barat LIPI
Penguatan Riset Samudra Nasional Jumlah hasil riset (hasil riset) 1 1 1 1 0 102,2 Provinsi DKI Jakarta LIPI
KP : Penanggulangan Pencemaran dan
Kerusakan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Jumlah sampah yang terkelola secara
nasional (juta ton)
64,80 67,10 68,51 69,20 69,80 8.516,9
Persentase penurunan sampah yang
terbuang ke laut dari baseline (persen)
20 30 40 50 60
Jumlah limbah B3 yang terkelola (juta
ton)
89,44 98,68 107,99 117,22 126,49
Persentase penurunan beban
pencemaran yang dibuang ke badan
air pada 15 DAS prioritas dari
baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari
(persen)
0,025 0,032 0,039 0,046 0,053
ProP : Penanganan Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan
Jumlah lokasi pengendalian
pencemaran pesisir dan laut dari
tumpahan minyak dan sumber
pencemar lainnya (lokasi)
42 52 62 72 82 761,7
Jumlah fasilitas pengolahan air
limbah terbangun (unit)
53 60 70 70 70
Fasilitas pengolahan air limbah di
sungai Citarum
Jumlah pembangunan fasilitas
pengolahan air limbah di Sungai Citarum
(unit)
4 10 20 20 20 124,6 Sungai Citarum KEMEN LHK
Fasilitas Pengendalian Pencemaran
Air
Jumlah pembangunan fasilitas
pengendalian pencemaran air (unit)
49 50 50 50 50 265,5 14 DAS Prioritas KEMEN LHK

A.6.9
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pemantauan Sampah Laut dan
Coastal Clean Up
Jumlah lokasi yang dilakukan
pemantauan sampah laut dan coastal
clean up (lokasi)
40 50 60 70 80 25,2 34 provinsi KEMEN LHK
Penanggulangan Pencemaran
Tumpahan Minyak dan Kejadian
Pencemaran Kerusakan Pesisir dan
Laut
Jumlah lokasi yang dilakukan
penanggulangan pencemaran tumpahan
minyak dan kejadian pencemaran
kerusakan pesisir dan laut (lokasi)
2 2 2 2 2 5,5 Batam, Bintan KEMEN LHK
Kawasan pesisir dan pulau-pulau
kecil yang dilakukan
penanggulangan pencemaran
Jumlah kawasan pesisir dan pulau-
pulau kecil yang dilakukan
penanggulangan pencemaran (kawasan)
8 6 6 5 5 35,8 27 Lokasi KKP
Core Reef Rehabilitation and
Management Program-Coral Triangle
Initiative Project
Jumlah data status sumber daya pesisir
yang disediakan (jumlah data)
5 5 0 0 263,1 Provinsi DKI Jakarta LIPI
Teknologi Konservasi DAS : Decision
Support System (DSS) & Konsep
Pengelolaan untuk Percepatan
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan (P3K) Daerah Aliran
Sungai (DAS)
Jumlah teknologi yang dihasilkan
(produk/temuan)
1 1 1 1 42,0 Provinsi Jawa Barat LIPI
ProP : Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Plastik
Jumlah pengurangan timbulan
sampah secara nasional (juta ton)
14,00 16,40 17,99 18,90 19,70 3.042,9
Jumlah penanganan timbulan sampah
secara nasional (juta ton)
50,80 50,70 50,52 50,30 50,10
Peningkatan Jumlah Pengurangan
Timbulan Sampah Nasional
Jumlah pengurangan timbulan sampah
(juta ton)
5,65 6,23 6,81 7,14 7,48 100,9 34 provinsi KEMEN LHK
Pengurangan Timbulan Sampah
Nasional
Jumlah pengurangan timbulan sampah
(juta ton)
8,35 10,17 11,18 11,76 12,22 162,7 34 provinsi Pemerintah
Daerah;
Masyarakat;
Badan Usaha;
lainnya
Peningkatan Jumlah Penanganan
Timbulan Sampah Nasional
Jumlah penanganan timbulan sampah
(juta ton)
19,26 19,19 19,12 19,05 18,97 673,9 34 provinsi KEMEN LHK
Penanganan Timbulan Sampah
Nasional
Jumlah penanganan timbulan sampah
(juta ton)
31,54 31,51 31,40 31,25 31,13 1.105,4 34 provinsi Pemerintah
Daerah;
Masyarakat;
Badan Usaha;
lainnya

A.6.10
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembuatan bahan bakar berbasis
sampah/Refuse Derived Fuel (RDF)
Jumlah fasilitas pengolahan sampah
untuk pembuatan bahan bakar berbasis
sampah/Refuse Derived Fuel (RDF) yang
terbangun(unit)
0 1 1 1 1 1.000,0 Jawa Barat (Kabupaten
Bekasi); Sulawesi Selatan
(Kota Makassar); Sumatera
Barat (Kota Padang);
Banten (Kota Cilegon);
Jawa Timur (Kota
Probolinggo)
KEMEN LHK
ProP : Pengurangan dan
Penghapusan Merkuri
Persentase pengurangan dan
penghapusan merkuri dari baseline50
ton penggunaan merkuri (persen)
10% (5 ton) 10% (5 ton) 20% (10 ton) 20% (10 ton) 20% (10 ton) 70,1
Jumlah pembangunan fasilitas
pengolahan emas tanpa merkuri di
PESK yang berizin (unit)
5 5 5 5 5
Penyediaan Fasilitas Pengolahan
Emas Tanpa Merkuri di daerah
PESK
Jumlah pembangunan fasilitas
pengolahan emas tanpa merkuri di PESK
yang berizin (unit)
5 5 5 5 5 70,1 24 provinsi KEMEN LHK
ProP : Pembangunan Fasilitas
Pengolahan Limbah B3 Medis dan
Limbah B3 Terpadu
Jumlah fasilitas pengolahan limbah
B3 secara terpadu yang terbangun
(unit)
2 - 2 - - 4.642,2
Jumlah fasilitas pengolahan limbah
B3 dari sumber fasilitas pelayanan
kesehatan (unit)
5 6 7 7 7
Fasilitas pengolahan limbah B3 dari
sumber fasilitas pelayanan
kesehatan
Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3
dari sumber fasilitas pelayanan
kesehatan (unit)
5 6 7 7 7 549,2 32 provinsi (diutamakan
kota ibukota provinsi)
Pembangunan Fasilitas
Pengolahan Limbah B3
KEMEN LHK
Pengelolaan limbah medis Jumlah fasyankes yang memiliki
pengelolaan limbah medise sesuai
standar
2.600 3.000 4.850 6.250 8.800 88,9 34 Provinsi Pembangunan Fasilitas
Pengolahan Limbah B3
Kemenkes
Pembangunan Pusat Pengolahan
Limbah B3 Terpadu Wilayah
Sumatera
Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah
B3 terpadu untuk wilayah Sumatera (1
unit)
pembangunan
fisik
pembangunan
fisik
operasi operasi operasi 1.000,0 Sumatera Utara (Kab.
Batubara/Kab.
Simalungun) / Sulawesi
Selatan / Jambi
Pembangunan Fasilitas
Pengolahan Limbah B3
KPBU
Pembangunan Pusat Pengolahan
Limbah B3 Terpadu Wilayah
Sumapua
Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah
B3 terpadu untuk wilayah Sulawesi,
Maluku, dan Papua / Sumapapua (1 unit)
Studi/Kajian
(OBC dan FBC)
pembangunan
fisik
pembangunan
fisik
operasi operasi 1.001,0 Sulawesi Selatan (Kab.
Barru/Kab. Pangkajene
Kepulauan/Kab.
Bantaeng/Kab. Gowa)
Pembangunan Fasilitas
Pengolahan Limbah B3
KPBU
Pembangunan Pusat Pengolahan
Limbah B3 Terpadu Wilayah
Kalimantan
Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah
B3 terpadu untuk wilayah Kalimantan (1
unit)
Studi/Kajian
(OBC dan FBC)
pembangunan
fisik
pembangunan
fisik
operasi operasi 1.001,0 Kalimantan Timur (Kab.
Kutai Timur/Kab. Kutai
Kartanegara)
Pembangunan Fasilitas
Pengolahan Limbah B3
KPBU

A.6.11
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan Pusat Pengolahan
Limbah B3 Terpadu Wilayah Jawa
Timur
Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah
B3 terpadu untuk wilayah Jawa Timur (1
unit)
Studi/Kajian
(SP)
Studi/Kajian
(OBC dan FBC)
pembangunan
fisik
pembangunan
fisik
operasi 1.002,0 Jawa Timur (Kab.
Lamongan)
Pembangunan Fasilitas
Pengolahan Limbah B3
SWASTA
KP : Pemulihan Pencemaran dan
Kerusakan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Luas lahan gambut terdegradasi yang
dipulihkan dan difasilitasi restorasi
gambut (ha)
301.800 318.200 325.000 325.000 330.000 5.694,9
Jumlah lahan terkontaminasi limbah
B3 yang dipulihkan secara nasional
(ton)
260.000 220.000 270.000 220.000 230.000
Jumlah kawasan pesisir dan pulau-
pulau kecil rusak yang dipulihkan
(lokasi)
20 21 22 24 26
Jumlah spesies TSL terancam punah
yang ditingkatkan populasinya (jenis)
25 25 25 25 25
ProP : Restorasi dan Pemulihan
Lahan Gambut
Luas ekosistem gambut yang
terkordinasi dan difasilitasi restorasi
gambut pada 7 provinsi rawan
kebakaran hutan (ha)
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 2.993,7
Luas lahan gambut terdegradasi yang
dipulihkan di lahan masyarakat (ha)
1.800,0 18.200,0 25.000,0 25.000,0 30.000,0
Luas lahan gambut yang difasilitasi
restorasi gambut pada 7 provinsi
rawan kebakaran hutan
Luas ekosistem gambut yang
terkordinasi dan difasilitasi restorasi
gambut pada 7 provinsi rawan
kebakaran hutan (ha)
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.858,7 7 provinsi KEMEN LHK
Luas Lahan Gambut yang
dipulihkan dari degradasi
Luas kawasan hidrologi gambut
terdegradasi yang dipulihkan di lahan
masyarakat (ha)
1.800 18.200 25.000 25.000 30.000 1.135,1 12 provinsi KEMEN LHK
ProP : Pemulihan Lahan Bekas
Tambang dan Lahan Terkontaminasi
Limbah B3
Luas lahan bekas tambang yang
dipulihkan dan direklamasi secara
nasional (ha)
7.077,5 7.105,0 7.140,0 7.165,0 7.190,0 1.029,3
Jumlah lahan terkontaminasi limbah
B3 dari kegiatan institusi yang
terpulihkan (ton)
250.000 200.000 250.000 200.000 200.000
Jumlah lahan terkontaminasi limbah
B3 dari kegiatan non institusi yang
terpulihkan (ton)
10.000 20.000 20.000 20.000 30.000
Peningkatan luasan lahan terlantar
bekas pertambangan rakyat yang
terpulihkan
Luas lahan bekas tambang rakyat yang
difasilitasi pemulihannya (ha)
77,5 80,0 90,0 90,0 90,0 381,1 4 provinsi KEMEN LHK

A.6.12
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Lahan reklamasi pertambangan Luas lahan reklamasi pertambangan (ha) 7.000 7.025 7.050 7.075 7.100 50,0 17 provinsi KEMEN ESDM
Pemulihan Lahan Terkontaminasi
Limbah B3 Non Institusi
Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3
non-institusi yang terpulihkan (ton)
10.000 20.000 20.000 20.000 30.000 560,0 KEMEN LHK
Peningkatan pemulihan lahan
terkontaminasi limbah B3 akibat
kegiatan institusi
Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3
dari kegiatan institusi yang terpulihkan
(ton)
250.000 200.000 250.000 200.000 200.000 33,2 KEMEN LHK
Teknologi untuk Lahan Eks
Pertambangan
Teknologi untuk Lahan Eks
Pertambangan dan Pemetaan (teknologi)
2 2 2 2 2 5,0 1 Provinsi Kementan
ProP : Pemulihan Kerusakan
Lingkungan Pesisir dan Laut
Jumlah kawasan pesisir dan pulau -
pulau kecil rusak yang pulih kembali
(lokasi)
20 21 22 24 26 37,9
Kawasan di pesisir dan pulau-pulau
kecil yang direhabilitasi
Jumlah kawasan pesisir dan pulau-
pulau kecil yang direhabilitasi (lokasi)
16 (termasuk
200 ha
rehabilitasi
mangrove)
16 (termasuk
400 ha
rehabilitasi
mangrove)
16 (termasuk
400 ha
rehabilitasi
mangrove)
16 (termasuk
400 ha
rehabilitasi
mangrove)
16 (termasuk
400 ha
rehabilitasi
mangrove)
0,0 60 Lokasi KKP
Jumlah lokasi pesisir dan laut yang
dipulihkan fungsi ekosistemnya
Jumlah lokasi pesisir dan laut yang
dipulihkan fungsi ekosistemnya (lokasi)
4 5 6 8 10 37,9 34 provinsi KEMEN LHK
ProP : Pemulihan Habitat Spesies
Terancam Punah
Jumlah luas kawasan konservasi yang
ditangani permasalahannya (juta ha)
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 950,0
Penanganan permasalahan di
kawasan Konservasi (opened area)
Luas opened area di kawasan
konservasi yang ditangani (juta ha)
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 950,0 KEMEN LHK
ProP : Peningkatan Populasi Spesies
Tumbuhan dan Satwa Liar
Terancam Punah
Jumlah luas kawasan yang
diverifikasi sebagai Perlindungan
Keanekaragaman Spesies dan Genetik
TSL (juta ha)
10 10 10 10 10 684,0
Luas kawasan yang diverifikasi
sebagai Perlindungan
Keanekaragaman Spesies dan
Genetik TSL
Jumlah luas kawasan yang diverifikasi
sebagai Perlindungan Keanekaragaman
Spesies dan Genetik TSL (juta ha)
10 10 10 10 10 493,2 Pusat dan Daerah KEMEN LHK
Pengembangan entitas
perlindungan, dan pengawetan
keanekaragaman hayati
Jumlah entitas perlindungan, dan
pengawetan keanekaragaman spesies
dan genetik TSL (unit)
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6,8 Pusat KEMEN LHK
Perlindungan dan Penyelamatan
Satwa Liar
Jumlah Pusat Konservasi yang dibangun
(unit)
5 5 5 5 5 100,0 Medan, Pekanbaru,
Surabaya, Denpasar,
Ambon, Manado,
Makassar, Pontianak,
Balikpapan, Jayapura
KEMEN LHK

A.6.13
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Konservasi Tumbuhan Pulau-Pulau
Terluar Indonesia : Primary
Jumlah Unit Konservasi Tumbuhan Pulau-
Pulau Terluar Indonesia (unit)
2 2 2 2 84,0 LIPI
KP : Penguatan Kelembagaan dan
Penegakan Hukum di Bidang Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Persentase pemegang izin yang taat
terhadap peraturan terkait bidang
lingkungan hidup dan kehutanan
(persen)
50 60 65 68 70 3.628,1
Jumlah kasus pidana dan perdata
lingkungan hidup dan kehutanan yang
ditangani (kasus)
219 387 427 472 540
Jumlah luas hutan yang diamankan
dari gangguan dan ancaman (ha)
1.700.000 1.900.000 2.150.000 2.150.000 2.100.000
Jumlah daerah yang memiliki
Perencanaan, Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(daerah)
5 7 7 8 7
ProP : Penguatan Regulasi dan
Kelembagaan Bidang Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup di
Pusat dan Daerah
Jumlah KLHS dan Kajian Daya
Dukung Daya Tampung (kajian)
30 30 30 35 35 28,1
Penguatan, Perencanaan,
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Jumlah daerah yang memiliki
Perencanaan, Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (provinsi)
5 7 7 8 7 23,1 34 provinsi KEMEN LHK
KLHS yang terjamin kualitasnya
berbasis Daya Dukung Daya
tampung
Jumlah Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) yang tervalidasi
kelayakannya dan terjamin kualitasnya
berbasis Dokumen Daya Dukung Daya
tampung (KLHS)
30 30 30 30 30 5,0 34 provinsi KEMEN LHK
ProP : Penguatan Sistem Perizinan,
Pengawasan, dan Pengamanan
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Jumlah Usaha dan /atau Kegiatan
yang diawasi ketaatannya terhadap
izin lingkungan dan Peraturan
Perundang-Undangan terkait Bidang
LHK (perusahaan)
1.000 1.500 1.700 1.950 2.100 2.374,0

A.6.14
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Yang Mampu Menerapkan Sistem Izin
Lingkungan yang berfokus pada
penurunan beban pencemar
lingkungan hidup dengan berbasis
sistem informasi dalam rangka
Mendukung Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik/OSS (provinsi/kab/ kota)
20 50 100 100 100
Jumlah operasi pengamanan kawasan
hutan dan operasi peredaran hasil
hutan illegal (operasi)
210 380 440 540 580
Operasi pengamanan kawasan
hutan
Jumlah operasi pengamanan kawasan
hutan
100 130 140 160 180 548,4 33 provinsi KEMEN LHK
Operasi peredaran hasil hutan
illegal
Jumlah operasi pembalakan liar,
tumbuhan & satwa liar (operasi)
110 250 300 380 400 1.028,6 34 provinsi KEMEN LHK
Usaha dan/atau kegiatan yang
diawasi ketaatannya terhadap
Peraturan Bidang LHK
Jumlah Usaha dan /atau Kegiatan yang
diawasi ketaatannya terhadap izin
lingkungan dan Peraturan Perundang-
Undangan terkait Bidang LHK
(perusahaan)
1.000 1.500 1.700 1.950 2.100 489,2 Pusat KEMEN LHK
PPLH yang ditingkatkan
kapasitasnya
Jumlah PPLH yang ditingkatkan
kapasitasnya (orang)
200 550 700 800 900 178,5 Pusat KEMEN LHK
Penguatan Sistem Kajian Dampak
Lingkungan serta Penilaian dan
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan)
Pengembangan dan penerpaan sistem
informasi dokumen lingkungan dan izin
lingkungan (sistem), Penguatan Komisi
Penilai Amdal (KPA) dan Evaluasi Kinerja
sistem kajian dampak lingkungan (Prov)
(laporan)
3 3 3 3 3 46,7 34 provinsi KEMEN LHK
Pengembangan Sistem Aplikasi
AIKO (alat identifikasi kayu
otomatis) untuk mendukung
Penegakan Hukum di bidang LHK
Jumlah data spesies kayu pada aplikasi
AIKO KLHK (jenis)
0 1.050 1.150 1.250 1.350 50,0 Pusat KEMEN LHK
Kelompok Masyarakat Pengawas
(POKMASWAS) yang dibina dalam
membantu pengawasan sumber
daya kelautan dan perikanan
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas
(POKMASWAS) yang dibina dalam
membantu pengawasan SDKP (kelompok)
1.010 1.050 1.100 1.150 1.200 32,8 Pusat dan Daerah KKP

A.6.15
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
ProP : Penguatan Mekanisme
Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam
Proses Penegakan Hukum Bidang
Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
Terselesaikannya kasus pidana LHK
sampai dengan P21/berkas perkara
dinyatakan lengkap (kasus)
173 285 315 350 400 1.226,0
Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup
yang diselesaikan melalui pengadilan
dan di luar pengadilan (kasus)
46 102 112 122 140
Kasus tindak pidana LHK yang
diselesaikan sampai dengan P21
Jumlah kasus pidana LHK yang
diselesaikan sampai dengan P21/berkas
perkara dinyatakan lengkap (kasus)
173 285 315 350 400 583,6 Pusat KEMEN LHK
Sengketa Lingkungan Hidup yang
diselesaikan
Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup
yang diselesaikan melalui pengadilan
dan di luar pengadilan (kasus)
46 102 112 122 140 330,6 Pusat KEMEN LHK
PPNS LHK yang ditingkatkan
kapasitasnya
jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan
kapasitasnya (orang)
210 500 600 750 1.000 311,7 Pusat KEMEN LHK
PP : PENINGKATAN KETAHANAN
BENCANA DAN IKLIM
Persentase potensi kehilangan PDB
akibat dampak bencana (persen)
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 63.375,1
Persentase penurunan potensi
kehilangan PDB sektor terdampak
bahaya iklim (persen)
0,34 0,59 0,81 1,00 1,15
Kecepatan penyampaian informasi
peringatan dini bencana kepada
masyarakat (menit)
5,0 4,5 4,0 3,5 3,0
KP : Penanggulangan Bencana Rasio investasi PRB terhadap APBN
(rasio)
0,36 0,47 0,77 1,06 1,36 19.925,9
Persentase kelengkapan sistem
peringatan dini bencana
hidrometeorologis dan tektonis
(persen)
90,00 92,00 94,00 96,00 100,00
ProP : Penguatan Data, Informasi,
dan Literasi Bencana
Jumlah layanan data dan informasi
bencana yang akurat (layanan)
5 5 5 5 5 278,0
Jumlah forum konsolidasi data,
informasi, dan pengetahuan (kegiatan)
Jumlah Sosialisasi Pengurangan
Risiko Bencana (kegiatan)

A.6.16
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Peta potensi likuifaksi kota-kota
besar, kawasan strategis nasional
dan kawasan industri
Jumlah peta potensi likuifaksi kota-kota
besar, kawasan strategis nasional dan
kawasan industri (peta)
2 2 2 2 2 2,1 Pusat Penguatan sistem
peringatan dini bencana
KEMEN ESDM
Peta potensi land subsiden kota-kota
besar, kawasan strategis nasional
dan kawasan industri
Jumlah peta potensi land subsiden kota-
kota besar, kawasan strategis nasional
dan kawasan industri (peta)
2 2 2 2 2 2,1 Pusat Penguatan sistem
peringatan dini bencana
KEMEN ESDM
Penguatan Data Pemetaan Bencana
Geologi
Jumlah Peta Geologi Bersistem dan
Bertema (peta)
12 12 12 12 12 19,5 Pusat Penguatan sistem
peringatan dini bencana
KEMEN ESDM
Peningkatan kapasitas masyarakat
untuk ketahanan bencana geologi
Jumlah kabupaten/wilayah yang
terlayani sosialisasi mitigasi bencana
geologi (wilayah)
11 29 29 29 29 15,3 Pusat dan daerah Penguatan sistem
peringatan dini bencana
KEMEN ESDM
Prasarana pengelolaan database
dan teknologi informasi
kebencanaan
Jumlah daerah yang mendapat
prasarana pengelolaan database dan
teknologi informasi (lokasi)
10 10 10 10 10 58,0 34 Provinsi Penguatan sistem
peringatan dini bencana
BNPB
Rencana Penanggulangan
Kedaruratan Bencana dan Penilaian
Ketangguhan Desa/Kelurahan
Jumlah daerah yang memiliki rencana
penanggulangan kedaruratan bencana
(lokasi)
2 2 2 2 2 2,4 34 Provinsi BNPB
Budaya Sadar bencana Jumlah daerah yang mendapatkan
layanan budaya sadar bencana (lokasi)
81 81 81 81 81 12,2 34 Provinsi BNPB
Kajian Teknis, Riset dan Dukungan
Teknis Pengembangan Strategi PB
Jumlah kegiatan kajian teknis, riset dan
dukungan teknis pengembangan strategi
penanggulangan bencana yang
dilaksanakan (kegiatan)
18 18 18 18 18 37,9 Pusat Penguatan sistem
peringatan dini bencana
BNPB
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
dan Simulasi PB di Daerah
Jumlah lokasi pelaksanaan pendidikan
pelatihan teknis dan simulasi PB di
daerah (kab/kota)
19 19 19 19 19 54,9 34 Provinsi BNPB
Masyarakat Dan Aparatur Pemda
Yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Dalam Penanggulangan Bencana Di
Daerah Tertinggal
Jumlah Masyarakat Dan Aparatur Pemda
Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam
Penanggulangan Bencana Di Daerah
Tertinggal (orang)
390 390 390 390 390 8,3 34 Provinsi KEMENDES, PDT &
TRANS
Pengurangan risiko krisis kesehatan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota
yang ditingkatkan kapasitasnya dalam
upaya pengurangan risiko krisis
kesehatan (daerah)
117 123 124 124 124 65,2 6 provinsi, 26 kota, 85
kabupaten
Kemenkes
ProP : Penguatan Sistem, Regulasi
dan Tata Kelola Bencana
Jumlah penyusunan kajian untuk
regulasi dan tata kelola bencana
(kajian)
14 14 14 14 14 335,9
Jumlah sistem kebencanaan yang
dikembangkan (sistem)

A.6.17
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penerapan Pengintegrasian dan
pengarusutamaan pengurangan
risiko bencana di Daerah
Penerapan Pengintegrasian dan
pengarusutamaan pengurangan risiko
bencana di Daerah (provinsi)
34 34 34 34 34 6,6 34 Provinsi Kemendagri
Sistem dan dukungan teknis sistem
penanggulangan bencana
Jumlah sistem yang dikembangkan
(sistem)
13 13 13 13 13 29,0 Pusat Penguatan sistem
peringatan dini bencana
BNPB
Asistensi dan supervisi penerapan
standar pelayanan minimal bidang
bencana
Asistensi dan supervisi penerapan
standar pelayanan minimal bidang
bencana (kegiatan)
5 5 5 5 5 9,1 34 Provinsi Kemendagri
Peningkatan pengelolaan pelayanan
pemerintahan pada saat tanggap
darurat dan pasca bencana sesuai
standar
Jumlah daerah yang memiliki kesiapan
dalam melaksanakan pelayanan
pemerintahan pada saat tanggap darurat
dan pasca bencana sesuai standar
(daerah)
34 34 34 34 34 5,4 34 Provinsi Kemendagri
Peralatan dan fasilitas pendukung
OP yang dioperasikan dan
dipelihara
Jumlah peralatan dan fasilitas
pendukung OP yang dioperasikan dan
dipelihara (peralatan)
828 828 828 828 828 272,5 Pusat Kemen PU&PERA
Penyusunan peta risiko dan rencana
induk ketahanan wilayah terhadap
bencana likuefaksi
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki
peta risiko ketahanan bencana likuefaksi
(kab/kota)
1 1 1 9,0 Diprioritaskan untuk
wilayah prioritas berisiko
bencana likuifaksi tinggi :
Palu, Lombok, Yogya
Kemen PU&PERA
Rekomendasi Strategi
Pengembangan Sistem Ketahanan
Kebencanaan Infrastruktur
Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan
Mitigasi Risiko Bencana (paket
rekomendasi)
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
4,3 34 Provinsi Kemenko
Perekonomian
ProP : Peningkatan Sarana
Prasarana Kebencanaan
jumlah kab/kota yang memiliki
Standar Minimal Peralatan dan
logistik kebencanaan (kab/kota)
200 225 250 275 300 7.938,1
Prosentase daerah yang memiliki
logistik dan peralatan
penanggulangan bencana yang
memadai (persen)
65 70 75 80 85
Pemenuhan Logistik dan Peralatan
PB
jumlah lokasi yang terpenuhi kebutuhan
Logistik dan Peralatan PB (kab/kota)
144 136 135 134 134 269,9 34 Provinsi BNPB
Distribusi Logistik dan Peralatan PB Jumlah Kegiatan Distribusi Logistik dan
Peralatan PB (kegiatan)
5 5 5 5 5 52,2 34 Provinsi BNPB
Korban Bencana Alam Yang
Mendapatkan Penanganan Darurat
dan Pemulihan Sosial
Jumlah Korban Bencana Alam Yang
Mendapat Pemulihan Sosial Pada Saat
Pasca Bencana (jiwa)
500 2.000 2.000 2.000 2.000 56,0 Pusat KEMENSOS
Pembangunan infrastruktur untuk
mendukung ketahanan wilayah
terhadap bencana bencana banjir
Panjang bangunan perkuatan tebing
yang dibangun atau ditingkatkan (km)
5 8 8 10 10 3.480,0 Tersebar Kemen PU&PERA

A.6.18
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembangunan dan peningkatan
sabo dam penahan banjir dan
sedimen di wilayah sungai prioritas
Jumlah sabo dam yang dibangun atau
ditingkatkan (unit)
14 15 15 15 15 1.145,0 Tersebar Kemen PU&PERA
Pembangunan dan peningkatan
ketahanan infrastruktur vital
terhadap risiko bencana
Jumlah wilayah sungai yang ditetapkan
ketahanan infrastruktur vitalnya
terhadap risiko bencana (wilayah sungai)
10 20 20 20 20 90,0 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai rawan
banjir, tsunami, kawasan
pantura Jawa, dan DAS
Kritis
Kemen PU&PERA
Normalisasi dan peningkatan
kapasitas aliran sungai
Panjang sungai yang dinormalisasi dan
ditingkatkan kapasitas alirannya di
Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (Km)
32 14 10 11 4 2.845,0 Provinsi Banten, Provinsi
DKI Jakarta, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Jawa
Tengah, Provinsi Jawa
Timur
Kemen PU&PERA
ProP : Integrasi Kerjasama
Kebijakan dan Penataan Ruang
berbasis Risiko Bencana
Jumlah penyusunan kajian untuk
kebijakan dan regulasi
penanggulangan bencana (kajian)
50 50 50 50 50 104,6
Jumlah dokumen kajian risiko dan
tata ruang di kawasan rawan bencana
dan pasca bencana (dokumen)
55 55 55 55 55
Master Plan Kawasan Rawan
Bencana
jumlah rekomendasi teknis kawasan
rawan bencana yang disusun
(rekomendasi teknis)
2 2 2 2 2 20,1 Pusat KEMEN ATR/BPN
Kajian pemetaan dan analisis risiko
bencana
Jumlah kajian pemetaan dan analisis
risiko bencana tersusun (dokumen)
5 5 5 5 5 26,3 Pusat BNPB
Penguatan data pemetaan kawasan
rawan bencana geologi
Jumlah peta geologi gunung api dan peta
kawasan rawan bencana geologi (peta)
8 20 20 20 20 13,2 KEMEN ESDM
Penegakkan rencana tata ruang
yang berbasis mitigasi bencana
melalui peningkatan efektifitas
pengendalian pemanfaatan ruang
Jumlah rekomendasi geologi terpadu
untuk daerah perkotaan (kawasan)
4 4 4 4 4 45,0 20 kota KEMEN ESDM
ProP : Penguatan Penanganan
Darurat Bencana
Rata-rata korban akibat bencana di
daerah rawan bencana per 100.000
jiwa (jiwa)
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2.503,3
Persentase waktu Respon penanganan
darurat kurang dari 24 jam (persen)
100 100 100 100 100
Pengelolaan Sarana dan Prasarana
SAR
Jumlah Layanan Pengelolaan Sarana
dan Prasarana SAR (paket)
40 40 40 40 40 0,0 34 provinsi BASARNAS

A.6.19
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengelola Infrastruktur Darurat Jumlah pengelola infrastruktur darurat
yang ditingkatkan kapasitasnya
(personil)
100 100 100 100 100 6,1 34 provinsi BNPB
Sistem Komando Penanganan
Darurat Bencana dan keposkoan
Jumlah personil yang mendapat
pendampingan SKPDB dan keposkoan
(personil)
105 105 105 105 105 8,2 Pusat BNPB
Penanggulangan Krisis Kesehatan Jumlah Kabupaten/Kota yang
mendapatkan dukungan tim dalam
upaya penanggulangan krisis kesehatan
(kab/kota)
35 35 35 35 35 34,7 Kabupaten/kota
terdampak bencana dan
DTPK
Kemenkes
Korban Bencana Alam yang
Mendapatkan Pemenuhan
Kebutuhan Dasar
Jumlah korban bencana alam yang
mendapatkan pemenuhan kebutuhan
dasar (jiwa)
163.500 163.500 163.500 163.500 163.500 503,9 34 Provinsi KEMENSOS
Warga Masyarakat di Lokasi Rawan
Bencana yang Mendapatkan
Kesiapsiagaan dan Mitigasi.
Jumlah penduduk di lokasi rawan
bencana yang memperoleh pelatihan
kesiapsiagaan dan mitigasi (orang)
214.952 214.952 214.952 214.952 214.952 838,0 34 Provinsi KEMENSOS
Pengelolaan Operasi SAR Jumlah Dokumen Pengerahan Potensi
dan Pengendalian Operasi SAR
(dokumen laporan)
39 39 39 39 39 0,0 34 provinsi BASARNAS
Pengelolaan dana bantuan
kedaruratan
jumlah kegiatan pengelolaan dana
bantuan kedaruratan (kegiatan)
10 10 10 10 10 1.056,4 34 provinsi BNPB
Pendamping penanganan korban
dan pengungsi
Jumlah pendamping penanganan korban
dan pengungsi (orang)
490 orang 490 orang 490 orang 490 orang 490 orang 56,0 34 provinsi BNPB
ProP : Pelaksanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi di daerah terdampak
bencana
Persentase pelayanan publik yang
berhasil dipulihkan (persen)
50 75 90 100 100 210,3
Kenaikan ketahanan di daerah
pascabencana (persen)
5 5 5 5 5
Layanan pendampingan pemulihan
Pascabencana Bidang Fisik
Jumlah daerah yang mendapatkan
layanan Pemulihan Pascabencana
Bidang Fisik (lokasi)
4 4 4 4 4 8,5 34 provinsi BNPB
Layanan pemulihan pascabencana
bidang pemulihan bidang sosial
ekonomi
Jumlah daerah yang mendapatkan
layanan pemulihan dan peningkatan
sosial ekonomi (lokasi)
8 8 8 8 8 25,2 34 provinsi BNPB
Pendamping Pengkajian Kebutuhan
Pascabencana (Jitupasna) dan
Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana
Jumlah personil yang didampingi
(personil)
120 120 120 120 120 7,9 Pusat BNPB
Revitalisasi pasar rakyat yang
dikelola koperasi di daerah
tertinggal, perbatasan dan pasca
Jumlah Revitalisasi Pasar di Daerah
Tertinggal, Perbatasan dan Pasca
Bencana (unit)
20 21 22 23 24 110,1 34 provinsi KEMEN KUKM

A.6.20
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penanganan Dampak Perubahan
Iklim dan Bencana Alam
Jumlah penanganan dampak perubahan
iklim (ha)
20 20 20 20 20 5,5 34 Provinsi KEMENTAN
Sekolah yang mendapatkan bantuan
Bencana Alam/Sosial
Jumlah daerah bencana alam/bencana
sosial yang mendapat pendidikan
layanan khusus (sekolah)
30 30 30 30 30 25,4 34 Provinsi KEMENDIKBUD
Korban Bencana Alam Yang
Mendapatkan Penanganan Darurat
dan Pemulihan Sosial
Jumlah Korban Bencana Alam Yang
Mendapat Pemulihan Sosial Pada Saat
Pasca Bencana (jiwa)
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 27,6 34 provinsi KEMENSOS
ProP : Penguatan sistem mitigasi
multi ancaman bencana terpadu
Jumlah sistem mitigasi multi
ancaman bencana (MHEWS) terpadu
(sistem)
1 1 1 1 1 8.555,6
Jumlah kelompok masyarakat
tangguh bencana (kelompok)
200 200 200 200 200
Jumlah daerah pelaksana kegiatan
mitigasi multi ancaman bencana
(kab/kota)
514 514 514 514 514
Kenaikan indeks kesiapsiagaan
bencana (indeks)
0,0040 0,0044 0,0048 0,0053 0,0059
Informasi Gempabumi dan Tsunami
dengan pemasangan seismograf
Jumlah penambahan peralatan
seismograf untuk informasi gempabumi
dan peringatan dini tsunami (unit)
117 56 55 55 55 889,1 34 Provinsi Penguatan sistem
peringatan dini bencana
BMKG
Informasi Gempa Bumi dan
Peringatan Dini Tsunami yang
berkualitas
Jumlah Sistem Informasi Gempabumi
dan Peringatan Dini Tsunami yang
berkualitas (sistem)
300 50 50 50 50 1.441,3 34 Provinsi Penguatan sistem
peringatan dini bencana
BMKG
Sekolah Lapang Geofisika untuk
pemahaman masyarakat terhadap
informasi gempabumi dan tsunami
Jumlah peserta yang meningkat
pemahaman terhadap informasi
gempabumi dan peringatan dini tsunami
melalui sekolah lapang geofisika (orang)
300 900 900 900 900 24,4 34 Provinsi Penguatan sistem
peringatan dini bencana
BMKG
Informasi Kerentanan Seismik di
Kota Besar
Jumlah kota besar yang dilakukan studi
informasi kerentanan seismik (kota)
5 2 2 2 2 11,8 13 kota Penguatan sistem
peringatan dini bencana
BMKG
Operasional Aloptama MKG yang
Prima
Persentase alat operasional utama MKG
yang laik operasi (persen)
90 91 92 93 94 1.681,0 34 provinsi Penguatan sistem
peringatan dini bencana
BMKG
Jaringan komunikasi yang handal Peningkatan persentase ketersediaan
layanan jaringan komunikasi (persen)
92 93 94 95 96 812,5 34 provinsi Penguatan sistem
peringatan dini bencana
BMKG
Prediksi dan peringatan dini cuaca
dengan Scaling Up Weather
Capacity II
Jumlah stasiun yang menyediakan
layanan informasi cuaca digital skala
desa/kelurahan dengan scalling up
wheather capacity II (stasiun)
- 1 10 34 - 346,2 34 provinsi Penguatan sistem
peringatan dini bencana
BMKG

A.6.21
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Informasi meteorologi maritim
melalui Strengthening of Marine
Meteorology
Jumlah pelabuhan yang memperoleh
informasi meteorologi maritim
(pelabuhan)
20 20 20 20 20 1.792,3 100 pelabuhan Penguatan sistem
peringatan dini bencana
BMKG
Informasi peringatan dini windshear Jumlah bandara yang memperoleh
informasi peringatan dini windshear
(bandara)
4 3 2 2 3 278,5 14 bandara Penguatan sistem
peringatan dini bencana
BMKG
Pengembangan Pos Pengamatan
Gunungapi
jumlah pos pengamatan gunungapi yang
dikembangkan (unit)
10 13 13 13 14 141,8 Pusat dan Daerah Penguatan sistem
peringatan dini bencana
KEMEN ESDM
Penguatan sistem mitigasi bencana
geologi yang dikembangkan
Jumlah Lokasi sistem mitigasi bencana
geologi yang dikembangkan (lokasi)
8 17 17 17 17 303,0 34 provinsi Penguatan sistem
peringatan dini bencana
KEMEN ESDM
Lokasi Riset Interdisiplin Indonesia
Early Warning System (InaTEWS)
Jumlah Lokasi Riset Interdisiplin
Indonesia Early Warning System (lokasi)
3 16 16 16 26,5 Provinsi Jawa Barat Penguatan sistem
peringatan dini bencana
LIPI
Sistem Peringatan Dini jumlah lokasi dengan sistem peringatan
dini yang termanfaatkan (sistem)
6 6 6 6 6 22,0 34 provinsi Penguatan sistem
peringatan dini bencana
BNPB
Desa Tangguh Bencana jumlah desa tangguh bencana yang
dikembangkan (desa)
120 120 120 120 120 47,1 34 provinsi Penguatan sistem
peringatan dini bencana
BNPB
Satuan Pendidikan Aman Bencana jumlah daerah yang menerapkan Satuan
Pendidikan Aman Bencana (lokasi)
8 8 8 8 8 19,5 34 provinsi Penguatan sistem
peringatan dini bencana
BNPB
Stasiun InaCORS yang Terbangun Jumlah Stasiun CORS Pemetaan Skala
Besar dan Geodinamika yang dibangun
dalam Rangka Mendukung Mitigasi
Bencana (InaTEWS) (titik)
30 45 45 45 45 242,5 Seluruh wilayah Indonesia,
sesuai dengan peta
sebaran multi bencana
BMKG
Penguatan sistem
peringatan dini bencana
BIG
Stasiun Pasang Surut Permanen
yang Dibangun
Jumlah Stasiun Pasang Surut yang
dibangun untuk pemetaan skala besar,
serta dalam rangka mendukung program
mitigasi bencana (InaTEWS) (titik)
26 31 31 31 31 136,6 Seluruh wilayah Indonesia,
sesuai dengan peta
sebaran multi bencana
BMKG
Penguatan sistem
peringatan dini bencana
BIG
Titik Pantau Geodinamika yang
terkelola
Jumlah stasiun CORS yang beroperasi di
lokasi sebaran sesar gempa (titik)
90 90 90 90 90 8,0 34 provinsi Penguatan sistem
peringatan dini bencana
BIG
Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-
TEWS
Jumlah Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-
TEWS (inovasi)
1 1 1 1 1 215,9 DKI Jakarta, Mentawai dan
Selat Sunda
Penguatan Sistem
Peringatan Dini Bencana
BPPT
Radio Tanggap Bencana Jumlah lokasi Radio Early Warning
System (EWS) (lokasi)
5 10 15 20 25 28,2 Pusat Penguatan Sistem
Peringatan Dini Bencana
LPP RRI
Pengembangan sistem peringatan
dini banjir
Jumlah sistem peringatan dini bencana
banjir di wilayah sungai kritis (unit)
4 4 4 4 4 50,0 DAS Citarum, DAS
Cisadane, DAS Ciliwung,
DAS Toba Asahan
Penguatan sistem
peringatan dini bencana
Kemen PU&PERA

A.6.22
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan sistem peringatan
dini banjir
Jumlah sistem peringatan dini bencana
banjir di wilayah sungai prioritas lainnya
(unit)
3 3 3 3 3 37,5 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai yang telah
memiliki rencana induk
ketahanan bencana banjir
Penguatan Sistem
Peringatan Dini Bencana
Kemen PU&PERA
KP : Peningkatan Ketahanan Iklim Persentase penurunan potensi
kehilangan PDB akibat bahaya iklim
di sektor kelautan dan pesisir (persen)
0,256 0,412 0,543 0,650 0,732 43.449,3
Persentase penurunan potensi
kehilangan PDB akibat bahaya iklim
di sektor air (persen)
0,009 0,028 0,045 0,060 0,072
Persentase penurunan potensi
kehilangan PDB akibat bahaya iklim
di sektor pertanian (persen)
0,054 0,107 0,156 0,207 0,251
Persentase penurunan potensi
kehilangan PDB akibat bahaya iklim
di sektor kesehatan (persen)
0,024 0,044 0,062 0,078 0,093
ProP : Perlindungan Kerentanan
Pesisir dan Sektor Kelautan
Jumlah kawasan pesisir dan pulau -
pulau kecil yang meningkat
ketangguhannya terhadap bencana
dan dampak perubahan iklim
(kawasan)
12 12 12 12 12 24.346,5
Jumlah pelabuhan yang memperoleh
layanan informasi cuaca maritim dan
prakiraan tinggi gelombang dengan
akurasi lebih dari 80 persen
(pelabuhan)
20 20 20 20 20
Panjang tanggul laut dan bangunan
pengamanan pantai lainnya yang
dibangun atau ditingkatkan (km)
22 31 37 43 42
Kawasan pesisir dan pulau-pulau
kecil yang meningkat
ketangguhannya terhadap bencana
dan dampak perubahan iklim
Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil yang Meningkat
Ketangguhannya Terhadap Bencana dan
Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)
12 12 12 12 12 130,0 Daerah KKP
Data dan/atau Informasi Pemetaan
Sumberdaya Kawasan Pesisir
Jumlah Data dan/atau Informasi
Pemetaan Sumberdaya Kawasan Pesisir
(kawasan)
10 10 12 12 13 25,0 34 provinsi KKP

A.6.23
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Data dan/atau Informasi Pemetaan
Karakteristik dan Dinamika Laut di
WPP
Jumlah Data dan/atau Informasi
Pemetaan Karakteristik dan Dinamika
Laut di WPP (paket)
2 2 3 4 4 10,0 11 WPP KKP
Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi Jumlah kawasan yang terfasilitasi
pengelolaan reklamasinya (lokasi)
4 5 5 5 5 17,9 Daerah KKP
Kawasan di pesisir dan pulau-pulau
kecil yang direhabilitasi
Jumlah kawasan pesisir dan pulau-
pulau kecil yang direhabilitasi (lokasi)
16 (termasuk
200 ha
rehabilitasi
mangrove)
16 (termasuk
400 ha
rehabilitasi
mangrove)
16 (termasuk
400 ha
rehabilitasi
mangrove)
16 (termasuk
400 ha
rehabilitasi
mangrove)
16 (termasuk
400 ha
rehabilitasi
mangrove)
187,4 60 Lokasi KKP
Pembangunan dan peningkatan
tanggul laut, breakwater, dan
bangunan pengamanan pantai
lainnya di Kawasan Pesisir Utara
Pulau Jawa
Panjang tanggul laut, breakwater, dan
bangunan pengaman pantai lainnya yang
dibangun atau ditingkatkan di Kawasan
Pesisir Utara Pulau Jawa (km)
12,75 14,1 14,5 15,3 15,2 641,5 Provinsi DKI Jakarta,
Provinsi Jawa Barat,
Provinsi Jawa Tengah,
Provinsi Jawa Timur
Kemen PU&PERA
Pengaman pesisir pantai utara
Jakarta
Pengaman pesisir pantai utara Jakarta
dengan skema KPBU (km)
0 7,25 7,25 7,25 7,25 13.370,0 Provinsi DKI Jakarta Kemen PU&PERA
Pembangunan dan peningkatan
tanggul laut, breakwater, dan
bangunan pengamanan pantai
lainnya
Panjang tanggul laut, breakwater, dan
bangunan pengamanan pantai lainnya
yang dibangun atau ditingkatkan di
Kawasan Pesisir Prioritas Lainnya (km)
8,75 10 15 20 20 7.656,8 Kawasan prioritas lainnya
dan pulau pulau terluar
Kemen PU&PERA
Rehabilitasi Hutan Mangrove Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove
(ha)
5.000 11.250 11.250 11.250 11.250 1.000,0 tersebar KEMEN LHK, KKP,
Pemerintah
Daerah;
Masyarakat;
Badan Usaha;
lainnya
Penguatan kelompok kerja mangrove
dan forum peduli mangrove
Jumlah kelompok kerja mangrove dan
forum peduli mangrove yang meningkat
kapasitasnya (provinsi)
34 34 34 34 34 122,1 KEMEN LHK
Jumlah lokasi pesisir dan laut yang
dipulihkan fungsi ekosistemnya
Jumlah lokasi pesisir dan laut yang
dipulihkan fungsi ekosistemnya (lokasi)
4 5 6 8 10 37,9 34 provinsi KEMEN LHK
Peningkatan pemahaman
masyarakat terhadap Informasi
Meteorologi Maritim (Sekolah Lapang
Nelayan)
Jumlah nelayan yang meningkat
pemahamannya terhadap informasi
cuaca maritim dan peringatan dini cuaca
melalui sekolah lapang nelayan/SLN
(orang)
500 1.360 1.360 1.360 1.360 29,7 34 provinsi BMKG
Penyediaan sarana bantu navigasi
pelayaran
Jumlah sarana bantu navigasi pelayaran
yang disediakan (unit)
67 70 73 75 77 1.118,2 Pusat Kemenhub
ProP : Perlindungan Ketahanan Air
pada Wilayah Berisiko Iklim
Tambahan debit air baku di kawasan
Rawan Air (m3/detik)
2 3 4 3 5 17.850,6

A.6.24
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jumlah wilayah sungai yang
ditingkatkan ketahanan infrastruktur
vitalnya terhadap risiko bencana dan
perubahan iklim (wilayah sungai)
10 20 20 20 20
Pengembangan Sistem Data dan
Informasi DAS Realtime
Jumlah Sistem Data dan Informasi DAS
Realtime yang dikembangkan (sistem)
1 1 1 1 1 194,0 KEMEN LHK
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
secara Vegetatif
Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi
(ha)
56.000 40.000 30.000 25.000 20.000 5.740,5 33 provinsi KEMEN LHK
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Secara Sipil Teknis
Jumlah bangunan rehabilitasi sipil teknis
yang terbangun (unit)
3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 502,0 KEMEN LHK
Penyediaan air baku di Kawasan
Rawan Air
Tambahan debit air baku di kawasan
Rawan Air (m3/detik)
2,44 2,53 3,84 3,06 4,67 5.674,6 Tersebar Kemen PU&PERA
Pembangunan infrastruktur hijau
untuk mendukung ketahanan
wilayah terhadap bencana banjir
Jumlah kolam retensi multifungsi yang
dibangun atau ditingkatkan di wilayah
sungai kritis
3 5 8 10 10 1.003,5 DAS Citarum, DAS
Cisadane, DAS Ciliwung,
DAS Toba Asahan
Kemen PU&PERA
Pembangunan infrastruktur hijau
untuk mendukung ketahanan
wilayah terhadap bencana banjir
Jumlah kolam retensi multifungsi yang
dibangun atau ditingkatkan di wilayah
sungai prioritas
3 4 4 10 10 866,0 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai yang telah
memiliki rencana induk
ketahanan bencana banjir
Kemen PU&PERA
Pembangunan Infrastruktur sistem
drainase utama perkotaan (kanal
banjir, polder, pompa, dsb)
Jumlah kota dengan peningkatan sistem
drainase utama (kota)
20 20 20 20 20 3.870,0 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai melintasi
perkotaan yang telah
memiliki rencana induk
ketahanan bencana banjir
Kemen PU&PERA
ProP : Perlindungan Ketahanan
Pangan terhadap Perubahan Iklim
Jumlah unit bangunan konservasi air
dan lingkungan hidup untuk
penambahan areal pertanian (unit)
200 200 200 200 200 637,8
Jumlah Penyuluh Pertanian dan
Petani yang meningkat Pemahaman
Iklim melalui Sekolah Lapang Iklim
(orang)
1.000 1.275 1.450 1.650 1.650
Area Penanganan Dampak
Perubahan Iklim dan Pencegahan
Kebakaran Lahan dan Kebun
Area Penanganan Dampak Perubahan
Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan
dan Kebun (ha)
1.245 1.245 1.245 1.245 1.245 84,7 15 Provinsi Kementan
Area Penanganan Dampak
Perubahan Iklim
Jumlah Area Penanganan Dampak
Perubahan Iklim (ha)
75 75 75 75 75 11,0 31 Provinsi Kementan
Bangunan Konservasi Air dan
Antisipasi Anomali Iklim
Jumlah unit bangunan konservasi air
dan lingkungan hidup untuk
penambahan areal pertanian (unit)
200 200 200 200 200 134,2 Pusat dan 22 provinsi Kementan

A.6.25
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Teknologi Adaptasi Perubahan iklim Jumlah Teknologi Adaptasi Perubahan
Iklim (teknologi)
1 1 1 1 1 3,1 1 Provinsi Kementan
Penerapan Penanganan DPI Terlaksananya Penerapan Penanganan
DPI (ha)
550 560 570 580 590 19,9 22 Provinsi Kementan
Area yang mendapatkan Sarana
Prasarana Penanganan DPI
Jumlah area yang mendapatkan Sarana
Prasarana Penanganan DPI (lokasi)
5000 5000 5000 5000 5000 335,8 Pusat Kementan
Peningkatan pemahaman
masyarakat terhadap Informasi
Iklim Terapan (Sekolah Lapang
Jumlah Penyuluh Pertanian dan Petani
yang meningkat Pemahaman Iklim
melalui Sekolah Lapang Iklim (orang)
1.000 1.275 1.450 1.650 1.650 49,1 281 lokasi BMKG
ProP : Perlindungan Kesehatan
Masyarakat dan Lingkungan dari
Dampak Perubahan Iklim
Jumlah kab/kota yang
menyelenggarakan Kabupaten/kota
sehat (KKS) (kab/kota)
110 220 280 380 420 614,4
Pengendalian Penyakit Arbovirosis Persentase kab/kota dengan Insidens
rate (IR) DBD≤49/100.000 penduduk
(persen)
70 75 80 85 90 35,4 34 provinsi Kemenkes
Pembinaan pelaksanaan
kabupaten/kota sehat
Jumlah kab/kota yang
menyelenggarakan Kabupaten/kota
sehat (KKS) (kab/kota)
110 220 280 380 420 76,0 34 Provinsi Kemenkes
Respon peringatan dini Kejadian
Luar Biasa (KLB)
Persentase kabupaten/kota yang
merespon peringatan dini KLB (alert
systems) (kab./kota)
60 65 70 75 80 260,9 34 Provinsi Kemenkes
Kewaspadaan dini kejadian
penyakit
Persentase rekomendasi surveilans
faktor risiko dan penyakit berbasis
laboratorium yang dimanfaatkan
(persen)
80 85 90 95 100 242,1 10 BTKLPP Kemenkes
PP : PEMBANGUNAN RENDAH KARBON Persentase penurunan emisi GRK
terhadap baseline pada sektor energi
(persen)
11,8 12,5 12,8 12,8 13,2 252.934,2
Persentase penurunan emisi GRK
terhadap baseline pada sektor lahan
(persen)
45,8 50,7 53,1 57,2 58,3
Persentase penurunan emisi GRK
terhadap baseline pada sektor limbah
(persen)
8,5 9,0 9,3 9,4 9,4
Persentase penurunan emisi GRK
terhadap baseline pada sektor IPPU
(persen)
2,0 2,3 2,5 2,6 2,9
Persentase penurunan emisi GRK
terhadap baseline pada sektor pesisir
dan kelautan (persen)
6,5 6,6 6,8 7,0 7,3

A.6.26
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
KP : Pembangunan Energi
Berkelanjutan
Porsi energi baru terbarukan dalam
bauran energi nasional (persen)
13,4 14,5 15,7 17,9 19,5 171.735,2
Intensitas energi primer (SBM/Rp
Miliar)
139,5 138,0 136,6 135,2 133,8
Penurunan Intensitas Energi Final
(SBM/Rp Miliar)
0,90 0,90 0,90 0,80 0,80
ProP : Pengelolaan Energi Baru
Terbarukan
Kapasitas tambahan terpasang
pembangkit EBT (MW)
686,5 1.001,1 1.921,8 1.778,2 3.662,7 167.774,1
Pemanfaatan biofuel untuk Domestik
(juta kilo liter)
10,00 10,20 14,15 14,55 17,35
PLTA Kapasitas terpasang tambahan (MW) 165,2 440,3 955,9 397,0 1.951,4 74.996,7 KESDM, BUMN,
Swasta
PLT Panas Bumi (PLTP) Kapasitas terpasang tambahan (MW) 140,0 80,0 132,0 300,0 375,0 42.270,0 KESDM, BUMN,
Swasta
PLT Bioenergi Kapasitas terpasang tambahan (MW) 246,7 152,0 484,8 159,0 252,6 24.656,0 KESDM, BUMN,
Swasta
PLT Surya (PLTS) Kapasitas terpasang tambahan (MW) 134,6 328,8 339,1 643,2 643,7 17.931,6 KESDM, BUMN,
Swasta
PLT Bayu (PLTB) Kapasitas terpasang tambahan (MW) 0,0 0,0 10,0 279,0 440,0 7.919,8 KESDM, BUMN,
Swasta
Pembangunan kilang BBN
(Untuk perkiraan Capex 650 sd 850
Juta USD)
Tahapan Pembangunan Green Refinery
Stand Alone kapasitas 20 ribu Barrel per
Day di RUIII Plaju (tahapan)
Penyusunan
BEDP: Basic
Engineering
Design Project
dan tender
DFC (Dual
Feed
Competition)
Penyusunan
dokumen
FEED dan
persetujuan
FID (Final
Investment
Decision)
EPC EPC Start Up dan
On Stream
(Mid 2024)
0,0 KESDM, BUMN,
Swasta
ProP : Efisiensi dan Konservasi
Energi
Peningkatan Implementasi SKEM
(peralatan)
3 2 1 0 0 3.961,1
Penyusunan Standar Kinerja Energi
Minimum
Jumlah peralatan yang disusun SKEM-
nya (peralatan)
3 2 1 - - 2,1 Pusat KEMEN ESDM
Layanan Dukungan Sektor
Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian
Target Mitigasi Gas Rumah Kaca
Sektor Energi
Jumlah Layanan Dukungan Sektor
Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian
Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor
Energi (rekomendasi)
1 1 1 1 1 9,0 Pusat KEMEN ESDM
Pembangunan SPKLU Jumlah Penambahan SPKLU (unit
akumulasi)
168 390 693 1.030 1.558 0,0 Tersebar Badan Usaha
Pengembangan smart grid Jumlah pengembangan smart grid
(lokasi)
5 di Bali Beberapa
Distribusi di P.
Jawa
Beberapa
Distribusi di P.
Jawa
Beberapa
Distribusi di P.
Jawa
Interkoneksi
Smart Grid di
Jamali
1.450,0 Sistem Jamali Badan Usaha

A.6.27
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengembangan Sistem Angkutan
umum massal perkotaan berbasis
jalan yang dikembangkan
Sistem angkutan massal perkotaan
berbasis jalan yang dikembangkan (BRT)
(perkotaan)
5 5 5 5 6 500,0 Tersebar Kemenhub
Pengembangan Angkutan Umum
Massal Perkotaaan Kota Lainnya
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel (kota)
(perkotaan)
1 1 1 1 1 500,0 Tersebar Kemenhub, Pemda,
KPBU
Subsidi angkutan umum massal
perkotaan
Terselenggaranya subsidi angkutan
umum massal perkotaan (paket)
6 8 10 12 14 1.500,0 Tersebar KEMENHUB
KP : Pemulihan Lahan Berkelanjutan Luas lahan gambut terdegradasi yang
dipulihkan dan difasilitasi restorasi
gambut (ha)
301.800 318.200 325.000 325.000 330.000 18.998,4
Luas tutupan hutan yang
ditingkatkan secara nasional (ha)
366.000 370.000 400.000 425.000 420.000
Persentase lahan baku baku sawah
yang ditetapkan sebagai Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
(persen)
60 70 80 90 100
ProP : Restorasi dan Pengelolaan
Lahan Gambut
Luas ekosistem gambut yang
terkordinasi dan difasilitasi restorasi
gambut pada 7 provinsi rawan
kebakaran hutan (ha)
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 2.993,7
Luas lahan gambut terdegradasi yang
dipulihkan di lahan masyarakat (ha)
1.800 18.200 25.000 25.000 30.000
Luas lahan gambut yang difasilitasi
restorasi gambut pada 7 provinsi
rawan kebakaran hutan
Luas ekosistem gambut yang
terkordinasi dan difasilitasi restorasi
gambut pada 7 provinsi rawan
kebakaran hutan (ha)
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.858,7 7 provinsi KEMEN LHK
Luas Lahan Gambut yang
dipulihkan dari degradasi
Luas kawasan hidrologi gambut
terdegradasi yang dipulihkan di lahan
masyarakat (ha)
1.800 18.200 25.000 25.000 30.000 1.135,1 12 provinsi KEMEN LHK
ProP : Rehabilitasi Hutan Lahan dan
Reforestasi
Luas tutupan hutan yang
ditingkatkan secara nasional (ha)
366.000 370.000 400.000 425.000 420.000 6.288,5
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
secara Vegetatif
Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi
(ha)
56.000 40.000 30.000 25.000 20.000 5.740,5 33 provinsi KEMEN LHK
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Secara Sipil Teknis
Jumlah bangunan rehabilitasi sipil teknis
yang terbangun (unit)
3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 502,0 KEMEN LHK
Penanaman /pengkayaan pada
hutan produksi
Luas penanaman di hutan produksi (ha) 310.000 378.000 403.000 428.000 453.000 46,0 KEMEN LHK
ProP : Pengurangan Laju Deforestasi Laju Deforestasi (ha/tahun) 480.000 430.000 380.000 330.000 310.000 5.622,0

A.6.28
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Identifikasi pemetaan kawasan
hutan dengan Indeks Jasa
Lingkungan tinggi
Luas kawasan hutan dengan Indeks
Jasa Lingkungan tinggi (juta ha)
65 65 65 65 65 61,0 KEMEN LHK
Verifikasi lapangan kawasan
dengan Indeks Jasa Lingkungan
tinggi
Jumlah daerah yang melakukan
verifikasi lapangan kawasan dengan
Indeks Jasa Lingkungan tinggi secara
partisipatif
7 10 8 6 3 88,4 KEMEN LHK
Pemantapan (prakondisi) status dan
fungsi serta penilaian efektivitas
kawasan konservasi
Luas unit kawasan konservasi yang
dilakukan pemantapan (prakondisi)
status dan fungsi (unit KK)
552 552 552 552 552 122,1 KEMEN LHK
Pemberdayaan masyarakat di
kawasan konservasi
Jumlah desa di kawasan konservasi
(desa)
500 1500 2500 3500 4500 2.667,3 KEMEN LHK
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
ekosistem esensial
Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial
yang ditingkatkan Efektivitas
Pengelolaannya (unit KEE)
11 22 33 44 55 54,9 KEMEN LHK
Penanganan permasalahan di
kawasan Konservasi (opened area)
Luas opened area di kawasan
konservasi yang ditangani (juta ha)
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 950,0 KEMEN LHK
Penetapan/Pemantapan Kawasan
Hutan terutama pada Kawasan
Konservasi
Luas kawasan hutan yang ditetapkan
(juta ha)
1 1,6 1 0 0 260,0 KEMEN LHK
Operasi pengamanan kawasan
hutan
Jumlah operasi pengamanan kawasan
hutan
100 130 140 160 180 548,4 33 provinsi KEMEN LHK
KPH yang masuk kategori Maju Jumlah KPH yang masuk kategori Maju
(unit)
10 20 30 40 50 90,0 KEMEN LHK
Perencanaan dan Penetapan
Kawasan Hutan
Luas kawasan hutan yang ditetapkan
(juta ha)
4 8,5 9 9 3 780,0 KEMEN LHK
ProP : Peningkatan Produktivitas
dan Efisiensi Pertanian
Jumlah Optimasi Lahan pertanian
(ha)
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 4.094,2
Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim Jumlah Teknologi Mitigasi Perubahan
Iklim (teknologi)
1 1 1 1 1 1,8 1 Provinsi KEMENTAN
Optimasi Lahan Jumlah optimasi Lahan pertanian (ha) 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2.655,4 15 provinsi Kementan
Hijauan Pakan Ternak Jumlah penanaman hijauan pakan
ternak (ha)
2.341 2.341 2.341 2.341 2.341 247,9 Kementan
Unit Pengolahan Pupuk Organik
(UPPO)
Jumlah Unit Pengolahan Pupuk
Organik/UPPO (unit)
500 500 500 500 500 716,7 Pusat Kementan
Desa Pertanian Organik Berbasis
Komoditas Perkebunan
Jumlah Desa Pertanian Organik Berbasis
Komoditas Perkebunan (desa)
69 69 69 69 69 63,0 15 Provinsi Kementan
Lahan Konservasi dan Rehabilitasi Luas terlaksananya konservasi dan
rehabilitasi lahan pertanian (ha)
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 265,5 Pusat Kementan
Rekomendasi Perlindungan dan
antisipasi alih fungsi lahan
Pertanian
Jumlah rekomendasi perlindungan dan
pengendalian alih fungsi lahan pertanian
(rekomendasi)
17 17 17 17 17 143,9 Pusat dan 25 provinsi Kementan

A.6.29
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
KP : Pengelolaan Limbah Jumlah sampah yang terkelola secara
nasional (juta ton)
64,80 67,10 68,51 69,20 69,80 60.800,9
Jumlah rumah tangga yang terlayani
TPA dengan standar sanitary landfill
(KK)
3.885.755 3.885.755 3.885.755 3.885.755 3.885.755
Jumlah rumah tangga yang terlayani
TPS3R (RT)
223.005 255.938 316.630 376.145 409.078
Jumlah rumah tangga yang terlayani
TPST (RT)
144.128 164.717 308.845 473.562 494.152
ProP : Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga
Jumlah pengurangan timbulan
sampah secara nasional (juta ton)
14,00 16,40 17,99 18,90 19,70 60.800,9
Jumlah penanganan timbulan sampah
secara nasional (juta ton)
50,80 50,70 50,52 50,30 50,10
Jumlah kab/kota yang memiliki
pembangunan TPA baru (kab/kota)
39 33 67 101 97
Jumlah kab/kota yang memiliki
TPS3R (lokasi)
78 108 113 116 116
Jumlah kab/kota yang memiliki TPST
(provinsi)
12 13 25 37 37
Peningkatan Jumlah Pengurangan
Timbulan Sampah Nasional
Jumlah pengurangan timbulan sampah
(juta ton)
5,65 6,23 6,81 7,14 7,48 100,9 34 provinsi KEMEN LHK
Pengurangan Timbulan Sampah
Nasional
Jumlah pengurangan timbulan sampah
(juta ton)
8,35 10,17 11,18 11,76 12,22 162,7 34 provinsi Pemerintah
Daerah;
Masyarakat;
Badan Usaha;
lainnya
Peningkatan Jumlah Penanganan
Timbulan Sampah Nasional
Jumlah penanganan timbulan sampah
(juta ton)
19,26 19,19 19,12 19,05 18,97 673,9 34 provinsi KEMEN LHK
Penanganan Timbulan Sampah
Nasional
Jumlah penanganan timbulan sampah
(juta ton)
31,54 31,51 31,40 31,25 31,13 1.105,4 34 provinsi Pemerintah
Daerah;
Masyarakat;
Badan Usaha;
lainnya
Pembuatan bahan bakar berbasis
sampah/Refuse Derived Fuel (RDF)
Jumlah fasilitas pengolahan sampah
untuk pembuatan bahan bakar berbasis
sampah/Refuse Derived Fuel (RDF) yang
terbangun(unit)
0 1 1 1 1 1.000,0 Jawa Barat (Kabupaten
Bekasi); Sulawesi Selatan
(Kota Makassar); Sumatera
Barat (Kota Padang);
Banten (Kota Cilegon);
Jawa Timur (Kota
Probolinggo)
KEMEN LHK

A.6.30
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 39 46 46 46 47 25.391,0 224 kab/kota Kemen PU&PERA
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 10 28 28 29 10.750,0 95 kab/kota KPBU
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah kabupaten/kota yang
menyediakan dukungan pembangunan
TPA (kab/kota)
39 56 74 74 76 13.645,0 319 kab/kota APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah kapasitas sampah yang terkelola
unit TPS3R (ton/hari)
283 283 565 848 848 1.036,0 120 kab/kota DAK
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah kapasitas sampah yang terkelola
unit TPS3R (ton/hari)
189 189 377 565 565 691,0 120 kab/kota Kemen PU&PERA
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah kapasitas sampah yang terkelola
unit TPS3R (ton/hari)
83 83 166 250 250 305,0 APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan (TPST)
Jumlah TPST yang terbangun (unit) 7 8 15 23 22 5.940,0 55 kab/kota Kemen PU&PERA
KP : Pengembangan Industri Hijau Perusahaan industri menengah besar
yang tersertifikasi Standar Industri
Hijau (SIH) (persen)
9 9 9 10 10 52,4
ProP : Penerapan Modifikasi Proses
dan Teknologi
Jumlah rancangan standar penurunan
emisi GRK dan limbah B3 sektor
industri (akumulasi rancangan
standar)
9 8 24 32 40 52,4
Penyusunan dan Penerapan
Standar Industri Hijau (SIH)
Perusahaan industri menengah besar
yang tersertifikasi Standar Industri Hijau
(SIH) (persen)
9 9 9 10 10 24,2 Kemenperin
Penurunan Emisi GRK Sektor
Industri
Jumlah Rancangan Standar (Rancangan
Standar)
5 4 12 16 20 11,4 Kemenperin
Penanganan masalah limbah B3
sektor industri dan penerapan
ekonomi sirkuler dalam
pembangunan industri
berkelanjutan
Jumlah Rancangan Standar (Rancangan
Standar)
4 4 12 16 20 16,8 Kemenperin
KP : Rendah Karbon Pesisir dan Laut Jumlah luas rehabilitasi hutan
mangrove (ha)
5.000 11.250 11.250 11.250 11.250 1.347,4
ProP : Inventarisasi dan Rehabilitasi
Ekosistem Pesisir dan Kelautan
Jumlah lokasi pemulihan kerusakan
ekosistem padang lamun, terumbu
karang dan vegetasi pantai (lokasi)
20 21 22 24 26 1.347,4

A.6.31
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Rehabilitasi Hutan Mangrove Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove
(ha)
5.000 11.250 11.250 11.250 11.250 1.000,0 tersebar KEMEN LHK, KKP,
Pemerintah
Daerah;
Masyarakat;
Badan Usaha;
lainnya
Kawasan di pesisir dan pulau-pulau
kecil yang direhabilitasi
Jumlah kawasan pesisir dan pulau-
pulau kecil yang direhabilitasi (lokasi)
16 (termasuk
200 ha
rehabilitasi
mangrove)
16 (termasuk
400 ha
rehabilitasi
mangrove)
16 (termasuk
400 ha
rehabilitasi
mangrove)
16 (termasuk
400 ha
rehabilitasi
mangrove)
16 (termasuk
400 ha
rehabilitasi
mangrove)
187,4 60 Lokasi KKP
Penguatan kelompok kerja mangrove
dan forum peduli mangrove
Jumlah kelompok kerja mangrove dan
forum peduli mangrove yang meningkat
kapasitasnya (provinsi)
34 34 34 34 34 122,1 KEMEN LHK
Jumlah lokasi pesisir dan laut yang
dipulihkan fungsi ekosistemnya
Jumlah lokasi pesisir dan laut yang
dipulihkan fungsi ekosistemnya (lokasi)
4 5 6 8 10 37,9 34 provinsi KEMEN LHK
JUMLAH 348.662,2
Keterangan :
Indikasi target dan pendanaan dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan : (1) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; (2) Kesiapan dan Sumber Pendanaan; (3) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat

A.7.1
MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024
MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK
INDIKASI TARGET
PP : KONSOLIDASI DEMOKRASI 17.049,8
KP : Penguatan Kapasitas Lembaga
Demokrasi
Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga
Demokrasi
(Angka target merupakan Proyeksi
dengan Intervensi Kebijakan)
75,30 75,35 75,40 75,45 75,50 14.100,7
ProP : Penguatan Penyelenggara
Pemilu
Terwujudnya penguatan
penyelenggara Pemilu di Seluruh
Provinsi/Kabupaten/Kota
549 Sakter
(Nasional/Pro
vinsi/Kabupat
en/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pro
vinsi/Kabupat
en/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pro
vinsi/Kabupat
en/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pro
vinsi/Kabupat
en/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pro
vinsi/Kabupat
en/Kota)
6.385,8
Badan Penyelenggaraan Adhok
Pemilu
Jumlah Badan Adhok yang terbentuk 549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
2.235,0 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
KPU
Ketersediaan Logistik Pemilu Persentase penyediaan logistik Pemilu 549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
638,6 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
KPU
Pengelolaan Calon Peserta Pemilu Persentase Calon Peserta Pemilu yang
dapat difasilitasi
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
319,3 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
KPU
Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu Persentase Pelaksanaan Pemungutan
sampai dengan penetapan hasil pemilu
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
638,6 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
KPU
Layanan Teknis dan Administrasi
Penyelenggaraan Pengawasan
Pemilu Lembaga Ad-Hoc
Persentase Penyelenggaraan
Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan
Dukungan Administratif dan Operasional
Panwaslu Kecamatan, Pengawas
Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan
Pengawas Luar Negeri
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
1.277,2 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
Bawaslu
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI

A.7.2
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu
Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam
Penyelenggaraan Pemilu
Persentase teknis pengawasan atas
penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
disesuaikan dengan regulasi
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
1.277,2 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
Bawaslu
ProP : Penguatan Peraturan
Perundangan Bidang Politik
Tersusunnya UU Bidang Politik yang
lebih komprehensif
2 2 2 N/A N/A 6,0
Kebijakan Politik Dalam Negeri Jumlah peraturan perundang-undangan
dan pedoman bidang politik
2
kebijakan/per
aturan
2
kebijakan/per
aturan
2
kebijakan/per
aturan
N/A N/A 6,0 Pusat Kemendagri
ProP : Peningkatan Bantuan
Keuangan Partai Politik
Terlaksananya peningkatan bantuan
keuangan partai politik
126.376.418
suara sah
126.376.418
suara sah
126.376.418
suara sah
126.376.418
suara sah
126.376.418
suara sah
7.679,9
Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik
Jumlah bantuan keuangan yang
tersalurkan kepada partai politik yang
mendapatkan kursi di DPR
126376418
suara sah
126376418
suara sah
126376418
suara sah
126376418
suara sah
126376418
suara sah
7.679,9 Pusat Kemendagri
ProP : Penguatan Demokrasi
Internal, Transparansi, dan
Akuntabilitas Partai Politik
Terlaksananya peningkatan kualitas
demokrasi internal partai politik
100 orang 200 orang 500 orang 700 orang 800 orang 11,5
Penguatan Demokrasi Internal,
Transparansi, dan Akuntabilitas
Partai Politik
Jumlah pengurus partai politik yang
memperoleh penguatan ideologi
Pancasila, wawasan kebangsaan, dan
pendidikan politik
100 orang 200 orang 500 orang 700 orang 800 orang 11,5 Pusat dan Daerah Kemendagri
ProP : Penguatan Demokrasi di
Daerah
Terlaksananya penguatan demokrasi
di 34 provinsi
34 Provinsi 34 Provinsi 34 Provinsi 34 Provinsi 34 Provinsi 17,5
Penguatan Demokrasi di Daerah Jumlah provinsi yang mendapatkan
penguatan demokrasi
34 Provinsi 34 Provinsi 34 Provinsi 34 Provinsi 34 Provinsi 17,5 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
Kemendagri
KP : Penguatan Kesetaraan dan
Kebebasan
Skor IDI Variabel Kebebasan
(Angka target merupakan Proyeksi
dengan Intervensi Kebijakan)
82,00 82,50 83,00 83,50 84,00 795,3
Skor IDI Variabel Kesetaraan
(Angka target merupakan Proyeksi
dengan Intervensi Kebijakan)
76,89 77,90 78,82 79,67 80,47
Indeks Kerawanan Pemilu 47 45 43 41 39
Persentase Keterwakilan Perempuan
di DPR RI
N/A N/A N/A N/A 22,52%
Persentase Keterwakilan Perempuan
di DPRD Provinsi
N/A N/A N/A N/A 20%

A.7.3
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Persentase Keterwakilan Perempuan
di DPRD Kabupaten/Kota
N/A N/A N/A N/A 17%
ProP : Pendidikan Politik dan
Pendidikan Pemilih
Terbentuknya Rumah Pintar Pemilu
dan Pusat Pengawasan Partisipatif di
549 satker (Nasional, 34 Provinsi, dan
514 Kabupaten/Kota)
Rumah
Pintar
Pemilu: 549
Satker
Pusat
Pengawasan
Partisipatif
148 daerah
Rumah
Pintar
Pemilu: 549
Satker
Pusat
Pengawasan
Partisipatif
248 daerah
Rumah
Pintar
Pemilu: 549
Satker
Pusat
Pengawasan
Partisipatif
348 daerah
Rumah
Pintar
Pemilu: 549
Satker
Pusat
Pengawasan
Partisipatif
448 daerah
Rumah
Pintar
Pemilu: 549
Satker
Pusat
Pengawasan
Partisipatif
549 daerah
447,9
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota
yang telah membentuk Pusat Pendidikan
Pemilih
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
106,4 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
KPU
Pendidikan Pemilih Kepada
Masyarakat Umum
Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota
yang melakukan kegiatan pendidikan
pemilih kepada masyarakat umum
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
21,3 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
KPU
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih
Pemula, Perempuan, dan Disabilitas
Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota
yang melakukan kegiatan pendidikan
pemilih kepada Pemilih Pemula,
Perempuan, dan Disabilitas
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
63,8 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
KPU
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah
Partisipasi Rendah, Daerah Potensi
Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan
Daerah Rawan Konflik/bencana
Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota
yang melakukan kegiatan pendidikan
pemilih kepada Daerah Partisipasi
Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran
Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan
Konflik/bencana
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
85,1 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
KPU
Pendidikan Pengawasan Partisipatif Jumlah pendidikan pengawasan pemilu
partisipatif untuk : Bawaslu provinsi dan
peserta pemilu, Panwas
Kab/Kota/Kecamatan, dan OMS
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Prov
insi/Kabupate
n/Kota)
42,6 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
Bawaslu
Pembentukan Pusat Pendidikan
Pengawasan Pemilu Partisipatif
Persentase pembentukan dan
beroperasinya pusat pendidikan dan
latihan pengawasan Pemilu yang
partisipatif
Pusat
Pengawasan
Partisipatif 148
daerah
Pusat
Pengawasan
Partisipatif 248
daerah
Pusat
Pengawasan
Partisipatif 348
daerah
Pusat
Pengawasan
Partisipatif 448
daerah
Pusat
Pengawasan
Partisipatif 549
daerah
63,8 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
Bawaslu
Pusat Pendidikan Pengawasan
Pemilu Partisipatif Hasil Piloting
Persentase pengembangan pusat
pendidikan dan pelatihan pengawasan
Pemilu
19 Daerah 34 Daerah 34 Daerah 34 Daerah 34 Daerah 42,6 Bawaslu

A.7.4
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pendidikan Politik Masyarakat di
Daerah
Jumlah masyarakat yang mendapatkan
pendidikan politik
3000 orang 5000 orang 6000 orang 8000 orang 10000 orang 11,2 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
Kemendagri
Pelatihan Kepemimpinan bagi
Perempuan Penggerak
Pembangunan Desa
Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam
pelatihan kepemimpinan bagi perempuan
penggerak pembangunan desa
10 Provinsi 8 Provinsi 7 Provinsi 7 Provinsi 7 Provinsi 11,1 Provinsi Kemen PPPA
ProP : Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan Kepemiluan
Terlaksananya pemilu yang akuntabel
dan sinergis
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
283,9
Penguatan Pengawasan Netralitas
ASN
Jumlah kementerian/lembaga yang
berpartisipasi menjaga Netralitas ASN
pada pelaksanaan Pemilu
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
85,2 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
Bawaslu
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada
Stakeholder (Partai Politik, LSM,
Ormas, Pemerintah Daerah,
Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)
Persentase penyampaian informasi dan
publikasi dalam tahapan
Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di
media publikasi
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
71,0 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
KPU
Peningkatan kompetensi SDM KPU Jumlah PNS KPU yang lulus seleksi S2
Tata Kelola Kepemiluan: Jumlah Pegawai
yang telah mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
127,8 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
KPU
ProP : Peningkatan Kapasitas
Organisasi Kemasyarakatan
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Organisasi Kemasyarakatan
400 orang 1800 orang 3000 orang 3300 orang 4200 orang 63,5
Peningkatan Kapasitas Organisasi
Kemasyarakatan
Jumlah pengurus ormas yang
memperoleh penguatan ideologi
Pancasila, wawasan kebangsaan, dan
pendidikan politik
400 orang 1800 orang 3000 orang 3300 orang 4200 orang 63,5 Pusat dan Daerah Kemdagri
KP : Peningkatan Kualitas Komunikasi
Publik
Persentase (%) kepuasan masyarakat
terhadap informasi publik terkait
Kebijakan dan Program Prioritas
Pemerintah
70 71 71 72 72 2.153,7
Persentase (%) konten informasi
publik yang berkualitas
80 83 85 90 95
Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan
Informatika yang kompeten dan
profesional
50000 orang 50000 orang 50000 orang 50000 orang 50000 orang
ProP : Penguatan tata kelola
informasi dan komunikasi publik di
pusat dan daerah
Terintegrasinya tata kelola informasi
dan komunikasi publik di pusat dan
daerah sesuai asas-asas keterbukaan
informasi publik
6 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 93,1

A.7.5
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penata Kelolaan Komunikasi Publik Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola
informasi dan komunikasi publik di
K/L/D
6 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 13,8 Pusat Ditjen IKP,
Kemkominfo
Diseminasi informasi Kebijakan dan
Program Prioritas Nasional
Persentase (%) K/L/D yang sudah
melaksanakan urusan PIKP sesuai
dengan peraturan yang berlaku
65 70 75 85 90 0,5 Pusat Ditjen IKP,
Kemkominfo
Persentase (%) Mitra Strategis (Kelompok
Informasi Masyarakat/KIM, Media
Tradisional, Badan Koordinasi Hubungan
Masyarakat/Bako Humas, Petugas
Informasi Publik/PIP, dan lain-lain) yang
melaksanakan diseminasi informasi
Kebijakan dan Program Prioritas
Nasional
65 70 75 80 85 29,4 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
Ditjen IKP,
Kemkominfo
Peyelesaian Sengketa Informasi
Publik sesuai UU No.14 Tahun 2008
(*)
Jumlah penyelesaian sengketa informasi
publik tahun berjalan yang belum
diselesaikan
(16.10.2 b)
72 80 90 100 110 8,3 Pusat Komisi Informasi
Pusat
Penguatan Badan Publik yang
Melaksanakan Ketentuan
Keterbukaan Informasi Publik (**)
Jumlah Badan Publik yang Informatif
(16.10.2 a; 16.10.2 b; 16.10.2 c)
35 40 45 55 60 13,7 Pusat Komisi Informasi
Pusat
Penyusunan Indeks Keterbukaan
Informasi Publik
Indeks Keterbukaan Informasi Publik 1 Dokumen 35 40 45 50 27,4 Pusat Komisi Informasi
Pusat
ProP : Penyediaan konten dan akses
informasi publik secara merata dan
berkeadilan terutama di wilayah 3T
Persentase (%) tingkat kepuasan
masyarakat di wilayah 3T terhadap
informasi publik
60 63 65 68 70 17,7
Kecamatan di wilayah 3T yang
menerima Layanan Informasi Publik
Jumlah Kecamatan di wilayah 3T yang
menerima Layanan Informasi Publik
Melalui Petugas Informasi Publik
500 550 600 650 700 1,1 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
Ditjen IKP,
Kemkominfo
Pemanfaatan informasi publik
program dan kebijakan pemerintah
oleh masyarakat melalui berbagai
media (cetak, elektronik, internet,
luar ruang, tatap muka dan
pertunra)
Persentase (%) tingkat kepuasan
masyarakat di wilayah 3T yang
mendapat akses informasi publik
65 68 70 73 75
16,6
Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
Ditjen IKP,
Kemkominfo
Persentase (%) tingkat kepuasan
masyarakat di wilayah 3T terhadap
konten informasi publik
55 58 60 63 65 0,0 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
Ditjen IKP,
Kemkominfo
ProP : Peningkatan kualitas SDM
Bidang Komunikasi dan Informatika
Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan
Informatika yang kompeten dan
profesional
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.851,9

A.7.6
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
SDM Bidang Komunikasi dan
Informatika yang Profesional
Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan
Informatika yang memperoleh Pelatihan
dan Sertifikasi (Termasuk Lokus
Kawasan Prioritas)
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.687,7 Pusat Balitbang,
Kemkominfo
Beasiswa S2/S3 Bidang
Komunikasi dan Informatika
Persentase (%) penerima beasiswa S2/S3
yang lulus tepat waktu
90 90 90 95 95 164,2 Pusat Balitbang,
Kemkominfo
ProP : Peningkatan literasi TIK
masyarakat
Jumlah masyarakat yang mendapat
pengenalan TIK
2.000 2.200 2.500 3.000 3.500 8,3
Pengenalan TIK kepada masyarakat Jumlah anak usia sekolah, perempuan,
disabilitas yang mendapat pengenalan
TIK (Termasuk Lokus Kawasan Prioritas)
2.000 2.200 2.500 3.000 3.500 8,3 Pusat Balitbang,
Kemkominfo
ProP : Penelitian Strategis Bidang
Komunikasi dan Informatika
Jumlah Penelitian Strategis Bidang
Komunikasi dan Informatika
1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 7,0
Kajian Strategis Penerapan Sistem
Big Data Pemerintah
Jumlah Kajian Strategis Penerapan Big
Data Pemerintah
1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 7,0 Pusat Balitbang,
Kemkominfo
ProP : Penguatan peran lembaga
pers dan jurnalis
Indeks Kemerdekaan Pers 74 74,3 74,6 74,9 75 66,9
Pengaduan dan penegakan etika
bidang pers yang terselesaikan
Persentase (%) pengaduan dan
penegakan etika bidang pers yang
terselesaikan
85 85 90 90 90 3,5 Pusat Dewan Pers
Indeks Kemerdekaan Pers di atas
73
Persentase (%) provinsi dengan Indeks
Kemerdekaan Pers di atas 73
78 80 83 85 90 28,4 Pusat Dewan Pers
Pendataan dan verifikasi
perusahaan pers
Jumlah perusahaan pers yang
diverifikasi secara faktual
250 500 500 600 700 4,3 Pusat Dewan Pers
Persentase (%) perusahaan pers yang
lolos verifikasi faktual
80 80 80 80 80 0,0 Dewan Pers
Sertifikasi Jurnalis Jumlah wartawan yang tersertifikasi
jurnalis
490 orang 1500 orang 1500 orang 1500 orang 1500 orang
30,7
Pusat Dewan Pers
Pelatihan Jurnalis Jumlah wartawan yang mendapat
pelatihan jurnalistik
500 orang 1650 orang 1650 orang 1650 orang 1650 orang 0,0 Pusat Dewan Pers
Persentase (%) jurnalis yang memperoleh
peningkatan pemahaman atas Kode Etik
Jurnalistik dan aturan terkait pers
98 98 98 98 98 0,0 Pusat Dewan Pers
ProP : Peningkatan kualitas lembaga
penyiaran
Jumlah lembaga penyiaran yang
berkualitas
23 57 58 59 59 108,8

A.7.7
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Lembaga Penyiaran (TV Induk
Jaringan, Radio Berjaringan, LPB)
yang Memenuhi Standar Peraturan
Perundangan Bidang Penyiaran
Jumlah Lembaga Penyiaran (TV Induk
Jaringan, Radio Berjaringan, LPB) yang
memenuhi Ketentuan Peraturan
Perundangan
(Evaluasi Tahunan, dipublikasi ke media)
23 57 58 59 59 74,9 Pusat Komisi Penyiaran
Indonesia
Riset Indeks Kualitas Program
Siaran TV
Jumlah TV dengan Indeks Kualitas
Program Siaran di atas 3
7 9 11 13 15 30,4 Pusat Komisi Penyiaran
Indonesia
Pengaduan Masyarakat terhadap
Konten Siaran TV dan Radio
Persentase (%) Pengaduan Masyarakat
terhadap Konten Siaran TV dan Radio
yang Terselesaikan
96 97 98 99 99 3,5 Pusat Komisi Penyiaran
Indonesia
PP : OPTIMALISASI KEBIJAKAN LUAR
NEGERI
Indeks pengaruh dan peran Indonesia
di dunia internasional
95,07 95,27 95,47 95,67 95,67 4.389,7
KP : Penguatan Integritas NKRI dan
Perlindungan WNI di Luar Negeri
Indeks Kemajuan Perundingan
Penyelesaian Perbatasan Maritim
43,2 46,8 50,5 56,3 57,8 1.722,1
Indeks Pelayanan dan Perlindungan
WNI dan BHI
86,0 87,0 88,0 89,0 90,0
ProP : Peningkatan dan
Intensifikasi efektivitas
penyelesaian perbatasan dan
percepatan pemetaan batas negara
Indeks Kemajuan Perundingan
Penyelesaian Perbatasan Maritim
43,2 46,8 50,5 56,3 57,8 124,4
Perundingan batas dan Kerja Sama
Kelautan Maritim INA dgn 9 negara
tetangga
Persentase perundingan batas dan kerja
sama perbatasan laut Indonesia dengan
negara tetangga
100% 100% 100% 100% 100% 15,6 Pusat Kemenlu
Perundingan Batas Darat dan Kerja
Sama Lintas Batas
Persentase penetapan batas dan kerja
sama perbatasan darat Indonesia
dengan negara tetangga
100% 100% 100% 100% 100% 22,5 Pusat Kemenlu
Kesepakatan strategis di bidang
sosial, ekonomi, dan budaya
Jumlah kesepakatan Perundingan Batas
dan Kerjasama Wilayah Negara
5 5 5 5 5 26,5 Pusat Kemendagri
Tanda batas negara jumlah tanda batas negara 120 225 200 200 200 31,5 Pusat BIG
Peta batas negara jumlah peta batas negara 32 20 20 20 20 2,5 Pusat BIG
Kesepakatan Teknis Perundingan
Batas Laut
Jumlah Kesepakatan Teknis
Perundingan Batas Laut
6 20 20 17 15 1,4 Pusat BIG
Kesepakatan Teknis Perundingan
Batas Darat
Jumlah Kesepakatan Teknis
Perundingan Batas Darat
3 20 20 20 20 2,5 Pusat BIG
Bahan Kebijakan Koordinasi
Hukum, dan Perjanjian Maritim
Jumlah Rumasan Kebijakn dan Rumusan
Tindaklanjut Kebijakan Hukum dan
Perjanjian Maritim
9 10 10 10 10 21,9 Pusat Kemenko Marin
ProP : Penguatan perlindungan WNI
dan BHI di tingkat bilateral,
regional, multilateral
Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan
BHI di Luar Negeri
34,40 34,80 35,20 35,60 36,00 1.597,7

A.7.8
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Indeks Pemanfaatan dan
Pengembangan Sistem Informasi
Pelayanan dan Pelindungan Terpadu
bagi WNI di Luar Negeri
12,90 13,05 13,20 13,35 13,50
Indeks Penguatan Sistem
Kelembagaan Pelayanan dan
Pelindungan WNI dan BHI di Luar
Negeri
21,50 21,75 22,00 22,25 22,50
Indeks Diplomasi Perlindungan WNI
dan BHI di Luar Negeri
17,20 17,40 17,60 17,80 18,00
Kualitas Pelayanan dan
Perlindungan WNI dan BHI di Luar
Persentase Kasus Khusus yang
Diselesaikan
55,9% 56,6% 57,2% 57,9% 50,9% 332,8 Pusat Kemenlu
Persentase Kasus Umum yang
Diselesaikan
30,1% 30,5% 30,8% 31,2% 27,7% 0,0 Kemenlu
Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi
Pelayanan dan Pelindungan Terpadu
bagi WNI di Luar Negeri
30,1% 30,5% 30,8% 31,2% 31,5% 0,0 Kemenlu
Tingkat pengembangan sistem informasi. 34,4% 34,8% 35,2% 35,6% 36,0% 0,0 Kemenlu
Tingkat kepuasan pengguna (WNI dan
Perwakilan RI) terhadap Portal Peduli
WNI dan Safe Travel.
17,2% 17,4% 17,6% 17,8% 18,0% 0,0 Kemenlu
Indeks SDM K/L/I/Perwakilan RI yang
mendapatkan sertifikat pelatihan
peningkatan kapasitas terkait
pengelolaan sistem informasi Pelayanan
dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar
Negeri
4,3% 4,4% 4,4% 4,5% 4,5% 0,0 Kemenlu
Persentase Kerja Sama di Bidang
Pelayanan dan Pelindungan WNI dan
BHI di Luar Negeri yang Ditandatangani
21,5% 21,8% 22,0% 22,3% 22,5% 0,0 Kemenlu
Persentase Standar / Panduan Teknis di
Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI
dan BHI di Luar Negeri yang Diterapkan
17,2% 17,4% 17,6% 17,8% 18,0% 0,0 Kemenlu
Persentase Produk Hukum Bidang
Pelayanan dan Pelindungan WNI dan
BHI di Luar Negeri yand Disahkan
21,5% 21,8% 22,0% 22,3% 22,5% 0,0 Kemenlu

A.7.9
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Persentase SDM K/L/I/Perwakilan RI
yang Mendapatkan Sertifikat Pelatihan
Peningkatan Kapasitas Bidang
Pelayanan dan Pelindunan WNI dan BHI
di Luar Negeri
17,2% 17,4% 17,6% 17,8% 18,0% 0,0 Kemenlu
Persentase Kertas Kerja Analisa
Pelayanan dan Pelindungan WNI dan
BHI di Luar Negeri yang Dihasilkan
8,6% 8,7% 8,8% 8,9% 9,0% 0,0 Kemenlu
Persentase Rekomendasi Kemenlu pada
Isu Pelayanan dan Pelindungan WNI dan
BHI di Luar Negeri yang Diterima pada
Forum Perundingan Internasional
30,1% 30,5% 30,8% 31,2% 31,5% 0,0 Kemenlu
Persentase Rekomendasi Kemenlu yang
Diterima dalam Kebijakan / Regulasi
Nasional terkait Pelayanan dan
Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri
30,1% 30,5% 30,8% 31,2% 31,5% 0,0 Kemenlu
Persentase Responden yang Memberikan
Umpan Balik Positif atas Public
Awareness Campaign (PAC) Pelayanan
dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar
Negeri
25,8% 26,1% 26,4% 26,7% 27,0% 0,0 Kemenlu
Nilai Kepuasan Masyarakat
terhadap Pelayanan Publik di
Bidang Perlindungan WNI dan BHI
Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan Publik di Bidang Perlindungan
WNI dan BHI
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3,0 Pusat Kemenlu
Perlindungan dan Pelayanan
Konsuler WNI/BHI (Perwakilan RI)
Jumlah WNI/BHI yang Mendapat
Perlindungan (orang)
230000 241500 253575 266254 279566 726,9 Perwakilan RI Kemenlu
Layanan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia oleh Atase di 12
negara
Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di
luar negeri secara prosedural
250000 260000 270000 280000 300000 170,0 UEA, Brunei, Hong kong,
Jeddah, Jordan, Korea
Selatan, Kuwait, Malaysia,
Qatar, Riyadh, Singapura,
Taiwan
KemenNaker

A.7.10
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
CTKI/TKI yang memenuhi syarat
kerja dan prosedural
Pelaksanaan pembekalan akhir
keberangkatan
179.860
CTKI/TKI
200.000
CTKI/TKI
230.000
CTKI/TKI
260.000
CTKI/TKI
300.000
CTKI/TKI
190,0 Pusat, Aceh Bandung,
Bajarbaru, Denpasar,
Jakarta, Kendari, Kupang,
Lampung, Makassar,
Manado, Mataram, Medan,
Nunukan, Padang,
Palembang, Palu,
Pekanbaru, Pontianak,
Semarang, Serang,
Surabaya, Tanjung Pinang,
Yogyakarta
BNP2TKI
CTKI/TKI yang terlindungi Penanganan/pemulangan RKI
Bermasalah
18.000 TKI 17.000 TKI 15.000 TKI 13.000 TKI 10.500 TKI 175,0 Pusat, Aceh Bandung,
Bajarbaru, Denpasar,
Jakarta, Kendari, Kupang,
Lampung, Makassar,
Manado, Mataram, Medan,
Nunukan, Padang,
Palembang, Palu,
Pekanbaru, Pontianak,
Semarang, Serang,
Surabaya, Tanjung Pinang,
Yogyakarta
BNP2TKI
KP : Penguatan Kerjasama
Pembangunan Internasional
Jumlah Program/Kegiatan Kerjasama
Selatan-Selatan Triangular
86 100 115 133 152 642,6
ProP : Peningkatan penggunaan
sumber-sumber dan mekanisme
pendanaan baru kerjasama
pembangunan internasional
Jumlah pendanaan kegiatan kerja
sama pembangunan internasional
termasuk KSST (Rp Miliar)
123,5 138,1 154,0 171,4 190,0 599,5
Jumlah Program/Kegiatan Kerjasama
Selatan-Selatan Triangular
86 100 115 133 152
Beasiswa Kemitraan Negara
Berkembang
Jumlah Mahasiswa Asing Penerima
Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang
560 560 560 560 560 135,0 Pusat Kemen
Ristek/BRIN
Bantuan Kerja sama Teknis
Indonesia
Jumlah Kegiatan Bantuan teknis
Indonesia
23 24 25 26 27 95,7 Pusat Kemenlu
Beasiswa Dharmasiswa Jumlah orang penerima beasiswa 650 orang 650 orang 650 orang 650 orang 650 orang 211,2 Pusat Kemendikbud

A.7.11
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pengajar Bahasa Indonesia bagi
Penutur Asing (BIPA) di Luar Negeri
Jumlah penugasan pengajar Bahasa
Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di
Luar Negeri
220
penugasan
220
penugasan
220
penugasan
220
penugasan
220
penugasan
91,7 Pusat Kemendikbud
Kerjasama Selatan-selatan dan
Triangular Bidang Pekerjaan Umum
Jumlah kegiatan KSST Bidang Pekerjaan
Umum
2 2 3 3 4 14,0 Pusat Kemen PU&PERA
Kerjasama Selatan-selatan dan
Triangular Bidang Pengawasan
Obat dan Makanan
Jumlah negara yang mendapatkan
dukungan penguatan dibidang Obat dan
Makanan dalam skema KSST
2 2 2 2 2 5,3 Pusat BPOM
Kerjasama Selatan-selatan dan
Triangular Bidang Kelautan dan
Perikanan
Jumlah kegiatan KSST Bidang Kelautan
dan Perikanan
2 2 2 2 2 8,3 Pusat KKP
Kerjasama Selatan-selatan dan
Triangular Bidang Pertanian
Jumlah kegiatan KSST Bidang Pertanian 1 1 1 1 1 2,9 Pusat Kementan
KSST Bidang Peningkatan
Kapasitas
Jumlah Kegiatan Kerja Sama Teknik Luar
Negeri
8 10 11 12 13 21,0 Pusat Setneg
Knowlegde Sharing Kerja Sama
Selatan-Selatan dan Triangular
Jumlah Knowlegde Sharing Kerja Sama
Selatan-Selatan dan Triangular
1 1 1 1 1 13,5 Pusat Kemen
PPN/Bappenas
Kerjasama Selatan-selatan dan
Triangular Bidang Keuangan
Jumlah kegiatan KSST Bidang Keuangan 1 0 0 0 0 0,9 Pusat Kemenkeu
ProP : Penciptaan lingkungan yang
mendukung (enabling environment)
peningkatan keterlibatan swasta
dalam kerjasama pembangunan
internasional
Tingkat Partisipasi Aktor Non
Pemerintah dalam Kegiatan Kerja
Sama Pembangunan Internasional
2,2-2,38% 2,48-2,55% 2,65-2,74% 2,84-2,96% 2,96-3,16% 43,1
Diplomasi ekonomi, sosial dan
budaya yang kuat di forum
multilateral di Bidang Hak Asasi
Manusia dan Kemanusiaan
Persentase
posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia
yang diterima dalam diplomasi ekonomi,
sosial dan budaya di Bidang Hak Asasi
Manusia dan Kemanusiaan di forum
multilateral
90 90 90 90 90 2,8 Kemenlu
Persentase peningkatan kemampuan
peserta terkait diplomasi ekonomi, sosial
dan budaya di Bidang Hak Asasi
Manusia Dan Kemanusiaan
70 70 70 70 70 0,0 Kemenlu
Diplomasi ekonomi yang kuat di
forum multilateral di bidang
pembangunan, ekonomi dan
lingkungan hidup
Persentase
posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia
yang diterima dalam diplomasi ekonomi
dan sosial di Bidang Pembangunan,
Ekonomi dan Lingkungan Hidup di forum
multilateral
90 90 90 90 90 23,2 Kemenlu

A.7.12
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Diplomasi ekonomi yang kuat di
forum multilateral di bidang
Perdagangan, Komoditas dan
Kekayaan Intelektual
Presentase
posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia
yang diterima dalam diplomasi ekonomi
di Bidang Perdagangan, Komoditas dan
Kekayaan Intelektual
90 90 90 90 90 17,1 Kemenlu
Indeks respon positif stakeholders
terhadap informasi database kebijakan
perdagangan
4 4 4 4 4 0,0 Kemenlu
Peningkatan kemampuan melalui
capacity building diplomasi ekonomi
multilateral
80 80 80 80 80 0,0 Kemenlu
KP : Peningkatan Citra Positif di
Dunia Internasional
Indeks citra Indonesia di dunia
internasional
3,8 3,836 3,882 3,942 4 282,9
ProP : Penyusunan kebijakan
diplomasi publik dan turunannya
Indeks citra Indonesia di dunia
internasional
3,8 3,836 3,882 3,942 4 282,9
Aset-Aset Diplomasi Publik
Indonesia Terpromosikan dengan
Baik dan Tepat Sasaran
Persentase Dukungan konstituen
domestik/internasional dan negara
sahabat terhadap kegiatan diplomasi
publik Indonesia
95 95 96 97 97 213,6 Kemenlu
Persentase kehadiran konstituen
domestik/internasional dan negara
sahabat dalam kegiatan diplomasi publik
Indonesia
95 95 95 95 95 0,0
Diplomasi Digital dan Informasi
hubungan luar negeri yang kuat
Persentase peningkatan jumlah
pengunjung portal situs Kemenlu
25 25 25 25 25 42,9 Kemenlu
Persentase peningkatan impresi dan
engagement pada media sosial Kemenlu
20 20 20 20 20 0,0
Persentase pemberitaan positif media
massa nasional terhadap kebijakan
Hubungan Luar Negeri RI
91 92 93 94 95 0,0
Persentase pemberitaan positif media
massa internasional terhadap kebijakan
Hubungan Luar Negeri RI
85 85 86 86 86 0,0
Nilai keterbukaan informasi publik 80,5 81 81,5 82 82,5 0,0
Rekomendasi terkait pengamanan
dalam negeri, luar negeri, informasi
strategis dan personil
Persentase Penyusunan Laporan
Keamanan Informasi, Personal, dan
Kerja Sama Keamanan Diplomatik sesuai
target
85 85 85 85 85 26,4 Kemenlu

A.7.13
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Penyusunan rekomendasi keamanan
informasi, personal, dan kerja sama
keamanan diplomatik sesuai target
85 85 85 85 85 0,0
Persentase tindak lanjut rekomendasi
Keamanan Informasi, Personil, dan Kerja
Sama Keamanan Diplomatik
75 76 77 78 79 0,0
KP : Peningkatan Peran Indonesia di
tingkat Regional dan Global
Jumlah forum yang dipimpin oleh
Indonesia pada tingkat regional dan
multilateral
10 11 13 14 16 1.742,1
ProP : Peningkatan inisiatif/posisi
Indonesia yang diterima
Jumlah forum yang dipimpin oleh
Indonesia pada tingkat regional dan
multilateral
10 11 13 14 16 1.691,3
Kepemimpinan dan peran Indonesia
yang Berpengaruh dalam forum
Multilateral di Bidang Hak Asasi
Manusia Dan Kemanusiaan
Persentase kepemimpinan Indonesia
pada forum multilateral di Bidang Hak
Asasi Manusia dan Kemanusiaan
90 90 90 90 90 37,3 Pusat Kemenlu
Jumlah sidang/ pertemuan internasional
di bidang hak asasi manusia dan
kemanusiaan yang diprakarsai oleh
indonesia di forum multilateral
5 5 5 5 5 0,0
Diplomasi maritim dan polkam yang
kuat di forum Multilateral di Bidang
Hak Asasi Manusia dan
Kemanusiaan
Persentase
posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia
yang diterima dalam diplomasi
kemaritiman dan polkam di Bidang Hak
Asasi Manusia dan Kemanusiaan di
forum multilateral
80 80 80 80 80 6,4 Pusat Kemenlu
Persentase peningkatan kemampuan
peserta terkait diplomasi maritim dan
polkam di Bidang Hak Asasi Manusia
Dan Kemanusiaan multilateral
70 70 70 70 70 0,0
Dukungan dan komitmen nasional
yang tinggi atas kebijakan luar
negeri dan kesepakatan dalam
forum Multilateral di Bidang Hak
Asasi Manusia Dan Kemanusiaan
Persentase rekomendasi dari forum
multilateral di Bidang Hak Asasi
Manusia Dan Kemanusiaan yang
ditanggapi oleh pemangku kepentingan
nasional
80 80 80 80 80 4,6 Pusat Kemenlu
Kepemimpinan dan peran Indonesia
yang Berpengaruh dalam forum
Multilateral di Bidang Keamanan
Internasional dan Perlucutan
Senjata
Persentase kepemimpinan Indonesia
pada forum Multilateral di Bidang
Keamanan Internasional dan Perlucutan
Senjata
95 95 95 95 95 16,0 Pusat Kemenlu

A.7.14
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Jumlah sidang /pertemuan Internasional
dibidang Keamanan Internasional dan
perlucutan Senjata yang diprakarsai oleh
Indonesia di Forum Multilateral
8 8 8 8 8 0,0
Dukungan dan komitmen nasional
yang tinggi atas kebijakan luar
negeri dan kesepakatan dalam
forum Multilateral di Bidang
Keamanan Internasional dan
Perlucutan Senjata
Persentase Rekomendasi untuk
ditindaklanjuti pemangku kepentingan
nasional mengenai isu keamanan
internasional, senjata pemusnah masal
dan senjata konvensional,
penanggulangan kejahatan lintas negara
93 93 93 93 93 2,6 Pusat Kemenlu
Diplomasi maritim dan polkam yang
kuat di forum Multilateral di Bidang
Keamanan Internasional dan
Perlucutan Senjata
Persentase
posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia
yang diterima dalam diplomasi
kemaritiman dan polkam di Bidang
Keamanan Internasional dan Perlucutan
Senjata di forum multilateral
93 93 93 93 93 15,0 Pusat Kemenlu
Persentase peningkatan kemampuan
peserta terkait diplomasi maritim dan
polkam di Bidang Keamanan
Internasional dan Perlucutan Senjata
80 80 81 81 81 0,0
Kepemimpinan dan Peran Indonesia
yang berpengaruh dalam forum
multilateral di bidang pembangunan,
ekonomi dan lingkungan hidup
Persentase kepemimpinan Indonesia
pada forum multilateral terkait isu
pembangunan, ekonomi, dan lingkungan
hidup
90 90 90 90 90 0,4 Pusat Kemenlu
Dukungan dan komitmen nasional
yang tinggi atas kebijakan luar
negeri dan kesepakatan dalam
forum multilateral di bidang
pembangunan, ekonomi dan
lingkungan hidup
Persentase rekomendasi dari forum
multilateral di Bidang Pembangunan,
Ekonomi dan Lingkungan Hidup yang
ditanggapi oleh pemangku kepentingan
nasional
90 90 90 90 90 5,7 Pusat Kemenlu
Diplomasi maritim yang kuat di
forum multilateral di bidang
pembangunan, ekonomi dan
lingkungan hidup
Persentase
Posisi/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia
yang diterima dalam Diplomasi Maritim
di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan
Lingkungan Hidup
90 90 90 90 90 1,8 Pusay Kemenlu
kepemimpinan dan peran Indonesia
yang berpengaruh dalam forum
multilateral di Bidang Perdagangan,
Komoditas dan Kekayaan
Intelektual
Persentase kepemimpinan Indonesia
pada forum multilateral di Bidang
Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan
Intelektual
90 90 90 90 90 3,5 Pusat Kemenlu

A.7.15
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Dukungan dan komitmen nasional
yang tinggi atas kebijakan luar
negeri dan kesepakatan dalam
forum Multilateral di Bidang
Perdagangan, Komoditas dan
Kekayaan Intelektual
Presentase Rekomendasi dari forum
kerjasama multilateral yang ditanggapi
oleh pemangku kepentingan nasional
90 90 90 90 90 5,3 Pusat Kemenlu
Diplomasi maritim yang kuat di
forum multilateral di bidang Bidang
Perdagangan, Komoditas dan
Kekayaan Intelektual
Presentase
posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia
yang diterima dalam diplomasi maritim di
Bidang Perdagangan, Komoditas dan
Kekayaan Intelektual
90 90 90 90 90 2,4 Pusat Kemenlu
Kepemimpinan dan Peran Aktif
Indonesia pada Berbagai Forum
Multilateral di Bidang Sosial Budaya
dan OI Negara Berkembang
Persentase kepemimpinan Indonesia
pada forum multilateral di Bidang Sosial
Budaya dan Organisasi Negara
Berkembang
87 87 88 90 90 30,2 Pusat Kemenlu
Diplomasi maritim yang kuat di
forum Multilateral di Bidang Sosial
Budaya dan Organisasi Negara
Berkembang
Persentase
Posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia
yang diterima dalam diplomasi maritim di
Bidang Sosial Budaya dan Organisasi
Internasional Negara Berkembang
90 90 91 92 92 0,5 Pusat Kemenlu
Dukungan dan komitmen nasional
yang tinggi atas kebijakan luar
negeri dan kesepakatan dalam
forum Multilateral di Bidang Sosial
Budaya dan Organisasi
Internasional Negara Berkembang
Persentase rekomendasi dari forum
multilateral di Bidang Sosial Budaya
yang ditanggapi oleh pemangku
kepentingan nasional
72 73 74 75 76 10,4 Pusat Kemenlu
Persentase penyelesaian permohonan
registrasi Organisasi Kemasyarakatan
Asing
70 71 72 73 74 0,0
Pemenangan Indonesia di Berbagai
Pencalonan yang Pemilihannya
dilakukan di Tahun 2020
Persentase kepemimpinan Indonesia
pada forum Multilateral
75 75 75 75 75 7,9 Pusat Kemenlu
Rekomendasi dan Prakarsa yang
disampaikan dalam setiap
pertemuan Ekonomi ASEAN
Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang
disampaikan dalam setiap pertemuan
Ekonomi ASEAN
64 94 94 95 94 24,5 Pusat Kemenlu
Rekomendasi dan Prakarsa yang
disampaikan dalam setiap
pertemuan Sosial Budaya ASEAN
Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang
disampaikan dalam setiap pertemuan
Sosial Budaya ASEAN
37 44 97 51 50 26,9 Pusat Kemenlu

A.7.16
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Rekomendasi dan Prakarsa
Indonesia yang disampaikan dalam
setiap pertemuan ASEAN pilar
Politik dan Keamanan
Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang
disampaikan dalam setiap pertemuan
kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara
dan Organisasi Regional/Internasional
130 135 140 146 151 36,1 Pusat Kemenlu
Rekomendasi dan Prakarsa yang
disampaikan dalam setiap
pertemuan kerja sama ASEAN
dengan Mitra Wicara dan Organisasi
Regional/Internasional
Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa
Indonesia yang disampaikan dalam
setiap pertemuan ASEAN pilar Politik dan
Keamanan
140 178 180 191 190 87,3 Pusat Kemenlu
Layanan Setnas ASEAN Indonesia Dukungan Layanan Setnas ASEAN
Indonesia
1 1 1 1 1 26,7 Pusat Kemenlu
Kesepakatan Kerjasama di
kawasan Sub Sahara Afrika
Jumlah Kesepakatan kerja sama di
Kawasan Sub Sahara Afrika
22 23 22 22 22 54,8 Pusat Kemenlu
Kesepakatan Kerjasama di
Kawasan Asia Selatan dan Tengah
Jumlah Kesepakatan kerja sama di
Kawasan Asia Selatan dan Tengah
29 29 29 29 29 32,4 Pusat Kemenlu
Pemantapan Hubungan dan Politik
Luar Negeri di Kawasan Asia Timur
dan Pasifik
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar
Negeri di Kawasan Asia Timur dan
Pasifik
31 33 34 36 36 50,7 Pusat Kemenlu
Prakarsa/Rekomendasi Indonesia
pada Forum Kerjasama Intra
kawasan Asia Pasifik dan Afrika
Jumlah Prakarsa/Rekomendasi
Indonesia pada Forum Kerja Sama
lntrakawasan dan Antarkawasan Asia
Pasifik dan Afrika
39 39 39 39 39 31,6 Pusat Kemenlu
Kesepakatan Kerjasama di
Kawasan Timur Tengah
Jumlah Kesepakatan kerja sama di
Kawasan Timur Tengah
11 12 13 14 15 37,7 Pusat Kemenlu
Kesepakatan Kerjasama di
Kawasan Asia Tenggara
Jumlah Kesepakatan Kerja Sama di
Kawasan Asia Tenggara
25 25 25 25 25 30,0 Pusat Kemenlu
Kesepakatan kerjasama yang
dihasilkan dan ditindaklanjuti
dengan negara-negara di kawasan
Amerika II
Jumlah Kesepakatan kerjasama yang
dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan
negara-negara di kawasan Amerika II
15 15 15 15 15 19,6 Pusat Kemenlu
Kesepakatan kerjasama yang
dihasilkan dan ditindaklanjuti
dengan negara-negara di kawasan
Amerika I
Jumlah Kesepakatan kerjasama yang
dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan
negara-negara di kawasan Amerika I
24 29 29 29 29 26,2 Pusat Kemenlu
Kesepakatan kerjasama yang
dihasilkan dan ditindaklanjuti
dengan negara-negara di kawasan
Eropa I
Jumlah Kesepakatan kerjasama yang
dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan
negara-negara di kawasan Eropa I
17 17 17 17 17 21,9 Pusat Kemenlu

A.7.17
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Kesepakatan kerjasama yang
dihasilkan dan ditindaklanjuti
dengan negara-negara di kawasan
Eropa II
Jumlah Kesepakatan kerjasama yang
dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan
negara-negara di kawasan Eropa II
19 20 21 22 23 33,0 Pusat Kemenlu
Prakarsa/rekomendasi pada forum
intra kawasan dan antar kawasan
Amerika dan Eropa
JumlahPrakarsa/rekomendasi pada
forum intra kawasan dan antar kawasan
Amerika dan Eropa
26 26 26 26 26 24,4 Pusat Kemenlu
Kesepakatan kerjasama yang
dihasilkan dan ditindaklanjuti
dengan negara-negara di kawasan
Eropa III
Jumlah Kesepakatan kerjasama yang
dihasilkan dan ditindaklanjuti dengan
negara-negara di kawasan Eropa III
34 35 35 35 35 33,2 Pusat Kemenlu
Kerjasama
Bilateral/Regional/Multilateral
Jumlah kerjasama yang dilaksanakan 4751 4851 4951 5051 5151 944,3 Perwakilan RI Kemenlu
ProP : Optimalisasi Keanggotaan
Tidak Tetap Indonesia pada Dewan
Keamanan PBB
Indeks Kepemimpinan dan Pengaruh
Peran Indonesia dalam Forum
Multilateral
95 - - - - 38,0
Optimalisasi Keanggotaan Tidak
Tetap Indonesia pada Dewan
Keamanan PBB
Indeks Kepemimpinan dan Pengaruh
Peran Indonesia dalam Forum
Multilateral
95 - - - - 38,0 Pusat/
Perwakilan
Kemenlu
ProP : Optimalisasi Kontribusi
Indonesia dalam Jajaran 10 Besar
Negara Kontributor MPP PBB
Peringkat jumlah pasukan
perdamaian (PKO) yang dikirim
Pemerintah Indonesia
10 besar 10 besar 10 besar 10 besar 10 besar 12,8
Optimalisasi Kontribusi Indonesia
dalam Jajaran 10 Besar Negara
Kontributor MPP PBB
Peringkat jumlah pasukan perdamaian
(PKO) yang dikirim Pemerintah Indonesia
10 besar 10 besar 10 besar 10 besar 10 besar 12,8 Kemenlu
PP : PENEGAKAN HUKUM NASIONAL Indeks Pembangunan Hukum 0,65 0,67 0,69 0,71 0,73 1.633,3
KP : Penataan Regulasi Persentase judicial review yang
dikabulkan MK dan MA
12,15% dan
11,05%
11,15% dan
10,05%
10,15% dan
9,05%
9,15% dan
8,05%
8,15% dan
7,05%
38,8
ProP : Pembentukan Lembaga
Pengelola Regulasi
Persentase peraturan perundang-
undangan yang diharmonisasi
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 20,9
Tindak lanjut hasil rekomendasi
analisis dan evaluasi hukum
Penyusunan SOP mengenai tindak lanjut
hasil rekomendasi analisis dan evaluasi
hukum
1 Dokumen 0,1 Pusat Kemenkumham
Pedoman konsultasi publik Penyusunan pedoman konsultasi publik 1 Dokumen 0,2 Pusat Kemenkumham
Penjaringan partisipasi publik
berbasis teknologi informasi
Aplikasi penjaringan partisipasi publik
berbasis teknologi informasi
1 Paket 0,1 Pusat Kemenkumham
Monitoring dan Evaluasi Putusan
Mahkamah Konstitusi
Monitoring dan Evaluasi Putusan
Mahkamah Konstitusi
1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
4,0 Pusat MK RI
Anotasi UU berdasarkan Putusan
MK
Penyusunan Anotasi UU berdasarkan
Putusan MK
15 Undang-
Undang
15 Undang-
Undang
15 Undang-
Undang
15 Undang-
Undang
15 Undang-
Undang
1,5 Pusat MK RI

A.7.18
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Harmonisasi kebijakan dan/atau
peraturan perundang-undangan
untuk perlindungan dan pemajuan
hak perempuan dengan perspektif
korban
Harmonisasi kebijakan dan/atau
peraturan perundang-undangan untuk
perlindungan dan pemajuan hak
perempuan dengan perspektif korban
10
rekomendasi
10
rekomendasi
10
rekomendasi
10
rekomendasi
10
rekomendasi
15,0 Pusat Komnas
Perempuan
ProP : Pembaruan Substansi Hukum Jumlah pengundangan rancangan
undang-undang jangka menengah
1 UU (KUHP) 1 UU
(Kepailitan)
1 UU (Fidusia) 1 UU (Badan
Usaha)
1 (Hukum
Acara
Perdata)
17,9
RUU KUHP/KUHAP RUU KUHP/KUHAP yang diundangkan 1 Dokumen 1,8 Pusat Kemenkumham
RUU Hukum Acara Perdata RUU Hukum Acara Perdata 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 9,0 Pusat Kemenkumham
RUU Badan Usaha Kebijakan pendukung penyusunan NA
RUU Badan Usaha
1 Dokumen 1 Dokumen 5,2 Pusat Kemenkumham
RUU Badan Usaha Penyusunan NA RUU Badan Usaha 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0,5 Pusat Kemenkumham
RUU Jaminan Fidusia RUU Jaminan Fidusia 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0,9 Pusat Kemenkumham
RUU Kepailitan RUU Kepailitan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,6 Pusat Kemenkumham
KP : Perbaikan Sistem Hukum Pidana
dan Perdata
1. Peringkat EoDB Indonesia untuk
aspek enforcing contracts
2. Peringkat EoDB Indonesia untuk
aspek resolving insolvency
3. Peringkat EoDB Indonesia untuk
aspek getting credits
4. Persentase Pelaku Residivis
1. Peringkat
120
2. Peringkat
30
3. Peringkat
30
4. 8,56%
1. Peringkat
110
2. Peringkat
28
3. Peringkat
28
4. 8,06%
1. Peringkat
100
2. Peringkat
26
3. Peringkat
26
4. 7,56%
1. Peringkat
80
2. Peringkat
24
3. Peringkat
24
4. 7,06%
1. Peringkat
70
2. Peringkat
20
3. Peringkat
20
4. 6,56%
817,9
ProP : Penyempurnaan hukum
ekonomi untuk mendukung
kemudahan berusaha
Persentase eksekusi putusan perdata 15% 15% 15% 15% 15% 10,2
Evaluasi dan Urgensi Penguatan
Kelembagaan Jurusita
Jumlah Kajian Evaluasi dan Urgensi
Penguatan Kelembagaan Jurusita
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4,4 Pusat MA
Pengembangan Sistem Teknologi
Informasi untuk mendukung
kemudahan berusaha
Jumlah Pengembangan Sistem Teknologi
Informasi untuk mendukung kemudahan
berusaha
1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 5,8 Pusat MA
ProP : Penerapan pendekatan
Keadilan Restoratif
Persentase pengenaan alternatif
pemidanaan
15% 15% 15% 15% 15% 40,0
Implementasi Keadilan Restoratif Penyusunan Juknis Implementasi
Keadilan Restoratif
1 Juknis 0,3 Pusat Kejagung
Bimtek penuntut umum sebagai
fasilitator dalam penanganan
perkara dengan pendekatan
keadilan restoratif
Jumlah Laporan Bimtek penuntut umum
sebagai fasilitator dalam penanganan
perkara dengan pendekatan keadilan
restoratif
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 6,9 Pusat Kejagung
Diklat berbasis Kompetensi di
Bidang Pembimbing
Kemasyarakatan
Jumlah Aparat yang Mengikuti Diklat
berbasis Kompetensi di Bidang
Pembimbing Kemasyarakatan
320 Orang 320 Orang 320 Orang 320 Orang 320 Orang 16,4 Pusat Kemenkumham

A.7.19
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pemberdayaan masyarakat untuk
pelaksanaan keadilan restoratif
Jumlah Pokmas yang melaksanakan
program pemberdayaan Klien di
lingkungan masyarakat
35 pokmas 40 pokmas 30 pokmas 35 pokmas 35 pokmas 8,9 Wilayah Kemenkumham
Penanganan pelanggaran HAM yang
berat melalui upaya pemenuhan hak-
hak korban
Jumlah Surat Keterangan Korban
Penanganan pelanggaran HAM yang
berat
450 Surat
Keterangan
450 Surat
Keterangan
450 Surat
Keterangan
450 Surat
Keterangan
450 Surat
Keterangan
7,5 Pusat Komnas HAM
ProP : Dukungan TI di Bidang
Hukum dan Peradilan
Jumlah wilayah kerja instansi
penegak hukum yang
mengimplementasikan SPPT TI
109 Wilayah
Kerja
TBD TBD TBD TBD 767,8
Pengembangan dan pemeliharaan
CMS SPPT-TI
Jumlah Pengembangan dan
pemeliharaan CMS SPPT-TI
156 Satker 156 Satker 156 Satker 156 Satker 156 Satker 410,2 Daerah Kejagung
Pengadaan Sistem Monitoring dan
Dashboard Perkara CMS dan SPPT-
TI
Jumlah Pengadaan Sistem Monitoring
dan Dashboard Perkara CMS dan SPPT-
TI
2 Sistem 2 Sistem 2 Sistem 2 Sistem 2 Sistem 45,8 Daerah Kejagung
Bimbingan Teknis Operasional CMS
dan SPPT TI
Jumlah Bimbingan Teknis Operasional
CMS dan SPPT TI
460 Satker 460 Satker 460 Satker 460 Satker 460 Satker 124,1 Daerah Kejagung
Monitoring dan Evaluasi
Implementasi SPPT-TI
Jumlah Wilayah yang melakukan
Monitoring dan Evaluasi Implementasi
SPPT-TI
33 Wilayah 33 Wilayah 33 Wilayah 33 Wilayah 33 Wilayah 2,0 Daerah Kemenkumham
Bimtek untuk Tenaga Pendukung
SPPT TI
Jumlah wilayah pelaksanaan Bimtek
untuk Tenaga Pendukung SPPT TI
33 Wilayah 33 Wilayah 33 Wilayah 33 Wilayah 33 Wilayah 2,0 Daerah Kemenkumham
Peningkatan Fungsi SPPT di
pengadilan
Jumlah Peningkatan Fungsi SPPT di
pengadilan
115
Pengadilan
115
Pengadilan
115
Pengadilan
115
Pengadilan
115
Pengadilan
5,1 Daerah MA
Sistem Peradilan Pidana Terpadu
berbasis Teknologi Informasi
Jumlah Sistem Peradilan Pidana Terpadu
berbasis Teknologi Informasi
4 Desain 4 Desain 4 Desain 4 Desain 4 Desain 3,8 Pusat Kemen Kominfo
Rekomendasi Kebijakan di Bidang
Penegakan Hukum
Jumlah Rekomendasi Kebijakan di
Bidang Penanganan Perkara Secara
Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di
Semua Lembaga Penegak Hukum
1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
16,7 Pusat Kemenko Polhukam
Sistem Aplikasi e Manajemen
Penyidikan
Jumlah Unit Sistem Aplikasi e
Manajemen Penyidikan
727 Unit 727 Unit 727 Unit 727 Unit 727 Unit 145,7 Pusat POLRI
Karakterisasi putusan Jumlah Putusan yang dilakukan
Karakterisasi
35 putusan 35 putusan 35 putusan 35 putusan 35 putusan 12,5 Pusat KY RI
KP : Penguatan Sistem Anti Korupsi IPAK 4,00 4,03 4,06 4,09 4,14 203,0
ProP : Penguatan implementasi
Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi
Survey Penilaian Integritas 0,68 0,70 0,72 0,74 0,76 144,3
Pembentukan ZI, WBK dan WBBM
Wilayah I
Wilayah ZI, WBK dan WBBM yang
dibentuk
5 Satker 5 Satker 5 Satker 5 Satker 5 Satker 1,3 Daerah Kemenkumham
Pembentukan ZI, WBK dan WBBM
Wilayah II
Wilayah ZI, WBK dan WBBM yang
dibentuk
5 Satker 5 Satker 5 Satker 5 Satker 5 Satker 0,9 Daerah Kemenkumham

A.7.20
INDIKASI TARGET
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INSTANSI
PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN
PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS
(PROP)/ PROYEK
INDIKATOR
INDIKASI
PENDANAAN
(Rp. Miliar)
LOKASI
Pembentukan ZI, WBK dan WBBM
Wilayah IIII
Wilayah ZI, WBK dan WBBM yang
dibentuk
5 Satker 5 Satker 5 Satker 5 Satker 5 Satker 3,7 Daerah Kemenkumham
Pembentukan ZI, WBK dan WBBM
Wilayah IV
Wilayah ZI, WBK dan WBBM yang
dibentuk
5 Satker 5 Satker 5 Satker 5 Satker 5 Satker 1,3 Daerah Kemenkumham
Pembentukan ZI, WBK dan WBBM
Wilayah V
Wilayah ZI, WBK dan WBBM yang
dibentuk
5 Satker 5 Satker 5 Satker 5 Satker 5 Satker 1,3 Daerah Kemenkumham
Pembentukan ZI, WBK dan WBBM
Wilayah VI
Wilayah ZI, WBK dan WBBM yang
dibentuk
5 Satker 5 Satker 5 Satker 5 Satker 5 Satker 1,3 Daerah Kemenkumham
Pengukuran tingkat kepuasan
layanan publik persepsi anti korupsi
dan ndeks integritas di
Kemenkumham
Jumlah Laporan Pengukuran tingkat
kepuasan layanan publik persepsi anti
korupsi dan ndeks integritas di
Kemenkumham
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 13,5 Pusat Kemenkumham
Sosialisasi Revisi Juknis Pedoman
Tuntutan Tipikor
Jumlah Sosialisasi Revisi Juknis
Pedoman Tuntutan Tipikor
31 Kegiatan 31 Kegiatan 31 Kegiatan 31 Kegiatan 31 Kegiatan 4,0 Pusat Kejagung
Peningkatan Zona Integritas Wilayah Peningkatan Zona Integritas Wilayah I 106 LHP 106 LHP 106 LHP 106 LHP 106 LHP 9,2 Daerah MA
Peningkatan Zona Integritas Wilayah Peningkatan Zona Integritas Wilayah II 83 LHP 83 LHP 83 LHP 83 LHP 83 LHP 6,1 Daerah MA
Peningkatan Zona Integritas Wilayah
III
Peningkatan Zona Integritas Wilayah III 105 LHP 105 LHP 105 LHP 105 LHP 105 LHP 10,8 Daerah MA
Peningkatan Zona Integritas Wilayah
IV
Peningkatan Zona Integritas Wilayah IV 53 LHP 53 LHP 53 LHP 53 LHP 53 LHP 6,8 Daerah MA
Pembangunan Zona Integritas Pembangunan Zona Integritas 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 0,5 Pusat MK RI
Pendampingan Pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM di
Lingkungan Kejaksaan RI
Jumlah Satker yang Mendapat
Pendampingan Pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM di
Lingkungan Kejaksaan RI
31 Satker 31 Satker 31 Satker 31 Satker 31 Satker 9,0 Daerah Kejagung
Pelaksanaan Survei Penilaian
Integritas
Jumlah Instansi yang dilakukan Survei
Penilaian Integritas
84 Instansi 84 Instansi 84 Instansi 84 Instansi 84 Instansi 28,8 Pusat KPK
Monitoring Implementasi Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi
Jumlah Laporan Monitoring Implementasi
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 45,7 Pusat KPK
ProP : Optimalisasi mekanisme
pemulihan dan pengelolaan aset
Jumlah Aparat Penegak Hukum yang
mengikuti Diklat Pemulihan Aset
160 orang 160 orang 160 orang 160 orang 160 orang 58,7
Diklat Pemulihan Aset Jumlah Angkatan Diklat Pemulihan Aset 4 Angkatan 4 Angkatan 4 Angkatan 4 Angkatan 4 Angkatan 9,5 Pusat Kejagung
Penanganan dan Penyelesaian
Pemulihan Aset yang terkait Tindak
Pidana
Jumlah Laporan Penanganan dan
Penyelesaian Pemulihan Aset yang
terkait Tindak Pidana
20 Laporan 20 Laporan 20 Laporan 20 Laporan 20 Laporan 49,1 Pusat Kejagung
KP : Peningkatan Akses terhadap
Keadilan
Indeks Akses terhadap Keadilan 65-70% 65-70% 71-80% 71-80% 71-80% 573,6
ProP : Penguatan layanan keadilan Indeks Akses terhadap Keadilan 65-70% 65-70% 71-80% 71-80% 71-80% 567,6