Lampiran III, bagian 3 dari 3
berkas 3, hlm. 702026.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Peningkatan Kompetensi
Tenaga Kerja dan Produktivitas 21.747,5
Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan
Sertifikasi Kompetensi Profesi
2.085,2
Tenaga kerja yang disertifikasi Jumlah tenaga kerja yang
disertifikasi
382083 400000 400000 400000 425000 2.069,8 Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Skema Sertifikasi Kualifikasi KKNI Jumlah skema sertifikasi kualifikasi
KKNI
50 50 50 50 50 15,4 Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Peningkatan Kompetensi Instruktur dan
Tenaga Kepelatihan Binalattas 912,0
Instruktur pemerintah dan swasta
baru
Jumlah instruktur pemerintah dan
swasta baru yang dilatih
2160 240 160 160 160 168,5 Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Instruktur dan tenaga pelatihan
pemerintah dan swasta yang
ditingkatkan kompetensinya
Jumlah instruktur dan tenaga
pelatihan pemerintah dan swasta
yang ditingkatkan kompetensinya
7693 8890 9620 10350 11080 743,5 Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Pelatihan dan Produktivitas Binalattas 8.069,4
Pengembangan BLK Komunitas Jumlah BLK Komunitas yang
dikembangkan
2000 500 500 500 500 4.000,0 Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Lembaga pelatihan kerja dan
produktivitas yang ditingkatkan
kualitas mutu dan lembaga
Jumlah lembaga pelatihan kerja
yang ditingkatkan kualitas mutu
lembaga
1513 1500 1500 1500 1500 378,3 Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 703MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Peningkatan Kompetensi
Tenaga Kerja dan Produktivitas 21.747,5
Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan
Sertifikasi Kompetensi Profesi
2.085,2
Tenaga kerja yang disertifikasi Jumlah tenaga kerja yang
disertifikasi
382083 400000 400000 400000 425000 2.069,8 Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Skema Sertifikasi Kualifikasi KKNI Jumlah skema sertifikasi kualifikasi
KKNI
50 50 50 50 50 15,4 Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Peningkatan Kompetensi Instruktur dan
Tenaga Kepelatihan Binalattas 912,0
Instruktur pemerintah dan swasta
baru
Jumlah instruktur pemerintah dan
swasta baru yang dilatih
2160 240 160 160 160 168,5 Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Instruktur dan tenaga pelatihan
pemerintah dan swasta yang
ditingkatkan kompetensinya
Jumlah instruktur dan tenaga
pelatihan pemerintah dan swasta
yang ditingkatkan kompetensinya
7693 8890 9620 10350 11080 743,5 Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Pelatihan dan Produktivitas Binalattas 8.069,4
Pengembangan BLK Komunitas Jumlah BLK Komunitas yang
dikembangkan
2000 500 500 500 500 4.000,0 Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Lembaga pelatihan kerja dan
produktivitas yang ditingkatkan
kualitas mutu dan lembaga
Jumlah lembaga pelatihan kerja
yang ditingkatkan kualitas mutu
lembaga
1513 1500 1500 1500 1500 378,3 Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
026.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Lembaga pelatihan kerja dan
produktivitas yang ditingkatkan
sarana dan prasarananya
Jumlah lembaga pelatihan kerja dan
produktivitas yang ditingkatkan
sarana dan prasarananya
433 423 423 424 424 3.358,6 Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Pengembangan Pola Pendanaan
Pelatihan/Skill Development Fund
Pengembangan pola pendanaan
pelatihan
1 1 1 1 1 28,7 Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill
Development Center
Jumlah pusat pengembangan
keahlian
20 22 24 25 25 303,8 Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Peningkatan Penyelenggaraan
Pemagangan dalam dan Luar Negeri
Binalattas 1.121,5
Peserta yang Mengikuti Pemagangan
Dalam Negeri
Jumlah peserta yang mengikuti
pemagangan dalam negeri
200000 200000 200000 200000 200000 872,8 Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Peserta yang Mengikuti Pemagangan
Luar Negeri
Jumlah peserta yang mengikuti
pemagangan luar negeri
1822 3000 5000 7500 8000 248,7 Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Pengembangan Standardisasi
Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja
Binalattas 9.559,4
Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan
Berbasis Kompetensi
Jumlah tenaga kerja yang mendapat
pelatihan berbasis kompetensi
228820 225000 250000 260000 275000 9.559,4 34 Provinsi Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Program Penempatan dan Pemberdayaan
Tenaga Kerja 1.793,5
Pengembangan Model dan Inkubasi
Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja 400,2
Wirausaha baru inkubasi bisnis Jumlah wirausaha yang
diberdayakan melalui inkubasi
bisnis
9000 9270 9550 9835 10130 400,2 34 Provinsi 01
Pembinaan Penempatan dan
Perlindungan TKI Luar Negeri 170,0
berkas 3, hlm. 704INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Lembaga pelatihan kerja dan
produktivitas yang ditingkatkan
sarana dan prasarananya
Jumlah lembaga pelatihan kerja dan
produktivitas yang ditingkatkan
sarana dan prasarananya
433 423 423 424 424 3.358,6 Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Pengembangan Pola Pendanaan
Pelatihan/Skill Development Fund
Pengembangan pola pendanaan
pelatihan
1 1 1 1 1 28,7 Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Pusat Pengembangan Keahlian/Skill
Development Center
Jumlah pusat pengembangan
keahlian
20 22 24 25 25 303,8 Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Peningkatan Penyelenggaraan
Pemagangan dalam dan Luar Negeri
Binalattas 1.121,5
Peserta yang Mengikuti Pemagangan
Dalam Negeri
Jumlah peserta yang mengikuti
pemagangan dalam negeri
200000 200000 200000 200000 200000 872,8 Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Peserta yang Mengikuti Pemagangan
Luar Negeri
Jumlah peserta yang mengikuti
pemagangan luar negeri
1822 3000 5000 7500 8000 248,7 Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Pengembangan Standardisasi
Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja
Binalattas 9.559,4
Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan
Berbasis Kompetensi
Jumlah tenaga kerja yang mendapat
pelatihan berbasis kompetensi
228820 225000 250000 260000 275000 9.559,4 34 Provinsi Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Program Penempatan dan Pemberdayaan
Tenaga Kerja 1.793,5
Pengembangan Model dan Inkubasi
Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja 400,2
Wirausaha baru inkubasi bisnis Jumlah wirausaha yang
diberdayakan melalui inkubasi
bisnis
9000 9270 9550 9835 10130 400,2 34 Provinsi 01
Pembinaan Penempatan dan
Perlindungan TKI Luar Negeri 170,0
026.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Layanan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia oleh Atase di 12 negara
Jumlah tenaga kerja yang
ditempatkan di luar negeri secara
prosedural
250000 260000 270000 280000 300000 170,0 UEA, Brunei, Hong kong,
Jeddah, Jordan, Korea
Selatan, Kuwait, Malaysia,
Qatar, Riyadh, Singapura,
Taiwan
07
Pengembangan dan Peningkatan
Perluasan Kesempatan Kerja 1.132,1
Wirausaha baru berbasis ekonomi
digital yang diberdayakan
Jumlah wirausaha usaha berbasis
ekonomi digital yang diberdayakan
5000 5250 5513 5788 6078 150,7 34 Provinsi 01
Wirausaha baru Jumlah wirausaha baru 43340 45057 47782 50171 52680 981,4 34 Provinsi 01
Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja
91,2
Analisis Pasar Kerja pada Sektor
Prioritas
Jumlah dokumen analisis pasar
kerja pada sektor prioritas
8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 35,4 Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Layanan Informasi Pasar Kerja yang
terintegrasi dengan instansi,
kelembagaan, kementerian, badan job
portal swasta
Jumlah informasi pasar kerja yang
terintegrasi dengan instansi,
kelembagaan, kementerian, dan
badan job portal swasta
1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 55,8 Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Program Pengembangan Hubungan
Industrial dan Peningkatan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja 27,4
Peningkatan Penerapan Pengupahan 27,4
Perusahaan yang mendapatkan
pemahaman mengenai penyusunan
struktur skala upah
Jumlah perusahaan besar dan
menengah yang telah menerapkan
struktur dan skala upah dan
mendapatkan pemahaman mengenai
kebijakan pengupahan
500 700 1000 1200 1500 27,4 Pusat 01
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan
Pengembangan Sistem Pengawasan
Ketenagakerjaan 128,7
Peningkatan Perlindungan Pekerja
Perempuan dan Penghapusan Pekerja
Anak 16,0
berkas 3, hlm. 705INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Layanan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia oleh Atase di 12 negara
Jumlah tenaga kerja yang
ditempatkan di luar negeri secara
prosedural
250000 260000 270000 280000 300000 170,0 UEA, Brunei, Hong kong,
Jeddah, Jordan, Korea
Selatan, Kuwait, Malaysia,
Qatar, Riyadh, Singapura,
Taiwan
07
Pengembangan dan Peningkatan
Perluasan Kesempatan Kerja 1.132,1
Wirausaha baru berbasis ekonomi
digital yang diberdayakan
Jumlah wirausaha usaha berbasis
ekonomi digital yang diberdayakan
5000 5250 5513 5788 6078 150,7 34 Provinsi 01
Wirausaha baru Jumlah wirausaha baru 43340 45057 47782 50171 52680 981,4 34 Provinsi 01
Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja
91,2
Analisis Pasar Kerja pada Sektor
Prioritas
Jumlah dokumen analisis pasar
kerja pada sektor prioritas
8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 35,4 Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Layanan Informasi Pasar Kerja yang
terintegrasi dengan instansi,
kelembagaan, kementerian, badan job
portal swasta
Jumlah informasi pasar kerja yang
terintegrasi dengan instansi,
kelembagaan, kementerian, dan
badan job portal swasta
1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 55,8 Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Program Pengembangan Hubungan
Industrial dan Peningkatan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja 27,4
Peningkatan Penerapan Pengupahan 27,4
Perusahaan yang mendapatkan
pemahaman mengenai penyusunan
struktur skala upah
Jumlah perusahaan besar dan
menengah yang telah menerapkan
struktur dan skala upah dan
mendapatkan pemahaman mengenai
kebijakan pengupahan
500 700 1000 1200 1500 27,4 Pusat 01
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan
Pengembangan Sistem Pengawasan
Ketenagakerjaan 128,7
Peningkatan Perlindungan Pekerja
Perempuan dan Penghapusan Pekerja
Anak 16,0
026.B.4
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pekerja anak yang dicegah dan ditarik
dari tempat kerja
Jumlah Pekerja anak yang dicegah
dan ditarik dari tempat kerja
9000 9500 10000 - - 16,0 Pusat 03
Peningkatan Penerapan Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja 50,7
Perusahaan yang menerapkan Sistem
Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3)
Jumlah Perusahaan yang
menerapkan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(SMK3)
5000 5000 5000 5000 5000 50,7 34 provinsi 01
Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja 62,0
Perusahaan di kawasan industri yang
menerapkan norma kerja dan jamsos
tenaga kerja
Jumlah perusahaan di kawasan
industri yang menerapkan norma
kerja dan jamsos tenaga kerja
8000 8400 8820 9261 9724,05 62,0 34 provinsi 01
JUMLAH 23.697,1
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 706INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pekerja anak yang dicegah dan ditarik
dari tempat kerja
Jumlah Pekerja anak yang dicegah
dan ditarik dari tempat kerja
9000 9500 10000 - - 16,0 Pusat 03
Peningkatan Penerapan Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja 50,7
Perusahaan yang menerapkan Sistem
Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3)
Jumlah Perusahaan yang
menerapkan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(SMK3)
5000 5000 5000 5000 5000 50,7 34 provinsi 01
Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja 62,0
Perusahaan di kawasan industri yang
menerapkan norma kerja dan jamsos
tenaga kerja
Jumlah perusahaan di kawasan
industri yang menerapkan norma
kerja dan jamsos tenaga kerja
8000 8400 8820 9261 9724,05 62,0 34 provinsi 01
JUMLAH 23.697,1
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
027.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN SOSIAL
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial 2.015,7
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial 139,6
Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial 2.216,0
Program Rehabilitasi Sosial 3.889,5
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 157.247,9
Program Pemberdayaan Sosial 2.056,7
Program Penanganan Fakir Miskin 144.816,5
JUMLAH 312.381,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 707MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN SOSIAL
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial 2.015,7
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial 139,6
Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial 2.216,0
Program Rehabilitasi Sosial 3.889,5
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 157.247,9
Program Pemberdayaan Sosial 2.056,7
Program Penanganan Fakir Miskin 144.816,5
JUMLAH 312.381,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
027.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN SOSIAL
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Sosial 1.051,3
Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi
Informasi Kesejahteraan Sosial
1.051,3
Tersedianya Data Kesejahteraan Sosial
yang mutakhir
Data Kesejahteraan Sosial yang
mutakhir
107200000 109600000 110700000 111800000 112900000 419,6 34 Provinsi Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
03
Tersedianya Data, Sistem dan
Teknologi Informasi Kesejahteraan
Sosial
Layanan Data, Sistem dan Teknologi
Informasi Kesejahteraan Sosial
6 6 6 6 6 631,7 34 Provinsi Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
03
Program Pendidikan, Pelatihan,
Penelitian dan Pengembangan dan
Penyuluhan Sosial 1.040,9
Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan
Sosial Regional (I-VI) 559,7
Pelatihan Pertemuan Peningkatan
Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi
pendamping Program Bantuan Tunai
Bersyarat
Sumber Daya Manusia
Kesejahteraan Sosial pendamping
Program Bantuan Tunai Bersyarat
yang memperoleh pendidikan dan
pelatihan
12000 12000 12000 12000 12000 559,7 34 Provinsi Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
03
Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan
Penyuluh Sosial 481,2
Sertifikasi bagi SDM kesejahteraan
sosial
Sumber Daya Manusia
Kesejahteraan Sosial yang telah
dibina/dikembangkan profesinya
27695 32000 35000 38000 40000 170,9 34 Provinsi Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
03
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 708MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN SOSIAL
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Sosial 1.051,3
Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi
Informasi Kesejahteraan Sosial
1.051,3
Tersedianya Data Kesejahteraan Sosial
yang mutakhir
Data Kesejahteraan Sosial yang
mutakhir
107200000 109600000 110700000 111800000 112900000 419,6 34 Provinsi Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
03
Tersedianya Data, Sistem dan
Teknologi Informasi Kesejahteraan
Sosial
Layanan Data, Sistem dan Teknologi
Informasi Kesejahteraan Sosial
6 6 6 6 6 631,7 34 Provinsi Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
03
Program Pendidikan, Pelatihan,
Penelitian dan Pengembangan dan
Penyuluhan Sosial 1.040,9
Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan
Sosial Regional (I-VI) 559,7
Pelatihan Pertemuan Peningkatan
Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi
pendamping Program Bantuan Tunai
Bersyarat
Sumber Daya Manusia
Kesejahteraan Sosial pendamping
Program Bantuan Tunai Bersyarat
yang memperoleh pendidikan dan
pelatihan
12000 12000 12000 12000 12000 559,7 34 Provinsi Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
03
Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan
Penyuluh Sosial 481,2
Sertifikasi bagi SDM kesejahteraan
sosial
Sumber Daya Manusia
Kesejahteraan Sosial yang telah
dibina/dikembangkan profesinya
27695 32000 35000 38000 40000 170,9 34 Provinsi Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
03
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
027.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Lembaga Kesejahteraan Sosial
Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalanggunaan Napza
189 195 200 210 220 0,0 03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Lembaga Kesejahteraan Sosial
Rehabilitasi Sosial Penyandang
disabilitas
200 214 221 228 195 0,0 03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Lembaga Kesejahteraan Sosial
Rehabilitasi Sosial Tuna sosial dan
Korban Perdagangan Orang
55 55 55 55 55 0,0 03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Lembaga Kesejahteraan Sosial
Rehabilitasi Sosial Orang Dengan
HIV
100 100 100 100 100 0,0 03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Lembaga Kesejahteraan Sosial
Rehabilitasi Sosial Anak
300 300 300 300 300 0,0 03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Lembaga Kesejahteraan Sosial
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
50 100 100 150 150 0,0 03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Pendamping Rehabilitasi Sosial
Korban Penyalanggunaan Napza
1200 1200 1200 1200 1200 0,0 03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Pendamping Rehabilitasi Sosial
Penyandang disabilitas
240 288 346 415 498 0,0 03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Pendamping Rehabilitasi Sosial Tuna
sosial dan Korban Perdagangan
Orang
50 100 100 100 100 0,0 03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Pendamping Rehabilitasi Sosial
Orang Dengan HIV
44 44 44 44 44 0,0 03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Pendamping Rehabilitasi Sosial anak 120 140 150 170 109 0,0 03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Pendamping Rehabilitasi Sosial
Lanjut Usia
110 250 350 450 520 0,0 03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Lembaga di Bidang Kesejahteraan
Sosial Yang Telah Mendapatkan
Akreditasi
5000 12000 18000 20000 23000 310,3 34 Provinsi Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Program Rehabilitasi Sosial 3.209,0
Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan Napza 1.192,6
berkas 3, hlm. 709INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Lembaga Kesejahteraan Sosial
Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalanggunaan Napza
189 195 200 210 220 0,0 03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Lembaga Kesejahteraan Sosial
Rehabilitasi Sosial Penyandang
disabilitas
200 214 221 228 195 0,0 03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Lembaga Kesejahteraan Sosial
Rehabilitasi Sosial Tuna sosial dan
Korban Perdagangan Orang
55 55 55 55 55 0,0 03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Lembaga Kesejahteraan Sosial
Rehabilitasi Sosial Orang Dengan
HIV
100 100 100 100 100 0,0 03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Lembaga Kesejahteraan Sosial
Rehabilitasi Sosial Anak
300 300 300 300 300 0,0 03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Lembaga Kesejahteraan Sosial
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
50 100 100 150 150 0,0 03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Pendamping Rehabilitasi Sosial
Korban Penyalanggunaan Napza
1200 1200 1200 1200 1200 0,0 03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Pendamping Rehabilitasi Sosial
Penyandang disabilitas
240 288 346 415 498 0,0 03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Pendamping Rehabilitasi Sosial Tuna
sosial dan Korban Perdagangan
Orang
50 100 100 100 100 0,0 03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Pendamping Rehabilitasi Sosial
Orang Dengan HIV
44 44 44 44 44 0,0 03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Pendamping Rehabilitasi Sosial anak 120 140 150 170 109 0,0 03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Pendamping Rehabilitasi Sosial
Lanjut Usia
110 250 350 450 520 0,0 03
Akreditasi Lembaga Kesejahteraan
Sosial
Lembaga di Bidang Kesejahteraan
Sosial Yang Telah Mendapatkan
Akreditasi
5000 12000 18000 20000 23000 310,3 34 Provinsi Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Program Rehabilitasi Sosial 3.209,0
Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan Napza 1.192,6
027.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Korban Penyalahgunaan Napza yang
mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
Korban Penyalahgunaan Napza yang
mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
21714 25000 27000 28000 30000 0,0 34 Provinsi 03
Korban Penyalahgunaan Napza yang
mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
Korban Penyalahgunaan Napza yang
mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
21714 25000 27000 28000 30000 1.192,6 34 Provinsi 07
Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang
Disabilitas 1.001,8
Literasi Khusus bagi Penyandang
Disabilitas Netra
Jumlah Literasi Khusus bagi
Penyandang Disabilitas Netra
(eksemplar)
47000 50000 52000 53000 55000 19,7 BLBI Abiyoso (Jawa Barat) 04
Penjaminan kapasitas kelembagaan
dan kualitas pelayanan rehabilitasi
sosial tingkat lanjut yang terstandar
bagi penyandang disabilitas fisik,
mental, sensorik dan intelektual
Penyandang Disabilitas Fisik,
Mental, Sensorik dan Intelektual
Yang Mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
45000 45000 46000 46000 46000 982,1 34 Provinsi 03
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan
Korban Perdagangan Orang 5,6
Mantan Warga Binaan Pemasyarakat
Teroris yang mendapatkan Rehabilitasi
Sosial
Mantan Warga Binaan Pemasyarakat
Teroris yang mendapatkan
Rehabilitasi Sosial
50 50 50 50 50 5,6 34 Provinsi 07
Rehabilitasi Sosial Anak 365,0
Penjaminan kapasitas kelembagaan
dan kualitas pelayanan rehabilitasi
sosial tingkat lanjut yang terstandar
bagi anak
Anak Balita, Anak/Anak Jalanan,
Anak Berhadapan Hukum dan Anak
yang Membutuhkan Perlindungan
Khusus yang Mendapatkan
Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial
27000 27000 27500 27500 27500 365,0 34 Provinsi 03
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 644,0
Penjaminan kapasitas kelembagaan
dan kualitas pelayanan rehabilitasi
sosial tingkat lanjut yang terstandar
bagi lanjut usia
Lanjut Usia Yang Mendapatkan
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
30200 31000 32000 33000 35000 644,0 34 Provinsi 03
Program Perlindungan dan Jaminan
Sosial 156.298,6
Perlindungan Sosial Korban Bencana
Alam 1.367,5
berkas 3, hlm. 710INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Korban Penyalahgunaan Napza yang
mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
Korban Penyalahgunaan Napza yang
mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
21714 25000 27000 28000 30000 0,0 34 Provinsi 03
Korban Penyalahgunaan Napza yang
mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
Korban Penyalahgunaan Napza yang
mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
21714 25000 27000 28000 30000 1.192,6 34 Provinsi 07
Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang
Disabilitas 1.001,8
Literasi Khusus bagi Penyandang
Disabilitas Netra
Jumlah Literasi Khusus bagi
Penyandang Disabilitas Netra
(eksemplar)
47000 50000 52000 53000 55000 19,7 BLBI Abiyoso (Jawa Barat) 04
Penjaminan kapasitas kelembagaan
dan kualitas pelayanan rehabilitasi
sosial tingkat lanjut yang terstandar
bagi penyandang disabilitas fisik,
mental, sensorik dan intelektual
Penyandang Disabilitas Fisik,
Mental, Sensorik dan Intelektual
Yang Mendapatkan Rehabilitasi dan
Perlindungan Sosial
45000 45000 46000 46000 46000 982,1 34 Provinsi 03
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan
Korban Perdagangan Orang 5,6
Mantan Warga Binaan Pemasyarakat
Teroris yang mendapatkan Rehabilitasi
Sosial
Mantan Warga Binaan Pemasyarakat
Teroris yang mendapatkan
Rehabilitasi Sosial
50 50 50 50 50 5,6 34 Provinsi 07
Rehabilitasi Sosial Anak 365,0
Penjaminan kapasitas kelembagaan
dan kualitas pelayanan rehabilitasi
sosial tingkat lanjut yang terstandar
bagi anak
Anak Balita, Anak/Anak Jalanan,
Anak Berhadapan Hukum dan Anak
yang Membutuhkan Perlindungan
Khusus yang Mendapatkan
Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial
27000 27000 27500 27500 27500 365,0 34 Provinsi 03
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 644,0
Penjaminan kapasitas kelembagaan
dan kualitas pelayanan rehabilitasi
sosial tingkat lanjut yang terstandar
bagi lanjut usia
Lanjut Usia Yang Mendapatkan
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
30200 31000 32000 33000 35000 644,0 34 Provinsi 03
Program Perlindungan dan Jaminan
Sosial 156.298,6
Perlindungan Sosial Korban Bencana
Alam 1.367,5
027.B.4
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan kapasitas masyarakat
dalam mitigasi bencana melalui
Kabupaten/Kota Siaga Bencana
Korban Bencana Alam yang
Mendapatkan Pemenuhan
Kebutuhan Dasar
163500 163500 163500 163500 163500 595,1 34 Provinsi Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
03
Peningkatan kesiapsiagaan dan
mitigasi bagi masyarakat di lokasi
rawan bencana alam
Warga Masyarakat di Lokasi Rawan
Bencana yang Mendapatkan
Kesiapsiagaan dan Mitigasi
247404 250000 255000 257000 260000 772,4 34 Provinsi Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
03
Korban Bencana Alam Yang
Mendapatkan Penanganan Darurat
dan Pemulihan Sosial
Korban Bencana Alam Yang
Mendapat Pemulihan Sosial Pada
Saat Pasca Bencana
500 2000 2000 2000 2000 0,0 Pusat 06
Korban Bencana Alam yang
Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan
Dasar
Korban Bencana Alam yang
Mendapatkan Pemenuhan
Kebutuhan Dasar
163500 163500 163500 163500 163500 0,0 34 Provinsi 06
Warga Masyarakat di Lokasi Rawan
Bencana yang Mendapatkan
Kesiapsiagaan dan Mitigasi
Warga Masyarakat di Lokasi Rawan
Bencana yang Mendapatkan
Kesiapsiagaan dan Mitigasi
247404 250000 255000 257000 260000 0,0 34 Provinsi 06
Perlindungan Sosial Korban Bencana
Sosial 508,8
Warga Masyarakat di Lokasi Rawan
Bencana yang Mendapatkan
Pencegahan Terorisme
Jumlah warga masyarakat di lokasi
rawan bencana yang mendapatkan
pencegahan terorisme
10000 10000 10000 10000 10000 54,0 34 Provinsi 07
Perlindungan sosial bagi korban
bencana sosial
Warga masyarakat di lokasi rawan
bencana yang mendapatkan
pencegahan konflik sosial
43018 44000 44000 44000 44000 301,0 34 Provinsi 03
Korban bencana sosial yang mendapat
pemenuhan kebutuhan dasar
Korban bencana sosial yang
mendapatkan pelayanan kebutuhan
120000 121000 121000 121000 121000 153,8 34 Provinsi 07
Jaminan Sosial Keluarga 154.422,2
berkas 3, hlm. 711INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan kapasitas masyarakat
dalam mitigasi bencana melalui
Kabupaten/Kota Siaga Bencana
Korban Bencana Alam yang
Mendapatkan Pemenuhan
Kebutuhan Dasar
163500 163500 163500 163500 163500 595,1 34 Provinsi Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
03
Peningkatan kesiapsiagaan dan
mitigasi bagi masyarakat di lokasi
rawan bencana alam
Warga Masyarakat di Lokasi Rawan
Bencana yang Mendapatkan
Kesiapsiagaan dan Mitigasi
247404 250000 255000 257000 260000 772,4 34 Provinsi Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
03
Korban Bencana Alam Yang
Mendapatkan Penanganan Darurat
dan Pemulihan Sosial
Korban Bencana Alam Yang
Mendapat Pemulihan Sosial Pada
Saat Pasca Bencana
500 2000 2000 2000 2000 0,0 Pusat 06
Korban Bencana Alam yang
Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan
Dasar
Korban Bencana Alam yang
Mendapatkan Pemenuhan
Kebutuhan Dasar
163500 163500 163500 163500 163500 0,0 34 Provinsi 06
Warga Masyarakat di Lokasi Rawan
Bencana yang Mendapatkan
Kesiapsiagaan dan Mitigasi
Warga Masyarakat di Lokasi Rawan
Bencana yang Mendapatkan
Kesiapsiagaan dan Mitigasi
247404 250000 255000 257000 260000 0,0 34 Provinsi 06
Perlindungan Sosial Korban Bencana
Sosial 508,8
Warga Masyarakat di Lokasi Rawan
Bencana yang Mendapatkan
Pencegahan Terorisme
Jumlah warga masyarakat di lokasi
rawan bencana yang mendapatkan
pencegahan terorisme
10000 10000 10000 10000 10000 54,0 34 Provinsi 07
Perlindungan sosial bagi korban
bencana sosial
Warga masyarakat di lokasi rawan
bencana yang mendapatkan
pencegahan konflik sosial
43018 44000 44000 44000 44000 301,0 34 Provinsi 03
Korban bencana sosial yang mendapat
pemenuhan kebutuhan dasar
Korban bencana sosial yang
mendapatkan pelayanan kebutuhan
120000 121000 121000 121000 121000 153,8 34 Provinsi 07
Jaminan Sosial Keluarga 154.422,2
027.B.5
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin
Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan
yang Mendapat Bantuan Tunai
Bersyarat
10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 154.422,2 514 Kab/Kota; 34
Provinsi
1. Pemulihan pasca
bencana daerah
terdampak di Kota
Palu dan sekitarnya,
Pulau Lombok dan
sekitarnya, serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda;
2. Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh (5T)
02, 03
Program Pemberdayaan Sosial 1.252,0
Pemberdayaan Sosial Perorangan,
Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
840,7
Penguatan Forum Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Dunia Usaha yang Aktif Dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial
170 220 250 300 350 26,2 34 Provinsi 03
Pengembangan Sistem layanan dan
rujukan terpadu
Kabupaten/ Kota yang
mengembangkan SLRT
220 300 380 460 514 401,7 34 Provinsi Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
03
Pengembangan Pusat Kesejahteraan
Sosial (Puskesos)
Desa/ Kelurahan yang
menyelenggarakan Pusat
Kesejahteraan Sosial
360 600 760 920 1028 66,6 34 Provinsi Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
03
Peningkatan kapasitas bagi Pekerja
Sosial Masyarakat (PSM)
SDM Pekerja Sosial Masyarakat yang
memperoleh peningkatan kapasitas
6000 6000 6000 6000 6000 57,3 34 Provinsi 03
Peningkatan kapasitas bagi Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan
(TKSK)
SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK) yang
mendapatkan pemberdayaan
7201 7201 7201 7201 7201 288,9 34 Provinsi Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
(KAT) 411,3
berkas 3, hlm. 712INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin
Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan
yang Mendapat Bantuan Tunai
Bersyarat
10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 154.422,2 514 Kab/Kota; 34
Provinsi
1. Pemulihan pasca
bencana daerah
terdampak di Kota
Palu dan sekitarnya,
Pulau Lombok dan
sekitarnya, serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda;
2. Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh (5T)
02, 03
Program Pemberdayaan Sosial 1.252,0
Pemberdayaan Sosial Perorangan,
Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
840,7
Penguatan Forum Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Dunia Usaha yang Aktif Dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial
170 220 250 300 350 26,2 34 Provinsi 03
Pengembangan Sistem layanan dan
rujukan terpadu
Kabupaten/ Kota yang
mengembangkan SLRT
220 300 380 460 514 401,7 34 Provinsi Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
03
Pengembangan Pusat Kesejahteraan
Sosial (Puskesos)
Desa/ Kelurahan yang
menyelenggarakan Pusat
Kesejahteraan Sosial
360 600 760 920 1028 66,6 34 Provinsi Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
03
Peningkatan kapasitas bagi Pekerja
Sosial Masyarakat (PSM)
SDM Pekerja Sosial Masyarakat yang
memperoleh peningkatan kapasitas
6000 6000 6000 6000 6000 57,3 34 Provinsi 03
Peningkatan kapasitas bagi Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan
(TKSK)
SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK) yang
mendapatkan pemberdayaan
7201 7201 7201 7201 7201 288,9 34 Provinsi Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
(KAT) 411,3
027.B.6
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemberdayaan bagi keluarga
Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Keluarga Komunitas Adat Terpencil
(KAT) Yang Memperoleh
Pemberdayaan
2667 3000 3500 4000 4500 411,3 Pusat 03
Penyelenggaraan pemberdayaan
komunitas adat terpencil (KAT)
Jumlah Keluarga Komunitas Adat
Terpencil (KAT) Yang Memperoleh
Pemberdayaan (KK)
50 50 50 - - 0,0 Kab. Nias Selatan 02
Penyelenggaraan pemberdayaan
komunitas adat terpencil (KAT)
Jumlah Keluarga Komunitas Adat
Terpencil (KAT) Yang Memperoleh
Pemberdayaan (KK)
90 90 50 - - 0,0 Kab. Sumba Timur, Belu,
Kupang, Sumba Barat
Daya
02
Penyelenggaraan pemberdayaan
komunitas adat terpencil (KAT)
Jumlah Keluarga Komunitas Adat
Terpencil (KAT) Yang Memperoleh
Pemberdayaan
- 70 70 70 70 0,0 Kab. Puncak, Kab.
Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab.
Mamberamo Tengah, Kab.
Yalimo, Kab. Yahukimo,
Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Jayawijaya,
Kab. Lanny Jaya, Kab.
Nduga
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Program Penanganan Fakir Miskin 144.440,4
Penanganan Fakir Miskin Wilayah I 50.979,8
Modal Usaha bagi Penduduk Miskin
dan Rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan
Usaha Ekonomi Produktif
45000 45000 45000 45000 45000 648,9 34 Provinsi 03
Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak
Huni
KPM Yang Memperoleh Bantuan
Rehabilitasi Rumah
6000 6000 6000 6000 6000 477,2 34 Provinsi 05
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan
Sosial Pangan melalui Program
Sembako
5513785 5513785 5513785 5513785 5513785 49.853,7 11 Provinsi; 181
Kab/Kota
Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
02, 03
Penanganan Fakir Miskin Wilayah II 48.458,0
KPM yang memperoleh bantuan usaha
ekonomi produktif (KUBe)
KPM yang memperoleh bantuan
usaha ekonomi produktif
1600 1700 1800 1900 2000 0,0 Kabupaten Lebak dan
Pandeglang
Pemulihan Pasca
Bencana: (Kota Palu
dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan
Sekitarnya, Serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda)
berkas 3, hlm. 713INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemberdayaan bagi keluarga
Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Keluarga Komunitas Adat Terpencil
(KAT) Yang Memperoleh
Pemberdayaan
2667 3000 3500 4000 4500 411,3 Pusat 03
Penyelenggaraan pemberdayaan
komunitas adat terpencil (KAT)
Jumlah Keluarga Komunitas Adat
Terpencil (KAT) Yang Memperoleh
Pemberdayaan (KK)
50 50 50 - - 0,0 Kab. Nias Selatan 02
Penyelenggaraan pemberdayaan
komunitas adat terpencil (KAT)
Jumlah Keluarga Komunitas Adat
Terpencil (KAT) Yang Memperoleh
Pemberdayaan (KK)
90 90 50 - - 0,0 Kab. Sumba Timur, Belu,
Kupang, Sumba Barat
Daya
02
Penyelenggaraan pemberdayaan
komunitas adat terpencil (KAT)
Jumlah Keluarga Komunitas Adat
Terpencil (KAT) Yang Memperoleh
Pemberdayaan
- 70 70 70 70 0,0 Kab. Puncak, Kab.
Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab.
Mamberamo Tengah, Kab.
Yalimo, Kab. Yahukimo,
Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Jayawijaya,
Kab. Lanny Jaya, Kab.
Nduga
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Program Penanganan Fakir Miskin 144.440,4
Penanganan Fakir Miskin Wilayah I 50.979,8
Modal Usaha bagi Penduduk Miskin
dan Rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan
Usaha Ekonomi Produktif
45000 45000 45000 45000 45000 648,9 34 Provinsi 03
Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak
Huni
KPM Yang Memperoleh Bantuan
Rehabilitasi Rumah
6000 6000 6000 6000 6000 477,2 34 Provinsi 05
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan
Sosial Pangan melalui Program
Sembako
5513785 5513785 5513785 5513785 5513785 49.853,7 11 Provinsi; 181
Kab/Kota
Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh
02, 03
Penanganan Fakir Miskin Wilayah II 48.458,0
KPM yang memperoleh bantuan usaha
ekonomi produktif (KUBe)
KPM yang memperoleh bantuan
usaha ekonomi produktif
1600 1700 1800 1900 2000 0,0 Kabupaten Lebak dan
Pandeglang
Pemulihan Pasca
Bencana: (Kota Palu
dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan
Sekitarnya, Serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda)
027.B.7
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Modal Usaha bagi Penduduk Miskin
dan Rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan
Usaha Ekonomi Produktif
45000 45000 45000 45000 45000 644,3 34 Provinsi 03
Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak
Huni
KPM Yang Memperoleh Bantuan
Rehabilitasi Rumah
6000 6000 6000 6000 6000 477,2 34 Provinsi 05
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan
Sosial Pangan melalui Program
Sembako
5238377 5238377 5238377 5238377 5238377 47.336,4 12 Provinsi; 151
Kab/Kota
03
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III 45.002,6
Bantuan Kelompok Usaha Bersama
Bagi Fakir Miskin
KPM yang memperoleh bantuan
usaha ekonomi produktif
1000 1100 1200 1300 1300 0,0 Kota Palu, Kab. Parigi
Moutong, Sigi, dan
Donggala
Pemulihan Pasca
Bencana: (Kota Palu
dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan
Sekitarnya, Serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda)
berkas 3, hlm. 714INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Modal Usaha bagi Penduduk Miskin
dan Rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan
Usaha Ekonomi Produktif
45000 45000 45000 45000 45000 644,3 34 Provinsi 03
Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak
Huni
KPM Yang Memperoleh Bantuan
Rehabilitasi Rumah
6000 6000 6000 6000 6000 477,2 34 Provinsi 05
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan
Sosial Pangan melalui Program
Sembako
5238377 5238377 5238377 5238377 5238377 47.336,4 12 Provinsi; 151
Kab/Kota
03
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III 45.002,6
Bantuan Kelompok Usaha Bersama
Bagi Fakir Miskin
KPM yang memperoleh bantuan
usaha ekonomi produktif
1000 1100 1200 1300 1300 0,0 Kota Palu, Kab. Parigi
Moutong, Sigi, dan
Donggala
Pemulihan Pasca
Bencana: (Kota Palu
dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan
Sekitarnya, Serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda)
027.B.8
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan
Sosial Pangan melalui Program
Sembako
4847877 4847877 4847877 4847877 4847877 43.861,7 11 Provinsi; 182
Kab/Kota, Sulawesi
Tengah, Kab. Kepulauan
Sula, Pulau Taliabu*, Kab.
Puncak, Kab. Puncak
Jaya, Kab. Tolikara, Kab.
Mamberamo Tengah, Kab.
Yalimo, Kab. Yahukimo,
Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Jayawijaya,
Kab. Lanny Jaya, Kab.
Nduga, Kab. Teluk
Wondama, Kab. Teluk
Bintuni, Kab. Manokwari,
Kab. Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Raja Ampat,
Kab. Tambrauw, Kab.
Maybrat, Kab. Manokwari
Selatan, Kab. Pegunungan
Arfak, Kota Sorong, Kab.
Lombok Utara, Kab.
Donggala, Sigi, Tojo Una-
una,
- Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh (5T),
- Wilayah Adat Papua :
Laa Pago dan
Domberay
02, 03
berkas 3, hlm. 715INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan
Sosial Pangan melalui Program
Sembako
4847877 4847877 4847877 4847877 4847877 43.861,7 11 Provinsi; 182
Kab/Kota, Sulawesi
Tengah, Kab. Kepulauan
Sula, Pulau Taliabu*, Kab.
Puncak, Kab. Puncak
Jaya, Kab. Tolikara, Kab.
Mamberamo Tengah, Kab.
Yalimo, Kab. Yahukimo,
Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Jayawijaya,
Kab. Lanny Jaya, Kab.
Nduga, Kab. Teluk
Wondama, Kab. Teluk
Bintuni, Kab. Manokwari,
Kab. Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Raja Ampat,
Kab. Tambrauw, Kab.
Maybrat, Kab. Manokwari
Selatan, Kab. Pegunungan
Arfak, Kota Sorong, Kab.
Lombok Utara, Kab.
Donggala, Sigi, Tojo Una-
una,
- Integrasi Bantuan
Sosial Menuju Skema
Perlindungan Sosial
Menyeluruh (5T),
- Wilayah Adat Papua :
Laa Pago dan
Domberay
02, 03
027.B.9
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kab. Kepulauan
Mentawai, Kab. Maluku
Tenggara Barat,
Kepulauan Aru, Seram
Bagian Barat, Seram
Bagian Timur, Maluku
Barat Daya, Buru Selatan,
Kab. Alor, Belu, Kupang,
Lembata, Malaka,
Manggarai Timur, Rote
Ndao, Sabu Raijua,
Sumba Barat, Sumba
Barat Daya, Sumba
Tengah, Sumba Timur,
Timor Tengah Selatan,
Nusa Tenggara Barat,
Kab. Supiori, Kab. Biak
Numfor, Kab. Kepulauan
Yapen, Kab. Waropen,
Kab. Mamberamo Raya,
Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kota Jayapura,
Kab. Keerom, Kab. Asmat,
Kab. Mappi, Kab. Boven
Digoel, Kab. Merauke,
Kab. Fak-Fak, Kab.
Kaimana, Kab. Nabire,
Kab. Intan Jaya, Kab.
Paniai, Kab. Dogiyai, Kab.
Deiyai, Kab. Mimika
Modal Usaha bagi Penduduk Miskin
dan Rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan
Usaha Ekonomi Produktif
45000 45000 45000 45000 45000 661,4 03
Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak
Huni
KPM Yang Memperoleh Bantuan
Rehabilitasi Rumah
6000 6000 6000 6000 6000 479,5 05
berkas 3, hlm. 716INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kab. Kepulauan
Mentawai, Kab. Maluku
Tenggara Barat,
Kepulauan Aru, Seram
Bagian Barat, Seram
Bagian Timur, Maluku
Barat Daya, Buru Selatan,
Kab. Alor, Belu, Kupang,
Lembata, Malaka,
Manggarai Timur, Rote
Ndao, Sabu Raijua,
Sumba Barat, Sumba
Barat Daya, Sumba
Tengah, Sumba Timur,
Timor Tengah Selatan,
Nusa Tenggara Barat,
Kab. Supiori, Kab. Biak
Numfor, Kab. Kepulauan
Yapen, Kab. Waropen,
Kab. Mamberamo Raya,
Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kota Jayapura,
Kab. Keerom, Kab. Asmat,
Kab. Mappi, Kab. Boven
Digoel, Kab. Merauke,
Kab. Fak-Fak, Kab.
Kaimana, Kab. Nabire,
Kab. Intan Jaya, Kab.
Paniai, Kab. Dogiyai, Kab.
Deiyai, Kab. Mimika
Modal Usaha bagi Penduduk Miskin
dan Rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan
Usaha Ekonomi Produktif
45000 45000 45000 45000 45000 661,4 03
Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak
Huni
KPM Yang Memperoleh Bantuan
Rehabilitasi Rumah
6000 6000 6000 6000 6000 479,5 05
027.B.10
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Bantuan Sosial Bangunan Rumah
Tidak Layak Huni
KPM Yang Memperoleh Bantuan
Rehabilitasi Rumah
1000 1000 1000 1000 1000 0,0 Kota Palu, Kab. Parigi
Moutong, Sigi, dan
Donggala
Pemulihan Pasca
Bencana: (Kota Palu
dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan
Sekitarnya, Serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda)
02
Pemberian Modal usaha bagi
penduduk miskin dan rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan
Usaha Ekonomi Produktif
225 225 225 225 225 0,0 Kab. Donggala, Sigi, Tojo
Una-una
02
Pemberian Modal usaha bagi
penduduk miskin dan rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan
Usaha Ekonomi Produktif
75 75 75 75 75 0,0 Kab. Lombok Utara 02
JUMLAH 307.292,2
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 717INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Bantuan Sosial Bangunan Rumah
Tidak Layak Huni
KPM Yang Memperoleh Bantuan
Rehabilitasi Rumah
1000 1000 1000 1000 1000 0,0 Kota Palu, Kab. Parigi
Moutong, Sigi, dan
Donggala
Pemulihan Pasca
Bencana: (Kota Palu
dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan
Sekitarnya, Serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda)
02
Pemberian Modal usaha bagi
penduduk miskin dan rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan
Usaha Ekonomi Produktif
225 225 225 225 225 0,0 Kab. Donggala, Sigi, Tojo
Una-una
02
Pemberian Modal usaha bagi
penduduk miskin dan rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan
Usaha Ekonomi Produktif
75 75 75 75 75 0,0 Kab. Lombok Utara 02
JUMLAH 307.292,2
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
029.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK 1.709,7
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 289,3
Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 447,9
Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan 395,3
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 8.779,6
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 7.355,5
Program Planologi dan Tata Lingkungan 2.313,8
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 2.244,0
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 2.480,1
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3.626,8
Program Pengendalian Perubahan Iklim 1.303,6
Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 3.204,5
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 718MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK 1.709,7
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 289,3
Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 447,9
Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan 395,3
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 8.779,6
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 7.355,5
Program Planologi dan Tata Lingkungan 2.313,8
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 2.244,0
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 2.480,1
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3.626,8
Program Pengendalian Perubahan Iklim 1.303,6
Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 3.204,5
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
029.A.2
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 5.469,2
JUMLAH 39.619,2
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 719PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 5.469,2
JUMLAH 39.619,2
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
029.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian LHK 37,5
Pembinaan Standardisasi Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 37,5
Dokumen Rancangan Standar (SNI
dan Standar Khusus)
Jumlah Dokumen Rancangan
Standar (SNI dan Standar Khusus)
20 20 20 20 20 11,4 pusat 06
Dokumen Penerapan Standar Jumlah Dokumen Penerapan
Standar
25 25 25 25 25 9,9 pusat 06
Penerapan Label Ramah Lingkungan
untuk Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah produk ramah lingkungan
yang teregister dan masuk dalam
pengadaan barang dan jasa
pemerintah
5 10 15 20 25 7,6 pusat 06
Dokumen Penerapan Label Ramah
Lingkungan untuk Pengadaan Barang
dan Jasa
Jumlah Dokumen Penerapan Label
Ramah Lingkungan untuk
Pengadaan Barang dan Jasa
5 15 20 30 40 7,6 pusat 06
Dokumen Strategi Pelaksanaan
Pencapaian Sasaran Pola Konsumsi
dan Produksi Berkelanjutan (TPB 12)
Jumlah Dokumen Strategi
Pelaksanaan Pencapaian Sasaran
Pola Konsumsi dan Produksi
Berkelanjutan
2 2 2 2 2 1,0 pusat 06
Program Penelitian dan Pengembangan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
337,2
Penelitian dan Pengembangan
Pengelolaan Hutan 28,1
Penerapan IPTEK LHK untuk
meningkatkan kapasitas masyarakat
Jumlah produk hasil penelitian dan
pengembangan pengelolaan hutan
5 10 10 10 10 12,1 Pusat 06
Implementasi IPTEK Hasil Hutan, Jasa
Lingkungan, dan Keanekaragaman
hayati
Jumlah KHDTK yang
mengimplementasikan pilot IPTEK
0 2 2 2 2 16,0 Pusat 06
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 720MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian LHK 37,5
Pembinaan Standardisasi Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 37,5
Dokumen Rancangan Standar (SNI
dan Standar Khusus)
Jumlah Dokumen Rancangan
Standar (SNI dan Standar Khusus)
20 20 20 20 20 11,4 pusat 06
Dokumen Penerapan Standar Jumlah Dokumen Penerapan
Standar
25 25 25 25 25 9,9 pusat 06
Penerapan Label Ramah Lingkungan
untuk Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah produk ramah lingkungan
yang teregister dan masuk dalam
pengadaan barang dan jasa
pemerintah
5 10 15 20 25 7,6 pusat 06
Dokumen Penerapan Label Ramah
Lingkungan untuk Pengadaan Barang
dan Jasa
Jumlah Dokumen Penerapan Label
Ramah Lingkungan untuk
Pengadaan Barang dan Jasa
5 15 20 30 40 7,6 pusat 06
Dokumen Strategi Pelaksanaan
Pencapaian Sasaran Pola Konsumsi
dan Produksi Berkelanjutan (TPB 12)
Jumlah Dokumen Strategi
Pelaksanaan Pencapaian Sasaran
Pola Konsumsi dan Produksi
Berkelanjutan
2 2 2 2 2 1,0 pusat 06
Program Penelitian dan Pengembangan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
337,2
Penelitian dan Pengembangan
Pengelolaan Hutan 28,1
Penerapan IPTEK LHK untuk
meningkatkan kapasitas masyarakat
Jumlah produk hasil penelitian dan
pengembangan pengelolaan hutan
5 10 10 10 10 12,1 Pusat 06
Implementasi IPTEK Hasil Hutan, Jasa
Lingkungan, dan Keanekaragaman
hayati
Jumlah KHDTK yang
mengimplementasikan pilot IPTEK
0 2 2 2 2 16,0 Pusat 06
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
029.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penelitian dan Pengembangan
Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan
61,3
Pengembangan Sistem Aplikasi AIKO
(alat identifikasi kayu otomatis) untuk
mendukung Penegakan Hukum di
bidang LHK
Jumlah data spesies kayu pada
aplikasi AIKO KLHK
0 1050 1150 1250 1350 50,0 Pusat 06
Penerapan IPTEK LHK untuk
meningkatkan kapasitas masyarakat
Jumlah produk hasil penelitian dan
pengembangan nilai tambah hasil
hutan
5 10 10 10 10 11,3 Pusat 06
Penelitian dan Pengembangan Kualitas
Lingkungan dan Pengelolaan
Laboratorium Lingkungan 106,6
Pembangunan Laboratorium Riset
Merkuri dan Metrologi Lingkungan
Jumlah Laboratorium Riset Merkuri
dan Metrologi Lingkungan yang
Dibangun
1 0 0 0 0 74,0 Provinsi Banten Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Sertifikasi laboratorium lingkungan
hidup
Jumlah sertifikasi laboratorium
lingkungan hidup daerah yang
diterbitkan
- 6 6 6 6 12,0 6 wilayah pulau 06
Penerapan IPTEK LHK untuk
meningkatkan kapasitas masyarakat
Jumlah produk hasil penelitian dan
pengembangan kualitas lingkungan
3 5 5 5 5 20,6 Pusat 06
Peningkatan Kapasitas Penyusunan
Kebijakan Kehutanan dan Penanganan
Perubahan Iklim 11,7
Penerapan IPTEK LHK untuk
meningkatkan kapasitas masyarakat
Jumlah produk hasil penelitian dan
pengembangan sosial, ekonomi,
kebijakan dan Perubahan Iklim
5 10 10 10 10 11,7 Pusat 06
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tematik
Unit Litbang LHK di Daerah (15 Satker)
129,4
Penerapan IPTEK LHK untuk
meningkatkan kapasitas masyarakat
Jumlah produk hasil penelitian dan
pengembangan tematik daerah
15 30 30 30 30 65,4 Pusat 06
berkas 3, hlm. 721INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penelitian dan Pengembangan
Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan
61,3
Pengembangan Sistem Aplikasi AIKO
(alat identifikasi kayu otomatis) untuk
mendukung Penegakan Hukum di
bidang LHK
Jumlah data spesies kayu pada
aplikasi AIKO KLHK
0 1050 1150 1250 1350 50,0 Pusat 06
Penerapan IPTEK LHK untuk
meningkatkan kapasitas masyarakat
Jumlah produk hasil penelitian dan
pengembangan nilai tambah hasil
hutan
5 10 10 10 10 11,3 Pusat 06
Penelitian dan Pengembangan Kualitas
Lingkungan dan Pengelolaan
Laboratorium Lingkungan 106,6
Pembangunan Laboratorium Riset
Merkuri dan Metrologi Lingkungan
Jumlah Laboratorium Riset Merkuri
dan Metrologi Lingkungan yang
Dibangun
1 0 0 0 0 74,0 Provinsi Banten Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Sertifikasi laboratorium lingkungan
hidup
Jumlah sertifikasi laboratorium
lingkungan hidup daerah yang
diterbitkan
- 6 6 6 6 12,0 6 wilayah pulau 06
Penerapan IPTEK LHK untuk
meningkatkan kapasitas masyarakat
Jumlah produk hasil penelitian dan
pengembangan kualitas lingkungan
3 5 5 5 5 20,6 Pusat 06
Peningkatan Kapasitas Penyusunan
Kebijakan Kehutanan dan Penanganan
Perubahan Iklim 11,7
Penerapan IPTEK LHK untuk
meningkatkan kapasitas masyarakat
Jumlah produk hasil penelitian dan
pengembangan sosial, ekonomi,
kebijakan dan Perubahan Iklim
5 10 10 10 10 11,7 Pusat 06
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tematik
Unit Litbang LHK di Daerah (15 Satker)
129,4
Penerapan IPTEK LHK untuk
meningkatkan kapasitas masyarakat
Jumlah produk hasil penelitian dan
pengembangan tematik daerah
15 30 30 30 30 65,4 Pusat 06
029.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Implementasi IPTEK Hasil Hutan, Jasa
Lingkungan, dan Keanekaragaman
hayati
Jumlah KHDTK yang
mengimplementasikan pilot IPTEK
0 8 8 8 8 64,0 Pusat 06
Program Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Dan Usaha Kehutanan 284,2
Peningkatan Usaha Hutan Produksi 50,0
Produksi hasil hutan kayu (hutan
alam, hutan tanaman (termasuk
hutan energi), hutan rakyat, HTR, dll)
Jumlah produksi hasil hutan kayu 47 50 55 57 60 50,0 01
Peningkatan Usaha Industri Kehutanan
21,0
Pengembangan industri kehutanan
berbasis kayu
Jumlah Produk Kayu Olahan
Bersertifikat Legalitas Kayu
45 45 45 45 45 6,2 01
Pengembangan Pasar dan Perbaikan
Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu
Peraturan Perundangan terkait
Pengembangan Pasar dan Perbaikan
Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu
melalui Pembukaan Kran Ekspor Log
Terbatas
1 1 1 1 1 4,8 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Pengembangan industri primer
kehutanan berbasis nonkayu
Jumlah industri primer kehutanan
berbasis nonkayu
6 6 7 7 7 10,0 01
Peningkatan Perencanaan Pengelolaan
Hutan Produksi 84,7
KPH yang masuk kategori Maju Jumlah KPH yang masuk kategori
Maju
10 30 50 70 100 84,7 01, 06
Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan
Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan
Kayu (HHBK) 128,5
Produksi HHBK Jumlah Produksi HHBK 353000 375000 400000 425000 450000 82,5 01
Penanaman /pengkayaan pada hutan
produksi
Luas penanaman di hutan produksi 310000 378000 403000 428000 453000 46,0 01, 06
Program Pengendalian DAS dan Hutan
Lindung 7.489,9
Penyelenggaraan Rehabilitasi dan
Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan,
Perencanaan DAS, serta Pengendalian
Kerusakan Perairan Darat
6.669,7
berkas 3, hlm. 722INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Implementasi IPTEK Hasil Hutan, Jasa
Lingkungan, dan Keanekaragaman
hayati
Jumlah KHDTK yang
mengimplementasikan pilot IPTEK
0 8 8 8 8 64,0 Pusat 06
Program Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Dan Usaha Kehutanan 284,2
Peningkatan Usaha Hutan Produksi 50,0
Produksi hasil hutan kayu (hutan
alam, hutan tanaman (termasuk
hutan energi), hutan rakyat, HTR, dll)
Jumlah produksi hasil hutan kayu 47 50 55 57 60 50,0 01
Peningkatan Usaha Industri Kehutanan
21,0
Pengembangan industri kehutanan
berbasis kayu
Jumlah Produk Kayu Olahan
Bersertifikat Legalitas Kayu
45 45 45 45 45 6,2 01
Pengembangan Pasar dan Perbaikan
Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu
Peraturan Perundangan terkait
Pengembangan Pasar dan Perbaikan
Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu
melalui Pembukaan Kran Ekspor Log
Terbatas
1 1 1 1 1 4,8 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Pengembangan industri primer
kehutanan berbasis nonkayu
Jumlah industri primer kehutanan
berbasis nonkayu
6 6 7 7 7 10,0 01
Peningkatan Perencanaan Pengelolaan
Hutan Produksi 84,7
KPH yang masuk kategori Maju Jumlah KPH yang masuk kategori
Maju
10 30 50 70 100 84,7 01, 06
Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan
Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan
Kayu (HHBK) 128,5
Produksi HHBK Jumlah Produksi HHBK 353000 375000 400000 425000 450000 82,5 01
Penanaman /pengkayaan pada hutan
produksi
Luas penanaman di hutan produksi 310000 378000 403000 428000 453000 46,0 01, 06
Program Pengendalian DAS dan Hutan
Lindung 7.489,9
Penyelenggaraan Rehabilitasi dan
Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan,
Perencanaan DAS, serta Pengendalian
Kerusakan Perairan Darat
6.669,7
029.B.4
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara
Vegetatif
Luas hutan dan lahan yang
direhabilitasi
56000 40000 30000 25000 20000 5.740,5 33 Provinsi -Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Daerah
Terdampak Bencana
-Pemulihan 4 (empat)
DAS kritis
-Ibu Kota Negara (IKN)
01, 06
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara
Sipil Teknis
Jumlah bangunan rehabilitasi sipil
teknis yang terbangun
3000 5000 5000 5000 5000 502,0 33 Provinsi -Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Daerah
Terdampak Bencana
-Pemulihan 4 (empat)
DAS kritis
-Ibu Kota Negara (IKN)
01, 06
Rehabilitasi Hutan Mangrove/Pantai Jumlah luas rehabilitasi hutan
mangrove/pantai
1000 1250 1250 1250 1250 167,3 33 Provinsi 06
Penguatan kelompok kerja mangrove
dan forum peduli mangrove
Jumlah kelompok kerja mangrove
dan forum peduli mangrove yang
meningkat kapasitasnya
34 34 34 34 34 122,1 34 provinsi 06
Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta
Pemulihan Ekosistem pada kawasan
IKN
Rehabilitasi Lahan Kritis (Ha) 1500 1500 1500 1500 1500 137,8 Provinsi Kalimantan
Timur
Ibu Kota Negara (IKN) 02
Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung 186,2
KPH yang masuk kategori Maju Jumlah KPH yang masuk kategori
Maju
10 20 30 40 50 90,0 01, 06
Produksi HHBK Jumlah Produksi HHBK 3000 3000 3000 3000 3000 96,2 01
Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan
DAS 534,0
Pengembangan Sistem Data dan
Informasi DAS Realtime
Jumlah Sistem Data dan Informasi
DAS Realtime yang dikembangkan
1 1 1 1 1 194,0 34 provinsi 06
Peningkatan Kapasitas
Lembaga/Forum Peduli DAS
Jumlah Lembaga/forum peduli DAS
yang meningkat kapasitasnya
34 34 34 34 34 340,0 34 provinsi 06
berkas 3, hlm. 723INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara
Vegetatif
Luas hutan dan lahan yang
direhabilitasi
56000 40000 30000 25000 20000 5.740,5 33 Provinsi -Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Daerah
Terdampak Bencana
-Pemulihan 4 (empat)
DAS kritis
-Ibu Kota Negara (IKN)
01, 06
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara
Sipil Teknis
Jumlah bangunan rehabilitasi sipil
teknis yang terbangun
3000 5000 5000 5000 5000 502,0 33 Provinsi -Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Daerah
Terdampak Bencana
-Pemulihan 4 (empat)
DAS kritis
-Ibu Kota Negara (IKN)
01, 06
Rehabilitasi Hutan Mangrove/Pantai Jumlah luas rehabilitasi hutan
mangrove/pantai
1000 1250 1250 1250 1250 167,3 33 Provinsi 06
Penguatan kelompok kerja mangrove
dan forum peduli mangrove
Jumlah kelompok kerja mangrove
dan forum peduli mangrove yang
meningkat kapasitasnya
34 34 34 34 34 122,1 34 provinsi 06
Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta
Pemulihan Ekosistem pada kawasan
IKN
Rehabilitasi Lahan Kritis (Ha) 1500 1500 1500 1500 1500 137,8 Provinsi Kalimantan
Timur
Ibu Kota Negara (IKN) 02
Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung 186,2
KPH yang masuk kategori Maju Jumlah KPH yang masuk kategori
Maju
10 20 30 40 50 90,0 01, 06
Produksi HHBK Jumlah Produksi HHBK 3000 3000 3000 3000 3000 96,2 01
Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan
DAS 534,0
Pengembangan Sistem Data dan
Informasi DAS Realtime
Jumlah Sistem Data dan Informasi
DAS Realtime yang dikembangkan
1 1 1 1 1 194,0 34 provinsi 06
Peningkatan Kapasitas
Lembaga/Forum Peduli DAS
Jumlah Lembaga/forum peduli DAS
yang meningkat kapasitasnya
34 34 34 34 34 340,0 34 provinsi 06
029.B.5
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembinaan Pengendalian Kerusakan
Perairan Darat 100,0
Pengendalian Kerusakan Danau Jumlah danau yang dilakukan
pengendalian kerusakannya
15 15 15 15 15 100,0 01
Program Konservasi Sumber Daya Alam
dan Ekosistem 7.173,5
Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
1.894,8
Inventarisasi dan verifikasi kawasan
dengan nilai keanekaragaman tinggi
partisipatif
Luas kawasan hutan yang
diinventarisasi dan diverifikasi
dengan nilai keanekaragaman tinggi
secara partisipatif
70 70 70 70 70 1.731,3 Pusat dan Daerah 01, 06
Pemantapan (prakondisi) status dan
fungsi serta penilaian efektivitas
kawasan konservasi
Luas unit kawasan konservasi yang
dilakukan pemantapan (prakondisi)
status dan fungsi
552 552 552 552 552 122,1 01, 06
Pengembangan Balai Kliring
Keanekaragaman Hayati
Jumlah simpul data
Keanekaragaman Hayati yang
dikembangkan
4 4 4 5 5 5,0 Pusat 06
Penyiapan lahan ibu kota dari
Kawasan Hutan
Luas Kawasan IKN yang
Dinventarisasi dan Verifikasi dengan
Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi
(Ha)
180,64 180,64 180,64 - - 36,4 Provinsi Kalimantan
Timur
Ibu Kota Negara (IKN) 02
Pengelolaan Kawasan Konservasi 4.547,0
Penanganan permasalahan di
kawasan Konservasi (opened area)
Luas opened area di kawasan
konservasi yang ditangani
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 950,0 01, 06
Pemberdayaan masyarakat di kawasan
konservasi
Jumlah desa di kawasan konservasi 500 1500 2500 3500 4500 2.651,3 01, 06
berkas 3, hlm. 724INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembinaan Pengendalian Kerusakan
Perairan Darat 100,0
Pengendalian Kerusakan Danau Jumlah danau yang dilakukan
pengendalian kerusakannya
15 15 15 15 15 100,0 01
Program Konservasi Sumber Daya Alam
dan Ekosistem 7.173,5
Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
1.894,8
Inventarisasi dan verifikasi kawasan
dengan nilai keanekaragaman tinggi
partisipatif
Luas kawasan hutan yang
diinventarisasi dan diverifikasi
dengan nilai keanekaragaman tinggi
secara partisipatif
70 70 70 70 70 1.731,3 Pusat dan Daerah 01, 06
Pemantapan (prakondisi) status dan
fungsi serta penilaian efektivitas
kawasan konservasi
Luas unit kawasan konservasi yang
dilakukan pemantapan (prakondisi)
status dan fungsi
552 552 552 552 552 122,1 01, 06
Pengembangan Balai Kliring
Keanekaragaman Hayati
Jumlah simpul data
Keanekaragaman Hayati yang
dikembangkan
4 4 4 5 5 5,0 Pusat 06
Penyiapan lahan ibu kota dari
Kawasan Hutan
Luas Kawasan IKN yang
Dinventarisasi dan Verifikasi dengan
Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi
(Ha)
180,64 180,64 180,64 - - 36,4 Provinsi Kalimantan
Timur
Ibu Kota Negara (IKN) 02
Pengelolaan Kawasan Konservasi 4.547,0
Penanganan permasalahan di
kawasan Konservasi (opened area)
Luas opened area di kawasan
konservasi yang ditangani
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 950,0 01, 06
Pemberdayaan masyarakat di kawasan
konservasi
Jumlah desa di kawasan konservasi 500 1500 2500 3500 4500 2.651,3 01, 06
029.B.6
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Taman Nasional dan
Taman Wisata Alam sebagai dukungan
destinasi wisata prioritas (TN Bromo
Tengger Semeru, TN Bantimurung
Bulusaraung, TN Gunung Rinjani, TN
Bali Barat, TWA Kawah Ijen, TN
Gunung Merapi, TN Gunung Merbabu,
TN Gunung Tambora, TN Gunung
Kelimutu, TWA Muka Kuning, TWA
Tanjung Belimbing, TN Danau
Sentarum, TN Teluk Cenderawasih,
TWA Sorong, TWA Gunung Tunak)
Jumlah destinasi wisata alam
prioritas
15 15 15 15 15 850,0 01
Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta
Pemulihan Ekosistem pada kawasan
IKN
Luas Pemulihan Ekosistem pada
Kawasan Konservasi Tahura Bukit
Soeharto (yang menjadi lokasi IKN)
(Ha)
1200 1200 1200 1200 1200 95,7 Provinsi Kalimantan
Timur
Ibu Kota Negara (IKN) 02
Konservasi Spesies dan Genetik 621,8
Luas kawasan yang diverifikasi
sebagai Perlindungan
Keanekaragaman Spesies dan Genetik
TSL
Jumlah luas kawasan yang
diverifikasi sebagai Perlindungan
Keanekaragaman Spesies dan
Genetik TSL
10 10 10 10 10 493,2 Pusat dan Daerah 06
Pengembangan entitas perlindungan,
dan pengawetan keanekaragaman
hayati
Jumlah entitas perlindungan, dan
pengawetan keanekaragaman
spesies dan genetik TSL
1000 1000 1000 1000 1000 6,8 Pusat dan Daerah 06
Perlindungan dan Penyelamatan
Satwa Liar
Jumlah Pusat Konservasi yang
dibangun
5 5 5 5 5 100,0 Medan, Pekanbaru,
Surabaya, Denpasar,
Ambon, Manado,
Makassar, Pontianak,
Balikpapan, Jayapura
06
Pengembangan entitas pemanfaatan
keanekaragaman hayati
Jumlah entitas pemanfaatan
keanekaragaman spesies dan genetik
TSL (unit)
1800 1800 1800 1800 1800 6,8 Pusat 01
Mekanisme Pendanaan Konservasi
Keanekaragaman Hayati
Jumlah sistem pendanaan
konservasi keanekaragaman hayati
1 1 1 1 1 15,0 Pusat 06
berkas 3, hlm. 725INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Taman Nasional dan
Taman Wisata Alam sebagai dukungan
destinasi wisata prioritas (TN Bromo
Tengger Semeru, TN Bantimurung
Bulusaraung, TN Gunung Rinjani, TN
Bali Barat, TWA Kawah Ijen, TN
Gunung Merapi, TN Gunung Merbabu,
TN Gunung Tambora, TN Gunung
Kelimutu, TWA Muka Kuning, TWA
Tanjung Belimbing, TN Danau
Sentarum, TN Teluk Cenderawasih,
TWA Sorong, TWA Gunung Tunak)
Jumlah destinasi wisata alam
prioritas
15 15 15 15 15 850,0 01
Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta
Pemulihan Ekosistem pada kawasan
IKN
Luas Pemulihan Ekosistem pada
Kawasan Konservasi Tahura Bukit
Soeharto (yang menjadi lokasi IKN)
(Ha)
1200 1200 1200 1200 1200 95,7 Provinsi Kalimantan
Timur
Ibu Kota Negara (IKN) 02
Konservasi Spesies dan Genetik 621,8
Luas kawasan yang diverifikasi
sebagai Perlindungan
Keanekaragaman Spesies dan Genetik
TSL
Jumlah luas kawasan yang
diverifikasi sebagai Perlindungan
Keanekaragaman Spesies dan
Genetik TSL
10 10 10 10 10 493,2 Pusat dan Daerah 06
Pengembangan entitas perlindungan,
dan pengawetan keanekaragaman
hayati
Jumlah entitas perlindungan, dan
pengawetan keanekaragaman
spesies dan genetik TSL
1000 1000 1000 1000 1000 6,8 Pusat dan Daerah 06
Perlindungan dan Penyelamatan
Satwa Liar
Jumlah Pusat Konservasi yang
dibangun
5 5 5 5 5 100,0 Medan, Pekanbaru,
Surabaya, Denpasar,
Ambon, Manado,
Makassar, Pontianak,
Balikpapan, Jayapura
06
Pengembangan entitas pemanfaatan
keanekaragaman hayati
Jumlah entitas pemanfaatan
keanekaragaman spesies dan genetik
TSL (unit)
1800 1800 1800 1800 1800 6,8 Pusat 01
Mekanisme Pendanaan Konservasi
Keanekaragaman Hayati
Jumlah sistem pendanaan
konservasi keanekaragaman hayati
1 1 1 1 1 15,0 Pusat 06
029.B.7
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembinaan Konservasi Ekosistem
Esensial 109,9
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
ekosistem esensial
Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial
yang ditingkatkan Efektivitas
Pengelolaannya
11 22 33 44 55 54,9 01
Kelembagaan pengelolaan ekosistem
esensial yang terbentuk dan berfungsi
Jumlah kawasan ekosistem esensial
yang terbentuk dan berfungsi
11 22 33 44 55 54,9 06
Program Planologi dan Tata Lingkungan
2.249,0
Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan 2.073,7
Identifikasi pemetaan kawasan hutan
dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi
Luas kawasan hutan dengan Indeks
Jasa Lingkungan tinggi
65 65 65 65 65 61,0 34 Provinsi 01, 06
Terlaksannya Pelepasan Kawasan
Hutan untuk TORA
Luas Kawasan Hutan yang
Dilepaskan untuk TORA
130000 600000 600000 600000 600000 929,0 Pusat 03
Penetapan/Pemantapan Kawasan
Hutan terutama pada Kawasan
Konservasi
Luas kawasan hutan yang
ditetapkan
1 1,6 1 0 0 260,0 01, 06
Perencanaan dan Penetapan Kawasan
Hutan
Luas kawasan hutan yang
ditetapkan
4 8,5 9 9 3 780,0 06
Penyiapan lahan ibu kota dari
Kawasan Hutan
Pelepasan Kawasan Hutan untuk
IKN
175000 175000 175000 - - 43,7 Provinsi Kalimantan
Timur
Ibu Kota Negara (IKN) 02
Pencegahan Dampak Lingkungan
Kebijakan Wilayah dan Sektor 128,6
Penguatan, Perencanaan,
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Jumlah daerah yang memiliki
Perencanaan, Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
5 7 7 8 7 23,1 34 provinsi 06
Verifikasi lapangan kawasan dengan
Indeks Jasa Lingkungan tinggi
Jumlah daerah yang melakukan
verifikasi lapangan kawasan dengan
Indeks Jasa Lingkungan tinggi
secara partisipatif
7 10 8 6 3 88,4 01, 06
KLHS yang terjamin kualitasnya
berbasis Daya Dukung Daya tampung
Jumlah Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) yang tervalidasi
kelayakannya dan terjamin
kualitasnya berbasis Dokumen Daya
Dukung Daya tampung
30 30 30 30 30 5,0 34 provinsi 06
berkas 3, hlm. 726INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembinaan Konservasi Ekosistem
Esensial 109,9
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
ekosistem esensial
Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial
yang ditingkatkan Efektivitas
Pengelolaannya
11 22 33 44 55 54,9 01
Kelembagaan pengelolaan ekosistem
esensial yang terbentuk dan berfungsi
Jumlah kawasan ekosistem esensial
yang terbentuk dan berfungsi
11 22 33 44 55 54,9 06
Program Planologi dan Tata Lingkungan
2.249,0
Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan 2.073,7
Identifikasi pemetaan kawasan hutan
dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi
Luas kawasan hutan dengan Indeks
Jasa Lingkungan tinggi
65 65 65 65 65 61,0 34 Provinsi 01, 06
Terlaksannya Pelepasan Kawasan
Hutan untuk TORA
Luas Kawasan Hutan yang
Dilepaskan untuk TORA
130000 600000 600000 600000 600000 929,0 Pusat 03
Penetapan/Pemantapan Kawasan
Hutan terutama pada Kawasan
Konservasi
Luas kawasan hutan yang
ditetapkan
1 1,6 1 0 0 260,0 01, 06
Perencanaan dan Penetapan Kawasan
Hutan
Luas kawasan hutan yang
ditetapkan
4 8,5 9 9 3 780,0 06
Penyiapan lahan ibu kota dari
Kawasan Hutan
Pelepasan Kawasan Hutan untuk
IKN
175000 175000 175000 - - 43,7 Provinsi Kalimantan
Timur
Ibu Kota Negara (IKN) 02
Pencegahan Dampak Lingkungan
Kebijakan Wilayah dan Sektor 128,6
Penguatan, Perencanaan,
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Jumlah daerah yang memiliki
Perencanaan, Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
5 7 7 8 7 23,1 34 provinsi 06
Verifikasi lapangan kawasan dengan
Indeks Jasa Lingkungan tinggi
Jumlah daerah yang melakukan
verifikasi lapangan kawasan dengan
Indeks Jasa Lingkungan tinggi
secara partisipatif
7 10 8 6 3 88,4 01, 06
KLHS yang terjamin kualitasnya
berbasis Daya Dukung Daya tampung
Jumlah Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) yang tervalidasi
kelayakannya dan terjamin
kualitasnya berbasis Dokumen Daya
Dukung Daya tampung
30 30 30 30 30 5,0 34 provinsi 06
029.B.8
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyiapan lahan ibu kota dari
Kawasan Hutan
Policy Brief Konsep Forest City
dalam Perencanaan IKN
1 - - - - 12,2 Pusat Ibu Kota Negara (IKN) 02
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha
dan Kegiatan 46,7
Penguatan Sistem Kajian Dampak
Lingkungan serta Penilaian dan
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan)
Pengembangan dan penerpaan
sistem informasi dokumen
lingkungan dan izin lingkungan
(sistem), Penguatan Komisi Penilai
Amdal (KPA) dan Evaluasi Kinerja
sistem kajian dampak lingkungan
(Prov)
3 3 3 3 3 46,7 34 provinsi 06
Program Peningkatan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM 2.144,4
Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan
Non Aparatur LHK 306,6
Peningkatan kapasitas SDM LHK di
tingkat tapak
Jumlah SDM LHK ditingkat tapak
yang kompeten
2310 3210 3210 3210 3210 75,7 01
Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi
tenaga teknis bidang LHK yang
berorientasi industri dan wirausaha
Jumlah lulusan pelatihan vokasi
bidang LHK yang berorientasi
industri dan wirausaha
7000 7000 7000 7000 7000 230,8 Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah
Kejuruan Kehutanan 1.240,9
Tenaga teknis menengah kejuruan
kehutanan yang tersedia
Jumlah lulusan tenaga teknis
menengah kejuruan kehutanan
472 473 473 473 473 628,0 SMK kadipaten (jawa
barat), SMK Pekanbaru
(Riau), SMK Makassar,
SMK Samarinda, SMK
Manokwari.
Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi
berbasis SKKNI
Jumlah lulusan SMK Kehutanan
yang kompeten dan bersertifikat
472 473 473 473 473
612,9 SMK kadipaten (jawa
barat), SMK Pekanbaru
(Riau), SMK Makassar,
SMK Samarinda, SMK
Manokwari.
Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat
dan Pengembangan Generasi Lingkungan
203,2
berkas 3, hlm. 727INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyiapan lahan ibu kota dari
Kawasan Hutan
Policy Brief Konsep Forest City
dalam Perencanaan IKN
1 - - - - 12,2 Pusat Ibu Kota Negara (IKN) 02
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha
dan Kegiatan 46,7
Penguatan Sistem Kajian Dampak
Lingkungan serta Penilaian dan
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan)
Pengembangan dan penerpaan
sistem informasi dokumen
lingkungan dan izin lingkungan
(sistem), Penguatan Komisi Penilai
Amdal (KPA) dan Evaluasi Kinerja
sistem kajian dampak lingkungan
(Prov)
3 3 3 3 3 46,7 34 provinsi 06
Program Peningkatan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM 2.144,4
Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan
Non Aparatur LHK 306,6
Peningkatan kapasitas SDM LHK di
tingkat tapak
Jumlah SDM LHK ditingkat tapak
yang kompeten
2310 3210 3210 3210 3210 75,7 01
Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi
tenaga teknis bidang LHK yang
berorientasi industri dan wirausaha
Jumlah lulusan pelatihan vokasi
bidang LHK yang berorientasi
industri dan wirausaha
7000 7000 7000 7000 7000 230,8 Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah
Kejuruan Kehutanan 1.240,9
Tenaga teknis menengah kejuruan
kehutanan yang tersedia
Jumlah lulusan tenaga teknis
menengah kejuruan kehutanan
472 473 473 473 473 628,0 SMK kadipaten (jawa
barat), SMK Pekanbaru
(Riau), SMK Makassar,
SMK Samarinda, SMK
Manokwari.
Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi
berbasis SKKNI
Jumlah lulusan SMK Kehutanan
yang kompeten dan bersertifikat
472 473 473 473 473
612,9 SMK kadipaten (jawa
barat), SMK Pekanbaru
(Riau), SMK Makassar,
SMK Samarinda, SMK
Manokwari.
Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat
dan Pengembangan Generasi Lingkungan
203,2
029.B.9
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan kapasitas dan kesadaran
masyarakat dalam pengelolaan LH
Jumlah satuan pendidikan formal
dan lembaga/komunitas masyarakat
peduli dan berbudaya lingkungan
hidup
518 730 840 960 1080 140,0 34 provinsi 06
Pembentukan dan Pengembangan
Lembaga Pelatihan Pemagangan
Usaha Kehutanan Swadaya
Masyarakat /LP2UKS bagi Masyarakat
Jumlah Lembaga Pelatihan
Pemagangan Usaha Kehutanan
Swadaya Masyarakat/LP2UKS
(pembentukan wanawiyata
widyakarya)
10 20 30 40 50 6,2 03
Pembentukan dan Pengembangan
Lembaga Pelatihan Pemagangan
Usaha Kehutanan Swadaya
Masyarakat /LP2UKS bagi Masyarakat
Pengembangan Lembaga Pelatihan
Pemagangan Usaha Kehutanan
Swadaya Masyarakat/LP2UKS
sebagai lembaga pelatihan
terakreditasi
0 160 180 210 250 56,9 34 provinsi 03
Peningkatan Penyuluhan 393,8
Pembentukan Kelompok Tani Hutan
(KTH) Mandiri untuk pengembangan
usaha produktif bagi kelompok
masyarakat
Jumlah KTH Mandiri 100 200 300 400 500 120,8 03
Peningkatan kapasitas penyuluh
dan/atau pendamping yang handal
bagi kelompok masyarakat
Jumlah penyuluh dan/atau
pendamping yang handal
(Perhutanan Sosial, RHL, KPH,
Gambut, dan Kemitraan Konservasi).
5000 6000 6500 7000 7500 273,0 03
Program Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan 2.198,3
Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
648,4
Pemberian akses kelola kawasan
hutan oleh masyarakat
Luas kawasan hutan yang dikelola
oleh masyarakat dalam skema HD,
HKm, HTR, IPHPS, dan kemitraan
kehutanan
500000 1000000 1250000 750000 500000 648,4 03
Bina Usaha Perhutanan Sosial dan
Hutan Adat 1.550,0
Peningkatan Kapasitas (Kelola
Kawasan, Kelembagaan, dan Usaha)
Kelompok Masyarakat
Jumlah Kelompok pengelola
kawasan hutan yang meningkat
kinerjanya
2077 3150 3600 3300 3250 1.388,6 03
berkas 3, hlm. 728INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan kapasitas dan kesadaran
masyarakat dalam pengelolaan LH
Jumlah satuan pendidikan formal
dan lembaga/komunitas masyarakat
peduli dan berbudaya lingkungan
hidup
518 730 840 960 1080 140,0 34 provinsi 06
Pembentukan dan Pengembangan
Lembaga Pelatihan Pemagangan
Usaha Kehutanan Swadaya
Masyarakat /LP2UKS bagi Masyarakat
Jumlah Lembaga Pelatihan
Pemagangan Usaha Kehutanan
Swadaya Masyarakat/LP2UKS
(pembentukan wanawiyata
widyakarya)
10 20 30 40 50 6,2 03
Pembentukan dan Pengembangan
Lembaga Pelatihan Pemagangan
Usaha Kehutanan Swadaya
Masyarakat /LP2UKS bagi Masyarakat
Pengembangan Lembaga Pelatihan
Pemagangan Usaha Kehutanan
Swadaya Masyarakat/LP2UKS
sebagai lembaga pelatihan
terakreditasi
0 160 180 210 250 56,9 34 provinsi 03
Peningkatan Penyuluhan 393,8
Pembentukan Kelompok Tani Hutan
(KTH) Mandiri untuk pengembangan
usaha produktif bagi kelompok
masyarakat
Jumlah KTH Mandiri 100 200 300 400 500 120,8 03
Peningkatan kapasitas penyuluh
dan/atau pendamping yang handal
bagi kelompok masyarakat
Jumlah penyuluh dan/atau
pendamping yang handal
(Perhutanan Sosial, RHL, KPH,
Gambut, dan Kemitraan Konservasi).
5000 6000 6500 7000 7500 273,0 03
Program Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan 2.198,3
Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
648,4
Pemberian akses kelola kawasan
hutan oleh masyarakat
Luas kawasan hutan yang dikelola
oleh masyarakat dalam skema HD,
HKm, HTR, IPHPS, dan kemitraan
kehutanan
500000 1000000 1250000 750000 500000 648,4 03
Bina Usaha Perhutanan Sosial dan
Hutan Adat 1.550,0
Peningkatan Kapasitas (Kelola
Kawasan, Kelembagaan, dan Usaha)
Kelompok Masyarakat
Jumlah Kelompok pengelola
kawasan hutan yang meningkat
kinerjanya
2077 3150 3600 3300 3250 1.388,6 03
029.B.10
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kemitraan investasi/usaha Jumlah mitra usaha perhutanan
sosial (mitra)
125 150 175 200 225 46,4 03
Industri nilai tambah produk jumlah sentra pengelolaan produk
unggulan (sentra industri kecil)
14 14 14 14 14 52,5 03
Pemasaran/Promosi produk
perhutanan sosial
Jumlah fasilitasi pemasaran produk
perhutanan sosial (kelompok usaha)
50 50 50 50 50 62,5 03
Program Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan 3.470,6
Pencegahan dan Pengamanan Hutan 1.576,9
Operasi pengamanan Kawasan Hutan Jumlah Operasi pengamanan
Kawasan Hutan
100 130 140 160 180 548,4 33 provinsi 06
Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal Jumlah Operasi Pembalakan Liar,
Tumbuhan & Satwa Liar
110 250 300 380 400 1.028,6 34 provinsi 06
Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Hidup 330,6
Sengketa Lingkungan Hidup yang
diselesaikan
Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup
yang diselesaikan melalui pengadilan
dan di luar pengadilan
46 102 112 122 140 330,6 Pusat 06
Penanganan Pengaduan, Pengawasan
dan Sanksi Administrasi 667,6
Usaha dan/atau kegiatan yang
diawasi ketaatannya terhadap
Peraturan Bidang LHK
Jumlah Usaha dan /atau Kegiatan
yang diawasi ketaatannya terhadap
izin lingkungan dan Peraturan
Perundang-Undangan terkait Bidang
LHK
1000 1500 1700 1950 2100 489,2 Pusat 06
PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah PPLH yang ditingkatkan
kapasitasnya
200 550 700 800 900 178,5 Pusat 06
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
Hidup dan Kehutanan 895,4
Kasus tindak pidana LHK yang
diselesaikan sampai dengan P21
Jumlah kasus pidana LHK yang
diselesaikan sampai dengan
P21/berkas perkara dinyatakan
lengkap
173 285 315 350 400 583,6 Pusat 06
PPNS LHK yang ditingkatkan
kapasitasnya
jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan
kapasitasnya
210 500 600 750 1000 311,7 Pusat 06
berkas 3, hlm. 729INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kemitraan investasi/usaha Jumlah mitra usaha perhutanan
sosial (mitra)
125 150 175 200 225 46,4 03
Industri nilai tambah produk jumlah sentra pengelolaan produk
unggulan (sentra industri kecil)
14 14 14 14 14 52,5 03
Pemasaran/Promosi produk
perhutanan sosial
Jumlah fasilitasi pemasaran produk
perhutanan sosial (kelompok usaha)
50 50 50 50 50 62,5 03
Program Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan 3.470,6
Pencegahan dan Pengamanan Hutan 1.576,9
Operasi pengamanan Kawasan Hutan Jumlah Operasi pengamanan
Kawasan Hutan
100 130 140 160 180 548,4 33 provinsi 06
Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal Jumlah Operasi Pembalakan Liar,
Tumbuhan & Satwa Liar
110 250 300 380 400 1.028,6 34 provinsi 06
Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Hidup 330,6
Sengketa Lingkungan Hidup yang
diselesaikan
Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup
yang diselesaikan melalui pengadilan
dan di luar pengadilan
46 102 112 122 140 330,6 Pusat 06
Penanganan Pengaduan, Pengawasan
dan Sanksi Administrasi 667,6
Usaha dan/atau kegiatan yang
diawasi ketaatannya terhadap
Peraturan Bidang LHK
Jumlah Usaha dan /atau Kegiatan
yang diawasi ketaatannya terhadap
izin lingkungan dan Peraturan
Perundang-Undangan terkait Bidang
LHK
1000 1500 1700 1950 2100 489,2 Pusat 06
PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah PPLH yang ditingkatkan
kapasitasnya
200 550 700 800 900 178,5 Pusat 06
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
Hidup dan Kehutanan 895,4
Kasus tindak pidana LHK yang
diselesaikan sampai dengan P21
Jumlah kasus pidana LHK yang
diselesaikan sampai dengan
P21/berkas perkara dinyatakan
lengkap
173 285 315 350 400 583,6 Pusat 06
PPNS LHK yang ditingkatkan
kapasitasnya
jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan
kapasitasnya
210 500 600 750 1000 311,7 Pusat 06
029.B.11
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Program Pengendalian Perubahan Iklim
1.095,8
Mitigasi Perubahan Iklim 51,3
Penurunan Konsumsi Bahan Perusak
Ozon
Penurunan konsumsi bahan perusak
ozon dari baseline
23,56 23,56 23,58 25,24 25,25 51,3 34 provinsi 06
Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan 1.044,5
Pencegahan Kebakaran Hutan dan
Lahan
Jumlah Desa Rawan Karhutla yang
dijangkau kegiatan Pencegahan
Kebakaran Hutan dan Lahan di
Provinsi Rawan Karhutla
1200 1200 1200 1200 1200 865,5 24 provinsi rawan
kebakaran hutan dan
lahan
06
Penanggulangan Kebakaran Hutan
dan Lahan
Jumlah pelaksanaan pemadaman
udara /pemantauan dari udara
170 170 170 170 170 179,0 34 provinsi 06
Program Pengelolaan Sampah, Limbah
dan B3 2.987,2
Pengelolaan B3 70,1
Penyediaan Fasilitas Pengolahan Emas
Tanpa Merkuri di daerah PESK
Jumlah pembangunan fasilitas
pengolahan emas tanpa merkuri di
PESK yang berizin
5 5 5 5 5 70,1 25 provinsi 06
Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3
dan Limbah Non B3 549,2
Fasilitas pengolahan limbah B3 dari
sumber fasilitas pelayanan kesehatan
Jumlah fasilitas pengolahan limbah
B3 dari sumber fasilitas pelayanan
kesehatan
5 6 7 7 7 549,2 32 provinsi (diutamakan
kota ibukota provinsi)
Pembangunan
Fasilitas Pengolahan
Limbah B3
06
Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap
Darurat Limbah B3 593,2
Pemulihan Lahan Terkontaminasi
Limbah B3 Non Institusi
Jumlah lahan terkontaminasi limbah
non-institusi yang terpulihkan
10000 20000 20000 20000 30000 560,0 06
Peningkatan pemulihan lahan
terkontaminasi limbah B3 akibat
kegiatan institusi
Jumlah lahan terkontaminasi limbah
B3 dari kegiatan institusi yang
terpulihkan
250000 200000 250000 200000 200000 33,2 06
Pengelolaan Sampah 1.774,8
Peningkatan Jumlah Pengurangan
Timbulan Sampah Nasional
Jumlah pengurangan timbulan
sampah
5,64989887 6,22516131 6,811364 7,14407293 7,4827549 100,9 34 provinsi 06
Peningkatan Jumlah Penanganan
Timbulan Sampah Nasional
Jumlah penanganan timbulan
sampah
19,2610189 19,1942474 19,1242143 19,0508611 18,9741285 673,9 34 provinsi 06
berkas 3, hlm. 730INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Program Pengendalian Perubahan Iklim
1.095,8
Mitigasi Perubahan Iklim 51,3
Penurunan Konsumsi Bahan Perusak
Ozon
Penurunan konsumsi bahan perusak
ozon dari baseline
23,56 23,56 23,58 25,24 25,25 51,3 34 provinsi 06
Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan 1.044,5
Pencegahan Kebakaran Hutan dan
Lahan
Jumlah Desa Rawan Karhutla yang
dijangkau kegiatan Pencegahan
Kebakaran Hutan dan Lahan di
Provinsi Rawan Karhutla
1200 1200 1200 1200 1200 865,5 24 provinsi rawan
kebakaran hutan dan
lahan
06
Penanggulangan Kebakaran Hutan
dan Lahan
Jumlah pelaksanaan pemadaman
udara /pemantauan dari udara
170 170 170 170 170 179,0 34 provinsi 06
Program Pengelolaan Sampah, Limbah
dan B3 2.987,2
Pengelolaan B3 70,1
Penyediaan Fasilitas Pengolahan Emas
Tanpa Merkuri di daerah PESK
Jumlah pembangunan fasilitas
pengolahan emas tanpa merkuri di
PESK yang berizin
5 5 5 5 5 70,1 25 provinsi 06
Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3
dan Limbah Non B3 549,2
Fasilitas pengolahan limbah B3 dari
sumber fasilitas pelayanan kesehatan
Jumlah fasilitas pengolahan limbah
B3 dari sumber fasilitas pelayanan
kesehatan
5 6 7 7 7 549,2 32 provinsi (diutamakan
kota ibukota provinsi)
Pembangunan
Fasilitas Pengolahan
Limbah B3
06
Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap
Darurat Limbah B3 593,2
Pemulihan Lahan Terkontaminasi
Limbah B3 Non Institusi
Jumlah lahan terkontaminasi limbah
non-institusi yang terpulihkan
10000 20000 20000 20000 30000 560,0 06
Peningkatan pemulihan lahan
terkontaminasi limbah B3 akibat
kegiatan institusi
Jumlah lahan terkontaminasi limbah
B3 dari kegiatan institusi yang
terpulihkan
250000 200000 250000 200000 200000 33,2 06
Pengelolaan Sampah 1.774,8
Peningkatan Jumlah Pengurangan
Timbulan Sampah Nasional
Jumlah pengurangan timbulan
sampah
5,64989887 6,22516131 6,811364 7,14407293 7,4827549 100,9 34 provinsi 06
Peningkatan Jumlah Penanganan
Timbulan Sampah Nasional
Jumlah penanganan timbulan
sampah
19,2610189 19,1942474 19,1242143 19,0508611 18,9741285 673,9 34 provinsi 06
029.B.12
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembuatan bahan bakar berbasis
sampah/Refuse Derived Fuel (RDF)
Tersedianya fasilitas pengolahan
sampah untuk pembuatan bahan
bakar berbasis sampah/Refuse
Derived Fuel (RDF)
0 1 1 1 1 1.000,0 Jawa Barat (Kabupaten
Bekasi); Sulawesi Selatan
(Kota Makassar);
Sumatera Barat (Kota
Padang); Banten (Kota
Cilegon); Jawa Timur
(Kota Probolinggo)
Pembangunan
Fasilitas Pengolahan
Limbah B3
06
Program Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan 5.249,2
Pengendalian Pencemaran Udara 269,6
Pemantauan Kualitas Udara Otomatis Jumlah stasiun pemantauan
kualitas udara ambien yang
beroperasi secara otomatis, online,
dan kontinyu/AQMS
10 25 26 26 27 249,1 Tersebar Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Jumlah industri yang memenuhi baku
mutu emisi
Jumlah industri yang terpantau
memenuhi baku mutu emisi
1668 2625 3000 3375 3750 20,5 34 provinsi 06
Pengendalian Pencemaran Air 1.385,0
Fasilitas pengolahan air limbah di
sungai Citarum
Jumlah pembangunan fasilitas
pengolahan air limbah di Sungai
Citarum
4 10 20 20 20 124,6 Sungai Citarum 06
Pemantauan Kualitas Air Otomatis Jumlah stasiun pemantau kualitas
air sungai yang beroperasi secara
otomatis, online, dan kontinyu
71 148 157 113 90 889,6 15 DAS prioritas
pemulihan
Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Jumlah usaha dan/atau kegiatan
yang memenuhi baku mutu air limbah
Jumlah usaha dan/atau kegiatan
yang memenuhi baku mutu air
limbah
1668 2625 3000 3375 3750 75,8 34 provinsi 06
Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air Jumlah pembangunan fasilitas
pengendalian pencemaran air
49 50 50 50 50 265,5 14 DAS Prioritas 06
Pengawasan Effluent IPAL, IPLT, dan
Leachate TPA
Jumlah kab/kota yang dilakukan
pengawasan terhadap effluent IPAL,
IPLT, dan Leachate TPA (kab/kota)
- 33 40 60 60 29,5 Seluruh provinsi 05, 06
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Pesisir dan Laut 168,8
berkas 3, hlm. 731INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembuatan bahan bakar berbasis
sampah/Refuse Derived Fuel (RDF)
Tersedianya fasilitas pengolahan
sampah untuk pembuatan bahan
bakar berbasis sampah/Refuse
Derived Fuel (RDF)
0 1 1 1 1 1.000,0 Jawa Barat (Kabupaten
Bekasi); Sulawesi Selatan
(Kota Makassar);
Sumatera Barat (Kota
Padang); Banten (Kota
Cilegon); Jawa Timur
(Kota Probolinggo)
Pembangunan
Fasilitas Pengolahan
Limbah B3
06
Program Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan 5.249,2
Pengendalian Pencemaran Udara 269,6
Pemantauan Kualitas Udara Otomatis Jumlah stasiun pemantauan
kualitas udara ambien yang
beroperasi secara otomatis, online,
dan kontinyu/AQMS
10 25 26 26 27 249,1 Tersebar Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Jumlah industri yang memenuhi baku
mutu emisi
Jumlah industri yang terpantau
memenuhi baku mutu emisi
1668 2625 3000 3375 3750 20,5 34 provinsi 06
Pengendalian Pencemaran Air 1.385,0
Fasilitas pengolahan air limbah di
sungai Citarum
Jumlah pembangunan fasilitas
pengolahan air limbah di Sungai
Citarum
4 10 20 20 20 124,6 Sungai Citarum 06
Pemantauan Kualitas Air Otomatis Jumlah stasiun pemantau kualitas
air sungai yang beroperasi secara
otomatis, online, dan kontinyu
71 148 157 113 90 889,6 15 DAS prioritas
pemulihan
Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Jumlah usaha dan/atau kegiatan
yang memenuhi baku mutu air limbah
Jumlah usaha dan/atau kegiatan
yang memenuhi baku mutu air
limbah
1668 2625 3000 3375 3750 75,8 34 provinsi 06
Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air Jumlah pembangunan fasilitas
pengendalian pencemaran air
49 50 50 50 50 265,5 14 DAS Prioritas 06
Pengawasan Effluent IPAL, IPLT, dan
Leachate TPA
Jumlah kab/kota yang dilakukan
pengawasan terhadap effluent IPAL,
IPLT, dan Leachate TPA (kab/kota)
- 33 40 60 60 29,5 Seluruh provinsi 05, 06
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Pesisir dan Laut 168,8
029.B.13
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Jumlah lokasi pesisir dan laut yang
dipulihkan fungsi ekosistemnya
Jumlah lokasi pesisir dan laut yang
dipulihkan fungsi ekosistemnya
4 5 6 8 10 37,9 34 provinsi 06
Pemantauan Kualitas Air Laut Jumlah provinsi yang terpantau
kualitas air lautnya
34 34 34 34 34 90,0 34 provinsi 06
Jumlah pelabuhan yang
melaksanakan pengendalian
pencemaran pesisir dan laut
Jumlah pelabuhan yang
melaksanakan pengendalian
pencemaran pesisir dan laut
20 25 30 40 50 10,2 34 provinsi 06
Pemantauan Sampah Laut dan
Coastal Clean Up
Jumlah lokasi yang dilakukan
pemantauan sampah laut dan
coastal clean up
40 50 60 70 80 25,2 34 provinsi 06
Penanggulangan Pencemaran
Tumpahan Minyak dan Kejadian
Pencemaran Kerusakan Pesisir dan
Laut
Jumlah lokasi yang dilakukan
penanggulangan pencemaran
tumpahan minyak dan kejadian
pencemaran kerusakan pesisir dan
laut
2 2 2 2 2 5,5 Batam, Bintan 06
Pemulihan Kerusakan Lahan Akses
Terbuka 392,5
Peningkatan luasan lahan terlantar
bekas pertambangan rakyat yang
terpulihkan
Luas lahan bekas tambang rakyat
yang difasilitasi pemulihannya
77,5 80 90 90 90 381,1 4 provinsi 06
Jumlah industri yang melaksanakan
pengendalian kerusakan lahan dan
reklamasi tambang
Jumlah usaha dan/atau kegiatan
tambang yang meningkat kinerja
pengelolaan lingkungannya
80 85 90 110 113 11,4 34 provinsi 06
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lahan Gambut 3.033,3
Luas lahan gambut yang difasilitasi
restorasi gambut pada 7 provinsi
rawan kebakaran hutan
Luas ekosistem gambut yang
terkordinasi dan difasilitasi restorasi
gambut pada 7 provinsi rawan
kebakaran hutan
300000 300000 300000 300000 300000 1.858,7 7 provinsi 06
Luas Lahan Gambut yang dipulihkan
dari degradasi
Luas kawasan hidrologi gambut
terdegradasi yang dipulihkan di
lahan masyarakat
1800 35000 35000 35000 35000 1.135,1 12 provinsi 06
berkas 3, hlm. 732INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Jumlah lokasi pesisir dan laut yang
dipulihkan fungsi ekosistemnya
Jumlah lokasi pesisir dan laut yang
dipulihkan fungsi ekosistemnya
4 5 6 8 10 37,9 34 provinsi 06
Pemantauan Kualitas Air Laut Jumlah provinsi yang terpantau
kualitas air lautnya
34 34 34 34 34 90,0 34 provinsi 06
Jumlah pelabuhan yang
melaksanakan pengendalian
pencemaran pesisir dan laut
Jumlah pelabuhan yang
melaksanakan pengendalian
pencemaran pesisir dan laut
20 25 30 40 50 10,2 34 provinsi 06
Pemantauan Sampah Laut dan
Coastal Clean Up
Jumlah lokasi yang dilakukan
pemantauan sampah laut dan
coastal clean up
40 50 60 70 80 25,2 34 provinsi 06
Penanggulangan Pencemaran
Tumpahan Minyak dan Kejadian
Pencemaran Kerusakan Pesisir dan
Laut
Jumlah lokasi yang dilakukan
penanggulangan pencemaran
tumpahan minyak dan kejadian
pencemaran kerusakan pesisir dan
laut
2 2 2 2 2 5,5 Batam, Bintan 06
Pemulihan Kerusakan Lahan Akses
Terbuka 392,5
Peningkatan luasan lahan terlantar
bekas pertambangan rakyat yang
terpulihkan
Luas lahan bekas tambang rakyat
yang difasilitasi pemulihannya
77,5 80 90 90 90 381,1 4 provinsi 06
Jumlah industri yang melaksanakan
pengendalian kerusakan lahan dan
reklamasi tambang
Jumlah usaha dan/atau kegiatan
tambang yang meningkat kinerja
pengelolaan lingkungannya
80 85 90 110 113 11,4 34 provinsi 06
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lahan Gambut 3.033,3
Luas lahan gambut yang difasilitasi
restorasi gambut pada 7 provinsi
rawan kebakaran hutan
Luas ekosistem gambut yang
terkordinasi dan difasilitasi restorasi
gambut pada 7 provinsi rawan
kebakaran hutan
300000 300000 300000 300000 300000 1.858,7 7 provinsi 06
Luas Lahan Gambut yang dipulihkan
dari degradasi
Luas kawasan hidrologi gambut
terdegradasi yang dipulihkan di
lahan masyarakat
1800 35000 35000 35000 35000 1.135,1 12 provinsi 06
029.B.14
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembentukan desa mandiri peduli
gambut di 7 provinsi prioritas restorasi
gambut
Jumlah desa mandiri peduli gambut
yang dibentuk di 7 provinsi prioritas
restorasi gambut
75 75 75 75 75 18,4 Sumatera Selatan, Jambi,
Riau, Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan,
Kalimantan Tengah, dan
Papua.
06
Pembentukan desa mandiri peduli
gambut di 12 provinsi
Jumlah desa mandiri peduli gambut
yang dibentuk di 12 Provinsi
60 60 60 60 60 14,7 Aceh, Bangka-Belitung,
Bengkulu, Sumatera
Utara, Kepulauan Riau,
Sumatera Barat,
Lampung, Kalimantan
Timur, Kalimantan Utara,
Sulawesi Barat, Sulawesi
Tengah, Papua Barat
06
Jumlah usaha dan/atau kegiatan
yang memenuhi persyaratan
pemulihan ekosistem gambut
Jumlah usaha dan/atau kegiatan
yang memenuhi persyaratan
pemulihan ekosistem gambut
300 350 400 450 500 6,5 34 provinsi 06
JUMLAH 34.716,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 733INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembentukan desa mandiri peduli
gambut di 7 provinsi prioritas restorasi
gambut
Jumlah desa mandiri peduli gambut
yang dibentuk di 7 provinsi prioritas
restorasi gambut
75 75 75 75 75 18,4 Sumatera Selatan, Jambi,
Riau, Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan,
Kalimantan Tengah, dan
Papua.
06
Pembentukan desa mandiri peduli
gambut di 12 provinsi
Jumlah desa mandiri peduli gambut
yang dibentuk di 12 Provinsi
60 60 60 60 60 14,7 Aceh, Bangka-Belitung,
Bengkulu, Sumatera
Utara, Kepulauan Riau,
Sumatera Barat,
Lampung, Kalimantan
Timur, Kalimantan Utara,
Sulawesi Barat, Sulawesi
Tengah, Papua Barat
06
Jumlah usaha dan/atau kegiatan
yang memenuhi persyaratan
pemulihan ekosistem gambut
Jumlah usaha dan/atau kegiatan
yang memenuhi persyaratan
pemulihan ekosistem gambut
300 350 400 450 500 6,5 34 provinsi 06
JUMLAH 34.716,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
032.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP 1.744,9
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP 265,6
Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 4.656,7
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 4.266,0
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 4.012,0
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 2.321,3
Program Pengelolaan Ruang Laut 2.569,6
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 5.715,5
Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 1.452,7
JUMLAH 27.004,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 734MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP 1.744,9
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP 265,6
Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 4.656,7
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 4.266,0
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 4.012,0
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 2.321,3
Program Pengelolaan Ruang Laut 2.569,6
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 5.715,5
Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 1.452,7
JUMLAH 27.004,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
032.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP
8,3
Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri 8,3
Kerjasama Selatan-selatan dan
Triangular Bidang Kelautan dan
Perikanan
Jumlah kegiatan KSST Bidang
Kelautan dan Perikanan
2 2 2 2 2 8,3 Pusat 07
Program Riset dan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan 3.837,3
Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan
Perikanan 1.070,4
Masyarakat Kelautan dan Perikanan
yang dilatih
Jumlah masyarakat kelautan dan
perikanan yang dilatih
25200 26000 27000 28000 30000 289,3 34 Provinsi Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
01
Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang
Mendapatkan Pendampingan dari
Penyuluh KP
Jumlah kelompok pelaku
utama/usaha yang disuluh
41000 42000 43000 44000 45000 543,6 34 Provinsi 01
Sarana dan Prasarana Pelatihan dan
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
Satuan Pelatihan Kelautan dan
Perikanan yang terstandar
7 7 7 7 10 237,5 Tegal, Banyuwangi,
Ambon, Medan,
Sukamandi, Bitung,
Palembang
01
Pendidikan Kelautan dan Perikanan 1.901,5
Pengabdian Pendidikan Tinggi KP Jumlah Pengabdian Pendidikan
Tinggi KP
17 17 17 17 17 34,4 14 UPT Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan
dan Perikanan yang Kompeten (Orang)
Jumlah Peserta Pendidikan Vokasi
Kelautan dan Perikanan yang
Berkompeten (orang)
8293 9173 10633 12286 13115 1.155,8 19 UPT Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 735MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP
8,3
Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri 8,3
Kerjasama Selatan-selatan dan
Triangular Bidang Kelautan dan
Perikanan
Jumlah kegiatan KSST Bidang
Kelautan dan Perikanan
2 2 2 2 2 8,3 Pusat 07
Program Riset dan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan 3.837,3
Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan
Perikanan 1.070,4
Masyarakat Kelautan dan Perikanan
yang dilatih
Jumlah masyarakat kelautan dan
perikanan yang dilatih
25200 26000 27000 28000 30000 289,3 34 Provinsi Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
01
Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang
Mendapatkan Pendampingan dari
Penyuluh KP
Jumlah kelompok pelaku
utama/usaha yang disuluh
41000 42000 43000 44000 45000 543,6 34 Provinsi 01
Sarana dan Prasarana Pelatihan dan
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
Satuan Pelatihan Kelautan dan
Perikanan yang terstandar
7 7 7 7 10 237,5 Tegal, Banyuwangi,
Ambon, Medan,
Sukamandi, Bitung,
Palembang
01
Pendidikan Kelautan dan Perikanan 1.901,5
Pengabdian Pendidikan Tinggi KP Jumlah Pengabdian Pendidikan
Tinggi KP
17 17 17 17 17 34,4 14 UPT Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan
dan Perikanan yang Kompeten (Orang)
Jumlah Peserta Pendidikan Vokasi
Kelautan dan Perikanan yang
Berkompeten (orang)
8293 9173 10633 12286 13115 1.155,8 19 UPT Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
032.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Sarana dan Prasarana Pendidikan
Kelautan dan Perikanan
Jumlah sarana dan prasarana
pendidikan kelautan dan perikanan
21 22 22 22 22 711,3 19 UPT Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Riset Pengolahan Produk dan
Bioteknologi Kelautan dan Perikanan 22,1
Teknologi Hasil Riset Pengolahan
Produk dan Bioteknologi Kelautan dan
Perikanan
Jumlah Teknologi Hasil Riset
Pengolahan Produk dan Bioteknologi
Kelautan dan Perikanan
6 6 7 7 7 22,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan
Perikanan 35,3
Model Sosial Ekonomi Sektor Kelautan
dan Perikanan
Jumlah Model Sosial Ekonomi
Sektor Kelautan dan Perikanan
6 6 6 6 6 35,3 Jakarta Utara 01
Riset Perikanan 445,0
Data dan/atau Informasi stok sumber
daya perikanan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI
Jumlah Data dan/atau Informasi
Stok Sumber Daya Perikanan di
Wilayah Pengelolaan Perikanan
(WPP) NRI
11 11 11 11 11 137,5 11 WPP Integrasi Pelabuhan
Perikanan dan Fish
Market Bertaraf
Internasional
01
Teknologi Hasil Riset Perikanan Jumlah Teknologi Hasil Riset
Perikanan
23 30 30 30 30 105,2 5 Provinsi 01
Sarana dan Prasarana Riset Perikanan Jumlah Sarana dan Prasarana Riset
Perikanan
10 12 12 12 12 170,3 4 Provinsi Revitalisasi Tambak di
Kawasan Sentra
Produksi Udang dan
Bandeng
01
Data dan/atau Informasi Stok Sumber
Daya Perikanan di Perairan Umum
Daratan (PUD)
Jumlah Data dan/atau Informasi
Stok Sumber Daya Perikanan di
Perairan Umum Daratan (PUD)
8 10 12 14 14 32,1 15 PUD 01
Riset Kelautan 363,0
Data dan/atau Informasi Pemetaan
Sumberdaya Kawasan Pesisir
Jumlah Data dan/atau Informasi
Pemetaan Sumberdaya Kawasan
Pesisir
8 10 10 12 12 25,0 34 provinsi 06
Data dan/atau Informasi Pemetaan
Karakteristik dan Dinamika Laut di
WPP
Jumlah Data dan/atau Informasi
Pemetaan Karakteristik dan
Dinamika Laut di WPP
2 2 3 3 3 10,0 11 WPP 06
berkas 3, hlm. 736INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Sarana dan Prasarana Pendidikan
Kelautan dan Perikanan
Jumlah sarana dan prasarana
pendidikan kelautan dan perikanan
21 22 22 22 22 711,3 19 UPT Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
03
Riset Pengolahan Produk dan
Bioteknologi Kelautan dan Perikanan 22,1
Teknologi Hasil Riset Pengolahan
Produk dan Bioteknologi Kelautan dan
Perikanan
Jumlah Teknologi Hasil Riset
Pengolahan Produk dan Bioteknologi
Kelautan dan Perikanan
6 6 7 7 7 22,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan
Perikanan 35,3
Model Sosial Ekonomi Sektor Kelautan
dan Perikanan
Jumlah Model Sosial Ekonomi
Sektor Kelautan dan Perikanan
6 6 6 6 6 35,3 Jakarta Utara 01
Riset Perikanan 445,0
Data dan/atau Informasi stok sumber
daya perikanan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI
Jumlah Data dan/atau Informasi
Stok Sumber Daya Perikanan di
Wilayah Pengelolaan Perikanan
(WPP) NRI
11 11 11 11 11 137,5 11 WPP Integrasi Pelabuhan
Perikanan dan Fish
Market Bertaraf
Internasional
01
Teknologi Hasil Riset Perikanan Jumlah Teknologi Hasil Riset
Perikanan
23 30 30 30 30 105,2 5 Provinsi 01
Sarana dan Prasarana Riset Perikanan Jumlah Sarana dan Prasarana Riset
Perikanan
10 12 12 12 12 170,3 4 Provinsi Revitalisasi Tambak di
Kawasan Sentra
Produksi Udang dan
Bandeng
01
Data dan/atau Informasi Stok Sumber
Daya Perikanan di Perairan Umum
Daratan (PUD)
Jumlah Data dan/atau Informasi
Stok Sumber Daya Perikanan di
Perairan Umum Daratan (PUD)
8 10 12 14 14 32,1 15 PUD 01
Riset Kelautan 363,0
Data dan/atau Informasi Pemetaan
Sumberdaya Kawasan Pesisir
Jumlah Data dan/atau Informasi
Pemetaan Sumberdaya Kawasan
Pesisir
8 10 10 12 12 25,0 34 provinsi 06
Data dan/atau Informasi Pemetaan
Karakteristik dan Dinamika Laut di
WPP
Jumlah Data dan/atau Informasi
Pemetaan Karakteristik dan
Dinamika Laut di WPP
2 2 3 3 3 10,0 11 WPP 06
032.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Sarana dan Prasarana Riset Kelautan Jumlah Sarana dan Prasarana Riset
Kelautan
7 7 7 7 7 207,2 7 Provinsi 01
Sarana dan Prasarana Riset Data
Satelit Radar
Jumlah Sarana dan Prasarana Riset
Data Satelit Radar
500 500 500 500 500 87,9 BROL-Perancak 01
Sarana dan Prasarana Stasiun Bumi
Penerima Data Satelit Radar
Jumlah Sarana dan Prasarana
Stasiun Bumi Penerima Data Satelit
Radar
1 1 1 1 1 32,9 BROL-Perancak 01
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3.300,5
Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat
Penangkapan Ikan 344,9
Kapal perikanan bantuan yang
terbangun
Jumlah kapal perikanan bantuan
yang terbangun
30 50 70 90 110 183,4 34 Provinsi Integrasi Pelabuhan
Perikanan dan Fish
Market Bertaraf
Internasional
01
Alat penangkapan ikan dan/atau alat
bantu penangkapan ikan bantuan
yang terbangun
Jumlah alat penangkapan ikan dan/
atau alat bantu penangkapan ikan
bantuan yang terbangun
500 750 1000 1250 1500 150,5 34 Provinsi Integrasi Pelabuhan
Perikanan dan Fish
Market Bertaraf
Internasional
01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Saumlaki yang mandiri
(Skala) Tingkat kemandirian Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
Saumlaki
4 4 4 4 4 11,0 Kab. Maluku Tenggara
Barat
02
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 2.416,0
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)
yang ditingkatkan fasilitasnya
Jumlah Pengembangan Pelabuhan
Perikanan Samudera
7 7 7 7 7 199,7 7 lokasi 01
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)
yang meningkat operasionalnya
Tingkat operasional Pelabuhan
Perikanan Samudera
80 81 82 83 84 127,9 7 lokasi 01
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
yang ditingkatkan fasilitasnya
Jumlah Pengembangan Pelabuhan
Perikanan Nusantara
17 18 19 20 21 326,3 21 lokasi 01
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
yang meningkat operasionalnya
Tingkat operasional Pelabuhan
Perikanan Nusantara
80 81 82 83 84 132,9 21 lokasi 01
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
yang ditingkatkan fasilitasnya
Jumlah Pengembangan Pelabuhan
Perikanan Pantai
12 3 4 5 6 423,7 18 lokasi 01
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang
ditingkatkan fasilitasnya
Jumlah Pengembangan Pangkalan
Pendaratan Ikan
1 2 3 4 5 444,5 15 lokasi 01
berkas 3, hlm. 737INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Sarana dan Prasarana Riset Kelautan Jumlah Sarana dan Prasarana Riset
Kelautan
7 7 7 7 7 207,2 7 Provinsi 01
Sarana dan Prasarana Riset Data
Satelit Radar
Jumlah Sarana dan Prasarana Riset
Data Satelit Radar
500 500 500 500 500 87,9 BROL-Perancak 01
Sarana dan Prasarana Stasiun Bumi
Penerima Data Satelit Radar
Jumlah Sarana dan Prasarana
Stasiun Bumi Penerima Data Satelit
Radar
1 1 1 1 1 32,9 BROL-Perancak 01
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3.300,5
Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat
Penangkapan Ikan 344,9
Kapal perikanan bantuan yang
terbangun
Jumlah kapal perikanan bantuan
yang terbangun
30 50 70 90 110 183,4 34 Provinsi Integrasi Pelabuhan
Perikanan dan Fish
Market Bertaraf
Internasional
01
Alat penangkapan ikan dan/atau alat
bantu penangkapan ikan bantuan
yang terbangun
Jumlah alat penangkapan ikan dan/
atau alat bantu penangkapan ikan
bantuan yang terbangun
500 750 1000 1250 1500 150,5 34 Provinsi Integrasi Pelabuhan
Perikanan dan Fish
Market Bertaraf
Internasional
01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Saumlaki yang mandiri
(Skala) Tingkat kemandirian Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
Saumlaki
4 4 4 4 4 11,0 Kab. Maluku Tenggara
Barat
02
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 2.416,0
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)
yang ditingkatkan fasilitasnya
Jumlah Pengembangan Pelabuhan
Perikanan Samudera
7 7 7 7 7 199,7 7 lokasi 01
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)
yang meningkat operasionalnya
Tingkat operasional Pelabuhan
Perikanan Samudera
80 81 82 83 84 127,9 7 lokasi 01
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
yang ditingkatkan fasilitasnya
Jumlah Pengembangan Pelabuhan
Perikanan Nusantara
17 18 19 20 21 326,3 21 lokasi 01
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
yang meningkat operasionalnya
Tingkat operasional Pelabuhan
Perikanan Nusantara
80 81 82 83 84 132,9 21 lokasi 01
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
yang ditingkatkan fasilitasnya
Jumlah Pengembangan Pelabuhan
Perikanan Pantai
12 3 4 5 6 423,7 18 lokasi 01
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang
ditingkatkan fasilitasnya
Jumlah Pengembangan Pangkalan
Pendaratan Ikan
1 2 3 4 5 444,5 15 lokasi 01
032.B.4
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pelabuhan Perikanan yang
Terintegrasi dan Bertaraf Internasional
Jumlah Pelabuhan Perikanan yang
Terintegrasi dan Bertaraf
Internasional
- 3 3 3 3 750,0 3 lokasi Integrasi Pelabuhan
Perikanan dan Fish
Market Bertaraf
Internasional
01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Merauke yang mandiri
(Skala) Tingkat kemandirian Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
Merauke
4 4 4 4 5 11,0 Kab. Merauke Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
02
Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan
393,7
Alokasi Izin yang Diterbitkan Jumlah Alokasi Izin yang Diterbitkan 10500 10600 10650 10700 10750 16,0 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Sistem perizinan pusat-daerah yang
terintegrasi
Jumlah provinsi yang
mengintegrasikan sistem perizinan
pusat-daerah
34 34 34 34 34 84,1 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang
tersalurkan
Jumlah bantuan premi asuransi
nelayan yang tersalurkan
150000 120000 120000 120000 120000 107,7 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Nelayan yang terfasilitasi kredit
perikanan tangkap
Jumlah nelayan yang terfasilitasi
kredit perikanan tangkap (nelayan)
2000 2000 2000 2000 2000 34,3 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Kelompok Usaha Bersama yang
meningkat kapasitas kelembagaannya
Jumlah Kelompok Usaha Bersama
yang meningkat kapasitas
kelembagaannya (kumulatif)
2250 2400 2550 2750 3000 16,6 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
berkas 3, hlm. 738INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pelabuhan Perikanan yang
Terintegrasi dan Bertaraf Internasional
Jumlah Pelabuhan Perikanan yang
Terintegrasi dan Bertaraf
Internasional
- 3 3 3 3 750,0 3 lokasi Integrasi Pelabuhan
Perikanan dan Fish
Market Bertaraf
Internasional
01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Merauke yang mandiri
(Skala) Tingkat kemandirian Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
Merauke
4 4 4 4 5 11,0 Kab. Merauke Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
02
Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan
393,7
Alokasi Izin yang Diterbitkan Jumlah Alokasi Izin yang Diterbitkan 10500 10600 10650 10700 10750 16,0 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Sistem perizinan pusat-daerah yang
terintegrasi
Jumlah provinsi yang
mengintegrasikan sistem perizinan
pusat-daerah
34 34 34 34 34 84,1 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang
tersalurkan
Jumlah bantuan premi asuransi
nelayan yang tersalurkan
150000 120000 120000 120000 120000 107,7 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Nelayan yang terfasilitasi kredit
perikanan tangkap
Jumlah nelayan yang terfasilitasi
kredit perikanan tangkap (nelayan)
2000 2000 2000 2000 2000 34,3 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Kelompok Usaha Bersama yang
meningkat kapasitas kelembagaannya
Jumlah Kelompok Usaha Bersama
yang meningkat kapasitas
kelembagaannya (kumulatif)
2250 2400 2550 2750 3000 16,6 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
032.B.5
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kawasan sentra/kampung nelayan
yang difasilitasi penataannya
Jumlah fasilitasi kawasan sentra
/kampung nelayan yang tertata
40 40 40 40 40 15,0 25 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Natuna yang mandiri
(Skala) Tingkat kemandirian Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
Natuna
4 4 4 4 4 11,0 Kab. Natuna 02
Sertifikat Hak atas Tanah Nelayan
yang difasilitas sertifikasinya
Jumlah fasilitasi sertifikasi hak atas
tanah nelayan
15000 15000 15000 15000 15000 27,8 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Keluarga nelayan yang difasilitasi
diversifikasi usahanya
Jumlah Keluarga nelayan yang
difasilitasi diversifikasi usahanya
2900 4000 5000 6000 7000 26,3 34 Provinsi 01
Kampung Nelayan Maju Jumlah Kampung Nelayan Maju - 10 10 15 20 55,0 20 lokasi 01
Pengelolaan Sumber Daya Ikan 145,9
Laut pedalaman, teritorial dan
perairan kepulauan yang terkelola
sumber daya ikannya
Tingkat pengelolaan sumber daya
ikan di Laut Pedalaman, Teritorial,
Perairan Kepulauan (Persen)
60 70 80 90 100 12,7 11 WPP 01
Kapal perikanan yang menerapkan
Logbook penangkapan ikan
Jumlah kapal perikanan yang
menerapkan logbook penangkapan
ikan (unit)
12000 15000 16000 18000 20000 21,7 UPT Pusat dan UPT
Daerah
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia (WPPNRI) yang
operasional
Jumlah Lembaga Pengelola
Perikanan Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik
Indonesia (WPPNRI) yang operasional
11 11 11 11 11 101,1 11 WPP Integrasi Pelabuhan
Perikanan dan Fish
Market Bertaraf
Internasional
berkas 3, hlm. 739INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kawasan sentra/kampung nelayan
yang difasilitasi penataannya
Jumlah fasilitasi kawasan sentra
/kampung nelayan yang tertata
40 40 40 40 40 15,0 25 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Natuna yang mandiri
(Skala) Tingkat kemandirian Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
Natuna
4 4 4 4 4 11,0 Kab. Natuna 02
Sertifikat Hak atas Tanah Nelayan
yang difasilitas sertifikasinya
Jumlah fasilitasi sertifikasi hak atas
tanah nelayan
15000 15000 15000 15000 15000 27,8 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Keluarga nelayan yang difasilitasi
diversifikasi usahanya
Jumlah Keluarga nelayan yang
difasilitasi diversifikasi usahanya
2900 4000 5000 6000 7000 26,3 34 Provinsi 01
Kampung Nelayan Maju Jumlah Kampung Nelayan Maju - 10 10 15 20 55,0 20 lokasi 01
Pengelolaan Sumber Daya Ikan 145,9
Laut pedalaman, teritorial dan
perairan kepulauan yang terkelola
sumber daya ikannya
Tingkat pengelolaan sumber daya
ikan di Laut Pedalaman, Teritorial,
Perairan Kepulauan (Persen)
60 70 80 90 100 12,7 11 WPP 01
Kapal perikanan yang menerapkan
Logbook penangkapan ikan
Jumlah kapal perikanan yang
menerapkan logbook penangkapan
ikan (unit)
12000 15000 16000 18000 20000 21,7 UPT Pusat dan UPT
Daerah
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia (WPPNRI) yang
operasional
Jumlah Lembaga Pengelola
Perikanan Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik
Indonesia (WPPNRI) yang operasional
11 11 11 11 11 101,1 11 WPP Integrasi Pelabuhan
Perikanan dan Fish
Market Bertaraf
Internasional
032.B.6
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Sebatik yang mandiri
(Skala) Tingkat kemandirian Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
Sebatik
4 4 4 4 4 10,4 Kab. Nunukan Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
02
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3.292,1
Pengelolaan Perbenihan Ikan 1.057,2
Produksi induk unggul Jumlah produksi induk unggul
(ekor, non kumulatif)
1000000 1100000 1200000 1300000 1400000 327,1 34 provinsi Revitalisasi Tambak di
Kawasan Sentra
Produksi Udang dan
Bandeng
01
Sentra Kelautan dan Perikanan
Terpadu (SKPT) Rote, Kabupaten Rote
Ndao yang mandiri
Sentra Kelautan dan Perikanan
Terpadu (SKPT) Kab. Rote Ndao yang
mandiri (skala 1-5)
4 4 5 5 5 18,5 Rote Ndao 02
Benih Bermutu Ikan Air Tawar yang
didistribusikan ke masyarakat
Jumlah Benih ikan Air Tawar yang
didistribusikan ke masyarakat
48960722 50000000 51000000 52000000 54000000 137,1 34 provinsi 01
Benih Bermutu Ikan Air Payau yang
didistribusikan ke masyarakat
Jumlah Benih ikan Air Payau yang
didistribusikan ke masyarakat
158520000 159000000 160000000 161000000 162000000 90,5 34 provinsi Revitalisasi Tambak di
Kawasan Sentra
Produksi Udang dan
Bandeng
01
Benih Bermutu Ikan Air Laut yang
didistribusikan ke masyarakat
Jumlah Benih ikan Air Laut yang
didistribusikan ke masyarakat
8277000 9000000 9500000 10000000 10500000 219,8 34 provinsi 01
Bibit rumput laut yang didistribusikan
ke masyarakat
Jumlah Bantuan Bibit Rumput Laut
yang didistribusikan ke masyarakat
200000 350000 400000 450000 500000 73,6 18 provinsi 01
Bantuan sarana prasarana perikanan
budidaya dan percontohan perbenihan
ikan
Jumlah bantuan sarana prasarana
perikanan budidaya dan
percontohan perbenihan ikan
80 110 120 140 150 42,6 18 provinsi 01
Pembangunan/Rehabilitasi Unit
Pembenihan Ikan Skala Rakyat yang
bersertifikat
Jumlah unit Pembenihan Ikan yang
direvitalisasi
60 70 80 90 100 148,0 33 provinsi 01
Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan
Ikan 1.480,4
berkas 3, hlm. 740INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Sebatik yang mandiri
(Skala) Tingkat kemandirian Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
Sebatik
4 4 4 4 4 10,4 Kab. Nunukan Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
02
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3.292,1
Pengelolaan Perbenihan Ikan 1.057,2
Produksi induk unggul Jumlah produksi induk unggul
(ekor, non kumulatif)
1000000 1100000 1200000 1300000 1400000 327,1 34 provinsi Revitalisasi Tambak di
Kawasan Sentra
Produksi Udang dan
Bandeng
01
Sentra Kelautan dan Perikanan
Terpadu (SKPT) Rote, Kabupaten Rote
Ndao yang mandiri
Sentra Kelautan dan Perikanan
Terpadu (SKPT) Kab. Rote Ndao yang
mandiri (skala 1-5)
4 4 5 5 5 18,5 Rote Ndao 02
Benih Bermutu Ikan Air Tawar yang
didistribusikan ke masyarakat
Jumlah Benih ikan Air Tawar yang
didistribusikan ke masyarakat
48960722 50000000 51000000 52000000 54000000 137,1 34 provinsi 01
Benih Bermutu Ikan Air Payau yang
didistribusikan ke masyarakat
Jumlah Benih ikan Air Payau yang
didistribusikan ke masyarakat
158520000 159000000 160000000 161000000 162000000 90,5 34 provinsi Revitalisasi Tambak di
Kawasan Sentra
Produksi Udang dan
Bandeng
01
Benih Bermutu Ikan Air Laut yang
didistribusikan ke masyarakat
Jumlah Benih ikan Air Laut yang
didistribusikan ke masyarakat
8277000 9000000 9500000 10000000 10500000 219,8 34 provinsi 01
Bibit rumput laut yang didistribusikan
ke masyarakat
Jumlah Bantuan Bibit Rumput Laut
yang didistribusikan ke masyarakat
200000 350000 400000 450000 500000 73,6 18 provinsi 01
Bantuan sarana prasarana perikanan
budidaya dan percontohan perbenihan
ikan
Jumlah bantuan sarana prasarana
perikanan budidaya dan
percontohan perbenihan ikan
80 110 120 140 150 42,6 18 provinsi 01
Pembangunan/Rehabilitasi Unit
Pembenihan Ikan Skala Rakyat yang
bersertifikat
Jumlah unit Pembenihan Ikan yang
direvitalisasi
60 70 80 90 100 148,0 33 provinsi 01
Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan
Ikan 1.480,4
032.B.7
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Bantuan sarana prasarana perikanan
budidaya dan percontohan kawasan
dan kesehatan ikan
Jumlah bantuan sarana prasarana
perikanan budidaya dan
percontohan kawasan dan kesehatan
ikan
38 100 110 120 125 552,9 10 provinsi Revitalisasi Tambak di
Kawasan Sentra
Produksi Udang dan
Bandeng
01
Percontohan pengelolaan kluster
kawasan budidaya berkelanjutan
Jumlah Percontohan Pengelolaan
Kluster Kawasan Budidaya
Berkelanjutan
10 20 30 40 50 302,5 10 Provinsi 01
Pengujian residu produk perikanan
budidaya dan sertifikasi untuk ekspor
bidang kawasan dan kesehatan ikan
Jumlah monitoring residu 10000 14000 18000 22000 26000 256,0 24 Provinsi 01
Rehabilitasi sarana dan prasarana
UPT
Jumlah rehabilitasi sarana dan
prasarana UPT
15 15 15 15 15 369,1 10 provinsi Revitalisasi Tambak di
Kawasan Sentra
Produksi Udang dan
Bandeng
01
Pengelolaan Produksi dan Usaha
Pembudidayaan Ikan 566,3
Luasan usaha budidaya yang
dilindungi asuransi
Jumlah luasan usaha budidaya yang
dilindungi asuransi untuk
kelangsungan usahanya
5000 6000 7500 9000 10000 39,1 33 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya
Jumlah bantuan sarana prasarana
perikanan budidaya dan
percontohan perikanan budidaya
bidang produksi dan usaha
551 800 900 1000 1100 506,7 34 provinsi Revitalisasi Tambak di
Kawasan Sentra
Produksi Udang dan
Bandeng
01
Bidang lahan budidaya yang disiapkan
sertifikasinya (Bidang)
Jumlah bidang lahan budidaya yang
disiapkan sertifikasinya
13000 13000 13000 13000 13000 8,5 23 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Kab. Sumba Timur yang
Mandiri
Tingkat Kemandirian SKPT di Bawah
Tanggung Jawab Direktorat Produksi
dan Usaha
4 4 4 4 5 12,0 Kab. Sumba Timur 02
Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan 188,3
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan pakan ikan mandiri
Jumlah bantuan sarana prasarana
perikanan budidaya dan
percontohan pakan mandiri
91 101 110 120 130 177,0 20 provinsi 01
berkas 3, hlm. 741INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Bantuan sarana prasarana perikanan
budidaya dan percontohan kawasan
dan kesehatan ikan
Jumlah bantuan sarana prasarana
perikanan budidaya dan
percontohan kawasan dan kesehatan
ikan
38 100 110 120 125 552,9 10 provinsi Revitalisasi Tambak di
Kawasan Sentra
Produksi Udang dan
Bandeng
01
Percontohan pengelolaan kluster
kawasan budidaya berkelanjutan
Jumlah Percontohan Pengelolaan
Kluster Kawasan Budidaya
Berkelanjutan
10 20 30 40 50 302,5 10 Provinsi 01
Pengujian residu produk perikanan
budidaya dan sertifikasi untuk ekspor
bidang kawasan dan kesehatan ikan
Jumlah monitoring residu 10000 14000 18000 22000 26000 256,0 24 Provinsi 01
Rehabilitasi sarana dan prasarana
UPT
Jumlah rehabilitasi sarana dan
prasarana UPT
15 15 15 15 15 369,1 10 provinsi Revitalisasi Tambak di
Kawasan Sentra
Produksi Udang dan
Bandeng
01
Pengelolaan Produksi dan Usaha
Pembudidayaan Ikan 566,3
Luasan usaha budidaya yang
dilindungi asuransi
Jumlah luasan usaha budidaya yang
dilindungi asuransi untuk
kelangsungan usahanya
5000 6000 7500 9000 10000 39,1 33 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya
Jumlah bantuan sarana prasarana
perikanan budidaya dan
percontohan perikanan budidaya
bidang produksi dan usaha
551 800 900 1000 1100 506,7 34 provinsi Revitalisasi Tambak di
Kawasan Sentra
Produksi Udang dan
Bandeng
01
Bidang lahan budidaya yang disiapkan
sertifikasinya (Bidang)
Jumlah bidang lahan budidaya yang
disiapkan sertifikasinya
13000 13000 13000 13000 13000 8,5 23 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Kab. Sumba Timur yang
Mandiri
Tingkat Kemandirian SKPT di Bawah
Tanggung Jawab Direktorat Produksi
dan Usaha
4 4 4 4 5 12,0 Kab. Sumba Timur 02
Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan 188,3
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan pakan ikan mandiri
Jumlah bantuan sarana prasarana
perikanan budidaya dan
percontohan pakan mandiri
91 101 110 120 130 177,0 20 provinsi 01
032.B.8
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Sabang yang mandiri
(Skala) Tingkat kemandirian Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
Sabang
4 4 4 4 5 11,3 Kota Sabang 02
Program Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan 1.611,9
Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan 586,7
Sarana Prasarana Pengadaan dan
Penyimpanan Ikan
Jumlah Sarana prasarana
pengadaan dan penyimpanan ikan
yang disediakan
31 35 35 40 45 385,3 34 Provinsi Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Sarana distribusi hasil perikanan yang
disediakan
Jumlah Sarana Distribusi hasil
perikanan yang disediakan
41 41 41 45 50 171,9 34 Provinsi Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Sentra Kelautan dan Perikanan
Terpadu (SKPT) Timika, Kabupaten
Mimika yang mandiri
Tingkat kemandirian Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
Mimika
4 5 5 5 5 29,6 Kab. Mimika 02
Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
803,0
Sarana dan Prasarana Pemasaran
yang dibangun
Jumlah Pasar Ikan yang dibangun 4 2 2 2 2 151,8 10 Provinsi Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Jumlah Sentra Kuliner yang
dibangun
2 10 10 10 10 0,0 10 Provinsi 01
Pembangunan Pasar Ikan Bertaraf
Internasional
Jumlah Pasar Ikan Bertaraf
Internasional yang dibangun
0 3 3 3 3 450,0 3 Provinsi Integrasi Pelabuhan
Perikanan dan Fish
Market Bertaraf
Internasional
berkas 3, hlm. 742INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Sabang yang mandiri
(Skala) Tingkat kemandirian Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
Sabang
4 4 4 4 5 11,3 Kota Sabang 02
Program Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan 1.611,9
Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan 586,7
Sarana Prasarana Pengadaan dan
Penyimpanan Ikan
Jumlah Sarana prasarana
pengadaan dan penyimpanan ikan
yang disediakan
31 35 35 40 45 385,3 34 Provinsi Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Sarana distribusi hasil perikanan yang
disediakan
Jumlah Sarana Distribusi hasil
perikanan yang disediakan
41 41 41 45 50 171,9 34 Provinsi Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Sentra Kelautan dan Perikanan
Terpadu (SKPT) Timika, Kabupaten
Mimika yang mandiri
Tingkat kemandirian Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
Mimika
4 5 5 5 5 29,6 Kab. Mimika 02
Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
803,0
Sarana dan Prasarana Pemasaran
yang dibangun
Jumlah Pasar Ikan yang dibangun 4 2 2 2 2 151,8 10 Provinsi Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Jumlah Sentra Kuliner yang
dibangun
2 10 10 10 10 0,0 10 Provinsi 01
Pembangunan Pasar Ikan Bertaraf
Internasional
Jumlah Pasar Ikan Bertaraf
Internasional yang dibangun
0 3 3 3 3 450,0 3 Provinsi Integrasi Pelabuhan
Perikanan dan Fish
Market Bertaraf
Internasional
032.B.9
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Keikutsertaan dalam Promosi Skala
internasional
Nilai potensi transaksi dari promosi
skala internasional (USD Juta)
250 275 300 325 350 63,7 5 negara Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Kampanye Gerakan Memasyarakatan
Makan Ikan (Gemarikan)
Jumlah lokasi promosi Gemarikan 34 34 34 34 34 137,5 34 Provinsi 03
Pengolahan dan Bina Mutu Produk
Kelautan dan Perikanan 146,0
Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan
Ikan
Jumlah sertifikat kelayakan
pengolahan yang diterbitkan bagi
unit pengolahan ikan (dokumen)
2250 2500 2750 3000 3250 54,6 34 Provinsi Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan
Jumlah Sarana dan Prasarana
Sistem Rantai Dingin dan
Pengolahan yang disediakan
400 500 500 500 500 57,0 34 Provinsi Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
UPI bernilai tambah yang dibangun
menuju Zero Waste
Jumlah UPI bernilai tambah yang
dibangun menuju Zero Waste
2 2 2 2 2 34,4 5 Provinsi Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil
Kelautan dan Perikanan 76,2
berkas 3, hlm. 743INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Keikutsertaan dalam Promosi Skala
internasional
Nilai potensi transaksi dari promosi
skala internasional (USD Juta)
250 275 300 325 350 63,7 5 negara Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Kampanye Gerakan Memasyarakatan
Makan Ikan (Gemarikan)
Jumlah lokasi promosi Gemarikan 34 34 34 34 34 137,5 34 Provinsi 03
Pengolahan dan Bina Mutu Produk
Kelautan dan Perikanan 146,0
Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan
Ikan
Jumlah sertifikat kelayakan
pengolahan yang diterbitkan bagi
unit pengolahan ikan (dokumen)
2250 2500 2750 3000 3250 54,6 34 Provinsi Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan
Jumlah Sarana dan Prasarana
Sistem Rantai Dingin dan
Pengolahan yang disediakan
400 500 500 500 500 57,0 34 Provinsi Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
UPI bernilai tambah yang dibangun
menuju Zero Waste
Jumlah UPI bernilai tambah yang
dibangun menuju Zero Waste
2 2 2 2 2 34,4 5 Provinsi Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil
Kelautan dan Perikanan 76,2
032.B.10
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan kapasitas lembaga usaha
KP
Jumlah lembaga usaha hasil
kelautan dan perikanan yang
ditingkatkan kapasitasnya
20 30 35 40 45 9,5 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Pelaku usaha yang diifasilitasi
kemudahan berusaha dan
berinvestasinya
Jumlah pelaku usaha yang
difasilitasi dalam kegiatan berusaha
dan berinvestasi
1510 1620 1730 1840 1950 30,7 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Penumbuhan wirausaha KP Jumlah wirausaha hasil KP yang
ditumbuhkan
200 200 200 200 200 11,0 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Sentara Kelautan dan Perikanan
Terpadu (SKPT) Biak, Kabupaten Biak
Numfor yang Mandiri
Tingkat kemandirian Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
Biak
4 5 5 5 5 25,0 Kab. Biak-Numfor 02
Program Pengelolaan Ruang Laut 2.084,4
Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan
Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati
Laut 593,1
Kawasan konservasi yang
dimanfaatkan secara berkelanjutan
Luas kawasan konservasi yang
dimanfaatkan secara berkelanjutan
(ha, kumulatif)
10000000 14500000 17500000 19000000 20000000 143,6 34 Provinsi 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Kab. Kepulauan Mentawai yang
Mandiri
Tingkat kemandirian Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
Kab. Kepulauan Mentawai
4 Tingkat
Kemandirian
(Skala 1-5)
4 Tingkat
Kemandirian
(Skala 1-5)
4 Tingkat
Kemandirian
(Skala 1-5)
4 Tingkat
Kemandirian
(Skala 1-5)
4 Tingkat
Kemandirian
(Skala 1-5)
11,1 Kab. Kepulauan Mentawai 02
berkas 3, hlm. 744INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan kapasitas lembaga usaha
KP
Jumlah lembaga usaha hasil
kelautan dan perikanan yang
ditingkatkan kapasitasnya
20 30 35 40 45 9,5 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Pelaku usaha yang diifasilitasi
kemudahan berusaha dan
berinvestasinya
Jumlah pelaku usaha yang
difasilitasi dalam kegiatan berusaha
dan berinvestasi
1510 1620 1730 1840 1950 30,7 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Penumbuhan wirausaha KP Jumlah wirausaha hasil KP yang
ditumbuhkan
200 200 200 200 200 11,0 34 Provinsi Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Sentara Kelautan dan Perikanan
Terpadu (SKPT) Biak, Kabupaten Biak
Numfor yang Mandiri
Tingkat kemandirian Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
Biak
4 5 5 5 5 25,0 Kab. Biak-Numfor 02
Program Pengelolaan Ruang Laut 2.084,4
Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan
Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati
Laut 593,1
Kawasan konservasi yang
dimanfaatkan secara berkelanjutan
Luas kawasan konservasi yang
dimanfaatkan secara berkelanjutan
(ha, kumulatif)
10000000 14500000 17500000 19000000 20000000 143,6 34 Provinsi 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Kab. Kepulauan Mentawai yang
Mandiri
Tingkat kemandirian Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
Kab. Kepulauan Mentawai
4 Tingkat
Kemandirian
(Skala 1-5)
4 Tingkat
Kemandirian
(Skala 1-5)
4 Tingkat
Kemandirian
(Skala 1-5)
4 Tingkat
Kemandirian
(Skala 1-5)
4 Tingkat
Kemandirian
(Skala 1-5)
11,1 Kab. Kepulauan Mentawai 02
032.B.11
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kawasan Konservasi perairan, pesisir
dan pulau-pulau kecil baru (nasional
dan daerah) yang ditetapkan
Luasan kawasan konservasi baru
(ha)
700000 800000 900000 900000 900000 39,9 9 Provinsi 06
Kawasan konservasi perairan, pesisir
dan pulau-pulau kecil yang
operasional
Luas Kawasan konservasi yang
operasional (ha, kumulatif)
10000000 14500000 17500000 19000000 20000000 307,7 46 Lokasi 06
Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan
Konvensi Konservasi Keanekaragaman
Hayati Laut
Konvensi dan Kerjasama Konservasi
yang mendukung Konservasi
Keanekaragaman Hayati Laut
5 5 5 5 5 60,0 Pusat 06
Jejaring kemitraan konservasi yang
mendukung konservasi
keanekaragaman hayati laut
20 5 5 5 5 0,0 Pusat 06
Keanekaragaman hayati perairan
terancam punah yang dilindungi
dan/atau dilestarikan
Jumlah keanekaragaman hayati
perairan yang dilindungi, dan/atau
dilestarikan
6 10 14 18 20 30,8 Pusat 06
Penataan dan Pemanfaatan Jasa
Kelautan 765,5
Lahan Garam yang difasilitasi Jumlah lahan garam yang difasilitasi
(ha)
600 750 750 750 750 381,0 12 Provinsi 01
Pembangunan Sarana Niaga Garam
Rakyat
Jumlah sarana niaga garam rakyat
yang direvitalisasi
70 100 100 100 100 170,7 12 provinsi 01
Jumlah sarana dan/atau prasarana
di kawasan garam terpadu yang
dibangun
4 2 2 2 2 80,0 4 provinsi 01
Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi Jumlah Kawasan yang terfasilitasi
pengelolaan reklamasinya
4 5 5 5 5 17,9 Daerah 01, 06
Pengelolaan Biofarmakologi Jumlah unit bisnis biofarmakologi
yang dibangun
2 2 2 2 2 20,0 10 Provinsi 01
berkas 3, hlm. 745INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kawasan Konservasi perairan, pesisir
dan pulau-pulau kecil baru (nasional
dan daerah) yang ditetapkan
Luasan kawasan konservasi baru
(ha)
700000 800000 900000 900000 900000 39,9 9 Provinsi 06
Kawasan konservasi perairan, pesisir
dan pulau-pulau kecil yang
operasional
Luas Kawasan konservasi yang
operasional (ha, kumulatif)
10000000 14500000 17500000 19000000 20000000 307,7 46 Lokasi 06
Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan
Konvensi Konservasi Keanekaragaman
Hayati Laut
Konvensi dan Kerjasama Konservasi
yang mendukung Konservasi
Keanekaragaman Hayati Laut
5 5 5 5 5 60,0 Pusat 06
Jejaring kemitraan konservasi yang
mendukung konservasi
keanekaragaman hayati laut
20 5 5 5 5 0,0 Pusat 06
Keanekaragaman hayati perairan
terancam punah yang dilindungi
dan/atau dilestarikan
Jumlah keanekaragaman hayati
perairan yang dilindungi, dan/atau
dilestarikan
6 10 14 18 20 30,8 Pusat 06
Penataan dan Pemanfaatan Jasa
Kelautan 765,5
Lahan Garam yang difasilitasi Jumlah lahan garam yang difasilitasi
(ha)
600 750 750 750 750 381,0 12 Provinsi 01
Pembangunan Sarana Niaga Garam
Rakyat
Jumlah sarana niaga garam rakyat
yang direvitalisasi
70 100 100 100 100 170,7 12 provinsi 01
Jumlah sarana dan/atau prasarana
di kawasan garam terpadu yang
dibangun
4 2 2 2 2 80,0 4 provinsi 01
Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi Jumlah Kawasan yang terfasilitasi
pengelolaan reklamasinya
4 5 5 5 5 17,9 Daerah 01, 06
Pengelolaan Biofarmakologi Jumlah unit bisnis biofarmakologi
yang dibangun
2 2 2 2 2 20,0 10 Provinsi 01
032.B.12
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kawasan yang dibangun sarana
prasarana Wisata Bahari dan BMKT
Jumlah kawasan yang dibangun
sarana prasarana wisata bahari dan
BMKT
12 14 16 18 20 85,0 18 Provinsi 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Talaud yang mandiri
(Skala) Tingkat kemandirian Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
Talaud
4 4 4 4 4 11,0 Kepulauan Talaud 02
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil 583,4
Pulau-pulau kecil/terluar yang
tersedia infrastruktur kelautan dan
perikanan
Jumlah pulau-pulau kecil/terluar
yang dibangun sarana prasarananya
7 7 7 7 7 186,1 8 Provinsi 02
Sentra Kelautan dan Perikanan
Terpadu (SKPT) Kab. Morotai yang
mandiri
Tingkat Kemandirian Sentra
Kelautan dan Perikanan Terpadu
(SKPT) Kab. Kepulauan Morotai
(skala 1-5)
4 4 4 4 4 14,1 Kab. Morotai 02
Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
yang meningkat ketangguhannya
terhadap bencana dan dampak
perubahan iklim
Jumlah kawasan pesisir dan pulau -
pulau kecil yang meningkat
ketangguhannya terhadap bencana
dan dampak perubahan iklim
12 12 12 12 12 130,0 Daerah 06
Kawasan di pesisir dan pulau-pulau
kecil yang direhabilitasi
Jumlah kawasan pesisir dan pulau-
pulau kecil yang direhabilitasi
16 (200 ha
mangrove)
16 (400 ha
mangrove)
16 (400 ha
mangrove)
16 (400 ha
mangrove)
16 (400 ha
mangrove)
187,4 60 Lokasi 06
Masyarakat hukum adat, tradisional
dan lokal di Pesisir dan PPK yang
diakui dan dikuatkan kelembagaannya
Jumlah komunitas masyarakat
hukum adat, tradisional dan lokal di
pesisir dan pulau-pulau kecil yang
terfasilitasi dalam rangka penguatan
dan perlindungannya (kumulatif)
5 12 18 24 30 30,0 7 provinsi 04
berkas 3, hlm. 746INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kawasan yang dibangun sarana
prasarana Wisata Bahari dan BMKT
Jumlah kawasan yang dibangun
sarana prasarana wisata bahari dan
BMKT
12 14 16 18 20 85,0 18 Provinsi 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Talaud yang mandiri
(Skala) Tingkat kemandirian Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
Talaud
4 4 4 4 4 11,0 Kepulauan Talaud 02
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil 583,4
Pulau-pulau kecil/terluar yang
tersedia infrastruktur kelautan dan
perikanan
Jumlah pulau-pulau kecil/terluar
yang dibangun sarana prasarananya
7 7 7 7 7 186,1 8 Provinsi 02
Sentra Kelautan dan Perikanan
Terpadu (SKPT) Kab. Morotai yang
mandiri
Tingkat Kemandirian Sentra
Kelautan dan Perikanan Terpadu
(SKPT) Kab. Kepulauan Morotai
(skala 1-5)
4 4 4 4 4 14,1 Kab. Morotai 02
Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
yang meningkat ketangguhannya
terhadap bencana dan dampak
perubahan iklim
Jumlah kawasan pesisir dan pulau -
pulau kecil yang meningkat
ketangguhannya terhadap bencana
dan dampak perubahan iklim
12 12 12 12 12 130,0 Daerah 06
Kawasan di pesisir dan pulau-pulau
kecil yang direhabilitasi
Jumlah kawasan pesisir dan pulau-
pulau kecil yang direhabilitasi
16 (200 ha
mangrove)
16 (400 ha
mangrove)
16 (400 ha
mangrove)
16 (400 ha
mangrove)
16 (400 ha
mangrove)
187,4 60 Lokasi 06
Masyarakat hukum adat, tradisional
dan lokal di Pesisir dan PPK yang
diakui dan dikuatkan kelembagaannya
Jumlah komunitas masyarakat
hukum adat, tradisional dan lokal di
pesisir dan pulau-pulau kecil yang
terfasilitasi dalam rangka penguatan
dan perlindungannya (kumulatif)
5 12 18 24 30 30,0 7 provinsi 04
032.B.13
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
yang dilakukan penanggulangan
pencemaran
Jumlah kawasan pesisir dan pulau-
pulau kecil yang dilakukan
penanggulangan pencemaran
8 6 6 5 5 35,8 27 Lokasi 06
Perencanaan Ruang Laut 142,4
Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut Jumlah perizinan lokasi di wilayah
perairan pesisir dan laut
10 12 14 16 18 41,5 34 Provinsi Revitalisasi Tambak di
Kawasan Sentra
Produksi Udang dan
Bandeng
01
Jumlah lokasi yang dilakukan
pengendalian pemanfaatan ruang
laut di pusat dan daerah
12 27 26 40 46 0,0 34 Provinsi 01
Provinsi yang memiliki dokumen
penyelenggaraan rencana zonasi
Jumlah Provinsi yang memiliki
dokumen monitoring evaluasi/kajian
peninjauan kembali/peraturan
turunan peraturan daerah rencana
zonasi WP3K
13 24 29 24 31 28,0 31 Provinsi 01
Perairan laut antar wilayah yang
memiliki dokumen RZ Kawasan Antar
wilayah yang ditetapkan melalui
Peraturan Perundangan
Jumlah perairan laut antar wilayah
yang memiliki dokumen RZ Kawasan
Antar wilayah yang ditetapkan
melalui Peraturan Perundangan
6 6 4 0 0 19,7 10 perairan laut 01
Kawasan Strategis Nasional dan
Kawasan Strategis Nasional Tertentu
yang Memiliki Rencana Zonasi KSN
dan Rencana Zonasi KSNT yang
ditetapkan Melalui Peraturan
Perundangan
Jumlah KSN dan KSNT yang
Memiliki Rencana Zonasi KSN dan
Rencana Zonasi KSNT yang
ditetapkan Melalui Peraturan
Perundangan
25 28 19 9 5 41,9 75 kawasan 01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Moa, Kabupaten Maluku Barat
Daya yang mandiri
Tingkat Kemandirian Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
Kab. Maluku Barat Daya (Moa)
4 Tingkat
Kemandirian
(Skala 1-5)
4 Tingkat
Kemandirian
(Skala 1-5)
4 Tingkat
Kemandirian
(Skala 1-5)
4 Tingkat
Kemandirian
(Skala 1-5)
4 Tingkat
Kemandirian
(Skala 1-5)
11,3 Kab. Maluku Barat Daya 02
Program Pengawasan Pengelolaan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 4.949,7
Pemantauan dan Operasi Armada 4.888,8
berkas 3, hlm. 747INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
yang dilakukan penanggulangan
pencemaran
Jumlah kawasan pesisir dan pulau-
pulau kecil yang dilakukan
penanggulangan pencemaran
8 6 6 5 5 35,8 27 Lokasi 06
Perencanaan Ruang Laut 142,4
Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut Jumlah perizinan lokasi di wilayah
perairan pesisir dan laut
10 12 14 16 18 41,5 34 Provinsi Revitalisasi Tambak di
Kawasan Sentra
Produksi Udang dan
Bandeng
01
Jumlah lokasi yang dilakukan
pengendalian pemanfaatan ruang
laut di pusat dan daerah
12 27 26 40 46 0,0 34 Provinsi 01
Provinsi yang memiliki dokumen
penyelenggaraan rencana zonasi
Jumlah Provinsi yang memiliki
dokumen monitoring evaluasi/kajian
peninjauan kembali/peraturan
turunan peraturan daerah rencana
zonasi WP3K
13 24 29 24 31 28,0 31 Provinsi 01
Perairan laut antar wilayah yang
memiliki dokumen RZ Kawasan Antar
wilayah yang ditetapkan melalui
Peraturan Perundangan
Jumlah perairan laut antar wilayah
yang memiliki dokumen RZ Kawasan
Antar wilayah yang ditetapkan
melalui Peraturan Perundangan
6 6 4 0 0 19,7 10 perairan laut 01
Kawasan Strategis Nasional dan
Kawasan Strategis Nasional Tertentu
yang Memiliki Rencana Zonasi KSN
dan Rencana Zonasi KSNT yang
ditetapkan Melalui Peraturan
Perundangan
Jumlah KSN dan KSNT yang
Memiliki Rencana Zonasi KSN dan
Rencana Zonasi KSNT yang
ditetapkan Melalui Peraturan
Perundangan
25 28 19 9 5 41,9 75 kawasan 01
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Moa, Kabupaten Maluku Barat
Daya yang mandiri
Tingkat Kemandirian Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
Kab. Maluku Barat Daya (Moa)
4 Tingkat
Kemandirian
(Skala 1-5)
4 Tingkat
Kemandirian
(Skala 1-5)
4 Tingkat
Kemandirian
(Skala 1-5)
4 Tingkat
Kemandirian
(Skala 1-5)
4 Tingkat
Kemandirian
(Skala 1-5)
11,3 Kab. Maluku Barat Daya 02
Program Pengawasan Pengelolaan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 4.949,7
Pemantauan dan Operasi Armada 4.888,8
032.B.14
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Operasional Kapal Pengawas Jumlah hari operasional kapal
pengawas dalam rangka pengawasan
kegiatan IUU Fishing dan merusak
SDKP di WPP - NRI
150 Hari
Operasi
180 Hari
Operasi
180 Hari
Operasi
180 Hari
Operasi
180 Hari
Operasi
2.470,4 Pusat 07
Operasional Pesawat Patroli Jumlah hari operasi pesawat patroli 150 Hari
Operasi
180 Hari
Operasi
180 Hari
Operasi
180 Hari
Operasi
180 Hari
Operasi
180,7 Pusat 07
Operasional Speed Boat/Rigid
Inflatable Boat/Rubber Boat
Jumlah hari operasional speed
boat/rigid inflatable boat/rubber
boat
50 Hari
Operasi
50 Hari
Operasi
50 Hari
Operasi
50 Hari
Operasi
50 Hari
Operasi
279,8 Pusat dan Daerah 07
Kapal pengawas yang dibangun Jumlah kapal pengawas yang
dibangun
2 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 846,7 Pusat 07
Bangunan/Pos Pengawasan yang
dibangun
Jumlah bangunan/pos pengawasan
yang tersedia
18 Unit 15 Unit 15 Unit 15 Unit 15 Unit 259,0 Pusat 07
Sistem Pemantauan SDKP yang
Operasional dan Terintegrasi
Jumlah sistem pemantauan SDKP
yang operasional dan terintegrasi
1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 69,0 Pusat 07
Speed Boat Pengawas yang dibangun Jumlah speedboat pengawas yang
dibangun
11 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 175,4 Pusat 07
Armada Pengawasan yang siap operasi Jumlah armada pengawasan yang
siap operasional
103 Unit 116 Unit 129 Unit 142 Unit 155 Unit 575,0 Pusat dan Daerah 07
Kelompok Masyarakat Pengawas
(POKMASWAS) yang dibina dalam
membantu pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan
Jumlah Kelompok Masyarakat
Pengawas (POKMASWAS) yang
dibina dalam membantu
pengawasan SDKP
1.010
Kelompok
1.050
Kelompok
1.100
Kelompok
1.150
Kelompok
1.200
Kelompok
32,8 Pusat dan Daerah 06
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya
Kelautan 18,8
Pelaku usaha pemanfaatan kawasan
konservasi perairan nasional yang
diperiksa kepatuhannya
Jumlah pelaku usaha pemanfaatan
kawasan konservasi perairan
nasional yang diperiksa
kepatuhannya
35 40 45 50 55 18,8 Daerah 06
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya
Perikanan 42,1
Kapal Perikanan yang diperiksa
kepatuhannya
Jumlah kapal Perikanan yang
diperiksa kepatuhannya
17100 21500 21750 22000 22350 42,1 Pusat dan Daerah 01
Program Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
822,5
berkas 3, hlm. 748INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Operasional Kapal Pengawas Jumlah hari operasional kapal
pengawas dalam rangka pengawasan
kegiatan IUU Fishing dan merusak
SDKP di WPP - NRI
150 Hari
Operasi
180 Hari
Operasi
180 Hari
Operasi
180 Hari
Operasi
180 Hari
Operasi
2.470,4 Pusat 07
Operasional Pesawat Patroli Jumlah hari operasi pesawat patroli 150 Hari
Operasi
180 Hari
Operasi
180 Hari
Operasi
180 Hari
Operasi
180 Hari
Operasi
180,7 Pusat 07
Operasional Speed Boat/Rigid
Inflatable Boat/Rubber Boat
Jumlah hari operasional speed
boat/rigid inflatable boat/rubber
boat
50 Hari
Operasi
50 Hari
Operasi
50 Hari
Operasi
50 Hari
Operasi
50 Hari
Operasi
279,8 Pusat dan Daerah 07
Kapal pengawas yang dibangun Jumlah kapal pengawas yang
dibangun
2 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 846,7 Pusat 07
Bangunan/Pos Pengawasan yang
dibangun
Jumlah bangunan/pos pengawasan
yang tersedia
18 Unit 15 Unit 15 Unit 15 Unit 15 Unit 259,0 Pusat 07
Sistem Pemantauan SDKP yang
Operasional dan Terintegrasi
Jumlah sistem pemantauan SDKP
yang operasional dan terintegrasi
1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem 69,0 Pusat 07
Speed Boat Pengawas yang dibangun Jumlah speedboat pengawas yang
dibangun
11 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 175,4 Pusat 07
Armada Pengawasan yang siap operasi Jumlah armada pengawasan yang
siap operasional
103 Unit 116 Unit 129 Unit 142 Unit 155 Unit 575,0 Pusat dan Daerah 07
Kelompok Masyarakat Pengawas
(POKMASWAS) yang dibina dalam
membantu pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan
Jumlah Kelompok Masyarakat
Pengawas (POKMASWAS) yang
dibina dalam membantu
pengawasan SDKP
1.010
Kelompok
1.050
Kelompok
1.100
Kelompok
1.150
Kelompok
1.200
Kelompok
32,8 Pusat dan Daerah 06
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya
Kelautan 18,8
Pelaku usaha pemanfaatan kawasan
konservasi perairan nasional yang
diperiksa kepatuhannya
Jumlah pelaku usaha pemanfaatan
kawasan konservasi perairan
nasional yang diperiksa
kepatuhannya
35 40 45 50 55 18,8 Daerah 06
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya
Perikanan 42,1
Kapal Perikanan yang diperiksa
kepatuhannya
Jumlah kapal Perikanan yang
diperiksa kepatuhannya
17100 21500 21750 22000 22350 42,1 Pusat dan Daerah 01
Program Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
822,5
032.B.15
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Karantina Ikan 459,2
Operasional Pengawasan ekspor,
impor dan domestik
Persentase penyakit ikan karantina
yang dicegah masuk ke wilayah RI
100 100 100 100 100 136,1 34 Provinsi 01
Sarana dan prasarana pengawasan
karantina
Jumlah sarana dan prasarana
pengawasan karantina
25 28 30 32 32 296,8 10 Provinsi 01
Laporan penindakan pelanggaran
perkarantinaan dan keamanan hayati
ikan
Persentase kasus pelanggaran
Perkarantinaan Ikan yang
diselesaikan
95 95 95 95 95 26,3 34 Provinsi 01
Pengendalian Mutu 275,9
Sarana dan prasarana pengujian mutu Jumlah sarana dan prasarana
pengujian mutu
33 35 37 38 38 148,8 34 Provinsi 01
Operasional pengawasan mutu hasil
perikanan
Persentase jumlah pengiriman
(consignment) hasil perikanan yang
memenuhi persyaratan negara
tujuan ekspor
98 98 98 98 98 113,9 34 Provinsi 01
Unit Penanganan dan/atau
Pengolahan Ikan yang menerapkan
sistem traceability
Unit Penanganan dan/atau
Pengolahan Ikan yang menerapkan
sistem traceability
200 200 200 200 200 13,3 34 Provinsi Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan 87,4
Penerapan Sistem Jaminan Kesehatan
Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan
Jumlah unit kerja yang menerapkan
Sistem Pengendalian (Official
Control) Lingkup Otoritas Kompeten
150 150 150 150 150 87,4 34 Provinsi 01
Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang
menerapkan sistem manajemen
biorisiko laboratorium (SNI
8340:2016)
7 7 7 7 7 0,0 34 Provinsi 01
Jumlah Unit Kerja yang menerapkan
sistem manajemen anti penyuapan
SNI ISO 37001:2016
3 3 3 3 3 0,0 34 Provinsi 01
berkas 3, hlm. 749INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Karantina Ikan 459,2
Operasional Pengawasan ekspor,
impor dan domestik
Persentase penyakit ikan karantina
yang dicegah masuk ke wilayah RI
100 100 100 100 100 136,1 34 Provinsi 01
Sarana dan prasarana pengawasan
karantina
Jumlah sarana dan prasarana
pengawasan karantina
25 28 30 32 32 296,8 10 Provinsi 01
Laporan penindakan pelanggaran
perkarantinaan dan keamanan hayati
ikan
Persentase kasus pelanggaran
Perkarantinaan Ikan yang
diselesaikan
95 95 95 95 95 26,3 34 Provinsi 01
Pengendalian Mutu 275,9
Sarana dan prasarana pengujian mutu Jumlah sarana dan prasarana
pengujian mutu
33 35 37 38 38 148,8 34 Provinsi 01
Operasional pengawasan mutu hasil
perikanan
Persentase jumlah pengiriman
(consignment) hasil perikanan yang
memenuhi persyaratan negara
tujuan ekspor
98 98 98 98 98 113,9 34 Provinsi 01
Unit Penanganan dan/atau
Pengolahan Ikan yang menerapkan
sistem traceability
Unit Penanganan dan/atau
Pengolahan Ikan yang menerapkan
sistem traceability
200 200 200 200 200 13,3 34 Provinsi Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan 87,4
Penerapan Sistem Jaminan Kesehatan
Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan
Jumlah unit kerja yang menerapkan
Sistem Pengendalian (Official
Control) Lingkup Otoritas Kompeten
150 150 150 150 150 87,4 34 Provinsi 01
Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang
menerapkan sistem manajemen
biorisiko laboratorium (SNI
8340:2016)
7 7 7 7 7 0,0 34 Provinsi 01
Jumlah Unit Kerja yang menerapkan
sistem manajemen anti penyuapan
SNI ISO 37001:2016
3 3 3 3 3 0,0 34 Provinsi 01
032.B.16
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Jumlah Unit Pelaksana Teknis
BKIPM yang terakreditasi
menerapkan Sistem Manajemen
Mutu yang terintegrasi (ISO 17020,
ISO 9001, ISO 17025)
7 7 7 7 7 0,0 34 Provinsi 01
JUMLAH 19.906,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 750INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Jumlah Unit Pelaksana Teknis
BKIPM yang terakreditasi
menerapkan Sistem Manajemen
Mutu yang terintegrasi (ISO 17020,
ISO 9001, ISO 17025)
7 7 7 7 7 0,0 34 Provinsi 01
JUMLAH 19.906,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
033.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 1.164,0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR 2.871,0
Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR 652,1
Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR 2.743,5
Program Pembinaan Konstruksi 4.402,5
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 139.740,0
Program Penyelenggaraan Jalan 290.514,6
Program Pengelolaan Sumber Daya Air 195.311,8
Program Pengembangan Perumahan 54.373,0
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah 1.163,6
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 3.186,9
Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo 1.514,6
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 751MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 1.164,0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR 2.871,0
Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR 652,1
Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR 2.743,5
Program Pembinaan Konstruksi 4.402,5
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 139.740,0
Program Penyelenggaraan Jalan 290.514,6
Program Pengelolaan Sumber Daya Air 195.311,8
Program Pengembangan Perumahan 54.373,0
Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah 1.163,6
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 3.186,9
Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo 1.514,6
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
033.A.2
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 3.922,8
JUMLAH 701.560,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 752PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Program Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 3.922,8
JUMLAH 701.560,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
033.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Penelitian Dan Pengembangan
Kementerian PUPR
68,0
Penelitian dan Pengembangan Bidang
Sumber Daya Air 49,5
Penyusunan pedoman rencana induk
ketahanan wilayah terhadap bencana
Jumlah dokumen pedoman
peningkatan ketahanan wilayah dan
infrastruktur vital terhadap bencana
hidrometeorologi, geologi, dan
lingkungan (dokumen)
- 2 - - - 2,0 Terpusat 05
Penyusunan peta risiko dan rencana
induk ketahanan wilayah terhadap
bencana banjir
Jumlah dokumen strategi pengelolaan
risiko banjir perkotaan (dokumen)
- 2 2 2 2 40,0 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai pada kota
: Ambon, Bima, Manado,
Pontianak, Samarinda,
Medan, Semarang,
Cirebon, Padang,
Pekanbaru, Jambi, Banda
Aceh, Lhoksumawe,
Langsa, Binjai, Tebing
Tinggi, Tanjung Balai,
Palembang, Bengkulu,
05
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 753MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Penelitian Dan Pengembangan
Kementerian PUPR
68,0
Penelitian dan Pengembangan Bidang
Sumber Daya Air 49,5
Penyusunan pedoman rencana induk
ketahanan wilayah terhadap bencana
Jumlah dokumen pedoman
peningkatan ketahanan wilayah dan
infrastruktur vital terhadap bencana
hidrometeorologi, geologi, dan
lingkungan (dokumen)
- 2 - - - 2,0 Terpusat 05
Penyusunan peta risiko dan rencana
induk ketahanan wilayah terhadap
bencana banjir
Jumlah dokumen strategi pengelolaan
risiko banjir perkotaan (dokumen)
- 2 2 2 2 40,0 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai pada kota
: Ambon, Bima, Manado,
Pontianak, Samarinda,
Medan, Semarang,
Cirebon, Padang,
Pekanbaru, Jambi, Banda
Aceh, Lhoksumawe,
Langsa, Binjai, Tebing
Tinggi, Tanjung Balai,
Palembang, Bengkulu,
05
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
033.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Mataram, Denpasar,
Surabaya, Banjar Jawa
Barat, Tasikmalaya,
Sukabumi, Cirebon,
Surakarta, Salatiga,
Pekalongan, Tegal,
Yogyakarta, Malang,
Kediri, Blitar, Probolinggo,
Pasuruan, Mojokerto,
Madiun, Cilegon,
Serang,Singkawang,
Palangkaraya,
Banjarmasin, Balikpapan,
Makassar, Palopo,
Konawe, Gorontalo,
Sorong, Bandung,
Jabodetabek
Penyusunan peta risiko dan rencana
induk ketahanan wilayah terhadap
bencana tsunami
Jumlah kabupaten/kota yang
memiliki peta risiko ketahanan
bencana tsunami (Kab./Kota)
1 1 1 1 1 7,5 Diprioritaskan untuk
wilayah prioritas berisiko
bencana tsunami tinggi :
Pantai Barat Sumatera
dan Kepulauan Mentawai
(Kota Padang dan
Bengkulu) , Pantai Selatan
Jawa (Pangandaran,
wilayah Selat Sunda),
Pantai Selatan Bali -
Lombok (Denpasar,
Badung, Mandalika),
Pantai Utara Sulawesi
Utara (Manado) , Pantai
Pulau Buru - Seram (Kota
Ambon), Halmahera dan
Papua
Penelitian dan Pengembangan Bidang
Perumahan dan Permukiman 18,5
berkas 3, hlm. 754INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Mataram, Denpasar,
Surabaya, Banjar Jawa
Barat, Tasikmalaya,
Sukabumi, Cirebon,
Surakarta, Salatiga,
Pekalongan, Tegal,
Yogyakarta, Malang,
Kediri, Blitar, Probolinggo,
Pasuruan, Mojokerto,
Madiun, Cilegon,
Serang,Singkawang,
Palangkaraya,
Banjarmasin, Balikpapan,
Makassar, Palopo,
Konawe, Gorontalo,
Sorong, Bandung,
Jabodetabek
Penyusunan peta risiko dan rencana
induk ketahanan wilayah terhadap
bencana tsunami
Jumlah kabupaten/kota yang
memiliki peta risiko ketahanan
bencana tsunami (Kab./Kota)
1 1 1 1 1 7,5 Diprioritaskan untuk
wilayah prioritas berisiko
bencana tsunami tinggi :
Pantai Barat Sumatera
dan Kepulauan Mentawai
(Kota Padang dan
Bengkulu) , Pantai Selatan
Jawa (Pangandaran,
wilayah Selat Sunda),
Pantai Selatan Bali -
Lombok (Denpasar,
Badung, Mandalika),
Pantai Utara Sulawesi
Utara (Manado) , Pantai
Pulau Buru - Seram (Kota
Ambon), Halmahera dan
Papua
Penelitian dan Pengembangan Bidang
Perumahan dan Permukiman 18,5
033.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyusunan pedoman rencana induk
ketahanan wilayah terhadap bencana
Jumlah dokumen pedoman
peningkatan ketahanan wilayah dan
infrastruktur vital terhadap bencana
hidrometeorologi, geologi, dan
lingkungan (dokumen)
- 2 - - - 2,0 Terpusat
Penyusunan peta risiko dan rencana
induk ketahanan wilayah terhadap
bencana tsunami
Jumlah kabupaten/kota yang
memiliki peta risiko ketahanan
bencana tsunami (Kab./Kota)
1 1 1 1 1 7,5 Diprioritaskan untuk
wilayah prioritas berisiko
bencana tsunami tinggi :
Pantai Barat Sumatera
dan Kepulauan Mentawai
(Kota Padang dan
Bengkulu) , Pantai Selatan
Jawa (Pangandaran,
wilayah Selat Sunda),
Pantai Selatan Bali -
Lombok (Denpasar,
Badung, Mandalika),
Pantai Utara Sulawesi
Utara (Manado) , Pantai
Pulau Buru - Seram (Kota
Ambon), Halmahera dan
Papua
05
Penyusunan peta risiko dan rencana
induk ketahanan wilayah terhadap
bencana likuefaksi
Jumlah kabupaten/kota yang
memiliki peta risiko ketahanan
bencana likuefaksi (Kab./Kota)
1 1 1 9,0 Diprioritaskan untuk
wilayah prioritas berisiko
bencana likuifaksi tinggi :
Palu, Lombok, Yogya
05
Program Pembinaan Konstruksi 90,0
Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi
90,0
Pembangunan dan peningkatan
ketahanan infrastruktur vital terhadap
risiko bencana
Jumlah wilayah sungai yang
ditetapkan ketahanan infrastruktur
vitalnya terhadap risiko bencana
(wilayah sungai)
10 20 20 20 20 90,0 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai rawan
banjir, tsunami, kawasan
pantura Jawa, dan DAS
Kritis
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
128.722,4
berkas 3, hlm. 755INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyusunan pedoman rencana induk
ketahanan wilayah terhadap bencana
Jumlah dokumen pedoman
peningkatan ketahanan wilayah dan
infrastruktur vital terhadap bencana
hidrometeorologi, geologi, dan
lingkungan (dokumen)
- 2 - - - 2,0 Terpusat
Penyusunan peta risiko dan rencana
induk ketahanan wilayah terhadap
bencana tsunami
Jumlah kabupaten/kota yang
memiliki peta risiko ketahanan
bencana tsunami (Kab./Kota)
1 1 1 1 1 7,5 Diprioritaskan untuk
wilayah prioritas berisiko
bencana tsunami tinggi :
Pantai Barat Sumatera
dan Kepulauan Mentawai
(Kota Padang dan
Bengkulu) , Pantai Selatan
Jawa (Pangandaran,
wilayah Selat Sunda),
Pantai Selatan Bali -
Lombok (Denpasar,
Badung, Mandalika),
Pantai Utara Sulawesi
Utara (Manado) , Pantai
Pulau Buru - Seram (Kota
Ambon), Halmahera dan
Papua
05
Penyusunan peta risiko dan rencana
induk ketahanan wilayah terhadap
bencana likuefaksi
Jumlah kabupaten/kota yang
memiliki peta risiko ketahanan
bencana likuefaksi (Kab./Kota)
1 1 1 9,0 Diprioritaskan untuk
wilayah prioritas berisiko
bencana likuifaksi tinggi :
Palu, Lombok, Yogya
05
Program Pembinaan Konstruksi 90,0
Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi
90,0
Pembangunan dan peningkatan
ketahanan infrastruktur vital terhadap
risiko bencana
Jumlah wilayah sungai yang
ditetapkan ketahanan infrastruktur
vitalnya terhadap risiko bencana
(wilayah sungai)
10 20 20 20 20 90,0 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai rawan
banjir, tsunami, kawasan
pantura Jawa, dan DAS
Kritis
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
128.722,4
033.B.4
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembinaan dan Pengembangan Kawasan
Permukiman 10.442,9
Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Permukiman
Jumlah luasan kawasan permukiman
yang dibangun dan dikembangkan
(Hektar)
258 742 1.000 1.000 1.000 5.459,6 34 Provinsi 05
Pembangunan Infrastruktur
Permukiman Berbasis Masyarakat
Jumlah luasan permukiman yang
dibangun infrastruktur berbasis
masyarakat (Hektar)
963 5.037 - - - 4.703,3 34 Provinsi 05
Penyediaan Infrastruktur Permukiman
dalam Rangka Peremajaan
Jumlah kawasan yang disediakan
infrastruktur permukiman dalam
rangka peremajaan (kawasan)
- 4 6 8 10 280,0 Kawasan Perkotaan 05
Pembinaan dan Pengembangan Penataan
Bangunan dan Lingkungan 500,0
Peraturan Penataan Bangunan dan
Lingkungan
Jumlah NSPK terkait penataan
bangunan dan lingkungan (NSPK)
1 1 1 1 1 20,0 Pusat 05
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Bangunan Gedung
dan Penataan Lingkungan
Jumlah kab/kota yang dibina
(Kab/Kota)
48 48 48 48 48 480,0 Kawasan Metropolitan 05
Pembinaan dan Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Permukiman 82.846,2
SPALD-T Skala Kota/Regional Jumlah sambungan rumah yang
terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)
6.270 6.270 6.270 6.270 6.270 18.682,0 28 Kab/Kota Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik)
Layak dan Aman (90%
Rumah Tangga)
05
SPALD-T Skala Permukiman Jumlah sambungan rumah yang
terlayani SPALD-T Skala Permukiman
(SR)
21.663 21.663 21.663 21.663 21.663 25.894,0 168 Kab/Kota Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik)
Layak dan Aman (90%
Rumah Tangga)
05
SPALD-S Skala Kota (IPLT) Jumlah pembangunan dan
rehabilitasi IPLT (unit)
24 77 101 152 151 4.435,0 374 Kab/Kota Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik)
Layak dan Aman (90%
Rumah Tangga)
05
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun
(unit)
39 46 46 46 47 25.391,0 224 kab/kota 05
Sistem Pengelolaan Drainase Luas (hektar) yang difasilitasi sistem
pengelolaan drainase
6 - - - - 5,8 Kota Jayapura 05
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota/Alat Berat
Jumlah alat berat di TPA (unit) 39 46 46 46 47 1.120,0 224 kab/kota 05
berkas 3, hlm. 756INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembinaan dan Pengembangan Kawasan
Permukiman 10.442,9
Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Permukiman
Jumlah luasan kawasan permukiman
yang dibangun dan dikembangkan
(Hektar)
258 742 1.000 1.000 1.000 5.459,6 34 Provinsi 05
Pembangunan Infrastruktur
Permukiman Berbasis Masyarakat
Jumlah luasan permukiman yang
dibangun infrastruktur berbasis
masyarakat (Hektar)
963 5.037 - - - 4.703,3 34 Provinsi 05
Penyediaan Infrastruktur Permukiman
dalam Rangka Peremajaan
Jumlah kawasan yang disediakan
infrastruktur permukiman dalam
rangka peremajaan (kawasan)
- 4 6 8 10 280,0 Kawasan Perkotaan 05
Pembinaan dan Pengembangan Penataan
Bangunan dan Lingkungan 500,0
Peraturan Penataan Bangunan dan
Lingkungan
Jumlah NSPK terkait penataan
bangunan dan lingkungan (NSPK)
1 1 1 1 1 20,0 Pusat 05
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Bangunan Gedung
dan Penataan Lingkungan
Jumlah kab/kota yang dibina
(Kab/Kota)
48 48 48 48 48 480,0 Kawasan Metropolitan 05
Pembinaan dan Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Permukiman 82.846,2
SPALD-T Skala Kota/Regional Jumlah sambungan rumah yang
terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)
6.270 6.270 6.270 6.270 6.270 18.682,0 28 Kab/Kota Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik)
Layak dan Aman (90%
Rumah Tangga)
05
SPALD-T Skala Permukiman Jumlah sambungan rumah yang
terlayani SPALD-T Skala Permukiman
(SR)
21.663 21.663 21.663 21.663 21.663 25.894,0 168 Kab/Kota Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik)
Layak dan Aman (90%
Rumah Tangga)
05
SPALD-S Skala Kota (IPLT) Jumlah pembangunan dan
rehabilitasi IPLT (unit)
24 77 101 152 151 4.435,0 374 Kab/Kota Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik)
Layak dan Aman (90%
Rumah Tangga)
05
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun
(unit)
39 46 46 46 47 25.391,0 224 kab/kota 05
Sistem Pengelolaan Drainase Luas (hektar) yang difasilitasi sistem
pengelolaan drainase
6 - - - - 5,8 Kota Jayapura 05
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota/Alat Berat
Jumlah alat berat di TPA (unit) 39 46 46 46 47 1.120,0 224 kab/kota 05
033.B.5
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah kapasitas sampah yang
terkelola unit TPS3R (ton/hari)
189 189 377 565 565 691,0 120 kab/kota 05
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan (TPST)
Jumlah TPST yang terbangun (unit) 7 8 15 23 22 5.844,0 55 kab/kota 05
Pelayanan Air Minum dan Sanitasi
Terintegrasi
Jumlah kab/kota yang terfasilitasi
peningkatan kapasitas pelayanan air
minum dan sanitasi (air limbah) yang
terintegrasi (kab/kota)
- - 1 1 1 15,0 Kota Malang, Kota
Palembang, dan DKI/ Kota
Bogor
Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik)
Layak dan Aman (90%
Rumah Tangga)
05
Implementasi Dokumen SSK (APBN) Jumlah kabupaten/kota yang
terfasilitasi pendampingan
implementasi SSK (kab/kota)
66 66 62 62 52 308,0 Seluruh provinsi Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik)
Layak dan Aman (90%
Rumah Tangga)
05
Fasilitasi penguatan kapasitas daerah
dalam pengelolaan air limbah domestik
(termasuk pengelolaan lumpur tinja)
Jumlah kabupaten/kota yang
terfasilitasi penguatan kapasitas
daerah dalam pengelolaan air limbah
domestik (kab/kota)
87 87 87 88 88 218,5 437 kab/kota Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik)
Layak dan Aman (90%
Rumah Tangga)
05
Fasilitasi penguatan Kapasitas Daerah
dalam Pengelolaan Sampah (APBN)
Jumlah kabupaten/kota yang
terfasilitasi penguatan kapasitas
daerah dalam pengelolaan sampah
(kab/kota)
83 83 83 84 84 208,5 417 kab/kota 05
Penyusunan Rancangan NSPK Jumlah NSPK Sanitasi yang tersusun
(unit)
4 4 4 4 4 16,0 Pusat Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik)
Layak dan Aman (90%
Rumah Tangga)
05
Pengaturan Penyelenggaraan Bidang
Sanitasi di Daerah (APBN)
Jumlah kab/kota yang terfasilitasi
penyusunan pengaturan bidang
sanitasi (Kab/Kota)
66 66 64 58 54 15,4 Pusat Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik)
Layak dan Aman (90%
Rumah Tangga)
05
NSPK Layanan Air Minum dan Sanitasi
Terintegrasi
Jumlah NSPK yang tersusun (unit) 1 1 - - - 2,0 Pusat Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik)
Layak dan Aman (90%
Rumah Tangga)
Pembinaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum 34.556,4
berkas 3, hlm. 757INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah kapasitas sampah yang
terkelola unit TPS3R (ton/hari)
189 189 377 565 565 691,0 120 kab/kota 05
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan (TPST)
Jumlah TPST yang terbangun (unit) 7 8 15 23 22 5.844,0 55 kab/kota 05
Pelayanan Air Minum dan Sanitasi
Terintegrasi
Jumlah kab/kota yang terfasilitasi
peningkatan kapasitas pelayanan air
minum dan sanitasi (air limbah) yang
terintegrasi (kab/kota)
- - 1 1 1 15,0 Kota Malang, Kota
Palembang, dan DKI/ Kota
Bogor
Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik)
Layak dan Aman (90%
Rumah Tangga)
05
Implementasi Dokumen SSK (APBN) Jumlah kabupaten/kota yang
terfasilitasi pendampingan
implementasi SSK (kab/kota)
66 66 62 62 52 308,0 Seluruh provinsi Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik)
Layak dan Aman (90%
Rumah Tangga)
05
Fasilitasi penguatan kapasitas daerah
dalam pengelolaan air limbah domestik
(termasuk pengelolaan lumpur tinja)
Jumlah kabupaten/kota yang
terfasilitasi penguatan kapasitas
daerah dalam pengelolaan air limbah
domestik (kab/kota)
87 87 87 88 88 218,5 437 kab/kota Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik)
Layak dan Aman (90%
Rumah Tangga)
05
Fasilitasi penguatan Kapasitas Daerah
dalam Pengelolaan Sampah (APBN)
Jumlah kabupaten/kota yang
terfasilitasi penguatan kapasitas
daerah dalam pengelolaan sampah
(kab/kota)
83 83 83 84 84 208,5 417 kab/kota 05
Penyusunan Rancangan NSPK Jumlah NSPK Sanitasi yang tersusun
(unit)
4 4 4 4 4 16,0 Pusat Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik)
Layak dan Aman (90%
Rumah Tangga)
05
Pengaturan Penyelenggaraan Bidang
Sanitasi di Daerah (APBN)
Jumlah kab/kota yang terfasilitasi
penyusunan pengaturan bidang
sanitasi (Kab/Kota)
66 66 64 58 54 15,4 Pusat Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik)
Layak dan Aman (90%
Rumah Tangga)
05
NSPK Layanan Air Minum dan Sanitasi
Terintegrasi
Jumlah NSPK yang tersusun (unit) 1 1 - - - 2,0 Pusat Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik)
Layak dan Aman (90%
Rumah Tangga)
Pembinaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum 34.556,4
033.B.6
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembangunan dan Peningkatan SPAM Kapasitas Pembangunan dan
Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota
dan SPAM Lintas Kabupaten/Kota ,
SPAM berbasis Masyarakat, SPAM
Regional (lpd)
2.214 2.827 3.440 4.052 4.665 25.411,3 Seluruh Provinsi Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
05
Perluasan SPAM Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR) 87.560 13.140 175.120 218.899 262.679 8.028,9 Seluruh Provinsi Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
05
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan SPAM
Jumlah penyelenggaraan pembinaan
dan pengawasan pengembangan air
minum di kabupaten/kota (kab/kota)
509 509 509 509 509 1.055,0 Seluruh provinsi Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
05
Peraturan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
Peraturan pengembangan SPAM yang
tersusun (NSPK)
3 4 4 3 2 11,2 Pusat Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
05
Rencana Pengamanan Air Minum
(RPAM)
Jumlah kabupaten/kota dengan
penyelenggara SPAM yang memiliki
dokumen Rencana Pengamanan Air
Minum (RPAM) (kab/kota)
101 102 102 102 102 50,0 508 kab/kota sebagai
pemenuhan akses dasar
air minum dan Provinsi
DKI Jakarta
Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
05
Peningkatan Penyelenggaraan Sistem
Penyediaan Air Minum 376,9
Peningkatan Kerjasama Investasi
Penyelenggara SPAM
Jumlah BUMN/BUMD yang
difasilitasi dalam rangka
peningkatan kerjasama investasi
(BUMN/BUMD)
14 11 21 21 23
76,5 Seluruh provinsi Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
05
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD
Penyelenggara SPAM
Jumlah BUMN/BUMD yang
difasilitasi dalam rangka
peningkatan kinerja BUMN/BUMD
(BUMN/BUMD)
30 32 32 32 30
261,4 Seluruh provinsi Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
05
Penyusunan Business Plan pada
BUMN/ BUMD Penyelenggara SPAM
Jumlah BUMN/BUMD yang
difasilitasi dalam rangka
penyusunan Business Plan
(BUMN/BUMD)
12 12 12 12 12
39,0 Seluruh provinsi Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
05
Program Penyelenggaraan Jalan 195.194,5
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan
Kapasitas Jalan Nasional 72.944,3
Jalan Akses pusat pertahanan Natuna Panjang jalan yang dibangun (km) 2 15 15 8 8 1.099,0 Kepulauan Riau 05
Jembatan Klarik Cs Jembatan yang dibangun (lokasi) 1 - - - - 107,3 Kepulauan Riau 05
Jalan lintas Batam (Ruas Sp.Sei
Harapan-Sp.Basecamp dan Sp.Tembesi
- Tg Berikat)
Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 10 12 80,0 Kepulauan Riau 05
berkas 3, hlm. 758INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembangunan dan Peningkatan SPAM Kapasitas Pembangunan dan
Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota
dan SPAM Lintas Kabupaten/Kota ,
SPAM berbasis Masyarakat, SPAM
Regional (lpd)
2.214 2.827 3.440 4.052 4.665 25.411,3 Seluruh Provinsi Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
05
Perluasan SPAM Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR) 87.560 13.140 175.120 218.899 262.679 8.028,9 Seluruh Provinsi Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
05
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan SPAM
Jumlah penyelenggaraan pembinaan
dan pengawasan pengembangan air
minum di kabupaten/kota (kab/kota)
509 509 509 509 509 1.055,0 Seluruh provinsi Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
05
Peraturan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
Peraturan pengembangan SPAM yang
tersusun (NSPK)
3 4 4 3 2 11,2 Pusat Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
05
Rencana Pengamanan Air Minum
(RPAM)
Jumlah kabupaten/kota dengan
penyelenggara SPAM yang memiliki
dokumen Rencana Pengamanan Air
Minum (RPAM) (kab/kota)
101 102 102 102 102 50,0 508 kab/kota sebagai
pemenuhan akses dasar
air minum dan Provinsi
DKI Jakarta
Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
05
Peningkatan Penyelenggaraan Sistem
Penyediaan Air Minum 376,9
Peningkatan Kerjasama Investasi
Penyelenggara SPAM
Jumlah BUMN/BUMD yang
difasilitasi dalam rangka
peningkatan kerjasama investasi
(BUMN/BUMD)
14 11 21 21 23
76,5 Seluruh provinsi Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
05
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD
Penyelenggara SPAM
Jumlah BUMN/BUMD yang
difasilitasi dalam rangka
peningkatan kinerja BUMN/BUMD
(BUMN/BUMD)
30 32 32 32 30
261,4 Seluruh provinsi Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
05
Penyusunan Business Plan pada
BUMN/ BUMD Penyelenggara SPAM
Jumlah BUMN/BUMD yang
difasilitasi dalam rangka
penyusunan Business Plan
(BUMN/BUMD)
12 12 12 12 12
39,0 Seluruh provinsi Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
05
Program Penyelenggaraan Jalan 195.194,5
Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan
Kapasitas Jalan Nasional 72.944,3
Jalan Akses pusat pertahanan Natuna Panjang jalan yang dibangun (km) 2 15 15 8 8 1.099,0 Kepulauan Riau 05
Jembatan Klarik Cs Jembatan yang dibangun (lokasi) 1 - - - - 107,3 Kepulauan Riau 05
Jalan lintas Batam (Ruas Sp.Sei
Harapan-Sp.Basecamp dan Sp.Tembesi
- Tg Berikat)
Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 10 12 80,0 Kepulauan Riau 05
033.B.7
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Jalan lintas Bintan Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 25 - 250,0 Kepulauan Riau 05
Jalan perbatasan Kalbar Panjang jalan yang dibangun (km) 12 - - - - 98,4 Kalimantan Barat 05
Jalan perbatasan Kaltara Panjang jalan yang dibangun (km) 47 70 36 19 19 1.933,3 Kalimantan Utara 05
Jalan perbatasan NTT Panjang jalan yang dibangun (km) 33 50 45 45 5 1.256,0 Nusa Tenggara Timur 05
Jalan Trans Kepulauan NTT Panjang jalan yang dibangun (km) - - 7 - - 30,0 Nusa Tenggara Timur 05
Jalan Lintas Barat Aceh Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 10 100,0 Aceh 05
Jalan Lintas Barat Jambi Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 15 - 85,0 Jambi 05
Jalan Lintas Pantura Banten Panjang jalan yang dibangun (km) - - 150 - - 85,0 Banten 05
Jalan Penggantian Jembatan Pantura
Banten (cs)
Jembatan yang dibangun (lokasi) 1 - - - - 75,0 Banten 05
Jalan Lintas penghubung Kalbar Panjang jalan yang dibangun (km) 6 29 57 57 57 2.330,7 Kalimantan Barat 05
Jalan Lintas Penghubung Sumsel Panjang jalan yang dibangun (km) - - 5 10 - 111,0 Sumatera Selatan 05
Jalan Lintas Penghubung Sumut Panjang jalan yang dibangun (km) 2 10 10 6 6 475,6 Sumatera Utara 05
Jalan Lintas Selatan Kalsel Panjang jalan yang dibangun (km) 7 8 348,0 Kalimantan Selatan 05
Jalan Lintas Tengah Aceh Panjang jalan yang dibangun (km) 32 11 11 11 11 1.790,4 Aceh 05
Jembatan Sp. Uning - Takengon Jembatan yang dibangun (lokasi) - 1 - - - 140,0 Aceh 05
Jalan Lintas Tengah Jawa Timur Panjang jalan yang dibangun (km) - - 2 - - 11,8 Jawa Timur 05
Jalan Lintas Tengah Kalteng Panjang jalan yang dibangun (km) 20 13 13 6 6 562,6 Kalimantan Tengah 05
Jalan Lintas Timur Riau Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 20 193,0 Riau 05
Jalan Lintas Timur Sumatera Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 65 387,0 Lampung 05
Jalan Lintas Utara Bali Panjang jalan yang dibangun (km) - 1.083 1.083 933 - 1.050,0 Bali 05
Jalan Singaraja - Mengwitani (shortcut) Panjang jalan yang dibangun (km) - 3 2 5 222,2 Bali 05
Jembatan Shortcut Denpasar -
Gilimanuk (Tk. Yeh Otan)
Jembatan yang dibangun (lokasi) - 1 - - - 80,0 Bali 05
Jalan Pansela Jawa Tengah Panjang jalan yang dibangun (km) 3 8 10 15 13 496,0 Jawa Tengah 05
Jalan Pansela Jawa Timur Panjang jalan yang dibangun (km) 38 54 60 60 36 2.496,6 Jawa Timur 05
Jalan Pansela Yogyakarta Panjang jalan yang dibangun (km) 5 18 6 6 495,1 Yogyakarta 05
Jalan Selingkar Wilis Ring 2 dan Radial
(APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 19 48 75 75 45 786,0 Jawa Timur 05
Jalan Penanganan Jalan dampak
bencana Palu
Panjang jalan yang dibangun (km) 786 - - - - 1.218,7 Sulawesi Tengah 05
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 Jembatan yang dibangun (lokasi) 1 - - - - 325,0 Sulawesi Tengah 05
Rehabilitasi dan Penggantian Jembatan
dampak bencana Palu
Jembatan yang dibangun (lokasi) 1 - - - - 23,2 Sulawesi Tengah 05
Jalan Penghubung lintas timur dan
barat Sumatera
Panjang jalan yang dibangun (km) - - 8 15 - 200,0 Bengkulu 05
Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Panjang jalan yang dibangun (km) 15 20 25 15 5 856,0 Gorontalo 05
berkas 3, hlm. 759INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Jalan lintas Bintan Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 25 - 250,0 Kepulauan Riau 05
Jalan perbatasan Kalbar Panjang jalan yang dibangun (km) 12 - - - - 98,4 Kalimantan Barat 05
Jalan perbatasan Kaltara Panjang jalan yang dibangun (km) 47 70 36 19 19 1.933,3 Kalimantan Utara 05
Jalan perbatasan NTT Panjang jalan yang dibangun (km) 33 50 45 45 5 1.256,0 Nusa Tenggara Timur 05
Jalan Trans Kepulauan NTT Panjang jalan yang dibangun (km) - - 7 - - 30,0 Nusa Tenggara Timur 05
Jalan Lintas Barat Aceh Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 10 100,0 Aceh 05
Jalan Lintas Barat Jambi Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 15 - 85,0 Jambi 05
Jalan Lintas Pantura Banten Panjang jalan yang dibangun (km) - - 150 - - 85,0 Banten 05
Jalan Penggantian Jembatan Pantura
Banten (cs)
Jembatan yang dibangun (lokasi) 1 - - - - 75,0 Banten 05
Jalan Lintas penghubung Kalbar Panjang jalan yang dibangun (km) 6 29 57 57 57 2.330,7 Kalimantan Barat 05
Jalan Lintas Penghubung Sumsel Panjang jalan yang dibangun (km) - - 5 10 - 111,0 Sumatera Selatan 05
Jalan Lintas Penghubung Sumut Panjang jalan yang dibangun (km) 2 10 10 6 6 475,6 Sumatera Utara 05
Jalan Lintas Selatan Kalsel Panjang jalan yang dibangun (km) 7 8 348,0 Kalimantan Selatan 05
Jalan Lintas Tengah Aceh Panjang jalan yang dibangun (km) 32 11 11 11 11 1.790,4 Aceh 05
Jembatan Sp. Uning - Takengon Jembatan yang dibangun (lokasi) - 1 - - - 140,0 Aceh 05
Jalan Lintas Tengah Jawa Timur Panjang jalan yang dibangun (km) - - 2 - - 11,8 Jawa Timur 05
Jalan Lintas Tengah Kalteng Panjang jalan yang dibangun (km) 20 13 13 6 6 562,6 Kalimantan Tengah 05
Jalan Lintas Timur Riau Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 20 193,0 Riau 05
Jalan Lintas Timur Sumatera Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 65 387,0 Lampung 05
Jalan Lintas Utara Bali Panjang jalan yang dibangun (km) - 1.083 1.083 933 - 1.050,0 Bali 05
Jalan Singaraja - Mengwitani (shortcut) Panjang jalan yang dibangun (km) - 3 2 5 222,2 Bali 05
Jembatan Shortcut Denpasar -
Gilimanuk (Tk. Yeh Otan)
Jembatan yang dibangun (lokasi) - 1 - - - 80,0 Bali 05
Jalan Pansela Jawa Tengah Panjang jalan yang dibangun (km) 3 8 10 15 13 496,0 Jawa Tengah 05
Jalan Pansela Jawa Timur Panjang jalan yang dibangun (km) 38 54 60 60 36 2.496,6 Jawa Timur 05
Jalan Pansela Yogyakarta Panjang jalan yang dibangun (km) 5 18 6 6 495,1 Yogyakarta 05
Jalan Selingkar Wilis Ring 2 dan Radial
(APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 19 48 75 75 45 786,0 Jawa Timur 05
Jalan Penanganan Jalan dampak
bencana Palu
Panjang jalan yang dibangun (km) 786 - - - - 1.218,7 Sulawesi Tengah 05
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 Jembatan yang dibangun (lokasi) 1 - - - - 325,0 Sulawesi Tengah 05
Rehabilitasi dan Penggantian Jembatan
dampak bencana Palu
Jembatan yang dibangun (lokasi) 1 - - - - 23,2 Sulawesi Tengah 05
Jalan Penghubung lintas timur dan
barat Sumatera
Panjang jalan yang dibangun (km) - - 8 15 - 200,0 Bengkulu 05
Jalan Lingkar Luar Gorontalo (GORR) Panjang jalan yang dibangun (km) 15 20 25 15 5 856,0 Gorontalo 05
033.B.8
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Jalan Penghubung lintas utara -
selatan Gorontalo
Panjang jalan yang dibangun (km) - 20 20 - - 960,0 Gorontalo 05
Jalan Penghubung lintas utara -
selatan Jabar
Panjang jalan yang dibangun (km) 3 - - - - 136,6 Jawa Barat 05
Jalan Perbatasan Kaltim Panjang jalan yang dibangun (km) 63 55 32 6 6 1.580,3 Kalimantan Timur 05
Jalan Trans Papua Panjang jalan yang dibangun (km) 59 59 39 39 39 3.155,0 Papua Jalan Trans Papua
Merauke - Sorong
05
Jalan Trans Papua Barat Panjang jalan yang dibangun (km) 51 51 51 51 51 2.768,6 Papua Barat Jalan Trans Papua
Merauke - Sorong
05
Jembatan di Jalan Trans Papua Panjang jembatan jalan yang
dibangun (m)
3.140 3.230 2.680 2.325 2.389 7.245,6 Papua Jalan Trans Papua
Merauke - Sorong
Jembatan di Jalan Trans Papua Barat Panjang jembatan jalan yang
dibangun (m)
887 967 967 887 887 2.206,5 Papua Barat Jalan Trans Papua
Merauke - Sorong
Jalan Perbatasan Papua Panjang jalan yang dibangun (km) 6 6 6 6 6 200,0 Papua 05
Jembatan Pulau Lembeh (Potensi) Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - - 1 0,0 Sulawesi Utara 05
Jembatan Samota Jembatan yang dibangun (lokasi) 1 - - - - 150,0 Nusa Tenggara Barat 05
Jembatan Batam-Bintan
(Potensi/Penyiapan)
Jembatan yang dibangun (lokasi) - 1 - - - 10,0 Kepulauan Riau 05
Jembatan Sumsel - Bangka
(Potensi/Penyiapan)
Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - - 1 10,0 Sumatera Selatan 05
Jembatan Muna-Buton
(Potensi/Penyiapan)
Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - 1 - 10,0 Sulawesi Tenggara 05
Jalan Akses dan Jembatan Pulau
Balang
Jembatan yang dibangun (lokasi) - 1 - - - 549,3 Kalimantan Timur 05
Jembatan Pulau Laut (potensi) Jembatan yang dibangun (lokasi) - - 1 - - 0,0 Kalimantan Selatan 05
Jembatan Lewamori Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - - 1 500,0 Nusa Tenggara Barat 05
Jalan Lintas Utara Papua (Jayapura -
Sarmi)
Panjang jalan yang dibangun (km) - 15 15 15 15 750,0 Papua 05
Jembatan Kapuas 3 Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - - 1 300,0 Kalimantan Barat 05
Jembatan Srandaan Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - - 1 700,0 Yogyakarta 05
Jembatan Kahayan 2 Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - - 1 300,0 Kalimantan Tengah 05
Jembatan Sambas Besar Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - - 1 1.860,0 Kalimantan Barat 05
Jalan penghubung lintas (tapalang-
mambi)
Panjang jalan yang dibangun (km) 2 2 2 - - 120,0 Sulawesi Barat 05
Konektivitas Fakfak (jalan SP. Moyana -
Windesi)
Panjang Jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya (km)
- - 5 5 - 120,0 Papua Barat 05
Jalan SP.3 Moyana - Tiwara - Bofuer Panjang Jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya (km)
- 4 5 5 - 135,0 Papua Barat 05
berkas 3, hlm. 760INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Jalan Penghubung lintas utara -
selatan Gorontalo
Panjang jalan yang dibangun (km) - 20 20 - - 960,0 Gorontalo 05
Jalan Penghubung lintas utara -
selatan Jabar
Panjang jalan yang dibangun (km) 3 - - - - 136,6 Jawa Barat 05
Jalan Perbatasan Kaltim Panjang jalan yang dibangun (km) 63 55 32 6 6 1.580,3 Kalimantan Timur 05
Jalan Trans Papua Panjang jalan yang dibangun (km) 59 59 39 39 39 3.155,0 Papua Jalan Trans Papua
Merauke - Sorong
05
Jalan Trans Papua Barat Panjang jalan yang dibangun (km) 51 51 51 51 51 2.768,6 Papua Barat Jalan Trans Papua
Merauke - Sorong
05
Jembatan di Jalan Trans Papua Panjang jembatan jalan yang
dibangun (m)
3.140 3.230 2.680 2.325 2.389 7.245,6 Papua Jalan Trans Papua
Merauke - Sorong
Jembatan di Jalan Trans Papua Barat Panjang jembatan jalan yang
dibangun (m)
887 967 967 887 887 2.206,5 Papua Barat Jalan Trans Papua
Merauke - Sorong
Jalan Perbatasan Papua Panjang jalan yang dibangun (km) 6 6 6 6 6 200,0 Papua 05
Jembatan Pulau Lembeh (Potensi) Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - - 1 0,0 Sulawesi Utara 05
Jembatan Samota Jembatan yang dibangun (lokasi) 1 - - - - 150,0 Nusa Tenggara Barat 05
Jembatan Batam-Bintan
(Potensi/Penyiapan)
Jembatan yang dibangun (lokasi) - 1 - - - 10,0 Kepulauan Riau 05
Jembatan Sumsel - Bangka
(Potensi/Penyiapan)
Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - - 1 10,0 Sumatera Selatan 05
Jembatan Muna-Buton
(Potensi/Penyiapan)
Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - 1 - 10,0 Sulawesi Tenggara 05
Jalan Akses dan Jembatan Pulau
Balang
Jembatan yang dibangun (lokasi) - 1 - - - 549,3 Kalimantan Timur 05
Jembatan Pulau Laut (potensi) Jembatan yang dibangun (lokasi) - - 1 - - 0,0 Kalimantan Selatan 05
Jembatan Lewamori Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - - 1 500,0 Nusa Tenggara Barat 05
Jalan Lintas Utara Papua (Jayapura -
Sarmi)
Panjang jalan yang dibangun (km) - 15 15 15 15 750,0 Papua 05
Jembatan Kapuas 3 Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - - 1 300,0 Kalimantan Barat 05
Jembatan Srandaan Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - - 1 700,0 Yogyakarta 05
Jembatan Kahayan 2 Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - - 1 300,0 Kalimantan Tengah 05
Jembatan Sambas Besar Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - - 1 1.860,0 Kalimantan Barat 05
Jalan penghubung lintas (tapalang-
mambi)
Panjang jalan yang dibangun (km) 2 2 2 - - 120,0 Sulawesi Barat 05
Konektivitas Fakfak (jalan SP. Moyana -
Windesi)
Panjang Jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya (km)
- - 5 5 - 120,0 Papua Barat 05
Jalan SP.3 Moyana - Tiwara - Bofuer Panjang Jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya (km)
- 4 5 5 - 135,0 Papua Barat 05
033.B.9
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Jalan Trans Bangka Panjang jalan yang dibangun (km) - 10 12 16 12 350,0 Bangka Belitung 05
Jalan Trans Belitung Panjang jalan yang dibangun (km) - 5 8 10 7 210,0 Bangka Belitung 05
Jalan Lingkar Rembang - Lasem Panjang jalan yang dibangun (km) 5 5 6 5 5 249,9 Jawa Tengah 05
Jalan Tambakreja - Bantarsari (Lingkar
Sidareja)(Pansela)
Panjang jalan yang dibangun (km) 2 - - - - 25,0 Jawa Tengah 05
Jembatan Inari Jembatan yang dibangun (lokasi) - - 1 - - 900,0 Papua Barat 05
Jalan By Pass Balige Panjang jalan yang dibangun (km) 7 7 - - - 135,0 Sumatera Utara 05
Jalan Lingkar Parakan, Kab.
Temanggung dan Kab. Wonosobo
Panjang jalan yang dibangun (km) - 4 4 4 4 150,1 Jawa Tengah 05
Jalan Lingkar Utara Kertek, Kab.
Wonosobo
Panjang jalan yang dibangun (km) - - 3 3 3 85,0 Jawa Tengah 05
Jalan Lintas Selatan Madura (Ruas
Sreseh Pangarengan)
Panjang jalan yang dibangun (km) - - 3 3 - 50,0 Jawa Timur 05
Jalan Magelang -Kaliangkrik-Bts. Kab.
Wonosobo, Kab. Magelang
Panjang jalan yang dibangun (km) - 3 3 - - 45,0 Jawa Tengah 05
Jembatan Ploso Jembatan yang dibangun (lokasi) - 1 - - - 200,0 Jawa Timur 05
Jalan Ringroad Timur Purworejo, Kab.
Purworejo
Panjang jalan yang dibangun (km) - 6 6 6 6 176,0 Jawa Tengah 05
Jalan Siantar By Pass Panjang jalan yang dibangun (km) - 4 4 4 96,0 Sumatera Utara 05
Jalan Akses KEK Galang Batang I Panjang jalan yang dibangun (km) - 2 - - - 11,8 Kepulauan Riau 05
Jalan Bypass BIL-Mandalika Panjang jalan yang dibangun (km) - 17 10 11 13 1.392,0 Nusa Tenggara Barat 05
Jalan Akses KI Seimangke Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 10 30,0 Sumatera Utara 05
Jalan Akses KEK Sorong Panjang jalan yang dibangun (km) - 7 7 7 7 444,1 Papua Barat 05
Jalan Akses KI Bintuni (Bintuni -
Susumuk)
Panjang jalan yang dibangun (km) 5 8 7 6 249,9 Papua Barat 05
Jalan Sp.3 Moyana - Wanoma Panjang Jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya (km)
5 6 2 120,0 Papua Barat 05
Jalan Akses KI Gresik Panjang jalan yang dibangun (km) 5 60,0 Jawa Timur 05
Jalan Akses KI Madura Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 5 50,0 Jawa Timur 05
Jalan Akses KI Brebes Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 3 30,0 Jawa Tengah 05
Jalan Akses KI Jorong Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 6 60,0 Kalimantan Selatan 05
Jalan Akses KI Batu Licin Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 6 60,0 Kalimantan Selatan 05
Jalan Akses KI Surya Borneo Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 1 10,0 Kalimantan Tengah 05
Jalan Akses KI Ketapang Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 12 123,0 Kalimantan Barat 05
Jalan Akses KI Kemingking Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 5 50,0 Jambi 05
Jalan Akses KI Tanggamus Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 2 20,0 Lampung 05
Jalan Akses KI/KEK Palu Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 7 60,0 Sulawesi Tengah 05
Jalan Akses KIPI Tanah Kuning Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 13 13 600,0 Kalimantan Utara 05
berkas 3, hlm. 761INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Jalan Trans Bangka Panjang jalan yang dibangun (km) - 10 12 16 12 350,0 Bangka Belitung 05
Jalan Trans Belitung Panjang jalan yang dibangun (km) - 5 8 10 7 210,0 Bangka Belitung 05
Jalan Lingkar Rembang - Lasem Panjang jalan yang dibangun (km) 5 5 6 5 5 249,9 Jawa Tengah 05
Jalan Tambakreja - Bantarsari (Lingkar
Sidareja)(Pansela)
Panjang jalan yang dibangun (km) 2 - - - - 25,0 Jawa Tengah 05
Jembatan Inari Jembatan yang dibangun (lokasi) - - 1 - - 900,0 Papua Barat 05
Jalan By Pass Balige Panjang jalan yang dibangun (km) 7 7 - - - 135,0 Sumatera Utara 05
Jalan Lingkar Parakan, Kab.
Temanggung dan Kab. Wonosobo
Panjang jalan yang dibangun (km) - 4 4 4 4 150,1 Jawa Tengah 05
Jalan Lingkar Utara Kertek, Kab.
Wonosobo
Panjang jalan yang dibangun (km) - - 3 3 3 85,0 Jawa Tengah 05
Jalan Lintas Selatan Madura (Ruas
Sreseh Pangarengan)
Panjang jalan yang dibangun (km) - - 3 3 - 50,0 Jawa Timur 05
Jalan Magelang -Kaliangkrik-Bts. Kab.
Wonosobo, Kab. Magelang
Panjang jalan yang dibangun (km) - 3 3 - - 45,0 Jawa Tengah 05
Jembatan Ploso Jembatan yang dibangun (lokasi) - 1 - - - 200,0 Jawa Timur 05
Jalan Ringroad Timur Purworejo, Kab.
Purworejo
Panjang jalan yang dibangun (km) - 6 6 6 6 176,0 Jawa Tengah 05
Jalan Siantar By Pass Panjang jalan yang dibangun (km) - 4 4 4 96,0 Sumatera Utara 05
Jalan Akses KEK Galang Batang I Panjang jalan yang dibangun (km) - 2 - - - 11,8 Kepulauan Riau 05
Jalan Bypass BIL-Mandalika Panjang jalan yang dibangun (km) - 17 10 11 13 1.392,0 Nusa Tenggara Barat 05
Jalan Akses KI Seimangke Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 10 30,0 Sumatera Utara 05
Jalan Akses KEK Sorong Panjang jalan yang dibangun (km) - 7 7 7 7 444,1 Papua Barat 05
Jalan Akses KI Bintuni (Bintuni -
Susumuk)
Panjang jalan yang dibangun (km) 5 8 7 6 249,9 Papua Barat 05
Jalan Sp.3 Moyana - Wanoma Panjang Jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya (km)
5 6 2 120,0 Papua Barat 05
Jalan Akses KI Gresik Panjang jalan yang dibangun (km) 5 60,0 Jawa Timur 05
Jalan Akses KI Madura Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 5 50,0 Jawa Timur 05
Jalan Akses KI Brebes Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 3 30,0 Jawa Tengah 05
Jalan Akses KI Jorong Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 6 60,0 Kalimantan Selatan 05
Jalan Akses KI Batu Licin Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 6 60,0 Kalimantan Selatan 05
Jalan Akses KI Surya Borneo Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 1 10,0 Kalimantan Tengah 05
Jalan Akses KI Ketapang Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 12 123,0 Kalimantan Barat 05
Jalan Akses KI Kemingking Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 5 50,0 Jambi 05
Jalan Akses KI Tanggamus Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 2 20,0 Lampung 05
Jalan Akses KI/KEK Palu Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 7 60,0 Sulawesi Tengah 05
Jalan Akses KIPI Tanah Kuning Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 13 13 600,0 Kalimantan Utara 05
033.B.10
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Jalan Akses KSPN Borobudur Panjang jalan yang dibangun (km) - 20 - - - 175,0 Yogyakarta 05
Jalan Akses KSPN Labuan Bajo Panjang jalan yang dibangun (km) 7 21 21 21 21 1.402,2 Nusa Tenggara Timur 05
Jalan Akses KSPN Wakatobi Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 30 225,0 Sulawesi Tenggara 05
Jalan Akses KSPN Bromo Tengger
Semeru
Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 20 223,0 Jawa Timur 05
Jalan Akses KEK Mandalika
(dukungan untuk Key Tourism Area
Prioritas)
Panjang jalan yang dibangun (km) 5 4 5 4 150,0 Nusa Tenggara Barat 05
Jalan akses KEK Arun Lhoksumawe Panjang jalan yang dibangun (km) - - 8 - - 48,0 Aceh 05
Jalan akses KEK Tanjung Lesung Panjang jalan yang dibangun (km) - - 10 10 - 165,0 Banten 05
Jalan akses KI Sadai Panjang jalan yang dibangun (km) - 2 4 1 58,5 Bangka Belitung 05
Jembatan Nibung 1-2 Jembatan yang dibangun (lokasi) - - 1 - - 40,0 Bangka Belitung 05
Jalan akses KI Tanjung Enim Panjang jalan yang dibangun (km) 3 4 4 85,0 Sumatera Selatan 05
Jalan Akses KEK Kendal-KPI Patebon Panjang jalan yang dibangun (km) 2 4 5 95,0 Jawa Tengah 05
Jalan Lingkar Industri Brebes - Tegal
(Kecipir-Blangko -Kelampok), Kab.
Brebes
Panjang jalan yang dibangun (km) 3 5 3 95,0 Jawa Tengah 05
Peningkatan jalan kabupaten akses
kawasan industri, Kab. Brebes
Panjang Jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya (km)
5 5 80,0 Jawa Tengah 05
Jalan Akses KSPN Danau Toba Panjang jalan yang dibangun (km) 5 17 13 13 13 1.333,0 Sumatera Utara 05
Jalan akses KI Weda Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 25 275,0 Maluku Utara 05
Jembatan Kapota (Wakatobi) Jembatan yang dibangun (km) - - - - 1 250,0 Sulawesi Tenggara 05
Jalan Akses Pelabuhan Seruyan (Teluk
Sigintung)
Panjang jalan yang dibangun (km) 4 5 90,0 Kalimantan Tengah 05
Jalan Akses Bandara Bima Panjang jalan yang dibangun (km) - - 4 - - 45,0 Nusa Tenggara Barat 05
Jalan Akses Bandara Samsoedin Noer Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 2 - 20,0 Kalimantan Selatan 05
Jalan Akses Bandara Waingapu Panjang jalan yang dibangun (km) - 2 3 - - 120,0 Nusa Tenggara Timur 05
Jalan Akses Pelabuhan Penajam Paser Panjang jalan yang dibangun (km) - 1 1 1 1 67,2 Kalimantan Timur 05
Jalan Akses Pelabuhan Depapre Panjang jalan yang dibangun (km) - 2 3 - - 72,0 Papua 05
Jalan Akses Pelabuhan Gresik Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 5 - 60,0 Jawa Timur 05
Jalan Akses Pelabuhan Kuala Enok Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 4 - 40,0 Riau 05
Jembatan Akses Pelabuhan Ujung
Jabung
Panjang jembatan yang dibangun
(lokasi)
1
(berlanjut)
1(berlanjut) 1(selesai) 400,0 Jambi 05
Jalan Akses pelabuhan Kuala Tungkal Panjang jalan yang dibangun (km) - 3 3 3 3 240,0 Jambi 05
Jalan Akses Pelabuhan Pancur Panjang jalan yang dibangun (km) - 4 - - 30,0 Kepulauan Riau 05
Jalan Akses Pelabuhan Parlimbungan
Ketek
Panjang jalan yang dibangun (km) 4 6 6 6 6 636,0 Sumatera Utara 05
Jalan Akses Pelabuhan Patimban Panjang jalan yang dibangun (km) 8 130,0 Jawa Barat 05
berkas 3, hlm. 762INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Jalan Akses KSPN Borobudur Panjang jalan yang dibangun (km) - 20 - - - 175,0 Yogyakarta 05
Jalan Akses KSPN Labuan Bajo Panjang jalan yang dibangun (km) 7 21 21 21 21 1.402,2 Nusa Tenggara Timur 05
Jalan Akses KSPN Wakatobi Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 30 225,0 Sulawesi Tenggara 05
Jalan Akses KSPN Bromo Tengger
Semeru
Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 20 223,0 Jawa Timur 05
Jalan Akses KEK Mandalika
(dukungan untuk Key Tourism Area
Prioritas)
Panjang jalan yang dibangun (km) 5 4 5 4 150,0 Nusa Tenggara Barat 05
Jalan akses KEK Arun Lhoksumawe Panjang jalan yang dibangun (km) - - 8 - - 48,0 Aceh 05
Jalan akses KEK Tanjung Lesung Panjang jalan yang dibangun (km) - - 10 10 - 165,0 Banten 05
Jalan akses KI Sadai Panjang jalan yang dibangun (km) - 2 4 1 58,5 Bangka Belitung 05
Jembatan Nibung 1-2 Jembatan yang dibangun (lokasi) - - 1 - - 40,0 Bangka Belitung 05
Jalan akses KI Tanjung Enim Panjang jalan yang dibangun (km) 3 4 4 85,0 Sumatera Selatan 05
Jalan Akses KEK Kendal-KPI Patebon Panjang jalan yang dibangun (km) 2 4 5 95,0 Jawa Tengah 05
Jalan Lingkar Industri Brebes - Tegal
(Kecipir-Blangko -Kelampok), Kab.
Brebes
Panjang jalan yang dibangun (km) 3 5 3 95,0 Jawa Tengah 05
Peningkatan jalan kabupaten akses
kawasan industri, Kab. Brebes
Panjang Jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya (km)
5 5 80,0 Jawa Tengah 05
Jalan Akses KSPN Danau Toba Panjang jalan yang dibangun (km) 5 17 13 13 13 1.333,0 Sumatera Utara 05
Jalan akses KI Weda Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 25 275,0 Maluku Utara 05
Jembatan Kapota (Wakatobi) Jembatan yang dibangun (km) - - - - 1 250,0 Sulawesi Tenggara 05
Jalan Akses Pelabuhan Seruyan (Teluk
Sigintung)
Panjang jalan yang dibangun (km) 4 5 90,0 Kalimantan Tengah 05
Jalan Akses Bandara Bima Panjang jalan yang dibangun (km) - - 4 - - 45,0 Nusa Tenggara Barat 05
Jalan Akses Bandara Samsoedin Noer Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 2 - 20,0 Kalimantan Selatan 05
Jalan Akses Bandara Waingapu Panjang jalan yang dibangun (km) - 2 3 - - 120,0 Nusa Tenggara Timur 05
Jalan Akses Pelabuhan Penajam Paser Panjang jalan yang dibangun (km) - 1 1 1 1 67,2 Kalimantan Timur 05
Jalan Akses Pelabuhan Depapre Panjang jalan yang dibangun (km) - 2 3 - - 72,0 Papua 05
Jalan Akses Pelabuhan Gresik Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 5 - 60,0 Jawa Timur 05
Jalan Akses Pelabuhan Kuala Enok Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 4 - 40,0 Riau 05
Jembatan Akses Pelabuhan Ujung
Jabung
Panjang jembatan yang dibangun
(lokasi)
1
(berlanjut)
1(berlanjut) 1(selesai) 400,0 Jambi 05
Jalan Akses pelabuhan Kuala Tungkal Panjang jalan yang dibangun (km) - 3 3 3 3 240,0 Jambi 05
Jalan Akses Pelabuhan Pancur Panjang jalan yang dibangun (km) - 4 - - 30,0 Kepulauan Riau 05
Jalan Akses Pelabuhan Parlimbungan
Ketek
Panjang jalan yang dibangun (km) 4 6 6 6 6 636,0 Sumatera Utara 05
Jalan Akses Pelabuhan Patimban Panjang jalan yang dibangun (km) 8 130,0 Jawa Barat 05
033.B.11
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Jalan Akses Pelabuhan Penyeberangan
(dari PKN)
Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 20 193,0 Riau 05
Jalan Akses Pelabuhan Sangata Panjang jalan yang dibangun (km) 2 - - - - 48,0 Kalimantan Timur 05
Jalan Akses Pelabuhan Sintete Panjang jalan yang dibangun (km) - 1 1 1 1 120,0 Kalimantan Barat 05
Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Api-
Api
Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 8 80,0 Sumatera Selatan 05
Jalan Akses Pelabuhan Teluk Tapang Panjang jalan yang dibangun (km) 2 8 8 8 8 816,0 Sumatera Barat 05
Jalan Akses Stasiun Gede Bage Panjang jalan yang dibangun (km) - 6 2 - - 193,6 Jawa Barat 05
Jalan Akses Terminal Tipe A Liwas Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 3 - 72,0 Sulawesi Utara 05
Jalan Akses Terminal Tipe A Padang Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 2 - 36,0 Sumatera Barat 05
Jalan Akses Pelabuhan Kendawangan Panjang jalan yang dibangun (km) - 2 - - - 10,0 Kalimantan Barat 05
Jalan Akses dari JLS menuju
Pelabuhan Gelon
Panjang jalan yang dibangun (km) - - 4 - - 30,0 Jawa Timur 05
Jalan akses pelabuhan Belang Belang Panjang jalan dibangun/dipelihara
(km)
- 3 3 - - 60,0 Sulawesi Barat 05
Peningkatan dan Pelebaran Jalan Raya
Sumenep - Pamekasan
Panjang jalan dibangun/dipelihara
(km)
- 4 - - - 30,0 Jawa Timur 05
Peningkatan Jalan Kab. Rembang - Bts.
Kota Blora - Cepu Kab. Rembang - Kab.
Blora
Panjang jalan dibangun/dipelihara
(km)
- 4 4 5 - 89,0 Jawa Tengah 05
Peningkatan Jalan Nasional Kolektor
Primer/Daendels (Lohgung (KM 93,175)
- BTS. Kota Gresik
Panjang jalan dibangun/dipelihara
(km)
- 6 - - - 30,0 Jawa Timur 05
Peningkatan Jalan Akses Kaligua Guci,
Kab. Brebes dan Kab. Tegal
Panjang jalan dibangun/dipelihara
(km)
- 3 4 - - 50,0 Jawa Tengah 05
Peningkatan Jalan Banyumas -
Klampok, Kab. Purbalingga
Panjang jalan dibangun/dipelihara
(km)
- 3 5 5 85,0 Jawa Tengah 05
Peningkatan Jalan Surakarta-Gemolong-
Geyer/batas Kab. Grobogan, Kab.
Sragen
Panjang jalan dibangun/dipelihara
(km)
- - 4 - - 19,0 Jawa Tengah 05
Peningkatan Jalan Penghubung Lintas
(Mamasa - Bts Sulsel)
Panjang jalan dibangun/dipelihara
(km)
- 3 5 5 - 120,0 Sulawesi Barat 05
Penanganan jalan dan jembatan di
Kab. Asmat
Panjang jalan dan jembatan yang
dibangun dan ditingkatkan
kapasitasnya (km)
- 5 8 10 12 164,5 Papua 05
Penanganan jalan lingkar Danau Anggi
Giji dan Anggi Gida
Panjang jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya (km)
- 4 4 - - 60,0 Papua Barat 05
Penanganan Jalan lingkar Nunukan Panjang Jalan lingkar yang
dibangun/ditingkatkan (km)
- - 10 - - 80,0 Kalimantan Utara 05
Jalan Perkotaan (Imogiri - Sentolo) Panjang jalan yang dibangun (km) - 2 2 - - 30,0 Yogyakarta 05
berkas 3, hlm. 763INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Jalan Akses Pelabuhan Penyeberangan
(dari PKN)
Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 20 193,0 Riau 05
Jalan Akses Pelabuhan Sangata Panjang jalan yang dibangun (km) 2 - - - - 48,0 Kalimantan Timur 05
Jalan Akses Pelabuhan Sintete Panjang jalan yang dibangun (km) - 1 1 1 1 120,0 Kalimantan Barat 05
Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Api-
Api
Panjang jalan yang dibangun (km) - - - - 8 80,0 Sumatera Selatan 05
Jalan Akses Pelabuhan Teluk Tapang Panjang jalan yang dibangun (km) 2 8 8 8 8 816,0 Sumatera Barat 05
Jalan Akses Stasiun Gede Bage Panjang jalan yang dibangun (km) - 6 2 - - 193,6 Jawa Barat 05
Jalan Akses Terminal Tipe A Liwas Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 3 - 72,0 Sulawesi Utara 05
Jalan Akses Terminal Tipe A Padang Panjang jalan yang dibangun (km) - - - 2 - 36,0 Sumatera Barat 05
Jalan Akses Pelabuhan Kendawangan Panjang jalan yang dibangun (km) - 2 - - - 10,0 Kalimantan Barat 05
Jalan Akses dari JLS menuju
Pelabuhan Gelon
Panjang jalan yang dibangun (km) - - 4 - - 30,0 Jawa Timur 05
Jalan akses pelabuhan Belang Belang Panjang jalan dibangun/dipelihara
(km)
- 3 3 - - 60,0 Sulawesi Barat 05
Peningkatan dan Pelebaran Jalan Raya
Sumenep - Pamekasan
Panjang jalan dibangun/dipelihara
(km)
- 4 - - - 30,0 Jawa Timur 05
Peningkatan Jalan Kab. Rembang - Bts.
Kota Blora - Cepu Kab. Rembang - Kab.
Blora
Panjang jalan dibangun/dipelihara
(km)
- 4 4 5 - 89,0 Jawa Tengah 05
Peningkatan Jalan Nasional Kolektor
Primer/Daendels (Lohgung (KM 93,175)
- BTS. Kota Gresik
Panjang jalan dibangun/dipelihara
(km)
- 6 - - - 30,0 Jawa Timur 05
Peningkatan Jalan Akses Kaligua Guci,
Kab. Brebes dan Kab. Tegal
Panjang jalan dibangun/dipelihara
(km)
- 3 4 - - 50,0 Jawa Tengah 05
Peningkatan Jalan Banyumas -
Klampok, Kab. Purbalingga
Panjang jalan dibangun/dipelihara
(km)
- 3 5 5 85,0 Jawa Tengah 05
Peningkatan Jalan Surakarta-Gemolong-
Geyer/batas Kab. Grobogan, Kab.
Sragen
Panjang jalan dibangun/dipelihara
(km)
- - 4 - - 19,0 Jawa Tengah 05
Peningkatan Jalan Penghubung Lintas
(Mamasa - Bts Sulsel)
Panjang jalan dibangun/dipelihara
(km)
- 3 5 5 - 120,0 Sulawesi Barat 05
Penanganan jalan dan jembatan di
Kab. Asmat
Panjang jalan dan jembatan yang
dibangun dan ditingkatkan
kapasitasnya (km)
- 5 8 10 12 164,5 Papua 05
Penanganan jalan lingkar Danau Anggi
Giji dan Anggi Gida
Panjang jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya (km)
- 4 4 - - 60,0 Papua Barat 05
Penanganan Jalan lingkar Nunukan Panjang Jalan lingkar yang
dibangun/ditingkatkan (km)
- - 10 - - 80,0 Kalimantan Utara 05
Jalan Perkotaan (Imogiri - Sentolo) Panjang jalan yang dibangun (km) - 2 2 - - 30,0 Yogyakarta 05
033.B.12
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Jalan Penghubung Lintas (Salubatu -
Bonehau - Batuisi - Bts Sulsel)
Panjang jalan dibangun/dipelihara
(km)
6 7 8 6 250,8 Sulawesi Barat 05
Jalan Trans Yapen Panjang Jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya (km)
3 4 74,8 Papua 05
Jalan Lingkar Pulau Weh Panjang jalan yang dibangun (km) - - 4 - - 40,0 Aceh 05
Jalan Pulau Terluar Maluku Panjang jalan yang dibangun (km) 25 25 25 25 1.680,0 Maluku Jalan Trans pada 18
Pulau Tertinggal,
Terluar, dan Terdepan
05
Jembatan Bian Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - 1 - 180,0 Papua 05
Pembangunan Fly Over Kemang dan
Duplikasi Overpass
Panjang Fly Over terbangun (lokasi) 1(berlanjut) 1 (selesai) - 200,0 Banten 05
Pembangunan Fly Over Bitung Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - 1(berlanjut) 1 (selesai) - - 175,0 Banten 05
Pembangunan Fly Over Canguk Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - - - 1(berlanjut) 1 (selesai) 53,9 Jawa Tengah 05
Pembangunan Fly Over Madiun (Yos
Sudarso)
Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - - - 1(berlanjut) 1 (selesai) 75,0 Jawa Timur 05
Pembangunan Fly Over Gatot Subroto Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - 1(selesai) - - - 148,8 Sumatera Utara 05
Pembangunan Fly Over Pinang Baris Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - - 1(berlanjut) 1 (selesai) - 151,6 Sumatera Utara 05
Pembangunan Fly Over/Underpass
Mendukung Major Project KA
Kecepatan Tinggi Pulau Jawa Fase 1
Jakarta-Semarang
Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - - - 1(berlanjut) 1(berlanjut) 5.346,0 Jawa Barat, Jawa Tengah KA Kecepatan Tinggi
Pulau Jawa (Jakarta-
Semarang dan Jakarta-
Bandung)
05
Pembangunan perlintasan tidak
sebidang KA pada Ruas Pejagan -
Ketanggungan, Kab. Brebes
Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - - - 1(berlanjut) 1 (selesai) 100,0 Jawa Tengah 05
Jalan Lingkar Luar Selatan Medan Panjang jalan yang dibangun (km) 5 5 6 9 300,0 Sumatera Utara 05
Jalan lingkar perkotaan Sulawesi Panjang jalan yang dibangun (km) 2 30 30 18 17 2.530,2 Sulawesi Selatan 05
Jalan lingkar perkotaan Jawa Panjang jalan yang dibangun (km) 7 - 16 - - 350,1 Jawa Timur 05
Jalan Lingkar Pekalongan Panjang jalan yang dibangun (km) - 3 5 6 4 180,0 Jawa Tengah 05
Pembangunan Jalan Lingkar
Temanggung - Parakan
Panjang jalan yang dibangun (km) - - 5 4 - 98,8 Jawa Tengah 05
Jalan Lingkar Samarinda Panjang jalan yang dibangun (km) - 4 4 4 4 373,0 Kalimantan Timur 05
Pembangunan Jalan Lingkar Tuban Panjang jalan yang dibangun (km) - 5 5 5 5 220,0 Jawa Timur 05
Pembangunan Fly Over Kopo Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - 1(berlanjut) 1(berlanjut) 1 (selesai) - 381,2 Jawa Barat 05
Pembangunan Fly Over Sp. Kabil Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - 1(berlanjut) 1 (selesai) - - 379,0 Kepulauan Riau 05
Pembangunan Fly Over Gamping Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - - 1(berlanjut) 1 (selesai) - 215,5 Yogyakarta 05
Pembangunan Underpass Bulak Kapal Panjang Underpass terbangun
(lokasi)
1(berlanjut) 1 (selesai) - - - 122,9 Jawa Barat 05
Pembangunan Fly Over Aloha Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - - 1(berlanjut) 1 (selesai) 100 180,0 Jawa Timur 05
berkas 3, hlm. 764INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Jalan Penghubung Lintas (Salubatu -
Bonehau - Batuisi - Bts Sulsel)
Panjang jalan dibangun/dipelihara
(km)
6 7 8 6 250,8 Sulawesi Barat 05
Jalan Trans Yapen Panjang Jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya (km)
3 4 74,8 Papua 05
Jalan Lingkar Pulau Weh Panjang jalan yang dibangun (km) - - 4 - - 40,0 Aceh 05
Jalan Pulau Terluar Maluku Panjang jalan yang dibangun (km) 25 25 25 25 1.680,0 Maluku Jalan Trans pada 18
Pulau Tertinggal,
Terluar, dan Terdepan
05
Jembatan Bian Jembatan yang dibangun (lokasi) - - - 1 - 180,0 Papua 05
Pembangunan Fly Over Kemang dan
Duplikasi Overpass
Panjang Fly Over terbangun (lokasi) 1(berlanjut) 1 (selesai) - 200,0 Banten 05
Pembangunan Fly Over Bitung Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - 1(berlanjut) 1 (selesai) - - 175,0 Banten 05
Pembangunan Fly Over Canguk Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - - - 1(berlanjut) 1 (selesai) 53,9 Jawa Tengah 05
Pembangunan Fly Over Madiun (Yos
Sudarso)
Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - - - 1(berlanjut) 1 (selesai) 75,0 Jawa Timur 05
Pembangunan Fly Over Gatot Subroto Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - 1(selesai) - - - 148,8 Sumatera Utara 05
Pembangunan Fly Over Pinang Baris Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - - 1(berlanjut) 1 (selesai) - 151,6 Sumatera Utara 05
Pembangunan Fly Over/Underpass
Mendukung Major Project KA
Kecepatan Tinggi Pulau Jawa Fase 1
Jakarta-Semarang
Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - - - 1(berlanjut) 1(berlanjut) 5.346,0 Jawa Barat, Jawa Tengah KA Kecepatan Tinggi
Pulau Jawa (Jakarta-
Semarang dan Jakarta-
Bandung)
05
Pembangunan perlintasan tidak
sebidang KA pada Ruas Pejagan -
Ketanggungan, Kab. Brebes
Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - - - 1(berlanjut) 1 (selesai) 100,0 Jawa Tengah 05
Jalan Lingkar Luar Selatan Medan Panjang jalan yang dibangun (km) 5 5 6 9 300,0 Sumatera Utara 05
Jalan lingkar perkotaan Sulawesi Panjang jalan yang dibangun (km) 2 30 30 18 17 2.530,2 Sulawesi Selatan 05
Jalan lingkar perkotaan Jawa Panjang jalan yang dibangun (km) 7 - 16 - - 350,1 Jawa Timur 05
Jalan Lingkar Pekalongan Panjang jalan yang dibangun (km) - 3 5 6 4 180,0 Jawa Tengah 05
Pembangunan Jalan Lingkar
Temanggung - Parakan
Panjang jalan yang dibangun (km) - - 5 4 - 98,8 Jawa Tengah 05
Jalan Lingkar Samarinda Panjang jalan yang dibangun (km) - 4 4 4 4 373,0 Kalimantan Timur 05
Pembangunan Jalan Lingkar Tuban Panjang jalan yang dibangun (km) - 5 5 5 5 220,0 Jawa Timur 05
Pembangunan Fly Over Kopo Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - 1(berlanjut) 1(berlanjut) 1 (selesai) - 381,2 Jawa Barat 05
Pembangunan Fly Over Sp. Kabil Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - 1(berlanjut) 1 (selesai) - - 379,0 Kepulauan Riau 05
Pembangunan Fly Over Gamping Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - - 1(berlanjut) 1 (selesai) - 215,5 Yogyakarta 05
Pembangunan Underpass Bulak Kapal Panjang Underpass terbangun
(lokasi)
1(berlanjut) 1 (selesai) - - - 122,9 Jawa Barat 05
Pembangunan Fly Over Aloha Panjang Fly Over terbangun (lokasi) - - 1(berlanjut) 1 (selesai) 100 180,0 Jawa Timur 05
033.B.13
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembangunan Frontage Road (FR)
Waru - Gedangan
Panjang jalan yang dibangun (km) - - 4 5 2 94,4 Jawa Timur 05
Percepatan pembangunan Jalan
Lingkar Utara Lamongan
Panjang jalan yang dibangun (km) - 5 5 8 - 210,1 Jawa Timur 05
Jalan Lingkar Kuningan Panjang jalan yang dibangun (km) 4 5 5 - 159,6 Jawa Barat 05
Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan
Jalan Tol 122.250,2
Jalan Tol Non Trans Jawa (Dukungan
APBN)
Panjang jalan tol yang dibangun (km) 3 3 3 3 3 3.903,5 Tersebar (Jawa) 05
Jalan Tol Semarang - Demak
(Dukungan APBN)
Panjang jalan tol yang dibangun (km) - - - - 16 7.100,0 Jawa Tengah Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura
Jawa
05
Jalan Tol Trans Sumatera (Dukungan
APBN)
Panjang jalan tol yang dibangun (km) 472 590 495 325 149 105.524,0 Tersebar (Sumatera) Jalan Tol Trans
Sumatera Aceh-
Lampung
05
Jalan Tol Kalimantan (Dukungan APBN) Panjang jalan tol yang dibangun (km) 2 2 2 2 2 2.661,8 Tersebar (Kalimantan) 05
Jalan Tol Sulawesi (Dukungan APBN) Panjang jalan tol yang dibangun (km) 3 3 3 3 3 3.061,0 Tersebar (Sulawesi) 05
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
187.772,2
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan
Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak
76.917,6
Pencegahan kebakaran hutan di
kawasan rawa
Jumlah kawasan rawa yang
ditingkatkan tata kelola airnya
(wilayah sungai)
- 3 3 3 3 180,0 Tersebar 05
berkas 3, hlm. 765INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembangunan Frontage Road (FR)
Waru - Gedangan
Panjang jalan yang dibangun (km) - - 4 5 2 94,4 Jawa Timur 05
Percepatan pembangunan Jalan
Lingkar Utara Lamongan
Panjang jalan yang dibangun (km) - 5 5 8 - 210,1 Jawa Timur 05
Jalan Lingkar Kuningan Panjang jalan yang dibangun (km) 4 5 5 - 159,6 Jawa Barat 05
Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan
Jalan Tol 122.250,2
Jalan Tol Non Trans Jawa (Dukungan
APBN)
Panjang jalan tol yang dibangun (km) 3 3 3 3 3 3.903,5 Tersebar (Jawa) 05
Jalan Tol Semarang - Demak
(Dukungan APBN)
Panjang jalan tol yang dibangun (km) - - - - 16 7.100,0 Jawa Tengah Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura
Jawa
05
Jalan Tol Trans Sumatera (Dukungan
APBN)
Panjang jalan tol yang dibangun (km) 472 590 495 325 149 105.524,0 Tersebar (Sumatera) Jalan Tol Trans
Sumatera Aceh-
Lampung
05
Jalan Tol Kalimantan (Dukungan APBN) Panjang jalan tol yang dibangun (km) 2 2 2 2 2 2.661,8 Tersebar (Kalimantan) 05
Jalan Tol Sulawesi (Dukungan APBN) Panjang jalan tol yang dibangun (km) 3 3 3 3 3 3.061,0 Tersebar (Sulawesi) 05
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
187.772,2
Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan
Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak
76.917,6
Pencegahan kebakaran hutan di
kawasan rawa
Jumlah kawasan rawa yang
ditingkatkan tata kelola airnya
(wilayah sungai)
- 3 3 3 3 180,0 Tersebar 05
033.B.14
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Bendungan yang dimanfaatkan untuk
irigasi
Luas lahan irigasi yang diairi dari
bendungan (Ha)
105.461 14.697 116.375 53.959 52.057 5.771,0 Bendungan Bajulmati,
Bendungan Nipah,
Bendungan Rajui,
Bendungan Titab,
Bendungan Jatigede,
Bendungan Gondang,
Bendungan Raknamo,
Bendungan Rotiklot,
Bendungan Mila,
Bendungan Tanju,
Bendungan Sindangheula,
Bendungan Logung,
Bendungan Marangkayu,
Bendungan Kuningan,
Bendungan Bendo,
Bendungan Gongseng,
Bendungan Tukul,
Bendungan Pidekso,
05
Pembangunan jaringan irigasi
permukaan kewenangan pusat
Luas jaringan irigasi permukaan dan
irigasi rawa kewenangan pusat yang
dibangun (Ha)
15.000 79.625 79.625 79.625 79.625 50.925,0 Tersebar 05
Rehabilitasi jaringan daerah irigasi
permukaan kewenangan pusat
Luas jaringan daerah irigasi
permukaan kewenangan pusat yang
direhabilitasi (Ha)
80.000 115.403 115.403 115.403 115.403 16.070,3 Tersebar 05
Rehabilitasi jaringan irigasi rawa Luas jaringan daerah irigasi rawa
yang direhabilitasi (Ha)
11.388 22.153 22.153 22.153 22.153 2.056,9 Tersebar 05
Pengembangan sistem water
accounting
Jumlah sistem data pemantau
ketersediaan air yang dibangun
(unit)(kumulatif)
- 1 1 1 1 60,0 Terpusat 05
Pemasangan dan pengoperasian alat
ukur air (water accounting)
Jumlah daerah irigasi dengan
pemasangan dan pengoperasian alat
ukur air (water accounting)(daerah
irigasi)
1 2 3 2 1 180,0 Provinsi Sumatera Selatan,
Lampung, Jawa Barat,
Jawa Tengah, Jawa
Timur, Sulawesi Selatan
berkas 3, hlm. 766INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Bendungan yang dimanfaatkan untuk
irigasi
Luas lahan irigasi yang diairi dari
bendungan (Ha)
105.461 14.697 116.375 53.959 52.057 5.771,0 Bendungan Bajulmati,
Bendungan Nipah,
Bendungan Rajui,
Bendungan Titab,
Bendungan Jatigede,
Bendungan Gondang,
Bendungan Raknamo,
Bendungan Rotiklot,
Bendungan Mila,
Bendungan Tanju,
Bendungan Sindangheula,
Bendungan Logung,
Bendungan Marangkayu,
Bendungan Kuningan,
Bendungan Bendo,
Bendungan Gongseng,
Bendungan Tukul,
Bendungan Pidekso,
05
Pembangunan jaringan irigasi
permukaan kewenangan pusat
Luas jaringan irigasi permukaan dan
irigasi rawa kewenangan pusat yang
dibangun (Ha)
15.000 79.625 79.625 79.625 79.625 50.925,0 Tersebar 05
Rehabilitasi jaringan daerah irigasi
permukaan kewenangan pusat
Luas jaringan daerah irigasi
permukaan kewenangan pusat yang
direhabilitasi (Ha)
80.000 115.403 115.403 115.403 115.403 16.070,3 Tersebar 05
Rehabilitasi jaringan irigasi rawa Luas jaringan daerah irigasi rawa
yang direhabilitasi (Ha)
11.388 22.153 22.153 22.153 22.153 2.056,9 Tersebar 05
Pengembangan sistem water
accounting
Jumlah sistem data pemantau
ketersediaan air yang dibangun
(unit)(kumulatif)
- 1 1 1 1 60,0 Terpusat 05
Pemasangan dan pengoperasian alat
ukur air (water accounting)
Jumlah daerah irigasi dengan
pemasangan dan pengoperasian alat
ukur air (water accounting)(daerah
irigasi)
1 2 3 2 1 180,0 Provinsi Sumatera Selatan,
Lampung, Jawa Barat,
Jawa Tengah, Jawa
Timur, Sulawesi Selatan
033.B.15
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan kapasitas SDM dan
kelembagaan terkait modernisasi
irigasi
Jumlah daerah irigasi dengan
peningkatan kapasitas SDM dan
kelembagaan terkait modernisasi
irigasi (daerah irigasi)
5 10 10 10 11 322,0 Provinsi Lampung, Jawa
Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, DIY, Bali,
Kalimantan Selatan, Nusa
Tenggara Barat, Sulawesi
Selatan
05
Penyediaan air untuk komoditas
perkebunan rakyat
Jumlah prasarana penyediaan air
yang dibangun untuk perkebunan
rakyat (unit)
- 1 1 2 2 24,0 Tersebar 05
Penyediaan air untuk komoditas
peternakan rakyat
Jumlah prasarana penyediaan air
yang dibangun untuk peternakan
rakyat (unit)
- 2 2 2 2 32,0 Tersebar 05
Penyediaan air untuk komoditas
hortikultura rakyat
Jumlah prasarana penyediaan air
yang dibangun untuk hortikultura
(unit)
- 2 3 3 3 44,0 Tersebar 05
Pembangunan jaringan irigasi untuk
tambak rakyat
Luas irigasi tambak rakyat yang
dibangun (Ha)
229 1.193 1.193 1.193 1.193 1.252,3 Sumatera Utara, Sumatera
Selatan, Lampung,
Banten, Jawa Barat, Jawa
Timur, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Barat, NTB
Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan
Drainase Utama Perkotaan, dan
Pengaman Pantai 32.751,5
berkas 3, hlm. 767INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan kapasitas SDM dan
kelembagaan terkait modernisasi
irigasi
Jumlah daerah irigasi dengan
peningkatan kapasitas SDM dan
kelembagaan terkait modernisasi
irigasi (daerah irigasi)
5 10 10 10 11 322,0 Provinsi Lampung, Jawa
Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, DIY, Bali,
Kalimantan Selatan, Nusa
Tenggara Barat, Sulawesi
Selatan
05
Penyediaan air untuk komoditas
perkebunan rakyat
Jumlah prasarana penyediaan air
yang dibangun untuk perkebunan
rakyat (unit)
- 1 1 2 2 24,0 Tersebar 05
Penyediaan air untuk komoditas
peternakan rakyat
Jumlah prasarana penyediaan air
yang dibangun untuk peternakan
rakyat (unit)
- 2 2 2 2 32,0 Tersebar 05
Penyediaan air untuk komoditas
hortikultura rakyat
Jumlah prasarana penyediaan air
yang dibangun untuk hortikultura
(unit)
- 2 3 3 3 44,0 Tersebar 05
Pembangunan jaringan irigasi untuk
tambak rakyat
Luas irigasi tambak rakyat yang
dibangun (Ha)
229 1.193 1.193 1.193 1.193 1.252,3 Sumatera Utara, Sumatera
Selatan, Lampung,
Banten, Jawa Barat, Jawa
Timur, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Barat, NTB
Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan
Drainase Utama Perkotaan, dan
Pengaman Pantai 32.751,5
033.B.16
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyusunan peta risiko dan rencana
induk ketahanan wilayah terhadap
bencana banjir
Jumlah dokumen strategi pengelolaan
risiko banjir perkotaan (dokumen)
5 8 9 10 10 210,0 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai pada kota
: Ambon, Bima, Manado,
Pontianak, Samarinda,
Medan, Semarang,
Cirebon, Padang,
Pekanbaru, Jambi, Banda
Aceh, Lhoksumawe,
Langsa, Binjai, Tebing
Tinggi, Tanjung Balai,
Palembang, Bengkulu,
Mataram, Denpasar,
Surabaya, Banjar Jawa
Barat, Tasikmalaya,
Sukabumi,
05
Penyusunan rencana pengelolaan
terpadu kawasan pesisir utara jawa
Jumlah kawasan perkotaan pesisir
utara jawa yang memiliki rencana
pengelolaan pesisir terpadu
(kawasan perkotaan)
- 1 1 1 1 40,0 Terpusat Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura
Jawa
05
Normalisasi dan peningkatan kapasitas
aliran sungai
Panjang sungai yang dinormalisasi
dan ditingkatkan kapasitas alirannya
di WS kritis (Km)
24 13 15 15 18 2.991,5 DAS Citarum, DAS
Cisadane, DAS Ciliwung,
DAS Toba Asahan
Pemulihan Empat
Daerah Aliran Sungai
Kritis
05
Normalisasi dan peningkatan kapasitas
aliran sungai
Panjang sungai yang dinormalisasi
dan ditingkatkan kapasitas alirannya
di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa
(Km)
32 14 10 11 4 2.845,0 Provinsi Banten, Provinsi
DKI Jakarta, Provinsi
Jawa Barat, Provinsi Jawa
Tengah, Provinsi Jawa
Timur
Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura
Jawa
05
Normalisasi dan peningkatan kapasitas
aliran sungai
Panjang sungai yang dinormalisasi
dan ditingkatkan kapasitas alirannya
di Kawasan Prioritas lainnya (Km)
62 50 55 60 65 6.777,2 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai yang telah
memiliki rencana induk
ketahanan bencana banjir
05
Pembangunan infrastruktur hijau untuk
mendukung ketahanan wilayah
terhadap bencana banjir
Jumlah kolam retensi multifungsi
yang dibangun atau ditingkatkan di
wilayah sungai kritis (unit)
3 5 8 10 10 1.003,5 DAS Citarum, DAS
Cisadane, DAS Ciliwung,
DAS Toba Asahan
Pemulihan Empat
Daerah Aliran Sungai
Kritis
berkas 3, hlm. 768INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyusunan peta risiko dan rencana
induk ketahanan wilayah terhadap
bencana banjir
Jumlah dokumen strategi pengelolaan
risiko banjir perkotaan (dokumen)
5 8 9 10 10 210,0 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai pada kota
: Ambon, Bima, Manado,
Pontianak, Samarinda,
Medan, Semarang,
Cirebon, Padang,
Pekanbaru, Jambi, Banda
Aceh, Lhoksumawe,
Langsa, Binjai, Tebing
Tinggi, Tanjung Balai,
Palembang, Bengkulu,
Mataram, Denpasar,
Surabaya, Banjar Jawa
Barat, Tasikmalaya,
Sukabumi,
05
Penyusunan rencana pengelolaan
terpadu kawasan pesisir utara jawa
Jumlah kawasan perkotaan pesisir
utara jawa yang memiliki rencana
pengelolaan pesisir terpadu
(kawasan perkotaan)
- 1 1 1 1 40,0 Terpusat Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura
Jawa
05
Normalisasi dan peningkatan kapasitas
aliran sungai
Panjang sungai yang dinormalisasi
dan ditingkatkan kapasitas alirannya
di WS kritis (Km)
24 13 15 15 18 2.991,5 DAS Citarum, DAS
Cisadane, DAS Ciliwung,
DAS Toba Asahan
Pemulihan Empat
Daerah Aliran Sungai
Kritis
05
Normalisasi dan peningkatan kapasitas
aliran sungai
Panjang sungai yang dinormalisasi
dan ditingkatkan kapasitas alirannya
di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa
(Km)
32 14 10 11 4 2.845,0 Provinsi Banten, Provinsi
DKI Jakarta, Provinsi
Jawa Barat, Provinsi Jawa
Tengah, Provinsi Jawa
Timur
Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura
Jawa
05
Normalisasi dan peningkatan kapasitas
aliran sungai
Panjang sungai yang dinormalisasi
dan ditingkatkan kapasitas alirannya
di Kawasan Prioritas lainnya (Km)
62 50 55 60 65 6.777,2 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai yang telah
memiliki rencana induk
ketahanan bencana banjir
05
Pembangunan infrastruktur hijau untuk
mendukung ketahanan wilayah
terhadap bencana banjir
Jumlah kolam retensi multifungsi
yang dibangun atau ditingkatkan di
wilayah sungai kritis (unit)
3 5 8 10 10 1.003,5 DAS Citarum, DAS
Cisadane, DAS Ciliwung,
DAS Toba Asahan
Pemulihan Empat
Daerah Aliran Sungai
Kritis
033.B.17
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembangunan infrastruktur hijau untuk
mendukung ketahanan wilayah
terhadap bencana banjir
Jumlah kolam retensi multifungsi
yang dibangun atau ditingkatkan di
wilayah sungai prioritas (unit)
3 4 4 10 10 866,0 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai yang telah
memiliki rencana induk
ketahanan bencana banjir
05
Pembangunan Infrastruktur sistem
drainase utama perkotaan (kanal
banjir, polder, pompa, dsb)
Jumlah kota dengan peningkatan
sistem drainase utama (kota)
20 20 20 20 20 3.870,0 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai melintasi
perkotaan yang telah
memiliki rencana induk
ketahanan bencana banjir
05
Pembangunan infrastruktur untuk
mendukung ketahanan wilayah
terhadap bencana bencana banjir
Panjang bangunan perkuatan tebing
yang dibangun atau ditingkatkan
(km)
5 8 8 10 10 3.480,0 Tersebar 05
Pembangunan dan peningkatan check
dam penahan banjir dan sedimen
Jumlah unit check dam yang
dibangun atau ditingkatakan di
wilayah sungai kritis (unit)
2 5 10 15 20 525,0 DAS Citarum, DAS
Cisadane, DAS Ciliwung,
DAS Toba Asahan
Pemulihan Empat
Daerah Aliran Sungai
Kritis
05
Pembangunan dan peningkatan check
dam penahan banjir dan sedimen
Jumlah unit check dam yang
dibangun atau ditingkatkan di
wilayah sungai prioritas (unit)
12 10 10 15 20 700,0 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai yang telah
memiliki rencana induk
ketahanan bencana banjir
05
Pembangunan dan peningkatan sabo
dam penahan banjir dan sedimen di
wilayah sungai prioritas
Jumlah sabo dam yang dibangun
atau ditingkatkan (unit)
14 15 15 15 15 1.145,0 Tersebar 05
Pembangunan dan peningkatan
tanggul laut, breakwater, dan
bangunan pengamanan pantai lainnya
di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa
Panjang tanggul laut, breakwater,
dan bangunan pengaman pantai
lainnya yang dibangun atau
ditingkatkan di Kawasan Pesisir
Utara Pulau Jawa (km)
13 14 15 15 15 641,5 Provinsi DKI Jakarta,
Provinsi Jawa Barat,
Provinsi Jawa Tengah,
Provinsi Jawa Timur
Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura
Jawa
05
Pembangunan dan peningkatan
tanggul laut, breakwater, dan
bangunan pengamanan pantai lainnya
Panjang tanggul laut, breakwater,
dan bangunan pengamanan pantai
lainnya yang dibangun atau
ditingkatkan di Kawasan Pesisir
Prioritas Lainnya (km)
9 10 15 20 20 7.656,8 Kawasan prioritas lainnya
dan pulau pulau terluar
berkas 3, hlm. 769INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembangunan infrastruktur hijau untuk
mendukung ketahanan wilayah
terhadap bencana banjir
Jumlah kolam retensi multifungsi
yang dibangun atau ditingkatkan di
wilayah sungai prioritas (unit)
3 4 4 10 10 866,0 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai yang telah
memiliki rencana induk
ketahanan bencana banjir
05
Pembangunan Infrastruktur sistem
drainase utama perkotaan (kanal
banjir, polder, pompa, dsb)
Jumlah kota dengan peningkatan
sistem drainase utama (kota)
20 20 20 20 20 3.870,0 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai melintasi
perkotaan yang telah
memiliki rencana induk
ketahanan bencana banjir
05
Pembangunan infrastruktur untuk
mendukung ketahanan wilayah
terhadap bencana bencana banjir
Panjang bangunan perkuatan tebing
yang dibangun atau ditingkatkan
(km)
5 8 8 10 10 3.480,0 Tersebar 05
Pembangunan dan peningkatan check
dam penahan banjir dan sedimen
Jumlah unit check dam yang
dibangun atau ditingkatakan di
wilayah sungai kritis (unit)
2 5 10 15 20 525,0 DAS Citarum, DAS
Cisadane, DAS Ciliwung,
DAS Toba Asahan
Pemulihan Empat
Daerah Aliran Sungai
Kritis
05
Pembangunan dan peningkatan check
dam penahan banjir dan sedimen
Jumlah unit check dam yang
dibangun atau ditingkatkan di
wilayah sungai prioritas (unit)
12 10 10 15 20 700,0 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai yang telah
memiliki rencana induk
ketahanan bencana banjir
05
Pembangunan dan peningkatan sabo
dam penahan banjir dan sedimen di
wilayah sungai prioritas
Jumlah sabo dam yang dibangun
atau ditingkatkan (unit)
14 15 15 15 15 1.145,0 Tersebar 05
Pembangunan dan peningkatan
tanggul laut, breakwater, dan
bangunan pengamanan pantai lainnya
di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa
Panjang tanggul laut, breakwater,
dan bangunan pengaman pantai
lainnya yang dibangun atau
ditingkatkan di Kawasan Pesisir
Utara Pulau Jawa (km)
13 14 15 15 15 641,5 Provinsi DKI Jakarta,
Provinsi Jawa Barat,
Provinsi Jawa Tengah,
Provinsi Jawa Timur
Pengamanan Pesisir 5
Perkotaan Pantura
Jawa
05
Pembangunan dan peningkatan
tanggul laut, breakwater, dan
bangunan pengamanan pantai lainnya
Panjang tanggul laut, breakwater,
dan bangunan pengamanan pantai
lainnya yang dibangun atau
ditingkatkan di Kawasan Pesisir
Prioritas Lainnya (km)
9 10 15 20 20 7.656,8 Kawasan prioritas lainnya
dan pulau pulau terluar
033.B.18
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Tatakelola Pengelolaan SDA
Terpadu 621,8
Penetapan peraturan pemerintah
terkair SDA
Jumlah peraturan perundangan
turunan UU SDA yang ditetapkan
(peraturan)
- 2 2 - - 4,0 Pusat 05
Pembuatan dokumen pola dan rencana
PSDA
Jumlah dokumen kebijakan PSDA
wilayah sungai kewenangan pusat
yang ditetapkan (dokumen)
29 38 47 56 64 105,3 Tersebar 05
Penyusunan dokumen penilaian kinerja
pengelolaan wilayah sungai
Jumlah pedoman penilaian kinerja
pengelolaan wilayah sungai
(dokumen)
1 - - - - 2,0 Pusat 05
Penilaian kinerja pengelolaan wilayah
sungai
Jumlah wilayah sungai yang dinilai
kinerja pengelolaannya (wilayah
sungai)
- 2 2 3 3 15,0 Tersebar 05
Pengembangan ICT (Information and
Communication Technology)
Jumlah BBWS/BWS yang
mengembangkan ICT pengelolaan
infrastruktur SDA (unit)
- 7 8 9 10 68,0 Tersebar 05
Pengembangan GIS (Geographic
Information System) dan Pemodelan
Sumber Daya Air
Jumlah BBWS/BWS yang
mengembangkan GIS dan pemodelan
sumber daya air (unit)
- 7 8 9 10 170,0 Tersebar 05
Pengembangan sistem informasi
hidrologi dan lingkungan sumber daya
air
Jumlah BBWS/BWS yang
mengembangkan sistem informasi
hidrologi dan lingkungan sumber
daya air (unit)
- 7 8 9 10 170,0 Tersebar 05
Pengembangan sistem peringatan dini
banjir
Jumlah sistem peringatan dini
bencana banjir di wilayah sungai
kritis (unit)
4 4 4 4 4 50,0 DAS Citarum, DAS
Cisadane, DAS Ciliwung,
DAS Toba Asahan
Pemulihan Empat
Daerah Aliran Sungai
Kritis
05
Pengembangan sistem peringatan dini
banjir
Jumlah sistem peringatan dini
bencana banjir di wilayah sungai
prioritas lainnya (unit)
3 3 3 3 3 37,5 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai yang telah
memiliki rencana induk
ketahanan bencana banjir
Penguatan Sistem
Peringatan Dini
Bencana
05
Pengelolaan Bendungan, Danau, dan
Bangunan Penampung Air Lainnya 56.770,5
Perencanaan pembangunan bendungan
baru dengan protokol berkelanjutan
Jumlah dokumen perencanaan
bendungan protokol berkelanjutan
(dokumen)
1 1 1 1 1 25,0 Terpusat 05
Perencanaan pembangunan bendungan
dengan skema KPBU
Jumlah dokumen perencanaan
bendungan dengan skema KPBU
(dokumen)
1 1 1 1 1 25,0 Terpusat 05
berkas 3, hlm. 770INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Tatakelola Pengelolaan SDA
Terpadu 621,8
Penetapan peraturan pemerintah
terkair SDA
Jumlah peraturan perundangan
turunan UU SDA yang ditetapkan
(peraturan)
- 2 2 - - 4,0 Pusat 05
Pembuatan dokumen pola dan rencana
PSDA
Jumlah dokumen kebijakan PSDA
wilayah sungai kewenangan pusat
yang ditetapkan (dokumen)
29 38 47 56 64 105,3 Tersebar 05
Penyusunan dokumen penilaian kinerja
pengelolaan wilayah sungai
Jumlah pedoman penilaian kinerja
pengelolaan wilayah sungai
(dokumen)
1 - - - - 2,0 Pusat 05
Penilaian kinerja pengelolaan wilayah
sungai
Jumlah wilayah sungai yang dinilai
kinerja pengelolaannya (wilayah
sungai)
- 2 2 3 3 15,0 Tersebar 05
Pengembangan ICT (Information and
Communication Technology)
Jumlah BBWS/BWS yang
mengembangkan ICT pengelolaan
infrastruktur SDA (unit)
- 7 8 9 10 68,0 Tersebar 05
Pengembangan GIS (Geographic
Information System) dan Pemodelan
Sumber Daya Air
Jumlah BBWS/BWS yang
mengembangkan GIS dan pemodelan
sumber daya air (unit)
- 7 8 9 10 170,0 Tersebar 05
Pengembangan sistem informasi
hidrologi dan lingkungan sumber daya
air
Jumlah BBWS/BWS yang
mengembangkan sistem informasi
hidrologi dan lingkungan sumber
daya air (unit)
- 7 8 9 10 170,0 Tersebar 05
Pengembangan sistem peringatan dini
banjir
Jumlah sistem peringatan dini
bencana banjir di wilayah sungai
kritis (unit)
4 4 4 4 4 50,0 DAS Citarum, DAS
Cisadane, DAS Ciliwung,
DAS Toba Asahan
Pemulihan Empat
Daerah Aliran Sungai
Kritis
05
Pengembangan sistem peringatan dini
banjir
Jumlah sistem peringatan dini
bencana banjir di wilayah sungai
prioritas lainnya (unit)
3 3 3 3 3 37,5 Diprioritaskan untuk
wilayah sungai yang telah
memiliki rencana induk
ketahanan bencana banjir
Penguatan Sistem
Peringatan Dini
Bencana
05
Pengelolaan Bendungan, Danau, dan
Bangunan Penampung Air Lainnya 56.770,5
Perencanaan pembangunan bendungan
baru dengan protokol berkelanjutan
Jumlah dokumen perencanaan
bendungan protokol berkelanjutan
(dokumen)
1 1 1 1 1 25,0 Terpusat 05
Perencanaan pembangunan bendungan
dengan skema KPBU
Jumlah dokumen perencanaan
bendungan dengan skema KPBU
(dokumen)
1 1 1 1 1 25,0 Terpusat 05
033.B.19
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Perencanaan pengembangan
tampungan alami
Jumlah dokumen perencanaan
pemanfaatan tampungan alami
(dokumen)
- 1 1 1 1 20,0 Terpusat 05
Bendungan baru yang selesai
dibangun
Jumlah pembangunan bendungan
multiguna lanjutan (unit)
45 lanjutan
11 selesai
34 lanjutan
11 selesai
23 lanjutan
12 selesai
11 lanjutan
7 selesai
4 selesai 42.415,1 Bendungan Marangkayu,
Bendungan Kuningan,
Bendungan Bendo,
Bendungan Gongseng,
Bendungan Tukul,
Bendungan Pidekso,
Bendungan Tugu,
Bendungan Karalloe,
Bendungan Keureuto,
Bendungan Tapin,
Bendungan Lolak,
Bendungan Bintang Bano,
Bendungan Karian,
Bendungan Rukoh,
Bendungan Way
Sekampung,
05
Bendungan baru yang dibangun Jumlah bendungan multiguna baru
yang dibangun (unit)
- 4 baru 3 baru
4 lanjutan
2 baru
7 lanjutan
2 baru
9 lanjutan
12.401,4 Bendungan Rongkong,
Bendungan Matenggeng,
Bendungan Mbay,
Bendungan Pelosika,
Bendungan Jenelata,
Bendungan Digul,
Bendungan Busuk,
Bendungan Lambakkan,
Bendungan Kusan,
Bendungan Riam Kiwa,
Bendungan Warsamson
18 Waduk Multiguna 05
Bendungan yang direhabilitasi Jumlah bendungan yang
direhabilitasi /ditingkatkan (unit)
2 1 1 1 - 230,0 Bendungan Wonogiri,
Benanga, Bili-bili, Sutami
Tampungan alami yang direvitalisasi Jumlah tampungan alami yang
direvitalisasi (kumulatif) (unit)
8 8 10 10 15 1.319,0 Tersebar 05
berkas 3, hlm. 771INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Perencanaan pengembangan
tampungan alami
Jumlah dokumen perencanaan
pemanfaatan tampungan alami
(dokumen)
- 1 1 1 1 20,0 Terpusat 05
Bendungan baru yang selesai
dibangun
Jumlah pembangunan bendungan
multiguna lanjutan (unit)
45 lanjutan
11 selesai
34 lanjutan
11 selesai
23 lanjutan
12 selesai
11 lanjutan
7 selesai
4 selesai 42.415,1 Bendungan Marangkayu,
Bendungan Kuningan,
Bendungan Bendo,
Bendungan Gongseng,
Bendungan Tukul,
Bendungan Pidekso,
Bendungan Tugu,
Bendungan Karalloe,
Bendungan Keureuto,
Bendungan Tapin,
Bendungan Lolak,
Bendungan Bintang Bano,
Bendungan Karian,
Bendungan Rukoh,
Bendungan Way
Sekampung,
05
Bendungan baru yang dibangun Jumlah bendungan multiguna baru
yang dibangun (unit)
- 4 baru 3 baru
4 lanjutan
2 baru
7 lanjutan
2 baru
9 lanjutan
12.401,4 Bendungan Rongkong,
Bendungan Matenggeng,
Bendungan Mbay,
Bendungan Pelosika,
Bendungan Jenelata,
Bendungan Digul,
Bendungan Busuk,
Bendungan Lambakkan,
Bendungan Kusan,
Bendungan Riam Kiwa,
Bendungan Warsamson
18 Waduk Multiguna 05
Bendungan yang direhabilitasi Jumlah bendungan yang
direhabilitasi /ditingkatkan (unit)
2 1 1 1 - 230,0 Bendungan Wonogiri,
Benanga, Bili-bili, Sutami
Tampungan alami yang direvitalisasi Jumlah tampungan alami yang
direvitalisasi (kumulatif) (unit)
8 8 10 10 15 1.319,0 Tersebar 05
033.B.20
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Tampungan alami yang dikembangkan
manfaatnya
Jumlah tampungan alami yang
dikembangkan manfaatnya (unit)
- 1 1 1 1 60,0 Tersebar 05
Penyelesaian sertifikasi operasi
bendungan
Jumlah bendungan yang memiliki
sertifikat operasi (unit)
10 17 9 7 12 275,0 Tersebar 05
Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah
dan Air Baku 19.713,4
Penyediaan air baku di lokasi prioritas
pulau kecil terluar
Tambahan debit air baku di lokasi
prioritas pulau kecil terluar
(m3/detik)
0 0 0 0 0 360,2 Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Maluku,
Kalimantan Utara, Papua,
Sulawesi Tengah,
Kalimantan Timur,
Sulaewsi Utara, Riau,
Kepulauan Riau
Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
05
Penyediaan air baku di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
Tambahan debit air baku di daerah
3T (m3/detik)
0 4 4 5 4 5.783,8 Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Sulawesi Tengah,
Bengkulu, Nusa Tenggara
Barat, Papua, Gorontalo,
Maluku, Maluku Utara,
Papua Barat, Kalimantan
Tengah, Sulawesi Barat,
Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tenggara,
Banten, Jawa Timur,
Kalimantan Selatan,
Sumatera Selatan,
Sumatera Utara, Aceh,
Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur,
Lampung, Sumatera Barat
Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
berkas 3, hlm. 772INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Tampungan alami yang dikembangkan
manfaatnya
Jumlah tampungan alami yang
dikembangkan manfaatnya (unit)
- 1 1 1 1 60,0 Tersebar 05
Penyelesaian sertifikasi operasi
bendungan
Jumlah bendungan yang memiliki
sertifikat operasi (unit)
10 17 9 7 12 275,0 Tersebar 05
Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah
dan Air Baku 19.713,4
Penyediaan air baku di lokasi prioritas
pulau kecil terluar
Tambahan debit air baku di lokasi
prioritas pulau kecil terluar
(m3/detik)
0 0 0 0 0 360,2 Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Maluku,
Kalimantan Utara, Papua,
Sulawesi Tengah,
Kalimantan Timur,
Sulaewsi Utara, Riau,
Kepulauan Riau
Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
05
Penyediaan air baku di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
Tambahan debit air baku di daerah
3T (m3/detik)
0 4 4 5 4 5.783,8 Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Sulawesi Tengah,
Bengkulu, Nusa Tenggara
Barat, Papua, Gorontalo,
Maluku, Maluku Utara,
Papua Barat, Kalimantan
Tengah, Sulawesi Barat,
Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tenggara,
Banten, Jawa Timur,
Kalimantan Selatan,
Sumatera Selatan,
Sumatera Utara, Aceh,
Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur,
Lampung, Sumatera Barat
Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
033.B.21
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
1 2 2 2 2 3.320,8 Kawasan Metropolitan
Banjarmasin, Denpasar,
Manado, Palembang,
Makassar, Perkotaan di
Provinsi Aceh, Bengkulu,
Jawa Barat, Jawa
Tengah, Nusa Tenggara
Barat, Papua Barat,
Maluku Utara, Maluku,
Papua, Nusa Tenggara
Timur, Sulawesi Tengah,
Gorontalo, Bangka
Belitung, Lampung,
Sulawesi Utara, Jawa
Timur, Kepulauan Riau,
Sumatera Barat, Sumatera
Selatan, Sumatera Utara,
Kota Baru Sofifi, Maja,
Tanjungselor, Ibu Kota
Negara
Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
berkas 3, hlm. 773INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
1 2 2 2 2 3.320,8 Kawasan Metropolitan
Banjarmasin, Denpasar,
Manado, Palembang,
Makassar, Perkotaan di
Provinsi Aceh, Bengkulu,
Jawa Barat, Jawa
Tengah, Nusa Tenggara
Barat, Papua Barat,
Maluku Utara, Maluku,
Papua, Nusa Tenggara
Timur, Sulawesi Tengah,
Gorontalo, Bangka
Belitung, Lampung,
Sulawesi Utara, Jawa
Timur, Kepulauan Riau,
Sumatera Barat, Sumatera
Selatan, Sumatera Utara,
Kota Baru Sofifi, Maja,
Tanjungselor, Ibu Kota
Negara
Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
033.B.22
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP)
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
- 1 1 1 1 856,7 KI/KEK Arun
Lhokseumawe, KI Kuala
Tanjung, KEK Sei
Mangkei, DPP Danau
Toba, DPP Padang-
Bukittinggi, KI/KEK
Galang Batang, KI Bintan
Aerospace, KI Kemingking,
KEK/DPP Tanjung
Kelayang, KI Sadai, KI
Tanjung Enim, KEK
Tanjung Api-Api, KI
Tanggamus, KEK/DPP
Tanjung Lesung, DPP
Borobudur dsk, KI
Madura, DPP Bali,
KEK/DPP Mandalika, DPP
Labuan Bajo, KI Ketapang,
KI Surya Borneo, KI
Jorong-Tanah Laut, DPP
Derawan-Berau, KI
Batulicin, KEK Maloy
Batuta Trans Kalimantan,
KI Tanah Kuning, DPP
Wakatobi, KI/KEK Palu,
Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
berkas 3, hlm. 774INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP)
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
- 1 1 1 1 856,7 KI/KEK Arun
Lhokseumawe, KI Kuala
Tanjung, KEK Sei
Mangkei, DPP Danau
Toba, DPP Padang-
Bukittinggi, KI/KEK
Galang Batang, KI Bintan
Aerospace, KI Kemingking,
KEK/DPP Tanjung
Kelayang, KI Sadai, KI
Tanjung Enim, KEK
Tanjung Api-Api, KI
Tanggamus, KEK/DPP
Tanjung Lesung, DPP
Borobudur dsk, KI
Madura, DPP Bali,
KEK/DPP Mandalika, DPP
Labuan Bajo, KI Ketapang,
KI Surya Borneo, KI
Jorong-Tanah Laut, DPP
Derawan-Berau, KI
Batulicin, KEK Maloy
Batuta Trans Kalimantan,
KI Tanah Kuning, DPP
Wakatobi, KI/KEK Palu,
Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
033.B.23
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
DPP Manado-Likupang,
KI/KEK Bitung, KEK/DPP
Morotai, KI Teluk Weda,
DPP Raja Ampat, KI/KEK
Sorong, KI Teluk Bintuni,
KEK/DPP Singosari, KI
Tenayan, KI Brebes, KEK
Be Creative District
Karawang, KEK Be
Creative District Maja-
Rangkas, KI Ladong, KI
Katibung, KI Tanjung
Buton, KI Sumbawa Barat,
KI Pesawaran, KI
Batanjung, KEK Kendal,
KI Way Pisang, KI Takalar,
DPP Baru Biak-Teluk
Cenderawasih, DPP Baru
Bandung-Halimun-
Cileteuh, DPP Baru
Banyuwangi dan
sekitarnya, DPP Baru
Makassar-Selayar-Toraja
dan sekitarnya, DPP Baru
Sambas-Singkawang
Penyediaan air baku di Kawasan
Pantai Utara Pulau Jawa
Tambahan debit air baku di kawasan
Pantai Utara Pulau Jawa (m3/detik)
- 2 0
-
- 796,8 Kabupaten Cirebon,
Pekalongan
Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
05
Penyediaan air baku di Kawasan
Rawan Air
Tambahan debit air baku di kawasan
Rawan Air (m3/detik)
2 3 4 3 5 5.674,6 tersebar Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
05
Rehabilitasi infrastruktur penyedia air
baku
Jumlah unit infrastruktur penyedia
air baku yang direhabilitasi (unit)
35 35 35 35 35 1.016,8 Tersebar 05
Pengawetan dan pengisian kembali air
tanah
Jumlah BBWS/BWS yang
menerapkan recharge air tanah (unit)
- 7 8 9 10 340,0 Tersebar 05
berkas 3, hlm. 775INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
DPP Manado-Likupang,
KI/KEK Bitung, KEK/DPP
Morotai, KI Teluk Weda,
DPP Raja Ampat, KI/KEK
Sorong, KI Teluk Bintuni,
KEK/DPP Singosari, KI
Tenayan, KI Brebes, KEK
Be Creative District
Karawang, KEK Be
Creative District Maja-
Rangkas, KI Ladong, KI
Katibung, KI Tanjung
Buton, KI Sumbawa Barat,
KI Pesawaran, KI
Batanjung, KEK Kendal,
KI Way Pisang, KI Takalar,
DPP Baru Biak-Teluk
Cenderawasih, DPP Baru
Bandung-Halimun-
Cileteuh, DPP Baru
Banyuwangi dan
sekitarnya, DPP Baru
Makassar-Selayar-Toraja
dan sekitarnya, DPP Baru
Sambas-Singkawang
Penyediaan air baku di Kawasan
Pantai Utara Pulau Jawa
Tambahan debit air baku di kawasan
Pantai Utara Pulau Jawa (m3/detik)
- 2 0
-
- 796,8 Kabupaten Cirebon,
Pekalongan
Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
05
Penyediaan air baku di Kawasan
Rawan Air
Tambahan debit air baku di kawasan
Rawan Air (m3/detik)
2 3 4 3 5 5.674,6 tersebar Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan Rumah)
05
Rehabilitasi infrastruktur penyedia air
baku
Jumlah unit infrastruktur penyedia
air baku yang direhabilitasi (unit)
35 35 35 35 35 1.016,8 Tersebar 05
Pengawetan dan pengisian kembali air
tanah
Jumlah BBWS/BWS yang
menerapkan recharge air tanah (unit)
- 7 8 9 10 340,0 Tersebar 05
033.B.24
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan sistem penyediaan air
baku terintegrasi (conjunctive use)
Jumlah BBWS/BWS yang
mengembangkan sistem penyediaan
air baku terintegrasi air permukaan
dan air tanah (unit)
- 7 8 9 10 510,0 Tersebar 05
Pengembangan sistem informasi air
tanah
Jumlah BBWS/BWS yang
mengembangkan sistem informasi air
tanah (unit)
- 7 8 9 10 170,0 Tersebar 05
Bendungan yang dimanfaatkan untuk
air baku
Jumlah debit air baku yang
bersumber dari bendungan
(m3/detik)
6 1 10 6 1 883,7 Bendungan Paya Seunara,
Bendungan Bajulmati,
Bendungan Nipah,
Bendungan Rajui,
Bendungan Titab,
Bendungan Jatigede,
Bendungan Teritip,
Bendungan Gondang,
Bendungan Sei Gong,
Bendungan Raknamo,
Bendungan Rotiklot,
Bendungan Mila,
Bendungan Tanju,
Bendungan Sindangheula,
Bendungan Logung,
Bendungan Marangkayu,
Bendungan Kuningan,
Bendungan Bendo,
Bendungan Gongseng,
Bendungan Tukul,
Bendungan Pidekso,
Bendungan Tugu,
Bendungan Karalloe,
Bendungan Keureuto,
Bendungan Tapin,
Bendungan Passeloreng,
berkas 3, hlm. 776INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan sistem penyediaan air
baku terintegrasi (conjunctive use)
Jumlah BBWS/BWS yang
mengembangkan sistem penyediaan
air baku terintegrasi air permukaan
dan air tanah (unit)
- 7 8 9 10 510,0 Tersebar 05
Pengembangan sistem informasi air
tanah
Jumlah BBWS/BWS yang
mengembangkan sistem informasi air
tanah (unit)
- 7 8 9 10 170,0 Tersebar 05
Bendungan yang dimanfaatkan untuk
air baku
Jumlah debit air baku yang
bersumber dari bendungan
(m3/detik)
6 1 10 6 1 883,7 Bendungan Paya Seunara,
Bendungan Bajulmati,
Bendungan Nipah,
Bendungan Rajui,
Bendungan Titab,
Bendungan Jatigede,
Bendungan Teritip,
Bendungan Gondang,
Bendungan Sei Gong,
Bendungan Raknamo,
Bendungan Rotiklot,
Bendungan Mila,
Bendungan Tanju,
Bendungan Sindangheula,
Bendungan Logung,
Bendungan Marangkayu,
Bendungan Kuningan,
Bendungan Bendo,
Bendungan Gongseng,
Bendungan Tukul,
Bendungan Pidekso,
Bendungan Tugu,
Bendungan Karalloe,
Bendungan Keureuto,
Bendungan Tapin,
Bendungan Passeloreng,
033.B.25
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Bendungan Lolak,
Bendungan Bintang Bano,
Bendungan Karian,
Bendungan Rukoh,
Bendungan Way
Sekampung, Bendungan
Kuwil Kawangkoan,
Bendungan Ladongi,
Bendungan Ciawi,
Bendungan Leuwikeris,
Bendungan Cipanas,
Bendungan Semantok,
Bendungan Pamukkulu,
Bendungan Sadawarna,
Bendungan Lau Simeme,
Bendungan Sidan,
Bendungan Margatiga,
Bendungan Bagong,
Bendungan
Randugunting,
Bendungan Napun Gete,
Bendungan Temef,
Bendungan Meninting,
Bendungan Jlantah,
Bendungan Manikin,
Bendungan Tamblang Operasi dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana SDA 997,5
Peningkatan keamanan bendungan
yang memiliki risiko tinggi
Jumlah bendungan dengan risiko
tinggi yang dirurunkan indeks
resikonya (unit)
10 20 20 20 20 450,0 Tersebar 05
Konservasi daerah tangkapan air
bendungan
Jumlah konservasi daerah tangkapan
air bendungan (unit)
10 17 9 7 12 275,0 Tersebar 05
Peralatan dan fasilitas pendukung OP
yang dioperasikan dan dipelihara
Jumlah peralatan dan fasilitas
pendukung OP yang dioperasikan
dan dipelihara (unit)
828 828 828 828 828 272,5 Pusat 05
Program Pengembangan Perumahan 51.081,0
Pembinaan dan Pengembangan Rumah
Umum dan Komersial 3.905,5
Pembangunan PSU Perumahan Jumlah Rumah yang Dilayani
Bantuan PSU (unit)
22.500 47.970 47.970 71.950 71.955 3.905,5 34 Provinsi 05
berkas 3, hlm. 777INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Bendungan Lolak,
Bendungan Bintang Bano,
Bendungan Karian,
Bendungan Rukoh,
Bendungan Way
Sekampung, Bendungan
Kuwil Kawangkoan,
Bendungan Ladongi,
Bendungan Ciawi,
Bendungan Leuwikeris,
Bendungan Cipanas,
Bendungan Semantok,
Bendungan Pamukkulu,
Bendungan Sadawarna,
Bendungan Lau Simeme,
Bendungan Sidan,
Bendungan Margatiga,
Bendungan Bagong,
Bendungan
Randugunting,
Bendungan Napun Gete,
Bendungan Temef,
Bendungan Meninting,
Bendungan Jlantah,
Bendungan Manikin,
Bendungan Tamblang Operasi dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana SDA 997,5
Peningkatan keamanan bendungan
yang memiliki risiko tinggi
Jumlah bendungan dengan risiko
tinggi yang dirurunkan indeks
resikonya (unit)
10 20 20 20 20 450,0 Tersebar 05
Konservasi daerah tangkapan air
bendungan
Jumlah konservasi daerah tangkapan
air bendungan (unit)
10 17 9 7 12 275,0 Tersebar 05
Peralatan dan fasilitas pendukung OP
yang dioperasikan dan dipelihara
Jumlah peralatan dan fasilitas
pendukung OP yang dioperasikan
dan dipelihara (unit)
828 828 828 828 828 272,5 Pusat 05
Program Pengembangan Perumahan 51.081,0
Pembinaan dan Pengembangan Rumah
Umum dan Komersial 3.905,5
Pembangunan PSU Perumahan Jumlah Rumah yang Dilayani
Bantuan PSU (unit)
22.500 47.970 47.970 71.950 71.955 3.905,5 34 Provinsi 05
033.B.26
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemberdayaan Perumahan Swadaya 27.095,3
Bantuan Pembangunan Baru Rumah
Swadaya
Jumlah Rumah Swadaya Baru yang
Mendapat Bantuan (unit)
- 3.000 3.000 4.500 4.500 1.125,0 34 Provinsi 05
Fasilitasi Pembangunan Baru Rumah
Swadaya
Jumlah Rumah Swadaya Baru yang
Terbangun melalui Fasilitasi
Pemerintah (Unit)
12.750 2.700 2.700 4.000 4.000 1.500,0 34 Provinsi 05
Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah
Swadaya
Jumlah Rumah Swadaya yang
Mendapat Bantuan peningkatan
kualitas (unit)
- 40.000 40.000 60.000 60.000 10.000,0 34 Provinsi 05
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah
Swadaya (bedah rumah)
Jumlah Rumah Swadaya yang
Mendapatkan fasilitasi peningkatan
kualitas (unit)
166.000 72.000 72.000 108.000 146.700 13.470,2 34 Provinsi 05
Fasilitasi Pembangunan Rumah
Swadaya Mendukung KSPN
Jumlah pembangunan baru rumah
swadaya mendukung KSPN (unit)
300 440 440 660 660 250,0 10 KSPN Super Prioritas 05
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah
Swadaya Membangun KSPN
Jumlah Rumah Swadaya di KSPN
yang Mendapatkan fasilitasi
peningkatan kualitas (unit)
2.450 510 510 765 765 250,1 10 KSPN Super Prioritas 05
Fasilitasi Penyediaan Jasa Rumah
Swadaya
Jumlah Rumah Swadaya yang
Mendapat Fasilitasi Pelayanan Jasa
(unit)
- 100.000 100.000 150.000 150.000 500,0 34 Provinsi 05
Penyediaan Rumah Khusus 2.030,1
Pembangunan Rumah Khusus Jumlah rumah khusus yang
terbangun (unit)
2.000 1.570 1.570 2.355 2.505 2.030,1 34 Provinsi 05
Penyediaan Rumah Susun 18.050,1
Pembangunan Rumah Susun termasuk
untuk buruh, pekerja, dan ASN
Jumlah Rumah Susun yang
Terbangun (unit)
3.341 4.600 4.600 6.900 6.900 13.300,1 34 Provinsi Rumah Susun
Perkotaan (1 Juta)
05
Pembangunan Rumah Susun
Menggunakan Skema KPBU
Jumlah Rumah Susun yang Dibangun
Menggunakan Skema KPBU (unit)
- - - 5.000 10.000 0,0 6 Metropolitan Rumah Susun
Perkotaan (1 Juta)
05
Pembangunan rumah ASN di ibu kota
negara
Jumlah rumah yang dibangun (unit) - 2.000 2.000 3.000 3.000 4.750,0 Ibu Kota Negara Rumah Susun
Perkotaan (1 Juta)
05
Program Pengembangan Infrastruktur
Wilayah 43,0
Dukungan Manajemen Pengembangan
Infrastruktur Wilayah 43,0
Perencanaan Infrastruktur dan
Kawasan Ibukota Negara
Jumlah Dokumen Perencanaan
Kawasan Inti Pusat Pemerintahan
6000 Ha
1 2,0 Pusat 05
berkas 3, hlm. 778INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemberdayaan Perumahan Swadaya 27.095,3
Bantuan Pembangunan Baru Rumah
Swadaya
Jumlah Rumah Swadaya Baru yang
Mendapat Bantuan (unit)
- 3.000 3.000 4.500 4.500 1.125,0 34 Provinsi 05
Fasilitasi Pembangunan Baru Rumah
Swadaya
Jumlah Rumah Swadaya Baru yang
Terbangun melalui Fasilitasi
Pemerintah (Unit)
12.750 2.700 2.700 4.000 4.000 1.500,0 34 Provinsi 05
Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah
Swadaya
Jumlah Rumah Swadaya yang
Mendapat Bantuan peningkatan
kualitas (unit)
- 40.000 40.000 60.000 60.000 10.000,0 34 Provinsi 05
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah
Swadaya (bedah rumah)
Jumlah Rumah Swadaya yang
Mendapatkan fasilitasi peningkatan
kualitas (unit)
166.000 72.000 72.000 108.000 146.700 13.470,2 34 Provinsi 05
Fasilitasi Pembangunan Rumah
Swadaya Mendukung KSPN
Jumlah pembangunan baru rumah
swadaya mendukung KSPN (unit)
300 440 440 660 660 250,0 10 KSPN Super Prioritas 05
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah
Swadaya Membangun KSPN
Jumlah Rumah Swadaya di KSPN
yang Mendapatkan fasilitasi
peningkatan kualitas (unit)
2.450 510 510 765 765 250,1 10 KSPN Super Prioritas 05
Fasilitasi Penyediaan Jasa Rumah
Swadaya
Jumlah Rumah Swadaya yang
Mendapat Fasilitasi Pelayanan Jasa
(unit)
- 100.000 100.000 150.000 150.000 500,0 34 Provinsi 05
Penyediaan Rumah Khusus 2.030,1
Pembangunan Rumah Khusus Jumlah rumah khusus yang
terbangun (unit)
2.000 1.570 1.570 2.355 2.505 2.030,1 34 Provinsi 05
Penyediaan Rumah Susun 18.050,1
Pembangunan Rumah Susun termasuk
untuk buruh, pekerja, dan ASN
Jumlah Rumah Susun yang
Terbangun (unit)
3.341 4.600 4.600 6.900 6.900 13.300,1 34 Provinsi Rumah Susun
Perkotaan (1 Juta)
05
Pembangunan Rumah Susun
Menggunakan Skema KPBU
Jumlah Rumah Susun yang Dibangun
Menggunakan Skema KPBU (unit)
- - - 5.000 10.000 0,0 6 Metropolitan Rumah Susun
Perkotaan (1 Juta)
05
Pembangunan rumah ASN di ibu kota
negara
Jumlah rumah yang dibangun (unit) - 2.000 2.000 3.000 3.000 4.750,0 Ibu Kota Negara Rumah Susun
Perkotaan (1 Juta)
05
Program Pengembangan Infrastruktur
Wilayah 43,0
Dukungan Manajemen Pengembangan
Infrastruktur Wilayah 43,0
Perencanaan Infrastruktur dan
Kawasan Ibukota Negara
Jumlah Dokumen Perencanaan
Kawasan Inti Pusat Pemerintahan
6000 Ha
1 2,0 Pusat 05
033.B.27
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Perencanaan Infrastruktur dan
Kawasan Ibukota Negara
Jumlah Dokumen Studi Kelayakan,
AMDAL, dan DED untuk Kawasan
Inti Pusat Pemerintahan yang disusun
3 41,0 Pusat 05
Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo
130,0
Pengendalian Lumpur Sidoarjo 130,0
Pembangunan dan peningkatan
tanggul penahan lumpur di wilayah
terdampak bencana lumpur Sidoarjo
Panjang tanggul dan infrastruktur
penahan lumpur sidoarjo yang
dibangun dan direhabilitasi (km)
28 10 8 7 5 130,0 Kabupaten Sidoarjo,
Provinsi Jawa Timur
05
Program Pengembangan Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan 2.851,8
Penyelenggaraan dan Pembinaan
Pembiayaan Perumahan 2.806,4
Layanan Bantuan Pembiayaan
Perumahan
Jumlah rumah tangga yang terlayani
bantuan pembiayaan perumahan
melalui BP2BT, SBUM dan
Penyelesaian SSB (rumah tangga)
312 68.342 - - - 2.796,2 34 Provinsi 05
Layanan Fasilitasi Pembiayaan
Perumahan
Jumlah rumah tangga yang terlayani
fasilitas pembiayaan perumahan
(rumah tangga)
58.460 85.000 110.000 135.000 161.540 10,2 34 Provinsi 05
Dukungan Penyaluran Bantuan
Pembiayaan Perumahan 45,4
Layanan Promosi, Kerjasama dan
Verifikasi
Jumlah rumah tangga yang
terverifikasi untuk mendapatkan
subsidi perumahan (rumah tangga)
102.500 157.500 200.000 220.000 220.000 45,4 Pusat 05
JUMLAH 565.952,9
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 779INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Perencanaan Infrastruktur dan
Kawasan Ibukota Negara
Jumlah Dokumen Studi Kelayakan,
AMDAL, dan DED untuk Kawasan
Inti Pusat Pemerintahan yang disusun
3 41,0 Pusat 05
Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo
130,0
Pengendalian Lumpur Sidoarjo 130,0
Pembangunan dan peningkatan
tanggul penahan lumpur di wilayah
terdampak bencana lumpur Sidoarjo
Panjang tanggul dan infrastruktur
penahan lumpur sidoarjo yang
dibangun dan direhabilitasi (km)
28 10 8 7 5 130,0 Kabupaten Sidoarjo,
Provinsi Jawa Timur
05
Program Pengembangan Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan 2.851,8
Penyelenggaraan dan Pembinaan
Pembiayaan Perumahan 2.806,4
Layanan Bantuan Pembiayaan
Perumahan
Jumlah rumah tangga yang terlayani
bantuan pembiayaan perumahan
melalui BP2BT, SBUM dan
Penyelesaian SSB (rumah tangga)
312 68.342 - - - 2.796,2 34 Provinsi 05
Layanan Fasilitasi Pembiayaan
Perumahan
Jumlah rumah tangga yang terlayani
fasilitas pembiayaan perumahan
(rumah tangga)
58.460 85.000 110.000 135.000 161.540 10,2 34 Provinsi 05
Dukungan Penyaluran Bantuan
Pembiayaan Perumahan 45,4
Layanan Promosi, Kerjasama dan
Verifikasi
Jumlah rumah tangga yang
terverifikasi untuk mendapatkan
subsidi perumahan (rumah tangga)
102.500 157.500 200.000 220.000 220.000 45,4 Pusat 05
JUMLAH 565.952,9
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
034.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam 270,9
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 739,9
JUMLAH 1.010,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 780MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam 270,9
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 739,9
JUMLAH 1.010,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
034.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Peningkatan Koordinasi Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan 28,2
Koordinasi Penegakan Hukum 16,7
Rekomendasi Kebijakan di Bidang
Penegakan Hukum
Jumlah Rekomendasi Kebijakan di
Bidang Penanganan Perkara Secara
Terpadu Berbasis Teknologi
Informasi di Semua Lembaga
Penegak Hukum
1 1 1 1 1 16,7 Pusat 07
Koordinasi Intelijen Keamanan,
Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital
Nasional 11,5
Penguatan perilaku tertib di ruang
publik melalui Gerakan Indonesia
Tertib
Jumlah rekomendasi kebijakan
penguatan Gerakan Indonesia Tertib
1 1 1 1 1 11,5 Pusat 04
JUMLAH 28,2
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 781MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Peningkatan Koordinasi Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan 28,2
Koordinasi Penegakan Hukum 16,7
Rekomendasi Kebijakan di Bidang
Penegakan Hukum
Jumlah Rekomendasi Kebijakan di
Bidang Penanganan Perkara Secara
Terpadu Berbasis Teknologi
Informasi di Semua Lembaga
Penegak Hukum
1 1 1 1 1 16,7 Pusat 07
Koordinasi Intelijen Keamanan,
Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital
Nasional 11,5
Penguatan perilaku tertib di ruang
publik melalui Gerakan Indonesia
Tertib
Jumlah rekomendasi kebijakan
penguatan Gerakan Indonesia Tertib
1 1 1 1 1 11,5 Pusat 04
JUMLAH 28,2
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
035.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian 212,3
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian 1.122,1
JUMLAH 1.334,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 782MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian 212,3
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian 1.122,1
JUMLAH 1.334,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
035.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Koordinasi Kebijakan Bidang
Perekonomian 285,0
Koordinasi Kebijakan Pengembangan
Investasi 15,0
Koordinasi Kebijakan Reformasi
Regulasi Cipta Lapangan Kerja
Ditetapkannya Undang-Undang dan
Naskah Akademik UU Cipta
Lapangan Kerja
1 UU dan 1
Naskah
Akademik
- - - - 15,0 Pusat 01
Terselesaikannya Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Cipta
Lapangan Kerja
15 Peraturan
perundang-
undangan
- - - - 0,0 Pusat 01
Tersusunnya Rekomendasi
Kebijakan Pelaksanaan Undang-
Undang Cipta Lapangan Kerja
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
0,0 Pusat 01
Koordinasi Kebijakan Bidang
Pengembangan Industri 10,0
Koordinasi Kebijakan Peningkatan
Industri Berorientasi Ekspor
Tersusunnya Rekomendasi
Kebijakan Peningkatan Industri
Berorientasi Ekspor
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
3,5 Pusat 01
Koordinasi Kebijakan Peningkatan
Industri Subtitusi Impor
Tersusunnya Rekomendasi
Kebijakan Peningkatan Industri
Subtitusi Impor
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
3,0 Pusat 01
Koordinasi Kebijakan Peningkatan
Industri Hilirisasi Komoditi
Tersusunnya Rekomendasi
Kebijakan Peningkatan Industri
Hilirisasi Komoditi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
3,5 Pusat 01
Koordinasi Kebijakan Bidang
Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi
Perdagangan Internasional 5,0
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 783MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Koordinasi Kebijakan Bidang
Perekonomian 285,0
Koordinasi Kebijakan Pengembangan
Investasi 15,0
Koordinasi Kebijakan Reformasi
Regulasi Cipta Lapangan Kerja
Ditetapkannya Undang-Undang dan
Naskah Akademik UU Cipta
Lapangan Kerja
1 UU dan 1
Naskah
Akademik
- - - - 15,0 Pusat 01
Terselesaikannya Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Cipta
Lapangan Kerja
15 Peraturan
perundang-
undangan
- - - - 0,0 Pusat 01
Tersusunnya Rekomendasi
Kebijakan Pelaksanaan Undang-
Undang Cipta Lapangan Kerja
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
0,0 Pusat 01
Koordinasi Kebijakan Bidang
Pengembangan Industri 10,0
Koordinasi Kebijakan Peningkatan
Industri Berorientasi Ekspor
Tersusunnya Rekomendasi
Kebijakan Peningkatan Industri
Berorientasi Ekspor
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
3,5 Pusat 01
Koordinasi Kebijakan Peningkatan
Industri Subtitusi Impor
Tersusunnya Rekomendasi
Kebijakan Peningkatan Industri
Subtitusi Impor
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
3,0 Pusat 01
Koordinasi Kebijakan Peningkatan
Industri Hilirisasi Komoditi
Tersusunnya Rekomendasi
Kebijakan Peningkatan Industri
Hilirisasi Komoditi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
3,5 Pusat 01
Koordinasi Kebijakan Bidang
Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi
Perdagangan Internasional 5,0
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
035.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Koordinasi Kebijakan Bidang
Peningkatan Ekspor yang Bernilai
Tambah Tinggi
Tersusunnya Rekomendasi
Kebijakan Bidang Peningkatan
Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi
1 paket
rekomendasi
1 paket
rekomendasi
1 paket
rekomendasi
1 paket
rekomendasi
1 paket
rekomendasi
2,5 Pusat 01
Koordinasi Kebijakan Bidang Fasilitasi
Perdagangan dan Penyederhanaan
Tata Niaga Perdagangan Internasional
Tersusunnya Rekomendasi
Kebijakan Bidang Fasilitasi
Perdagangan dan Penyederhanaan
Tata Niaga Perdagangan
Internasional
1 paket
rekomendasi
1 paket
rekomendasi
1 paket
rekomendasi
1 paket
rekomendasi
1 paket
rekomendasi
2,5 Pusat 01
Koordinasi Kebijakan Bidang
Ketenagakerjaan 255,0
Koordinasi Kebijakan Kartu Prakerja Tersusunnya Rekomendasi
kebijakan implementasi program
Kartu Prakerja
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
250,0 Pusat 03
Terselenggaranya Pelaksanaan Kartu
Pra-Kerja dalam Lembaga Pengelola
Kartu Prakerja
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 0,0 Pusat 03
Koordinasi Kebijakan Pengembangan
Ekosistem Ketenagakerjaan
Tersusunnya Rekomendasi
kebijakan pengembangan ekosistem
ketenagakerjaan
2 paket
rekomendasi
2 paket
rekomendasi
2 paket
rekomendasi
2 paket
rekomendasi
2 paket
rekomendasi
5,0 Pusat 01
JUMLAH 285,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 784INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Koordinasi Kebijakan Bidang
Peningkatan Ekspor yang Bernilai
Tambah Tinggi
Tersusunnya Rekomendasi
Kebijakan Bidang Peningkatan
Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi
1 paket
rekomendasi
1 paket
rekomendasi
1 paket
rekomendasi
1 paket
rekomendasi
1 paket
rekomendasi
2,5 Pusat 01
Koordinasi Kebijakan Bidang Fasilitasi
Perdagangan dan Penyederhanaan
Tata Niaga Perdagangan Internasional
Tersusunnya Rekomendasi
Kebijakan Bidang Fasilitasi
Perdagangan dan Penyederhanaan
Tata Niaga Perdagangan
Internasional
1 paket
rekomendasi
1 paket
rekomendasi
1 paket
rekomendasi
1 paket
rekomendasi
1 paket
rekomendasi
2,5 Pusat 01
Koordinasi Kebijakan Bidang
Ketenagakerjaan 255,0
Koordinasi Kebijakan Kartu Prakerja Tersusunnya Rekomendasi
kebijakan implementasi program
Kartu Prakerja
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
1 Paket
Rekomendasi
250,0 Pusat 03
Terselenggaranya Pelaksanaan Kartu
Pra-Kerja dalam Lembaga Pengelola
Kartu Prakerja
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 0,0 Pusat 03
Koordinasi Kebijakan Pengembangan
Ekosistem Ketenagakerjaan
Tersusunnya Rekomendasi
kebijakan pengembangan ekosistem
ketenagakerjaan
2 paket
rekomendasi
2 paket
rekomendasi
2 paket
rekomendasi
2 paket
rekomendasi
2 paket
rekomendasi
5,0 Pusat 01
JUMLAH 285,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
036.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK 191,1
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 568,7
JUMLAH 759,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 785MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK 191,1
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 568,7
JUMLAH 759,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
036.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Koordinasi Pengembangan
Kebijakan Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan 260,0
Koordinasi kebijakan Nilai dan
Kreativitas Budaya 210,0
Perluasan diseminasi GNRM pada
Masyarakat
Jumlah Layanan Diseminasi GNRM
pada
Masyarakat
1 1 1 1 1 148,4 Pusat 04
Penguatan Gerakan Nasional Revolusi
Mental oleh Gugus Tugas Gerakan
Nasional Revolusi Mental
Jumlah Gugus Tugas Gerakan
Nasional Revolusi Mental yang
Melaksanakan Kegiatan Gerakan
Nasional
Revolusi Mental
49 49 49 49 49 45,8 Pusat 04
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
Pengembangan dan Rencana Tindak
Lanjut GNRM
Jumlah Rekomendasi Kebijakan
Pengembangan dan Rencana Tindak
Lanjut GNRM
1 1 1 1 1 15,8 Pusat 04
Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial
(SJSN) 50,0
Rekomendasi kebijakan yang
diterapkan oleh pemangku
kepentingan
Rekomendasi kebijakan yang
diterapkan oleh pemangku
kepentingan
10 7 5 3 3 50,0 181 Kab/Kota; 11
Provinsi
03
JUMLAH 260,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 786MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Koordinasi Pengembangan
Kebijakan Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan 260,0
Koordinasi kebijakan Nilai dan
Kreativitas Budaya 210,0
Perluasan diseminasi GNRM pada
Masyarakat
Jumlah Layanan Diseminasi GNRM
pada
Masyarakat
1 1 1 1 1 148,4 Pusat 04
Penguatan Gerakan Nasional Revolusi
Mental oleh Gugus Tugas Gerakan
Nasional Revolusi Mental
Jumlah Gugus Tugas Gerakan
Nasional Revolusi Mental yang
Melaksanakan Kegiatan Gerakan
Nasional
Revolusi Mental
49 49 49 49 49 45,8 Pusat 04
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
Pengembangan dan Rencana Tindak
Lanjut GNRM
Jumlah Rekomendasi Kebijakan
Pengembangan dan Rencana Tindak
Lanjut GNRM
1 1 1 1 1 15,8 Pusat 04
Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial
(SJSN) 50,0
Rekomendasi kebijakan yang
diterapkan oleh pemangku
kepentingan
Rekomendasi kebijakan yang
diterapkan oleh pemangku
kepentingan
10 7 5 3 3 50,0 181 Kab/Kota; 11
Provinsi
03
JUMLAH 260,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
040.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 913,4
Program Pengembangan Kepariwisataan 19.310,6
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 4.456,9
JUMLAH 24.680,9
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 787MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 913,4
Program Pengembangan Kepariwisataan 19.310,6
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 4.456,9
JUMLAH 24.680,9
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
040.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengembangan Kepariwisataan
12.422,9
Pengembangan Destinasi Pariwisata
Wilayah Indonesia Barat 93,4
Perintisan Destinasi Pariwisata
Regional I (DP Prioritas: Danau Toba
dskt, Bangka Belitung) + 2 DP
Pengembangan
Jumlah Perintisan Destinasi
Pariwisata Regional I (DP Prioritas:
Danau Toba dskt, Bangka Belitung)
+ 2 DP Pengembangan
2 4 4 4 4 33,0 Sumatera Utara,
Kepulauan Bangka
Belitung, Sumatera Barat,
Kepulauan Riau
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Koordinasi perencanaan dan evaluasi
DAK wilayah barat
Jumlah Koordinasi perencanaan dan
evaluasi DAK wilayah barat
0 10 10 10 10 8,4 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 788MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengembangan Kepariwisataan
12.422,9
Pengembangan Destinasi Pariwisata
Wilayah Indonesia Barat 93,4
Perintisan Destinasi Pariwisata
Regional I (DP Prioritas: Danau Toba
dskt, Bangka Belitung) + 2 DP
Pengembangan
Jumlah Perintisan Destinasi
Pariwisata Regional I (DP Prioritas:
Danau Toba dskt, Bangka Belitung)
+ 2 DP Pengembangan
2 4 4 4 4 33,0 Sumatera Utara,
Kepulauan Bangka
Belitung, Sumatera Barat,
Kepulauan Riau
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Koordinasi perencanaan dan evaluasi
DAK wilayah barat
Jumlah Koordinasi perencanaan dan
evaluasi DAK wilayah barat
0 10 10 10 10 8,4 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
040.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Perumusan kebijakan operasional di
destinasi prioritas
Jumlah Perumusan kebijakan
operasional di destinasi prioritas
0 4 5 6 7 44,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Perintisan Destinasi Pariwisata
Regional I (Taman Nasional Prioritas)
Jumlah Perintisan Destinasi
Pariwisata Regional I (Taman
Nasional Prioritas)
1 1 1 1 1 8,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Pengembangan Destinasi Pariwisata
Wilayah Indonesia Tengah 151,4
Perintisan Destinasi Pariwisata
Regional II (DP Prioritas: Borobudur
dskt, Bromo Tengger Semeru) + 4 DP
Pengembangan
Jumlah Perintisan Destinasi
Pariwisata Regional II (DP Prioritas:
Borobudur dskt, Bromo Tengger
Semeru) + 4 DP Pengembangan
2 6 6 6 6 47,0 DI Yogyakarta, Jawa
Tengah, Jawa Timur,
Jawa Barat, Kalimantan
Barat, kalimantan Timur
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
berkas 3, hlm. 789INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Perumusan kebijakan operasional di
destinasi prioritas
Jumlah Perumusan kebijakan
operasional di destinasi prioritas
0 4 5 6 7 44,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Perintisan Destinasi Pariwisata
Regional I (Taman Nasional Prioritas)
Jumlah Perintisan Destinasi
Pariwisata Regional I (Taman
Nasional Prioritas)
1 1 1 1 1 8,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Pengembangan Destinasi Pariwisata
Wilayah Indonesia Tengah 151,4
Perintisan Destinasi Pariwisata
Regional II (DP Prioritas: Borobudur
dskt, Bromo Tengger Semeru) + 4 DP
Pengembangan
Jumlah Perintisan Destinasi
Pariwisata Regional II (DP Prioritas:
Borobudur dskt, Bromo Tengger
Semeru) + 4 DP Pengembangan
2 6 6 6 6 47,0 DI Yogyakarta, Jawa
Tengah, Jawa Timur,
Jawa Barat, Kalimantan
Barat, kalimantan Timur
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
040.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Koordinasi perencanaan dan evaluasi
DAK wilayah tengah
Jumlah Koordinasi perencanaan dan
evaluasi DAK wilayah tengah
0 10 10 10 10 8,4 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Perumusan kebijakan operasional di
destinasi prioritas
Jumlah Perumusan kebijakan
operasional di destinasi prioritas
0 4 5 6 7 44,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Perintisan Destinasi Pariwisata
Regional II (Taman Nasional Prioritas)
Jumlah Perintisan Destinasi
Pariwisata Regional II (Taman
Nasional Prioritas)
6 6 6 6 6 52,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Pengembangan Destinasi Pariwisata
Wilayah Indonesia Timur 206,4
berkas 3, hlm. 790INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Koordinasi perencanaan dan evaluasi
DAK wilayah tengah
Jumlah Koordinasi perencanaan dan
evaluasi DAK wilayah tengah
0 10 10 10 10 8,4 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Perumusan kebijakan operasional di
destinasi prioritas
Jumlah Perumusan kebijakan
operasional di destinasi prioritas
0 4 5 6 7 44,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Perintisan Destinasi Pariwisata
Regional II (Taman Nasional Prioritas)
Jumlah Perintisan Destinasi
Pariwisata Regional II (Taman
Nasional Prioritas)
6 6 6 6 6 52,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Pengembangan Destinasi Pariwisata
Wilayah Indonesia Timur 206,4
040.B.4
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Perintisan Destinasi Pariwisata
Wilayah Regional III (DP Prioritas:
Lombok-Mandalika, Morotai,
Wakatobi, Labuan Bajo, Raja Ampat,
Manado-Likupang) + 2 DPP baru
Jumlah Perintisan Destinasi
Pariwisata Wilayah Regional III (DP
Prioritas: Lombok-Mandalika,
Morotai, Wakatobi, Labuan Bajo,
Raja Ampat, Manado-Likupang) + 2
DPP baru
4 8 8 8 8 65,0 Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur,
Maluku Utara, Sulawesi
Utara, Sulawesi Tenggara,
Papua Barat, Sulawesi
Selatan, Papua
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Revitalisasi Bali Revitalisasi Bali yang terselesaikan 1 1 1 1 1 5,0 Bali 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Koordinasi perencanaan dan evaluasi
DAK wilayahTimur
Jumlah Koordinasi perencanaan dan
evaluasi DAK wilayahTimur
0 10 10 10 10 8,4 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
berkas 3, hlm. 791INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Perintisan Destinasi Pariwisata
Wilayah Regional III (DP Prioritas:
Lombok-Mandalika, Morotai,
Wakatobi, Labuan Bajo, Raja Ampat,
Manado-Likupang) + 2 DPP baru
Jumlah Perintisan Destinasi
Pariwisata Wilayah Regional III (DP
Prioritas: Lombok-Mandalika,
Morotai, Wakatobi, Labuan Bajo,
Raja Ampat, Manado-Likupang) + 2
DPP baru
4 8 8 8 8 65,0 Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur,
Maluku Utara, Sulawesi
Utara, Sulawesi Tenggara,
Papua Barat, Sulawesi
Selatan, Papua
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Revitalisasi Bali Revitalisasi Bali yang terselesaikan 1 1 1 1 1 5,0 Bali 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Koordinasi perencanaan dan evaluasi
DAK wilayahTimur
Jumlah Koordinasi perencanaan dan
evaluasi DAK wilayahTimur
0 10 10 10 10 8,4 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
040.B.5
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Perumusan kebijakan operasional di
destinasi prioritas
Jumlah Perumusan kebijakan
operasional di destinasi prioritas
0 4 5 6 7 44,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Perintisan Destinasi Pariwisata
Wilayah Regional III (Taman Nasional
Prioritas)
Jumlah Perintisan Destinasi
Pariwisata Wilayah Regional III
(Taman Nasional Prioritas)
10 10 10 10 10 84,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Pengembangan Strategi dan Komunikasi
Pemasaran Pariwisata Wilayah II
1.203,7
Publikasi Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding melalui Media
Elektronik
Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding melalui
Media Elektronik
5 5 5 5 5 236,4 Pusat 01
Publikasi Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding melalui Media
Cetak
Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding melalui
Media Cetak
4 4 4 4 4 59,4 Pusat 01
Publikasi Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding melalui Media
Ruang
Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding melalui
Media Ruang
5 5 5 5 5 332,1 Pusat 01
Publikasi Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding melalui Media
Digital
Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding melalui
Media Digital
5 5 5 5 5 499,3 Pusat 01
berkas 3, hlm. 792INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Perumusan kebijakan operasional di
destinasi prioritas
Jumlah Perumusan kebijakan
operasional di destinasi prioritas
0 4 5 6 7 44,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Perintisan Destinasi Pariwisata
Wilayah Regional III (Taman Nasional
Prioritas)
Jumlah Perintisan Destinasi
Pariwisata Wilayah Regional III
(Taman Nasional Prioritas)
10 10 10 10 10 84,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Pengembangan Strategi dan Komunikasi
Pemasaran Pariwisata Wilayah II
1.203,7
Publikasi Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding melalui Media
Elektronik
Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding melalui
Media Elektronik
5 5 5 5 5 236,4 Pusat 01
Publikasi Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding melalui Media
Cetak
Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding melalui
Media Cetak
4 4 4 4 4 59,4 Pusat 01
Publikasi Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding melalui Media
Ruang
Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding melalui
Media Ruang
5 5 5 5 5 332,1 Pusat 01
Publikasi Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding melalui Media
Digital
Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding melalui
Media Digital
5 5 5 5 5 499,3 Pusat 01
040.B.6
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
International MICE Bidding Jumlah International MICE Bidding 2 2 2 2 2 51,0 Pusat 01
Promosi Wisata Gastronomi Jumlah Promosi Wisata Gastronomi 2 2 2 2 2 25,5 Pusat 01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Wilayah China 451,0
Pameran Wisata Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding di Tiongkok
Jumlah Pameran Wisata Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Tiongkok
2 2 2 2 2 49,0 Pusat 01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding di Tiongkok
Jumlah Misi Penjualan Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Tiongkok
2 2 2 2 2 36,7 Pusat 01
Perjalanan Wisata Pengenalan
Destinasi Prioritas dan Destinasi
Branding di Tiongkok
Jumlah Perjalanan Wisata
Pengenalan Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding di Tiongkok
480 480 480 480 480 133,6 Pusat 01
Kerjasama Pemasaran ke wilayah
Tiongkok yang dikerjasamakan dengan
Maskapai dan Wholesaler
Jumlah Kerjasama Pemasaran ke
wilayah Tiongkok yang
dikerjasamakan dengan Maskapai
dan Wholesaler
160223 160223 160223 160223 160223 231,7 Pusat 01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Wilayah Asia Selatan, Asia Tengah, Timur
Tengah, dan Afrika 314,4
Pameran Wisata Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding di Asia
Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah
dan Afrika
Jumlah Pameran Wisata Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Asia Selatan, Asia Tengah, Timur
Tengah dan Afrika
2 2 2 2 2 126,0 Pusat 01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding di Asia Selatan,
Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika
Jumlah Misi Penjualan Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Asia Selatan, Asia Tengah, Timur
Tengah dan Afrika
4 4 4 4 4 51,5 Pusat 01
Perjalanan Wisata Pengenalan
Destinasi Prioritas dan Destinasi
Branding di Asia Selatan, Asia Tengah,
Timur Tengah dan Afrika
Jumlah Perjalanan Wisata
Pengenalan Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding di Asia Selatan,
Asia Tengah, Timur Tengah dan
Afrika
225 225 225 225 225 51,0 Pusat 01
berkas 3, hlm. 793INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
International MICE Bidding Jumlah International MICE Bidding 2 2 2 2 2 51,0 Pusat 01
Promosi Wisata Gastronomi Jumlah Promosi Wisata Gastronomi 2 2 2 2 2 25,5 Pusat 01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Wilayah China 451,0
Pameran Wisata Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding di Tiongkok
Jumlah Pameran Wisata Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Tiongkok
2 2 2 2 2 49,0 Pusat 01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding di Tiongkok
Jumlah Misi Penjualan Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Tiongkok
2 2 2 2 2 36,7 Pusat 01
Perjalanan Wisata Pengenalan
Destinasi Prioritas dan Destinasi
Branding di Tiongkok
Jumlah Perjalanan Wisata
Pengenalan Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding di Tiongkok
480 480 480 480 480 133,6 Pusat 01
Kerjasama Pemasaran ke wilayah
Tiongkok yang dikerjasamakan dengan
Maskapai dan Wholesaler
Jumlah Kerjasama Pemasaran ke
wilayah Tiongkok yang
dikerjasamakan dengan Maskapai
dan Wholesaler
160223 160223 160223 160223 160223 231,7 Pusat 01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Wilayah Asia Selatan, Asia Tengah, Timur
Tengah, dan Afrika 314,4
Pameran Wisata Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding di Asia
Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah
dan Afrika
Jumlah Pameran Wisata Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Asia Selatan, Asia Tengah, Timur
Tengah dan Afrika
2 2 2 2 2 126,0 Pusat 01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding di Asia Selatan,
Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika
Jumlah Misi Penjualan Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Asia Selatan, Asia Tengah, Timur
Tengah dan Afrika
4 4 4 4 4 51,5 Pusat 01
Perjalanan Wisata Pengenalan
Destinasi Prioritas dan Destinasi
Branding di Asia Selatan, Asia Tengah,
Timur Tengah dan Afrika
Jumlah Perjalanan Wisata
Pengenalan Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding di Asia Selatan,
Asia Tengah, Timur Tengah dan
Afrika
225 225 225 225 225 51,0 Pusat 01
040.B.7
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kerjasama Pemasaran ke wilayah Asia
Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah
dan Afrika yang dikerjasamakan
dengan Maskapai dan Wholesaler
Jumlah Kerjasama Pemasaran ke
wilayah Asia Selatan, Asia Tengah,
Timur Tengah dan Afrika yang
dikerjasamakan dengan Maskapai
dan Wholesaler
25136 25136 25136 25136 25136 70,6 Pusat 01
Misi Penjualan bagi pelaku Industri
MICE
Jumlah Misi Penjualan bagi pelaku
Industri MICE
3 3 3 3 3 15,3 Pusat 01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Wilayah Eropa 416,0
Pameran Wisata Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding di Eropa
Jumlah Pameran Wisata Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Eropa
5 5 5 5 5 230,4 Pusat 01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding di Eropa
Jumlah Misi Penjualan Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Eropa
4 4 4 4 4 47,9 Pusat 01
Perjalanan Wisata Pengenalan
Destinasi Prioritas dan Destinasi
Branding di Eropa
Jumlah Perjalanan Wisata
Pengenalan Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding di Eropa
340 340 340 340 340 122,4 Pusat 01
Misi Penjualan bagi pelaku Industri
MICE
Jumlah Misi Penjualan bagi pelaku
Industri MICE
2 2 2 2 2 15,3 Pusat 01
Pengembangan Strategi dan Komunikasi
Pemasaran Pariwisata Wilayah I
688,9
Publikasi Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding melalui Media
Elektronik
Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding melalui
Media Elektronik
7 7 7 7 7 125,3 Pusat 01
Publikasi Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding melalui Media
Cetak
Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding melalui
Media Cetak
6 6 6 6 6 75,0 Pusat 01
Publikasi Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding melalui Media
Ruang
Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding melalui
Media Ruang
3 3 3 3 3 110,2 Pusat 01
Publikasi Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding melalui Media
Digital
Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding melalui
Media Digital
10 10 10 10 10 301,9 Pusat 01
International MICE Bidding Jumlah International MICE Bidding 5 5 5 5 5 25,5 Pusat 01
berkas 3, hlm. 794INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kerjasama Pemasaran ke wilayah Asia
Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah
dan Afrika yang dikerjasamakan
dengan Maskapai dan Wholesaler
Jumlah Kerjasama Pemasaran ke
wilayah Asia Selatan, Asia Tengah,
Timur Tengah dan Afrika yang
dikerjasamakan dengan Maskapai
dan Wholesaler
25136 25136 25136 25136 25136 70,6 Pusat 01
Misi Penjualan bagi pelaku Industri
MICE
Jumlah Misi Penjualan bagi pelaku
Industri MICE
3 3 3 3 3 15,3 Pusat 01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Wilayah Eropa 416,0
Pameran Wisata Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding di Eropa
Jumlah Pameran Wisata Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Eropa
5 5 5 5 5 230,4 Pusat 01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding di Eropa
Jumlah Misi Penjualan Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Eropa
4 4 4 4 4 47,9 Pusat 01
Perjalanan Wisata Pengenalan
Destinasi Prioritas dan Destinasi
Branding di Eropa
Jumlah Perjalanan Wisata
Pengenalan Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding di Eropa
340 340 340 340 340 122,4 Pusat 01
Misi Penjualan bagi pelaku Industri
MICE
Jumlah Misi Penjualan bagi pelaku
Industri MICE
2 2 2 2 2 15,3 Pusat 01
Pengembangan Strategi dan Komunikasi
Pemasaran Pariwisata Wilayah I
688,9
Publikasi Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding melalui Media
Elektronik
Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding melalui
Media Elektronik
7 7 7 7 7 125,3 Pusat 01
Publikasi Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding melalui Media
Cetak
Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding melalui
Media Cetak
6 6 6 6 6 75,0 Pusat 01
Publikasi Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding melalui Media
Ruang
Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding melalui
Media Ruang
3 3 3 3 3 110,2 Pusat 01
Publikasi Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding melalui Media
Digital
Jumlah Publikasi Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding melalui
Media Digital
10 10 10 10 10 301,9 Pusat 01
International MICE Bidding Jumlah International MICE Bidding 5 5 5 5 5 25,5 Pusat 01
040.B.8
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Promosi Wisata Gastronomi Jumlah Promosi Wisata Gastronomi 4 4 4 4 4 51,0 Pusat 01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Wilayah Indonesia Barat, Singapore, dan
Thailand dan Indochina 252,3
Pameran Wisata Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding di Singapore,
Thailand dan Indochina
Jumlah Pameran Wisata Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Singapore, Thailand dan Indochina
3 3 3 3 3 68,5 Pusat 01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding di Singapore,
Thailand dan Indochina
Jumlah Misi Penjualan Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Singapore, Thailand dan Indochina
4 4 4 4 4 15,3 Pusat 01
Perjalanan Wisata Pengenalan di
Destinasi Prioritas dan Destinasi
Branding di Singapore, Thailand dan
Indochina
Jumlah Perjalanan Wisata
Pengenalan di Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding di
Singapore, Thailand dan Indochina
50 50 50 50 50 13,1 Pusat 01
Promosi Event Pariwisata Daerah Di
Destinasi Prioritas dan Destinasi
Branding
Jumlah Promosi Event Pariwisata
Daerah Di Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding
16 16 16 16 16 30,2 Pusat 01
Kerjasama Pemasaran Terpadu
Dengan Maskapai, Ferry dan
Wholesaler/Tour Operator
Jumlah Kerjasama Pemasaran
Terpadu Dengan Maskapai, Ferry
dan Wholesaler/Tour Operator
9 9 9 9 9 115,0 Pusat 01
Promosi Penjualan Stakeholder MICE Jumlah Promosi Penjualan
Stakeholder MICE
4 4 4 4 4 10,2 Pusat 01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Wilayah Indonesia Tengah, Malaysia dan
Brunei 394,8
Pameran Wisata Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding di Malaysia
dan Brunei Darussalam
Jumlah Pameran Wisata Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Malaysia dan Brunei Darussalam
3 3 3 3 3 30,6 Pusat 01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding di Malaysia dan
Brunei Darussalam
Jumlah Misi Penjualan Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Malaysia dan Brunei Darussalam
3 3 3 3 3 15,3 Pusat 01
berkas 3, hlm. 795INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Promosi Wisata Gastronomi Jumlah Promosi Wisata Gastronomi 4 4 4 4 4 51,0 Pusat 01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Wilayah Indonesia Barat, Singapore, dan
Thailand dan Indochina 252,3
Pameran Wisata Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding di Singapore,
Thailand dan Indochina
Jumlah Pameran Wisata Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Singapore, Thailand dan Indochina
3 3 3 3 3 68,5 Pusat 01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding di Singapore,
Thailand dan Indochina
Jumlah Misi Penjualan Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Singapore, Thailand dan Indochina
4 4 4 4 4 15,3 Pusat 01
Perjalanan Wisata Pengenalan di
Destinasi Prioritas dan Destinasi
Branding di Singapore, Thailand dan
Indochina
Jumlah Perjalanan Wisata
Pengenalan di Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding di
Singapore, Thailand dan Indochina
50 50 50 50 50 13,1 Pusat 01
Promosi Event Pariwisata Daerah Di
Destinasi Prioritas dan Destinasi
Branding
Jumlah Promosi Event Pariwisata
Daerah Di Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding
16 16 16 16 16 30,2 Pusat 01
Kerjasama Pemasaran Terpadu
Dengan Maskapai, Ferry dan
Wholesaler/Tour Operator
Jumlah Kerjasama Pemasaran
Terpadu Dengan Maskapai, Ferry
dan Wholesaler/Tour Operator
9 9 9 9 9 115,0 Pusat 01
Promosi Penjualan Stakeholder MICE Jumlah Promosi Penjualan
Stakeholder MICE
4 4 4 4 4 10,2 Pusat 01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Wilayah Indonesia Tengah, Malaysia dan
Brunei 394,8
Pameran Wisata Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding di Malaysia
dan Brunei Darussalam
Jumlah Pameran Wisata Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Malaysia dan Brunei Darussalam
3 3 3 3 3 30,6 Pusat 01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding di Malaysia dan
Brunei Darussalam
Jumlah Misi Penjualan Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Malaysia dan Brunei Darussalam
3 3 3 3 3 15,3 Pusat 01
040.B.9
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Perjalanan Wisata Pengenalan di
Destinasi Prioritas dan Destinasi
Branding di Malaysia dan Brunei
Darussalam
Jumlah Perjalanan Wisata
Pengenalan di Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding di Malaysia
dan Brunei Darussalam
80 80 80 80 80 15,3 Pusat 01
Promosi Event Pariwisata Daerah Di
Destinasi Prioritas dan Destinasi
Branding
Jumlah Promosi Event Pariwisata
Daerah Di Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding
65 65 65 65 65 198,6 Pusat 01
Kerjasama Pemasaran Terpadu
Dengan Maskapai, Ferry dan
Wholesaler/Tour Operator
Jumlah Kerjasama Pemasaran
Terpadu Dengan Maskapai, Ferry
dan Wholesaler/Tour Operator
12 12 12 12 12 102,0 Pusat 01
Misi Penjualan Stakeholder Mice Jumlah Misi Penjualan Stakeholder
Mice
6 6 6 6 6 32,9 Pusat 01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Wilayah Indonesia Timur, Timor Leste,
Philipina, dan Papua New Guinea
158,1
Pameran Wisata Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding di Timor Leste,
Philipina dan Papua New Guinea
Jumlah Pameran Wisata Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Timor Leste, Philipina dan Papua
New Guinea
3 3 3 3 3 75,0 Pusat 01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding di Timor Leste,
Philipina dan Papua New Guinea
Jumlah Misi Penjualan Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Timor Leste, Philipina dan Papua
New Guinea
3 3 3 3 3 25,5 Pusat 01
Perjalanan Wisata Pengenalan di
Destinasi Prioritas dan Destinasi
Branding di Timor Leste, Philipina dan
Papua New Guinea
Jumlah Perjalanan Wisata
Pengenalan di Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding di Timor
Leste, Philipina dan Papua New
Guinea
75 75 75 75 75 27,2 Pusat 01
Promosi Event Pariwisata Daerah Di
Destinasi Prioritas dan Destinasi
Branding
Jumlah Promosi Event Pariwisata
Daerah Di Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding
8 8 8 8 8 17,6 Pusat 01
Kerjasama Pemasaran Terpadu
Dengan Maskapai, Ferry dan
Wholesaler/Tour Operator
Jumlah Kerjasama Pemasaran
Terpadu Dengan Maskapai, Ferry
dan Wholesaler/Tour Operator
2 2 2 2 2 12,8 Pusat 01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Wilayah Australia dan Oceania 177,9
berkas 3, hlm. 796INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Perjalanan Wisata Pengenalan di
Destinasi Prioritas dan Destinasi
Branding di Malaysia dan Brunei
Darussalam
Jumlah Perjalanan Wisata
Pengenalan di Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding di Malaysia
dan Brunei Darussalam
80 80 80 80 80 15,3 Pusat 01
Promosi Event Pariwisata Daerah Di
Destinasi Prioritas dan Destinasi
Branding
Jumlah Promosi Event Pariwisata
Daerah Di Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding
65 65 65 65 65 198,6 Pusat 01
Kerjasama Pemasaran Terpadu
Dengan Maskapai, Ferry dan
Wholesaler/Tour Operator
Jumlah Kerjasama Pemasaran
Terpadu Dengan Maskapai, Ferry
dan Wholesaler/Tour Operator
12 12 12 12 12 102,0 Pusat 01
Misi Penjualan Stakeholder Mice Jumlah Misi Penjualan Stakeholder
Mice
6 6 6 6 6 32,9 Pusat 01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Wilayah Indonesia Timur, Timor Leste,
Philipina, dan Papua New Guinea
158,1
Pameran Wisata Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding di Timor Leste,
Philipina dan Papua New Guinea
Jumlah Pameran Wisata Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Timor Leste, Philipina dan Papua
New Guinea
3 3 3 3 3 75,0 Pusat 01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding di Timor Leste,
Philipina dan Papua New Guinea
Jumlah Misi Penjualan Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Timor Leste, Philipina dan Papua
New Guinea
3 3 3 3 3 25,5 Pusat 01
Perjalanan Wisata Pengenalan di
Destinasi Prioritas dan Destinasi
Branding di Timor Leste, Philipina dan
Papua New Guinea
Jumlah Perjalanan Wisata
Pengenalan di Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding di Timor
Leste, Philipina dan Papua New
Guinea
75 75 75 75 75 27,2 Pusat 01
Promosi Event Pariwisata Daerah Di
Destinasi Prioritas dan Destinasi
Branding
Jumlah Promosi Event Pariwisata
Daerah Di Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding
8 8 8 8 8 17,6 Pusat 01
Kerjasama Pemasaran Terpadu
Dengan Maskapai, Ferry dan
Wholesaler/Tour Operator
Jumlah Kerjasama Pemasaran
Terpadu Dengan Maskapai, Ferry
dan Wholesaler/Tour Operator
2 2 2 2 2 12,8 Pusat 01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Wilayah Australia dan Oceania 177,9
040.B.10
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pameran Wisata Destinasi Wisata
Prioritas dan Destinasi Wisata
Branding di Australia dan Oceania
Jumlah Pameran Wisata Destinasi
Wisata Prioritas dan Destinasi
Wisata Branding di Australia dan
Oceania
4 4 4 4 4 23,9 Pusat 01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding di Australia dan
Oceania
Jumlah Misi Penjualan Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Australia dan Oceania
4 4 4 4 4 15,8 Pusat 01
Perjalanan Wisata Pengenalan
Destinasi Prioritas dan Destinasi
Branding di Australia dan Oceania
Jumlah Perjalanan Wisata
Pengenalan Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding di Australia dan
Oceania
65 65 65 65 65 23,4 Pusat 01
Kerjasama Pemasaran Terpadu
Dengan Maskapai, Ferry dan
Wholesaler/Tour Operator
Jumlah Kerjasama Pemasaran
Terpadu Dengan Maskapai, Ferry
dan Wholesaler/Tour Operator
8 8 8 8 8 96,5 Pusat 01
Promosi Penjualan Stakeholder MICE Jumlah Promosi Penjualan
Stakeholder MICE
6 6 6 6 6 18,3 Pusat 01
Pengembangan Manajemen Strategis 57,8
Penyusunan bisnis model manajemen
pariwisata unggulan
Jumlah Penyusunan bisnis model
manajemen pariwisata unggulan
4 5 5 4 3 36,8 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
berkas 3, hlm. 797INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pameran Wisata Destinasi Wisata
Prioritas dan Destinasi Wisata
Branding di Australia dan Oceania
Jumlah Pameran Wisata Destinasi
Wisata Prioritas dan Destinasi
Wisata Branding di Australia dan
Oceania
4 4 4 4 4 23,9 Pusat 01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding di Australia dan
Oceania
Jumlah Misi Penjualan Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Australia dan Oceania
4 4 4 4 4 15,8 Pusat 01
Perjalanan Wisata Pengenalan
Destinasi Prioritas dan Destinasi
Branding di Australia dan Oceania
Jumlah Perjalanan Wisata
Pengenalan Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding di Australia dan
Oceania
65 65 65 65 65 23,4 Pusat 01
Kerjasama Pemasaran Terpadu
Dengan Maskapai, Ferry dan
Wholesaler/Tour Operator
Jumlah Kerjasama Pemasaran
Terpadu Dengan Maskapai, Ferry
dan Wholesaler/Tour Operator
8 8 8 8 8 96,5 Pusat 01
Promosi Penjualan Stakeholder MICE Jumlah Promosi Penjualan
Stakeholder MICE
6 6 6 6 6 18,3 Pusat 01
Pengembangan Manajemen Strategis 57,8
Penyusunan bisnis model manajemen
pariwisata unggulan
Jumlah Penyusunan bisnis model
manajemen pariwisata unggulan
4 5 5 4 3 36,8 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
040.B.11
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Rekomendasi kebijakan strategis
pariwisata
Jumlah Rekomendasi kebijakan
strategis pariwisata
2 3 4 3 2 21,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Pengelolaan Kawasan Pariwisata 2.102,9
Layanan Investasi Badan Pelaksana
Otorita Danau Toba
Jumlah Layanan Investasi Badan
Pelaksana Otorita Danau Toba
1 1 1 1 1 10,0 Sumatera Utara 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Layanan Manajemen SDM
Kepariwisataan Badan Pelaksana
Otorita Danau Toba
250 300 300 300 300 34,8 Sumatera Utara 01
Fasilitasi Pengembangan Atraksi,
Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan
Pelaksana Otorita Danau Toba
Jumlah Fasilitasi Pengembangan
Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas
Badan Pelaksana Otorita Danau
Toba
8 8 8 8 8 929,0 Sumatera Utara 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
berkas 3, hlm. 798INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Rekomendasi kebijakan strategis
pariwisata
Jumlah Rekomendasi kebijakan
strategis pariwisata
2 3 4 3 2 21,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Pengelolaan Kawasan Pariwisata 2.102,9
Layanan Investasi Badan Pelaksana
Otorita Danau Toba
Jumlah Layanan Investasi Badan
Pelaksana Otorita Danau Toba
1 1 1 1 1 10,0 Sumatera Utara 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Layanan Manajemen SDM
Kepariwisataan Badan Pelaksana
Otorita Danau Toba
250 300 300 300 300 34,8 Sumatera Utara 01
Fasilitasi Pengembangan Atraksi,
Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan
Pelaksana Otorita Danau Toba
Jumlah Fasilitasi Pengembangan
Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas
Badan Pelaksana Otorita Danau
Toba
8 8 8 8 8 929,0 Sumatera Utara 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
040.B.12
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Promosi Pariwisata Badan Pelaksana
Otorita Danau Toba
Jumlah Promosi Pariwisata Badan
Pelaksana Otorita Danau Toba
7 7 7 7 7 45,0 Sumatera Utara 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Layanan Investasi Badan Otorita
Borobudur
Jumlah Layanan Investasi Badan
Otorita Borobudur
3 3 3 3 3 15,0 DI Yogyakarta, Jawa
Tengah
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Layanan Manajemen SDM
Kepariwisataan Badan Otorita
Borobudur
360 400 400 400 400 10,9 DI Yogyakarta, Jawa
Tengah
01
Fasilitasi Pengembangan Atraksi,
Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan
Otorita Borobudur
Jumlah Fasilitasi Pengembangan
Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas
Badan Otorita Borobudur
3 3 3 3 3 393,5 DI Yogyakarta, Jawa
Tengah
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
berkas 3, hlm. 799INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Promosi Pariwisata Badan Pelaksana
Otorita Danau Toba
Jumlah Promosi Pariwisata Badan
Pelaksana Otorita Danau Toba
7 7 7 7 7 45,0 Sumatera Utara 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Layanan Investasi Badan Otorita
Borobudur
Jumlah Layanan Investasi Badan
Otorita Borobudur
3 3 3 3 3 15,0 DI Yogyakarta, Jawa
Tengah
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Layanan Manajemen SDM
Kepariwisataan Badan Otorita
Borobudur
360 400 400 400 400 10,9 DI Yogyakarta, Jawa
Tengah
01
Fasilitasi Pengembangan Atraksi,
Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan
Otorita Borobudur
Jumlah Fasilitasi Pengembangan
Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas
Badan Otorita Borobudur
3 3 3 3 3 393,5 DI Yogyakarta, Jawa
Tengah
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
040.B.13
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Promosi Pariwisata Badan Otorita
Borobudur
Jumlah Promosi Pariwisata Badan
Otorita Borobudur
2 2 4 4 4 32,0 DI Yogyakarta, Jawa
Tengah
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Layanan Investasi Badan Otorita
Labuan Bajo
Jumlah Layanan Investasi Badan
Otorita Labuan Bajo
1 1 1 1 1 3,7 Nusa Tenggara Timur 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Layanan Manajemen SDM
Kepariwisataan Badan Otorita Labuan
Bajo
100 100 \ 0 0 9,0 Nusa Tenggara Timur 01
Fasilitasi Pengembangan Atraksi,
Akseibilitasi, Dan Amenitas Badan
Otorita Labuan Bajo
Jumlah Fasilitasi Pengembangan
Atraksi, Akseibilitasi, Dan Amenitas
Badan Otorita Labuan Bajo
11 11 11 11 11 585,0 Nusa Tenggara Timur 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
berkas 3, hlm. 800INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Promosi Pariwisata Badan Otorita
Borobudur
Jumlah Promosi Pariwisata Badan
Otorita Borobudur
2 2 4 4 4 32,0 DI Yogyakarta, Jawa
Tengah
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Layanan Investasi Badan Otorita
Labuan Bajo
Jumlah Layanan Investasi Badan
Otorita Labuan Bajo
1 1 1 1 1 3,7 Nusa Tenggara Timur 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Layanan Manajemen SDM
Kepariwisataan Badan Otorita Labuan
Bajo
100 100 \ 0 0 9,0 Nusa Tenggara Timur 01
Fasilitasi Pengembangan Atraksi,
Akseibilitasi, Dan Amenitas Badan
Otorita Labuan Bajo
Jumlah Fasilitasi Pengembangan
Atraksi, Akseibilitasi, Dan Amenitas
Badan Otorita Labuan Bajo
11 11 11 11 11 585,0 Nusa Tenggara Timur 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
040.B.14
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Promosi Pariwisata Badan Otorita
Labuan Bajo
Jumlah Promosi Pariwisata Badan
Otorita Labuan Bajo
3 3 5 5 5 35,0 Nusa Tenggara Timur 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Pengembangan Infrastruktur dan
Ekosistem 190,7
Penyusunan integrated tourism
masterplan (ITMP)
Jumlah Penyusunan integrated
tourism masterplan (ITMP)
1 3 3 3 1 28,6 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Penyusunan peta potensi destinasi
pariwisata prioritas
Jumlah Penyusunan peta potensi
destinasi pariwisata prioritas
5 5 5 5 5 12,5 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
berkas 3, hlm. 801INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Promosi Pariwisata Badan Otorita
Labuan Bajo
Jumlah Promosi Pariwisata Badan
Otorita Labuan Bajo
3 3 5 5 5 35,0 Nusa Tenggara Timur 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Pengembangan Infrastruktur dan
Ekosistem 190,7
Penyusunan integrated tourism
masterplan (ITMP)
Jumlah Penyusunan integrated
tourism masterplan (ITMP)
1 3 3 3 1 28,6 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Penyusunan peta potensi destinasi
pariwisata prioritas
Jumlah Penyusunan peta potensi
destinasi pariwisata prioritas
5 5 5 5 5 12,5 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
040.B.15
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Perintisan Destinasi Pariwisata
Prioritas
Jumlah Perintisan Destinasi
Pariwisata Prioritas
11 13 15 17 20 34,5 Destinasi Pariwisata
Prioritas
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Penerapan Sustainable Tourism
Practices Di Destinasi Branding dan
Prioritas (destinasi)
Jumlah Penerapan Sustainable
Tourism Practices Di Destinasi
Branding dan Prioritas (destinasi)
10 12 12 12 12 34,8 Destinasi Pariwisata
Prioritas dan destinasi
branding
01
Fasilitasi Pelaksanaan Sustainable
Tourism Observatory (STO)
Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan
Sustainable Tourism Observatory
(STO)
3 5 5 6 6 58,3 Destinasi Pariwisata
Prioritas
01
Pengembangan sistem pengelolaan
sampah plastik di destinasi wisata
bahari (amanat Perpres 83/2018)
Jumlah Pengembangan sistem
pengelolaan sampah plastik di
destinasi wisata bahari (amanat
Perpres 83/2018)
5 6 7 8 9 17,5 Pusat 01
Pembentukan Manajemen Krisis
Kepariwisataan
Jumlah Pembentukan Manajemen
Krisis Kepariwisataan
1 2 2 2 2 4,5 Pusat 01
Peningkatan Investasi Pariwisata 136,4
Profil dan Promosi Investasi Pariwisata
di Destinasi Prioritas
Jumlah Profil dan Promosi Investasi
Pariwisata di Destinasi Prioritas
5 6 7 8 9 29,4 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
berkas 3, hlm. 802INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Perintisan Destinasi Pariwisata
Prioritas
Jumlah Perintisan Destinasi
Pariwisata Prioritas
11 13 15 17 20 34,5 Destinasi Pariwisata
Prioritas
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Penerapan Sustainable Tourism
Practices Di Destinasi Branding dan
Prioritas (destinasi)
Jumlah Penerapan Sustainable
Tourism Practices Di Destinasi
Branding dan Prioritas (destinasi)
10 12 12 12 12 34,8 Destinasi Pariwisata
Prioritas dan destinasi
branding
01
Fasilitasi Pelaksanaan Sustainable
Tourism Observatory (STO)
Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan
Sustainable Tourism Observatory
(STO)
3 5 5 6 6 58,3 Destinasi Pariwisata
Prioritas
01
Pengembangan sistem pengelolaan
sampah plastik di destinasi wisata
bahari (amanat Perpres 83/2018)
Jumlah Pengembangan sistem
pengelolaan sampah plastik di
destinasi wisata bahari (amanat
Perpres 83/2018)
5 6 7 8 9 17,5 Pusat 01
Pembentukan Manajemen Krisis
Kepariwisataan
Jumlah Pembentukan Manajemen
Krisis Kepariwisataan
1 2 2 2 2 4,5 Pusat 01
Peningkatan Investasi Pariwisata 136,4
Profil dan Promosi Investasi Pariwisata
di Destinasi Prioritas
Jumlah Profil dan Promosi Investasi
Pariwisata di Destinasi Prioritas
5 6 7 8 9 29,4 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
040.B.16
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Materi I-Pro Pariwisata di Destinasi
Prioritas
Jumlah Materi I-Pro Pariwisata di
Destinasi Prioritas
15 15 15 15 15 21,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Bimbingan teknis dan supervisi
daerah dalam penyusunan profil
investasi di daerah
Jumlah Bimbingan teknis dan
supervisi daerah dalam penyusunan
profil investasi di daerah
0 10 20 34 34 49,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Market sounding di destinasi investasi Jumlah Market sounding di destinasi
investasi
0 4 4 4 4 16,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
berkas 3, hlm. 803INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Materi I-Pro Pariwisata di Destinasi
Prioritas
Jumlah Materi I-Pro Pariwisata di
Destinasi Prioritas
15 15 15 15 15 21,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Bimbingan teknis dan supervisi
daerah dalam penyusunan profil
investasi di daerah
Jumlah Bimbingan teknis dan
supervisi daerah dalam penyusunan
profil investasi di daerah
0 10 20 34 34 49,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Market sounding di destinasi investasi Jumlah Market sounding di destinasi
investasi
0 4 4 4 4 16,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
040.B.17
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kajian makro di bidang
pengembangan investasi pariwisata
dalam peningkatan devisa pariwisata
Jumlah Kajian makro di bidang
pengembangan investasi pariwisata
dalam peningkatan devisa pariwisata
0 1 2 2 2 21,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Pengembangan Wisata Budaya 109,0
Penyusunan Desain Manajemen
Produk Wisata Kota Tua (urban
heritage)
Jumlah Penyusunan Desain
Manajemen Produk Wisata Kota Tua
(urban heritage)
4 5 6 5 0 29,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Diversifikasi Produk perjalanan wisata
budaya
Jumlah Diversifikasi Produk
perjalanan wisata budaya
5 5 5 5 3 23,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
berkas 3, hlm. 804INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kajian makro di bidang
pengembangan investasi pariwisata
dalam peningkatan devisa pariwisata
Jumlah Kajian makro di bidang
pengembangan investasi pariwisata
dalam peningkatan devisa pariwisata
0 1 2 2 2 21,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Pengembangan Wisata Budaya 109,0
Penyusunan Desain Manajemen
Produk Wisata Kota Tua (urban
heritage)
Jumlah Penyusunan Desain
Manajemen Produk Wisata Kota Tua
(urban heritage)
4 5 6 5 0 29,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Diversifikasi Produk perjalanan wisata
budaya
Jumlah Diversifikasi Produk
perjalanan wisata budaya
5 5 5 5 3 23,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
040.B.18
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kerjasama Desa Wisata dengan Badan
usaha
Jumlah Kerjasama Desa Wisata
dengan Badan usaha
0 5 5 5 4 19,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Fasilitasi Kerjasama Wisata Kuliner
dan Belanja
Jumlah Fasilitasi Kerjasama Wisata
Kuliner dan Belanja
0 5 5 5 4 19,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Fasilitasi Kerjasama Wisata Sejarah
dan Warisan Budaya
Jumlah Fasilitasi Kerjasama Wisata
Sejarah dan Warisan Budaya
0 5 5 5 4 19,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Pengembangan Wisata Alam dan Buatan
234,3
berkas 3, hlm. 805INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kerjasama Desa Wisata dengan Badan
usaha
Jumlah Kerjasama Desa Wisata
dengan Badan usaha
0 5 5 5 4 19,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Fasilitasi Kerjasama Wisata Kuliner
dan Belanja
Jumlah Fasilitasi Kerjasama Wisata
Kuliner dan Belanja
0 5 5 5 4 19,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Fasilitasi Kerjasama Wisata Sejarah
dan Warisan Budaya
Jumlah Fasilitasi Kerjasama Wisata
Sejarah dan Warisan Budaya
0 5 5 5 4 19,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Pengembangan Wisata Alam dan Buatan
234,3
040.B.19
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Bidding MICE
Internasional
Jumlah Peningkatan Bidding MICE
Internasional
6 10 12 15 18 61,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Diversifikasi Produk perjalanan wisata
alam dan buatan
Jumlah Diversifikasi Produk
perjalanan wisata alam dan buatan
10 12 14 15 15 69,3 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Penyusunan site design
pengembangan infrastruktur dalam
kawasan taman nasional berbasis
pariwisata berkelanjutan
Jumlah Penyusunan site design
pengembangan infrastruktur dalam
kawasan taman nasional berbasis
pariwisata berkelanjutan
0 8 8 4 4 48,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
berkas 3, hlm. 806INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Bidding MICE
Internasional
Jumlah Peningkatan Bidding MICE
Internasional
6 10 12 15 18 61,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Diversifikasi Produk perjalanan wisata
alam dan buatan
Jumlah Diversifikasi Produk
perjalanan wisata alam dan buatan
10 12 14 15 15 69,3 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Penyusunan site design
pengembangan infrastruktur dalam
kawasan taman nasional berbasis
pariwisata berkelanjutan
Jumlah Penyusunan site design
pengembangan infrastruktur dalam
kawasan taman nasional berbasis
pariwisata berkelanjutan
0 8 8 4 4 48,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
040.B.20
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyusunan site design
pengembangan infrastruktur dalam
kawasan wisata bahari dan ekowisata
berbasis pariwisata berkelanjutan
Jumlah Penyusunan site design
pengembangan infrastruktur dalam
kawasan wisata bahari dan
ekowisata berbasis pariwisata
berkelanjutan
0 7 7 7 7 56,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Pengembangan Industri dan Regulasi
Pariwisata 115,9
Kajian Pengembangan Kepariwisataan Jumlah Kajian Pengembangan
Kepariwisataan
1 1 1 1 1 15,0 Pusat 01
Penyusunan dan Pemutakhiran
Standar Usaha Pariwisata
Jumlah Penyusunan dan
Pemutakhiran Standar Usaha
Pariwisata
10 15 17 10 10 27,9 Pusat 01
Pembinaan Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata
Jumlah Pembinaan Lembaga
Sertifikasi Usaha Pariwisata
2 5 8 6 6 13,5 Pusat 01
Penyusunan Concept Note Perluasan
Rantai Pasok Industri Pariwisata
Jumlah Penyusunan Concept Note
Perluasan Rantai Pasok Industri
Pariwisata
1 0 0 0 0 1,0 Pusat 01
Fasilitasi Perluasan Rantai Pasok
Industri Pariwisata
Jumlah Fasilitasi Perluasan Rantai
Pasok Industri Pariwisata
0 5 6 7 8 26,0 Pusat 01
Penyusunan Concept Note Kontribusi
Peneliti Pariwisata terhadap
penyusunan Kebijakan Pariwisata
Jumlah Penyusunan Concept Note
Kontribusi Peneliti Pariwisata
terhadap penyusunan Kebijakan
Pariwisata
0 1 0 0 0 2,0 Pusat 01
Regulasi dan Penelitian
Pengembangan Pariwisata
Jumlah Regulasi dan Penelitian
Pengembangan Pariwisata
0 1 1 1 1 20,0 Pusat 01
Bimbingan teknis dan supervisi usaha
masyarakat
Jumlah Bimbingan teknis dan
supervisi usaha masyarakat
0 500 750 1000 1250 10,5 Pusat 01
Pengembangan SDM Pariwisata dan
Hubungan Antar Lembaga 715,5
Assesor yang dilatih Jumlah assesor yang dilatih 1000 1500 2000 1750 1500 77,5 Pusat 01
berkas 3, hlm. 807INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyusunan site design
pengembangan infrastruktur dalam
kawasan wisata bahari dan ekowisata
berbasis pariwisata berkelanjutan
Jumlah Penyusunan site design
pengembangan infrastruktur dalam
kawasan wisata bahari dan
ekowisata berbasis pariwisata
berkelanjutan
0 7 7 7 7 56,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Pengembangan Industri dan Regulasi
Pariwisata 115,9
Kajian Pengembangan Kepariwisataan Jumlah Kajian Pengembangan
Kepariwisataan
1 1 1 1 1 15,0 Pusat 01
Penyusunan dan Pemutakhiran
Standar Usaha Pariwisata
Jumlah Penyusunan dan
Pemutakhiran Standar Usaha
Pariwisata
10 15 17 10 10 27,9 Pusat 01
Pembinaan Lembaga Sertifikasi Usaha
Pariwisata
Jumlah Pembinaan Lembaga
Sertifikasi Usaha Pariwisata
2 5 8 6 6 13,5 Pusat 01
Penyusunan Concept Note Perluasan
Rantai Pasok Industri Pariwisata
Jumlah Penyusunan Concept Note
Perluasan Rantai Pasok Industri
Pariwisata
1 0 0 0 0 1,0 Pusat 01
Fasilitasi Perluasan Rantai Pasok
Industri Pariwisata
Jumlah Fasilitasi Perluasan Rantai
Pasok Industri Pariwisata
0 5 6 7 8 26,0 Pusat 01
Penyusunan Concept Note Kontribusi
Peneliti Pariwisata terhadap
penyusunan Kebijakan Pariwisata
Jumlah Penyusunan Concept Note
Kontribusi Peneliti Pariwisata
terhadap penyusunan Kebijakan
Pariwisata
0 1 0 0 0 2,0 Pusat 01
Regulasi dan Penelitian
Pengembangan Pariwisata
Jumlah Regulasi dan Penelitian
Pengembangan Pariwisata
0 1 1 1 1 20,0 Pusat 01
Bimbingan teknis dan supervisi usaha
masyarakat
Jumlah Bimbingan teknis dan
supervisi usaha masyarakat
0 500 750 1000 1250 10,5 Pusat 01
Pengembangan SDM Pariwisata dan
Hubungan Antar Lembaga 715,5
Assesor yang dilatih Jumlah assesor yang dilatih 1000 1500 2000 1750 1500 77,5 Pusat 01
040.B.21
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
SDM Tersertfikasi dan Memperoleh
Pembekalan Bidang Pariwisata
Jumlah SDM tersertfikasi dan
Memperoleh Pembekalan Bidang
Pariwisata
104000 130000 136500 102375 81900 388,5 Pusat 01
Masyarakat yang Memperoleh
Pemberdayaan dan Pembinaan
Kemitraan usaha sebagai pemasok
industri pariwisata
Jumlah masyarakat yang
Memperoleh Pemberdayaan dan
Pembinaan Kemitraan usaha sebagai
pemasok industri pariwisata
11800 11800 12390 9912 9416,4 117,4 Pusat 01
Daerah yang mendapatkan
pengembangan SDM
Jumlah daerah yang mendapatkan
pengembangan SDM
21 24 27 30 30 132,0 Pusat 01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Wilayah Asia Pasifik 281,6
Pameran Wisata Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding di Asia Pasifik
Jumlah Pameran Wisata Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Asia Pasifik
4 4 4 4 4 98,9 Pusat 01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding di Asia Pasifik
Jumlah Misi Penjualan Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Asia Pasifik
4 4 4 4 4 57,0 Pusat 01
Perjalanan Wisata Pengenalan
Destinasi Prioritas dan Destinasi
Branding di Asia Pasifik
Jumlah Perjalanan Wisata
Pengenalan Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding di Asia Pasifik
100 100 100 100 100 27,5 Pusat 01
Kerjasama Pemasaran ke wilayah Asia
Pasifik yang dikerjasamakan dengan
Maskapai danWholesaler
Jumlah Kerjasama Pemasaran ke
wilayah Asia Pasifik yang
dikerjasamakan dengan Maskapai
danWholesaler
10000 10000 10000 10000 10000 82,8 Pusat 01
Misi Penjualan bagi pelaku Industri
MICE
Jumlah Misi Penjualan bagi pelaku
Industri MICE
3 3 3 3 3 15,3 Pusat 01
Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang
Pariwisata 3.970,6
Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah
Tinggi Pariwisata Bandung
2350 2350 2550 2750 2800 229,0 Kota Bandung 03
Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah
Tinggi Pariwisata Bali
2400 2400 2450 2450 2450 182,6 Kab. Badung 03
berkas 3, hlm. 808INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
SDM Tersertfikasi dan Memperoleh
Pembekalan Bidang Pariwisata
Jumlah SDM tersertfikasi dan
Memperoleh Pembekalan Bidang
Pariwisata
104000 130000 136500 102375 81900 388,5 Pusat 01
Masyarakat yang Memperoleh
Pemberdayaan dan Pembinaan
Kemitraan usaha sebagai pemasok
industri pariwisata
Jumlah masyarakat yang
Memperoleh Pemberdayaan dan
Pembinaan Kemitraan usaha sebagai
pemasok industri pariwisata
11800 11800 12390 9912 9416,4 117,4 Pusat 01
Daerah yang mendapatkan
pengembangan SDM
Jumlah daerah yang mendapatkan
pengembangan SDM
21 24 27 30 30 132,0 Pusat 01
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Wilayah Asia Pasifik 281,6
Pameran Wisata Destinasi Prioritas
dan Destinasi Branding di Asia Pasifik
Jumlah Pameran Wisata Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Asia Pasifik
4 4 4 4 4 98,9 Pusat 01
Misi Penjualan Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding di Asia Pasifik
Jumlah Misi Penjualan Destinasi
Prioritas dan Destinasi Branding di
Asia Pasifik
4 4 4 4 4 57,0 Pusat 01
Perjalanan Wisata Pengenalan
Destinasi Prioritas dan Destinasi
Branding di Asia Pasifik
Jumlah Perjalanan Wisata
Pengenalan Destinasi Prioritas dan
Destinasi Branding di Asia Pasifik
100 100 100 100 100 27,5 Pusat 01
Kerjasama Pemasaran ke wilayah Asia
Pasifik yang dikerjasamakan dengan
Maskapai danWholesaler
Jumlah Kerjasama Pemasaran ke
wilayah Asia Pasifik yang
dikerjasamakan dengan Maskapai
danWholesaler
10000 10000 10000 10000 10000 82,8 Pusat 01
Misi Penjualan bagi pelaku Industri
MICE
Jumlah Misi Penjualan bagi pelaku
Industri MICE
3 3 3 3 3 15,3 Pusat 01
Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang
Pariwisata 3.970,6
Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah
Tinggi Pariwisata Bandung
2350 2350 2550 2750 2800 229,0 Kota Bandung 03
Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah
Tinggi Pariwisata Bali
2400 2400 2450 2450 2450 182,6 Kab. Badung 03
040.B.22
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
Pariwisata Politeknik Negeri Pariwisata
Medan
1411 1411 1611 1811 2011 156,8 Kota Medan 03
Penyelenggaraan Pendidikan
Politeknik Pariwisata Makassar
2492 2492 2692 2892 3092 163,8 Kota Makassar 03
Penyelenggaraan Pendidikan
Politeknik Pariwisata Palembang
1200 1300 1400 1600 1700 162,6 Kab. Lombok Tengah 03
Penyelenggaraan Pendidikan
Politeknik Pariwisata Lombok
1400 1400 1500 1700 1800 129,2 Kab. Lombok Tengah 03
Sarana dan prasarana Sekolah Tinggi
Pariwisata Bandung
2500 2500 2500 2500 2500 97,5 Kota Bandung 03
Pembangunan Dan Renovasi Gedung
Pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata
Bandung
5000 5000 0 0 0 327,1 Kota Bandung 03
Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi
Pariwisata Bali
2033 2033 2500 2500 2500 160,2 Kab. Badung 03
Pembangunan Politeknik Pariwisata
Palembang
14159 0 0 0 0 500,1 Kota Palembang 03
Peningkatan Sarana dan prasarana
Politeknik Negeri Pariwisata Medan
1220 1220 1420 1420 1420 110,3 Kota Medan 03
Percepatan Pembangunan Politeknik
Pariwisata Lombok
14948 0 0 0 0 525,9 Kab. Lombok Tengah 03
Sarana dan Prasarana Politeknik
Negeri Pariwisata Lombok
439 500 700 900 1000 199,8 Kab. Lombok Tengah 03
Sarana dan Prasarana Politeknik
Negeri Pariwisata Palembang
500 500 700 900 1000 177,3 Kota Palembang 03
Pembangunan Dan Renovasi Gedung
Pendidikan Politeknik Negeri
Pariwisata Medan
11872 0 0 0 0 218,4 Kota Medan 03
Sarana dan Prasarana Politeknik
Pariwisata Makassar
932 932 1000 1100 1200 33,6 Kab. Badung 03
Pembangunan Laboratorium Terpadu
Sekolah Tinggi Pariwisata Bali
26712 0 0 0 0 213,8 Kab. Badung 03
Lanjutan Pembangunan Hotel Praktik
Perhotelan dan Gedung Kelas
Politeknik Pariwisata Makassar
10656 0 0 0 0 186,7 Kota Makassar 03
berkas 3, hlm. 809INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
Pariwisata Politeknik Negeri Pariwisata
Medan
1411 1411 1611 1811 2011 156,8 Kota Medan 03
Penyelenggaraan Pendidikan
Politeknik Pariwisata Makassar
2492 2492 2692 2892 3092 163,8 Kota Makassar 03
Penyelenggaraan Pendidikan
Politeknik Pariwisata Palembang
1200 1300 1400 1600 1700 162,6 Kab. Lombok Tengah 03
Penyelenggaraan Pendidikan
Politeknik Pariwisata Lombok
1400 1400 1500 1700 1800 129,2 Kab. Lombok Tengah 03
Sarana dan prasarana Sekolah Tinggi
Pariwisata Bandung
2500 2500 2500 2500 2500 97,5 Kota Bandung 03
Pembangunan Dan Renovasi Gedung
Pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata
Bandung
5000 5000 0 0 0 327,1 Kota Bandung 03
Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi
Pariwisata Bali
2033 2033 2500 2500 2500 160,2 Kab. Badung 03
Pembangunan Politeknik Pariwisata
Palembang
14159 0 0 0 0 500,1 Kota Palembang 03
Peningkatan Sarana dan prasarana
Politeknik Negeri Pariwisata Medan
1220 1220 1420 1420 1420 110,3 Kota Medan 03
Percepatan Pembangunan Politeknik
Pariwisata Lombok
14948 0 0 0 0 525,9 Kab. Lombok Tengah 03
Sarana dan Prasarana Politeknik
Negeri Pariwisata Lombok
439 500 700 900 1000 199,8 Kab. Lombok Tengah 03
Sarana dan Prasarana Politeknik
Negeri Pariwisata Palembang
500 500 700 900 1000 177,3 Kota Palembang 03
Pembangunan Dan Renovasi Gedung
Pendidikan Politeknik Negeri
Pariwisata Medan
11872 0 0 0 0 218,4 Kota Medan 03
Sarana dan Prasarana Politeknik
Pariwisata Makassar
932 932 1000 1100 1200 33,6 Kab. Badung 03
Pembangunan Laboratorium Terpadu
Sekolah Tinggi Pariwisata Bali
26712 0 0 0 0 213,8 Kab. Badung 03
Lanjutan Pembangunan Hotel Praktik
Perhotelan dan Gedung Kelas
Politeknik Pariwisata Makassar
10656 0 0 0 0 186,7 Kota Makassar 03
040.B.23
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyusunan Feasibility Study dan
Masterplan Pengembangan Pendidikan
Tinggi Bidang Pariwisata Sulawesi
Utara
1 0 0 0 0 2,0 Sulawesi Utara 03
Penyusunan Feasibility Study dan
Masterplan Pengembangan Pendidikan
Tinggi Bidang Pariwisata Sorong
1 0 0 0 0 2,0 Kota Sorong 03
Penyusunan Feasibility Study dan
Masterplan Pengembangan Pendidikan
Tinggi Bidang Pariwisata Destinasi
baru
0 1 0 0 0 2,0 Pusat 03
Penyusunan DED dan Studi Tapak
PTNP Sulawesi Utara
0 2 0 0 0 14,0 Pusat 03
Penyusunan DED dan Studi Tapak
PTNP Sorong
0 2 0 0 0 14,0 Pusat 03
Penyusunan DED dan Studi Tapak
PTNP Destinasi baru
0 0 2 0 0 14,0 Pusat 03
Pembangunan PTNP Sulawesi Utara 0 0 1 1 1 106,0 Sulawesi Utara 03
Pembangunan PTNP Sorong 0 0 1 1 1 36,0 Kota Sorong 03
Pembangunan PTNP Destinasi Baru 0 0 0 1 1 6,0 Pusat 03
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
3.961,1
Riset dan Pengembangan 172,0
Big Data Ekonomi Kreatif Jumlah laporan PDB, Ekspor dan
tenaga kerja
3 3 3 3 3 130,9 Pusat 01
Creative Labs / Pusat Unggulan
Ekonomi Kreatif
Jumlah Creative Labs / Pusat
Unggulan Ekonomi Kreatif yang
dikembangkan
4 5 7 4 3 41,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
Edukasi Ekonomi Kreatif 390,1
berkas 3, hlm. 810INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyusunan Feasibility Study dan
Masterplan Pengembangan Pendidikan
Tinggi Bidang Pariwisata Sulawesi
Utara
1 0 0 0 0 2,0 Sulawesi Utara 03
Penyusunan Feasibility Study dan
Masterplan Pengembangan Pendidikan
Tinggi Bidang Pariwisata Sorong
1 0 0 0 0 2,0 Kota Sorong 03
Penyusunan Feasibility Study dan
Masterplan Pengembangan Pendidikan
Tinggi Bidang Pariwisata Destinasi
baru
0 1 0 0 0 2,0 Pusat 03
Penyusunan DED dan Studi Tapak
PTNP Sulawesi Utara
0 2 0 0 0 14,0 Pusat 03
Penyusunan DED dan Studi Tapak
PTNP Sorong
0 2 0 0 0 14,0 Pusat 03
Penyusunan DED dan Studi Tapak
PTNP Destinasi baru
0 0 2 0 0 14,0 Pusat 03
Pembangunan PTNP Sulawesi Utara 0 0 1 1 1 106,0 Sulawesi Utara 03
Pembangunan PTNP Sorong 0 0 1 1 1 36,0 Kota Sorong 03
Pembangunan PTNP Destinasi Baru 0 0 0 1 1 6,0 Pusat 03
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
3.961,1
Riset dan Pengembangan 172,0
Big Data Ekonomi Kreatif Jumlah laporan PDB, Ekspor dan
tenaga kerja
3 3 3 3 3 130,9 Pusat 01
Creative Labs / Pusat Unggulan
Ekonomi Kreatif
Jumlah Creative Labs / Pusat
Unggulan Ekonomi Kreatif yang
dikembangkan
4 5 7 4 3 41,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
Edukasi Ekonomi Kreatif 390,1
040.B.24
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
SDM Ekonomi Kreatif yang Diedukasi Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang
Diedukasi
11200 11500 12000 11400 11200 258,2 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pelaku Ekonomi Kreatif yang
mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi
Profesi Bidang Ekonomi Kreatif
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang
mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi
Profesi Bidang Ekonomi Kreatif
5000 5400 5875 5300 5000 131,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pengembangan Akses Permodalan Sektor
Non-Perbankan 350,3
Modal disalurkan dari sektor Non-
Perbankan kepada Pelaku Ekonomi
Kreatif yang aksesnya diintermediasi
Jumlah Modal yang disalurkan dari
sektor Non-Perbankan kepada
Pelaku Ekonomi Kreatif yang
aksesnya diintermediasi
255 270 320 240 220 255,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pendampingan akses permodalan
sektor Non Perbankan Modal Ventura
dan Dana Masyarakat
Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang
mendapat Pendampingan akses
permodalan sektor Non Perbankan
Modal Ventura dan Dana
Masyarakat
1700 1800 2000 1650 1550 38,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Social Entrepreneur Mentoring
Program
Jumlah Social Entrepreneur yang
difasilitasi
0 685 725 690 650 56,8 Pusat 01
Pengembangan Akses Permodalan Sektor
Perbankan 201,7
berkas 3, hlm. 811INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
SDM Ekonomi Kreatif yang Diedukasi Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang
Diedukasi
11200 11500 12000 11400 11200 258,2 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pelaku Ekonomi Kreatif yang
mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi
Profesi Bidang Ekonomi Kreatif
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang
mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi
Profesi Bidang Ekonomi Kreatif
5000 5400 5875 5300 5000 131,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pengembangan Akses Permodalan Sektor
Non-Perbankan 350,3
Modal disalurkan dari sektor Non-
Perbankan kepada Pelaku Ekonomi
Kreatif yang aksesnya diintermediasi
Jumlah Modal yang disalurkan dari
sektor Non-Perbankan kepada
Pelaku Ekonomi Kreatif yang
aksesnya diintermediasi
255 270 320 240 220 255,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pendampingan akses permodalan
sektor Non Perbankan Modal Ventura
dan Dana Masyarakat
Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang
mendapat Pendampingan akses
permodalan sektor Non Perbankan
Modal Ventura dan Dana
Masyarakat
1700 1800 2000 1650 1550 38,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Social Entrepreneur Mentoring
Program
Jumlah Social Entrepreneur yang
difasilitasi
0 685 725 690 650 56,8 Pusat 01
Pengembangan Akses Permodalan Sektor
Perbankan 201,7
040.B.25
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Modal yang disalurkan dari akses
Perbankan kepada Pelaku ekonomi
kreatif yang difasilitasi
Jumlah Modal yang disalurkan dari
akses Perbankan kepada Pelaku
ekonomi kreatif
5082 5225 5650 5150 4900 128,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pelatihan akses permodalan ekonomi
kreatif Sektor Perbankan
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang
mendapat pelatihan akses
permodalan
1500 1600 1750 1450 1350 46,2 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Skema pembiayaan ekonomi kreatif
berbasis HKI
Jumlah skema pembiayaan ekonomi
kreatif berbasis HKI yang
dikembangkan
0 1 1 1 1 26,9 Pusat 01
Fasilitasi Infrastruktur Fisik 741,2
Kabupaten/kota/kawasan kreatif yang
dikembangkan
Jumlah Kabupaten/kota/kawasan
kreatif yang dikembangkan
4 5 5 3 3 51,3 Kabupaten/kota di 34
provinsi
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Ruang Kreatif yang Direvitalisasi dan
Sarana Kreatif yang difasilitasi,
khususnya di lokasi klaster kreatif
Jumlah Ruang Kreatif yang
Direvitalisasi dan Sarana Kreatif
yang difasilitasi
30 31,5 34 31 27 419,9 Kabupaten/kota di 34
provinsi
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
berkas 3, hlm. 812INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Modal yang disalurkan dari akses
Perbankan kepada Pelaku ekonomi
kreatif yang difasilitasi
Jumlah Modal yang disalurkan dari
akses Perbankan kepada Pelaku
ekonomi kreatif
5082 5225 5650 5150 4900 128,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pelatihan akses permodalan ekonomi
kreatif Sektor Perbankan
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang
mendapat pelatihan akses
permodalan
1500 1600 1750 1450 1350 46,2 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Skema pembiayaan ekonomi kreatif
berbasis HKI
Jumlah skema pembiayaan ekonomi
kreatif berbasis HKI yang
dikembangkan
0 1 1 1 1 26,9 Pusat 01
Fasilitasi Infrastruktur Fisik 741,2
Kabupaten/kota/kawasan kreatif yang
dikembangkan
Jumlah Kabupaten/kota/kawasan
kreatif yang dikembangkan
4 5 5 3 3 51,3 Kabupaten/kota di 34
provinsi
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Ruang Kreatif yang Direvitalisasi dan
Sarana Kreatif yang difasilitasi,
khususnya di lokasi klaster kreatif
Jumlah Ruang Kreatif yang
Direvitalisasi dan Sarana Kreatif
yang difasilitasi
30 31,5 34 31 27 419,9 Kabupaten/kota di 34
provinsi
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
040.B.26
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Ruang Kreatif dan
Sarana Kreatif di Destinasi Pariwisata
Prioritas dan lokasi Cultural Heritage
Regeneration
Jumlah lokasi pengembangan ruang
kreatif dan sarana kreatif
0 25 30 25 20 270,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Fasilitasi Infrastruktur TIK 390,8
Infrastruktur TIK yang Difasilitasi Jumlah Infrastruktur TIK yang
Difasilitasi
8500 9000 10100 8500 7500 274,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pre-Start Up yang Difasilitasi
(termasuk melalui Digital Lab, Digital
Enterpreneurship, Pemagangan
Internasional)
Jumlah Pre-Start Up yang
Difasilitasi
250 384,848485 400 372,727273 363,636364 116,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pengembangan Pasar Dalam Negeri 184,0
Pelaku ekonomi kreatif yang
mendapatkan fasilitasi promosi dalam
negeri (termasuk melalui platform e-
commerce dan event promosi berkelas
internasional dalam negeri)
Jumlah Pelaku ekonomi kreatif yang
mendapatkan fasilitasi promosi
dalam negeri
2050 2100 2350 2000 1950 145,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
berkas 3, hlm. 813INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Ruang Kreatif dan
Sarana Kreatif di Destinasi Pariwisata
Prioritas dan lokasi Cultural Heritage
Regeneration
Jumlah lokasi pengembangan ruang
kreatif dan sarana kreatif
0 25 30 25 20 270,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Fasilitasi Infrastruktur TIK 390,8
Infrastruktur TIK yang Difasilitasi Jumlah Infrastruktur TIK yang
Difasilitasi
8500 9000 10100 8500 7500 274,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pre-Start Up yang Difasilitasi
(termasuk melalui Digital Lab, Digital
Enterpreneurship, Pemagangan
Internasional)
Jumlah Pre-Start Up yang
Difasilitasi
250 384,848485 400 372,727273 363,636364 116,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pengembangan Pasar Dalam Negeri 184,0
Pelaku ekonomi kreatif yang
mendapatkan fasilitasi promosi dalam
negeri (termasuk melalui platform e-
commerce dan event promosi berkelas
internasional dalam negeri)
Jumlah Pelaku ekonomi kreatif yang
mendapatkan fasilitasi promosi
dalam negeri
2050 2100 2350 2000 1950 145,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
040.B.27
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pelatihan pelaku kreatif terkait
manajemen pemasaran dan
pemasaran online (e-commerce)
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang
mendapat Pelatihan manajemen
pemasaran dan pemasaran online (e-
commerce)
1500 1600 1900 1480 1200 38,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pengembangan Pasar Luar Negeri 449,4
Gerai/pusat distribusi produk Ekraf di
luar negeri yang dikembangkan
(Gerai/Pusat)
Jumlah Gerai/pusat distribusi
produk Ekraf di luar negeri yang
dikembangkan
- 3 3 3 3 77,2 Pusat 01
Pendampingan dan Fasilitasi Ekspor
untuk Pelaku/Usaha Kreatif
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang
mendapat Pendampingan dan
Fasilitasi Ekspor
1500 1650 1775 1450 1250 141,2 Kabupaten/kota di 34
provinsi
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Produk Ekonomi Kreatif yang
Difasilitasi
Roadshow/Pameran/Platform E-
Commerce di Luar Negeri
Jumlah Produk Ekonomi Kreatif
yang Difasilitasi
Roadshow/Pameran/Platform E-
Commerce di Luar Negeri
32 34 40 30 28 231,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pengembangan Fasilitasi Hak Kekayaan
Intelektual di Bidang Ekonomi Kreatif
213,5
Pelaku Ekraf yang mendapat fasilitasi
Konsultasi HKI (Orang)
Jumlah Pelaku Ekraf yang mendapat
fasilitasi Konsultasi HKI (Orang)
4650 4850 5250 4650 4450 77,5 Kabupaten/kota di 34
provinsi
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
berkas 3, hlm. 814INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pelatihan pelaku kreatif terkait
manajemen pemasaran dan
pemasaran online (e-commerce)
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang
mendapat Pelatihan manajemen
pemasaran dan pemasaran online (e-
commerce)
1500 1600 1900 1480 1200 38,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pengembangan Pasar Luar Negeri 449,4
Gerai/pusat distribusi produk Ekraf di
luar negeri yang dikembangkan
(Gerai/Pusat)
Jumlah Gerai/pusat distribusi
produk Ekraf di luar negeri yang
dikembangkan
- 3 3 3 3 77,2 Pusat 01
Pendampingan dan Fasilitasi Ekspor
untuk Pelaku/Usaha Kreatif
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang
mendapat Pendampingan dan
Fasilitasi Ekspor
1500 1650 1775 1450 1250 141,2 Kabupaten/kota di 34
provinsi
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Produk Ekonomi Kreatif yang
Difasilitasi
Roadshow/Pameran/Platform E-
Commerce di Luar Negeri
Jumlah Produk Ekonomi Kreatif
yang Difasilitasi
Roadshow/Pameran/Platform E-
Commerce di Luar Negeri
32 34 40 30 28 231,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pengembangan Fasilitasi Hak Kekayaan
Intelektual di Bidang Ekonomi Kreatif
213,5
Pelaku Ekraf yang mendapat fasilitasi
Konsultasi HKI (Orang)
Jumlah Pelaku Ekraf yang mendapat
fasilitasi Konsultasi HKI (Orang)
4650 4850 5250 4650 4450 77,5 Kabupaten/kota di 34
provinsi
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
040.B.28
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Produk/Jasa Ekraf yang didaftarkan
HKI (Produk/Jasa)
Jumlah Produk/Jasa Ekraf yang
didaftarkan (Produk/Jasa)
2500 2650 2950 2400 2300 110,4 Kabupaten/kota di 34
provinsi
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pelaku/Usaha Kreatif yang Difasilitasi
Komersialisasi HKI (Orang/Usaha)
Jumlah Pelaku/Usaha Kreatif yang
Difasilitasi Komersialisasi HKI
(Orang/Usaha)
200 220 245 195 165 25,7 Kabupaten/kota di 34
provinsi
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Harmonisasi Regulasi dan Standardisasi
41,1
Produk/Usaha Ekonomi Kreatif yang
Distandardisasi
Jumlah Produk/Usaha Ekonomi
Kreatif yang Distandardisasi
250 270 330 230 200 41,1 Kabupaten/kota di 34
provinsi
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pembangunan dan Penguatan Hubungan
Antar Lembaga Dalam Negeri
637,0
Kerja sama quadruple helix untuk
Scale-Up Rintisan Produk dan
Platform Kreatif (termasuk
komersialisasi hasil riset)
Jumlah Kerja sama quadruple helix
untuk Scale-Up Rintisan Produk dan
Platform Kreatif
25 30 35 20 15 142,7 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pengembangan Be Creative District
(BCD)
Jumlah kawasan Be Creative District
(BCD) dikembangkan
2 2 2 2 2 445,0 Jawa Barat dan Banten 01
berkas 3, hlm. 815INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Produk/Jasa Ekraf yang didaftarkan
HKI (Produk/Jasa)
Jumlah Produk/Jasa Ekraf yang
didaftarkan (Produk/Jasa)
2500 2650 2950 2400 2300 110,4 Kabupaten/kota di 34
provinsi
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pelaku/Usaha Kreatif yang Difasilitasi
Komersialisasi HKI (Orang/Usaha)
Jumlah Pelaku/Usaha Kreatif yang
Difasilitasi Komersialisasi HKI
(Orang/Usaha)
200 220 245 195 165 25,7 Kabupaten/kota di 34
provinsi
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Harmonisasi Regulasi dan Standardisasi
41,1
Produk/Usaha Ekonomi Kreatif yang
Distandardisasi
Jumlah Produk/Usaha Ekonomi
Kreatif yang Distandardisasi
250 270 330 230 200 41,1 Kabupaten/kota di 34
provinsi
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pembangunan dan Penguatan Hubungan
Antar Lembaga Dalam Negeri
637,0
Kerja sama quadruple helix untuk
Scale-Up Rintisan Produk dan
Platform Kreatif (termasuk
komersialisasi hasil riset)
Jumlah Kerja sama quadruple helix
untuk Scale-Up Rintisan Produk dan
Platform Kreatif
25 30 35 20 15 142,7 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pengembangan Be Creative District
(BCD)
Jumlah kawasan Be Creative District
(BCD) dikembangkan
2 2 2 2 2 445,0 Jawa Barat dan Banten 01
040.B.29
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kerjasama Pengembangan Roadmap
Rencana Induk Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Jumlah Kerjasama Pengembangan
Roadmap Rencana Induk
Pengembangan Ekonomi Kreatif
3 3 4 3 2 49,3 Pusat 01
Pembangunan dan Penguatan Hubungan
Antar Lembaga Luar Negeri 189,9
Implementasi Kerjasama Dalam
Lingkup WCCE (COE, Resolusi PBB,
Friend Of Creative Economy)
Jumlah Implementasi Kerjasama
Dalam Lingkup WCCE
5 6 6 4 4 138,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Kerjasama yang Berkontribusi
terhadap Peningkatan Ekspor
Ekonomi Kreatif
Jumlah Kerjasamayang
Berkontribusi terhadap Peningkatan
Ekspor Ekonomi Kreatif
10 10 12 10 9 51,3 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
JUMLAH 16.384,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 816INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kerjasama Pengembangan Roadmap
Rencana Induk Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Jumlah Kerjasama Pengembangan
Roadmap Rencana Induk
Pengembangan Ekonomi Kreatif
3 3 4 3 2 49,3 Pusat 01
Pembangunan dan Penguatan Hubungan
Antar Lembaga Luar Negeri 189,9
Implementasi Kerjasama Dalam
Lingkup WCCE (COE, Resolusi PBB,
Friend Of Creative Economy)
Jumlah Implementasi Kerjasama
Dalam Lingkup WCCE
5 6 6 4 4 138,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Kerjasama yang Berkontribusi
terhadap Peningkatan Ekspor
Ekonomi Kreatif
Jumlah Kerjasamayang
Berkontribusi terhadap Peningkatan
Ekspor Ekonomi Kreatif
10 10 12 10 9 51,3 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
JUMLAH 16.384,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
041.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN 864,8
Program Pembinaan BUMN 461,1
JUMLAH 1.325,9
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 817MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN 864,8
Program Pembinaan BUMN 461,1
JUMLAH 1.325,9
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
042.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN 768,4
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
92,4
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti 1.105,0
Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan 0,0
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti 882,4
Program Penguatan Riset dan Pengembangan 12.960,9
Program Penguatan Inovasi 1.868,8
Program xxx (Nomenklatur masih dalam pembahasan) 60,0
JUMLAH 17.738,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 818MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN 768,4
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
92,4
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti 1.105,0
Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan 0,0
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti 882,4
Program Penguatan Riset dan Pengembangan 12.960,9
Program Penguatan Inovasi 1.868,8
Program xxx (Nomenklatur masih dalam pembahasan) 60,0
JUMLAH 17.738,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
042.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Iptek dan Dikti 1.075,7
Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penelitian dan Pengembangan
350,8
Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan Jumlah Lembaga Litbang Yang
Dibina Menjadi Pusat Unggulan
Iptek
138 138 138 138 138 185,4 Pusat 03
Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang
Ditetapkan
114 120 126 131 138 148,5 Pusat 03
Penjaminan mutu Pranata Litbang Jumlah Pranata Litbang yang
Terakreditasi
55 60 65 70 75 16,9 Pusat 03
Pengembangan Taman Sains dan
Teknologi (TST) dan Lembaga Penunjang
Lainnya 724,9
Implementasi RIRN dan ARN Infrastruktur STP Berbasis PT/LPNK
Iptek Eksisting Yang Dikembangkan
5 5 5 5 5 656,7 Pusat Pembangunan Science
Techno Park
(Optimalisasi Triple
Helix di 4 Major
Universitas)
03
Implementasi RIRN dan ARN Inkubator pada STP Eksisting yang
Fungsional
18 18 18 18 18 48,2 Pusat Pembangunan Science
Techno Park
(Optimalisasi Triple
Helix di 4 Major
Universitas)
03
Lembaga Alih Teknologi yang
Dikembangkan
Jumlah Lembaga Alih Teknologi yang
Dikembangkan
0 7 7 7 7 20,0 Pusat 03
Program Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Iptek dan Dikti 662,5
Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya
Manusia Litbang 662,5
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 819MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Iptek dan Dikti 1.075,7
Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penelitian dan Pengembangan
350,8
Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan Jumlah Lembaga Litbang Yang
Dibina Menjadi Pusat Unggulan
Iptek
138 138 138 138 138 185,4 Pusat 03
Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang
Ditetapkan
114 120 126 131 138 148,5 Pusat 03
Penjaminan mutu Pranata Litbang Jumlah Pranata Litbang yang
Terakreditasi
55 60 65 70 75 16,9 Pusat 03
Pengembangan Taman Sains dan
Teknologi (TST) dan Lembaga Penunjang
Lainnya 724,9
Implementasi RIRN dan ARN Infrastruktur STP Berbasis PT/LPNK
Iptek Eksisting Yang Dikembangkan
5 5 5 5 5 656,7 Pusat Pembangunan Science
Techno Park
(Optimalisasi Triple
Helix di 4 Major
Universitas)
03
Implementasi RIRN dan ARN Inkubator pada STP Eksisting yang
Fungsional
18 18 18 18 18 48,2 Pusat Pembangunan Science
Techno Park
(Optimalisasi Triple
Helix di 4 Major
Universitas)
03
Lembaga Alih Teknologi yang
Dikembangkan
Jumlah Lembaga Alih Teknologi yang
Dikembangkan
0 7 7 7 7 20,0 Pusat 03
Program Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Iptek dan Dikti 662,5
Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya
Manusia Litbang 662,5
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
042.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan kuantitas dan kapasitas
(kualifikasi/kompetensi) SDM Iptek
Jumlah SDM Litbang Penerima
Beasiswa DN
400 450 450 450 450 192,0 Pusat 03
Peningkatan kuantitas dan kapasitas
(kualifikasi/kompetensi) SDM Iptek
Jumlah SDM Litbang Penerima
Beasiswa LN
250 200 230 260 260 470,5 Pusat 03
Program Penguatan Riset dan
Pengembangan 12.368,0
Pengembangan Sistem Riset dan
Pengembangan Iptek 2.863,0
Kemitraan Strategis Riset dan
Pengembangan
Jumlah Kemitraan Strategis Riset
dan Pengembangan
1 1 1 1 1 20,0 Pusat 03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Aplikasi Sistem Riset dan
Pengembangan
1 1 1 1 1 21,4 Pusat 03
Penelitian Flagship Riset Nasional Penelitian Flagship Riset Nasional 22 43 43 43 43 2.100,0 Pusat 03
Penelitian Flagship Riset Nasional Penelitian Insentif Sistem Inovasi
Nasional
260 260 260 260 260 405,2 03
Penelitian Flagship Riset Nasional Penelitian Pengembangan Teknologi
Industri
24 50 60 70 80 316,4 03
Riset Pendidikan Tinggi dan Pengabdian
Masyarakat 9.367,8
Hasil Penelitian Dosen di Perguruan
Tinggi (BOPTN) PTN BH
Jumlah Hasil Penelitian Dosen di
Perguruan Tinggi (BOPTN) PTN BH
3700 3800 3900 4000 4100 2.614,3 Pusat 03
Hasil Pengabdian Dosen kepada
Masyarakat
Jumlah Hasil Pengabdian Dosen
kepada Masyarakat
1022 1100 1200 1300 1400 724,5 Pusat 03
Hasil Penelitian Dosen di Perguruan
Tinggi (BOPTN) PTN Non BH
Jumlah Hasil Penelitian Dosen di
Perguruan Tinggi (BOPTN) Non PTN
BH
13000 14000 14500 15000 15500 6.029,0 Pusat 03
Pengelolaan Kekayaan Intelektual
Perguruan Tinggi 137,2
Artikel Ilmiah dari Perguruan Tinggi
yang di fasilitasi untuk dipublikasikan
Artikel Ilmiah dari Perguruan Tinggi
yang di fasilitasi untuk
dipublikasikan
1200 3750 3900 4250 4500 62,5 Pusat 03
Jurnal Ilmiah dari Perguruan Tinggi
yang difasilitasi terakreditasi dan
bereputasi internasional
Jurnal Ilmiah dari Perguruan Tinggi
yang difasilitasi terakreditasi dan
bereputasi internasional
800 2650 2800 3000 3150 74,7 Pusat 03
Program Penguatan Inovasi 1.706,0
Pengembangan Sistem Inovasi 4,0
berkas 3, hlm. 820INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan kuantitas dan kapasitas
(kualifikasi/kompetensi) SDM Iptek
Jumlah SDM Litbang Penerima
Beasiswa DN
400 450 450 450 450 192,0 Pusat 03
Peningkatan kuantitas dan kapasitas
(kualifikasi/kompetensi) SDM Iptek
Jumlah SDM Litbang Penerima
Beasiswa LN
250 200 230 260 260 470,5 Pusat 03
Program Penguatan Riset dan
Pengembangan 12.368,0
Pengembangan Sistem Riset dan
Pengembangan Iptek 2.863,0
Kemitraan Strategis Riset dan
Pengembangan
Jumlah Kemitraan Strategis Riset
dan Pengembangan
1 1 1 1 1 20,0 Pusat 03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Aplikasi Sistem Riset dan
Pengembangan
1 1 1 1 1 21,4 Pusat 03
Penelitian Flagship Riset Nasional Penelitian Flagship Riset Nasional 22 43 43 43 43 2.100,0 Pusat 03
Penelitian Flagship Riset Nasional Penelitian Insentif Sistem Inovasi
Nasional
260 260 260 260 260 405,2 03
Penelitian Flagship Riset Nasional Penelitian Pengembangan Teknologi
Industri
24 50 60 70 80 316,4 03
Riset Pendidikan Tinggi dan Pengabdian
Masyarakat 9.367,8
Hasil Penelitian Dosen di Perguruan
Tinggi (BOPTN) PTN BH
Jumlah Hasil Penelitian Dosen di
Perguruan Tinggi (BOPTN) PTN BH
3700 3800 3900 4000 4100 2.614,3 Pusat 03
Hasil Pengabdian Dosen kepada
Masyarakat
Jumlah Hasil Pengabdian Dosen
kepada Masyarakat
1022 1100 1200 1300 1400 724,5 Pusat 03
Hasil Penelitian Dosen di Perguruan
Tinggi (BOPTN) PTN Non BH
Jumlah Hasil Penelitian Dosen di
Perguruan Tinggi (BOPTN) Non PTN
BH
13000 14000 14500 15000 15500 6.029,0 Pusat 03
Pengelolaan Kekayaan Intelektual
Perguruan Tinggi 137,2
Artikel Ilmiah dari Perguruan Tinggi
yang di fasilitasi untuk dipublikasikan
Artikel Ilmiah dari Perguruan Tinggi
yang di fasilitasi untuk
dipublikasikan
1200 3750 3900 4250 4500 62,5 Pusat 03
Jurnal Ilmiah dari Perguruan Tinggi
yang difasilitasi terakreditasi dan
bereputasi internasional
Jurnal Ilmiah dari Perguruan Tinggi
yang difasilitasi terakreditasi dan
bereputasi internasional
800 2650 2800 3000 3150 74,7 Pusat 03
Program Penguatan Inovasi 1.706,0
Pengembangan Sistem Inovasi 4,0
042.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Klaster Inovasi Jumlah klaster inovasi sebagai
wahana kolaborasi N-Helix
4 5 5 5 5 4,0 03
Pengembangan Perusahaan Pemula
Berbasis Teknologi 514,9
Tenant yang dibina menjadi
Perusahaan Pemula Berbasis
Teknologi
Jumlah Tenant yang dibina menjadi
Perusahaan Pemula Berbasis
Teknologi
297 250 250 250 250 514,9 Pusat 03
Pengembangan Perusahaan Pemula
Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi
179,9
Calon Perusahaan Pemula Berbasis
Teknologi dari Perguruan Tinggi
Jumlah penguatan kapasitas dan
kapabilitas CPPBT
115 120 130 135 150 179,9 03
Penguatan Inovasi Industri 388,0
Produk Inovasi Litbang di Industri Jumlah Produk Inovasi Litbang di
Industri
60 65 70 75 80 388,0 Pusat 03
Penguatan Inovasi Perguruan Tinggi di
Industri 619,2
Produk Inovasi Perguruan Tinggi di
Industri (Teaching Industry)
Jumlah Produk Inovasi Perguruan
Tinggi di Industri
11 11 11 11 11 619,2 Pusat 03
Program Pengembangan Iptek dan
Inovasi 60,0
Kegiatan Penguatan Ekosistem Inovasi 60,0
Penguatan basis data riset/litbang
industri melalui pelaksanaan survei
belanja litbang industri
Persentase industri manufaktur yang
terpetakan data belanja
riset/litbangnya (persen)
80 90 100 100 0,0 Pusat 03
Fasilitasi penguatan inovasi produksi
di daerah yang berbasis sumber daya
lokal
Jumlah produk inovasi industri di
daerah yang berbasis sumber daya
lokal yang dihasilkan
0 10 10 10 10 4,0 34 Provinsi 04
Pembinaan dan pengiriman Tim
Nasional pada Kompetisi Matematika
dan Sains Internasional
Jumlah medali dan/atau
penghargaan yang diperoleh dari
Kompetisi Matematika dan Sains
Internasional
0 1 1 1 1 4,0 34 Provinsi 04
Dukungan perluasan pemanfaatan
teknologi tepat guna hasil karya anak
bangsa
Jumlah teknologi tepat guna hasil
karya anak bangsa yang
dikomersialisasikan
0 10 10 10 10 4,0 34 Provinsi 04
berkas 3, hlm. 821INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Klaster Inovasi Jumlah klaster inovasi sebagai
wahana kolaborasi N-Helix
4 5 5 5 5 4,0 03
Pengembangan Perusahaan Pemula
Berbasis Teknologi 514,9
Tenant yang dibina menjadi
Perusahaan Pemula Berbasis
Teknologi
Jumlah Tenant yang dibina menjadi
Perusahaan Pemula Berbasis
Teknologi
297 250 250 250 250 514,9 Pusat 03
Pengembangan Perusahaan Pemula
Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi
179,9
Calon Perusahaan Pemula Berbasis
Teknologi dari Perguruan Tinggi
Jumlah penguatan kapasitas dan
kapabilitas CPPBT
115 120 130 135 150 179,9 03
Penguatan Inovasi Industri 388,0
Produk Inovasi Litbang di Industri Jumlah Produk Inovasi Litbang di
Industri
60 65 70 75 80 388,0 Pusat 03
Penguatan Inovasi Perguruan Tinggi di
Industri 619,2
Produk Inovasi Perguruan Tinggi di
Industri (Teaching Industry)
Jumlah Produk Inovasi Perguruan
Tinggi di Industri
11 11 11 11 11 619,2 Pusat 03
Program Pengembangan Iptek dan
Inovasi 60,0
Kegiatan Penguatan Ekosistem Inovasi 60,0
Penguatan basis data riset/litbang
industri melalui pelaksanaan survei
belanja litbang industri
Persentase industri manufaktur yang
terpetakan data belanja
riset/litbangnya (persen)
80 90 100 100 0,0 Pusat 03
Fasilitasi penguatan inovasi produksi
di daerah yang berbasis sumber daya
lokal
Jumlah produk inovasi industri di
daerah yang berbasis sumber daya
lokal yang dihasilkan
0 10 10 10 10 4,0 34 Provinsi 04
Pembinaan dan pengiriman Tim
Nasional pada Kompetisi Matematika
dan Sains Internasional
Jumlah medali dan/atau
penghargaan yang diperoleh dari
Kompetisi Matematika dan Sains
Internasional
0 1 1 1 1 4,0 34 Provinsi 04
Dukungan perluasan pemanfaatan
teknologi tepat guna hasil karya anak
bangsa
Jumlah teknologi tepat guna hasil
karya anak bangsa yang
dikomersialisasikan
0 10 10 10 10 4,0 34 Provinsi 04
042.B.4
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Fasilitasi forum pendanaan inovasi
(pitching)
Jumlah start-up teknologi yang
mendapatkan dukungan pendanaan
non APBN dari fasilitasi forum
pendanaan inovasi
10 10 10 10 4,0 03
Pendampingan peneliti remaja oleh
fungsional peneliti
Produk riset dan produk inovasi
sederhana yang dihasilkan oleh
siswa pendidikan menengah yang
mendapatkan pendampingan oleh
fungsional peneliti
0 200 200 200 200 40,0 34 Provinsi 04
Optimalisasi pemanfaatan hasil Dana
Abadi Penelitian
Persentase hasil pengelolaan Dana
Abadi Penelitian yang dimanfaatkan
untuk penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan penerapan Iptek
25 50 75 100 4,0 Pusat 03
JUMLAH 15.872,2
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 822INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Fasilitasi forum pendanaan inovasi
(pitching)
Jumlah start-up teknologi yang
mendapatkan dukungan pendanaan
non APBN dari fasilitasi forum
pendanaan inovasi
10 10 10 10 4,0 03
Pendampingan peneliti remaja oleh
fungsional peneliti
Produk riset dan produk inovasi
sederhana yang dihasilkan oleh
siswa pendidikan menengah yang
mendapatkan pendampingan oleh
fungsional peneliti
0 200 200 200 200 40,0 34 Provinsi 04
Optimalisasi pemanfaatan hasil Dana
Abadi Penelitian
Persentase hasil pengelolaan Dana
Abadi Penelitian yang dimanfaatkan
untuk penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan penerapan Iptek
25 50 75 100 4,0 Pusat 03
JUMLAH 15.872,2
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
044.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM 576,1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM 10,7
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 3.017,9
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi 177,8
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro 495,8
JUMLAH 4.278,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 823MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM 576,1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM 10,7
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 3.017,9
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi 177,8
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro 495,8
JUMLAH 4.278,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
044.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Peningkatan Daya Saing UMKM
dan Koperasi 1.194,7
Penguatan Koperasi dan UMKM Yang
Menghasilkan Produk Ramah
Lingkungan 9,3
Koperasi dan UMKM Penerima
Dukungan Pengembangan Usaha Eco
Tourism
Jumlah Koperasi dan UMKM
Penerima Dukungan Pengembangan
Usaha Eco Tourism
20 21 22 23 24 9,3 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Perluasan Pembiayaan dan Jasa
Keuangan Non Bank dan Advokasi
Perpajakan Bagi Koperasi dan UMKM 4,4
Desain skema pembiayaan usaha Jumlah skema pembiayaan yang
dikembangkan
1 1 1 1 1 4,4 Pusat 01
Fasilitasi Permodalan Koperasi dan
Usaha Mikro dan Kecil 167,1
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 824MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Peningkatan Daya Saing UMKM
dan Koperasi 1.194,7
Penguatan Koperasi dan UMKM Yang
Menghasilkan Produk Ramah
Lingkungan 9,3
Koperasi dan UMKM Penerima
Dukungan Pengembangan Usaha Eco
Tourism
Jumlah Koperasi dan UMKM
Penerima Dukungan Pengembangan
Usaha Eco Tourism
20 21 22 23 24 9,3 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Perluasan Pembiayaan dan Jasa
Keuangan Non Bank dan Advokasi
Perpajakan Bagi Koperasi dan UMKM 4,4
Desain skema pembiayaan usaha Jumlah skema pembiayaan yang
dikembangkan
1 1 1 1 1 4,4 Pusat 01
Fasilitasi Permodalan Koperasi dan
Usaha Mikro dan Kecil 167,1
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
044.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Wirausaha baru yang didukung modal
awal usaha (Start Up Capital)
Tersalurnya Dukungan Modal Awal
Usaha
kepada Wirausaha Pemula
1900 2000 2100 2205 2315 167,1 Pusat, Kab. Kepulauan
Sula, Kab. Lombok Utara,
Kab. Fak-Fak, Kab.
Kaimana, Kab. Nabire,
Kab. Mimika, Kab. Paniai,
Kab. Intan Jaya, Kab.
Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab.
Jayapura, Kab. Keerom,
Kab. Sarmi, Kab.
Mamberamo Raya, Kota
Jayapura, Kab. Puncak,
Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab.
Mamberamo Tengah, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo,
Kab. Nduga, Kab.
Yahukimo, Kab.
Pegunungan Arfak, Kab.
Maybrat, Kab. Teluk
Wondama, Kab.
Tambrauw, Kab.
Manokwari Selatan
1. Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan;
2. Wilayah Adat Papua
: Laa Pago dan
Domberay
01, 02
Perluasan dan Peningkatan Akses
Pemasaran 94,5
Promosi dan Pemasaran Dalam Negeri 200 240 252 265 278 30,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
berkas 3, hlm. 825INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Wirausaha baru yang didukung modal
awal usaha (Start Up Capital)
Tersalurnya Dukungan Modal Awal
Usaha
kepada Wirausaha Pemula
1900 2000 2100 2205 2315 167,1 Pusat, Kab. Kepulauan
Sula, Kab. Lombok Utara,
Kab. Fak-Fak, Kab.
Kaimana, Kab. Nabire,
Kab. Mimika, Kab. Paniai,
Kab. Intan Jaya, Kab.
Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab.
Jayapura, Kab. Keerom,
Kab. Sarmi, Kab.
Mamberamo Raya, Kota
Jayapura, Kab. Puncak,
Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab.
Mamberamo Tengah, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo,
Kab. Nduga, Kab.
Yahukimo, Kab.
Pegunungan Arfak, Kab.
Maybrat, Kab. Teluk
Wondama, Kab.
Tambrauw, Kab.
Manokwari Selatan
1. Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan;
2. Wilayah Adat Papua
: Laa Pago dan
Domberay
01, 02
Perluasan dan Peningkatan Akses
Pemasaran 94,5
Promosi dan Pemasaran Dalam Negeri 200 240 252 265 278 30,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
044.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Promosi dan Pemasaran Luar Negeri 140 200 210 221 232 63,7 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pengembangan Kemitraan dan
Kerjasama Investasi 38,8
Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil
(KUMK) yang difasilitasi kemitraan
dengan Usaha Menengah dan Besar
TERFASILITASINYA KEMITRAAN
strategis ANTARA KUMK DENGAN
USAHA MENENGAH (UM) DAN
USAHA BESAR (UB)
150 KUMK di
3 Lokasi
170 KUMK di
3 Lokasi
179 KUMK di
3 Lokasi
187 KUMK di
3 Lokasi
197 KUMK di
4 Lokasi
38,8 Pusat 1. 9 Kawasan Industri
di Luar Jawa dan 31
Smelter
2. Penguatan Jaminan
usaha Sentra 350
Koperasi Petani dan
Nelayan
01
Pengembangan Kewirausahaan 283,9
Penumbuhan Wirausaha Melalui
Pemasyarakatan Kewirausahaan
Jumlah Peserta Pemasyarakatan
Kewirausahaan
2000 2100 2205 2315 2430 16,8 Pusat 04
Pelatihan dan Inkubasi
Kewirausahaan Technopreneur
melalui Kerjasama Lembaga
Terlatihnya SDM yang siap
diinkubasi
1500 2000 2100 2205 2315 50,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pelatihan dan Inkubasi
Kewirausahaan Sosial melalui
Kerjasama Lembaga
600 700 735 772 810 18,1 Pusat 01
berkas 3, hlm. 826INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Promosi dan Pemasaran Luar Negeri 140 200 210 221 232 63,7 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pengembangan Kemitraan dan
Kerjasama Investasi 38,8
Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil
(KUMK) yang difasilitasi kemitraan
dengan Usaha Menengah dan Besar
TERFASILITASINYA KEMITRAAN
strategis ANTARA KUMK DENGAN
USAHA MENENGAH (UM) DAN
USAHA BESAR (UB)
150 KUMK di
3 Lokasi
170 KUMK di
3 Lokasi
179 KUMK di
3 Lokasi
187 KUMK di
3 Lokasi
197 KUMK di
4 Lokasi
38,8 Pusat 1. 9 Kawasan Industri
di Luar Jawa dan 31
Smelter
2. Penguatan Jaminan
usaha Sentra 350
Koperasi Petani dan
Nelayan
01
Pengembangan Kewirausahaan 283,9
Penumbuhan Wirausaha Melalui
Pemasyarakatan Kewirausahaan
Jumlah Peserta Pemasyarakatan
Kewirausahaan
2000 2100 2205 2315 2430 16,8 Pusat 04
Pelatihan dan Inkubasi
Kewirausahaan Technopreneur
melalui Kerjasama Lembaga
Terlatihnya SDM yang siap
diinkubasi
1500 2000 2100 2205 2315 50,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pelatihan dan Inkubasi
Kewirausahaan Sosial melalui
Kerjasama Lembaga
600 700 735 772 810 18,1 Pusat 01
044.B.4
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemberdayaan Kewirausahaan melalui
pelatihan kewirausahaan
Terlatihnya SDM KUMKM melalui
pelatihan kewirausahaan
6500 7500 7875 8269 8682 194,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Forum Kewirausahaan Sosial 0 1 1 1 1 4,3 Pusat 01
Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 284,5
Pelatihan perkoperasian bagi
pengurus dan manajer koperasi
Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang
Perkoperasian bagi Pengurus dan
Manajer Koperasi
3360 4000 4200 4410 4631 103,0 Pusat Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Pelatihan perkoperasian syariah bagi
pengurus dan manajer koperasi
Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang
Perkoperasian Syariah bagi
Pengurus dan Manajer Koperasi
1690 2000 2100 2205 2315 51,6 Pusat Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01, 04
Pelatihan Vokasional Jumlah peserta (orang) pelatihan
yang ditingkatkan kapasitasnya
4707 4942 5189 5449 5700 129,9 Pusat, Kabupaten Belu,
Kota Jayapura, Kab.
Puncak, Kab. Puncak
Jaya, Kab. Tolikara, Kab.
Mamberamo Tengah, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo,
Kab. Nduga, Kab.
Yahukimo, Kab.
Pegunungan Arfak, Kab.
Maybrat, Kab. Teluk
Wondama, Kab.
Tambrauw, Kab.
Manokwari Selatan
Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
02, 03
Pengembangan Standardisasi dan
Sertifikasi SDM KUKM 93,5
SDM Koperasi dan UKM yang
Difasilitasi Melalui SKKNI
Terfasilitasinya SDM KUKM Melalui
SKKNI
2400 2520 2646 2778 2917 93,5 Pusat 01
berkas 3, hlm. 827INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemberdayaan Kewirausahaan melalui
pelatihan kewirausahaan
Terlatihnya SDM KUMKM melalui
pelatihan kewirausahaan
6500 7500 7875 8269 8682 194,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Forum Kewirausahaan Sosial 0 1 1 1 1 4,3 Pusat 01
Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 284,5
Pelatihan perkoperasian bagi
pengurus dan manajer koperasi
Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang
Perkoperasian bagi Pengurus dan
Manajer Koperasi
3360 4000 4200 4410 4631 103,0 Pusat Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Pelatihan perkoperasian syariah bagi
pengurus dan manajer koperasi
Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang
Perkoperasian Syariah bagi
Pengurus dan Manajer Koperasi
1690 2000 2100 2205 2315 51,6 Pusat Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01, 04
Pelatihan Vokasional Jumlah peserta (orang) pelatihan
yang ditingkatkan kapasitasnya
4707 4942 5189 5449 5700 129,9 Pusat, Kabupaten Belu,
Kota Jayapura, Kab.
Puncak, Kab. Puncak
Jaya, Kab. Tolikara, Kab.
Mamberamo Tengah, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo,
Kab. Nduga, Kab.
Yahukimo, Kab.
Pegunungan Arfak, Kab.
Maybrat, Kab. Teluk
Wondama, Kab.
Tambrauw, Kab.
Manokwari Selatan
Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
02, 03
Pengembangan Standardisasi dan
Sertifikasi SDM KUKM 93,5
SDM Koperasi dan UKM yang
Difasilitasi Melalui SKKNI
Terfasilitasinya SDM KUKM Melalui
SKKNI
2400 2520 2646 2778 2917 93,5 Pusat 01
044.B.5
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Standardisasi Mutu dan
Sertifikasi Produk 63,8
KUMKM yang difasilitasi standarisasi
mutu dan sertifikasi produk
Koperasi dan UMKM yang difasilitasi
standardisasi mutu dan sertifikasi
produk
1703 2000 2100 2205 2315 31,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
KUMKM yang difasilitasi standarisasi
mutu dan sertifikasi produk untuk
ekspor
400 500 525 551 579 32,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Peningkatan Daya Saing Koperasi dan
UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu
154,7
Sarana prasarana layanan usaha
terpadu
Terwujudnya pusat layanan usaha
terpadu koperasi, usaha mikro, kecil
dan menengah (PLUT-KUMKM)
8 8 8 8 8 154,7 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Program Penguatan Kelembagaan
Koperasi 36,6
Penataan Organisasi dan Badan Hukum
Koperasi 19,4
Pengembangan akses dan jaringan
koperasi
Jumlah Koperasi yang
dikembangkan jaringan dan akses ke
dalam dan luar negeri
0 2 3 3 3 4,3 Pusat 01
Pengembangan inovasi koperasi Jumlah Koperasi model baru yang
dikembangkan
0 3 3 3 3 15,1 Pusat 01
berkas 3, hlm. 828INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Standardisasi Mutu dan
Sertifikasi Produk 63,8
KUMKM yang difasilitasi standarisasi
mutu dan sertifikasi produk
Koperasi dan UMKM yang difasilitasi
standardisasi mutu dan sertifikasi
produk
1703 2000 2100 2205 2315 31,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
KUMKM yang difasilitasi standarisasi
mutu dan sertifikasi produk untuk
ekspor
400 500 525 551 579 32,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Peningkatan Daya Saing Koperasi dan
UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu
154,7
Sarana prasarana layanan usaha
terpadu
Terwujudnya pusat layanan usaha
terpadu koperasi, usaha mikro, kecil
dan menengah (PLUT-KUMKM)
8 8 8 8 8 154,7 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Program Penguatan Kelembagaan
Koperasi 36,6
Penataan Organisasi dan Badan Hukum
Koperasi 19,4
Pengembangan akses dan jaringan
koperasi
Jumlah Koperasi yang
dikembangkan jaringan dan akses ke
dalam dan luar negeri
0 2 3 3 3 4,3 Pusat 01
Pengembangan inovasi koperasi Jumlah Koperasi model baru yang
dikembangkan
0 3 3 3 3 15,1 Pusat 01
044.B.6
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Tata Laksana Koperasi dan
UMKM 17,2
Konferensi Koperasi Nasional Terselenggaranya Konferensi
Koperasi
0 1 1 1 1 17,2 Pusat 01
Program Peningkatan Penghidupan
Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro 470,6
Penguatan Sistem Bisnis
Koperasi/Sentra Usaha Mikro di Sektor
Pertanian dan Perkebunan 30,9
KUKM bidang pertanian dan
perkebunan yang diperkuat kapasitas
usahanya melalui kemitraan
Meningkatnya Volume Usaha KUKM
bidang pertanian dan perkebunan
yang Difasilitasi Pendampingan
Kemitraan
25 40 42 44 46 30,9 Pusat, Kabupaten Timor
Tengah Utara; Kabupaten
Belu
1. Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan;
2. Pusat Kegiatan
Strategis Nasional
(PKSN Paloh Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kafemenanu, PKSN
Jayapura, PKSN
Merauke)
3. 9 Kawasan Industri
di Luar Jawa dan 31
Smelter
Penguatan Sistem Bisnis
Koperasi/Sentra Usaha Mikro di Sektor
Perikanan dan Peternakan 33,4
berkas 3, hlm. 829INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Tata Laksana Koperasi dan
UMKM 17,2
Konferensi Koperasi Nasional Terselenggaranya Konferensi
Koperasi
0 1 1 1 1 17,2 Pusat 01
Program Peningkatan Penghidupan
Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro 470,6
Penguatan Sistem Bisnis
Koperasi/Sentra Usaha Mikro di Sektor
Pertanian dan Perkebunan 30,9
KUKM bidang pertanian dan
perkebunan yang diperkuat kapasitas
usahanya melalui kemitraan
Meningkatnya Volume Usaha KUKM
bidang pertanian dan perkebunan
yang Difasilitasi Pendampingan
Kemitraan
25 40 42 44 46 30,9 Pusat, Kabupaten Timor
Tengah Utara; Kabupaten
Belu
1. Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan;
2. Pusat Kegiatan
Strategis Nasional
(PKSN Paloh Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kafemenanu, PKSN
Jayapura, PKSN
Merauke)
3. 9 Kawasan Industri
di Luar Jawa dan 31
Smelter
Penguatan Sistem Bisnis
Koperasi/Sentra Usaha Mikro di Sektor
Perikanan dan Peternakan 33,4
044.B.7
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
KUKM Sektor Perikanan dan
Peternakan yang diperkuat kapasitas
usaha melalui Kemitraan
Meningkatnya Volume Usaha KUKM
bidang perikanan dan peternakan
yang Difasilitasi Pendampingan
Kemitraan
25 40 42 44 46 33,4 Pusat; Kabupaten
Merauke; Kabupaten
Nunukan
1. Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan;
2. Pusat Kegiatan
Strategis Nasional
(PKSN Paloh Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kafemenanu, PKSN
Jayapura, PKSN
Merauke)
3. 9 Kawasan Industri
di Luar Jawa dan 31
Smelter
01, 02
Pengembangan SDM Usaha Mikro, Kecil
dan Koperasi 14,9
Fasilitasi Ide usaha melalui kompetisi
dan inkubasi
Terlaksananya Jumlah Inkubator
yang memberikan pendampingan
pengembangan ide usaha
4 5 5 6 6 14,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Peningkatan Akses KUMKM pada
Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal
31,0
Usaha Mikro Sektor Prioritas Yang
Didampingi Mengakses dan Mengelola
Pembiayaan/Kredit KUR
Jumlah usaha mikro dan kecil yang
difasilitasi mangakses KUR
3000 5000 5250 5513 5788 24,6 Pusat Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Usaha mikro dan kecil yang difasilitasi
untuk mengakses kredit melalui
lembaga keuangan non bank
Jumlah usaha mikro dan kecil yang
difasilitasi melalui kerjasama dengan
perusahaan fintech
0 750 788 827 868 6,5 Pusat 01
berkas 3, hlm. 830INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
KUKM Sektor Perikanan dan
Peternakan yang diperkuat kapasitas
usaha melalui Kemitraan
Meningkatnya Volume Usaha KUKM
bidang perikanan dan peternakan
yang Difasilitasi Pendampingan
Kemitraan
25 40 42 44 46 33,4 Pusat; Kabupaten
Merauke; Kabupaten
Nunukan
1. Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan;
2. Pusat Kegiatan
Strategis Nasional
(PKSN Paloh Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kafemenanu, PKSN
Jayapura, PKSN
Merauke)
3. 9 Kawasan Industri
di Luar Jawa dan 31
Smelter
01, 02
Pengembangan SDM Usaha Mikro, Kecil
dan Koperasi 14,9
Fasilitasi Ide usaha melalui kompetisi
dan inkubasi
Terlaksananya Jumlah Inkubator
yang memberikan pendampingan
pengembangan ide usaha
4 5 5 6 6 14,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Peningkatan Akses KUMKM pada
Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal
31,0
Usaha Mikro Sektor Prioritas Yang
Didampingi Mengakses dan Mengelola
Pembiayaan/Kredit KUR
Jumlah usaha mikro dan kecil yang
difasilitasi mangakses KUR
3000 5000 5250 5513 5788 24,6 Pusat Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Usaha mikro dan kecil yang difasilitasi
untuk mengakses kredit melalui
lembaga keuangan non bank
Jumlah usaha mikro dan kecil yang
difasilitasi melalui kerjasama dengan
perusahaan fintech
0 750 788 827 868 6,5 Pusat 01
044.B.8
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penguatan Sistem Bisnis Koperasi Sentra
Usaha Mikro di Sektor Industri dan Jasa
30,9
KUKM bidang Industri dan Jasa yang
diperkuat kapasitas usahanya melalui
Kemitraan
KOPERASI/SENTRA USAHA MIKRO
BIDANG INDUSTRI DAN JASA YANG
DIPERKUAT KAPASITAS USAHANYA
MELALUI KEMITRAAN
25 40 42 44 46 30,9 Pusat 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31
smelter;
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas:
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pemasaran Bagi Usaha Mikro 304,4
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola
koperasi di daerah tertinggal,
perbatasan dan pasca bencana
Jumlah Revitalisasi Pasar di Daerah
Tertinggal, Perbatasan dan Pasca
Bencana
20 21 22 23 24 110,1 34 provinsi dan Lombok
Timur, Lombok Barat,
Lombok Tengah,
Sumbawa, Sumbawa
Barat, Kab. Malaka, Kota
Palu, Kab. Parigi
Moutong, Sigi, dan
Donggala, Kab. Maluku
Barat Daya, Maluku
Tenggara Barat;
1. Pemulihan pasca
bencana daerah
terdampak di Kota
Palu dan sekitarnya,
Pulau Lombok dan
sekitarnya, serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda
2. Pusat Kegiatan
Strategis Nasional
(PKSN Paloh Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kafemenanu, PKSN
Jayapura, PKSN
Merauke)
02, 06
Pedagang skala mikro
informal/pedagag kaki lima yang
difasilitasi penataan lokasi dan
promosi
Tersedianya fasilitasi PKL untuk
memperoleh kepastian tempat usaha
350 368 386 405 425 23,0 Pusat 01
berkas 3, hlm. 831INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penguatan Sistem Bisnis Koperasi Sentra
Usaha Mikro di Sektor Industri dan Jasa
30,9
KUKM bidang Industri dan Jasa yang
diperkuat kapasitas usahanya melalui
Kemitraan
KOPERASI/SENTRA USAHA MIKRO
BIDANG INDUSTRI DAN JASA YANG
DIPERKUAT KAPASITAS USAHANYA
MELALUI KEMITRAAN
25 40 42 44 46 30,9 Pusat 9 Kawasan industri di
luar Jawa dan 31
smelter;
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas:
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pemasaran Bagi Usaha Mikro 304,4
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola
koperasi di daerah tertinggal,
perbatasan dan pasca bencana
Jumlah Revitalisasi Pasar di Daerah
Tertinggal, Perbatasan dan Pasca
Bencana
20 21 22 23 24 110,1 34 provinsi dan Lombok
Timur, Lombok Barat,
Lombok Tengah,
Sumbawa, Sumbawa
Barat, Kab. Malaka, Kota
Palu, Kab. Parigi
Moutong, Sigi, dan
Donggala, Kab. Maluku
Barat Daya, Maluku
Tenggara Barat;
1. Pemulihan pasca
bencana daerah
terdampak di Kota
Palu dan sekitarnya,
Pulau Lombok dan
sekitarnya, serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda
2. Pusat Kegiatan
Strategis Nasional
(PKSN Paloh Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kafemenanu, PKSN
Jayapura, PKSN
Merauke)
02, 06
Pedagang skala mikro
informal/pedagag kaki lima yang
difasilitasi penataan lokasi dan
promosi
Tersedianya fasilitasi PKL untuk
memperoleh kepastian tempat usaha
350 368 386 405 425 23,0 Pusat 01
044.B.9
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola
oleh koperasi
Jumlah Pasar yang Direvitalisasi 29 30 32 34 35 171,3 Pusat Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Penyuluhan dan Pendampingan
Perkoperasian 25,2
Pendampingan kelompok pra koperasi
untuk membentuk koperasi
Terlaksananya Penyuluhan
Pembentukan Koperasi
500 300 331 347 599 9,9 Pusat Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Kenaikan jumlah PPKL 100 113 119 125 131 15,2 Pusat Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
JUMLAH 1.701,9
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 832INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola
oleh koperasi
Jumlah Pasar yang Direvitalisasi 29 30 32 34 35 171,3 Pusat Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Penyuluhan dan Pendampingan
Perkoperasian 25,2
Pendampingan kelompok pra koperasi
untuk membentuk koperasi
Terlaksananya Penyuluhan
Pembentukan Koperasi
500 300 331 347 599 9,9 Pusat Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
01
Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Kenaikan jumlah PPKL 100 113 119 125 131 15,2 Pusat Penguatan Jaminan
Usaha Serta 350
Korporasi Petani dan
Nelayan
JUMLAH 1.701,9
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
047.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA 153,3
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 487,0
Program Perlindungan Anak 424,5
Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 220,2
JUMLAH 1.285,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 833MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA 153,3
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 487,0
Program Perlindungan Anak 424,5
Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 220,2
JUMLAH 1.285,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
047.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan 300,0
Pengarusutamaan Gender Bidang Politik,
Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
22,7
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang
politik, hukum, pertahanan dan
keamanan di KL
Jumlah K/L bidang polhukam yang
meningkat kapasitas PUG/PPRGnya 5 10 10 10 10
6,6 Pusat 03
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang
politik, hukum, pertahanan dan
keamanan di provinsi
Jumlah provinsi yang meningkat
kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang
polhukam
4 4 4 4 4
5,0 Provinsi 03
Pelatihan kepemimpinan bagi
perempuan penggerak pembangunan
desa
Jumlah provinsi yang difasilitasi
dalam pelatihan kepemimpinan bagi
perempuan penggerak pembangunan
desa
10 kab/Kota 8 7 7 7
11,1 Provinsi 07
Pengarusutamaan Gender Bidang
Infrastruktur dan Lingkungan 18,6
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang
infrastruktur dan lingkungan di KL
Jumlah K/L bidang infrastruktur
dan lingkungan yang meningkat
kapasitas PUG/PPRGnya
2 10 10 10 10
6,7 Pusat 03
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang
infrastruktur dan lingkungan di
provinsi
Jumlah provinsi yang meningkat
kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang
infrastruktur dan lingkungan 9 9 9 9 9
11,9 Provinsi 03
Perlindungan Hak Perempuan dari
Kekerasan dalam Rumah Tangga 95,8
Pelaksanaan Survei Pengalaman
Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)
Terlaksananya SPHPN
- 1 - - 1
0,0 Pusat 03
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 834MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan 300,0
Pengarusutamaan Gender Bidang Politik,
Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
22,7
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang
politik, hukum, pertahanan dan
keamanan di KL
Jumlah K/L bidang polhukam yang
meningkat kapasitas PUG/PPRGnya 5 10 10 10 10
6,6 Pusat 03
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang
politik, hukum, pertahanan dan
keamanan di provinsi
Jumlah provinsi yang meningkat
kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang
polhukam
4 4 4 4 4
5,0 Provinsi 03
Pelatihan kepemimpinan bagi
perempuan penggerak pembangunan
desa
Jumlah provinsi yang difasilitasi
dalam pelatihan kepemimpinan bagi
perempuan penggerak pembangunan
desa
10 kab/Kota 8 7 7 7
11,1 Provinsi 07
Pengarusutamaan Gender Bidang
Infrastruktur dan Lingkungan 18,6
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang
infrastruktur dan lingkungan di KL
Jumlah K/L bidang infrastruktur
dan lingkungan yang meningkat
kapasitas PUG/PPRGnya
2 10 10 10 10
6,7 Pusat 03
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang
infrastruktur dan lingkungan di
provinsi
Jumlah provinsi yang meningkat
kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang
infrastruktur dan lingkungan 9 9 9 9 9
11,9 Provinsi 03
Perlindungan Hak Perempuan dari
Kekerasan dalam Rumah Tangga 95,8
Pelaksanaan Survei Pengalaman
Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)
Terlaksananya SPHPN
- 1 - - 1
0,0 Pusat 03
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
047.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan
Perlindungan Perempuan dari KDRT
Jumlah KL dan Provinsi yang yang
difasilitasi penguatan kelembagaan
perlindungan perempuan dari KDRT 10 10 10 10 10
24,9 Provinsi 03
Fasilitasi penguatan layanan dan
pemberdayaan perempuan korban
KDRT
Jumlah provinsi yang difasilitasi
dalam penguatan layanan dan
pemberdayaan perempuan korban
KDRT
10 10 10 10 10
5,5 Provinsi 03
Jumlah SDM pada lembaga penyedia
layanan bagi korban (UPTD dan
P2TP2A) yang dilatih tentang
penanganan korban dan pendataan
- 170 170 170 170
57,8 Provinsi 03
KIE Pencegahan dan Penanganan
KDRT melalui berbagai media
Jumlah dokumen KIE pencegahan
dan penanganan KDRT melalui
berbagai media
- 1 1 1 1
7,7 Pusat 03
Pengarusutamaan Gender Bidang
Pendidikan, Kesehatan, dan
Pembangunan Keluarga 16,5
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang
pendidikan, kesehatan, dan
pembangunan keluarga di KL
Jumlah K/L bidang bidang
pendidikan, kesehatan, dan
pembangunan keluarga yang
meningkat kapasitas PUG/PPRGnya
5 8 11 11 11
5,5 Pusat 03
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang
bidang pendidikan, kesehatan, dan
pembangunan keluarga di provinsi
Jumlah provinsi yang meningkat
kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang
pendidikan, kesehatan, dan
pembangunan keluarga
5 7 9 9 9
7,0 Provinsi 03
Provinsi yang mendapatkan fasilitasi
PUG dan PPRG tentang upaya
pencegahan Stunting
Jumlah Provinsi yang mendapatkan
fasilitasi PUG dan PPRG tentang
upaya pencegahan stunting
- 7 6 6 6
4,0 32 Provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
03
Pengarusutamaan Gender Bidang
Ekonomi 55,4
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang
ekonomi di KL
Jumlah K/L bidang ekonomi yang
meningkat kapasitas PUG/PPRGnya 8 11 11 11 11
8,4 Pusat 03
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang
ekonomi di provinsi
Jumlah provinsi yang meningkat
kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang
ekonomi
6,1 Provinsi 03
berkas 3, hlm. 835INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan
Perlindungan Perempuan dari KDRT
Jumlah KL dan Provinsi yang yang
difasilitasi penguatan kelembagaan
perlindungan perempuan dari KDRT 10 10 10 10 10
24,9 Provinsi 03
Fasilitasi penguatan layanan dan
pemberdayaan perempuan korban
KDRT
Jumlah provinsi yang difasilitasi
dalam penguatan layanan dan
pemberdayaan perempuan korban
KDRT
10 10 10 10 10
5,5 Provinsi 03
Jumlah SDM pada lembaga penyedia
layanan bagi korban (UPTD dan
P2TP2A) yang dilatih tentang
penanganan korban dan pendataan
- 170 170 170 170
57,8 Provinsi 03
KIE Pencegahan dan Penanganan
KDRT melalui berbagai media
Jumlah dokumen KIE pencegahan
dan penanganan KDRT melalui
berbagai media
- 1 1 1 1
7,7 Pusat 03
Pengarusutamaan Gender Bidang
Pendidikan, Kesehatan, dan
Pembangunan Keluarga 16,5
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang
pendidikan, kesehatan, dan
pembangunan keluarga di KL
Jumlah K/L bidang bidang
pendidikan, kesehatan, dan
pembangunan keluarga yang
meningkat kapasitas PUG/PPRGnya
5 8 11 11 11
5,5 Pusat 03
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang
bidang pendidikan, kesehatan, dan
pembangunan keluarga di provinsi
Jumlah provinsi yang meningkat
kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang
pendidikan, kesehatan, dan
pembangunan keluarga
5 7 9 9 9
7,0 Provinsi 03
Provinsi yang mendapatkan fasilitasi
PUG dan PPRG tentang upaya
pencegahan Stunting
Jumlah Provinsi yang mendapatkan
fasilitasi PUG dan PPRG tentang
upaya pencegahan stunting
- 7 6 6 6
4,0 32 Provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
03
Pengarusutamaan Gender Bidang
Ekonomi 55,4
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang
ekonomi di KL
Jumlah K/L bidang ekonomi yang
meningkat kapasitas PUG/PPRGnya 8 11 11 11 11
8,4 Pusat 03
Fasilitasi PUG dan PPRG bidang
ekonomi di provinsi
Jumlah provinsi yang meningkat
kapasitas PUG/PPRG-nya di bidang
ekonomi
6,1 Provinsi 03
047.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pelatihan bagi dinas yang membidangi
pemberdayaan perempuan dalam
memberikan pendampingan bagi
perempuan korban kekerasan untuk
memperoleh peningkatan kapasitas
berwirausaha
Jumlah dinas yang meningkat
kapasitasnya dalam memberikan
pendampingan kewirausahaan bagi
perempuan korban kekerasan
9 9 8 8
14,4 34 Provinsi 01
Peningkatan kapasitas pendamping
perempuan pelaku kewirausahaan
tentang isu pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak
Persentase Pusat Layananan Usaha
Terpadu (PLUT) KUKM yang
difasilitasi dalam pendampingan
tentang isu pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
-
0,30985915 0,14084507 0,26760563 0,28169014
5,4 32 Provinsi 01
Jumlah SDM pendamping
perempuan pelaku kewirausahaan
(Mekaar) yang ditingkatkan
kapasitasnya tentang isu
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
-
18000 18000 18000 18000
21,1 32 Provinsi 01
Perlindungan Hak Perempuan dalam
Situasi Darurat dan Kondisi Khusus 25,8
Fasilitasi penguatan kelembagaan
perlindungan hak perempuan dalam
situasi darurat dan kondisi khusus
Jumlah K/L dan provinsi yang
difasilitasi dalam penguatan
kelembagaan perlindungan hak
perempuan dalam situasi darurat
dan kondisi khusus
15 15 15 15 15
10,7 Pusat dan Provinsi 03
Fasilitasi layanan dan pemberdayaan
perempuan dalam situasi darurat dan
kondisi khusus
Jumlah perempuan yang
mendapatkan layanan dan
pemberdayaan dalam situasi darurat
dan kondisi khusus
180 180 180 180 180
7,1 Pusat 03
Penyusunan pedoman perempuan
tangguh bencana
Jumlah pedoman perempuan
tangguh bencana
1 - - - - 0,3 Pusat 03
KIE perempuan tangguh bencana
melalui berbagai media
Jumlah dokumen KIE perempuan
tangguh bencana melalui berbagai
media
- 1 1 1 1 7,7 Pusat 03
Perlindungan Hak Perempuan dari
Tindak Pidana Perdagangan Orang 35,6
berkas 3, hlm. 836INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pelatihan bagi dinas yang membidangi
pemberdayaan perempuan dalam
memberikan pendampingan bagi
perempuan korban kekerasan untuk
memperoleh peningkatan kapasitas
berwirausaha
Jumlah dinas yang meningkat
kapasitasnya dalam memberikan
pendampingan kewirausahaan bagi
perempuan korban kekerasan
9 9 8 8
14,4 34 Provinsi 01
Peningkatan kapasitas pendamping
perempuan pelaku kewirausahaan
tentang isu pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak
Persentase Pusat Layananan Usaha
Terpadu (PLUT) KUKM yang
difasilitasi dalam pendampingan
tentang isu pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
-
0,30985915 0,14084507 0,26760563 0,28169014
5,4 32 Provinsi 01
Jumlah SDM pendamping
perempuan pelaku kewirausahaan
(Mekaar) yang ditingkatkan
kapasitasnya tentang isu
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
-
18000 18000 18000 18000
21,1 32 Provinsi 01
Perlindungan Hak Perempuan dalam
Situasi Darurat dan Kondisi Khusus 25,8
Fasilitasi penguatan kelembagaan
perlindungan hak perempuan dalam
situasi darurat dan kondisi khusus
Jumlah K/L dan provinsi yang
difasilitasi dalam penguatan
kelembagaan perlindungan hak
perempuan dalam situasi darurat
dan kondisi khusus
15 15 15 15 15
10,7 Pusat dan Provinsi 03
Fasilitasi layanan dan pemberdayaan
perempuan dalam situasi darurat dan
kondisi khusus
Jumlah perempuan yang
mendapatkan layanan dan
pemberdayaan dalam situasi darurat
dan kondisi khusus
180 180 180 180 180
7,1 Pusat 03
Penyusunan pedoman perempuan
tangguh bencana
Jumlah pedoman perempuan
tangguh bencana
1 - - - - 0,3 Pusat 03
KIE perempuan tangguh bencana
melalui berbagai media
Jumlah dokumen KIE perempuan
tangguh bencana melalui berbagai
media
- 1 1 1 1 7,7 Pusat 03
Perlindungan Hak Perempuan dari
Tindak Pidana Perdagangan Orang 35,6
047.B.4
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
KIE Pencegahan dan Penanganan
TPPO melalui berbagai media
Jumlah dokumen KIE pencegahan
dan penanganan TPPO melalui
berbagai media
1 1 1 1 1 9,4 Pusat 03
Peningkatan kapasitas kelembagaan
perlindungan perempuan dari TPPO
Jumlah K/L yang mendapat
penguatan kapasitas kelembagaan
Gugus Tugas TPPO
21 21 21 21 21 17,9 Pusat 03
Fasilitasi layanan dan pemberdayaan
perempuan korban TPPO
Jumlah perempuan Korban TPPO
yang mendapat fasilitasi layanan dan
pemberdayaan
100 100 100 100 100
8,3 Pusat 03
Perlindungan Hak Perempuan dalam
Ketenagakerjaan 29,6
Fasilitasi penguatan kelembagaan
perlindungan hak perempuan dalam
ketenagakerjaan
Jumlah K/L yang difasilitasi dalam
penguatan kelembagaan
perlindungan hak perempuan dalam
ketenagakerjaan
11 11 11 11 11
11,3 Pusat 03
Layanan pemberdayaan perempuan
dalam ketenagakerjaan
Jumlah perempuan yang mendapat
layanan pemberdayaan perempuan
dalam ketenagakerjaan
200 200 200 200 200 5,0 Pusat 03
Fasilitasi penguatan kelompok BK-PMI Jumlah provinsi yang difasilitasi
dalam penguatan kelompok BK-PMI 15 7,5 8 8 6
5,6 34 Provinsi 03
KIE hak perempuan dalam
ketenagakerjaan melalui berbagai
media
Jumlah dokumen KIE hak
perempuan dalam ketenagakerjaan
melalui Berbagai Media - 1 1 1 1
7,7 Pusat 03
Program Perlindungan Anak 279,0
Perlindungan Anak Berhadapan dengan
Hukum dan Stigmatisasi 17,8
Provinsi yang difasilitasi dalam
penguatan Forum Koordinasi
Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana
Anak
Jumlah provinsi yang difasilitasi
dalam perumusan kebijakan dan
penguatan Forum Koordinasi
Pelaksanaan Sistem Peradilan
Pidana Anak
7 7 7 7 6
10,0 34 Provinsi 03
Provinsi yang difasilitasi dalam
penguatan Forum Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan
Anak Korban Stigmatisasi dan
Jaringan Terorisme
Jumlah provinsi yang difasilitasi
dalam perumusan kebihjakan dan
penguatan Forum Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan
Anak Korban Stigmatisasi dan
Jaringan Terorisme
5,0 20Provinsi 03
berkas 3, hlm. 837INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
KIE Pencegahan dan Penanganan
TPPO melalui berbagai media
Jumlah dokumen KIE pencegahan
dan penanganan TPPO melalui
berbagai media
1 1 1 1 1 9,4 Pusat 03
Peningkatan kapasitas kelembagaan
perlindungan perempuan dari TPPO
Jumlah K/L yang mendapat
penguatan kapasitas kelembagaan
Gugus Tugas TPPO
21 21 21 21 21 17,9 Pusat 03
Fasilitasi layanan dan pemberdayaan
perempuan korban TPPO
Jumlah perempuan Korban TPPO
yang mendapat fasilitasi layanan dan
pemberdayaan
100 100 100 100 100
8,3 Pusat 03
Perlindungan Hak Perempuan dalam
Ketenagakerjaan 29,6
Fasilitasi penguatan kelembagaan
perlindungan hak perempuan dalam
ketenagakerjaan
Jumlah K/L yang difasilitasi dalam
penguatan kelembagaan
perlindungan hak perempuan dalam
ketenagakerjaan
11 11 11 11 11
11,3 Pusat 03
Layanan pemberdayaan perempuan
dalam ketenagakerjaan
Jumlah perempuan yang mendapat
layanan pemberdayaan perempuan
dalam ketenagakerjaan
200 200 200 200 200 5,0 Pusat 03
Fasilitasi penguatan kelompok BK-PMI Jumlah provinsi yang difasilitasi
dalam penguatan kelompok BK-PMI 15 7,5 8 8 6
5,6 34 Provinsi 03
KIE hak perempuan dalam
ketenagakerjaan melalui berbagai
media
Jumlah dokumen KIE hak
perempuan dalam ketenagakerjaan
melalui Berbagai Media - 1 1 1 1
7,7 Pusat 03
Program Perlindungan Anak 279,0
Perlindungan Anak Berhadapan dengan
Hukum dan Stigmatisasi 17,8
Provinsi yang difasilitasi dalam
penguatan Forum Koordinasi
Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana
Anak
Jumlah provinsi yang difasilitasi
dalam perumusan kebijakan dan
penguatan Forum Koordinasi
Pelaksanaan Sistem Peradilan
Pidana Anak
7 7 7 7 6
10,0 34 Provinsi 03
Provinsi yang difasilitasi dalam
penguatan Forum Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan
Anak Korban Stigmatisasi dan
Jaringan Terorisme
Jumlah provinsi yang difasilitasi
dalam perumusan kebihjakan dan
penguatan Forum Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan
Anak Korban Stigmatisasi dan
Jaringan Terorisme
5,0 20Provinsi 03
047.B.5
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
advokasi bagi aparat penegak hukum
dan lembaga pelayanan ABH
jumlah SDM yang mendapatkan
advokasi tentang penanganan kasis
berbasis pemenuhan hak anak - 200 200 200 200
2,8 34 Provinsi 03
Perlindungan Anak Berkebutuhan
Khusus 2,8
Provinsi yang difasilitasi dalam
penyelenggaraan perlindungan anak
berkebutuhan khusus
Jumlah provinsi yang difasilitasi
dalam perlindungan anak
penyandang disabilitas dan
psikososial
2 3 3 3 3
2,8 14 provinsi 03
Perlindungan Anak dari Kekerasan dan
Eksploitasi 135,2
Pelaksanaannya Survei Nasional
Pengalaman Hidup Anak dan Remaja
(SNPHAR)
Terlaksananya SNPHAR
- 1 - - 1
0,0 Pusat 03
Provinsi yang difasilitasi dalam
pelaksanaan Kampanye Perlindungan
Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
Jumlah provinsi yang difasilitasi
dalam pelaksanaan Kampanye
Perlindungan Anak dari Kekerasan
dan Eksploitasi
2 2 3 3 3
5,5 13 Provinsi 03
Anak yang mendapat sosialisasi
Internet Aman Untuk Anak (Teman
Anak) di daerah dengan kasus
pornografi yang tinggi
Jumlah Anak yang mendapat
sosialisasi Internet Aman Untuk
Anak (Teman Anak) daerah dengan
kasus pornografi yang tinggi
600 670 680 690 700
3,0 34 Provinsi 03
Pelaksanaan koordinasi lintas K/L
dalam upaya pencegahan dan
pemenuhan hak anak yang bekerja
Jumlah K/L yang dikoordinasikan
dalam upaya pencegahan dan
pemenuhan hak anak yang bekerja - 8 8 8 8
3,8 Pusat 03
Kab/Kota yang difasilitasi sarana
layanan bagi UPTD-PPA (MOLIN dan
TORLIN)
Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi
sarana layanan bagi UPTD-PPA
(MOLIN dan TORLIN)
2 30 34 40 50
78,0 208 Kab/Kota 03
Tenaga Pendidik dan Kependidikan
yang dilatih dalam menerapkan
Disiplin Positif (Guru Cerdas)
Jumlah Tenaga Pendidik dan
Kependidikan yang dilatih dalam
menerapkan Disiplin Positif (Guru
Cerdas)
2,2 34 Provinsi 03
berkas 3, hlm. 838INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
advokasi bagi aparat penegak hukum
dan lembaga pelayanan ABH
jumlah SDM yang mendapatkan
advokasi tentang penanganan kasis
berbasis pemenuhan hak anak - 200 200 200 200
2,8 34 Provinsi 03
Perlindungan Anak Berkebutuhan
Khusus 2,8
Provinsi yang difasilitasi dalam
penyelenggaraan perlindungan anak
berkebutuhan khusus
Jumlah provinsi yang difasilitasi
dalam perlindungan anak
penyandang disabilitas dan
psikososial
2 3 3 3 3
2,8 14 provinsi 03
Perlindungan Anak dari Kekerasan dan
Eksploitasi 135,2
Pelaksanaannya Survei Nasional
Pengalaman Hidup Anak dan Remaja
(SNPHAR)
Terlaksananya SNPHAR
- 1 - - 1
0,0 Pusat 03
Provinsi yang difasilitasi dalam
pelaksanaan Kampanye Perlindungan
Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
Jumlah provinsi yang difasilitasi
dalam pelaksanaan Kampanye
Perlindungan Anak dari Kekerasan
dan Eksploitasi
2 2 3 3 3
5,5 13 Provinsi 03
Anak yang mendapat sosialisasi
Internet Aman Untuk Anak (Teman
Anak) di daerah dengan kasus
pornografi yang tinggi
Jumlah Anak yang mendapat
sosialisasi Internet Aman Untuk
Anak (Teman Anak) daerah dengan
kasus pornografi yang tinggi
600 670 680 690 700
3,0 34 Provinsi 03
Pelaksanaan koordinasi lintas K/L
dalam upaya pencegahan dan
pemenuhan hak anak yang bekerja
Jumlah K/L yang dikoordinasikan
dalam upaya pencegahan dan
pemenuhan hak anak yang bekerja - 8 8 8 8
3,8 Pusat 03
Kab/Kota yang difasilitasi sarana
layanan bagi UPTD-PPA (MOLIN dan
TORLIN)
Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi
sarana layanan bagi UPTD-PPA
(MOLIN dan TORLIN)
2 30 34 40 50
78,0 208 Kab/Kota 03
Tenaga Pendidik dan Kependidikan
yang dilatih dalam menerapkan
Disiplin Positif (Guru Cerdas)
Jumlah Tenaga Pendidik dan
Kependidikan yang dilatih dalam
menerapkan Disiplin Positif (Guru
Cerdas)
2,2 34 Provinsi 03
047.B.6
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Lembaga Layanan yang dilatih
manajemen kasus dan pelayanan
terpadu
Jumlah provinsi yang lembaga
Layanannya mendapatkan pelatihan
manajemen kasus dan pelayanan
terpadu
- 8 8 9 9
5,0 34 Provinsi 03
penyediaan hotline bagi korban (TeSA) jumlah layanan pengaduan melalui
hotline bagi anak yang memerlukan
perlindungan khusus. - 1 1 1 1
7,0 Pusat 03
SDM Penyedia Layanan yang dilatih
tentang Standar Operasional Prosedur
bagi Anak Korban dan Pelaku
Kekerasan dan Eksploitasi
Jumlah SDM Penyedia Layanan yang
dilatih tentang Standar Operasional
Prosedur bagi Anak Korban dan
Pelaku Kekerasan dan Eksploitasi
- 416 456 496 536
4,0 34 Provinsi 03
koordinasi penanganan kasus
kekerasan dan eksploitasi pada anak
Jumlah daerah (prov/kab/kota)
Provinsi yang dikoordinasikan dalam
penyelesaian penanganan kasus
kekerasan dan eksploitasi pada anak
- 12 14 14 16
3,7 56 provinsi/kab/kota 03
Aktivis PATBM yang dilatih tentang
Perlindungan Anak, termasuk
eksploitasi seksual anak melalui
media online
Jumlah Aktivis PATBM yang dilatih
tentang Perlindungan Anak
- 1584 1742 1916 2108
5,0 514 Kab/Kota 03
Fasilitasi Desa Ramah Anak Bebas
Kekerasan
Jumlah Desa Ramah Anak Bebas
Kekerasan
- 3 6 6 3
6,0 Kota malang, kab. Bintan,
Kota Kupang, Kota
Samarinda, Kab. Deli
Serdang, Kota Palu, Kota
Banda Aceh, kab. Solok,
Kab. Gorontalo
03
Fasilitasi Desa Wisata Ramah Anak
Bebas Eksploitasi
Jumlah Desa Wisata Ramah Anak
Bebas Eksploitasi
- 2 4 4 2
4,5 Kab. Berau, Kab. Lombok
Tengah, Kab. Manggarai
Barat, Kab. Tobasa, Kab.
Magelang, Kab. Bogor
03
SDM Penyedia Layanan yang dilatih
dalam menyelenggarakan
Perlindungan Anak dari Eksploitasi di
Lokasi Kebencanaan
Jumlah SDM Penyedia Layanan yang
dilatih dalam menyelenggarakan
Perlindungan Anak dari Eksploitasi
di Lokasi Kebencanaan
4,0 34 Provinsi 03
berkas 3, hlm. 839INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Lembaga Layanan yang dilatih
manajemen kasus dan pelayanan
terpadu
Jumlah provinsi yang lembaga
Layanannya mendapatkan pelatihan
manajemen kasus dan pelayanan
terpadu
- 8 8 9 9
5,0 34 Provinsi 03
penyediaan hotline bagi korban (TeSA) jumlah layanan pengaduan melalui
hotline bagi anak yang memerlukan
perlindungan khusus. - 1 1 1 1
7,0 Pusat 03
SDM Penyedia Layanan yang dilatih
tentang Standar Operasional Prosedur
bagi Anak Korban dan Pelaku
Kekerasan dan Eksploitasi
Jumlah SDM Penyedia Layanan yang
dilatih tentang Standar Operasional
Prosedur bagi Anak Korban dan
Pelaku Kekerasan dan Eksploitasi
- 416 456 496 536
4,0 34 Provinsi 03
koordinasi penanganan kasus
kekerasan dan eksploitasi pada anak
Jumlah daerah (prov/kab/kota)
Provinsi yang dikoordinasikan dalam
penyelesaian penanganan kasus
kekerasan dan eksploitasi pada anak
- 12 14 14 16
3,7 56 provinsi/kab/kota 03
Aktivis PATBM yang dilatih tentang
Perlindungan Anak, termasuk
eksploitasi seksual anak melalui
media online
Jumlah Aktivis PATBM yang dilatih
tentang Perlindungan Anak
- 1584 1742 1916 2108
5,0 514 Kab/Kota 03
Fasilitasi Desa Ramah Anak Bebas
Kekerasan
Jumlah Desa Ramah Anak Bebas
Kekerasan
- 3 6 6 3
6,0 Kota malang, kab. Bintan,
Kota Kupang, Kota
Samarinda, Kab. Deli
Serdang, Kota Palu, Kota
Banda Aceh, kab. Solok,
Kab. Gorontalo
03
Fasilitasi Desa Wisata Ramah Anak
Bebas Eksploitasi
Jumlah Desa Wisata Ramah Anak
Bebas Eksploitasi
- 2 4 4 2
4,5 Kab. Berau, Kab. Lombok
Tengah, Kab. Manggarai
Barat, Kab. Tobasa, Kab.
Magelang, Kab. Bogor
03
SDM Penyedia Layanan yang dilatih
dalam menyelenggarakan
Perlindungan Anak dari Eksploitasi di
Lokasi Kebencanaan
Jumlah SDM Penyedia Layanan yang
dilatih dalam menyelenggarakan
Perlindungan Anak dari Eksploitasi
di Lokasi Kebencanaan
4,0 34 Provinsi 03
047.B.7
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Provinsi yang difasilitasi dalam
penyelenggaraan Perlindungan Anak
dari Kekerasan dan Eksploitasi
Jumlah provinsi yang difasilitasi
dalam penyelenggaraan
Perlindungan Anak dari Kekerasan
dan Eksploitasi
9 - - - -
3,5 9 Provinsi 03
Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan
dan Kesejahteraan
17,0
promosi pemenuhan hak anak atas
kesehatan dan kesejahteraan
Jumlah aerah yang difasilitasi
dalam pemenuhan hak anak atas
kesehatan
10 10 10 10 10 8,3 28 Kab/Kota 03
Jumlah derah yang difasilitasi dalam
pemenuhan hak anak atas
kesejahteraan
10 4 5 5 6 4,7 13 Kab/Kota 03
Sosialisasi tentang upaya penurunan
stunting bagi provinsi
Jumlah provinsi yang mendapatkan
sosialisasi tentang upaya penurunan
stunting
4 4 4 4 4
4,0 16 Provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
03
Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan,
Keluarga, dan Lingkungan
46,5
peningkatan peran ibu dan keluarga
dalam pengasuhan anak
Jumlah daerah yang difasilitasi
dalam pelatihan pengasuhan
berbasis hak anak
10 9 9 9 9 6,0 13 Prov/Kab/Kota 03
Jumlah daerah yang difasilitasi
dalam penguatan dan
pengembangan pusat pembelajaran
keluarga (PUSPAGA)
24 20 20 20 20 6,3 19 Kab/Kota 03
Jumlah kab/kota yang difasilitasi
dalam pengembangan daycare
5 10 25 25 25 18,0 40 Provinsi/ Kab/Kota 03
pencegahan perkawinan anak Jumlah daerah yang difasilitasi
dalam pencegahan perkawinan anak
20 20 20 20 20 8,0 100 Provinsi/ Kab/Kota 03
pengembangan lingkungan ramah
anak
jumlah daerah yang difasilitasi
dalam pengembangan lingkungan
ramah anak
10 10 10 10 12 8,2 11 Kab/Kota 03
Perlindungan Anak dalam Situasi
Darurat dan Pornografi 14,5
berkas 3, hlm. 840INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Provinsi yang difasilitasi dalam
penyelenggaraan Perlindungan Anak
dari Kekerasan dan Eksploitasi
Jumlah provinsi yang difasilitasi
dalam penyelenggaraan
Perlindungan Anak dari Kekerasan
dan Eksploitasi
9 - - - -
3,5 9 Provinsi 03
Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan
dan Kesejahteraan
17,0
promosi pemenuhan hak anak atas
kesehatan dan kesejahteraan
Jumlah aerah yang difasilitasi
dalam pemenuhan hak anak atas
kesehatan
10 10 10 10 10 8,3 28 Kab/Kota 03
Jumlah derah yang difasilitasi dalam
pemenuhan hak anak atas
kesejahteraan
10 4 5 5 6 4,7 13 Kab/Kota 03
Sosialisasi tentang upaya penurunan
stunting bagi provinsi
Jumlah provinsi yang mendapatkan
sosialisasi tentang upaya penurunan
stunting
4 4 4 4 4
4,0 16 Provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
03
Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan,
Keluarga, dan Lingkungan
46,5
peningkatan peran ibu dan keluarga
dalam pengasuhan anak
Jumlah daerah yang difasilitasi
dalam pelatihan pengasuhan
berbasis hak anak
10 9 9 9 9 6,0 13 Prov/Kab/Kota 03
Jumlah daerah yang difasilitasi
dalam penguatan dan
pengembangan pusat pembelajaran
keluarga (PUSPAGA)
24 20 20 20 20 6,3 19 Kab/Kota 03
Jumlah kab/kota yang difasilitasi
dalam pengembangan daycare
5 10 25 25 25 18,0 40 Provinsi/ Kab/Kota 03
pencegahan perkawinan anak Jumlah daerah yang difasilitasi
dalam pencegahan perkawinan anak
20 20 20 20 20 8,0 100 Provinsi/ Kab/Kota 03
pengembangan lingkungan ramah
anak
jumlah daerah yang difasilitasi
dalam pengembangan lingkungan
ramah anak
10 10 10 10 12 8,2 11 Kab/Kota 03
Perlindungan Anak dalam Situasi
Darurat dan Pornografi 14,5
047.B.8
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Fasilitasi Desa Bebas Pornografi Jumlah Desa Bebas Pornografi - 7 7 8 8 5,2 30 Desa/Kelurahan 03
Penyedia Layanan yang mampu
memberikan dukungan psikososial
berbasis masyarakat di kawasan
kebencanaan
Jumlah provinsi yang lembaga
layanannya sudah mendapat
pelatihan dukungan psikososial - 8 8 9 9
6,3 34 Provinsi 03
Anak yang mendapat sosialisasi
Internet Aman Untuk Anak (Teman
Anak) di daerah dengan kasus
pornografi yang tinggi
Jumlah Anak yang mendapat
sosialisasi Internet Aman Untuk
Anak (Teman Anak) daerah dengan
kasus pornografi yang tinggi
660 670 680 690 700
3,0 34 Provinsi 03
Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan
Partisipasi Anak 17,0
Peningkatan kapasitas dan peran
forum anak
Jumlah daerah yang difasilitasi
dalam pemenuhan hak partisipasi
anak
34 17 17 17 17 9,0 34 Provinsi 03
peningkatan hak sipil dan akses
informasi layak anak
Jumlah daerah yang difasilitasi
dalam peningkatan hak sipil dan
akses informasi layak anak
34 17 17 17 17 8,0 34 Provinsi 03
Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan,
Kreativitas, dan Budaya 28,2
pencegahan kekerasan terhadap anak
berbasis sekolah
jumlah provinsi yang difasilitasi
dalam pengembangan sekolah
ramah anak
5 2 2 2 2
5,6 10 Provinsi 03
fasilitasi kreativitas anak dan kegiatan
budaya
jumlah provinsi yang difasilitasi
dalam pembangunan fasilitas
kreativitas dan budaya anak
5 2 2 2 2
7,6 10 Provinsi 03
Penguatan kelembagaan
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
Jumlah provinsi yang difasilitasi
dalam penerapan Kebijakan KLA - 34 34 34 34
15,0 34 Provinsi 03
Program Partisipasi Lembaga Masyarakat
dalam Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak 64,0
Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia
Usaha 15,5
Replikasi Inovasi Lembaga Profesi dan
Dunia Usaha dalam Program PPPA
Jumlah Lembaga Profesi dan Dunia
Usaha yang melakukan replikasi
inovasi partisipasi masyarakat dalam
program PPPA
- 6 12 16 20 2,7 Pusat/34 Provinsi 04
berkas 3, hlm. 841INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Fasilitasi Desa Bebas Pornografi Jumlah Desa Bebas Pornografi - 7 7 8 8 5,2 30 Desa/Kelurahan 03
Penyedia Layanan yang mampu
memberikan dukungan psikososial
berbasis masyarakat di kawasan
kebencanaan
Jumlah provinsi yang lembaga
layanannya sudah mendapat
pelatihan dukungan psikososial - 8 8 9 9
6,3 34 Provinsi 03
Anak yang mendapat sosialisasi
Internet Aman Untuk Anak (Teman
Anak) di daerah dengan kasus
pornografi yang tinggi
Jumlah Anak yang mendapat
sosialisasi Internet Aman Untuk
Anak (Teman Anak) daerah dengan
kasus pornografi yang tinggi
660 670 680 690 700
3,0 34 Provinsi 03
Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan
Partisipasi Anak 17,0
Peningkatan kapasitas dan peran
forum anak
Jumlah daerah yang difasilitasi
dalam pemenuhan hak partisipasi
anak
34 17 17 17 17 9,0 34 Provinsi 03
peningkatan hak sipil dan akses
informasi layak anak
Jumlah daerah yang difasilitasi
dalam peningkatan hak sipil dan
akses informasi layak anak
34 17 17 17 17 8,0 34 Provinsi 03
Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan,
Kreativitas, dan Budaya 28,2
pencegahan kekerasan terhadap anak
berbasis sekolah
jumlah provinsi yang difasilitasi
dalam pengembangan sekolah
ramah anak
5 2 2 2 2
5,6 10 Provinsi 03
fasilitasi kreativitas anak dan kegiatan
budaya
jumlah provinsi yang difasilitasi
dalam pembangunan fasilitas
kreativitas dan budaya anak
5 2 2 2 2
7,6 10 Provinsi 03
Penguatan kelembagaan
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
Jumlah provinsi yang difasilitasi
dalam penerapan Kebijakan KLA - 34 34 34 34
15,0 34 Provinsi 03
Program Partisipasi Lembaga Masyarakat
dalam Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak 64,0
Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia
Usaha 15,5
Replikasi Inovasi Lembaga Profesi dan
Dunia Usaha dalam Program PPPA
Jumlah Lembaga Profesi dan Dunia
Usaha yang melakukan replikasi
inovasi partisipasi masyarakat dalam
program PPPA
- 6 12 16 20 2,7 Pusat/34 Provinsi 04
047.B.9
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Fasilitasi Program Sinergi untuk
Peningkatan Kualitas Keluarga yang
Responsif Gender
Jumlah Provinsi yang difasilitasi
Program Sinergi untuk Peningkatan
Keluarga yang Responsif Gender
- 10 20 25 34 12,8 Pusat/34 Provinsi 04
Partisipasi Media 14,2
Fasilitasi Program Sinergi untuk
Lembaga Profesi, Dunia Usaha, dan
Media
Jumlah Lembaga Profesi, Dunia
Usaha, dan Media yang Melakukan
Sinergi dalam Program PPPA
- 130 160 200 250 14,2 Pusat/34 Provinsi 04
Partisipasi Organisasi Keagamaan dan
Kemasyarakatan 34,3
Fasilitasi Partisipasi Organisasi
Keagamaan dan Kemasyarakatan
dalam Sinergi Percepatan Program
PPPA
Jumlah Lembaga Masyarakat yang
Melakukan Sinergi dalam Program
PPPA
- 100 150 200 250 14,8 Pusat/30 Provinsi 04
Replikasi Inovasi Partisipasi
Organisasi Keagamaan dan
Kemasyarakatan dalam Program PPPA
Jumlah Organisasi Keagamaan dan
Kemasyarakatan yang melakukan
replikasi inovasi partisipasi
masyarakat dalam program PPPA
- 6 9 12 15 4,2 Pusat/34 Provinsi 04
Penguatan Pelembagaan PUG dan
PUHA bagi Organisasi Keagamaan dan
Kemasyarakatan
Jumlah Lembaga Masyarakat yang
mendapat Penguatan PUG dan PUHA
di Bidang PPPA
10 50 70 100 150 15,3 Pusat/Daerah 04
JUMLAH 643,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 842INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Fasilitasi Program Sinergi untuk
Peningkatan Kualitas Keluarga yang
Responsif Gender
Jumlah Provinsi yang difasilitasi
Program Sinergi untuk Peningkatan
Keluarga yang Responsif Gender
- 10 20 25 34 12,8 Pusat/34 Provinsi 04
Partisipasi Media 14,2
Fasilitasi Program Sinergi untuk
Lembaga Profesi, Dunia Usaha, dan
Media
Jumlah Lembaga Profesi, Dunia
Usaha, dan Media yang Melakukan
Sinergi dalam Program PPPA
- 130 160 200 250 14,2 Pusat/34 Provinsi 04
Partisipasi Organisasi Keagamaan dan
Kemasyarakatan 34,3
Fasilitasi Partisipasi Organisasi
Keagamaan dan Kemasyarakatan
dalam Sinergi Percepatan Program
PPPA
Jumlah Lembaga Masyarakat yang
Melakukan Sinergi dalam Program
PPPA
- 100 150 200 250 14,8 Pusat/30 Provinsi 04
Replikasi Inovasi Partisipasi
Organisasi Keagamaan dan
Kemasyarakatan dalam Program PPPA
Jumlah Organisasi Keagamaan dan
Kemasyarakatan yang melakukan
replikasi inovasi partisipasi
masyarakat dalam program PPPA
- 6 9 12 15 4,2 Pusat/34 Provinsi 04
Penguatan Pelembagaan PUG dan
PUHA bagi Organisasi Keagamaan dan
Kemasyarakatan
Jumlah Lembaga Masyarakat yang
mendapat Penguatan PUG dan PUHA
di Bidang PPPA
10 50 70 100 150 15,3 Pusat/Daerah 04
JUMLAH 643,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
048.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB 187,9
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 589,3
Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN (KASN) 175,9
JUMLAH 953,1
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 843MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB 187,9
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 589,3
Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN (KASN) 175,9
JUMLAH 953,1
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
048.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi 343,5
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
I
50,1
Evaluasi Zona Integritas di sektor
strategis
Jumlah unit kerja mendapatkan
predikat WBK/WBBM di sektor
strategis
165 Unit
Kerja
350 Unit
Kerja
415 Unit
Kerja
485 Unit
Kerja
550 Unit
Kerja
13,1 Pusat/Daerah 07
Asistensi implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Jumlah IP yang diberikan asistensi
implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
217 IP 92 IP 82 IP 65 IP 45 IP 3,2 Pusat/Daerah 07
Evaluasi implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Jumlah IP yang dievaluasi
implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
217 IP 210 IP 210 IP 210 IP 210 IP 13,0 Pusat/Daerah 07
Reviu Perencanaan Kinerja Instansi
Pemerintah
Jumlah instansi pemerintah yang
diriviu perencanaan kinerjanya
- 4 IP 10 IP 10 IP 10 IP 0,4 Pusat 07
Penguatan tim pengelola RB Nasional Jumlah rekomendasi Tim RB
Nasional terhadap pelaksanaan RB
pada sektor pembangunan prioritas
3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
4,2 Pusat 07
Penguatan tim pengelola RB Daerah Jumlah rekomendasi Tim Asistensi
RB Daerah
- 11
Rekomendasi
11
Rekomendasi
11
Rekomendasi
11
Rekomendasi
16,2 Pusat 07
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
II
50,4
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 844MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi 343,5
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
I
50,1
Evaluasi Zona Integritas di sektor
strategis
Jumlah unit kerja mendapatkan
predikat WBK/WBBM di sektor
strategis
165 Unit
Kerja
350 Unit
Kerja
415 Unit
Kerja
485 Unit
Kerja
550 Unit
Kerja
13,1 Pusat/Daerah 07
Asistensi implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Jumlah IP yang diberikan asistensi
implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
217 IP 92 IP 82 IP 65 IP 45 IP 3,2 Pusat/Daerah 07
Evaluasi implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Jumlah IP yang dievaluasi
implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
217 IP 210 IP 210 IP 210 IP 210 IP 13,0 Pusat/Daerah 07
Reviu Perencanaan Kinerja Instansi
Pemerintah
Jumlah instansi pemerintah yang
diriviu perencanaan kinerjanya
- 4 IP 10 IP 10 IP 10 IP 0,4 Pusat 07
Penguatan tim pengelola RB Nasional Jumlah rekomendasi Tim RB
Nasional terhadap pelaksanaan RB
pada sektor pembangunan prioritas
3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
4,2 Pusat 07
Penguatan tim pengelola RB Daerah Jumlah rekomendasi Tim Asistensi
RB Daerah
- 11
Rekomendasi
11
Rekomendasi
11
Rekomendasi
11
Rekomendasi
16,2 Pusat 07
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
II
50,4
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
048.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Evaluasi Zona Integritas di sektor
strategis
Jumlah unit kerja mendapatkan
predikat WBK/WBBM di sektor
strategis
165 Unit
Kerja
350 Unit
Kerja
415 Unit
Kerja
485 Unit
Kerja
550 Unit
Kerja
13,1 Pusat/Daerah 07
Asistensi implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Jumlah IP yang diberikan asistensi
implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
189 IP 92 IP 82 IP 65 IP 45 IP 3,2 Pusat/Daerah 07
Evaluasi implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Jumlah IP yang dievaluasi
implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
189 IP 210 IP 210 IP 210 IP 210 IP 13,0 Pusat/Daerah 07
Reviu Perencanaan Kinerja Instansi
Pemerintah
Jumlah instansi pemerintah yang
diriviu perencanaan kinerjanya
- 4 IP 10 IP 10 IP 10 IP 0,7 Pusat 07
Penguatan tim pengelola RB Nasional Jumlah rekomendasi Tim RB
Nasional terhadap pelaksanaan RB
pada sektor pembangunan prioritas
3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
4,2 Pusat 07
Penguatan tim pengelola RB Daerah Jumlah rekomendasi Tim Asistensi
RB Daerah
- 11
Rekomendasi
11
Rekomendasi
11
Rekomendasi
11
Rekomendasi
16,2 Pusat 07
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
III
52,6
Evaluasi Zona Integritas di sektor
strategis
Jumlah unit kerja mendapatkan
predikat WBK/WBBM di sektor
strategis
165 Unit
Kerja
300 Unit
Kerja
370 Unit
Kerja
430 Unit
Kerja
550 Unit
Kerja
13,5 Pusat/Daerah 07
Asistensi implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Jumlah IP yang diberikan asistensi
implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
210 IP 91 IP 81 IP 65 IP 45 IP 3,7 Pusat/Daerah 07
Evaluasi implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Jumlah IP yang dievaluasi
implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
210 IP 205 IP 205 IP 205 IP 205 IP 14,0 Pusat/Daerah 07
Reviu Perencanaan Kinerja Instansi
Pemerintah
Jumlah instansi pemerintah yang
diriviu perencanaan kinerjanya
- 4 IP 10 IP 10 IP 10 IP 0,6 Pusat 07
berkas 3, hlm. 845INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Evaluasi Zona Integritas di sektor
strategis
Jumlah unit kerja mendapatkan
predikat WBK/WBBM di sektor
strategis
165 Unit
Kerja
350 Unit
Kerja
415 Unit
Kerja
485 Unit
Kerja
550 Unit
Kerja
13,1 Pusat/Daerah 07
Asistensi implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Jumlah IP yang diberikan asistensi
implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
189 IP 92 IP 82 IP 65 IP 45 IP 3,2 Pusat/Daerah 07
Evaluasi implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Jumlah IP yang dievaluasi
implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
189 IP 210 IP 210 IP 210 IP 210 IP 13,0 Pusat/Daerah 07
Reviu Perencanaan Kinerja Instansi
Pemerintah
Jumlah instansi pemerintah yang
diriviu perencanaan kinerjanya
- 4 IP 10 IP 10 IP 10 IP 0,7 Pusat 07
Penguatan tim pengelola RB Nasional Jumlah rekomendasi Tim RB
Nasional terhadap pelaksanaan RB
pada sektor pembangunan prioritas
3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
4,2 Pusat 07
Penguatan tim pengelola RB Daerah Jumlah rekomendasi Tim Asistensi
RB Daerah
- 11
Rekomendasi
11
Rekomendasi
11
Rekomendasi
11
Rekomendasi
16,2 Pusat 07
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
III
52,6
Evaluasi Zona Integritas di sektor
strategis
Jumlah unit kerja mendapatkan
predikat WBK/WBBM di sektor
strategis
165 Unit
Kerja
300 Unit
Kerja
370 Unit
Kerja
430 Unit
Kerja
550 Unit
Kerja
13,5 Pusat/Daerah 07
Asistensi implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Jumlah IP yang diberikan asistensi
implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
210 IP 91 IP 81 IP 65 IP 45 IP 3,7 Pusat/Daerah 07
Evaluasi implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Jumlah IP yang dievaluasi
implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
210 IP 205 IP 205 IP 205 IP 205 IP 14,0 Pusat/Daerah 07
Reviu Perencanaan Kinerja Instansi
Pemerintah
Jumlah instansi pemerintah yang
diriviu perencanaan kinerjanya
- 4 IP 10 IP 10 IP 10 IP 0,6 Pusat 07
048.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penguatan tim pengelola RB Nasional Jumlah rekomendasi Tim RB
Nasional terhadap pelaksanaan RB
pada sektor pembangunan prioritas
3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
4,3 Pusat 07
Penguatan tim pengelola RB Daerah Jumlah rekomendasi Tim Asistensi
RB Daerah
- 12
Rekomendasi
12
Rekomendasi
12
Rekomendasi
12
Rekomendasi
16,5 Pusat 07
Perumusan Kebijakan Sistem
Kelembagaan dan Tata Laksana 2,8
Kebijakan penataan eselonisasi Jumlah kebijakan penataan
eselonisasi
1 PermenPAN - - - - 0,3 Pusat 07
Arsitektur Kelembagaan Pemerintah Jumlah rekomendasi arsitektur
kelembagaan pemerintah
- - - 1 rancangan
arsitektur
1 arsitektur 2,5 Pusat 07
Perumusan Kebijakan dan Koordinasi
Pelaksanaan Sistem Administrasi
Pemerintahan dan Penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
21,8
Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional Jumlah Kebijakan Arsitektur SPBE
Nasional
1 Perpres - - - - 1,8 Pusat 07
Pembangunan Portal Arsitektur SPBE Jumlah Portal arsitektur SPBE - 1 Portal - - - 5,0 Pusat 07
Penyusunan Undang-Undang SPBE Jumlah UU SPBE - 1 NA 1 RUU 1 RUU 1 UU 11,0 Pusat 07
Penyusunan kebijakan tatakelola
pelaksanaan Perpres 95/2018 tentang
SPBE
Jumlah Permen PAN 1.
PermenPAN
RB tentang
Peta Rencana
SPBE
Nasional
2.
PermenPAN
RB tentang
Pedoman
Evaluasi
SPBE
1.
PermenPAN
RB tentang
Pedoman
Penyusunan
Arsitektur
SPBE
2.
PermenPAN
RB tentang
Pedoman
SDM SPBE
1.
PermenPAN
RB tentang
Pedoman
Manajemen
Perubahan
2.
PermenPAN
RB tentang
Pedoman
Proses Bisnis
- - 4,0 Pusat 07
berkas 3, hlm. 846INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penguatan tim pengelola RB Nasional Jumlah rekomendasi Tim RB
Nasional terhadap pelaksanaan RB
pada sektor pembangunan prioritas
3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
3
Rekomendasi
4,3 Pusat 07
Penguatan tim pengelola RB Daerah Jumlah rekomendasi Tim Asistensi
RB Daerah
- 12
Rekomendasi
12
Rekomendasi
12
Rekomendasi
12
Rekomendasi
16,5 Pusat 07
Perumusan Kebijakan Sistem
Kelembagaan dan Tata Laksana 2,8
Kebijakan penataan eselonisasi Jumlah kebijakan penataan
eselonisasi
1 PermenPAN - - - - 0,3 Pusat 07
Arsitektur Kelembagaan Pemerintah Jumlah rekomendasi arsitektur
kelembagaan pemerintah
- - - 1 rancangan
arsitektur
1 arsitektur 2,5 Pusat 07
Perumusan Kebijakan dan Koordinasi
Pelaksanaan Sistem Administrasi
Pemerintahan dan Penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
21,8
Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional Jumlah Kebijakan Arsitektur SPBE
Nasional
1 Perpres - - - - 1,8 Pusat 07
Pembangunan Portal Arsitektur SPBE Jumlah Portal arsitektur SPBE - 1 Portal - - - 5,0 Pusat 07
Penyusunan Undang-Undang SPBE Jumlah UU SPBE - 1 NA 1 RUU 1 RUU 1 UU 11,0 Pusat 07
Penyusunan kebijakan tatakelola
pelaksanaan Perpres 95/2018 tentang
SPBE
Jumlah Permen PAN 1.
PermenPAN
RB tentang
Peta Rencana
SPBE
Nasional
2.
PermenPAN
RB tentang
Pedoman
Evaluasi
SPBE
1.
PermenPAN
RB tentang
Pedoman
Penyusunan
Arsitektur
SPBE
2.
PermenPAN
RB tentang
Pedoman
SDM SPBE
1.
PermenPAN
RB tentang
Pedoman
Manajemen
Perubahan
2.
PermenPAN
RB tentang
Pedoman
Proses Bisnis
- - 4,0 Pusat 07
048.B.4
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Kelembagaan dan Tata
Laksana Politik, Hukum, dan Keamanan
dan Pemerintah Daerah
24,5
Penataan kelembagaan bidang
polhukam
Jumlah K/L yang ditata 8 K/L 6 K/L 6 K/L 6 K/L 6 K/L 19,6 Pusat 07
Penerapan proses bisnis instansi
pemerintah bidang polhukam
Jumlah IP yang menerapkan proses
bisnis
8 IP 5 IP 5 IP 5 IP 5 IP 4,9 Pusat 07
Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Kelembagaan dan Tata
Laksana Perekonomian dan Kemaritiman
27,4
Penataan kelembagaan bidang
perekonomian dan kemaritiman
Jumlah K/L yang ditata 8 K/L 8 K/L 8 K/L 8 K/L 8 K/L 22,0 Pusat 07
Penerapan proses bisnis instansi
pemerintah bidang perekonomian dan
kemaritiman
Jumlah IP yang menerapkan proses
bisnis
18 IP 5 IP 5 IP 5 IP 5 IP 5,4 Pusat 07
Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Kelembagaan dan Tata
Laksana Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
21,2
Penataan kelembagaan bidang
pembangunan manusia dan
kebudayaan
Jumlah K/L yang ditata 7 K/L 7 K/L 7 K/L 7 K/L 7 K/L 16,5 Pusat 07
Penerapan proses bisnis instansi
pemerintah bidang pembangunan
manusia dan kebudayaan
Jumlah IP yang menerapkan proses
bisnis
8 IP 5 IP 5 IP 5 IP 5 IP 4,7 Pusat 07
Perencanaan dan Pengadaan Sumber
Daya Manusia Aparatur 7,0
Ragam Okupasi Kritis ASN Nasional Jumlah Kebijakan Penetapan Ragam
Okupasi Kritis ASN Nasional
- 1 Dokumen - - - 5,0 Pusat 07
Penyusunan peta jalan dan kebijakan
pemindahan ASN ke IKN
Jumlah dokumen peta jalan 2 Dokumen
Peta Jalan
- - - - 2,0 Pusat 02
Standardisasi Jabatan dan
Pengembangan Karir Sumber Daya
Manusia Aparatur 27,5
berkas 3, hlm. 847INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Kelembagaan dan Tata
Laksana Politik, Hukum, dan Keamanan
dan Pemerintah Daerah
24,5
Penataan kelembagaan bidang
polhukam
Jumlah K/L yang ditata 8 K/L 6 K/L 6 K/L 6 K/L 6 K/L 19,6 Pusat 07
Penerapan proses bisnis instansi
pemerintah bidang polhukam
Jumlah IP yang menerapkan proses
bisnis
8 IP 5 IP 5 IP 5 IP 5 IP 4,9 Pusat 07
Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Kelembagaan dan Tata
Laksana Perekonomian dan Kemaritiman
27,4
Penataan kelembagaan bidang
perekonomian dan kemaritiman
Jumlah K/L yang ditata 8 K/L 8 K/L 8 K/L 8 K/L 8 K/L 22,0 Pusat 07
Penerapan proses bisnis instansi
pemerintah bidang perekonomian dan
kemaritiman
Jumlah IP yang menerapkan proses
bisnis
18 IP 5 IP 5 IP 5 IP 5 IP 5,4 Pusat 07
Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Kelembagaan dan Tata
Laksana Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
21,2
Penataan kelembagaan bidang
pembangunan manusia dan
kebudayaan
Jumlah K/L yang ditata 7 K/L 7 K/L 7 K/L 7 K/L 7 K/L 16,5 Pusat 07
Penerapan proses bisnis instansi
pemerintah bidang pembangunan
manusia dan kebudayaan
Jumlah IP yang menerapkan proses
bisnis
8 IP 5 IP 5 IP 5 IP 5 IP 4,7 Pusat 07
Perencanaan dan Pengadaan Sumber
Daya Manusia Aparatur 7,0
Ragam Okupasi Kritis ASN Nasional Jumlah Kebijakan Penetapan Ragam
Okupasi Kritis ASN Nasional
- 1 Dokumen - - - 5,0 Pusat 07
Penyusunan peta jalan dan kebijakan
pemindahan ASN ke IKN
Jumlah dokumen peta jalan 2 Dokumen
Peta Jalan
- - - - 2,0 Pusat 02
Standardisasi Jabatan dan
Pengembangan Karir Sumber Daya
Manusia Aparatur 27,5
048.B.5
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Instansi Pemerintah yang menerapkan
pola karir nasional
Jumlah instansi pemerintah 3 IP 30 IP 30 IP 30 IP 30 IP 18,5 Pusat 07
Penerapan Manajemen Talenta ASN Jumlah K/L/D yang menerapkan
manajemen talenta ASN
- - - 89 K/L 34 Provinsi
100
Kab/Kota
7,0 Pusat 07
Kebijakan penataan jabatan
fungsional
Jumlah kebijakan 1 kebijakan - - - - 1,0 Pusat/Daerah 07
Kebijakan Smart Office Jumlah Kebijakan 1 Kebijakan - - - - 1,0 Pusat/Daerah 07
Perumusan Kebijakan Kesejahteraan
Sumber Daya Manusia Aparatur 4,0
Kebijakan/peraturan pelaksanaan PP
Gaji, Tunjangan dan Fasilitas
Jumlah kebijakan - 1 kebijakan - - - 1,0 Pusat 07
Kebijakan/peraturan pelaksanaan PP
pensiun ASN
Jumlah kebijakan - 1 kebijakan - - - 1,0 Pusat 07
Kebijakan insentif untuk ASN High
Performance, di 3T dan tingkat risiko
pekerjaan tinggi
Jumlah kebijakan insentif untuk
ASN di 3T dan tingkat risiko
pekerjaan tinggi
- - 1 Kebijakan - - 1,0 Pusat 07
Kebijakan insentif ASN yang
terdampak pada pemindahan IKN
Jumlah kebijakan insentif ASN yang
terdampak pada pemindahan IKN
- 1 Kebijakan - - - 1,0 Pusat 02
Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan
Sistem Informasi Pelayanan Publik
23,3
Review dan pemetaan sektor
pelayanan strategis (dasar dan
perizinan)
Jumlah sektor layanan strategis
yang direview/dipetakan
- 2 sektor
layanan
strategis
- - - 1,0 Pusat/Daerah 07
Pemantauan dan Evaluasi
Tindaklanjut Pengaduan dalam LAPOR-
SP4N
Persentase laporan pengaduan yang
diselesaikan
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 8,3 Pusat 07
Pembangunan hub (pusat
pengetahuan) inovasi pelayanan
publik
Jumlah inovasi pelayanan publik
yang direplikasi
50 inovasi 50 inovasi 50 inovasi 50 inovasi 50 inovasi 5,0 Daerah 07
Penyusunan Kebijakan Pengembangan
Integrasi Data, Proses, dan Standar
Pelayanan MPP
Jumlah kebijakan integrasi data,
proses, dan standar pelayanan MPP
1 Perpres - - - - 1,0 Pusat 07
berkas 3, hlm. 848INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Instansi Pemerintah yang menerapkan
pola karir nasional
Jumlah instansi pemerintah 3 IP 30 IP 30 IP 30 IP 30 IP 18,5 Pusat 07
Penerapan Manajemen Talenta ASN Jumlah K/L/D yang menerapkan
manajemen talenta ASN
- - - 89 K/L 34 Provinsi
100
Kab/Kota
7,0 Pusat 07
Kebijakan penataan jabatan
fungsional
Jumlah kebijakan 1 kebijakan - - - - 1,0 Pusat/Daerah 07
Kebijakan Smart Office Jumlah Kebijakan 1 Kebijakan - - - - 1,0 Pusat/Daerah 07
Perumusan Kebijakan Kesejahteraan
Sumber Daya Manusia Aparatur 4,0
Kebijakan/peraturan pelaksanaan PP
Gaji, Tunjangan dan Fasilitas
Jumlah kebijakan - 1 kebijakan - - - 1,0 Pusat 07
Kebijakan/peraturan pelaksanaan PP
pensiun ASN
Jumlah kebijakan - 1 kebijakan - - - 1,0 Pusat 07
Kebijakan insentif untuk ASN High
Performance, di 3T dan tingkat risiko
pekerjaan tinggi
Jumlah kebijakan insentif untuk
ASN di 3T dan tingkat risiko
pekerjaan tinggi
- - 1 Kebijakan - - 1,0 Pusat 07
Kebijakan insentif ASN yang
terdampak pada pemindahan IKN
Jumlah kebijakan insentif ASN yang
terdampak pada pemindahan IKN
- 1 Kebijakan - - - 1,0 Pusat 02
Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan
Sistem Informasi Pelayanan Publik
23,3
Review dan pemetaan sektor
pelayanan strategis (dasar dan
perizinan)
Jumlah sektor layanan strategis
yang direview/dipetakan
- 2 sektor
layanan
strategis
- - - 1,0 Pusat/Daerah 07
Pemantauan dan Evaluasi
Tindaklanjut Pengaduan dalam LAPOR-
SP4N
Persentase laporan pengaduan yang
diselesaikan
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 8,3 Pusat 07
Pembangunan hub (pusat
pengetahuan) inovasi pelayanan
publik
Jumlah inovasi pelayanan publik
yang direplikasi
50 inovasi 50 inovasi 50 inovasi 50 inovasi 50 inovasi 5,0 Daerah 07
Penyusunan Kebijakan Pengembangan
Integrasi Data, Proses, dan Standar
Pelayanan MPP
Jumlah kebijakan integrasi data,
proses, dan standar pelayanan MPP
1 Perpres - - - - 1,0 Pusat 07
048.B.6
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Integrasi data dan informasi pelayanan
publik sektor strategis dalam SIPP
(Sistem Informasi Pelayanan Publik)
Jumlah sektor pelayanan publik
strategis yang data dan informasinya
masuk ke dalam SIPP
- 2 sektor
pelayanan
(dasar dan
perizinan)
- - - 2,0 Pusat/Daerah 07
Integrasi proses bisnis pelayanan
publik tingkat pusat
Jumlah sektor pelayanan publik
strategis yang distandarisasi proses
bisnisnya
- 1 PermenPAN
RB tentang
Standar
Proses Bisnis
Pelayanan
Publik
Pemerintah
Pusat
1 sektor
pelayanan
1 sektor
pelayanan
- 3,0 Pusat 07
Penguatan Kebijakan Pelayanan
Publik untuk Mendorong Gerakan
Indonesia Melayani
Jumlah Kebijakan Pelayanan Publik 5 Kebijakan 5 Kebijakan 5 Kebijakan 5 Kebijakan 5 Kebijakan 3,0 Pusat 04
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik I 7,0
Pendampingan pembentukan Mall
Pelayanan Publik
Jumlah Kabupaten/Kota di Kota
Besar/Sedang/KEK
3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 5,0 Daerah 07
Pemantauan pelaksanaan Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM) di unit
penyelenggara pelayanan publik
Jumlah Indeks Kepuasan
Masyarakat Nasional
- 1 indeks 1 indeks 1 indeks 1 indeks 1,2 Pusat 07
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
dalam Pelayanan Publik
Jumlah Intansi di Wilayah I yang
Melaksanakan Forum Konsultasi
Publik
- 50 IP 50 IP 50 IP 50 IP 0,8 Pusat 04
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik II 7,0
Pendampingan pembentukan Mall
Pelayanan Publik
Jumlah Kabupaten/Kota di Kota
Besar/Sedang/KEK
3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 5,0 Daerah 07
Pemantauan pelaksanaan Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM) di unit
penyelenggara pelayanan publik
Jumlah Indeks Kepuasan
Masyarakat Nasional
- 1 indeks 1 indeks 1 indeks 1 indeks 1,2 Pusat 07
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
dalam Pelayanan Publik
Jumlah Intansi di Wilayah I yang
Melaksanakan Forum Konsultasi
Publik
- 50 IP 50 IP 50 IP 50 IP 0,8 Pusat 04
berkas 3, hlm. 849INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Integrasi data dan informasi pelayanan
publik sektor strategis dalam SIPP
(Sistem Informasi Pelayanan Publik)
Jumlah sektor pelayanan publik
strategis yang data dan informasinya
masuk ke dalam SIPP
- 2 sektor
pelayanan
(dasar dan
perizinan)
- - - 2,0 Pusat/Daerah 07
Integrasi proses bisnis pelayanan
publik tingkat pusat
Jumlah sektor pelayanan publik
strategis yang distandarisasi proses
bisnisnya
- 1 PermenPAN
RB tentang
Standar
Proses Bisnis
Pelayanan
Publik
Pemerintah
Pusat
1 sektor
pelayanan
1 sektor
pelayanan
- 3,0 Pusat 07
Penguatan Kebijakan Pelayanan
Publik untuk Mendorong Gerakan
Indonesia Melayani
Jumlah Kebijakan Pelayanan Publik 5 Kebijakan 5 Kebijakan 5 Kebijakan 5 Kebijakan 5 Kebijakan 3,0 Pusat 04
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik I 7,0
Pendampingan pembentukan Mall
Pelayanan Publik
Jumlah Kabupaten/Kota di Kota
Besar/Sedang/KEK
3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 5,0 Daerah 07
Pemantauan pelaksanaan Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM) di unit
penyelenggara pelayanan publik
Jumlah Indeks Kepuasan
Masyarakat Nasional
- 1 indeks 1 indeks 1 indeks 1 indeks 1,2 Pusat 07
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
dalam Pelayanan Publik
Jumlah Intansi di Wilayah I yang
Melaksanakan Forum Konsultasi
Publik
- 50 IP 50 IP 50 IP 50 IP 0,8 Pusat 04
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik II 7,0
Pendampingan pembentukan Mall
Pelayanan Publik
Jumlah Kabupaten/Kota di Kota
Besar/Sedang/KEK
3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 5,0 Daerah 07
Pemantauan pelaksanaan Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM) di unit
penyelenggara pelayanan publik
Jumlah Indeks Kepuasan
Masyarakat Nasional
- 1 indeks 1 indeks 1 indeks 1 indeks 1,2 Pusat 07
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
dalam Pelayanan Publik
Jumlah Intansi di Wilayah I yang
Melaksanakan Forum Konsultasi
Publik
- 50 IP 50 IP 50 IP 50 IP 0,8 Pusat 04
048.B.7
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik III 7,4
Pendampingan pembentukan Mall
Pelayanan Publik
Jumlah Kabupaten/Kota di Kota
Besar/Sedang/KEK
3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 5,0 Daerah 07
Pemantauan pelaksanaan Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM) di unit
penyelenggara pelayanan publik
Jumlah Indeks Kepuasan
Masyarakat Nasional
- 1 indeks 1 indeks 1 indeks 1 indeks 1,6 Pusat 07
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
dalam Pelayanan Publik
Jumlah Intansi di Wilayah I yang
Melaksanakan Forum Konsultasi
Publik
- 50 IP 50 IP 50 IP 50 IP 0,8 Pusat 04
Pembinaan Integritas dan Penegakan
Disiplin SDM Aparatur 8,1
Penegakan disiplin SDM Aparatur Jumlah Instansi Pemerintah yang
melakukan penegakan disiplin ASN
60 IP 60 IP 80 IP 100 IP 100 IP 3,5 Pusat 04
Pembangunan Integritas ASN Persentase ASN yang mengisi survey
integritas
0,1 - - - 10% 2,0 Pusat/Daerah 07
Kebijakan ketentuan sanksi bagi
pejabat pembina kepegawaian atas
pelanggaran prinsip sistem merit
dalam manajemen ASN
Jumlah Kebijakan - 1 Perpres - - - 1,0 Pusat/Daerah 07
Penyusunan kebijakan Nilai dasar,
kode etik dan kode perilaku
Jumlah kebijakan Nilai dasar, kode
etik dan kode perilaku
1 Peraturan
Pemerintah
- - - - 1,0 Pusat 07
Penyusunan kebijakan pembinaan
netralitas ASN
Penyusunan kebijakan pembinaan
netralitas ASN
1 Permenpan - - - - 0,3 Pusat 07
Penyusunan kebijakan penjatuhan
sanksi terhadap intoleransi dan
radikalisme di Lingkungan ASN
Jumlah kebijakan penjatuhan sanksi
terhadap intoleransi dan radikalisme
di Lingkungan ASN
1 Perpres - - - - 0,3 Pusat 07
Pengembangan Kompetensi dan Kinerja
SDM Aparatur 1,5
Penyusunan kebijakan pelaksanaan
PP 30/2019 tentang Penilaian Kinerja
PNS
Jumlah kebijakan 4 Kebijakan - - - - 0,6 Pusat 07
Piloting penerapan sistem
mananjemen kinerja
Jumlah IP yang di-ujicoba
penerapan sistem manajemen
kinerja
7 IP Pusat
10 IP Daerah
- - - - 0,9 Pusat/Daerah 07
berkas 3, hlm. 850INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi Pelayanan Publik III 7,4
Pendampingan pembentukan Mall
Pelayanan Publik
Jumlah Kabupaten/Kota di Kota
Besar/Sedang/KEK
3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 3 Kab/Kota 5,0 Daerah 07
Pemantauan pelaksanaan Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM) di unit
penyelenggara pelayanan publik
Jumlah Indeks Kepuasan
Masyarakat Nasional
- 1 indeks 1 indeks 1 indeks 1 indeks 1,6 Pusat 07
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
dalam Pelayanan Publik
Jumlah Intansi di Wilayah I yang
Melaksanakan Forum Konsultasi
Publik
- 50 IP 50 IP 50 IP 50 IP 0,8 Pusat 04
Pembinaan Integritas dan Penegakan
Disiplin SDM Aparatur 8,1
Penegakan disiplin SDM Aparatur Jumlah Instansi Pemerintah yang
melakukan penegakan disiplin ASN
60 IP 60 IP 80 IP 100 IP 100 IP 3,5 Pusat 04
Pembangunan Integritas ASN Persentase ASN yang mengisi survey
integritas
0,1 - - - 10% 2,0 Pusat/Daerah 07
Kebijakan ketentuan sanksi bagi
pejabat pembina kepegawaian atas
pelanggaran prinsip sistem merit
dalam manajemen ASN
Jumlah Kebijakan - 1 Perpres - - - 1,0 Pusat/Daerah 07
Penyusunan kebijakan Nilai dasar,
kode etik dan kode perilaku
Jumlah kebijakan Nilai dasar, kode
etik dan kode perilaku
1 Peraturan
Pemerintah
- - - - 1,0 Pusat 07
Penyusunan kebijakan pembinaan
netralitas ASN
Penyusunan kebijakan pembinaan
netralitas ASN
1 Permenpan - - - - 0,3 Pusat 07
Penyusunan kebijakan penjatuhan
sanksi terhadap intoleransi dan
radikalisme di Lingkungan ASN
Jumlah kebijakan penjatuhan sanksi
terhadap intoleransi dan radikalisme
di Lingkungan ASN
1 Perpres - - - - 0,3 Pusat 07
Pengembangan Kompetensi dan Kinerja
SDM Aparatur 1,5
Penyusunan kebijakan pelaksanaan
PP 30/2019 tentang Penilaian Kinerja
PNS
Jumlah kebijakan 4 Kebijakan - - - - 0,6 Pusat 07
Piloting penerapan sistem
mananjemen kinerja
Jumlah IP yang di-ujicoba
penerapan sistem manajemen
kinerja
7 IP Pusat
10 IP Daerah
- - - - 0,9 Pusat/Daerah 07
048.B.8
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem
Merit ASN (KASN) 90,3
Pengawasan Implementasi Sistem Merit
Aparatur Sipil Negara 90,3
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas
Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN
Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengawasan atas Pelanggaran
Netralitas Pegawai ASN
200
Rekomendasi
200
Rekomendasi
200
Rekomendasi
200
Rekomendasi
200
Rekomendasi
5,5 Pusat/Daerah 07
Penyelesaian dan Penyelidikan
Pengaduan Pelanggaran Nilai Dasar,
Kode Etik, Kode Perilaku
Jumlah rekomendasi penyelesaian
dan penyelidikan pengaduan
pelanggaran nilai dasar, kode etik,
kode perilaku yang ditindaklanjuti
160
rekomendasi
160
rekomendasi
160
rekomendasi
160
rekomendasi
160
rekomendasi
10,0 Pusat/Daerah 04
Penilaian Penerapan Sistem Merit di
lnstansi Pemerintah
Jumlah lP yang dilakukan Penilaian
Penerapan Sistem
Merit
73 IP 637 IP 637 IP 637 IP 637 IP 28,8 Pusat/Daerah 07
Pembinaan Penerapan Sistem Merit Jumlah IP yang dilakukan
pembinaan penerapan sistem merit
67 IP 70 IP 70 IP 70 IP 70 IP 7,3 Pusat/Daerah 07
Monitoring Pelaksanaan Nilai Dasar,
Kode Etik, Kode Perilaku
Jumlah IP yang patuh dalam
pelaksanaan nilai dasar, kode etik,
kode perilaku
270 IP 390 IP 510 IP 630 IP 719 IP 19,3 Pusat/Daerah 07
Pengawasan Pelaksanaan Seleksi JPT
di Instansi Pemerintah
Jumlah Rekomendasi Hasil
pengawasan pelaksanaan seleksi JPT
di Instansi Pemerintah
1500
Rekomendasi
1750
Rekomendasi
2000
Rekomendasi
2250
Rekomendasi
2500
Rekomendasi
19,3 Pusat/Daerah 07
JUMLAH 433,7
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 851INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem
Merit ASN (KASN) 90,3
Pengawasan Implementasi Sistem Merit
Aparatur Sipil Negara 90,3
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas
Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN
Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengawasan atas Pelanggaran
Netralitas Pegawai ASN
200
Rekomendasi
200
Rekomendasi
200
Rekomendasi
200
Rekomendasi
200
Rekomendasi
5,5 Pusat/Daerah 07
Penyelesaian dan Penyelidikan
Pengaduan Pelanggaran Nilai Dasar,
Kode Etik, Kode Perilaku
Jumlah rekomendasi penyelesaian
dan penyelidikan pengaduan
pelanggaran nilai dasar, kode etik,
kode perilaku yang ditindaklanjuti
160
rekomendasi
160
rekomendasi
160
rekomendasi
160
rekomendasi
160
rekomendasi
10,0 Pusat/Daerah 04
Penilaian Penerapan Sistem Merit di
lnstansi Pemerintah
Jumlah lP yang dilakukan Penilaian
Penerapan Sistem
Merit
73 IP 637 IP 637 IP 637 IP 637 IP 28,8 Pusat/Daerah 07
Pembinaan Penerapan Sistem Merit Jumlah IP yang dilakukan
pembinaan penerapan sistem merit
67 IP 70 IP 70 IP 70 IP 70 IP 7,3 Pusat/Daerah 07
Monitoring Pelaksanaan Nilai Dasar,
Kode Etik, Kode Perilaku
Jumlah IP yang patuh dalam
pelaksanaan nilai dasar, kode etik,
kode perilaku
270 IP 390 IP 510 IP 630 IP 719 IP 19,3 Pusat/Daerah 07
Pengawasan Pelaksanaan Seleksi JPT
di Instansi Pemerintah
Jumlah Rekomendasi Hasil
pengawasan pelaksanaan seleksi JPT
di Instansi Pemerintah
1500
Rekomendasi
1750
Rekomendasi
2000
Rekomendasi
2250
Rekomendasi
2500
Rekomendasi
19,3 Pusat/Daerah 07
JUMLAH 433,7
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
050.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN INTELIJEN NEGARA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara 3.781,3
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara 97,2
Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara 14.332,4
JUMLAH 18.211,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 852MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN INTELIJEN NEGARA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara 3.781,3
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara 97,2
Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara 14.332,4
JUMLAH 18.211,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
050.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN INTELIJEN NEGARA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Intelijen Negara 1.248,0
Penyelenggaraan Dukungan Administrasi
dan Sumber Daya Manusia
1.248,0
Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen
Siber
Jumlah personel yang mendapatkan
peningkatan kompetensi SDM
intelijen siber
- 50 Personel 50 Personel 50 Personel 50 Personel 20,0 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Integrasi Cyber Intelligent Analytics
(CIA)
Jumlah sistem CIA - 7 sistem 7 sistem 7 sistem 7 sistem 1.200,0 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Pembentukan tim Respon Ancaman
Intelijen Siber
Jumlah tim respon ancaman
intelijen siber yang dibentuk
_ 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 28,0 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Program Pengembangan Penyelidikan,
Pengamanan, dan Penggalangan
Keamanan Negara 237,9
Operasi Kontra Intelijen 177,9
Operasi Intelijen Kontra Teorisme Jumlah operasi intelijen terorisme 3670
Laporan
2898
Laporan
2999
Laporan
3104
Laporan
3104
Laporan
101,5 Pusat 07
Operasi intelijen separatisme Jumlah operasi intelijen separatisme 5528
Laporan
5528
Laporan
5528
Laporan
5528
Laporan
5528
Laporan
76,5 Pusat 07
Operasi Intelijen Siber 60,0
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 853MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN INTELIJEN NEGARA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Intelijen Negara 1.248,0
Penyelenggaraan Dukungan Administrasi
dan Sumber Daya Manusia
1.248,0
Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen
Siber
Jumlah personel yang mendapatkan
peningkatan kompetensi SDM
intelijen siber
- 50 Personel 50 Personel 50 Personel 50 Personel 20,0 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Integrasi Cyber Intelligent Analytics
(CIA)
Jumlah sistem CIA - 7 sistem 7 sistem 7 sistem 7 sistem 1.200,0 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Pembentukan tim Respon Ancaman
Intelijen Siber
Jumlah tim respon ancaman
intelijen siber yang dibentuk
_ 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 28,0 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Program Pengembangan Penyelidikan,
Pengamanan, dan Penggalangan
Keamanan Negara 237,9
Operasi Kontra Intelijen 177,9
Operasi Intelijen Kontra Teorisme Jumlah operasi intelijen terorisme 3670
Laporan
2898
Laporan
2999
Laporan
3104
Laporan
3104
Laporan
101,5 Pusat 07
Operasi intelijen separatisme Jumlah operasi intelijen separatisme 5528
Laporan
5528
Laporan
5528
Laporan
5528
Laporan
5528
Laporan
76,5 Pusat 07
Operasi Intelijen Siber 60,0
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
050.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penguatan Operasi Intelijen Siber Jumlah kegiatan operasi intelijen
siber
550 Operasi 20 Operasi 20 Operasi 20 Operasi 20 Operasi 52,0 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Peningkatan Kerjasama Intelijen Siber
Antar Lembaga Intelijen Dunia
Jumlah kegiatan kerjasama intelijen
keamanan siber
- 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 8,0 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
JUMLAH 1.485,9
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 854INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penguatan Operasi Intelijen Siber Jumlah kegiatan operasi intelijen
siber
550 Operasi 20 Operasi 20 Operasi 20 Operasi 20 Operasi 52,0 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Peningkatan Kerjasama Intelijen Siber
Antar Lembaga Intelijen Dunia
Jumlah kegiatan kerjasama intelijen
keamanan siber
- 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 8,0 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
JUMLAH 1.485,9
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
051.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber dan Sandi Negara 3.303,8
Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara 7.844,9
JUMLAH 11.148,7
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 855MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber dan Sandi Negara 3.303,8
Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara 7.844,9
JUMLAH 11.148,7
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
051.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Badan Siber dan Sandi Negara 600,0
Pengelolaan Data dan Teknologi
Informasi Komunikasi 600,0
Penguatan National Data Center Pusat data nasional berstandar
internasional
- 1 DC
berstandar
Internasional
(Tahap 1)
1 DC
berstandar
Internasional
(Tahap 2)
1 DC
berstandar
Internasional
(Tahap 3)
- 600,0 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Program Pengembangan Siber dan Sandi
Negara 3.093,2
Identifikasi Kerentanan dan Penilaian
Risiko Ekonomi Digital 8,9
Pembuatan Matriks Keamanan Siber Standar Matriks Keamanan Siber 1 Standar _ _ _ _ 8,9 Pusat 07
Proteksi Sektor Pemerintah 61,6
Kerjasama Regional, Bilateral dan
Multilateral Bidang Keamanan Siber
Jumlah kegiatan kerjasama bidang
keamanan siber
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 60,0 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Standar Audit Keamanan Siber
Pemerintah
Jumlah Standar Audit Keamanan
Siber Pemerintah
1 Dokumen - - - - 1,6 Pusat 07
Proteksi Sektor Infrastruktur Informasi
Kritikal Nasional (IIKN) 122,5
Pembentukan CSIRT pada Sektor IIKN Jumlah CSIRT yang dibentuk di
sektor IIKN
_ 1 Entitas 1 Entitas _ _ 7,5 Pusat 07
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 856MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Badan Siber dan Sandi Negara 600,0
Pengelolaan Data dan Teknologi
Informasi Komunikasi 600,0
Penguatan National Data Center Pusat data nasional berstandar
internasional
- 1 DC
berstandar
Internasional
(Tahap 1)
1 DC
berstandar
Internasional
(Tahap 2)
1 DC
berstandar
Internasional
(Tahap 3)
- 600,0 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Program Pengembangan Siber dan Sandi
Negara 3.093,2
Identifikasi Kerentanan dan Penilaian
Risiko Ekonomi Digital 8,9
Pembuatan Matriks Keamanan Siber Standar Matriks Keamanan Siber 1 Standar _ _ _ _ 8,9 Pusat 07
Proteksi Sektor Pemerintah 61,6
Kerjasama Regional, Bilateral dan
Multilateral Bidang Keamanan Siber
Jumlah kegiatan kerjasama bidang
keamanan siber
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 60,0 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Standar Audit Keamanan Siber
Pemerintah
Jumlah Standar Audit Keamanan
Siber Pemerintah
1 Dokumen - - - - 1,6 Pusat 07
Proteksi Sektor Infrastruktur Informasi
Kritikal Nasional (IIKN) 122,5
Pembentukan CSIRT pada Sektor IIKN Jumlah CSIRT yang dibentuk di
sektor IIKN
_ 1 Entitas 1 Entitas _ _ 7,5 Pusat 07
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
051.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembangunan Infrastruktur Voluntary
Vulnerability Disclosure Program
(VVDP)
Jumlah sistem VVDP - 1 Sistem - - - 50,0 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Pembangunan Information Sharing
and Analysis Center (ISAC)
Jumlah sistem ISAC - 1 Sistem - - - 50,0 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Tuan Rumah Pelaksanaan ASEAN-
Japan Tahun 2020
Pelaksanaan ASEAN-Japan Tahun
2020
1 Kegiatan _ _ _ _ 5,0 Pusat 07
Penyusunan Regulasi ISAC dan
Voluntary Vulnerability Disclosure
Program (VVDP)
Jumlah Regulasi ISAC dan
Voluntary Vulnerability Disclosure
Program (VVDP)
2 Regulasi - - - - 7,0 Pusat 07
Penyusunan Rencana Strategis
Keamanan Siber sektor IIKN
Rencana Strategis Keamanan Siber
sektor IIKN
1 Regulasi - - - - 3,0 Pusat 07
Proteksi Sektor Ekonomi Digital 9,7
Peningkatan Literasi dan Budaya
Keamanan Siber
Nilai budaya keamanan siber
masyarakat
4 Nilai - - - - 8,2 Pusat 07
Penerapan Standar Kriptografi pada
Sektor Ekonomi Digital yang bersifat
interoperabilitas
Jumlah PSE yang sudah
menerapkan standar kriptigrafi
100 PSE - - - - 1,4 Pusat 07
Penanggulangan dan Pemulihan
Keamanan Siber dan Sandi Sektor
Pemerintah 31,7
Pembentukan CSIRT pada Sektor
Pemerintah
Jumlah CSIRT yang dibentuk di
sektor pemerintah
15 K/L/D 25 K/L/D 27 K/L/D 27 K/L/D 27 K/L/D 31,7 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Penanggulangan dan Pemulihan
Keamanan Siber dan Sandi Sektor
Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional
64,0
National Cyber Exercise Drill Test Jumlah peserta yang mengikuti
National Cyber Excersice Drill Test
1230 Orang 1250 Orang 1300 Orang 1400 Orang 1450 Orang 60,7 Pusat 07
Penyusunan Regulasi Pembentukan
CERT
Jumlah Regulasi Pembentukan
CERT
1 Regulasi - - - - 3,3 Pusat 07
berkas 3, hlm. 857INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembangunan Infrastruktur Voluntary
Vulnerability Disclosure Program
(VVDP)
Jumlah sistem VVDP - 1 Sistem - - - 50,0 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Pembangunan Information Sharing
and Analysis Center (ISAC)
Jumlah sistem ISAC - 1 Sistem - - - 50,0 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Tuan Rumah Pelaksanaan ASEAN-
Japan Tahun 2020
Pelaksanaan ASEAN-Japan Tahun
2020
1 Kegiatan _ _ _ _ 5,0 Pusat 07
Penyusunan Regulasi ISAC dan
Voluntary Vulnerability Disclosure
Program (VVDP)
Jumlah Regulasi ISAC dan
Voluntary Vulnerability Disclosure
Program (VVDP)
2 Regulasi - - - - 7,0 Pusat 07
Penyusunan Rencana Strategis
Keamanan Siber sektor IIKN
Rencana Strategis Keamanan Siber
sektor IIKN
1 Regulasi - - - - 3,0 Pusat 07
Proteksi Sektor Ekonomi Digital 9,7
Peningkatan Literasi dan Budaya
Keamanan Siber
Nilai budaya keamanan siber
masyarakat
4 Nilai - - - - 8,2 Pusat 07
Penerapan Standar Kriptografi pada
Sektor Ekonomi Digital yang bersifat
interoperabilitas
Jumlah PSE yang sudah
menerapkan standar kriptigrafi
100 PSE - - - - 1,4 Pusat 07
Penanggulangan dan Pemulihan
Keamanan Siber dan Sandi Sektor
Pemerintah 31,7
Pembentukan CSIRT pada Sektor
Pemerintah
Jumlah CSIRT yang dibentuk di
sektor pemerintah
15 K/L/D 25 K/L/D 27 K/L/D 27 K/L/D 27 K/L/D 31,7 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Penanggulangan dan Pemulihan
Keamanan Siber dan Sandi Sektor
Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional
64,0
National Cyber Exercise Drill Test Jumlah peserta yang mengikuti
National Cyber Excersice Drill Test
1230 Orang 1250 Orang 1300 Orang 1400 Orang 1450 Orang 60,7 Pusat 07
Penyusunan Regulasi Pembentukan
CERT
Jumlah Regulasi Pembentukan
CERT
1 Regulasi - - - - 3,3 Pusat 07
051.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penanggulangan dan Pemulihan
Keamanan Siber dan Sandi Sektor
Ekonomi Digital 12,7
Membangun Kemampuan penanganan
insiden di sektor ekodig (manajemen
krisis siber). PGP dan Sertifikat Digital
(penguatan insiden siber. capacity
building)
Jumlah PSE yang memiliki
kemampuan menangani insiden
respon
100 PSE 100 PSE 100 PSE 100 PSE 100 PSE 4,6 Pusat 07
Penyusunan Regulasi Manajemen
Krisis Keamanan Siber Nasional
Regulasi manajemen krisis siber 1 Regulasi - - - - 8,1 Pusat 07
Pengendalian Sumber Daya Manusia
Siber dan Sandi Nasional 0,5
Penyusunan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia Bidang
Kamsiber
Jumlah Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia Bidang Kamsiber
1 Regulasi - - - - 0,5 Pusat 07
Pengendalian Informasi, Investigasi, dan
Forensik Digital 454,2
Pembuatan Kerangka Regulasi Literasi
Keamanan Siber dan Pengendalian
Informasi
Jumlah Kerangka Regulasi Literasi
Keamanan Siber dan Pengendalian
Informasi
1 Regulasi - - - - 4,2 Pusat 07
Pembangunan Sistem Monitoring
Pengendalian Informasi
Jumlah sistem monitoring
pengendalian informasi
- 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem - 450,0 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Penyelenggaraan Operasi Keamanan
Siber Nasional 2.243,2
Pembangunan kapasitas National
Computer Security Incident Response
Team (Nat-CSIRT)
Jumlah sistem simulasi incident
response
1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem - - 743,2 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Perluasan Cakupan Area National
Cybersecurity Operation Center
Jumlah Cakupan Perluasan Area
National Cybersecurity Operation
Center
4 Titik 10 Titik 10 Titik 10 Titik 10 Titik 1.500,0 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
berkas 3, hlm. 858INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penanggulangan dan Pemulihan
Keamanan Siber dan Sandi Sektor
Ekonomi Digital 12,7
Membangun Kemampuan penanganan
insiden di sektor ekodig (manajemen
krisis siber). PGP dan Sertifikat Digital
(penguatan insiden siber. capacity
building)
Jumlah PSE yang memiliki
kemampuan menangani insiden
respon
100 PSE 100 PSE 100 PSE 100 PSE 100 PSE 4,6 Pusat 07
Penyusunan Regulasi Manajemen
Krisis Keamanan Siber Nasional
Regulasi manajemen krisis siber 1 Regulasi - - - - 8,1 Pusat 07
Pengendalian Sumber Daya Manusia
Siber dan Sandi Nasional 0,5
Penyusunan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia Bidang
Kamsiber
Jumlah Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia Bidang Kamsiber
1 Regulasi - - - - 0,5 Pusat 07
Pengendalian Informasi, Investigasi, dan
Forensik Digital 454,2
Pembuatan Kerangka Regulasi Literasi
Keamanan Siber dan Pengendalian
Informasi
Jumlah Kerangka Regulasi Literasi
Keamanan Siber dan Pengendalian
Informasi
1 Regulasi - - - - 4,2 Pusat 07
Pembangunan Sistem Monitoring
Pengendalian Informasi
Jumlah sistem monitoring
pengendalian informasi
- 1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem - 450,0 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Penyelenggaraan Operasi Keamanan
Siber Nasional 2.243,2
Pembangunan kapasitas National
Computer Security Incident Response
Team (Nat-CSIRT)
Jumlah sistem simulasi incident
response
1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem - - 743,2 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Perluasan Cakupan Area National
Cybersecurity Operation Center
Jumlah Cakupan Perluasan Area
National Cybersecurity Operation
Center
4 Titik 10 Titik 10 Titik 10 Titik 10 Titik 1.500,0 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
051.B.4
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendidikan dan Pelatihan Bidang Siber
dan Sandi 84,2
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Sandi Bagi Pemerintah Daerah
Jumlah lulusan Pendidikan
Pelatihan Fungsional Sandi bagi
pemerintah daerah
100 Lulusan - - - - 5,2 Pusat 07
Peningkatan Kompetensi SDM
pengelola keamanan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) pada K/L/D
Jumlah lulusan sertifikasi yang
mengikuti peningkatan kompetensi
SDM pengelola keamanan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) untuk K/L/D
200 Lulusan
tersertifikasi
100 Lulusan 100 Lulusan 100 Lulusan 100 Lulusan 14,7 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Pengembangan SDM di Bidang
Keamanan Siber K/L/D
Jumlah Lulusan Pengembangan
SDM di bidang keamanan siber
K/L/D
100 Lulusan 100 Lulusan 100 Lulusan 100 Lulusan 100 Lulusan 32,6 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Penyelenggaraan Program Born to
Defence untuk SDM Pengelola
Keamanan Siber Sektor IIKN
Jumlah SDM Pengelola Keamanan
Siber Sektor IIKN yang mengikuti
Program Born to Defence
500 Lulusan 500 Lulusan 500 Lulusan 500 Lulusan 500 Lulusan 31,8 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
JUMLAH 3.693,2
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 859INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendidikan dan Pelatihan Bidang Siber
dan Sandi 84,2
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Sandi Bagi Pemerintah Daerah
Jumlah lulusan Pendidikan
Pelatihan Fungsional Sandi bagi
pemerintah daerah
100 Lulusan - - - - 5,2 Pusat 07
Peningkatan Kompetensi SDM
pengelola keamanan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) pada K/L/D
Jumlah lulusan sertifikasi yang
mengikuti peningkatan kompetensi
SDM pengelola keamanan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) untuk K/L/D
200 Lulusan
tersertifikasi
100 Lulusan 100 Lulusan 100 Lulusan 100 Lulusan 14,7 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Pengembangan SDM di Bidang
Keamanan Siber K/L/D
Jumlah Lulusan Pengembangan
SDM di bidang keamanan siber
K/L/D
100 Lulusan 100 Lulusan 100 Lulusan 100 Lulusan 100 Lulusan 32,6 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Penyelenggaraan Program Born to
Defence untuk SDM Pengelola
Keamanan Siber Sektor IIKN
Jumlah SDM Pengelola Keamanan
Siber Sektor IIKN yang mengikuti
Program Born to Defence
500 Lulusan 500 Lulusan 500 Lulusan 500 Lulusan 500 Lulusan 31,8 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
JUMLAH 3.693,2
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
052.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas 11,7
Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional 61,1
JUMLAH 72,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 860MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas 11,7
Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional 61,1
JUMLAH 72,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
052.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengembangan Kebijakan
Ketahanan Nasional 14,3
Perumusan Saran Tindak Kebijakan dan
Strategi Nasional Terkait Keahlian
Tertentu 14,3
Penguatan ketahanan nasional Jumlah rapat koordinasi dan
evaluasi pelaksanaan aksi bela
negara
1 4 4 4 4 14,3 Pusat 04
JUMLAH 14,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 861MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengembangan Kebijakan
Ketahanan Nasional 14,3
Perumusan Saran Tindak Kebijakan dan
Strategi Nasional Terkait Keahlian
Tertentu 14,3
Penguatan ketahanan nasional Jumlah rapat koordinasi dan
evaluasi pelaksanaan aksi bela
negara
1 4 4 4 4 14,3 Pusat 04
JUMLAH 14,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
054.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN PUSAT STATISTIK
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS 2.425,9
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 8.806,2
JUMLAH 11.232,1
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 862MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN PUSAT STATISTIK
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS 2.425,9
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 8.806,2
JUMLAH 11.232,1
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
054.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN PUSAT STATISTIK
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Penyediaan dan Pelayanan
Informasi Statistik 1.022,3
Pengembangan dan Analisis Statistik 150,0
Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA)
Jumlah publikasi/laporan
Metropolitan Statistical Area (MSA)
yang terbit waktu
0 1 1 1 1 39,7 WM Jakarta 02
Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA)
Jumlah publikasi/laporan
Metropolitan Statistical Area (MSA)
yang terbit waktu
0 0 1 1 1 13,4 WM Bandung 02
Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA)
Jumlah publikasi/laporan
Metropolitan Statistical Area (MSA)
yang terbit waktu
0 0 0 0 1 5,2 WM Semarang 02
Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA)
Jumlah publikasi/laporan
Metropolitan Statistical Area (MSA)
yang terbit waktu
0 0 1 1 1 19,7 WM Surabaya 02
Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA)
Jumlah publikasi/laporan
Metropolitan Statistical Area (MSA)
yang terbit waktu
0 0 0 1 1 6,3 WM Medan 02
Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA)
Jumlah publikasi/laporan
Metropolitan Statistical Area (MSA)
yang terbit waktu
0 1 1 1 1 17,8 WM Palembang Pengembangan
Wilayah Metropolitan:
Palembang,
Banjarmasin,
Makassar, Denpasar
02
Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA)
Jumlah publikasi/laporan
Metropolitan Statistical Area (MSA)
yang terbit waktu
0 1 1 1 1 17,9 WM Banjarmasin Pengembangan
Wilayah Metropolitan:
Palembang,
Banjarmasin,
Makassar, Denpasar
02
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 863MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN PUSAT STATISTIK
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Penyediaan dan Pelayanan
Informasi Statistik 1.022,3
Pengembangan dan Analisis Statistik 150,0
Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA)
Jumlah publikasi/laporan
Metropolitan Statistical Area (MSA)
yang terbit waktu
0 1 1 1 1 39,7 WM Jakarta 02
Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA)
Jumlah publikasi/laporan
Metropolitan Statistical Area (MSA)
yang terbit waktu
0 0 1 1 1 13,4 WM Bandung 02
Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA)
Jumlah publikasi/laporan
Metropolitan Statistical Area (MSA)
yang terbit waktu
0 0 0 0 1 5,2 WM Semarang 02
Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA)
Jumlah publikasi/laporan
Metropolitan Statistical Area (MSA)
yang terbit waktu
0 0 1 1 1 19,7 WM Surabaya 02
Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA)
Jumlah publikasi/laporan
Metropolitan Statistical Area (MSA)
yang terbit waktu
0 0 0 1 1 6,3 WM Medan 02
Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA)
Jumlah publikasi/laporan
Metropolitan Statistical Area (MSA)
yang terbit waktu
0 1 1 1 1 17,8 WM Palembang Pengembangan
Wilayah Metropolitan:
Palembang,
Banjarmasin,
Makassar, Denpasar
02
Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA)
Jumlah publikasi/laporan
Metropolitan Statistical Area (MSA)
yang terbit waktu
0 1 1 1 1 17,9 WM Banjarmasin Pengembangan
Wilayah Metropolitan:
Palembang,
Banjarmasin,
Makassar, Denpasar
02
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
054.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA)
Jumlah publikasi/laporan
Metropolitan Statistical Area (MSA)
yang terbit waktu
0 0 0 0 1 3,2 WM Manado 02
Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA)
Jumlah publikasi/laporan
Metropolitan Statistical Area (MSA)
yang terbit waktu
0 1 1 1 1 13,5 WM Makassar Pengembangan
Wilayah Metropolitan:
Palembang,
Banjarmasin,
Makassar, Denpasar
02
Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA)
Jumlah publikasi/laporan
Metropolitan Statistical Area (MSA)
yang terbit waktu
0 1 1 1 1 13,5 WM Denpasar Pengembangan
Wilayah Metropolitan:
Palembang,
Banjarmasin,
Makassar, Denpasar
02
Penyediaan dan Pengembangan Statistik
Neraca Produksi 13,8
Publikasi/Laporan Neraca Satelit
Pariwisata Nasional (TSA)
Jumlah publikasi/laporan Tourism
Satellite Accounts (TSA)
1 1 1 1 1 13,8 Pusat 01
Penyediaan dan Pengembangan Statistik
Keuangan, Teknologi Informasi, dan
Pariwisata 219,8
Publikasi/Laporan Statistik
Wisatawan Nusantara
Jumlah publikasi/laporan statistik
wisatawan nusantara yang terbit
tepat waktu
69 69 69 69 69 145,6 Pusat 01
Publikasi/Laporan Statistik E-
Commerce
Jumlah publikasi/laporan statistik e-
commerce yang terbit tepat waktu
35 35 35 35 35 62,5 Pusat 01
Publikasi/Laporan Statistik
Wisatawan Mancanegara
Jumlah publikasi/laporan statistik
wisatawan mancanegara yang terbit
tepat waktu
19 19 19 19 19 11,7 Pusat 01
Penyediaan dan Pengembangan Statistik
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan 638,7
Publikasi/Laporan Tanaman Pangan Jumlah Publikasi/Laporan Statistik
Tanaman Pangan yang terbit tepat
waktu
515 515 515 515 515 277,6 Pusat 01
berkas 3, hlm. 864INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA)
Jumlah publikasi/laporan
Metropolitan Statistical Area (MSA)
yang terbit waktu
0 0 0 0 1 3,2 WM Manado 02
Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA)
Jumlah publikasi/laporan
Metropolitan Statistical Area (MSA)
yang terbit waktu
0 1 1 1 1 13,5 WM Makassar Pengembangan
Wilayah Metropolitan:
Palembang,
Banjarmasin,
Makassar, Denpasar
02
Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA)
Jumlah publikasi/laporan
Metropolitan Statistical Area (MSA)
yang terbit waktu
0 1 1 1 1 13,5 WM Denpasar Pengembangan
Wilayah Metropolitan:
Palembang,
Banjarmasin,
Makassar, Denpasar
02
Penyediaan dan Pengembangan Statistik
Neraca Produksi 13,8
Publikasi/Laporan Neraca Satelit
Pariwisata Nasional (TSA)
Jumlah publikasi/laporan Tourism
Satellite Accounts (TSA)
1 1 1 1 1 13,8 Pusat 01
Penyediaan dan Pengembangan Statistik
Keuangan, Teknologi Informasi, dan
Pariwisata 219,8
Publikasi/Laporan Statistik
Wisatawan Nusantara
Jumlah publikasi/laporan statistik
wisatawan nusantara yang terbit
tepat waktu
69 69 69 69 69 145,6 Pusat 01
Publikasi/Laporan Statistik E-
Commerce
Jumlah publikasi/laporan statistik e-
commerce yang terbit tepat waktu
35 35 35 35 35 62,5 Pusat 01
Publikasi/Laporan Statistik
Wisatawan Mancanegara
Jumlah publikasi/laporan statistik
wisatawan mancanegara yang terbit
tepat waktu
19 19 19 19 19 11,7 Pusat 01
Penyediaan dan Pengembangan Statistik
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan 638,7
Publikasi/Laporan Tanaman Pangan Jumlah Publikasi/Laporan Statistik
Tanaman Pangan yang terbit tepat
waktu
515 515 515 515 515 277,6 Pusat 01
054.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Publikasi/Laporan Tanaman Pangan
Terintegrasi dengan Kerangka Sampel
Area
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik
Tanaman Pangan Terintegrasi
dengan Kerangka Sampel Area yang
terbit tepat waktu
506 506 506 506 506 361,1 Pusat 01
Publikasi/Laporan Sensus Pertanian* Jumlah Publikasi/Laporan Sensus
Pertanian
0,0 Pusat 01
JUMLAH 1.022,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 865INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Publikasi/Laporan Tanaman Pangan
Terintegrasi dengan Kerangka Sampel
Area
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik
Tanaman Pangan Terintegrasi
dengan Kerangka Sampel Area yang
terbit tepat waktu
506 506 506 506 506 361,1 Pusat 01
Publikasi/Laporan Sensus Pertanian* Jumlah Publikasi/Laporan Sensus
Pertanian
0,0 Pusat 01
JUMLAH 1.022,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
055.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas 3.543,7
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas 50,0
Program Perencanaan Pembangunan Nasional 4.090,2
JUMLAH 7.683,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 866MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas 3.543,7
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas 50,0
Program Perencanaan Pembangunan Nasional 4.090,2
JUMLAH 7.683,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
055.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bappenas 6,1
Pengelolaan Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan Nasional 6,1
Pembangunan Portal Data Nasional Terbangunnya integrasi data dan
pengelolaan portal data nasional
- - - 1 Data
Terintegrasi
1 Data
Terintegrasi
5,1 Pusat 07
Penyusunan kebijakan manajemen
data dan informasi implementasi
Perpres 95/2018 tentang SPBE
Jumlah Permen PPN 1 Permen
PPN tentang
Manajemen
Data dan
Informasi
- - - - 1,0 Pusat 07
Program Perencanaan Pembangunan
Nasional 71,5
Perencanaan Pembangunan Terkait
Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral,
dan Pertambangan 25,0
Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi
dan Penyusunan Rencana Induk
Pengembangan Geopark
Jumlah Fasilitasi Pengembangan
Geopark (Geopark)
2 2 2 2 2 15,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 867MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bappenas 6,1
Pengelolaan Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan Nasional 6,1
Pembangunan Portal Data Nasional Terbangunnya integrasi data dan
pengelolaan portal data nasional
- - - 1 Data
Terintegrasi
1 Data
Terintegrasi
5,1 Pusat 07
Penyusunan kebijakan manajemen
data dan informasi implementasi
Perpres 95/2018 tentang SPBE
Jumlah Permen PPN 1 Permen
PPN tentang
Manajemen
Data dan
Informasi
- - - - 1,0 Pusat 07
Program Perencanaan Pembangunan
Nasional 71,5
Perencanaan Pembangunan Terkait
Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral,
dan Pertambangan 25,0
Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi
dan Penyusunan Rencana Induk
Pengembangan Geopark
Jumlah Fasilitasi Pengembangan
Geopark (Geopark)
2 2 2 2 2 15,0 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
055.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Pola Pendanaan
Pengembangan Geopark
Alternatif Pendanaan Pengembangan
Geopark (Skema)
1 1 1 1 1 10,0 Pusat 01
Perencanaan Pembangunan Terkait
Politik Luar Negeri dan Kerjasama
Pembangunan Internasional 13,5
Knowlegde Sharing Kerja Sama
Selatan-Selatan dan Triangular
Jumlah Knowlegde Sharing Kerja
Sama Selatan-Selatan dan
Triangular
1 1 1 1 1 13,5 Pusat 07
Perencanaan Pembangunan Bidang
Sistem dan Prosedur Pendanaan
Pembangunan 33,0
Sinkronisasi Perencanaan dan
Penganggaran
Persentase integrasi sistem
perencanaan dan penganggaran
pemerintah pusat
75 100 - - - 21,0 Pusat 07
Persentase integrasi sistem
perencanaan dan penganggaran
pemerintah daerah
50 75 100 - - 0,0 Daerah 07
Persentase Integrasi sistem
perencanaan dan penganggaran
pusat dan daerah
25 50 75 100 - 0,0 Pusat dan Daerah 07
Reviu dan Penyempurnaan Sistem
Perencanaan dan Penganggaran
Jumlah Fitur yang diperbaiki,
disempurnakan, atau ditambahkan
3 3 3 3 3 12,0 Pusat 07
JUMLAH 77,6
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 868INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Pola Pendanaan
Pengembangan Geopark
Alternatif Pendanaan Pengembangan
Geopark (Skema)
1 1 1 1 1 10,0 Pusat 01
Perencanaan Pembangunan Terkait
Politik Luar Negeri dan Kerjasama
Pembangunan Internasional 13,5
Knowlegde Sharing Kerja Sama
Selatan-Selatan dan Triangular
Jumlah Knowlegde Sharing Kerja
Sama Selatan-Selatan dan
Triangular
1 1 1 1 1 13,5 Pusat 07
Perencanaan Pembangunan Bidang
Sistem dan Prosedur Pendanaan
Pembangunan 33,0
Sinkronisasi Perencanaan dan
Penganggaran
Persentase integrasi sistem
perencanaan dan penganggaran
pemerintah pusat
75 100 - - - 21,0 Pusat 07
Persentase integrasi sistem
perencanaan dan penganggaran
pemerintah daerah
50 75 100 - - 0,0 Daerah 07
Persentase Integrasi sistem
perencanaan dan penganggaran
pusat dan daerah
25 50 75 100 - 0,0 Pusat dan Daerah 07
Reviu dan Penyempurnaan Sistem
Perencanaan dan Penganggaran
Jumlah Fitur yang diperbaiki,
disempurnakan, atau ditambahkan
3 3 3 3 3 12,0 Pusat 07
JUMLAH 77,6
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
056.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN 4.678,8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN 1.287,6
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN 109,6
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang 1.122,4
Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan 1.649,6
Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan 161,3
Program Penataan Agraria 105,0
Program Pengadaan Tanah 273,9
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 909,8
Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang 92,1
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah 23.278,2
JUMLAH 33.668,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 869MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN 4.678,8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN 1.287,6
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN 109,6
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang 1.122,4
Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan 1.649,6
Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan 161,3
Program Penataan Agraria 105,0
Program Pengadaan Tanah 273,9
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 909,8
Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang 92,1
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah 23.278,2
JUMLAH 33.668,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
056.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian ATR/BPN 1.140,3
Pengelolaan Data dan Informasi
Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan 1.091,3
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
6 6 6 6 6 32,1 DKI Jakarta 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
28 28 28 28 28 32,1 Jawa Barat 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
36 36 36 36 36 32,1 Jawa Tengah 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
6 6 6 6 6 32,1 Yogyakarta 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
40 40 40 40 40 32,1 Jawa Timur 02
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 870MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian ATR/BPN 1.140,3
Pengelolaan Data dan Informasi
Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan 1.091,3
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
6 6 6 6 6 32,1 DKI Jakarta 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
28 28 28 28 28 32,1 Jawa Barat 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
36 36 36 36 36 32,1 Jawa Tengah 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
6 6 6 6 6 32,1 Yogyakarta 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
40 40 40 40 40 32,1 Jawa Timur 02
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
056.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
22 22 22 22 22 32,1 Aceh 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
26 26 26 26 26 32,1 Sumatera Utara 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
20 20 20 20 20 32,1 Sumatera Barat 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
13 13 13 13 13 32,1 Riau 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
12 12 12 12 12 32,1 Jambi 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
16 16 16 16 16 32,1 Sumatera Selatan 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
13 13 13 13 13 32,1 Lampung 02
berkas 3, hlm. 871INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
22 22 22 22 22 32,1 Aceh 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
26 26 26 26 26 32,1 Sumatera Utara 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
20 20 20 20 20 32,1 Sumatera Barat 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
13 13 13 13 13 32,1 Riau 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
12 12 12 12 12 32,1 Jambi 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
16 16 16 16 16 32,1 Sumatera Selatan 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
13 13 13 13 13 32,1 Lampung 02
056.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
15 15 15 15 15 32,1 Kalimantan Barat 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
15 15 15 15 15 32,1 Kalimantan Tengah 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
14 14 14 14 14 32,1 Kalimantan Selatan 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
10 10 10 10 10 32,1 Kalimantan Timur 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
14 14 14 14 14 32,1 Sulawesi Utara 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
12 12 12 12 12 32,1 Sulawesi Tengah 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
25 25 25 25 25 32,1 Sulawesi Selatan 02
berkas 3, hlm. 872INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
15 15 15 15 15 32,1 Kalimantan Barat 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
15 15 15 15 15 32,1 Kalimantan Tengah 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
14 14 14 14 14 32,1 Kalimantan Selatan 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
10 10 10 10 10 32,1 Kalimantan Timur 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
14 14 14 14 14 32,1 Sulawesi Utara 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
12 12 12 12 12 32,1 Sulawesi Tengah 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
25 25 25 25 25 32,1 Sulawesi Selatan 02
056.B.4
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
13 13 13 13 13 32,1 Sulawesi Tenggara 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
7 7 7 7 7 32,1 Maluku 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
10 10 10 10 10 32,1 Bali 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
23 23 23 23 23 32,1 NTB 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
11 11 11 11 11 32,1 NTT 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
13 13 13 13 13 32,1 Papua 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
11 11 11 11 11 32,1 Bengkulu 02
berkas 3, hlm. 873INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
13 13 13 13 13 32,1 Sulawesi Tenggara 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
7 7 7 7 7 32,1 Maluku 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
10 10 10 10 10 32,1 Bali 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
23 23 23 23 23 32,1 NTB 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
11 11 11 11 11 32,1 NTT 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
13 13 13 13 13 32,1 Papua 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
11 11 11 11 11 32,1 Bengkulu 02
056.B.5
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
8 8 8 8 8 32,1 Maluku Utara 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
8 8 8 8 8 32,1 Banten 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
8 8 8 8 8 32,1 Kep. Bangka Belitung 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
7 7 7 7 7 32,1 Gorontalo 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
8 8 8 8 8 32,1 Kep. Riau 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
11 11 11 11 11 32,1 Papua Barat 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
6 6 6 6 6 32,1 Sulawesi Barat 02
berkas 3, hlm. 874INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
8 8 8 8 8 32,1 Maluku Utara 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
8 8 8 8 8 32,1 Banten 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
8 8 8 8 8 32,1 Kep. Bangka Belitung 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
7 7 7 7 7 32,1 Gorontalo 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
8 8 8 8 8 32,1 Kep. Riau 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
11 11 11 11 11 32,1 Papua Barat 02
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
6 6 6 6 6 32,1 Sulawesi Barat 02
056.B.6
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
5 5 5 5 5 32,1 Kalimantan Utara 02
Pengembangan dan pengelolaan
administrasi Hukum dan Bantuan
Hukum Kementerian ATR/BPN 49,0
Sosialisasi Peraturan Perundangan
terkait Tanah Adat/Ulayat
Jumlah provinsi yang mendapatkan
sosialisasi untuk penetapan
peraturan perundangan terkait
tanah adat/ulayat
34 34 34 34 34 49,0 DKI Jakarta 02
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang 506,1
Perencanaan Tata Ruang 81,2
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
0 0 0 1 0 1,7 Jawa Tengah (KSN
Kawasan Sangiran)
02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
0 0 0 1 0 1,7 Jawa Timur 02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
1 0 0 0 1 3,3 Aceh (KSN Kawasan
Ekosistem Leuseur),
KSN Bandar Aceh
Darrusalam
02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
1 0 1 0 0 3,2 Sumatera Barat (KSN
TN Kerinci Seblat, KSN
Danau Maninjau)
02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
0 1 0 0 0 1,6 Jambi (KSN Cagar
Budaya Muaro Jambi)
02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
0 0 1 0 0 1,7 Sumatera Selatan 02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
0 0 0 0 1 1,8 Sulawesi Utara 02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
0 1 0 0 0 1,6 Sulawesi Selatan (KSN
Pare Pare)
berkas 3, hlm. 875INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Layanan Pertanahan Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan
pelayanan pertanahan modern
berbasis digital (satker)
5 5 5 5 5 32,1 Kalimantan Utara 02
Pengembangan dan pengelolaan
administrasi Hukum dan Bantuan
Hukum Kementerian ATR/BPN 49,0
Sosialisasi Peraturan Perundangan
terkait Tanah Adat/Ulayat
Jumlah provinsi yang mendapatkan
sosialisasi untuk penetapan
peraturan perundangan terkait
tanah adat/ulayat
34 34 34 34 34 49,0 DKI Jakarta 02
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang 506,1
Perencanaan Tata Ruang 81,2
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
0 0 0 1 0 1,7 Jawa Tengah (KSN
Kawasan Sangiran)
02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
0 0 0 1 0 1,7 Jawa Timur 02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
1 0 0 0 1 3,3 Aceh (KSN Kawasan
Ekosistem Leuseur),
KSN Bandar Aceh
Darrusalam
02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
1 0 1 0 0 3,2 Sumatera Barat (KSN
TN Kerinci Seblat, KSN
Danau Maninjau)
02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
0 1 0 0 0 1,6 Jambi (KSN Cagar
Budaya Muaro Jambi)
02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
0 0 1 0 0 1,7 Sumatera Selatan 02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
0 0 0 0 1 1,8 Sulawesi Utara 02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
0 1 0 0 0 1,6 Sulawesi Selatan (KSN
Pare Pare)
056.B.7
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
0 0 0 1 0 1,7 Sulawesi Tenggara
(KSN TN Rawa Aopa-
Watumohai-Rawa
Tinondo)
02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RDTR Kawasan
Perbatasan Negara yang
diselesaikan
0 0 2 0 2 9,3 Maluku (Tepa, Tiakur,
Benjina, Wonreli)
02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
1 0 0 0 1 3,3 NTB (KSN TN. Gunung
Rinjani, KSN Kawasan
Bima)
02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RDTR Kawasan
Perbatasan Negara yang
diselesaikan
0 2 0 0 0 4,2 Haumeni Ana,
Turiskain (NTT)
02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
0 0 0 0 1 1,8 NTT (KSN Kawasan
Mbay)
02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RDTR Kawasan
Perbatasan Negara yang
diselesaikan
1 0 0 2 0 6,7 Yetetkun, Hamadi,
Merauke (Papua)
02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
0 0 0 1 0 1,7 Papua 02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
0 0 1 0 0 1,7 Bengkulu (KSN TN
Bukit Barisan Selatan)
02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
0 1 0 0 0 1,6 Gorontalo (KSN
Gorontalo-Paguyuman-
Kwandang)
02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RDTR Kawasan
Perbatasan Negara yang
diselesaikan
1 0 0 0 0 2,1 Serasan (Kep. Riau) 02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
0 0 1 0 0 1,7 Jawa Barat (KSN
Kawasan Teropong
Bintang Boscha)
berkas 3, hlm. 876INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
0 0 0 1 0 1,7 Sulawesi Tenggara
(KSN TN Rawa Aopa-
Watumohai-Rawa
Tinondo)
02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RDTR Kawasan
Perbatasan Negara yang
diselesaikan
0 0 2 0 2 9,3 Maluku (Tepa, Tiakur,
Benjina, Wonreli)
02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
1 0 0 0 1 3,3 NTB (KSN TN. Gunung
Rinjani, KSN Kawasan
Bima)
02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RDTR Kawasan
Perbatasan Negara yang
diselesaikan
0 2 0 0 0 4,2 Haumeni Ana,
Turiskain (NTT)
02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
0 0 0 0 1 1,8 NTT (KSN Kawasan
Mbay)
02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RDTR Kawasan
Perbatasan Negara yang
diselesaikan
1 0 0 2 0 6,7 Yetetkun, Hamadi,
Merauke (Papua)
02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
0 0 0 1 0 1,7 Papua 02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
0 0 1 0 0 1,7 Bengkulu (KSN TN
Bukit Barisan Selatan)
02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
0 1 0 0 0 1,6 Gorontalo (KSN
Gorontalo-Paguyuman-
Kwandang)
02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RDTR Kawasan
Perbatasan Negara yang
diselesaikan
1 0 0 0 0 2,1 Serasan (Kep. Riau) 02
Penyusunan Rencana Tata Ruang di
Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
0 0 1 0 0 1,7 Jawa Barat (KSN
Kawasan Teropong
Bintang Boscha)
056.B.8
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Fasilitasi Legislasi RDTR Atambua
Kawasan Perbatasan Negara
Jumlah dokumen Harmonisasi
Peraturan Presiden
1 - - - - 0,5 Atambua Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
02
Fasilitasi Legislasi RDTR Ranai
Kawasan Perbatasan Negara
Jumlah dokumen Harmonisasi
Peraturan Presiden
1 - - - - 0,5 Kabupaten Natuna 02
Fasilitasi Legislasi RDTR Nunukan
Kawasan Perbatasan Negara
Jumlah dokumen Harmonisasi
Peraturan Presiden
1 - - - - 0,5 Nunukan Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
02
Fasilitasi Legislasi RDTR Mota'ain
Kawasan Perbatasan Negara
Jumlah dokumen Harmonisasi
Peraturan Presiden
1 - - - - 0,2 Kab. Belu Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
02
Fasilitasi Legislasi RDTR Motamasin
Kawasan Perbatasan Negara
Jumlah dokumen Harmonisasi
Peraturan Presiden
1 - - - - 0,2 Kab. Malaka 02
Fasilitasi Legislasi RDTR Wini
Kawasan Perbatasan Negara
Jumlah dokumen Harmonisasi
Peraturan Presiden
1 - - - - 0,2 Kab. Timor Tengah
Utara
Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
berkas 3, hlm. 877INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Fasilitasi Legislasi RDTR Atambua
Kawasan Perbatasan Negara
Jumlah dokumen Harmonisasi
Peraturan Presiden
1 - - - - 0,5 Atambua Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
02
Fasilitasi Legislasi RDTR Ranai
Kawasan Perbatasan Negara
Jumlah dokumen Harmonisasi
Peraturan Presiden
1 - - - - 0,5 Kabupaten Natuna 02
Fasilitasi Legislasi RDTR Nunukan
Kawasan Perbatasan Negara
Jumlah dokumen Harmonisasi
Peraturan Presiden
1 - - - - 0,5 Nunukan Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
02
Fasilitasi Legislasi RDTR Mota'ain
Kawasan Perbatasan Negara
Jumlah dokumen Harmonisasi
Peraturan Presiden
1 - - - - 0,2 Kab. Belu Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
02
Fasilitasi Legislasi RDTR Motamasin
Kawasan Perbatasan Negara
Jumlah dokumen Harmonisasi
Peraturan Presiden
1 - - - - 0,2 Kab. Malaka 02
Fasilitasi Legislasi RDTR Wini
Kawasan Perbatasan Negara
Jumlah dokumen Harmonisasi
Peraturan Presiden
1 - - - - 0,2 Kab. Timor Tengah
Utara
Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
056.B.9
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Perencanaan Ibukota Negara Jumlah Rencana Tata Ruang yang
diselesaikan
- Revisi RTR Pulau (matek PK)
- Revisi RTRW Kaltim(matek dan
raperda)
- Revisi RTRW Kukar (matek dan
raperda)
- Revisi RTRW PPU(matek dan
raperda)
- Revisi RTR Pulau (matek dan
raperpres)
- RTR KSN IKN (Matek dan
Raperpres)
- RDTR Pusat Pemerintahan IKN
(Matek dan Raperpres)
- RDTR Pusat Kegiatan Ekonomi IKN
(matek dan raperpres)
- Revisi RTRWN (Matek dan RPP)
- RDTR BWK I (Matek dan
Raperpres)
- RDTR BWK II (Matek dan
Raperpres)
7 4 26,8 Pusat Ibu Kota Negara (IKN) 02
Penataan Kawasan 124,9
Master Plan Kawasan Rawan Bencana jumlah rekomendasi teknis kawasan
rawan bencana yang disusun
2 2 2 2 2 20,1 Pusat 06
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari BantuanTeknis
Penyusunan Materi Teknis RDTR
Arahan Prioritas Nasional
5 12 12 12 12 104,8 Pusat 06
Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah 300,0
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang di Tingkat
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Aceh 02
berkas 3, hlm. 878INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Perencanaan Ibukota Negara Jumlah Rencana Tata Ruang yang
diselesaikan
- Revisi RTR Pulau (matek PK)
- Revisi RTRW Kaltim(matek dan
raperda)
- Revisi RTRW Kukar (matek dan
raperda)
- Revisi RTRW PPU(matek dan
raperda)
- Revisi RTR Pulau (matek dan
raperpres)
- RTR KSN IKN (Matek dan
Raperpres)
- RDTR Pusat Pemerintahan IKN
(Matek dan Raperpres)
- RDTR Pusat Kegiatan Ekonomi IKN
(matek dan raperpres)
- Revisi RTRWN (Matek dan RPP)
- RDTR BWK I (Matek dan
Raperpres)
- RDTR BWK II (Matek dan
Raperpres)
7 4 26,8 Pusat Ibu Kota Negara (IKN) 02
Penataan Kawasan 124,9
Master Plan Kawasan Rawan Bencana jumlah rekomendasi teknis kawasan
rawan bencana yang disusun
2 2 2 2 2 20,1 Pusat 06
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari BantuanTeknis
Penyusunan Materi Teknis RDTR
Arahan Prioritas Nasional
5 12 12 12 12 104,8 Pusat 06
Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang Daerah 300,0
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang di Tingkat
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Aceh 02
056.B.10
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang di Tingkat
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari BantuanTeknis
Penyusunan Materi Teknis RDTR
1 0 0 0 0 2,0 Kec. Bener Meriah 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang di Tingkat
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 4 4 6 6 2,3 Aceh 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang di Tingkat
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 3 4 5 6 5,2 Aceh 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 DKI Jakarta 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
1 0 0 0 0 0,1 DKI Jakarta 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
1 0 0 0 0 0,1 DKI Jakarta 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 2 2 2 2 1,7 Jawa Barat 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
5 7 9 11 12 4,5 Jawa Barat 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
5 7 8 10 11 11,3 Jawa Barat 02
berkas 3, hlm. 879INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang di Tingkat
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari BantuanTeknis
Penyusunan Materi Teknis RDTR
1 0 0 0 0 2,0 Kec. Bener Meriah 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang di Tingkat
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 4 4 6 6 2,3 Aceh 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang di Tingkat
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 3 4 5 6 5,2 Aceh 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 DKI Jakarta 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
1 0 0 0 0 0,1 DKI Jakarta 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
1 0 0 0 0 0,1 DKI Jakarta 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 2 2 2 2 1,7 Jawa Barat 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
5 7 9 11 12 4,5 Jawa Barat 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
5 7 8 10 11 11,3 Jawa Barat 02
056.B.11
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 2 2 2 2 1,7 Jawa Tengah 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
4 6 8 9 10 3,8 Jawa Tengah 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
4 6 7 8 9 9,5 Jawa Tengah 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Yogyakarta 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 5 7 8 9 3,3 Yogyakarta 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 5 6 8 9 8,3 Yogyakarta 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Jawa Timur 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari BantuanTeknis
Penyusunan Materi Teknis RDTR
1 0 0 0 0 2,0 Jawa Timur
(Lamongan)
02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 5 7 8 9 3,3 Jawa Timur 02
berkas 3, hlm. 880INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 2 2 2 2 1,7 Jawa Tengah 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
4 6 8 9 10 3,8 Jawa Tengah 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
4 6 7 8 9 9,5 Jawa Tengah 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Yogyakarta 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 5 7 8 9 3,3 Yogyakarta 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 5 6 8 9 8,3 Yogyakarta 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Jawa Timur 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari BantuanTeknis
Penyusunan Materi Teknis RDTR
1 0 0 0 0 2,0 Jawa Timur
(Lamongan)
02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 5 7 8 9 3,3 Jawa Timur 02
056.B.12
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 5 7 8 9 8,4 Jawa Timur 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 2 2 2 2 1,7 Sumatera Utara 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 5 7 9 11 3,6 Sumatera Utara 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari BantuanTeknis
Penyusunan Materi Teknis RDTR
0 0 0 2 0 4,0 Sumatera Utara (Nias
Barat dan Nias
Selatan)
02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 5 7 8 10 8,5 Sumatera Utara 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 2 2 2 2 1,7 Sumatera Barat 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari BantuanTeknis
Penyusunan Materi Teknis RDTR
0 1 0 0 0 2,0 Sumatera Barat (Kep
Mentawai)
02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 5 7 8 9 3,3 Sumatera Barat 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 5 7 8 8 8,2 Sumatera Barat 02
berkas 3, hlm. 881INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 5 7 8 9 8,4 Jawa Timur 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 2 2 2 2 1,7 Sumatera Utara 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 5 7 9 11 3,6 Sumatera Utara 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari BantuanTeknis
Penyusunan Materi Teknis RDTR
0 0 0 2 0 4,0 Sumatera Utara (Nias
Barat dan Nias
Selatan)
02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 5 7 8 10 8,5 Sumatera Utara 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 2 2 2 2 1,7 Sumatera Barat 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari BantuanTeknis
Penyusunan Materi Teknis RDTR
0 1 0 0 0 2,0 Sumatera Barat (Kep
Mentawai)
02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 5 7 8 9 3,3 Sumatera Barat 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 5 7 8 8 8,2 Sumatera Barat 02
056.B.13
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 2 2 2 2 1,7 Riau 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
2 4 4 6 6 2,2 Riau 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
2 3 4 6 6 5,2 Riau 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Jambi 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari BantuanTeknis
Penyusunan Materi Teknis RDTR
0 0 0 0 1 2,0 Jambi (Kab
Sarolangun)
02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 4 4 5 7 2,3 Jambi 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 4 4 5 7 6,4 Jambi 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Sumatera Selatan 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 5 7 9 9 3,4 Sumatera Selatan 02
berkas 3, hlm. 882INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 2 2 2 2 1,7 Riau 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
2 4 4 6 6 2,2 Riau 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
2 3 4 6 6 5,2 Riau 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Jambi 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari BantuanTeknis
Penyusunan Materi Teknis RDTR
0 0 0 0 1 2,0 Jambi (Kab
Sarolangun)
02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 4 4 5 7 2,3 Jambi 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 4 4 5 7 6,4 Jambi 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Sumatera Selatan 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 5 7 9 9 3,4 Sumatera Selatan 02
056.B.14
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 5 7 9 9 8,5 Sumatera Selatan 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Lampung 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 4 5 7 8 2,7 Lampung 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 4 5 7 8 6,9 Lampung 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Kalimantan Barat 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 5 5 6 7 1,3 Kalimantan Barat 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 5 5 6 7 0,9 Kalimantan Barat 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Kalimantan Tengah 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 5 5 6 8 1,3 Kalimantan Tengah 02
berkas 3, hlm. 883INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 5 7 9 9 8,5 Sumatera Selatan 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Lampung 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 4 5 7 8 2,7 Lampung 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 4 5 7 8 6,9 Lampung 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Kalimantan Barat 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 5 5 6 7 1,3 Kalimantan Barat 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 5 5 6 7 0,9 Kalimantan Barat 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Kalimantan Tengah 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 5 5 6 8 1,3 Kalimantan Tengah 02
056.B.15
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 5 5 6 8 0,9 Kalimantan Tengah 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Kalimantan Selatan 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 5 5 7 8 1,3 Kalimantan Selatan 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 5 5 7 8 0,9 Kalimantan Selatan 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 2 2 2 2 1,7 Kalimantan Timur 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 5 6 7 8 1,3 Kalimantan Timur 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 4 5 7 8 0,9 Kalimantan Timur 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Sulawesi Utara 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
4 5 6 7 8 1,3 Sulawesi Utara 02
berkas 3, hlm. 884INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 5 5 6 8 0,9 Kalimantan Tengah 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Kalimantan Selatan 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 5 5 7 8 1,3 Kalimantan Selatan 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 5 5 7 8 0,9 Kalimantan Selatan 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 2 2 2 2 1,7 Kalimantan Timur 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 5 6 7 8 1,3 Kalimantan Timur 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 4 5 7 8 0,9 Kalimantan Timur 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Sulawesi Utara 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
4 5 6 7 8 1,3 Sulawesi Utara 02
056.B.16
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
4 5 6 7 8 0,9 Sulawesi Utara 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Sulawesi Tengah 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
4 5 6 7 8 1,3 Sulawesi Tengah 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
4 5 6 7 8 0,9 Sulawesi Tengah 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 2 2 2 2 1,7 Sulawesi Selatan 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
4 6 6 8 10 1,3 Sulawesi Selatan 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
4 5 6 8 10 0,9 Sulawesi Selatan 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Sulawesi Tenggara 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari BantuanTeknis
Penyusunan Materi Teknis RDTR
1 0 0 0 0 2,0 Sulawesi Tenggara
(Kab. Buton Utara)
berkas 3, hlm. 885INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
4 5 6 7 8 0,9 Sulawesi Utara 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Sulawesi Tengah 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
4 5 6 7 8 1,3 Sulawesi Tengah 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
4 5 6 7 8 0,9 Sulawesi Tengah 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 2 2 2 2 1,7 Sulawesi Selatan 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
4 6 6 8 10 1,3 Sulawesi Selatan 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
4 5 6 8 10 0,9 Sulawesi Selatan 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Sulawesi Tenggara 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari BantuanTeknis
Penyusunan Materi Teknis RDTR
1 0 0 0 0 2,0 Sulawesi Tenggara
(Kab. Buton Utara)
056.B.17
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
4 5 6 7 8 1,3 Sulawesi Tenggara 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
4 5 6 7 8 0,9 Sulawesi Tenggara 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 2 2 2 2 1,7 Maluku 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 3 3 4 5 1,6 Maluku 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 3 3 3 5 1,9 Maluku 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Bali 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 4 5 5 5 2,2 Bali 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 4 5 5 5 6,3 Bali 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 NTB 02
berkas 3, hlm. 886INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
4 5 6 7 8 1,3 Sulawesi Tenggara 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
4 5 6 7 8 0,9 Sulawesi Tenggara 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 2 2 2 2 1,7 Maluku 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 3 3 4 5 1,6 Maluku 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 3 3 3 5 1,9 Maluku 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Bali 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 4 5 5 5 2,2 Bali 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 4 5 5 5 6,3 Bali 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 NTB 02
056.B.18
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
2 2 3 5 6 1,8 NTB 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
2 2 3 5 6 1,9 NTB 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 2 2 2 2 1,7 NTT 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari BantuanTeknis
Penyusunan Materi Teknis RDTR
1 1 1 1 2 12,0 NTT (Kab Flores Timur,
Kab. Manggarai Timur,
Kab. Malaka, Kab.
Sumba Tengah, Kab
Alor, Kab Sabu Raijua)
02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
2 2 3 5 5 1,3 NTT 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
2 2 3 5 5 0,9 NTT 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 2 2 2 2 1,7 Papua 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari BantuanTeknis
Penyusunan Materi Teknis RDTR
0 2 3 1 1 14,0 Papua (Kab. Dogiyai,
Intanjaya, Memberamo
Raya, Memberamo
Tengah, Mappi, Nduga,
Asmat)
berkas 3, hlm. 887INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
2 2 3 5 6 1,8 NTB 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
2 2 3 5 6 1,9 NTB 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 2 2 2 2 1,7 NTT 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari BantuanTeknis
Penyusunan Materi Teknis RDTR
1 1 1 1 2 12,0 NTT (Kab Flores Timur,
Kab. Manggarai Timur,
Kab. Malaka, Kab.
Sumba Tengah, Kab
Alor, Kab Sabu Raijua)
02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
2 2 3 5 5 1,3 NTT 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
2 2 3 5 5 0,9 NTT 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 2 2 2 2 1,7 Papua 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari BantuanTeknis
Penyusunan Materi Teknis RDTR
0 2 3 1 1 14,0 Papua (Kab. Dogiyai,
Intanjaya, Memberamo
Raya, Memberamo
Tengah, Mappi, Nduga,
Asmat)
056.B.19
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
1 3 5 5 5 1,9 Papua 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
1 3 5 5 5 2,0 Papua 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Bengkulu 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 5 5 6 7 2,6 Bengkulu 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 5 5 6 7 7,7 Bengkulu 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 2 2 2 2 1,7 Maluku Utara 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari BantuanTeknis
Penyusunan Materi Teknis RDTR
0 0 0 0 1 2,0 Maluku Utara (Kab.
Pulau Taliabu)
02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 3 3 4 5 1,8 Maluku Utara 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 3 3 4 5 2,0 Maluku Utara 02
berkas 3, hlm. 888INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
1 3 5 5 5 1,9 Papua 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
1 3 5 5 5 2,0 Papua 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Bengkulu 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 5 5 6 7 2,6 Bengkulu 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 5 5 6 7 7,7 Bengkulu 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 2 2 2 2 1,7 Maluku Utara 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari BantuanTeknis
Penyusunan Materi Teknis RDTR
0 0 0 0 1 2,0 Maluku Utara (Kab.
Pulau Taliabu)
02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 3 3 4 5 1,8 Maluku Utara 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 3 3 4 5 2,0 Maluku Utara 02
056.B.20
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Banten 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 4 4 4 5 2,0 Banten 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 3 3 3 4 4,6 Banten 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 2 2 2 2 1,7 Kep. Bangka Belitung 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 4 5 7 8 2,7 Kep. Bangka Belitung 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 4 5 7 8 6,9 Kep. Bangka Belitung 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Gorontalo 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 4 5 6 7 1,3 Gorontalo 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 4 5 6 7 0,9 Gorontalo 02
berkas 3, hlm. 889INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Banten 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 4 4 4 5 2,0 Banten 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 3 3 3 4 4,6 Banten 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 2 2 2 2 1,7 Kep. Bangka Belitung 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 4 5 7 8 2,7 Kep. Bangka Belitung 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 4 5 7 8 6,9 Kep. Bangka Belitung 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Gorontalo 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 4 5 6 7 1,3 Gorontalo 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 4 5 6 7 0,9 Gorontalo 02
056.B.21
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Kep. Riau 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari BantuanTeknis
Penyusunan Materi Teknis RDTR
1 0 0 0 0 2,0 Kep. Riau (Bintan) 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 4 5 6 7 2,5 Kep. Riau 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 4 5 6 7 6,6 Kep. Riau 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Papua Barat 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari BantuanTeknis
Penyusunan Materi Teknis RDTR
0 1 1 1 0 6,0 Papua Barat (Kab.
Manokwari Selatan,
Maybrat, Pegunungan
Arfak)
02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
2 3 5 5 5 1,9 Papua Barat 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
1 3 5 5 5 2,0 Papua Barat 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Sulawesi Barat 02
berkas 3, hlm. 890INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Kep. Riau 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari BantuanTeknis
Penyusunan Materi Teknis RDTR
1 0 0 0 0 2,0 Kep. Riau (Bintan) 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 4 5 6 7 2,5 Kep. Riau 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 4 5 6 7 6,6 Kep. Riau 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Papua Barat 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari BantuanTeknis
Penyusunan Materi Teknis RDTR
0 1 1 1 0 6,0 Papua Barat (Kab.
Manokwari Selatan,
Maybrat, Pegunungan
Arfak)
02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
2 3 5 5 5 1,9 Papua Barat 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
1 3 5 5 5 2,0 Papua Barat 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Sulawesi Barat 02
056.B.22
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 4 5 5 6 1,3 Sulawesi Barat 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 4 5 5 6 0,9 Sulawesi Barat 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Kalimantan Utara 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 5 5 7 8 1,3 Kalimantan Utara 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 5 5 7 8 0,9 Kalimantan Utara 02
Program Pengembangan Infrastruktur
Keagrariaan 544,3
Survei Dan Pemetaan Tematik 4,5
Lanjutan Kegiatan Inventarisasi
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di
dalam Kawasan Hutan di kawasan
Perluasan IKN
Luas lahan yang diinventarisasi
kegiatan P4T di kawasan hutan di
kawasan perluasan IKN (Hektar)
73169 4,5 Ibu Kota Negara Ibu Kota Negara (IKN) 02
Pengukuran dan Pemetaan Dasar 539,8
Perapatan Batas Kawasan Hutan Panjang kawasan Hutan yang
dilakukan perapatan batas (Km)
3189 5000 5000 5000 5000 539,8 34 Provinsi 02
Program Pengadaan Tanah 212,5
Pemanfaatan Tanah Pemerintah 212,5
Terbentuk dan operasional lembaga
Bank Tanah
Terbentuk dan operasional lembaga
Bank Tanah
1 1 1 1 1 212,5 DKI Jakarta 02
Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Penguasaan Tanah 132,8
Pengendalian Pemanfaatan Ruang 30,0
berkas 3, hlm. 891INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 4 5 5 6 1,3 Sulawesi Barat 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 4 5 5 6 0,9 Sulawesi Barat 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Peninjauan kembali/Penyusunan
Rencana Tata Ruang
0 1 1 1 1 0,9 Kalimantan Utara 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang
dihasilkan dari Bimbingan Teknis
Penyusunan RDTR
3 5 5 7 8 1,3 Kalimantan Utara 02
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan
pendampingan Persetujuan
Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
3 5 5 7 8 0,9 Kalimantan Utara 02
Program Pengembangan Infrastruktur
Keagrariaan 544,3
Survei Dan Pemetaan Tematik 4,5
Lanjutan Kegiatan Inventarisasi
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di
dalam Kawasan Hutan di kawasan
Perluasan IKN
Luas lahan yang diinventarisasi
kegiatan P4T di kawasan hutan di
kawasan perluasan IKN (Hektar)
73169 4,5 Ibu Kota Negara Ibu Kota Negara (IKN) 02
Pengukuran dan Pemetaan Dasar 539,8
Perapatan Batas Kawasan Hutan Panjang kawasan Hutan yang
dilakukan perapatan batas (Km)
3189 5000 5000 5000 5000 539,8 34 Provinsi 02
Program Pengadaan Tanah 212,5
Pemanfaatan Tanah Pemerintah 212,5
Terbentuk dan operasional lembaga
Bank Tanah
Terbentuk dan operasional lembaga
Bank Tanah
1 1 1 1 1 212,5 DKI Jakarta 02
Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Penguasaan Tanah 132,8
Pengendalian Pemanfaatan Ruang 30,0
056.B.23
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengendalian Pemanfaatan Ruang di
DAS pada wilayah sungai
Jumlah obyek penyusunan
instrumen pengendalian
pemanfaatan ruang di sekitar Situ,
Danau, Embung, Waduk (SDEW)
6 2 0 0 0 25,9 Pusat 01
Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan
Ruang Sistemik dan Lengkap
Jumlah kasus objek Penertiban
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
Sistemik dan Lengkap (P3RSL)
3 0 0 0 0 4,1 Pusat 01
Pengendalian dan Pemantauan
Pertanahan 50,6
Teridentifikasinya Data HGU Habis,
Tanah Tidak Termanfaatkan, dan
Pelepasan Sebagian
Jumlah Bidang Tanah hasil
Pengendalian HGU Habis, Tanah
Tidak Termanfaatkan, dan
Pelepasan Sebagian
15000 15000 15000 15000 15000 50,6 34 Provinsi 03
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar 52,2
Terlaksananya Penertiban Tanah
Terlantar
Jumlah Bidang Tanah Terlantar
yang Ditertibkan
11400 11400 11400 11400 11400 52,2 34 Provinsi 03
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
15.917,8
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di
Daerah 5,3
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
720 1600 1000 800 1563,65 1,0 Kabupaten Aceh
Tengah dan
Kabupaten Bener
Meriah
02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
0 450 0 0 0 0,0 Kabupaten Pesisir
Selatan
02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
0 0 1283,46 0 0 0,0 Kabupaten Ogan Ilir
dan Kabupaten
Banyuasin
02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
0 1283,57 392,15 0 0 0,2 Kabupaten Kubu Raya
dan Kabupaten
Sambas
berkas 3, hlm. 892INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengendalian Pemanfaatan Ruang di
DAS pada wilayah sungai
Jumlah obyek penyusunan
instrumen pengendalian
pemanfaatan ruang di sekitar Situ,
Danau, Embung, Waduk (SDEW)
6 2 0 0 0 25,9 Pusat 01
Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan
Ruang Sistemik dan Lengkap
Jumlah kasus objek Penertiban
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
Sistemik dan Lengkap (P3RSL)
3 0 0 0 0 4,1 Pusat 01
Pengendalian dan Pemantauan
Pertanahan 50,6
Teridentifikasinya Data HGU Habis,
Tanah Tidak Termanfaatkan, dan
Pelepasan Sebagian
Jumlah Bidang Tanah hasil
Pengendalian HGU Habis, Tanah
Tidak Termanfaatkan, dan
Pelepasan Sebagian
15000 15000 15000 15000 15000 50,6 34 Provinsi 03
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar 52,2
Terlaksananya Penertiban Tanah
Terlantar
Jumlah Bidang Tanah Terlantar
yang Ditertibkan
11400 11400 11400 11400 11400 52,2 34 Provinsi 03
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
15.917,8
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di
Daerah 5,3
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
720 1600 1000 800 1563,65 1,0 Kabupaten Aceh
Tengah dan
Kabupaten Bener
Meriah
02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
0 450 0 0 0 0,0 Kabupaten Pesisir
Selatan
02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
0 0 1283,46 0 0 0,0 Kabupaten Ogan Ilir
dan Kabupaten
Banyuasin
02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
0 1283,57 392,15 0 0 0,2 Kabupaten Kubu Raya
dan Kabupaten
Sambas
056.B.24
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
720 0 0 0 200 0,1 Kabupaten Lamandau 02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
0 650 0 0 0 0,1 Kabupaten Barito
Kuala
02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
4120 1703 0 1728,04 287 0,8 Kabupaten Sigi,
Kabupaten Morowali,
Kabupaten Poso,
Kabupaten Tojo
Una0Una, dan
Kabupaten Parigi
Moutong
02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
720 927 0 0 1509,71 0,3 Kabupaten Konawe
Selatan, Kabupaten
Muna, dan Kabupaten
Konawe
02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
0 750 0 450 0 0,4 Kabupaten Maluku
Tengah
02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
0 900 0 0 0 0,1 Kabupaten Bima 02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
0 1002,31 0 0 750 0,2 Kabupaten Malaka
dan Kabupaten Timor
Tengah Utara
02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
0 0 0 450 0 0,1 Kabupaten Bengkulu
Utara
02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
0 750 0 0 0 0,3 Kabupaten Kepulauan
Sula dan Kabupaten
Pulau Morotai
02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
0 0 0 1646,97 787 0,1 Kabupaten Gorontalo 02
berkas 3, hlm. 893INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
720 0 0 0 200 0,1 Kabupaten Lamandau 02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
0 650 0 0 0 0,1 Kabupaten Barito
Kuala
02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
4120 1703 0 1728,04 287 0,8 Kabupaten Sigi,
Kabupaten Morowali,
Kabupaten Poso,
Kabupaten Tojo
Una0Una, dan
Kabupaten Parigi
Moutong
02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
720 927 0 0 1509,71 0,3 Kabupaten Konawe
Selatan, Kabupaten
Muna, dan Kabupaten
Konawe
02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
0 750 0 450 0 0,4 Kabupaten Maluku
Tengah
02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
0 900 0 0 0 0,1 Kabupaten Bima 02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
0 1002,31 0 0 750 0,2 Kabupaten Malaka
dan Kabupaten Timor
Tengah Utara
02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
0 0 0 450 0 0,1 Kabupaten Bengkulu
Utara
02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
0 750 0 0 0 0,3 Kabupaten Kepulauan
Sula dan Kabupaten
Pulau Morotai
02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
0 0 0 1646,97 787 0,1 Kabupaten Gorontalo 02
056.B.25
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
0 0 0 750 1373 1,0 Kabupaten Teluk
Wondama dan
Kabupaten Fak0Fak
02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
720 1378 0 0 0 0,1 Kabupaten Mamuju
Tengah
02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
0 750 0 0 2318 0,4 Kabupaten Bulungan 02
Penyelenggaraan Pengembangan
Infrastruktur Keagrariaan di Daerah 185,6
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
- - - - - 0,0 DKI Jakarta 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
99500 125961 125961 125961 125961 1,1 Jawa Barat 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
3403 3403 3403 3403 3403 0,1 Jawa Tengah 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
8 8 8 8 8 0,8 Yogyakarta 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
163000 521860 521860 521860 521860 4,3 Jawa Timur 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha) (Ha)
38376 38376 38376 38376 38376 0,4 Aceh 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
88000 421366 421366 421366 421366 3,3 Sumatera Utara 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
71045 71045 71045 71045 71045 0,7 Sumatera Barat 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
282519 282519 282519 282519 282519 2,8 Riau 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
353625 353625 353625 353625 353625 3,5 Jambi 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
551837 551837 551837 551837 551837 5,4 Sumatera Selatan 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
104044 104044 104044 104044 104044 1,0 Lampung 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
72000 952995 952995 952995 952995 0,7 Kalimantan Barat 02
berkas 3, hlm. 894INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
0 0 0 750 1373 1,0 Kabupaten Teluk
Wondama dan
Kabupaten Fak0Fak
02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
720 1378 0 0 0 0,1 Kabupaten Mamuju
Tengah
02
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat
hak pengelolaan transmigrasi (Ha)
0 750 0 0 2318 0,4 Kabupaten Bulungan 02
Penyelenggaraan Pengembangan
Infrastruktur Keagrariaan di Daerah 185,6
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
- - - - - 0,0 DKI Jakarta 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
99500 125961 125961 125961 125961 1,1 Jawa Barat 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
3403 3403 3403 3403 3403 0,1 Jawa Tengah 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
8 8 8 8 8 0,8 Yogyakarta 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
163000 521860 521860 521860 521860 4,3 Jawa Timur 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha) (Ha)
38376 38376 38376 38376 38376 0,4 Aceh 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
88000 421366 421366 421366 421366 3,3 Sumatera Utara 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
71045 71045 71045 71045 71045 0,7 Sumatera Barat 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
282519 282519 282519 282519 282519 2,8 Riau 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
353625 353625 353625 353625 353625 3,5 Jambi 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
551837 551837 551837 551837 551837 5,4 Sumatera Selatan 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
104044 104044 104044 104044 104044 1,0 Lampung 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
72000 952995 952995 952995 952995 0,7 Kalimantan Barat 02
056.B.26
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
163656 467144 315400 315400 315400 3,6 Kalimantan Tengah 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
65500 15760 15760 15760 15760 0,7 Kalimantan Selatan 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
130000 678868 678868 678868 678868 1,5 Kalimantan Timur 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
22112 22112 22112 22112 22112 0,4 Sulawesi Utara 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
64000 275632 275632 275632 275632 4,2 Sulawesi Tengah 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
233306 233306 233306 233306 233306 4,4 Sulawesi Selatan 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
25500 62913 62913 62913 62913 1,0 Sulawesi Tenggara 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
59031 59031 59031 59031 59031 6,5 Maluku 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
223 223 223 223 223 2,1 Bali 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
45000 22256 22256 22256 22256 0,5 NTB 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
23500 43347 43347 43347 43347 0,8 NTT 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
7700 1369100 1369100 1369100 1369100 115,6 Papua 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
111000 122738 122738 122738 122738 1,1 Bengkulu 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
60637 60637 60637 60637 60637 6,6 Maluku Utara 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
4800 10799 10799 10799 10799 0,6 Banten 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
111928 111928 111928 111928 111928 1,1 Kep. Bangka Belitung 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
5439 5439 5439 5439 5439 0,1 Gorontalo 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
16489 16489 16489 16489 16489 0,2 Kep. Riau 02
berkas 3, hlm. 895INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
163656 467144 315400 315400 315400 3,6 Kalimantan Tengah 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
65500 15760 15760 15760 15760 0,7 Kalimantan Selatan 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
130000 678868 678868 678868 678868 1,5 Kalimantan Timur 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
22112 22112 22112 22112 22112 0,4 Sulawesi Utara 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
64000 275632 275632 275632 275632 4,2 Sulawesi Tengah 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
233306 233306 233306 233306 233306 4,4 Sulawesi Selatan 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
25500 62913 62913 62913 62913 1,0 Sulawesi Tenggara 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
59031 59031 59031 59031 59031 6,5 Maluku 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
223 223 223 223 223 2,1 Bali 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
45000 22256 22256 22256 22256 0,5 NTB 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
23500 43347 43347 43347 43347 0,8 NTT 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
7700 1369100 1369100 1369100 1369100 115,6 Papua 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
111000 122738 122738 122738 122738 1,1 Bengkulu 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
60637 60637 60637 60637 60637 6,6 Maluku Utara 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
4800 10799 10799 10799 10799 0,6 Banten 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
111928 111928 111928 111928 111928 1,1 Kep. Bangka Belitung 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
5439 5439 5439 5439 5439 0,1 Gorontalo 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
16489 16489 16489 16489 16489 0,2 Kep. Riau 02
056.B.27
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
77198 77198 77198 77198 77198 8,4 Papua Barat 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
36996 36996 36996 36996 36996 0,7 Sulawesi Barat 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
54128 219451 143579 143579 143579 1,5 Kalimantan Utara 02
Penyelenggaraan Penataan Hubungan
Hukum Keagrariaan di Daerah 9.392,8
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
- - - - - 0,0 DKI Jakarta 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
491757 384767 486958 486958 486958 420,5 Jawa Barat 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
1324000 122073 122073 122073 122073 244,2 Jawa Tengah 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
215000 43836,25 43836,25 43836,25 43836,25 69,7 Yogyakarta 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
1375000 240076 240076 240076 240076 315,6 Jawa Timur 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha) (Ha)
401443 401443 401443 401443 401443 349,7 Aceh 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
816 287 0 0 60 0,0 Kabupaten Aceh
Tengah, Kabupaten
Bener Meriah, dan
Kabupaten Simeulue
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
80000 544330 544330 544330 544330 474,4 Sumatera Utara 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
52000 306642 306642 306642 306642 277,6 Sumatera Barat 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
112 0 0 0 0 0,0 Kabupaten Pesisir
Selatan
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
122500 201964 201964 201964 201964 92,9 Riau 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
168000 442371 442371 442371 442371 280,2 Jambi 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
590 0 0 750 0 0,0 Kabupaten Bungo 02
berkas 3, hlm. 896INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
77198 77198 77198 77198 77198 8,4 Papua Barat 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
36996 36996 36996 36996 36996 0,7 Sulawesi Barat 02
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar
pertanahan (Ha)
54128 219451 143579 143579 143579 1,5 Kalimantan Utara 02
Penyelenggaraan Penataan Hubungan
Hukum Keagrariaan di Daerah 9.392,8
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
- - - - - 0,0 DKI Jakarta 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
491757 384767 486958 486958 486958 420,5 Jawa Barat 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
1324000 122073 122073 122073 122073 244,2 Jawa Tengah 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
215000 43836,25 43836,25 43836,25 43836,25 69,7 Yogyakarta 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
1375000 240076 240076 240076 240076 315,6 Jawa Timur 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha) (Ha)
401443 401443 401443 401443 401443 349,7 Aceh 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
816 287 0 0 60 0,0 Kabupaten Aceh
Tengah, Kabupaten
Bener Meriah, dan
Kabupaten Simeulue
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
80000 544330 544330 544330 544330 474,4 Sumatera Utara 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
52000 306642 306642 306642 306642 277,6 Sumatera Barat 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
112 0 0 0 0 0,0 Kabupaten Pesisir
Selatan
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
122500 201964 201964 201964 201964 92,9 Riau 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
168000 442371 442371 442371 442371 280,2 Jambi 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
590 0 0 750 0 0,0 Kabupaten Bungo 02
056.B.28
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
272450 842774 842774 842774 842774 501,3 Sumatera Selatan 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
2120 0 0 0 0 0,0 Kabupaten Ogan Ilir,
Kabupaten Banyuasin,
dan Kabupaten Lahat
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
200000 347311 347311 347311 347311 262,2 Lampung 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
401 0 0 0 0 0,0 Kabupaten Tulang
Bawang dan
Kabupaten Mesuji
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
261000 929571 929571 929571 929571 210,5 Kalimantan Barat 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
555 0 0 0 0 0,0 Kabupaten Kubu Raya
dan Kabupaten
Sambas
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
206000 308506 308506 308506 308506 166,4 Kalimantan Tengah 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
728 0 0 0 0 0,0 Kabupaten Lamandau 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
269000 247829 247829 247829 247829 181,8 Kalimantan Selatan 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
1720 1803 0 0 0 0,0 Kabupaten Barito
Kuala
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
105000 672476 672476 672476 672476 742,6 Kalimantan Timur 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
451 0 0 120 500 0,0 Kabupaten Paser dan
Kabupaten Kutai
Timur
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
69000 132387 132387 132387 132387 97,0 Sulawesi Utara 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
235700 337110 337110 337110 337110 305,0 Sulawesi Tengah 02
berkas 3, hlm. 897INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
272450 842774 842774 842774 842774 501,3 Sumatera Selatan 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
2120 0 0 0 0 0,0 Kabupaten Ogan Ilir,
Kabupaten Banyuasin,
dan Kabupaten Lahat
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
200000 347311 347311 347311 347311 262,2 Lampung 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
401 0 0 0 0 0,0 Kabupaten Tulang
Bawang dan
Kabupaten Mesuji
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
261000 929571 929571 929571 929571 210,5 Kalimantan Barat 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
555 0 0 0 0 0,0 Kabupaten Kubu Raya
dan Kabupaten
Sambas
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
206000 308506 308506 308506 308506 166,4 Kalimantan Tengah 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
728 0 0 0 0 0,0 Kabupaten Lamandau 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
269000 247829 247829 247829 247829 181,8 Kalimantan Selatan 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
1720 1803 0 0 0 0,0 Kabupaten Barito
Kuala
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
105000 672476 672476 672476 672476 742,6 Kalimantan Timur 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
451 0 0 120 500 0,0 Kabupaten Paser dan
Kabupaten Kutai
Timur
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
69000 132387 132387 132387 132387 97,0 Sulawesi Utara 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
235700 337110 337110 337110 337110 305,0 Sulawesi Tengah 02
056.B.29
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
1204 0 100 0 90 0,0 Kabupaten Sigi,
Kabupaten Morowali,
Kabupaten Buol,
Kabupaten Poso,
Kabupaten Tojo Una-
Una, dan Kabupaten
Parigi Moutong
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
131500 418568 418568 418568 418568 395,0 Sulawesi Selatan 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
2638 0 1075 0 307 0,0 Kabupaten Wajo,
Kabupaten Luwu
Utara, dan Kabupaten
Luwu Timur
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
91500 213099 213099 213099 213099 233,7 Sulawesi Tenggara 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
1726 0 300 0 75 0,0 Kabupaten Konawe
Selatan, Kabupaten
Muna, dan Kabupaten
Konawe
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
59500 131408 131408 131408 131408 114,8 Maluku 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
231 95 0 1004 0 0,0 Kabupaten Maluku
Tengah
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
63500 32702 32702 32702 32702 27,5 Bali 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
32500 590721 590721 590721 590721 38,9 NTB 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
320 0 0 0 0 0,0 Kabupaten Bima dan
Kabupaten Sumbawa
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
160850 124198 124198 124198 124198 166,7 NTT 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
1070 0 0 0 180 0,0 Kabupaten Malaka,
Kabupaten Timor
Tengah Utara, dan
Kabupaten Sumba
Timur
berkas 3, hlm. 898INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
1204 0 100 0 90 0,0 Kabupaten Sigi,
Kabupaten Morowali,
Kabupaten Buol,
Kabupaten Poso,
Kabupaten Tojo Una-
Una, dan Kabupaten
Parigi Moutong
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
131500 418568 418568 418568 418568 395,0 Sulawesi Selatan 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
2638 0 1075 0 307 0,0 Kabupaten Wajo,
Kabupaten Luwu
Utara, dan Kabupaten
Luwu Timur
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
91500 213099 213099 213099 213099 233,7 Sulawesi Tenggara 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
1726 0 300 0 75 0,0 Kabupaten Konawe
Selatan, Kabupaten
Muna, dan Kabupaten
Konawe
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
59500 131408 131408 131408 131408 114,8 Maluku 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
231 95 0 1004 0 0,0 Kabupaten Maluku
Tengah
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
63500 32702 32702 32702 32702 27,5 Bali 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
32500 590721 590721 590721 590721 38,9 NTB 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
320 0 0 0 0 0,0 Kabupaten Bima dan
Kabupaten Sumbawa
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
160850 124198 124198 124198 124198 166,7 NTT 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
1070 0 0 0 180 0,0 Kabupaten Malaka,
Kabupaten Timor
Tengah Utara, dan
Kabupaten Sumba
Timur
056.B.30
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
19000 1211375 1211375 1211375 1211375 1.577,3 Papua 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
746 0 0 0 0 0,0 Kabupaten Keerom
dan Kabupaten
Merauke
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
40000 149861 149861 149861 149861 109,3 Bengkulu 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
1075 0 0 0 0 0,0 Kabupaten Bengkulu
Utara
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
19300 112954 112954 112954 112954 32,5 Maluku Utara 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
283 0 144 0 0 0,0 Kabupaten Kepulauan
Sula dan Kabupaten
Pulau Morotai
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
250000 46862 46862 46862 46862 58,6 Banten 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
52000 168528 168528 168528 168528 66,4 Kep. Bangka Belitung 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
400 0 0 0 0 0,0 Kabupaten Bangka
Selatan
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
45000 55608 55608 55608 55608 55,6 Gorontalo 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
344 0 992 200 0 0,0 Kabupaten Gorontalo
Utara, Kabupaten
Boalemo, dan
Kabupaten Gorontalo
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
39000 27450 27450 27450 27450 44,0 Kep. Riau 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
13500 92685 92685 92685 92685 1.099,2 Papua Barat 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
163 0 500 0 0 0,0 Kabupaten Teluk
Wondama dan
Kabupaten Fak-Fak
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
30000 95761 95761 95761 95761 86,5 Sulawesi Barat 02
berkas 3, hlm. 899INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
19000 1211375 1211375 1211375 1211375 1.577,3 Papua 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
746 0 0 0 0 0,0 Kabupaten Keerom
dan Kabupaten
Merauke
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
40000 149861 149861 149861 149861 109,3 Bengkulu 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
1075 0 0 0 0 0,0 Kabupaten Bengkulu
Utara
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
19300 112954 112954 112954 112954 32,5 Maluku Utara 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
283 0 144 0 0 0,0 Kabupaten Kepulauan
Sula dan Kabupaten
Pulau Morotai
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
250000 46862 46862 46862 46862 58,6 Banten 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
52000 168528 168528 168528 168528 66,4 Kep. Bangka Belitung 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
400 0 0 0 0 0,0 Kabupaten Bangka
Selatan
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
45000 55608 55608 55608 55608 55,6 Gorontalo 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
344 0 992 200 0 0,0 Kabupaten Gorontalo
Utara, Kabupaten
Boalemo, dan
Kabupaten Gorontalo
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
39000 27450 27450 27450 27450 44,0 Kep. Riau 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
13500 92685 92685 92685 92685 1.099,2 Papua Barat 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
163 0 500 0 0 0,0 Kabupaten Teluk
Wondama dan
Kabupaten Fak-Fak
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
30000 95761 95761 95761 95761 86,5 Sulawesi Barat 02
056.B.31
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
320 0 0 0 0 0,0 Kabupaten Mamuju
Tengah dan
Kabupaten Pasang
Kayu
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
105000 195429 195429 195429 195429 88,0 Kalimantan Utara 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
2368 547 300 0 0 0,0 Kabupaten Bulungan
dan Kabupaten
Nunukan
02
Terlaksananya Legalisasi Tanah
(Sertipikat Hak Atas Tanah)
Luas cakupan bidang tanah yang
dilegalisasi
900000 900000 900000 900000 900000 0,0 34 Provinsi 03
Terlaksananya Pemberdayaan
Masyarakat Bagi Masyarakat
Penerima TORA
Jumlah Kelompok Masyarakat yang
memperoleh Pemberdayaan
176 492 492 492 492 207,3 34 Provinsi 03
Penyelenggaraan Penataan Agraria di
Daerah 6.334,1
Terlaksananya Inventarisasi
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah (P4T)
Jumlah Bidang Tanah yang
Diinventarisasi
1161000 1000000 1000000 1000000 1000000 650,3 34 Provinsi 03
Terlaksananya Redistribusi Tanah Jumlah bidang tanah yang
diredistribusi
602135 866315 866315 866315 866315 2.911,4 34 Provinsi 03
Terlaksananya operasional Gugus
Tugas Reforma Agraria
Jumlah Gugus Tugas Reforma
Agraria
72 536 536 536 536 2.772,4 34 Provinsi 03
JUMLAH 18.453,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 900INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
320 0 0 0 0 0,0 Kabupaten Mamuju
Tengah dan
Kabupaten Pasang
Kayu
02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Ha)
105000 195429 195429 195429 195429 88,0 Kalimantan Utara 02
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah
bersertifikat (Bidang)
2368 547 300 0 0 0,0 Kabupaten Bulungan
dan Kabupaten
Nunukan
02
Terlaksananya Legalisasi Tanah
(Sertipikat Hak Atas Tanah)
Luas cakupan bidang tanah yang
dilegalisasi
900000 900000 900000 900000 900000 0,0 34 Provinsi 03
Terlaksananya Pemberdayaan
Masyarakat Bagi Masyarakat
Penerima TORA
Jumlah Kelompok Masyarakat yang
memperoleh Pemberdayaan
176 492 492 492 492 207,3 34 Provinsi 03
Penyelenggaraan Penataan Agraria di
Daerah 6.334,1
Terlaksananya Inventarisasi
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah (P4T)
Jumlah Bidang Tanah yang
Diinventarisasi
1161000 1000000 1000000 1000000 1000000 650,3 34 Provinsi 03
Terlaksananya Redistribusi Tanah Jumlah bidang tanah yang
diredistribusi
602135 866315 866315 866315 866315 2.911,4 34 Provinsi 03
Terlaksananya operasional Gugus
Tugas Reforma Agraria
Jumlah Gugus Tugas Reforma
Agraria
72 536 536 536 536 2.772,4 34 Provinsi 03
JUMLAH 18.453,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
057.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional 174,8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional 18,0
Program Pengembangan Perpustakaan 2.816,7
JUMLAH 3.009,5
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 901MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional 174,8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional 18,0
Program Pengembangan Perpustakaan 2.816,7
JUMLAH 3.009,5
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
057.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengembangan Perpustakaan
2.366,8
Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional 46,0
Pengembangan koleksi Perpustakaan
Nasional
Jumlah koleksi KCKR yang
terhimpun
350000 355000 360000 365000 365000 46,0 Pusat 04
Peningkatan Layanan Jasa
Perpustakaan dan Informasi 128,0
Pelestarian manuskrip melalui alih
aksara, alih media, alih bahasa, dan
konservasi
Jumlah alih aksara, alih bahasa dan
penelitian naskah kuno dan budaya
etnis nusantara
50 50 50 50 50 22,2 Pusat 04
Pengembangan Mitra jejaring
perpustakaan yang difasilitasi TIK
Jumlah perpustakaan yang
tergabung dalam jejaring nasional
perpustakaan
500 500 500 500 500 40,4 Daerah 04
Pengembangan perpustakaan berbasis
inklusi sosial
Jumlah layanan Perpusnas berbasis
inklusi sosial di Perpusnas
(Perpusnas Jakarta)
13 15 17 19 21 65,4 Pusat 04
Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan
85,2
Peningkatan kualitas pustakawan dan
tenaga perpustakaan
Jumlah tenaga perpustakaan yang
memperoleh diklat perpustakaan
1417 1500 1600 1700 1800 85,2 Pusat/ Daerah 04
Pengembangan Koleksi Perpustakaan
Nasional 277,0
Pengembangan koleksi Perpustakaan
Nasional
Jumlah bahan perpustakaan yang
diadakan dan e-jurnal yang
dilanggan
574139 631553 688967 746381 746381 277,0 Pusat 04
Pengembangan Perpustakaan dan
Pembudayaan Gemar Membaca 1.735,4
Pembinaan dan pengembangan
perpustakaan
Jumlah perpustakaan yang dibina
dan dikembangkan
900 900 900 900 900 298,6 Daerah 04
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 902MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengembangan Perpustakaan
2.366,8
Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional 46,0
Pengembangan koleksi Perpustakaan
Nasional
Jumlah koleksi KCKR yang
terhimpun
350000 355000 360000 365000 365000 46,0 Pusat 04
Peningkatan Layanan Jasa
Perpustakaan dan Informasi 128,0
Pelestarian manuskrip melalui alih
aksara, alih media, alih bahasa, dan
konservasi
Jumlah alih aksara, alih bahasa dan
penelitian naskah kuno dan budaya
etnis nusantara
50 50 50 50 50 22,2 Pusat 04
Pengembangan Mitra jejaring
perpustakaan yang difasilitasi TIK
Jumlah perpustakaan yang
tergabung dalam jejaring nasional
perpustakaan
500 500 500 500 500 40,4 Daerah 04
Pengembangan perpustakaan berbasis
inklusi sosial
Jumlah layanan Perpusnas berbasis
inklusi sosial di Perpusnas
(Perpusnas Jakarta)
13 15 17 19 21 65,4 Pusat 04
Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan
85,2
Peningkatan kualitas pustakawan dan
tenaga perpustakaan
Jumlah tenaga perpustakaan yang
memperoleh diklat perpustakaan
1417 1500 1600 1700 1800 85,2 Pusat/ Daerah 04
Pengembangan Koleksi Perpustakaan
Nasional 277,0
Pengembangan koleksi Perpustakaan
Nasional
Jumlah bahan perpustakaan yang
diadakan dan e-jurnal yang
dilanggan
574139 631553 688967 746381 746381 277,0 Pusat 04
Pengembangan Perpustakaan dan
Pembudayaan Gemar Membaca 1.735,4
Pembinaan dan pengembangan
perpustakaan
Jumlah perpustakaan yang dibina
dan dikembangkan
900 900 900 900 900 298,6 Daerah 04
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
057.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Perluasan layanan perpustakaan
berbasis digital melalui Pojok Baca
Digital
Jumlah Pojok Baca Digital (lokasi) 250 300 360 432 500 211,8 Daerah 04
Pengembangan budaya gemar
membaca
Jumlah kegiatan pembudayaan
gemar membaca (lokasi)
100 100 100 100 100 103,1 Pusat/ Daerah 04
Pengembangan perpustakaan berbasis
inklusi sosial
Jumlah perpustakaan yang
bertransformasi berbasis inklusi
sosial (daerah)
681 1048 1267 1634 2248 1.121,9 Daerah 04
Pengembangan Pustakawan 12,5
Peningkatan kualitas pustakawan dan
tenaga perpustakaan
Jumlah pustakawan yang
tersertifikasi
440 700 700 700 700 12,5 Pusat/ Daerah 04
Preservasi dan Konservasi Bahan
Pustaka dan Naskah Kuno 58,7
Pelestarian manuskrip melalui alih
aksara, alih media, alih bahasa, dan
konservasi
Jumlah bahan perpustakaan dan
naskah kuno yang dikonservasi
34765 34765 34765 34765 34765 58,7 Pusat 04
Pelestarian manuskrip melalui alih
aksara, alih media, alih bahasa, dan
konservasi
Jumlah alih media bahan
perpustakaan dan naskah kuno
39750 39750 39750 39750 39750 0,0 Pusat 04
Pengelolaan Perpustakaan Proklamator
Bung Karno 12,0
Pengembangan perpustakaan berbasis
inklusi sosial
Jumlah layanan perpustakaan
berbasis inklusi sosial di UPT
Perpustakaan Proklamator Bung
Karno (UPT Bung Karno Blitar)
10 11 12 13 14 12,0 Pusat 04
Pengelolaan Perpustakaan Proklamator
Bung Hatta 12,0
Pengembangan perpustakaan berbasis
inklusi sosial
Jumlah layanan perpustakaan
berbasis inklusi sosial di UPT
Perpustakaan Proklamator Bung
Hatta (UPT Bung Hatta Bukittinggi)
10 11 12 13 14 12,0 Pusat 04
JUMLAH 2.366,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 903INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Perluasan layanan perpustakaan
berbasis digital melalui Pojok Baca
Digital
Jumlah Pojok Baca Digital (lokasi) 250 300 360 432 500 211,8 Daerah 04
Pengembangan budaya gemar
membaca
Jumlah kegiatan pembudayaan
gemar membaca (lokasi)
100 100 100 100 100 103,1 Pusat/ Daerah 04
Pengembangan perpustakaan berbasis
inklusi sosial
Jumlah perpustakaan yang
bertransformasi berbasis inklusi
sosial (daerah)
681 1048 1267 1634 2248 1.121,9 Daerah 04
Pengembangan Pustakawan 12,5
Peningkatan kualitas pustakawan dan
tenaga perpustakaan
Jumlah pustakawan yang
tersertifikasi
440 700 700 700 700 12,5 Pusat/ Daerah 04
Preservasi dan Konservasi Bahan
Pustaka dan Naskah Kuno 58,7
Pelestarian manuskrip melalui alih
aksara, alih media, alih bahasa, dan
konservasi
Jumlah bahan perpustakaan dan
naskah kuno yang dikonservasi
34765 34765 34765 34765 34765 58,7 Pusat 04
Pelestarian manuskrip melalui alih
aksara, alih media, alih bahasa, dan
konservasi
Jumlah alih media bahan
perpustakaan dan naskah kuno
39750 39750 39750 39750 39750 0,0 Pusat 04
Pengelolaan Perpustakaan Proklamator
Bung Karno 12,0
Pengembangan perpustakaan berbasis
inklusi sosial
Jumlah layanan perpustakaan
berbasis inklusi sosial di UPT
Perpustakaan Proklamator Bung
Karno (UPT Bung Karno Blitar)
10 11 12 13 14 12,0 Pusat 04
Pengelolaan Perpustakaan Proklamator
Bung Hatta 12,0
Pengembangan perpustakaan berbasis
inklusi sosial
Jumlah layanan perpustakaan
berbasis inklusi sosial di UPT
Perpustakaan Proklamator Bung
Hatta (UPT Bung Hatta Bukittinggi)
10 11 12 13 14 12,0 Pusat 04
JUMLAH 2.366,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
059.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
1.025,7
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika 88,1
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 2.520,7
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 1.520,0
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 1.029,3
Program Pengembangan Aplikasi Informatika 1.289,5
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 899,3
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi 16.226,2
JUMLAH 24.598,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 904MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
1.025,7
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika 88,1
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 2.520,7
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 1.520,0
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 1.029,3
Program Pengembangan Aplikasi Informatika 1.289,5
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 899,3
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi 16.226,2
JUMLAH 24.598,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
059.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Komunikasi dan
Informatika 225,2
Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI)
Pusat 49,4
Peyelesaian Sengketa Informasi Publik
sesuai UU No.14 Tahun 2008 (*)
Jumlah penyelesaian sengketa
informasi publik tahun berjalan
yang belum diselesaikan
(16.10.2 b)
72 80 90 100 110 8,3 Pusat 07
Penguatan Badan Publik yang
Melaksanakan Ketentuan
Keterbukaan Informasi Publik (**)
Jumlah Badan Publik yang
Informatif
(16.10.2 a; 16.10.2 b; 16.10.2 c)
35 40 45 55 60 13,7 Pusat 07
Penyusunan Indeks Keterbukaan
Informasi Publik
Indeks Keterbukaan Informasi
Publik
1 Dokumen 35 40 45 50 27,4 Pusat 07
Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) Pusat 108,9
Riset Indeks Kualitas Program Siaran
TV
Jumlah TV dengan Indeks Kualitas
Program Siaran di atas 3
7 9 11 13 15 30,5 Pusat 07
Lembaga Penyiaran (TV Induk
Jaringan, Radio Berjaringan, LPB)
yang Memenuhi Standar Peraturan
Perundangan Bidang Penyiaran
Jumlah Lembaga Penyiaran (TV
Induk Jaringan, Radio Berjaringan,
LPB) yang memenuhi Ketentuan
Peraturan Perundangan
(Evaluasi Tahunan, dipublikasi ke
media)
15 (TV
Berjaringan)
4 (Radio
Berjaringan)
4 (LPB
Satelit)
18 (TV
Berjaringan)
20 (Radio
Berjaringan)
19 (LPB
Satelit)
18 (TV
Berjaringan)
21 (Radio
Berjaringan)
19 (LPB
Satelit)
18 (TV
Berjaringan)
22 (Radio
Berjaringan)
19 (LPB
Satelit)
18 (TV Berjaringan)22 (Radio Berjaringan)19 (LPB Satelit) 74,9 Pusat 07
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 905MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Komunikasi dan
Informatika 225,2
Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI)
Pusat 49,4
Peyelesaian Sengketa Informasi Publik
sesuai UU No.14 Tahun 2008 (*)
Jumlah penyelesaian sengketa
informasi publik tahun berjalan
yang belum diselesaikan
(16.10.2 b)
72 80 90 100 110 8,3 Pusat 07
Penguatan Badan Publik yang
Melaksanakan Ketentuan
Keterbukaan Informasi Publik (**)
Jumlah Badan Publik yang
Informatif
(16.10.2 a; 16.10.2 b; 16.10.2 c)
35 40 45 55 60 13,7 Pusat 07
Penyusunan Indeks Keterbukaan
Informasi Publik
Indeks Keterbukaan Informasi
Publik
1 Dokumen 35 40 45 50 27,4 Pusat 07
Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) Pusat 108,9
Riset Indeks Kualitas Program Siaran
TV
Jumlah TV dengan Indeks Kualitas
Program Siaran di atas 3
7 9 11 13 15 30,5 Pusat 07
Lembaga Penyiaran (TV Induk
Jaringan, Radio Berjaringan, LPB)
yang Memenuhi Standar Peraturan
Perundangan Bidang Penyiaran
Jumlah Lembaga Penyiaran (TV
Induk Jaringan, Radio Berjaringan,
LPB) yang memenuhi Ketentuan
Peraturan Perundangan
(Evaluasi Tahunan, dipublikasi ke
media)
15 (TV
Berjaringan)
4 (Radio
Berjaringan)
4 (LPB
Satelit)
18 (TV
Berjaringan)
20 (Radio
Berjaringan)
19 (LPB
Satelit)
18 (TV
Berjaringan)
21 (Radio
Berjaringan)
19 (LPB
Satelit)
18 (TV
Berjaringan)
22 (Radio
Berjaringan)
19 (LPB
Satelit)
18 (TV Berjaringan)22 (Radio Berjaringan)19 (LPB Satelit) 74,9 Pusat 07
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
059.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengaduan Masyarakat terhadap
Konten Siaran TV dan Radio
Persentase (%) Pengaduan
Masyarakat terhadap Konten Siaran
TV dan Radio yang Terselesaikan
96 97 98 99 99 3,5 Pusat 07
Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Dewan Pers 66,9
Pendataan dan verifikasi perusahaan
pers
Jumlah perusahaan pers yang
diverifikasi secara faktual
250 500 500 600 700 4,3 Pusat 07
Pengaduan dan penegakan etika
bidang pers yang terselesaikan
Persentase (%) pengaduan dan
penegakan etika bidang pers yang
terselesaikan
85 85 90 90 90 3,5 Pusat 07
Indeks Kemerdekaan Pers di atas 73 Persentase (%) provinsi dengan
Indeks Kemerdekaan Pers di atas 73
78 80 83 85 90 28,4 Pusat 07
Sertifikasi Jurnalis Jumlah wartawan yang tersertifikasi
jurnalis
490 1500 1500 1500 1500 30,7 Pusat 07
Program Penelitian dan Pengembangan
Komunikasi dan Informatika
1.867,2
Penelitian dan Pengembangan Aplikasi
Informatika, Informasi dan Komunikasi
Publik 7,0
Kajian Strategis Penerapan Sistem Big
Data Pemerintah
Jumlah Kajian Strategis Penerapan
Big Data Pemerintah
1 1 1 1 1 7,0 Pusat 07
Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Badan Penelitian dan
Pengembangan SDM 164,2
Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi
dan Informatika
Persentase (%) penerima beasiswa
S2/S3 yang lulus tepat waktu
90 90 90 95 95 164,2 Pusat 07
Pelatihan dan Pengembangan Teknologi
Informasi dan Komunikasi 8,3
Pengenalan TIK kepada masyarakat Jumlah anak usia sekolah,
perempuan, disabilitas yang
mendapat pengenalan TIK
(Termasuk Lokus Kawasan Prioritas)
2000 2200 2500 3000 3500 8,3 Pusat 07
berkas 3, hlm. 906INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengaduan Masyarakat terhadap
Konten Siaran TV dan Radio
Persentase (%) Pengaduan
Masyarakat terhadap Konten Siaran
TV dan Radio yang Terselesaikan
96 97 98 99 99 3,5 Pusat 07
Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Dewan Pers 66,9
Pendataan dan verifikasi perusahaan
pers
Jumlah perusahaan pers yang
diverifikasi secara faktual
250 500 500 600 700 4,3 Pusat 07
Pengaduan dan penegakan etika
bidang pers yang terselesaikan
Persentase (%) pengaduan dan
penegakan etika bidang pers yang
terselesaikan
85 85 90 90 90 3,5 Pusat 07
Indeks Kemerdekaan Pers di atas 73 Persentase (%) provinsi dengan
Indeks Kemerdekaan Pers di atas 73
78 80 83 85 90 28,4 Pusat 07
Sertifikasi Jurnalis Jumlah wartawan yang tersertifikasi
jurnalis
490 1500 1500 1500 1500 30,7 Pusat 07
Program Penelitian dan Pengembangan
Komunikasi dan Informatika
1.867,2
Penelitian dan Pengembangan Aplikasi
Informatika, Informasi dan Komunikasi
Publik 7,0
Kajian Strategis Penerapan Sistem Big
Data Pemerintah
Jumlah Kajian Strategis Penerapan
Big Data Pemerintah
1 1 1 1 1 7,0 Pusat 07
Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Badan Penelitian dan
Pengembangan SDM 164,2
Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi
dan Informatika
Persentase (%) penerima beasiswa
S2/S3 yang lulus tepat waktu
90 90 90 95 95 164,2 Pusat 07
Pelatihan dan Pengembangan Teknologi
Informasi dan Komunikasi 8,3
Pengenalan TIK kepada masyarakat Jumlah anak usia sekolah,
perempuan, disabilitas yang
mendapat pengenalan TIK
(Termasuk Lokus Kawasan Prioritas)
2000 2200 2500 3000 3500 8,3 Pusat 07
059.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Profesi dan Sertifikasi
bidang Kominfo 1.687,7
Pelatihan SDM bidang TIK Jumlah Peserta Pelatihan digital
Skill (termasuk kawasan prioritas)
untuk menuju ekonomi digital
(kumulatif)
50000 50000 50000 50000 50000 1.687,7 Tersebar 05
Program Pengelolaan Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika 1.174,4
Pelaksanaan Layanan Pengujian dan
Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika
676,0
Pelaksanaan pengujian perangkat TIK Tahap penyelesaian laboratorium
pengujian perangkat telekomunikasi
rujukan nasional
Perencanaan Penyiapan
konstruksi
Transaksi
dan penanda
tanganan
Konstruksi Balai Uji Rujukan Nasional 105,0 Pusat 05
Pengembangan Laboratorium
Pengujian Perangkat Telekomunikasi
Persentase pemenuhan standar
pengujian perangkat berstandar
internasional
30 50 70 90 100 571,0 Pusat 05
Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Informatika
336,2
Pengembangan infrastruktur
monitoring dan manajemen spektrum
frekuensi radio
Jumlah penyediaan perangkat
sistem monitoring frekuensi radio
- SMFR transportable: 75 site
- Stasiun bergerak: 6 unit
- Perangkat portable: 47 unit
25 27 27 26 23 336,2 Tersebar 05
Perencanaan dan Rekayasa Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 162,2
Penataan spektrum frekuensi radio
dalam rangka mendukung ekonomi
digital Indonesia
Pelaksanaan optimalisasi pita
spektrum frekuensi radio untuk
penyiaran digital
1 1 1 - 1 25,7 Pusat 05
Penambahan spektrum Frekuensi
Radio untuk broadband (Kumulatif)
30 MHz
(2.3%)
50 MHz
(3.8%)
1050 MHz
(80%)
1120 MHz
(85.5%)
1310 MHz(100%) 136,5 Pusat 05
Program Penyelenggaraan Pos dan
Informatika 804,0
berkas 3, hlm. 907INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Profesi dan Sertifikasi
bidang Kominfo 1.687,7
Pelatihan SDM bidang TIK Jumlah Peserta Pelatihan digital
Skill (termasuk kawasan prioritas)
untuk menuju ekonomi digital
(kumulatif)
50000 50000 50000 50000 50000 1.687,7 Tersebar 05
Program Pengelolaan Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika 1.174,4
Pelaksanaan Layanan Pengujian dan
Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika
676,0
Pelaksanaan pengujian perangkat TIK Tahap penyelesaian laboratorium
pengujian perangkat telekomunikasi
rujukan nasional
Perencanaan Penyiapan
konstruksi
Transaksi
dan penanda
tanganan
Konstruksi Balai Uji Rujukan Nasional 105,0 Pusat 05
Pengembangan Laboratorium
Pengujian Perangkat Telekomunikasi
Persentase pemenuhan standar
pengujian perangkat berstandar
internasional
30 50 70 90 100 571,0 Pusat 05
Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Informatika
336,2
Pengembangan infrastruktur
monitoring dan manajemen spektrum
frekuensi radio
Jumlah penyediaan perangkat
sistem monitoring frekuensi radio
- SMFR transportable: 75 site
- Stasiun bergerak: 6 unit
- Perangkat portable: 47 unit
25 27 27 26 23 336,2 Tersebar 05
Perencanaan dan Rekayasa Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 162,2
Penataan spektrum frekuensi radio
dalam rangka mendukung ekonomi
digital Indonesia
Pelaksanaan optimalisasi pita
spektrum frekuensi radio untuk
penyiaran digital
1 1 1 - 1 25,7 Pusat 05
Penambahan spektrum Frekuensi
Radio untuk broadband (Kumulatif)
30 MHz
(2.3%)
50 MHz
(3.8%)
1050 MHz
(80%)
1120 MHz
(85.5%)
1310 MHz(100%) 136,5 Pusat 05
Program Penyelenggaraan Pos dan
Informatika 804,0
059.B.4
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Infrastruktur dan
Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
578,1
Penetrasi fixed broadband Persentase pelanggan terlayani
jaringan internet akses tetap
pitalebar terhadap total rumah
tangga (kumulatif)
13,29 16,25 20,83 25,42 30,00 26,0 Pusat 05
Penggelaran jaringan tetap pitalebar Persentase jangkauan infrastruktur
jaringan serat optik di kecamatan
(kumulatif)
36,42 37,15 42,85 50 60 55,3 Tersebar Infrastruktur TIK
untuk Mendukung
Transformasi Digital
05
Sistem infrastruktur penyiaran digital
*(Belum mempertimbangkan alokasi
PHLN)
Jumlah lokasi infrastruktur
penyiaran TV digital
44 lokasi
satuan
transmisi
50 lokasi
satuan
transmisi
60 lokasi
satuan
transmisi
74 lokasi
satuan
transmisi
55 lokasi satuan transmisi 487,8 Tersebar Infrastruktur TIK
untuk Mendukung
Transformasi Digital
05
Fasilitasi Ducting bersama Jumlah kabupaten/kota yang
memanfaatkan ducting bersama
2 4 6 8 10 9,0 Tersebar 05
Pembinaan dan Pengembangan
Penyelenggaraan Penyiaran 105,9
Implementasi sistem penyiaran digital Persentase jangkauan populasi
penyiaran TV digital
53 60 70 75 80 105,9 Tersebar 05
Implementasi penyiaran radio digital Implementasi penyiaran radio digital
•Simulcast AM dan DRM 30 (MF)
•Simulcast FM dan DRM+ (VHF
Band 2)
0 0 0 50 100 0,0 Tersebar 05
Pembinaan dan Pengembangan
Penyelenggaraan Telekomunikasi 120,0
berkas 3, hlm. 908INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Infrastruktur dan
Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran
578,1
Penetrasi fixed broadband Persentase pelanggan terlayani
jaringan internet akses tetap
pitalebar terhadap total rumah
tangga (kumulatif)
13,29 16,25 20,83 25,42 30,00 26,0 Pusat 05
Penggelaran jaringan tetap pitalebar Persentase jangkauan infrastruktur
jaringan serat optik di kecamatan
(kumulatif)
36,42 37,15 42,85 50 60 55,3 Tersebar Infrastruktur TIK
untuk Mendukung
Transformasi Digital
05
Sistem infrastruktur penyiaran digital
*(Belum mempertimbangkan alokasi
PHLN)
Jumlah lokasi infrastruktur
penyiaran TV digital
44 lokasi
satuan
transmisi
50 lokasi
satuan
transmisi
60 lokasi
satuan
transmisi
74 lokasi
satuan
transmisi
55 lokasi satuan transmisi 487,8 Tersebar Infrastruktur TIK
untuk Mendukung
Transformasi Digital
05
Fasilitasi Ducting bersama Jumlah kabupaten/kota yang
memanfaatkan ducting bersama
2 4 6 8 10 9,0 Tersebar 05
Pembinaan dan Pengembangan
Penyelenggaraan Penyiaran 105,9
Implementasi sistem penyiaran digital Persentase jangkauan populasi
penyiaran TV digital
53 60 70 75 80 105,9 Tersebar 05
Implementasi penyiaran radio digital Implementasi penyiaran radio digital
•Simulcast AM dan DRM 30 (MF)
•Simulcast FM dan DRM+ (VHF
Band 2)
0 0 0 50 100 0,0 Tersebar 05
Pembinaan dan Pengembangan
Penyelenggaraan Telekomunikasi 120,0
059.B.5
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penataan bidang telekomunikasi
untuk mendukung ekonomi digital
Jumlah kebijakan bidang TIK
beserta aturan turannya:
1. RUU Penyiaran (UU 32 Tahun
2002)
2. RUU Telekomunikasi (UU 36
Tahun 1999)
3. RUU Pos (UU 38 Tahun 2009)
4. RUU OMNIBUSLAW
5. Aturan Turunan
1.Pengesaha
n RUU
Penyiaran
(UU 32
Tahun 2002)
2. Naskah
akademik
RUU
OMNIBUSLA
W (Bidang
Telekomunik
asi dan
Penyiaran)
3. Naskah
akademik
RUU
Telekomunik
asi
4. Naskah
akademik
RUU Pos
1. Naskah
dan Daftar
Inventaris
Masalah
(DIM) RUU
Telekomunik
asi
2. Naskah
dan DIM
RUU Pos
3. Naskah
aturan
turunan UU
Penyiaran
1. Naskah
dan Daftar
Inventaris
Masalah
(DIM) RUU
Telekomunik
asi
2. Naskah
dan DIM
RUU Pos
3.
Pengesahan
aturan
turunan UU
Penyiaran
1.
Pengesahan
RUU
Telekomunik
asi
2.
Pengesahan
RUU Pos
1. Naskah aturan turunan UU Telekomunikasi2. Naskah aturan turunan UU Pos 120,0 Pusat 05
Program Pengembangan Aplikasi
Informatika 1.152,4
Pembinaan dan Pengembangan Tik
Untuk Pemberdayaan Masyarakat 175,2
Fasilitasi literasi digital bagi
masyarakat
Jumlah Peserta Literasi Digital Bagi
Masyarakat
10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 34,6 Tersebar 05
Digital technopreuner Jumlah startup aktif yang terbentuk 25 52 81 112 150 140,5 Tersebar 05
berkas 3, hlm. 909INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penataan bidang telekomunikasi
untuk mendukung ekonomi digital
Jumlah kebijakan bidang TIK
beserta aturan turannya:
1. RUU Penyiaran (UU 32 Tahun
2002)
2. RUU Telekomunikasi (UU 36
Tahun 1999)
3. RUU Pos (UU 38 Tahun 2009)
4. RUU OMNIBUSLAW
5. Aturan Turunan
1.Pengesaha
n RUU
Penyiaran
(UU 32
Tahun 2002)
2. Naskah
akademik
RUU
OMNIBUSLA
W (Bidang
Telekomunik
asi dan
Penyiaran)
3. Naskah
akademik
RUU
Telekomunik
asi
4. Naskah
akademik
RUU Pos
1. Naskah
dan Daftar
Inventaris
Masalah
(DIM) RUU
Telekomunik
asi
2. Naskah
dan DIM
RUU Pos
3. Naskah
aturan
turunan UU
Penyiaran
1. Naskah
dan Daftar
Inventaris
Masalah
(DIM) RUU
Telekomunik
asi
2. Naskah
dan DIM
RUU Pos
3.
Pengesahan
aturan
turunan UU
Penyiaran
1.
Pengesahan
RUU
Telekomunik
asi
2.
Pengesahan
RUU Pos
1. Naskah aturan turunan UU Telekomunikasi2. Naskah aturan turunan UU Pos 120,0 Pusat 05
Program Pengembangan Aplikasi
Informatika 1.152,4
Pembinaan dan Pengembangan Tik
Untuk Pemberdayaan Masyarakat 175,2
Fasilitasi literasi digital bagi
masyarakat
Jumlah Peserta Literasi Digital Bagi
Masyarakat
10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 34,6 Tersebar 05
Digital technopreuner Jumlah startup aktif yang terbentuk 25 52 81 112 150 140,5 Tersebar 05
059.B.6
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Petani Go Online Jumlah user aktif Petani yang
mendaftar
- 250 250 250 250 0,1 Kab. Belu Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
02
Penatakelolaan Aplikasi Informatika 31,0
Gerakan menuju Smart City Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi
untuk menerapkan Smart City
(kumulatif)
40 70 100 125 150 15,0 Tersebar 05
Penyusunan kebijakan infrastruktur
dan aplikasi SPBE
Jumlah Peraturan Menteri Kominfo
yang mendukung implementasi
SPBE
8 8 8 8 8 16,0 Pusat 07
Penyelenggaraan Layanan Aplikasi
Informatika Pemerintahan 467,8
Penyelenggaraan Layanan Aplikasi
Informatika Pemerintahan
Jumlah aplikasi generik yang
dikembangkan secara multi platform
(kumulatif)
8 10 12 14 16 20,0 Pusat 05
Penyelenggaraan pusat data nasional
*(Belum mempertimbangkan alokasi
PHLN)
Persentase K/L/D yang
menggunakan/terhubung jaringan
intra pemerintah (JIP/Government
Network)
K/L:30%
Pemprov/kab
/kot:30%
K/L:50%
Pemprov/kab
/kot:50%
K/L:80%
Pemprov/kab
/kot:80%
K/L:100%
Pemprov/kab
/kot:100%
K/L:100% Pemprov/kab/kot:100% 376,0 Pusat Infrastruktur TIK
untuk Mendukung
Transformasi Digital
05, 07
Penyelenggaraan layanan e-
government (SPBE) Nasional
Persentase layanan cloud
pemerintah dan interoperabilitas
SPBE
20 40 60 80 100 58,0 Pusat 05
Sistem Peradilan Pidana Terpadu
berbasis Teknologi Informasi
Jumlah Sistem Peradilan Pidana
Terpadu berbasis Teknologi
Informasi
4 Desain 4 Desain 4 Desain 4 Desain 4 Desain 3,8 Pusat 07
berkas 3, hlm. 910INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Petani Go Online Jumlah user aktif Petani yang
mendaftar
- 250 250 250 250 0,1 Kab. Belu Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
02
Penatakelolaan Aplikasi Informatika 31,0
Gerakan menuju Smart City Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi
untuk menerapkan Smart City
(kumulatif)
40 70 100 125 150 15,0 Tersebar 05
Penyusunan kebijakan infrastruktur
dan aplikasi SPBE
Jumlah Peraturan Menteri Kominfo
yang mendukung implementasi
SPBE
8 8 8 8 8 16,0 Pusat 07
Penyelenggaraan Layanan Aplikasi
Informatika Pemerintahan 467,8
Penyelenggaraan Layanan Aplikasi
Informatika Pemerintahan
Jumlah aplikasi generik yang
dikembangkan secara multi platform
(kumulatif)
8 10 12 14 16 20,0 Pusat 05
Penyelenggaraan pusat data nasional
*(Belum mempertimbangkan alokasi
PHLN)
Persentase K/L/D yang
menggunakan/terhubung jaringan
intra pemerintah (JIP/Government
Network)
K/L:30%
Pemprov/kab
/kot:30%
K/L:50%
Pemprov/kab
/kot:50%
K/L:80%
Pemprov/kab
/kot:80%
K/L:100%
Pemprov/kab
/kot:100%
K/L:100% Pemprov/kab/kot:100% 376,0 Pusat Infrastruktur TIK
untuk Mendukung
Transformasi Digital
05, 07
Penyelenggaraan layanan e-
government (SPBE) Nasional
Persentase layanan cloud
pemerintah dan interoperabilitas
SPBE
20 40 60 80 100 58,0 Pusat 05
Sistem Peradilan Pidana Terpadu
berbasis Teknologi Informasi
Jumlah Sistem Peradilan Pidana
Terpadu berbasis Teknologi
Informasi
4 Desain 4 Desain 4 Desain 4 Desain 4 Desain 3,8 Pusat 07
059.B.7
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyelenggaraan Pusat Data Nasional Terselenggaranya jalur komunikasi
yang berkualitas dan aman dalam
penyelenggaran layanan SPBE
Tersedianya
akses yang
memadai
bagi
penyelenggar
aan aplikasi
umum
Tersedianya
JIP berbasis
seluler bagi
100.000 ASN
Tersedianya
JIP berbasis
seluler bagi
500 ribu ASN
Tersedianya
JIP berbasis
seluler bagi 1
juta ASN
Tersedianya JIP berbasis seluler bagi 4 juta ASN 0,0 Pusat 07
Penyediaan Sistem Penghubung
Layanan Pemerintah
Persentase terwujudnya
interoperabilitas antara layanan
SPBE
100 100 100 100 100 10,0 Pusat 07
Pengembangan Ekonomi Digital 121,6
Petani dan Nelayan Go Online Jumlah user aktif Petani dan
Nelayan yang mendaftar
- 500 500 500 500 0,2 Kab. Timor Tengah
Utara
Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
02
Petani dan Nelayan Go Online Jumlah User aktif Petani dan
Nelayan yang mendaftar
- 500 500 500 500 0,2 Kab. Merauke Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
Fasilitasi startup menjadi unicorn Jumlah penambahan unicorn baru
(kumulatif)
0 0 1 2 3 6,1 Tersebar 05
berkas 3, hlm. 911INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyelenggaraan Pusat Data Nasional Terselenggaranya jalur komunikasi
yang berkualitas dan aman dalam
penyelenggaran layanan SPBE
Tersedianya
akses yang
memadai
bagi
penyelenggar
aan aplikasi
umum
Tersedianya
JIP berbasis
seluler bagi
100.000 ASN
Tersedianya
JIP berbasis
seluler bagi
500 ribu ASN
Tersedianya
JIP berbasis
seluler bagi 1
juta ASN
Tersedianya JIP berbasis seluler bagi 4 juta ASN 0,0 Pusat 07
Penyediaan Sistem Penghubung
Layanan Pemerintah
Persentase terwujudnya
interoperabilitas antara layanan
SPBE
100 100 100 100 100 10,0 Pusat 07
Pengembangan Ekonomi Digital 121,6
Petani dan Nelayan Go Online Jumlah user aktif Petani dan
Nelayan yang mendaftar
- 500 500 500 500 0,2 Kab. Timor Tengah
Utara
Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
02
Petani dan Nelayan Go Online Jumlah User aktif Petani dan
Nelayan yang mendaftar
- 500 500 500 500 0,2 Kab. Merauke Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
Fasilitasi startup menjadi unicorn Jumlah penambahan unicorn baru
(kumulatif)
0 0 1 2 3 6,1 Tersebar 05
059.B.8
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan teknologi digital pada
kawasan prioritas
Persentase fasilitasi adopsi teknologi
digital di Kawasan Prioritas:
a. 12 KEK
b. 13 SKPT
c. 10 kawasan pariwisata
d. 30 kawasan IKM
Kajian
pemetaan
teknologi dan
penyedia
platform
teknologi
digital
50 100 100 100 65,0 Tersebar 05
Fasilitasi scaling up UMKM Jumlah UMKM (produsen) yang naik
kelas dari UMK menjadi usaha
menengah (dari total 4.4 juta UMKM
bidang pengolahan)
Kajian
pemetaan
UMKM dan
kebutuhan
teknologi
digital
11000 22000 33000 44000 50,0 Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01, 02
Nelayan Go Online Jumlah user aktif Nelayan yang
mendaftar
- 250 250 250 250 0,1 Kab. Belu Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
02
Nelayan Go Online Jumlah user aktif Nelayan yang
mendaftar
- 250 250 250 250 0,1 Kab. Nunukan Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
02
Pengendalian dan Pengembangan
Aplikasi Informatika 354,9
Pengendalian konten negatif Jumlah konten internet (media
sosial, konten negatif, website) yang
bisa ditangani per tahun
120000 150000 175000 210000 250000 354,9 Pusat 05
Kegiatan xxx ….. 2,0
berkas 3, hlm. 912INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan teknologi digital pada
kawasan prioritas
Persentase fasilitasi adopsi teknologi
digital di Kawasan Prioritas:
a. 12 KEK
b. 13 SKPT
c. 10 kawasan pariwisata
d. 30 kawasan IKM
Kajian
pemetaan
teknologi dan
penyedia
platform
teknologi
digital
50 100 100 100 65,0 Tersebar 05
Fasilitasi scaling up UMKM Jumlah UMKM (produsen) yang naik
kelas dari UMK menjadi usaha
menengah (dari total 4.4 juta UMKM
bidang pengolahan)
Kajian
pemetaan
UMKM dan
kebutuhan
teknologi
digital
11000 22000 33000 44000 50,0 Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01, 02
Nelayan Go Online Jumlah user aktif Nelayan yang
mendaftar
- 250 250 250 250 0,1 Kab. Belu Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
02
Nelayan Go Online Jumlah user aktif Nelayan yang
mendaftar
- 250 250 250 250 0,1 Kab. Nunukan Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
02
Pengendalian dan Pengembangan
Aplikasi Informatika 354,9
Pengendalian konten negatif Jumlah konten internet (media
sosial, konten negatif, website) yang
bisa ditangani per tahun
120000 150000 175000 210000 250000 354,9 Pusat 05
Kegiatan xxx ….. 2,0
059.B.9
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembangunan portal pelayanan publik
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah
Jumlah portal pelayanan publik - - - - 2 portal 2,0 Pusat/Daerah 07
Program Pengembangan Informasi dan
Komunikasi Publik 62,4
Penata Kelolaan Bidang Komunikasi
Publik 44,8
Penata Kelolaan Komunikasi Publik Jumlah regulasi/kebijakan tata
kelola informasi dan komunikasi
publik di K/L/D
6 2 2 2 2 13,8 Pusat 07
Kecamatan di wilayah 3T yang
menerima Layanan Informasi Publik
Jumlah Kecamatan di wilayah 3T
yang menerima Layanan Informasi
Publik Melalui Petugas Informasi
Publik
500 550 600 650 700 1,1 Pusat dan Daerah
(Prov dan Kab/Kota)
07
Diseminasi informasi Kebijakan dan
Program Prioritas Nasional
Persentase (%) K/L/D yang
melaksanakan urusan PIKP dan
Mitra Strategis yang melaksanakan
diseminasi informasi Kebijakan dan
Program Prioritas Nasional
65 70 75 85 90 30,0 Pusat 07
Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui
Media Pemerintah 17,6
Pemanfaatan informasi publik
program dan kebijakan pemerintah
oleh masyarakat melalui berbagai
media (cetak, elektronik, internet, luar
ruang, tatap muka dan pertunra)
Persentase (%) tingkat kepuasan
masyarakat di wilayah 3T terhadap
konten informasi publik
60 63 65 68 70 17,6 Pusat dan Daerah
(Prov dan Kab/Kota)
07
Program Aksesibilitas Telekomunikasi
dan Informasi 13.194,5
Penyediaan dan Pengelolaan
Infrastruktur Telekomunikasi dan
Informasi 13.194,5
Layanan Akses Internet Jumlah akses internet terpasang 20 unit 12 unit 6 unit 6 unit 6 unit 0,0 Kab. Nabire, Kab.
Dogiyai, Kab. Intan
Jaya, Kab. Deiyai, Kab.
Mimika, Kab. Paniai
berkas 3, hlm. 913INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembangunan portal pelayanan publik
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah
Jumlah portal pelayanan publik - - - - 2 portal 2,0 Pusat/Daerah 07
Program Pengembangan Informasi dan
Komunikasi Publik 62,4
Penata Kelolaan Bidang Komunikasi
Publik 44,8
Penata Kelolaan Komunikasi Publik Jumlah regulasi/kebijakan tata
kelola informasi dan komunikasi
publik di K/L/D
6 2 2 2 2 13,8 Pusat 07
Kecamatan di wilayah 3T yang
menerima Layanan Informasi Publik
Jumlah Kecamatan di wilayah 3T
yang menerima Layanan Informasi
Publik Melalui Petugas Informasi
Publik
500 550 600 650 700 1,1 Pusat dan Daerah
(Prov dan Kab/Kota)
07
Diseminasi informasi Kebijakan dan
Program Prioritas Nasional
Persentase (%) K/L/D yang
melaksanakan urusan PIKP dan
Mitra Strategis yang melaksanakan
diseminasi informasi Kebijakan dan
Program Prioritas Nasional
65 70 75 85 90 30,0 Pusat 07
Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui
Media Pemerintah 17,6
Pemanfaatan informasi publik
program dan kebijakan pemerintah
oleh masyarakat melalui berbagai
media (cetak, elektronik, internet, luar
ruang, tatap muka dan pertunra)
Persentase (%) tingkat kepuasan
masyarakat di wilayah 3T terhadap
konten informasi publik
60 63 65 68 70 17,6 Pusat dan Daerah
(Prov dan Kab/Kota)
07
Program Aksesibilitas Telekomunikasi
dan Informasi 13.194,5
Penyediaan dan Pengelolaan
Infrastruktur Telekomunikasi dan
Informasi 13.194,5
Layanan Akses Internet Jumlah akses internet terpasang 20 unit 12 unit 6 unit 6 unit 6 unit 0,0 Kab. Nabire, Kab.
Dogiyai, Kab. Intan
Jaya, Kab. Deiyai, Kab.
Mimika, Kab. Paniai
059.B.10
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Layanan Akses Internet Jumlah akses internet terpasang 20 unit 5 unit 4 unit 4 unit 4 unit 0,0 Kab. Mamberamo
Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kab.
Keerom
02
Layanan Akses Internet Jumlah akses internet terpasang 20 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 0,0 Kab. Tolikara, Kab.
Mamberamo Tengah,
Kab. Lanny Jaya, Kab.
Nduga, Kab.
Jayawijaya, Kab.
Yalimo, Kab.
Yahukimo, Kab.
Puncak, Kab. Pucak
Jaya, Kab.
Pegunungan Bintang
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Layanan Akses Internet Jumlah akses internet terpasang 20 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 0,0 Kab. Kaimana, Kab.
Fak-Fak
02
Layanan Akses Internet Jumlah akses internet terpasang 30 unit 21 unit 21 unit 20 unit 20 unit 0,0 Kab. Raja Ampat, Kab.
Sorong, Kota Sorong,
Kab. Tambrauw, Kab.
Maybrat, Kab. Sorong
Selatan, Kab.
Pegunungan Arfak,
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Manokwari Selatan
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Pembangunan jaringan nirkabel
melalui pengembangan menara
telekomunikasi
Jumlah BTS yang terbangun (unit) 0,0 Prov. Nusa Tenggara
Barat
02
BAKTI SINYAL/LASTMILE Jumlah BTS terbangun 10 unit 3 unit 3 unit 3 unit 2 unit 0,0 Kab. Kaimana, Kab.
Fak-Fak
02
BAKTI SINYAL/LASTMILE
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun di
luar koridor kewilayahan
Jumlah BTS terbangun 10 unit 6 unit 6 unit 6 unit 5 unit 0,0 Kab. Waropen, Kab.
Kepulauan Yapen,
Kab. Biak Numfor,
Kab. Supiori
berkas 3, hlm. 914INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Layanan Akses Internet Jumlah akses internet terpasang 20 unit 5 unit 4 unit 4 unit 4 unit 0,0 Kab. Mamberamo
Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kab.
Keerom
02
Layanan Akses Internet Jumlah akses internet terpasang 20 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 0,0 Kab. Tolikara, Kab.
Mamberamo Tengah,
Kab. Lanny Jaya, Kab.
Nduga, Kab.
Jayawijaya, Kab.
Yalimo, Kab.
Yahukimo, Kab.
Puncak, Kab. Pucak
Jaya, Kab.
Pegunungan Bintang
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Layanan Akses Internet Jumlah akses internet terpasang 20 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 0,0 Kab. Kaimana, Kab.
Fak-Fak
02
Layanan Akses Internet Jumlah akses internet terpasang 30 unit 21 unit 21 unit 20 unit 20 unit 0,0 Kab. Raja Ampat, Kab.
Sorong, Kota Sorong,
Kab. Tambrauw, Kab.
Maybrat, Kab. Sorong
Selatan, Kab.
Pegunungan Arfak,
Kab. Manokwari, Kab.
Teluk Bintuni, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Manokwari Selatan
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Pembangunan jaringan nirkabel
melalui pengembangan menara
telekomunikasi
Jumlah BTS yang terbangun (unit) 0,0 Prov. Nusa Tenggara
Barat
02
BAKTI SINYAL/LASTMILE Jumlah BTS terbangun 10 unit 3 unit 3 unit 3 unit 2 unit 0,0 Kab. Kaimana, Kab.
Fak-Fak
02
BAKTI SINYAL/LASTMILE
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun di
luar koridor kewilayahan
Jumlah BTS terbangun 10 unit 6 unit 6 unit 6 unit 5 unit 0,0 Kab. Waropen, Kab.
Kepulauan Yapen,
Kab. Biak Numfor,
Kab. Supiori
059.B.11
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Layanan Akses Internet
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun di
luar koridor kewilayahan
Jumlah akses internet terpasang 20 unit 5 unit 4 unit 4 unit 4 unit 0,0 Kab. Waropen, Kab.
Kepulauan Yapen,
Kab. Biak Numfor,
Kab. Supiori
02
BAKTI SINYAL/LASTMILE
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun di
luar koridor kewilayahan
Jumlah BTS terbangun 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 0,0 Kab. Merauke, Boven
Digoel, Mappi, Asmat
02
BAKTI SINYAL/LASTMILE Jumlah BTS terbangun 10 unit 4 unit 4 unit 3 unit 3 unit 0,0 Kab. Mamberamo
Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kab.
Keerom
02
Layanan Akses Internet
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun di
luar koridor kewilayahan
Jumlah akses internet terpasang 20 unit 23 unit 4 unit 4 unit 4 unit 0,0 Kab. Merauke, Boven
Digoel, Mappi, Asmat
02
BAKTI SINYAL/LASTMILE Jumlah BTS terbangun 30 unit 46 unit 47 unit 47 unit 47 unit 0,0 Kab. Tolikara, Kab.
Mamberamo Tengah,
Kab. Lanny Jaya, Kab.
Nduga, Kab.
Jayawijaya, Kab.
Yalimo, Kab.
Yahukimo, Kab.
Puncak, Kab. Pucak
Jaya, Kab.
Pegunungan Bintang
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
BAKTI SINYAL/LASTMILE Jumlah BTS terbangun 20 unit 21 unit 20 unit 20 unit 20 unit 0,0 Kab. Raja Ampat, Kab.
Sorong, Kab.
Tambrauw, Kab.
Maybrat, Kab. Sorong
Selatan, Kab.
Pegunungan Arfak,
Kab. Teluk Bintuni,
Kab. Teluk Wondama,
Kab. Manokwari
Selatan
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
berkas 3, hlm. 915INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Layanan Akses Internet
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun di
luar koridor kewilayahan
Jumlah akses internet terpasang 20 unit 5 unit 4 unit 4 unit 4 unit 0,0 Kab. Waropen, Kab.
Kepulauan Yapen,
Kab. Biak Numfor,
Kab. Supiori
02
BAKTI SINYAL/LASTMILE
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun di
luar koridor kewilayahan
Jumlah BTS terbangun 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 0,0 Kab. Merauke, Boven
Digoel, Mappi, Asmat
02
BAKTI SINYAL/LASTMILE Jumlah BTS terbangun 10 unit 4 unit 4 unit 3 unit 3 unit 0,0 Kab. Mamberamo
Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kab.
Keerom
02
Layanan Akses Internet
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun di
luar koridor kewilayahan
Jumlah akses internet terpasang 20 unit 23 unit 4 unit 4 unit 4 unit 0,0 Kab. Merauke, Boven
Digoel, Mappi, Asmat
02
BAKTI SINYAL/LASTMILE Jumlah BTS terbangun 30 unit 46 unit 47 unit 47 unit 47 unit 0,0 Kab. Tolikara, Kab.
Mamberamo Tengah,
Kab. Lanny Jaya, Kab.
Nduga, Kab.
Jayawijaya, Kab.
Yalimo, Kab.
Yahukimo, Kab.
Puncak, Kab. Pucak
Jaya, Kab.
Pegunungan Bintang
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
BAKTI SINYAL/LASTMILE Jumlah BTS terbangun 20 unit 21 unit 20 unit 20 unit 20 unit 0,0 Kab. Raja Ampat, Kab.
Sorong, Kab.
Tambrauw, Kab.
Maybrat, Kab. Sorong
Selatan, Kab.
Pegunungan Arfak,
Kab. Teluk Bintuni,
Kab. Teluk Wondama,
Kab. Manokwari
Selatan
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
059.B.12
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BAKTI Palapa Ring Persentase pemanfaatan kapasitas
Palapa Ring dengan rata-rata SLA
95%
Barat : 35%
Tengah :
10%
Timur : 5%
Barat : 40%
Tengah :
15%
Timur : 10%
Barat : 45%
Tengah :
20%
Timur : 15%
Barat : 50%
Tengah :
30%
Timur : 20%
Barat : 60%Tengah : 40%Timur : 25% 2.546,8 05
BAKTI SINYAL/ LASTMILE *(Belum
mempertimbangkan penyesuaian
PNBP BHP Frekuensi)
Desa non komersial yang
mendapatkan jaringan bergerak
seluler (4G) (kumulatif)
5052 5052 5052 5052 5052 2.614,7 Tersebar, Kabupeten
Kep Sangihe,
Kabupaten Nunukan,
Kabupaten
Bengkayang, Kota
Sabang, Kabupaten
Natuna
Infrastruktur TIK
untuk Mendukung
Transformasi Digital
02, 05
BAKTI Satria Satelit Republik
Indonesia
Kapasitas penyediaan satelit multi
fungsi SATRIA (Gbps)
Konstruksi Konstruksi Konstruksi 150 150 2.802,0 Tersebar Infrastruktur TIK
untuk Mendukung
Transformasi Digital
05
BAKTI INTERNET Jumlah lokasi penyediaan akses
internet broadband (kumulatif)
- 1 1 1 1 0,0 Kab. Merauke Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
02
Bakti Akses Internet Jumlah lokasi penyediaan akses
internet broadband (kumulatif)
12000 27000 42000 61000 91000 5.231,0 Tersebar 05
BAKTI INTERNET Jumlah Titik Bakti Internet yang
dibangun
- 1 1 1 - 0,0 Kab. Belu Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
berkas 3, hlm. 916INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BAKTI Palapa Ring Persentase pemanfaatan kapasitas
Palapa Ring dengan rata-rata SLA
95%
Barat : 35%
Tengah :
10%
Timur : 5%
Barat : 40%
Tengah :
15%
Timur : 10%
Barat : 45%
Tengah :
20%
Timur : 15%
Barat : 50%
Tengah :
30%
Timur : 20%
Barat : 60%Tengah : 40%Timur : 25% 2.546,8 05
BAKTI SINYAL/ LASTMILE *(Belum
mempertimbangkan penyesuaian
PNBP BHP Frekuensi)
Desa non komersial yang
mendapatkan jaringan bergerak
seluler (4G) (kumulatif)
5052 5052 5052 5052 5052 2.614,7 Tersebar, Kabupeten
Kep Sangihe,
Kabupaten Nunukan,
Kabupaten
Bengkayang, Kota
Sabang, Kabupaten
Natuna
Infrastruktur TIK
untuk Mendukung
Transformasi Digital
02, 05
BAKTI Satria Satelit Republik
Indonesia
Kapasitas penyediaan satelit multi
fungsi SATRIA (Gbps)
Konstruksi Konstruksi Konstruksi 150 150 2.802,0 Tersebar Infrastruktur TIK
untuk Mendukung
Transformasi Digital
05
BAKTI INTERNET Jumlah lokasi penyediaan akses
internet broadband (kumulatif)
- 1 1 1 1 0,0 Kab. Merauke Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
02
Bakti Akses Internet Jumlah lokasi penyediaan akses
internet broadband (kumulatif)
12000 27000 42000 61000 91000 5.231,0 Tersebar 05
BAKTI INTERNET Jumlah Titik Bakti Internet yang
dibangun
- 1 1 1 - 0,0 Kab. Belu Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
059.B.13
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BAKTI INTERNET Jumlah Titik Bakti Internet yang
dibangun
- 1 1 1 - 0,0 Kab. Nunukan Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
02
BAKTI INTERNET Jumlah Titik Bakti Internet yang
dibangun
- 1 1 1 1 0,0 Kab. Sambas Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
02
Petani Go Online Jumlah user aktif Petani yang
mendaftar
- 250 250 250 250 0,0 Kab. Nunukan Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
JUMLAH 18.480,1
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 917INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BAKTI INTERNET Jumlah Titik Bakti Internet yang
dibangun
- 1 1 1 - 0,0 Kab. Nunukan Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
02
BAKTI INTERNET Jumlah Titik Bakti Internet yang
dibangun
- 1 1 1 1 0,0 Kab. Sambas Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
02
Petani Go Online Jumlah user aktif Petani yang
mendaftar
- 250 250 250 250 0,0 Kab. Nunukan Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
JUMLAH 18.480,1
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
060.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri 15.172,9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri 130.876,1
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri 866,9
Program Penelitian dan Pengembangan Polri 120,9
Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri 5.347,6
Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri 1.190,3
Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban 8.047,2
Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban 594,7
Program Pemberdayaan Potensi Keamanan 5.814,6
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 41.906,6
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 21.662,3
Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi 1.104,2
Program Pengembangan Hukum Kepolisian 226,6
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 918MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri 15.172,9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri 130.876,1
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri 866,9
Program Penelitian dan Pengembangan Polri 120,9
Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri 5.347,6
Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri 1.190,3
Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban 8.047,2
Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban 594,7
Program Pemberdayaan Potensi Keamanan 5.814,6
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 41.906,6
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 21.662,3
Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi 1.104,2
Program Pengembangan Hukum Kepolisian 226,6
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
060.A.2
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
JUMLAH 232.930,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 919PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
JUMLAH 232.930,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
060.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
804,9
Pelayanan Kesehatan Polri 804,9
Pelaksanaan Bakti Polri di Wilayah
Rawan dan Bencana Oleh Pusdokkes
Jumlah Bakti POLRI di Wilayah
Rawan dan Bencana
- 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 4,9 Pusat dan Daerah 07
Pemenuhan Rumah Sakit Polri Jumlah Rumah Sakit Polri yang
Dibangun dan di Upgrade
- Dibangun : 2
unit;
Diupgrade : 2
Unit
Dibangun : 1
unit;
Diupgrade : 2
Unit
Dibangun : 1
unit;
Diupgrade : 1
Unit
Dibangun : 1
unit;
Diupgrade : 1
Unit
800,0 Pusat 07
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Polri 80.729,5
Pengembangan Peralatan Polri 71.439,2
Pembangunan Command Centre Jumlah Command Center yang
dibangun
5 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 1.287,0 Pusat dan Daerah 07
Optimalisasi Perangkat Data Center Jumlah Perangkat Data Center yang
dioptimalisasikan
42 Unit 42 Unit 42 Unit 42 Unit 42 Unit 213,1 Pusat dan Daerah 07
Pembangunan Aplikasi E-Manajemen Jumlah Sistem Aplikasi E-
Manajemen Penyidikan
727 Unit 727 Unit 727 Unit 727 Unit 727 Unit 145,7 Pusat dan Daerah 07
Pembangunan SKCK Online Jumlah SKCK Online yang dibangun
dan di upgrade
100 Unit 496 upgrade 496 upgrade 496 upgrade 496 upgrade 61,2 Pusat dan Daerah 07
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam
Reserse Kriminal
Jumlah Almatsus dan Alpalkam
Reserse Kriminal
- 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 94,9 Pusat dan Daerah 07
Pengadaan Hardware dan Software
baru di Puslabfor Sentul*
(Pengadaan melalui PLN dengan
asumsi 1 USD= Rp 14.500)
Jumlah Peralatan Labforensik yang
diadakan
- _ 1 Paket _ 1 Paket 58,0 Pusat dan Bidlabfor Polda Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Peralatan Digital Forensik Jumlah Peralatan Laboratorium
Forensik yang diadakan
_ _ 1 Paket _ 1 Paket 58,0 Pusat dan Bidlabfor Polda Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 920MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri
804,9
Pelayanan Kesehatan Polri 804,9
Pelaksanaan Bakti Polri di Wilayah
Rawan dan Bencana Oleh Pusdokkes
Jumlah Bakti POLRI di Wilayah
Rawan dan Bencana
- 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 4,9 Pusat dan Daerah 07
Pemenuhan Rumah Sakit Polri Jumlah Rumah Sakit Polri yang
Dibangun dan di Upgrade
- Dibangun : 2
unit;
Diupgrade : 2
Unit
Dibangun : 1
unit;
Diupgrade : 2
Unit
Dibangun : 1
unit;
Diupgrade : 1
Unit
Dibangun : 1
unit;
Diupgrade : 1
Unit
800,0 Pusat 07
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Polri 80.729,5
Pengembangan Peralatan Polri 71.439,2
Pembangunan Command Centre Jumlah Command Center yang
dibangun
5 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi 1.287,0 Pusat dan Daerah 07
Optimalisasi Perangkat Data Center Jumlah Perangkat Data Center yang
dioptimalisasikan
42 Unit 42 Unit 42 Unit 42 Unit 42 Unit 213,1 Pusat dan Daerah 07
Pembangunan Aplikasi E-Manajemen Jumlah Sistem Aplikasi E-
Manajemen Penyidikan
727 Unit 727 Unit 727 Unit 727 Unit 727 Unit 145,7 Pusat dan Daerah 07
Pembangunan SKCK Online Jumlah SKCK Online yang dibangun
dan di upgrade
100 Unit 496 upgrade 496 upgrade 496 upgrade 496 upgrade 61,2 Pusat dan Daerah 07
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam
Reserse Kriminal
Jumlah Almatsus dan Alpalkam
Reserse Kriminal
- 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 94,9 Pusat dan Daerah 07
Pengadaan Hardware dan Software
baru di Puslabfor Sentul*
(Pengadaan melalui PLN dengan
asumsi 1 USD= Rp 14.500)
Jumlah Peralatan Labforensik yang
diadakan
- _ 1 Paket _ 1 Paket 58,0 Pusat dan Bidlabfor Polda Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Peralatan Digital Forensik Jumlah Peralatan Laboratorium
Forensik yang diadakan
_ _ 1 Paket _ 1 Paket 58,0 Pusat dan Bidlabfor Polda Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
060.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam
Pemeliharaan Keamanan
Jumlah Almatsus dan Alpalkam
Pemeliharaan Keamanan
- 11 Paket 11 Paket 11 Paket 11 Paket 50.936,0 Pusat dan Daerah 07
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam
Intelijen Keamanan
Jumlah Almatsus dan Alpalkam
Intelijen Keamanan
- 10 Paket 10 Paket 10 Paket 6 Paket 1.374,9 Pusat dan Daerah 07
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam
TIK
Jumlah Almatsus dan Alpalkam TIK - 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 792,0 Pusat dan Daerah 07
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam
Layanan Lalu Lintas
Jumlah Almatsus dan Alpalkam
Layanan Lalu Lintas
- 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 44,7 Pusat dan Daerah 07
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam
Brigade Mobil
Jumlah Almatsus dan Alpalkam
Brigade Mobil
- 10 Paket 10 Paket 10 Paket 10 Paket 13.944,0 Pusat dan Daerah 07
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam
Anti Teror
Jumlah Almatsus dan Alpalkam Anti
Teror
- 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 1.374,9 Pusat dan Daerah 07
Digitalisasi Cek Fisik dan Arsip Digital
BPKB dan STNK
Jumlah Digitalisasi Cek Fisik dan
Arsip Digital BPKB dan STNK
- 5 Polda 5 Polda 5 Polda 5 Polda 304,8 Pusat dan Daerah 07
Pembangunan Big Data Polri Sistem Single Data Entry Polri - Tahap 1
(1paket)
Tahap 2
(1paket)
Tahap 3 (1
paket)
Tahap 4 (1
Paket)
750,0 Pusat 07
Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi
Polri 9.290,3
Peningkatan Layanan Ruang
Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian
sesuai standar pelayanan minimal
Jumlah RPK Sesuai SPM yang
Dibangun
3 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 69,0 Daerah 07
Pembangunan Rumah Susun Jumlah Rumah Susun yang
Dibangun
16 unit - - - - 162,9 Daerah 07
Pemenuhan Rumah Negara Polri Jumlah Unit Rumah Negara Polri - 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 1.086,0 Daerah 07
Pembangunan Pos Pol SubSektor di
Wil. Perbatasan
Jumlah Pos Pol SubSektor di Wil.
Perbatasan yan diabngun
- 9 Unit 9 Unit 9 Unit 9 Unit 28,8 Daerah 07
Pembangunan Infrastruktur di
kawasan IKN
Pembangunan Infrastuktur POLRI - 1 Paket 1 Paket - - 7.352,0 Ibu Kota Negara Ibu Kota Negara (IKN) 02
Pembangunan SPKT Tingkat Polres
sesuai SPM yang Terintegrasi secara
Online
Jumlah SPKT Tingkat Polres sesuai
SPM yang Terintegrasi secara Online
- 2 Polres 2 Polres 2 Polres 2 Polres 24,0 Pusat dan Daerah 07
Pembangunan SPKT Tingkat Polsek
sesuai SPM
Jumlah SPKT Tingkat Polsek sesuai
SPM
- 2 Polsek 2 Polsek 2 Polsek 2 Polsek 24,0 Pusat dan Daerah 07
Pembangunan SATPAS sesuai SPM
yang Terintegrasi secara Online
Jumlah SATPAS sesuai SPM yang
Terintegrasi secara Online (Gedung
BPKB Prototype)
- 5 Polda 5 Polda 5 Polda 5 Polda 495,6 Pusat dan Daerah 07
berkas 3, hlm. 921INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam
Pemeliharaan Keamanan
Jumlah Almatsus dan Alpalkam
Pemeliharaan Keamanan
- 11 Paket 11 Paket 11 Paket 11 Paket 50.936,0 Pusat dan Daerah 07
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam
Intelijen Keamanan
Jumlah Almatsus dan Alpalkam
Intelijen Keamanan
- 10 Paket 10 Paket 10 Paket 6 Paket 1.374,9 Pusat dan Daerah 07
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam
TIK
Jumlah Almatsus dan Alpalkam TIK - 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 792,0 Pusat dan Daerah 07
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam
Layanan Lalu Lintas
Jumlah Almatsus dan Alpalkam
Layanan Lalu Lintas
- 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 44,7 Pusat dan Daerah 07
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam
Brigade Mobil
Jumlah Almatsus dan Alpalkam
Brigade Mobil
- 10 Paket 10 Paket 10 Paket 10 Paket 13.944,0 Pusat dan Daerah 07
Pengadaan Almatsus dan Alpalkam
Anti Teror
Jumlah Almatsus dan Alpalkam Anti
Teror
- 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 1.374,9 Pusat dan Daerah 07
Digitalisasi Cek Fisik dan Arsip Digital
BPKB dan STNK
Jumlah Digitalisasi Cek Fisik dan
Arsip Digital BPKB dan STNK
- 5 Polda 5 Polda 5 Polda 5 Polda 304,8 Pusat dan Daerah 07
Pembangunan Big Data Polri Sistem Single Data Entry Polri - Tahap 1
(1paket)
Tahap 2
(1paket)
Tahap 3 (1
paket)
Tahap 4 (1
Paket)
750,0 Pusat 07
Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi
Polri 9.290,3
Peningkatan Layanan Ruang
Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian
sesuai standar pelayanan minimal
Jumlah RPK Sesuai SPM yang
Dibangun
3 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 69,0 Daerah 07
Pembangunan Rumah Susun Jumlah Rumah Susun yang
Dibangun
16 unit - - - - 162,9 Daerah 07
Pemenuhan Rumah Negara Polri Jumlah Unit Rumah Negara Polri - 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 1.086,0 Daerah 07
Pembangunan Pos Pol SubSektor di
Wil. Perbatasan
Jumlah Pos Pol SubSektor di Wil.
Perbatasan yan diabngun
- 9 Unit 9 Unit 9 Unit 9 Unit 28,8 Daerah 07
Pembangunan Infrastruktur di
kawasan IKN
Pembangunan Infrastuktur POLRI - 1 Paket 1 Paket - - 7.352,0 Ibu Kota Negara Ibu Kota Negara (IKN) 02
Pembangunan SPKT Tingkat Polres
sesuai SPM yang Terintegrasi secara
Online
Jumlah SPKT Tingkat Polres sesuai
SPM yang Terintegrasi secara Online
- 2 Polres 2 Polres 2 Polres 2 Polres 24,0 Pusat dan Daerah 07
Pembangunan SPKT Tingkat Polsek
sesuai SPM
Jumlah SPKT Tingkat Polsek sesuai
SPM
- 2 Polsek 2 Polsek 2 Polsek 2 Polsek 24,0 Pusat dan Daerah 07
Pembangunan SATPAS sesuai SPM
yang Terintegrasi secara Online
Jumlah SATPAS sesuai SPM yang
Terintegrasi secara Online (Gedung
BPKB Prototype)
- 5 Polda 5 Polda 5 Polda 5 Polda 495,6 Pusat dan Daerah 07
060.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembangunan Sarana Prasarana
Layanan Kepolisian
Jumlah M2 Sarana Prasarana
Layanan Kepolisian
- 3000 M2 (40
Unit)
3000 M2 (40
Unit)
3000 M2 (40
Unit)
3000 M2 (40
Unit)
48,0 Pusat dan Daerah 07
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Polri
- 0,64 0,65 0,66 0,67
151,1
Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri - 0,58 0,59 0,59 0,6
151,1
Penanganan Pengaduan Masyarakat
terhadap Anggota Polri
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
terhadap Anggota Polri
- 0,77 0,78 0,79 0,8 151,1 Pusat dan Daerah 07
Program Pendidikan dan Latihan
Aparatur Polri 716,4
Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan
Polri 716,4
Pelatihan Penanganan Konflik Secara
Humanis Kepada Anggota Satuan
Brigade Mobil
Jumlah anggota satuan Brigade
Mobil yang mendapatkan pelatihan
Harkatpuan dalam Penanganan
Konflik Secara Humanis
- 10.168
Orang
10.676
Orang
11.209
Orang
11.715
Orang
42,7 Pusat dan Daerah 07
Sertifikasi Profesi Anggota Polri Jumlah Anggota yang memiliki
Sertifikat Profesi
- 500 Orang 500 Orang 500 Orang 500 Orang 567,0 Pusat 07
Pelatihan Penanganan Konflik Secara
Humanis Kepada Anggota Satuan
Samapta Baharkam
Jumlah anggota Satuan Samapta
yang mendapatkan Pelatihan
Penanganan Konflik Secara Humanis
- 170 Orang 170 Orang 170 Orang 170 Orang 5,2 Pusat dan Daerah 07
Pelatihan Penanganan Konflik Secara
Humanis Kepada Anggota Satuan
Binmas
Jumlah anggota Satuan Binmas
yang mendapatkan Peningkatan
kemampuan personel Korbinmas
- 5.000 Orang 5.000 Orang 5.000 Orang 5.000 Orang 20,0 Pusat dan Daerah 07
Pengembangan bela negara Jumlah Keterlibatan Warga Negara
dalam Upaya Bela Negara
- 875 875 875 875 51,9 Pusat 04
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
SDM Bidang Digital Forensik
Jumlah CHFI dan ECIH yang
terbentuk di Puslabfor, Bid Labfor
Polda, Dittipidsiber Bareskrim dan
Subdit Siber Ditreskrimsus Polda
- 57 lulusan 57 lulusan 57 lulusan 57 lulusan 6,8 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
berkas 3, hlm. 922INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembangunan Sarana Prasarana
Layanan Kepolisian
Jumlah M2 Sarana Prasarana
Layanan Kepolisian
- 3000 M2 (40
Unit)
3000 M2 (40
Unit)
3000 M2 (40
Unit)
3000 M2 (40
Unit)
48,0 Pusat dan Daerah 07
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Polri
- 0,64 0,65 0,66 0,67
151,1
Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri - 0,58 0,59 0,59 0,6
151,1
Penanganan Pengaduan Masyarakat
terhadap Anggota Polri
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
terhadap Anggota Polri
- 0,77 0,78 0,79 0,8 151,1 Pusat dan Daerah 07
Program Pendidikan dan Latihan
Aparatur Polri 716,4
Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan
Polri 716,4
Pelatihan Penanganan Konflik Secara
Humanis Kepada Anggota Satuan
Brigade Mobil
Jumlah anggota satuan Brigade
Mobil yang mendapatkan pelatihan
Harkatpuan dalam Penanganan
Konflik Secara Humanis
- 10.168
Orang
10.676
Orang
11.209
Orang
11.715
Orang
42,7 Pusat dan Daerah 07
Sertifikasi Profesi Anggota Polri Jumlah Anggota yang memiliki
Sertifikat Profesi
- 500 Orang 500 Orang 500 Orang 500 Orang 567,0 Pusat 07
Pelatihan Penanganan Konflik Secara
Humanis Kepada Anggota Satuan
Samapta Baharkam
Jumlah anggota Satuan Samapta
yang mendapatkan Pelatihan
Penanganan Konflik Secara Humanis
- 170 Orang 170 Orang 170 Orang 170 Orang 5,2 Pusat dan Daerah 07
Pelatihan Penanganan Konflik Secara
Humanis Kepada Anggota Satuan
Binmas
Jumlah anggota Satuan Binmas
yang mendapatkan Peningkatan
kemampuan personel Korbinmas
- 5.000 Orang 5.000 Orang 5.000 Orang 5.000 Orang 20,0 Pusat dan Daerah 07
Pengembangan bela negara Jumlah Keterlibatan Warga Negara
dalam Upaya Bela Negara
- 875 875 875 875 51,9 Pusat 04
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
SDM Bidang Digital Forensik
Jumlah CHFI dan ECIH yang
terbentuk di Puslabfor, Bid Labfor
Polda, Dittipidsiber Bareskrim dan
Subdit Siber Ditreskrimsus Polda
- 57 lulusan 57 lulusan 57 lulusan 57 lulusan 6,8 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
060.B.4
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Kapasitas SDM Siber
Polri
Jumlah SDM yang mengikuti
sertifikasi, pelatihan, dan capacity
building siber
- 269 lulusan 269 lulusan 269 lulusan 269 lulusan 17,5 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Sertifikasi CEH Penyidik Siber Polri Jumlah Penyidik yang Bersertifikasi
CEH
- 44 orang 44 orang 44 orang 44 orang 5,2 07
Program Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat 6.024,9
Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara 204,0
Identifikasi dan Sosialisasi Tindak
Pidana Terorisme
Jumlah kegiatan identifikasi dan
sosialisasi Tindak Pidana Terorisme
- 157 Kegiatan 160 Kegiatan 162 Kegiatan 165 Kegiatan 102,0 Pusat dan Daerah 07
Pencegahan Terorisme Jumlah Kegiatan Pencegahan
Terorisme
- 50 Kegiatan 55 Kegiatan 57 Kegiatan 60 Kegiatan 102,0 Pusat dan Daerah 07
Penyelenggaraan Pengamanan Objek
Vital 2.808,0
Obyek Vital yang mendapat
Pengamanan
Jumlah Obyek Vital yang mendapat
Pengamanan
- 861 Obyek
Vital
911 Obyek
Vital
961 Obyek
Vital
1011 Obyek
Vital
1.404,0 Pusat dan Daerah 07
Target Rentan yang Mendapat
Pengamanan
Jumlah Target Rentan yang
Mendapat Pengamanan
- 234 Target
Rentan
234 Target
Rentan
234 Target
Rentan
234 Target
Rentan
1.404,0 Pusat dan Daerah 07
Penyelenggaraan Kepolisian Perairan 3.012,9
Penyelesaian Tindak Pidana di laut Jumlah Kasus Keamanan Laut yang
Ditangani
- 119 Kasus 131 Kasus 144 Kasus 158 Kasus 572,0 Pusat dan Daerah 07
Penyelesaian Tindak Pidana illegal
Fishing
Jumlah Tindak Pidana Illegal Fishing
yang Ditangani
- 156 Kasus 159 Kasus 164 Kasus 166 Kasus 572,0 Pusat dan Daerah 07
Pelaksanaan Bakti Polri di Wilayah
Rawan dan Bencana Oleh Korpolair
Jumlah Bakti POLRI di Wilayah
Rawan dan Bencana
- 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 4,9 Pusat dan Daerah 07
Patroli Wilayah Perbatasan Laut Jumlah Produksi Jam Patroli di
Wilayah Perbatasan
- 366 Jam 380 Jam 394 Jam 408 Jam 886,8 Pusat dan Daerah 07
Patroli Wilayah Selat Malaka Jumlah Produksi Jam Patroli di
Wilayah Selat Malaka
- 1.088 Jam 1.123 Jam 1.158 Jam 1.193 Jam 886,8 Pusat dan Daerah 07
Operasi Keamanan Perairan Jumlah Operasi Keamanan Perairan - 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 90,4 Pusat dan Daerah 07
Program Penyelidikan dan Penyidikan
Tindak Pidana 7.059,3
Penindakan Tindak Pidana Umum 69,0
berkas 3, hlm. 923INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Kapasitas SDM Siber
Polri
Jumlah SDM yang mengikuti
sertifikasi, pelatihan, dan capacity
building siber
- 269 lulusan 269 lulusan 269 lulusan 269 lulusan 17,5 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Sertifikasi CEH Penyidik Siber Polri Jumlah Penyidik yang Bersertifikasi
CEH
- 44 orang 44 orang 44 orang 44 orang 5,2 07
Program Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat 6.024,9
Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara 204,0
Identifikasi dan Sosialisasi Tindak
Pidana Terorisme
Jumlah kegiatan identifikasi dan
sosialisasi Tindak Pidana Terorisme
- 157 Kegiatan 160 Kegiatan 162 Kegiatan 165 Kegiatan 102,0 Pusat dan Daerah 07
Pencegahan Terorisme Jumlah Kegiatan Pencegahan
Terorisme
- 50 Kegiatan 55 Kegiatan 57 Kegiatan 60 Kegiatan 102,0 Pusat dan Daerah 07
Penyelenggaraan Pengamanan Objek
Vital 2.808,0
Obyek Vital yang mendapat
Pengamanan
Jumlah Obyek Vital yang mendapat
Pengamanan
- 861 Obyek
Vital
911 Obyek
Vital
961 Obyek
Vital
1011 Obyek
Vital
1.404,0 Pusat dan Daerah 07
Target Rentan yang Mendapat
Pengamanan
Jumlah Target Rentan yang
Mendapat Pengamanan
- 234 Target
Rentan
234 Target
Rentan
234 Target
Rentan
234 Target
Rentan
1.404,0 Pusat dan Daerah 07
Penyelenggaraan Kepolisian Perairan 3.012,9
Penyelesaian Tindak Pidana di laut Jumlah Kasus Keamanan Laut yang
Ditangani
- 119 Kasus 131 Kasus 144 Kasus 158 Kasus 572,0 Pusat dan Daerah 07
Penyelesaian Tindak Pidana illegal
Fishing
Jumlah Tindak Pidana Illegal Fishing
yang Ditangani
- 156 Kasus 159 Kasus 164 Kasus 166 Kasus 572,0 Pusat dan Daerah 07
Pelaksanaan Bakti Polri di Wilayah
Rawan dan Bencana Oleh Korpolair
Jumlah Bakti POLRI di Wilayah
Rawan dan Bencana
- 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 4,9 Pusat dan Daerah 07
Patroli Wilayah Perbatasan Laut Jumlah Produksi Jam Patroli di
Wilayah Perbatasan
- 366 Jam 380 Jam 394 Jam 408 Jam 886,8 Pusat dan Daerah 07
Patroli Wilayah Selat Malaka Jumlah Produksi Jam Patroli di
Wilayah Selat Malaka
- 1.088 Jam 1.123 Jam 1.158 Jam 1.193 Jam 886,8 Pusat dan Daerah 07
Operasi Keamanan Perairan Jumlah Operasi Keamanan Perairan - 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 90,4 Pusat dan Daerah 07
Program Penyelidikan dan Penyidikan
Tindak Pidana 7.059,3
Penindakan Tindak Pidana Umum 69,0
060.B.5
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penanganan Kasus TPPO, serta
Kejahatan terhadap Perempuan, Anak,
dan Kelompok Rentan Lainnya
Penyelesaian Kasus TPPO, serta
Kejahatan terhadap Perempuan,
Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya
yang Ditangani
- 0,83 0,84 0,84 0,85 69,0 Pusat dan Daerah 07
Penindakan Tindak Pidana Terorisme 2.147,4
Penanganan Kasus Terorisme Jumlah Kasus Terorisme yang
Ditangani
- 17 Kasus 20 Kasus 22 Kasus 25 Kasus 2.147,4 Pusat 07
Penindakan Tindak Pidana Narkoba 4.581,8
Pengungkapan Jaringan Sindikat
Narkotika
Jumlah Jaringan Sindikat Narkotika
yang Terungkap
- 77 Jaringan 76 Jaringan 75 Jaringan 74 Jaringan 9,3 Pusat dan Daerah 07
Sitaan Narkotika dan Prekursor
Narkotika
Jumlah Sitaan Narkotika dan
Prekursor Narkotika
- 2,6 Ton 2,5 Ton 2,4 Ton 2,3 Ton 9,3 Pusat dan Daerah 07
Penanganan Kasus Kejahatan
Narkotika
Jumlah Kasus Kejahatan Narkotika
yang Ditangani
- 38.000
Kasus
37.000
Kasus
36.000
Kasus
35.000
Kasus
4.560,0 Pusat dan Daerah 07
Penanganan Kasus TPPU Terkait
Narkotika yang Ditangani
Jumlah Kasus TPPU terkait
Narkotika yang ditangani
- 8 Kasus 9 Kasus 10 Kasus 11 Kasus 3,2 Pusat dan Daerah 07
Penindakan Tindak Pidana Siber 261,0
Penanganan Tindak Pidana Siber Jumlah penanganan tindak pidana
siber
- 1.247 Kasus 1.247 Kasus 1.247 Kasus 1.247 Kasus 187,4 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Penyelidikan Online Dittipidsiber Penyelidikan Online Dittipidsiber :
1080 Laporan Subdit Siber
Ditreskrimsus Polda : 48 Laporan
- 3.864
laporan
3.864
laporan
3.864
laporan
3.864
laporan
73,6 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Program Penanggulangan Gangguan
Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi
4,9
Penanggulangan Keamanan dalam Negeri
4,9
Pelaksanaan Bakti Polri di Wilayah
Rawan dan Bencana Oleh Korbrimob
Jumlah Bakti POLRI di Wilayah
Rawan dan Bencana
- 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 4,9 Pusat dan Daerah 07
JUMLAH 95.490,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 924INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penanganan Kasus TPPO, serta
Kejahatan terhadap Perempuan, Anak,
dan Kelompok Rentan Lainnya
Penyelesaian Kasus TPPO, serta
Kejahatan terhadap Perempuan,
Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya
yang Ditangani
- 0,83 0,84 0,84 0,85 69,0 Pusat dan Daerah 07
Penindakan Tindak Pidana Terorisme 2.147,4
Penanganan Kasus Terorisme Jumlah Kasus Terorisme yang
Ditangani
- 17 Kasus 20 Kasus 22 Kasus 25 Kasus 2.147,4 Pusat 07
Penindakan Tindak Pidana Narkoba 4.581,8
Pengungkapan Jaringan Sindikat
Narkotika
Jumlah Jaringan Sindikat Narkotika
yang Terungkap
- 77 Jaringan 76 Jaringan 75 Jaringan 74 Jaringan 9,3 Pusat dan Daerah 07
Sitaan Narkotika dan Prekursor
Narkotika
Jumlah Sitaan Narkotika dan
Prekursor Narkotika
- 2,6 Ton 2,5 Ton 2,4 Ton 2,3 Ton 9,3 Pusat dan Daerah 07
Penanganan Kasus Kejahatan
Narkotika
Jumlah Kasus Kejahatan Narkotika
yang Ditangani
- 38.000
Kasus
37.000
Kasus
36.000
Kasus
35.000
Kasus
4.560,0 Pusat dan Daerah 07
Penanganan Kasus TPPU Terkait
Narkotika yang Ditangani
Jumlah Kasus TPPU terkait
Narkotika yang ditangani
- 8 Kasus 9 Kasus 10 Kasus 11 Kasus 3,2 Pusat dan Daerah 07
Penindakan Tindak Pidana Siber 261,0
Penanganan Tindak Pidana Siber Jumlah penanganan tindak pidana
siber
- 1.247 Kasus 1.247 Kasus 1.247 Kasus 1.247 Kasus 187,4 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Penyelidikan Online Dittipidsiber Penyelidikan Online Dittipidsiber :
1080 Laporan Subdit Siber
Ditreskrimsus Polda : 48 Laporan
- 3.864
laporan
3.864
laporan
3.864
laporan
3.864
laporan
73,6 Pusat Penguatan NSOC -
SOC dan
Pembentukan 121
CSIRT
07
Program Penanggulangan Gangguan
Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi
4,9
Penanggulangan Keamanan dalam Negeri
4,9
Pelaksanaan Bakti Polri di Wilayah
Rawan dan Bencana Oleh Korbrimob
Jumlah Bakti POLRI di Wilayah
Rawan dan Bencana
- 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 4,9 Pusat dan Daerah 07
JUMLAH 95.490,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
063.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM 1.298,2
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan 88,3
Program Pengawasan Obat dan Makanan 5.135,5
JUMLAH 6.522,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 925MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM 1.298,2
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan 88,3
Program Pengawasan Obat dan Makanan 5.135,5
JUMLAH 6.522,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
063.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
BPOM 352,9
Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan
dan Kerja Sama Badan POM 5,3
Pelaksanaan kerjasama selatan-
selatan dan triangular bidang
Pengawasan Obat dan Makanan
Jumlah negara yang mendapatkan
dukungan penguatan di bidang obat
dan makanan dalam skema kerja
sama selatan-selatan (KSST)
2 2 2 2 2 5,3 Pusat 07
Pengembangan SDM Aparatur Badan
POM 101,0
Sertifikasi pengawas obat dan
makanan yang kompeten sesuai
standar
Jumlah SDM pengawas obat dan
makanan yang tersertifikasi sesuai
standar
770 820 875 935 1000 101,0 Pusat 03
Pengelolaan Teknologi Informasi
Komunikasi, Data dan Informasi Obat
dan Makanan 246,7
Pengembangan sistem informasi
pengawasan Obat dan Makanan yang
real time dan terintegrasi
Persentase sistem informasi
Pengawasan Obat dan Makanan
Terintegrasi dan Real Time
35 55 70 85 100 246,7 33 Provinsi 03
Program Pengawasan Obat dan Makanan
2.956,4
Pengawasan Obat dan Makanan di
Seluruh Indonesia 2.613,3
Penindakan terhadap kejahatan obat
dan makanan
Persentase keberhasilan penindakan
obat dan makanan
50 52 54 56 58 179,8 33 Provinsi 03
Pemeriksaan dan pengujian sampel
makanan sesuai standar
Persentase sampel makanan yang
diperiksa dan diuji sesuai standar
75 77 80 83 85 192,5 33 Provinsi 03
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 926MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
BPOM 352,9
Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan
dan Kerja Sama Badan POM 5,3
Pelaksanaan kerjasama selatan-
selatan dan triangular bidang
Pengawasan Obat dan Makanan
Jumlah negara yang mendapatkan
dukungan penguatan di bidang obat
dan makanan dalam skema kerja
sama selatan-selatan (KSST)
2 2 2 2 2 5,3 Pusat 07
Pengembangan SDM Aparatur Badan
POM 101,0
Sertifikasi pengawas obat dan
makanan yang kompeten sesuai
standar
Jumlah SDM pengawas obat dan
makanan yang tersertifikasi sesuai
standar
770 820 875 935 1000 101,0 Pusat 03
Pengelolaan Teknologi Informasi
Komunikasi, Data dan Informasi Obat
dan Makanan 246,7
Pengembangan sistem informasi
pengawasan Obat dan Makanan yang
real time dan terintegrasi
Persentase sistem informasi
Pengawasan Obat dan Makanan
Terintegrasi dan Real Time
35 55 70 85 100 246,7 33 Provinsi 03
Program Pengawasan Obat dan Makanan
2.956,4
Pengawasan Obat dan Makanan di
Seluruh Indonesia 2.613,3
Penindakan terhadap kejahatan obat
dan makanan
Persentase keberhasilan penindakan
obat dan makanan
50 52 54 56 58 179,8 33 Provinsi 03
Pemeriksaan dan pengujian sampel
makanan sesuai standar
Persentase sampel makanan yang
diperiksa dan diuji sesuai standar
75 77 80 83 85 192,5 33 Provinsi 03
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
063.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemeriksaan sarana produksi obat
dan makanan yang memenuhi
ketentuan
Persentase sarana produksi obat
dan makanan yang memenuhi
ketentuan
50 55 60 65 70 48,0 33 Provinsi 03
Pemeriksaan sarana distribusi obat
dan makanan yang memenuhi
ketentuan
Persentase sarana distribusi obat
dan makanan yang memenuhi
ketentuan
60 63 66 68 71 301,1 33 Provinsi 03
Pemenuhan laboratorium pengawasan
obat dan makanan yang sesuai good
laboratory practice
Persentase laboratorium
pengawasan obat dan makanan
yang sesuai good laboratory practice
70 75 80 85 90 1.282,9 33 Provinsi 03
Pemeriksaan sampel obat, obat
tradisional, kosmetik dan suplemen
kesehatan sesuai standar
Persentase sampel obat, obat
tradisional, kosmetik dan suplemen
kesehatan yang diperiksa dan diuji
sesuai standar
82 85 88 91 94 262,0 33 Provinsi 03
Penerapan Sekolah dengan Pangan
Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
Jumlah sekolah dengan Pangan
Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
660 1330 2010 2700 3400 116,8 34 Provinsi 03
Penerapan desa pangan aman Jumlah desa pangan aman 211 427 648 874 1105 172,2 34 Provinsi 03
Intervensi pasar aman dari bahan
berbahaya
Jumlah pasar aman dari bahan
berbahaya
84 165 255 350 450 58,1 34 Provinsi 03
Pengawasan Obat Tradisional, dan
Suplemen Kesehatan 13,7
Pemberian sertifikat CPOTB untuk
UMKM OT
Persentase UMKM Obat Tradisional
yang menerima Sertifikat CPOTB
Bertahap
42,26 53,53 64,81 76,09 87,37 13,7 33 Provinsi 03
Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan
Teknologi Baru 31,2
Penerapan manajemen risiko pada
industri pangan olahan
Persentase industri pangan olahan
yang menerapkan manajemen risiko
19 38 57 76 95 31,2 Pusat 03
Pengawasan Distribusi dan Pelayanan
Obat, Narkotika, Psikotropika, dan
Prekursor 49,3
berkas 3, hlm. 927INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemeriksaan sarana produksi obat
dan makanan yang memenuhi
ketentuan
Persentase sarana produksi obat
dan makanan yang memenuhi
ketentuan
50 55 60 65 70 48,0 33 Provinsi 03
Pemeriksaan sarana distribusi obat
dan makanan yang memenuhi
ketentuan
Persentase sarana distribusi obat
dan makanan yang memenuhi
ketentuan
60 63 66 68 71 301,1 33 Provinsi 03
Pemenuhan laboratorium pengawasan
obat dan makanan yang sesuai good
laboratory practice
Persentase laboratorium
pengawasan obat dan makanan
yang sesuai good laboratory practice
70 75 80 85 90 1.282,9 33 Provinsi 03
Pemeriksaan sampel obat, obat
tradisional, kosmetik dan suplemen
kesehatan sesuai standar
Persentase sampel obat, obat
tradisional, kosmetik dan suplemen
kesehatan yang diperiksa dan diuji
sesuai standar
82 85 88 91 94 262,0 33 Provinsi 03
Penerapan Sekolah dengan Pangan
Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
Jumlah sekolah dengan Pangan
Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
660 1330 2010 2700 3400 116,8 34 Provinsi 03
Penerapan desa pangan aman Jumlah desa pangan aman 211 427 648 874 1105 172,2 34 Provinsi 03
Intervensi pasar aman dari bahan
berbahaya
Jumlah pasar aman dari bahan
berbahaya
84 165 255 350 450 58,1 34 Provinsi 03
Pengawasan Obat Tradisional, dan
Suplemen Kesehatan 13,7
Pemberian sertifikat CPOTB untuk
UMKM OT
Persentase UMKM Obat Tradisional
yang menerima Sertifikat CPOTB
Bertahap
42,26 53,53 64,81 76,09 87,37 13,7 33 Provinsi 03
Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan
Teknologi Baru 31,2
Penerapan manajemen risiko pada
industri pangan olahan
Persentase industri pangan olahan
yang menerapkan manajemen risiko
19 38 57 76 95 31,2 Pusat 03
Pengawasan Distribusi dan Pelayanan
Obat, Narkotika, Psikotropika, dan
Prekursor 49,3
063.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemberian Keputusan Hasil
Pengawasan Sarana Distribusi Obat
dan Sarana Pelayanan Kefarmasian
yang Diselesaikan
Persentase keputusan hasil
pengawasan sarana distribusi dan
pelayanan kefarmasian yang
diselesaikan
80 81 82 83 84 43,7 Pusat 03
Pemberian Keputusan Penilaian
Sarana Distribusi Obat yang
Diselesaikan Sesuai Standar
Persentase keputusan penilaian
sarana distribusi obat yang
diselesaikan tepat waktu
78 80 82 84 86 5,6 Pusat 03
Pengawasan Keamanan, Mutu, dan
Ekspor Impor Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
15,5
Penyelesaian permohonan ekspor
impor Obat, Narkotika, Psikotropika
dan Prekursor yang diselesaikan tepat
waktu
Jumlah permohonan ekspor impor
obat, narkotika, psikotropika, dan
prekursor yang diselesaikan tepat
waktu
16300 16500 16700 16900 17100 5,3 34 Provinsi 03
Pengawasan label dan iklan produk
tembakau
Jumlah label dan iklan produk
tembakau yang diawasi yang
memenuhi ketentuan
60000 60200 60400 60600 60800 10,2 33 Provinsi 03
Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan
Sedang 39,5
Pengawasan produk pangan fortifikasi Persentase sampel pangan fortifikasi
yang memenuhi syarat
87 88 89 90 90 13,5 34 Provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
03
Pengawasan pangan olahan sesuai
standar di kabupaten/kota
Jumlah kabupaten/kota yang
melaksanakan pengawasan pangan
olahan sesuai standar
50 125 200 275 350 26,0 33 Provinsi 03
Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,
Psikotropika, dan Prekursor
18,2
Pengawasan fasilitas produksi produk
JKN dan produk high risk lainnya
serta bahan baku obat sesuai standar
Persentase fasilitas produksi produk
JKN, produk high risk lainnya, dan
bahan baku obat yang diawasi
sesuai standar
84 86 88 90 92 18,2 33 Provinsi 03
Registrasi Pangan Olahan 46,8
berkas 3, hlm. 928INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemberian Keputusan Hasil
Pengawasan Sarana Distribusi Obat
dan Sarana Pelayanan Kefarmasian
yang Diselesaikan
Persentase keputusan hasil
pengawasan sarana distribusi dan
pelayanan kefarmasian yang
diselesaikan
80 81 82 83 84 43,7 Pusat 03
Pemberian Keputusan Penilaian
Sarana Distribusi Obat yang
Diselesaikan Sesuai Standar
Persentase keputusan penilaian
sarana distribusi obat yang
diselesaikan tepat waktu
78 80 82 84 86 5,6 Pusat 03
Pengawasan Keamanan, Mutu, dan
Ekspor Impor Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
15,5
Penyelesaian permohonan ekspor
impor Obat, Narkotika, Psikotropika
dan Prekursor yang diselesaikan tepat
waktu
Jumlah permohonan ekspor impor
obat, narkotika, psikotropika, dan
prekursor yang diselesaikan tepat
waktu
16300 16500 16700 16900 17100 5,3 34 Provinsi 03
Pengawasan label dan iklan produk
tembakau
Jumlah label dan iklan produk
tembakau yang diawasi yang
memenuhi ketentuan
60000 60200 60400 60600 60800 10,2 33 Provinsi 03
Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan
Sedang 39,5
Pengawasan produk pangan fortifikasi Persentase sampel pangan fortifikasi
yang memenuhi syarat
87 88 89 90 90 13,5 34 Provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
03
Pengawasan pangan olahan sesuai
standar di kabupaten/kota
Jumlah kabupaten/kota yang
melaksanakan pengawasan pangan
olahan sesuai standar
50 125 200 275 350 26,0 33 Provinsi 03
Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,
Psikotropika, dan Prekursor
18,2
Pengawasan fasilitas produksi produk
JKN dan produk high risk lainnya
serta bahan baku obat sesuai standar
Persentase fasilitas produksi produk
JKN, produk high risk lainnya, dan
bahan baku obat yang diawasi
sesuai standar
84 86 88 90 92 18,2 33 Provinsi 03
Registrasi Pangan Olahan 46,8
063.B.4
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemberian keputusan registrasi
pangan olahan yang diselesaikan
sesuai standar
Persentase keputusan registrasi
pangan olahan yang diselesaikan
sesuai standar
78 79 80 81 82 46,8 Pusat 03
Registrasi Obat 49,9
Pemberian keputusan registrasi obat
yang diselesaikan sesuai standar
Persentase keputusan registrasi obat
yang diselesaikan sesuai standar
60 63 66 69 72 49,9 33 Provinsi 03
Riset dan Kajian di Bidang Obat dan
Makanan 79,0
Pemanfaatan riset dan kajian
pengawasan obat dan makanan
Persentase riset dan kajian
pengawasan obat dan makanan
yang dimanfaatkan
72 75 78 80 82 74,0 33 Provinsi 03
Pengembangan grand design
penguatan laboratorium dan balai
POM
Persentase pemenuhan grand design
penguatan laboratorium pengujian
obat dan makanan dan penguatan
balai POM
0 5 20 30 40 5,0 Pusat 03
JUMLAH 3.309,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 929INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemberian keputusan registrasi
pangan olahan yang diselesaikan
sesuai standar
Persentase keputusan registrasi
pangan olahan yang diselesaikan
sesuai standar
78 79 80 81 82 46,8 Pusat 03
Registrasi Obat 49,9
Pemberian keputusan registrasi obat
yang diselesaikan sesuai standar
Persentase keputusan registrasi obat
yang diselesaikan sesuai standar
60 63 66 69 72 49,9 33 Provinsi 03
Riset dan Kajian di Bidang Obat dan
Makanan 79,0
Pemanfaatan riset dan kajian
pengawasan obat dan makanan
Persentase riset dan kajian
pengawasan obat dan makanan
yang dimanfaatkan
72 75 78 80 82 74,0 33 Provinsi 03
Pengembangan grand design
penguatan laboratorium dan balai
POM
Persentase pemenuhan grand design
penguatan laboratorium pengujian
obat dan makanan dan penguatan
balai POM
0 5 20 30 40 5,0 Pusat 03
JUMLAH 3.309,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
064.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas 142,9
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas 8,9
Program Pengembangan Ketahanan Nasional 309,1
JUMLAH 461,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 930MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas 142,9
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas 8,9
Program Pengembangan Ketahanan Nasional 309,1
JUMLAH 461,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
064.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengembangan Ketahanan
Nasional 36,8
Penyusunan Rencana dan Pembinaan
serta Pelaksanaan Pemantapan Nilai-
Nilai Kebangsaan 12,7
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Terselenggaranya Pemantapan Nilai-
Nilai Kebangsaan
- 500 500 500 500 12,7 Pusat dan Daerah 04
Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan
Training of Trainer (ToT) Nilai-nilai
Kebangsaan 12,7
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Terselenggaranya Training of Trainer
(ToT) Nilai-Nilai Kebangsaan
- 500 500 500 500 12,7 Pusat dan Daerah 04
Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
11,4
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Terselenggaranya Sosialisasi/Dialog
Wawasan Kebangsaan
190 400 400 400 400 11,4 Pusat dan Daerah 04
JUMLAH 36,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 931MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengembangan Ketahanan
Nasional 36,8
Penyusunan Rencana dan Pembinaan
serta Pelaksanaan Pemantapan Nilai-
Nilai Kebangsaan 12,7
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Terselenggaranya Pemantapan Nilai-
Nilai Kebangsaan
- 500 500 500 500 12,7 Pusat dan Daerah 04
Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan
Training of Trainer (ToT) Nilai-nilai
Kebangsaan 12,7
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Terselenggaranya Training of Trainer
(ToT) Nilai-Nilai Kebangsaan
- 500 500 500 500 12,7 Pusat dan Daerah 04
Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
11,4
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Terselenggaranya Sosialisasi/Dialog
Wawasan Kebangsaan
190 400 400 400 400 11,4 Pusat dan Daerah 04
JUMLAH 36,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
065.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM 498,5
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 1.597,1
JUMLAH 2.095,7
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 932MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM 498,5
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 1.597,1
JUMLAH 2.095,7
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
065.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
BKPM 218,9
Pengelolaan Sistem Informasi 218,9
Pengadaan Lisensi/ATS yang
mendukung OSS
Pengadaan Perpanjangan Lisensi/
Annual Technical Support (ATS)
1 1 1 1 1 109,9 Pusat 01
Pengembangan Data Center dan DRC
yang mendukung OSS
Jumlah pengembangan data center,
DRC, jaringan dan sistem keamanan
informasi yang handal
1 1 1 1 1 109,0 Pusat 01
Program Peningkatan Daya Saing
Penanaman Modal 943,9
Kerjasama Standardisasi Perizinan dan
Nonperizinan Penanaman Modal Daerah
10,6
Standarisasi tata kelola perizinan dan
nonperizinan penanaman modal
daerah
Jumlah usulan standard tatakelola
perizinan dan nonperizinan
penanaman modal daerah
1 1 1 1 1 5,9 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 933MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
BKPM 218,9
Pengelolaan Sistem Informasi 218,9
Pengadaan Lisensi/ATS yang
mendukung OSS
Pengadaan Perpanjangan Lisensi/
Annual Technical Support (ATS)
1 1 1 1 1 109,9 Pusat 01
Pengembangan Data Center dan DRC
yang mendukung OSS
Jumlah pengembangan data center,
DRC, jaringan dan sistem keamanan
informasi yang handal
1 1 1 1 1 109,0 Pusat 01
Program Peningkatan Daya Saing
Penanaman Modal 943,9
Kerjasama Standardisasi Perizinan dan
Nonperizinan Penanaman Modal Daerah
10,6
Standarisasi tata kelola perizinan dan
nonperizinan penanaman modal
daerah
Jumlah usulan standard tatakelola
perizinan dan nonperizinan
penanaman modal daerah
1 1 1 1 1 5,9 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
065.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Sistem informasi standardisasi NSPK
perizinan dan nonperizinan
penanaman modal daerah
Jumlah usulan standar sistem
informasi perizinan dan
nonperizinan penanaman modal
daerah
1 1 1 1 1 4,7 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Kerjasama Penanaman Modal Luar
Negeri 36,5
Partisipasi dalam kerjasama
internasional
Jumlah Partisipasi dalam Kerjasama
Internasional
14 23 24 24 25 22,1 Pusat 01
Penyusunan bahan posisi pertemuan
kerjasama internasional di bidang
penanaman modal
Jumlah bahan posisi pertemuan
kerjasama internasional di bidang
penanaman modal
14 23 24 24 25 3,2 Pusat 01
Penyelenggaraan kerjasama
penanaman modal dengan pemangku
kepentingan usaha
Jumlah kerjasama penanaman
modal dengan Pemangku
Kepentingan Usaha di dalam dan
luar negeri
3 4 5 5 6 4,2 Pusat 01
Penyusunan bahan kajian terkait
pengaturan Outward Investment
Jumlah bahan kajian terkait
pengaturan Outward Investment
1 1 1 1 1 2,5 Pusat 01
Penyelenggaraan fasilitasi minat
outward investment
Jumlah forum fasilitasi minat
outward investment kepada
perusahaan nasional
15 15 18 18 20 4,4 Pusat 01
Peningkatan Deregulasi Kebijakan
Penanaman Modal 42,7
Rencana Aksi peningkatan peringkat
EoDB
Jumlah rekomendasi usulan untuk
meningkatkan kemudahan berusaha
10 10 10 10 10 13,4 Jakarta, Surabaya,
Pusat
berkas 3, hlm. 934INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Sistem informasi standardisasi NSPK
perizinan dan nonperizinan
penanaman modal daerah
Jumlah usulan standar sistem
informasi perizinan dan
nonperizinan penanaman modal
daerah
1 1 1 1 1 4,7 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Kerjasama Penanaman Modal Luar
Negeri 36,5
Partisipasi dalam kerjasama
internasional
Jumlah Partisipasi dalam Kerjasama
Internasional
14 23 24 24 25 22,1 Pusat 01
Penyusunan bahan posisi pertemuan
kerjasama internasional di bidang
penanaman modal
Jumlah bahan posisi pertemuan
kerjasama internasional di bidang
penanaman modal
14 23 24 24 25 3,2 Pusat 01
Penyelenggaraan kerjasama
penanaman modal dengan pemangku
kepentingan usaha
Jumlah kerjasama penanaman
modal dengan Pemangku
Kepentingan Usaha di dalam dan
luar negeri
3 4 5 5 6 4,2 Pusat 01
Penyusunan bahan kajian terkait
pengaturan Outward Investment
Jumlah bahan kajian terkait
pengaturan Outward Investment
1 1 1 1 1 2,5 Pusat 01
Penyelenggaraan fasilitasi minat
outward investment
Jumlah forum fasilitasi minat
outward investment kepada
perusahaan nasional
15 15 18 18 20 4,4 Pusat 01
Peningkatan Deregulasi Kebijakan
Penanaman Modal 42,7
Rencana Aksi peningkatan peringkat
EoDB
Jumlah rekomendasi usulan untuk
meningkatkan kemudahan berusaha
10 10 10 10 10 13,4 Jakarta, Surabaya,
Pusat
065.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyederhanaan Perizinan yang
menghambat investasi
Jumlah usulan perubahan
regulasi/peraturan yang
menghambat investasi
10 10 10 10 10 22,7 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi
dan sinkronisasi peraturan perizinan
investasi tingkat pusat/kementerian
lembaga dan daerah
Jumlah rumusan rekomendasi
peraturan perizinan tingkat
Pusat/Kementerian Lembaga dan
daerah yang disimplifikasi,
diharmonisasi dan disinkronisasi
2 2 2 2 2 6,7 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Pengembangan Potensi Penanaman
Modal Daerah 19,9
berkas 3, hlm. 935INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyederhanaan Perizinan yang
menghambat investasi
Jumlah usulan perubahan
regulasi/peraturan yang
menghambat investasi
10 10 10 10 10 22,7 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi
dan sinkronisasi peraturan perizinan
investasi tingkat pusat/kementerian
lembaga dan daerah
Jumlah rumusan rekomendasi
peraturan perizinan tingkat
Pusat/Kementerian Lembaga dan
daerah yang disimplifikasi,
diharmonisasi dan disinkronisasi
2 2 2 2 2 6,7 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Pengembangan Potensi Penanaman
Modal Daerah 19,9
065.B.4
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Perkuatan peta potensi dan peluang
investasi daerah
Jumlah Pemetaan Potensi dan
Peluang Investasi
15 15 15 15 15 19,9 Daerah di 34 Provinsi 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di
Bidang Penanaman Modal 257,7
Penyelenggaraan dan pengembangan
IIPC (Indonesian Investment
Promotion Center) di Luar Negeri
Jumlah penyelenggaraan dan
pengembangan IIPC (Indonesian
Investment Promotion Center) di luar
negeri
1850 1850 1850 1850 1850 246,3 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
berkas 3, hlm. 936INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Perkuatan peta potensi dan peluang
investasi daerah
Jumlah Pemetaan Potensi dan
Peluang Investasi
15 15 15 15 15 19,9 Daerah di 34 Provinsi 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di
Bidang Penanaman Modal 257,7
Penyelenggaraan dan pengembangan
IIPC (Indonesian Investment
Promotion Center) di Luar Negeri
Jumlah penyelenggaraan dan
pengembangan IIPC (Indonesian
Investment Promotion Center) di luar
negeri
1850 1850 1850 1850 1850 246,3 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
065.B.5
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyusunan analisis negara target
dan negara pesaing
Jumlah Analisis Negara Target dan
Negara Pesaing
2 2 2 2 2 11,4 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Promosi Penanaman Modal Terfokus dan
Terintegrasi Berbasis Sektor dan Negara
185,4
Pemasaran Investasi berdasarkan
sektor pendukung prioritas nasional
Jumlah Rencana Investasi melalui
kegiatan promosi penanaman modal
dalam forum-forum internasional di
dalam dan luar negeri
(Rp 1.022,8
Triliun)
(Rp 1.125,1
Triliun)
(Rp 1.237,6
Triliun)
(Rp 1.361,3
Triliun)
(Rp 1.497,4
Triliun)
47,6 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
berkas 3, hlm. 937INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyusunan analisis negara target
dan negara pesaing
Jumlah Analisis Negara Target dan
Negara Pesaing
2 2 2 2 2 11,4 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Promosi Penanaman Modal Terfokus dan
Terintegrasi Berbasis Sektor dan Negara
185,4
Pemasaran Investasi berdasarkan
sektor pendukung prioritas nasional
Jumlah Rencana Investasi melalui
kegiatan promosi penanaman modal
dalam forum-forum internasional di
dalam dan luar negeri
(Rp 1.022,8
Triliun)
(Rp 1.125,1
Triliun)
(Rp 1.237,6
Triliun)
(Rp 1.361,3
Triliun)
(Rp 1.497,4
Triliun)
47,6 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
065.B.6
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Promosi penanaman modal dalam
forum internasional
Jumlah Rencana Investasi melalui
Kegiatan Pemasaran Investasi
berdasarkan sektor pendukung
prioritas nasional (KEK, KI,
Pariwisata, Berorientasi Ekspor,
Energi, Ketahanan Pangan)
(Rp 2.386,5
Triliun)
(Rp 2.625,1
Triliun)
(Rp 2.887,6
Triliun)
(Rp 3.176,4
Triliun)
(Rp 3.494,0
Triliun)
137,8 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Fasilitasi Daerah dalam Rangka Kegiatan
Promosi Penanaman Modal 40,7
Fasilitasi promosi penanaman modal
daerah di dalam dan luar negeri
Jumlah minat investasi dalam
kegiatan Promosi Penanaman Modal
Daerah di dalam dan luar negeri
350 450 500 500 500 40,7 Daerah di 34 Provinsi 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Penyelenggaraan Pameran dan
Penyediaan Sarana Promosi Penanaman
Modal Untuk Kegiatan di dalam dan
Luar Negeri
76,4
berkas 3, hlm. 938INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Promosi penanaman modal dalam
forum internasional
Jumlah Rencana Investasi melalui
Kegiatan Pemasaran Investasi
berdasarkan sektor pendukung
prioritas nasional (KEK, KI,
Pariwisata, Berorientasi Ekspor,
Energi, Ketahanan Pangan)
(Rp 2.386,5
Triliun)
(Rp 2.625,1
Triliun)
(Rp 2.887,6
Triliun)
(Rp 3.176,4
Triliun)
(Rp 3.494,0
Triliun)
137,8 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Fasilitasi Daerah dalam Rangka Kegiatan
Promosi Penanaman Modal 40,7
Fasilitasi promosi penanaman modal
daerah di dalam dan luar negeri
Jumlah minat investasi dalam
kegiatan Promosi Penanaman Modal
Daerah di dalam dan luar negeri
350 450 500 500 500 40,7 Daerah di 34 Provinsi 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Penyelenggaraan Pameran dan
Penyediaan Sarana Promosi Penanaman
Modal Untuk Kegiatan di dalam dan
Luar Negeri
76,4
065.B.7
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyelenggaraan Forum Internasional
bekerjasama dengan Media
Internasional
800 800 800 800 800 47,8 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Keikutsertaan pada pameran
penanaman modal di dalam dan di
luar negeri
700 700 700 700 700 28,7 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal Wilayah I 8,1
berkas 3, hlm. 939INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyelenggaraan Forum Internasional
bekerjasama dengan Media
Internasional
800 800 800 800 800 47,8 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Keikutsertaan pada pameran
penanaman modal di dalam dan di
luar negeri
700 700 700 700 700 28,7 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal Wilayah I 8,1
065.B.8
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Fasilitasi penyelesaian masalah
investasi wilayah I
Jumlah perusahaan yang difasilitasi
penyelesaian masalah penanaman
modal di Wilayah II
20 20 20 20 20 8,1 Provinsi Aceh, Provinsi
Bengkulu, Provinsi
Jambi, Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung, Provinsi
Kepulauan Riau,
Provinsi Lampung,
Provinsi Riau, Provinsi
Sumatera Barat,
Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi
Sumatera Utara, Pusat
9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal Wilayah II 8,0
Fasilitasi penyelesaian masalah
investasi wilayah II
Jumlah perusahaan yang difasilitasi
penyelesaian masalah penanaman
modal di Wilayah II
33 41 44 47 50 8,0 Provinsi Banten,
Provinsi Gorontalo,
Provinsi Jawa Barat,
Provinsi Jawa Tengah,
Provinsi Sulawesi
Barat, Provinsi
Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi
Tengah, Provinsi
Sulawesi Tenggara,
Provinsi Sulawesi
Utara, Pusat
9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal Wilayah III 7,7
berkas 3, hlm. 940INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Fasilitasi penyelesaian masalah
investasi wilayah I
Jumlah perusahaan yang difasilitasi
penyelesaian masalah penanaman
modal di Wilayah II
20 20 20 20 20 8,1 Provinsi Aceh, Provinsi
Bengkulu, Provinsi
Jambi, Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung, Provinsi
Kepulauan Riau,
Provinsi Lampung,
Provinsi Riau, Provinsi
Sumatera Barat,
Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi
Sumatera Utara, Pusat
9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal Wilayah II 8,0
Fasilitasi penyelesaian masalah
investasi wilayah II
Jumlah perusahaan yang difasilitasi
penyelesaian masalah penanaman
modal di Wilayah II
33 41 44 47 50 8,0 Provinsi Banten,
Provinsi Gorontalo,
Provinsi Jawa Barat,
Provinsi Jawa Tengah,
Provinsi Sulawesi
Barat, Provinsi
Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi
Tengah, Provinsi
Sulawesi Tenggara,
Provinsi Sulawesi
Utara, Pusat
9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal Wilayah III 7,7
065.B.9
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Fasilitasi penyelesaian masalah
investasi wilayah III
Jumlah perusahaan yang difasilitasi
penyelesaian masalah penanaman
modal di Wilayah III
50 50 50 50 50 7,7 Provinsi Banten,
Provinsi Gorontalo,
Provinsi Jawa Barat,
Provinsi Jawa Tengah,
Provinsi Sulawesi
Barat, Provinsi
Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi
Tengah, Provinsi
Sulawesi Tenggara,
Provinsi Sulawesi
Utara, Pusat
9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal Wilayah IV 12,9
Fasilitasi penyelesaian masalah
investasi wilayah IV
Fasilitasi penyelesaian masalah
investasi wilayah IV
30 33 36 39 42 12,9 Provinsi Bali, Provinsi
Jawa Timur, Provinsi
Maluku, Provinsi
Maluku Utara, Provinsi
Nusa Tenggara Barat,
Provinsi Nusa
Tenggara Timur,
Provinsi Papua,
Provinsi Papua Barat,
Pusat
9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Perencanaan Pengembangan Penanaman
Modal Sektor Industri Agribisnis dan
Sumber Daya Alam Lainnya
17,5
Fasilitasi rencana proyek penanaman
modal di bidang Industri Agribisnis
dan Sumber Daya Alam Lainnya
Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek
Penanaman Modal di Bidang
Industri Agribisnis dan Sumber
Daya Alam Lainnya yang terfasilitasi
10 12 12 12 12 2,8 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
Evaluasi Rencana Strategis BKPM Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana
Strategis BKPM
1 1 1 1 2,3 Pusat 01
berkas 3, hlm. 941INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Fasilitasi penyelesaian masalah
investasi wilayah III
Jumlah perusahaan yang difasilitasi
penyelesaian masalah penanaman
modal di Wilayah III
50 50 50 50 50 7,7 Provinsi Banten,
Provinsi Gorontalo,
Provinsi Jawa Barat,
Provinsi Jawa Tengah,
Provinsi Sulawesi
Barat, Provinsi
Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi
Tengah, Provinsi
Sulawesi Tenggara,
Provinsi Sulawesi
Utara, Pusat
9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal Wilayah IV 12,9
Fasilitasi penyelesaian masalah
investasi wilayah IV
Fasilitasi penyelesaian masalah
investasi wilayah IV
30 33 36 39 42 12,9 Provinsi Bali, Provinsi
Jawa Timur, Provinsi
Maluku, Provinsi
Maluku Utara, Provinsi
Nusa Tenggara Barat,
Provinsi Nusa
Tenggara Timur,
Provinsi Papua,
Provinsi Papua Barat,
Pusat
9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Perencanaan Pengembangan Penanaman
Modal Sektor Industri Agribisnis dan
Sumber Daya Alam Lainnya
17,5
Fasilitasi rencana proyek penanaman
modal di bidang Industri Agribisnis
dan Sumber Daya Alam Lainnya
Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek
Penanaman Modal di Bidang
Industri Agribisnis dan Sumber
Daya Alam Lainnya yang terfasilitasi
10 12 12 12 12 2,8 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
Evaluasi Rencana Strategis BKPM Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana
Strategis BKPM
1 1 1 1 2,3 Pusat 01
065.B.10
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyusunan Investment Project Ready
to Offer (IPRO) di bidang Industri
Agribisnis dan Sumber Daya Alam
Lainnya
Jumlah profil proyek Investment
Project Ready to Offer (IPRO) di
bidang Industri Agribisnis dan
Sumber Daya Alam Lainnya
1 1 1 1 1 12,5 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Perencanaan Pengembangan Penanaman
Modal Sektor Industri Manufaktur
18,4
Fasilitasi rencana penanaman modal
di bidang industri manufaktur
Jumlah Proyek di Sektor Industri
Manufaktur yang terfasilitasi
6 7 7 8 8 3,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Fasilitasi rencana penanaman modal
di daerah
Jumlah Workshop Penyusunan
Rencana Umum Penanaman Modal
(RUPM) Kepada Provinsi dan
Kabupaten/Kota
4 4 4 5 5 6,1 Pusat 01
Evaluasi pelaksanaan Rencana Umum
Penanaman Modal (RUPMP/RUPMK)
Jumlah laporan evaluasi
pelaksanaan Rencana Umum
Penanaman Modal (RUPM) Provinsi
dan Kabupaten/Kota
20 24 28 32 36 2,8 Daerah di 34 Provinsi 01
Penyusunan Investment Project Ready
to Offer (IPRO) di bidang Industri
Manufaktur
Jumlah Profil Proyek Investment
Project Ready to Offer (IPRO) di
bidang Industri Manufaktur
1 1 1 1 1 6,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
Perencanaan Pengembangan Penanaman
Modal di Bidang Jasa dan Kawasan
30,6
berkas 3, hlm. 942INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyusunan Investment Project Ready
to Offer (IPRO) di bidang Industri
Agribisnis dan Sumber Daya Alam
Lainnya
Jumlah profil proyek Investment
Project Ready to Offer (IPRO) di
bidang Industri Agribisnis dan
Sumber Daya Alam Lainnya
1 1 1 1 1 12,5 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Perencanaan Pengembangan Penanaman
Modal Sektor Industri Manufaktur
18,4
Fasilitasi rencana penanaman modal
di bidang industri manufaktur
Jumlah Proyek di Sektor Industri
Manufaktur yang terfasilitasi
6 7 7 8 8 3,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Fasilitasi rencana penanaman modal
di daerah
Jumlah Workshop Penyusunan
Rencana Umum Penanaman Modal
(RUPM) Kepada Provinsi dan
Kabupaten/Kota
4 4 4 5 5 6,1 Pusat 01
Evaluasi pelaksanaan Rencana Umum
Penanaman Modal (RUPMP/RUPMK)
Jumlah laporan evaluasi
pelaksanaan Rencana Umum
Penanaman Modal (RUPM) Provinsi
dan Kabupaten/Kota
20 24 28 32 36 2,8 Daerah di 34 Provinsi 01
Penyusunan Investment Project Ready
to Offer (IPRO) di bidang Industri
Manufaktur
Jumlah Profil Proyek Investment
Project Ready to Offer (IPRO) di
bidang Industri Manufaktur
1 1 1 1 1 6,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
Perencanaan Pengembangan Penanaman
Modal di Bidang Jasa dan Kawasan
30,6
065.B.11
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Fasilitasi Proyek Strategis di Bidang
Jasa dan Kawasan
Jumlah Proyek prioritas pemerintah
yang terfasilitasi
7 8 9 10 10 17,1 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Percepatan Pengembangan Destinasi
Pariwisata Prioritas
Jumlah Percepatan Pengembangan
Destinasi Pariwisata Prioritas
3 3 3 3 3 10,6 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01, 02
berkas 3, hlm. 943INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Fasilitasi Proyek Strategis di Bidang
Jasa dan Kawasan
Jumlah Proyek prioritas pemerintah
yang terfasilitasi
7 8 9 10 10 17,1 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Percepatan Pengembangan Destinasi
Pariwisata Prioritas
Jumlah Percepatan Pengembangan
Destinasi Pariwisata Prioritas
3 3 3 3 3 10,6 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01, 02
065.B.12
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Percepatan Pelaksanaan
Berusaha di Bidang Jasa dan
Kawasan
Jumlah Fasilitasi Percepatan
Pelaksanaan Berusaha di Bidang
Jasa dan Kawasan
5 6 7 7 7 2,9 Daerah di 34 Provinsi 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Pengembangan Penanaman Modal
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 6,0
Fasilitasi koordinasi masalah strategis
di KEK
Jumlah koordinasi masalah strategis
di KEK
7 7 7 7 7 6,0 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
118,9
berkas 3, hlm. 944INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Percepatan Pelaksanaan
Berusaha di Bidang Jasa dan
Kawasan
Jumlah Fasilitasi Percepatan
Pelaksanaan Berusaha di Bidang
Jasa dan Kawasan
5 6 7 7 7 2,9 Daerah di 34 Provinsi 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Pengembangan Penanaman Modal
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 6,0
Fasilitasi koordinasi masalah strategis
di KEK
Jumlah koordinasi masalah strategis
di KEK
7 7 7 7 7 6,0 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
118,9
065.B.13
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pelaksanaan Integrasi Sistem
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
Jumlah Sistem Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik yang
Terintegrasi
100 150 200 250 300 20,8 Daerah di 34 Provinsi 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Pengembangan sistem Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
Jumlah Pengembangan Sistem
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
2 2 2 2 2 39,5 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
berkas 3, hlm. 945INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pelaksanaan Integrasi Sistem
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
Jumlah Sistem Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik yang
Terintegrasi
100 150 200 250 300 20,8 Daerah di 34 Provinsi 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Pengembangan sistem Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
Jumlah Pengembangan Sistem
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
2 2 2 2 2 39,5 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
065.B.14
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Implementasi Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
Jumlah Implementasi Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
100 150 200 250 300 44,0 Daerah di 34 Provinsi 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Pelaksanaan Tata Kelola Sistem
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
Jumlah dokumen tata kelola sistem
perizinan berusaha terintegrasi
secara elektronik
8 10 10 12 12 14,7 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja
Sama Pemerintah Swasta 11,9
Fasilitasi rencana investasi proyek
Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)
Jumlah fasilitasi percepatan
pelaksanaan proyek KPBU
5 7 7 8 8 11,9 Pusat 01
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) Pusat 6,7
berkas 3, hlm. 946INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Implementasi Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
Jumlah Implementasi Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
100 150 200 250 300 44,0 Daerah di 34 Provinsi 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Pelaksanaan Tata Kelola Sistem
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
Jumlah dokumen tata kelola sistem
perizinan berusaha terintegrasi
secara elektronik
8 10 10 12 12 14,7 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter;
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas:
Danau Toba Dskt,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
01
Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja
Sama Pemerintah Swasta 11,9
Fasilitasi rencana investasi proyek
Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU)
Jumlah fasilitasi percepatan
pelaksanaan proyek KPBU
5 7 7 8 8 11,9 Pusat 01
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) Pusat 6,7
065.B.15
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan mutu pelayanan PTSP
Pusat
Tingkat mutu pelayanan di PTSP
Pusat
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 6,7 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01, 04
Perencanaan Pengembangan Penanaman
Modal di Bidang Infrastruktur
27,3
Penyusunan Investment Project Ready
to Offer (IPRO) di bidang Infrastruktur
Jumlah profil proyek Investment
Project Ready to Offer (IPRO) di
bidang Infrastruktur
1 1 1 1 1 14,1 Pusat 01
Fasilitasi rencana proyek penanaman
modal di bidang infrastruktur
Jumlah fasilitasi percepatan
pelaksanaan proyek infrastruktur
10 10 10 12 12 7,9 Pusat 01
Analisis Strategik Penanaman Modal
Berbasis Infrastruktur 2020-2024
Jumlah kajian analisis strategik
penanaman modal berbasis
infrastruktur
1 1 1 1 1 5,3 Pusat 01
JUMLAH 1.162,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 947INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan mutu pelayanan PTSP
Pusat
Tingkat mutu pelayanan di PTSP
Pusat
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 6,7 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01, 04
Perencanaan Pengembangan Penanaman
Modal di Bidang Infrastruktur
27,3
Penyusunan Investment Project Ready
to Offer (IPRO) di bidang Infrastruktur
Jumlah profil proyek Investment
Project Ready to Offer (IPRO) di
bidang Infrastruktur
1 1 1 1 1 14,1 Pusat 01
Fasilitasi rencana proyek penanaman
modal di bidang infrastruktur
Jumlah fasilitasi percepatan
pelaksanaan proyek infrastruktur
10 10 10 12 12 7,9 Pusat 01
Analisis Strategik Penanaman Modal
Berbasis Infrastruktur 2020-2024
Jumlah kajian analisis strategik
penanaman modal berbasis
infrastruktur
1 1 1 1 1 5,3 Pusat 01
JUMLAH 1.162,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
066.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN 2.319,2
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 2.741,0
JUMLAH 5.060,2
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 948MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN 2.319,2
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 2.741,0
JUMLAH 5.060,2
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
066.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN
186,7
Penyelenggaran Penelitian, Data, dan
Informasi P4GN 4,0
Laporan hasil Kajian Desain Strategi
Active Defense Dalam Pencegahan
Peredaran Gelap Narkoba
Jumlah Laporan Kajian Desain
Strategi “Active Defense” dalam
pencegahan peredaran gelap
narkotika
1 Laporan - - - - 4,0 Pusat 07
Pembinaan dan Pelayanan Laboratorium
Uji Narkoba 182,7
Laboratorium Narkotika Daerah yang
Operasional
Jumlah Laboratorium Narkotika
Daerah yang Operasional
- 1
Laboratorium
1
Laboratorium
1
Laboratorium
1
Laboratorium
182,7 Daerah 07
Program Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN) 1.014,6
Penyelenggaraan Advokasi 632,1
Desa yang Memiliki Alokasi Anggaran
Program Ketahanan Keluarga Dari
Dana Desa (Desa Bersih Narkoba)
Jumlah desa yang memiliki alokasi
anggaran program ketahanan
keluarga dari dana desa
173 Desa 346 Desa 346 Desa 346 Desa 346 Desa 33,6 Daerah 07
Advokasi Kebijakan Kota Tanggap
Ancaman Narkoba
Jumlah Pemkab/Pemkot yang
diadvokasi Kebijakan Kota Tanggap
Ancaman Narkoba
- 75
Kabupaten/
Kota
100
Kabupaten/
Kota
125
Kabupaten/
Kota
150
Kabupaten/
Kota
383,0 Pusat dan Daerah 07
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 949MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN
186,7
Penyelenggaran Penelitian, Data, dan
Informasi P4GN 4,0
Laporan hasil Kajian Desain Strategi
Active Defense Dalam Pencegahan
Peredaran Gelap Narkoba
Jumlah Laporan Kajian Desain
Strategi “Active Defense” dalam
pencegahan peredaran gelap
narkotika
1 Laporan - - - - 4,0 Pusat 07
Pembinaan dan Pelayanan Laboratorium
Uji Narkoba 182,7
Laboratorium Narkotika Daerah yang
Operasional
Jumlah Laboratorium Narkotika
Daerah yang Operasional
- 1
Laboratorium
1
Laboratorium
1
Laboratorium
1
Laboratorium
182,7 Daerah 07
Program Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN) 1.014,6
Penyelenggaraan Advokasi 632,1
Desa yang Memiliki Alokasi Anggaran
Program Ketahanan Keluarga Dari
Dana Desa (Desa Bersih Narkoba)
Jumlah desa yang memiliki alokasi
anggaran program ketahanan
keluarga dari dana desa
173 Desa 346 Desa 346 Desa 346 Desa 346 Desa 33,6 Daerah 07
Advokasi Kebijakan Kota Tanggap
Ancaman Narkoba
Jumlah Pemkab/Pemkot yang
diadvokasi Kebijakan Kota Tanggap
Ancaman Narkoba
- 75
Kabupaten/
Kota
100
Kabupaten/
Kota
125
Kabupaten/
Kota
150
Kabupaten/
Kota
383,0 Pusat dan Daerah 07
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
066.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika Jumlah “Remaja Teman Sebaya”
Anti Narkotika
- 1.730 Orang 1.730 Orang 1.730 Orang 1.730 Orang 129,3 Pusat dan Daerah 07
Pelatihan Pengembangan Soft Skill
Bagi SMP & SMU Sederajat
Jumlah SMP & SMU sederajat yang
memperoleh pengembangan soft
skill
- 34 Sekolah 34 Sekolah 34 Sekolah 34 Sekolah 86,2 Pusat dan Daerah 07
Penyelenggaraan Pemberdayaan
Alternatif 22,3
Kawaasan rawan Kultivasi, produksi,
penyelundupan, peredaran gealp, dan
penyalahgunaan narkotika dan
prekursor narkotika yang diintervensi
program alternatif
Jumlah Kawasan rawan Kultivasi,
produksi, penyelundupan,
peredaran gealp, dan
penyalahgunaan narkotika dan
prekursor narkotika yang
diintervensi program alternatif
6 Kawasan 6,3 Aceh Besar, Bireuen,
Gayo Lues, Medan,
Banjarmasin,
Makassar
07
Kawasan Rawan Tanaman Terlarang
yang Diintervensi Program Alternative
Development
Jumlah Kawasan yang Beralih ke
Tanaman Pengganti (Alternative
Development)
4 Kawasan 4 Kawasan 4 Kawasan 4 Kawasan 16,0 Aceh Besar, Bireuen,
Gayo Lues, Medan,
Banjarmasin,
Makassar
07
Penataan Produk Hukum dan Pelayanan
Bantuan Hukum 2,0
Laporan Kajian Hukum Sistem
Peradilan Narkotika
Jumlah laporan kajian hukum
sistem peradilan pidana narkotika
1 Laporan - - - - 2,0 Pusat 07
Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara,
Laut, Darat dan Lintas Darat 162,0
Operasionalisasi Pos Interdiksi Jumlah Pos Interdiksi yang
Operasional
- 7 Pos 9 Pos 11 Pos 13 Pos 58,0 Pusat dan Daerah 07
Peta Dasar Daerah Penyelundupan
Narkotika dan Prekursor Narkotika
Dari Luar Negeri
Jumlah Laporan Penyusunan Peta
Dasar Daerah Penyelundupan
Narkotika dan Prekursor Narkotika
dari Luar Negeri
- 1 Laporan 1 Laporan - - 4,0 Pusat 07
Sistem Informasi Kerawanan
Narkotika yang terbangun
Jumlah Sistem Informasi Kerawanan
Narkotika yang terbangun
- - - 1 Sistem 1 Sistem 100,0 Pusat 07
berkas 3, hlm. 950INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika Jumlah “Remaja Teman Sebaya”
Anti Narkotika
- 1.730 Orang 1.730 Orang 1.730 Orang 1.730 Orang 129,3 Pusat dan Daerah 07
Pelatihan Pengembangan Soft Skill
Bagi SMP & SMU Sederajat
Jumlah SMP & SMU sederajat yang
memperoleh pengembangan soft
skill
- 34 Sekolah 34 Sekolah 34 Sekolah 34 Sekolah 86,2 Pusat dan Daerah 07
Penyelenggaraan Pemberdayaan
Alternatif 22,3
Kawaasan rawan Kultivasi, produksi,
penyelundupan, peredaran gealp, dan
penyalahgunaan narkotika dan
prekursor narkotika yang diintervensi
program alternatif
Jumlah Kawasan rawan Kultivasi,
produksi, penyelundupan,
peredaran gealp, dan
penyalahgunaan narkotika dan
prekursor narkotika yang
diintervensi program alternatif
6 Kawasan 6,3 Aceh Besar, Bireuen,
Gayo Lues, Medan,
Banjarmasin,
Makassar
07
Kawasan Rawan Tanaman Terlarang
yang Diintervensi Program Alternative
Development
Jumlah Kawasan yang Beralih ke
Tanaman Pengganti (Alternative
Development)
4 Kawasan 4 Kawasan 4 Kawasan 4 Kawasan 16,0 Aceh Besar, Bireuen,
Gayo Lues, Medan,
Banjarmasin,
Makassar
07
Penataan Produk Hukum dan Pelayanan
Bantuan Hukum 2,0
Laporan Kajian Hukum Sistem
Peradilan Narkotika
Jumlah laporan kajian hukum
sistem peradilan pidana narkotika
1 Laporan - - - - 2,0 Pusat 07
Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara,
Laut, Darat dan Lintas Darat 162,0
Operasionalisasi Pos Interdiksi Jumlah Pos Interdiksi yang
Operasional
- 7 Pos 9 Pos 11 Pos 13 Pos 58,0 Pusat dan Daerah 07
Peta Dasar Daerah Penyelundupan
Narkotika dan Prekursor Narkotika
Dari Luar Negeri
Jumlah Laporan Penyusunan Peta
Dasar Daerah Penyelundupan
Narkotika dan Prekursor Narkotika
dari Luar Negeri
- 1 Laporan 1 Laporan - - 4,0 Pusat 07
Sistem Informasi Kerawanan
Narkotika yang terbangun
Jumlah Sistem Informasi Kerawanan
Narkotika yang terbangun
- - - 1 Sistem 1 Sistem 100,0 Pusat 07
066.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pascarehabilitasi Penyalah guna
dan/atau Pecandu Narkoba 15,0
Petugas Agen (Pendamping)
Pemulihan Bagi Penyalah Guna
Narkotika yang Ditingkatkan
Kapasitasnya
Jumlah petugas agen (pendamping)
pemulihan bagi penyalahguna
narkotika dan prekursor narkotika
yang ditingkatkan kapasitasnya
200 Orang - - - - 2,4 Pusat dan Daerah 07
Pelatihan Kompetensi Teknis
Rehabilitasi Bagi Agen Pemulihan
Jumlah Agen Pemulihan yang
Dilatih Kompetensi Teknis
Rehabilitasi
- 225 Orang 250 Orang 275 Orang 300 Orang 12,6 Pusat dan Daerah 07
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi
Pemerintah 13,2
Operasionalisasi Lembaga Rehabilitasi Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang
Memenuhi SPM
- 20 Lembaga 20 Lembaga 20 Lembaga 20 Lembaga 13,2 Pusat dan Daerah 07
Penguatan Lembaga Rehabilitasi
Komponen Masyarakat 10,1
Fasilitas Rehabilitasi Berbasis
Komponen Masyarakat yang Sesuai
Dengan Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
Jumlah fasilitas layanan rehabilitasi
berbasis komponen masyarakat
yang memenuhi SPM
10 Fasilitas - - - - 1,7 Pusat dan Daerah 07
Operasionalisasi Unit Intervensi
Berbasis Masyarakat (IBM)
Jumlah Unit Intervensi Berbasis
Masyarakat (IBM) yang Operasional
- 45 Unit 50 Unit 55 Unit 60 Unit 8,4 Pusat dan Daerah 07
berkas 3, hlm. 951INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pascarehabilitasi Penyalah guna
dan/atau Pecandu Narkoba 15,0
Petugas Agen (Pendamping)
Pemulihan Bagi Penyalah Guna
Narkotika yang Ditingkatkan
Kapasitasnya
Jumlah petugas agen (pendamping)
pemulihan bagi penyalahguna
narkotika dan prekursor narkotika
yang ditingkatkan kapasitasnya
200 Orang - - - - 2,4 Pusat dan Daerah 07
Pelatihan Kompetensi Teknis
Rehabilitasi Bagi Agen Pemulihan
Jumlah Agen Pemulihan yang
Dilatih Kompetensi Teknis
Rehabilitasi
- 225 Orang 250 Orang 275 Orang 300 Orang 12,6 Pusat dan Daerah 07
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi
Pemerintah 13,2
Operasionalisasi Lembaga Rehabilitasi Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang
Memenuhi SPM
- 20 Lembaga 20 Lembaga 20 Lembaga 20 Lembaga 13,2 Pusat dan Daerah 07
Penguatan Lembaga Rehabilitasi
Komponen Masyarakat 10,1
Fasilitas Rehabilitasi Berbasis
Komponen Masyarakat yang Sesuai
Dengan Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
Jumlah fasilitas layanan rehabilitasi
berbasis komponen masyarakat
yang memenuhi SPM
10 Fasilitas - - - - 1,7 Pusat dan Daerah 07
Operasionalisasi Unit Intervensi
Berbasis Masyarakat (IBM)
Jumlah Unit Intervensi Berbasis
Masyarakat (IBM) yang Operasional
- 45 Unit 50 Unit 55 Unit 60 Unit 8,4 Pusat dan Daerah 07
066.B.4
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap
Narkotika 54,0
Titik lokasi lahan tanaman ganja yang
dimusnahkan
Jumlah Titik lokasi lahan tanaman
narkotika yang dimusnahkan
- 12 Titik 12 Titik 12 Titik 12 Titik 29,0 Pusat dan Daerah 07
Peta Tematik Terintegrasi Lahan
Tanaman Ganja Siap Musnah
Jumlah Peta Tematik Terintegrasi
Lahan Tanaman Ganja Siap Musnah
- 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 25,0 Pusat 07
Penyidikan Tindak Pidana Pencucian
Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika 104,0
Data Harta Kekayaan Jaringan TPPU
Hasil Dari Penyitaan dan Penelusuran
Aset dan Transaksi Keuangan
Jumlah Laporan Data Harta
Kekayaan Jaringan TPPU Hasil Dari
Penyitaan dan Penelusuran Aset dan
Transaksi Keuangan
- 1 Laporan - - 1 Laporan 4,0 Pusat 07
Sistem Informasi Tindak Pidana
Pencucian Uang yang Terbangun
Jumlah Sistem Informasi Tindak
Pidana Pencucian Uang yang
Terbangun
- 1 Sistem 1 Sistem - - 100,0 Pusat 07
JUMLAH 1.201,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 952INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap
Narkotika 54,0
Titik lokasi lahan tanaman ganja yang
dimusnahkan
Jumlah Titik lokasi lahan tanaman
narkotika yang dimusnahkan
- 12 Titik 12 Titik 12 Titik 12 Titik 29,0 Pusat dan Daerah 07
Peta Tematik Terintegrasi Lahan
Tanaman Ganja Siap Musnah
Jumlah Peta Tematik Terintegrasi
Lahan Tanaman Ganja Siap Musnah
- 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 25,0 Pusat 07
Penyidikan Tindak Pidana Pencucian
Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika 104,0
Data Harta Kekayaan Jaringan TPPU
Hasil Dari Penyitaan dan Penelusuran
Aset dan Transaksi Keuangan
Jumlah Laporan Data Harta
Kekayaan Jaringan TPPU Hasil Dari
Penyitaan dan Penelusuran Aset dan
Transaksi Keuangan
- 1 Laporan - - 1 Laporan 4,0 Pusat 07
Sistem Informasi Tindak Pidana
Pencucian Uang yang Terbangun
Jumlah Sistem Informasi Tindak
Pidana Pencucian Uang yang
Terbangun
- 1 Sistem 1 Sistem - - 100,0 Pusat 07
JUMLAH 1.201,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
067.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 353,1
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 145,7
Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi 1.155,5
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 10.745,1
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 402,5
Program Pengembangan Daerah Tertentu 424,4
Program Pembangunan Daerah Tertinggal 498,8
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 1.410,3
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 1.273,5
JUMLAH 16.408,9
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 953MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 353,1
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 145,7
Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi 1.155,5
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 10.745,1
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 402,5
Program Pengembangan Daerah Tertentu 424,4
Program Pembangunan Daerah Tertinggal 498,8
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 1.410,3
Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 1.273,5
JUMLAH 16.408,9
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
067.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa 10.342,3
Pemberdayaan Masyarakat Desa 6.906,6
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
2635 orang 2218 orang 2060 orang 1901 orang 1743 orang 486,7 Bandung, Bandung
Barat, Banjar, Bekasi,
Bogor, Ciamis,
Cianjur, Cirebon,
Garut, Indramayu,
Karawang, Kuningan,
Majalengka,
Pangandaran,
Purwakarta, Subang,
Sukabumi, Sumedang,
Tasikmalaya
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
3874 orang 3261 orang 3028 orang 2795 orang 2562 orang 715,5 Banjarnegara,
Banyumas, Batang,
Blora, Boyolali, Brebes,
Cilacap, Demak,
Grobogan, Jepara,
Karangayar, Kebumen,
Kendal, Klaten, Kudus,
Magelang, Pati,
Pekalongan, Pemalang,
Purbalingga,
Purwerejo, Rembang,
Semarang, Sragen,
Sukoharjo, Tegal,
Temanggung,
Wonogiri, Wonosobo
02
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 954MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa 10.342,3
Pemberdayaan Masyarakat Desa 6.906,6
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
2635 orang 2218 orang 2060 orang 1901 orang 1743 orang 486,7 Bandung, Bandung
Barat, Banjar, Bekasi,
Bogor, Ciamis,
Cianjur, Cirebon,
Garut, Indramayu,
Karawang, Kuningan,
Majalengka,
Pangandaran,
Purwakarta, Subang,
Sukabumi, Sumedang,
Tasikmalaya
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
3874 orang 3261 orang 3028 orang 2795 orang 2562 orang 715,5 Banjarnegara,
Banyumas, Batang,
Blora, Boyolali, Brebes,
Cilacap, Demak,
Grobogan, Jepara,
Karangayar, Kebumen,
Kendal, Klaten, Kudus,
Magelang, Pati,
Pekalongan, Pemalang,
Purbalingga,
Purwerejo, Rembang,
Semarang, Sragen,
Sukoharjo, Tegal,
Temanggung,
Wonogiri, Wonosobo
02
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
067.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
194 orang 164 orang 152 orang 140 orang 129 orang 35,9 Bantul, Gunung Kidul,
Kulon Progo, Sleman
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
3830 orang 3224 orang 2994 orang 2763 orang 2533 orang 707,4 Bangkalan,
Banyuwangi, Batu,
Blitar, Bojonegoro,
Bondowoso, Gresik,
Jember, Jombang,
Kediri, Lamongan,
Lumajang, Madiun,
Magetan, Malang,
Mojokerto, Nganjuk,
Ngawi, Pacitan,
Pamekasan, Pasuruan,
Ponorogo, Probolinggo,
Sampang, Sidoarjo,
Situbondo, Sumenep,
Trenggalek, Tuban,
Tulungagung
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
3228 orang 2717 orang 2523 orang 2329 orang 2134 orang 596,1 Aceh Barat, Aceh
Barat Daya, Aceh
Besar, Aceh Jaya,
Aceh Selatan, Aceh
Singkil, Aceh Tamiang,
Aceh Tengah, Aceh
Tenggara, Aceh Timur,
Aceh Utara, Banda
Aceh, Bener Meriah,
Bireuen, Gayo Lues,
Langsa,
Lhokseumawe, Nagan
Raya, Pidie, Pidie Jaya,
Sabang, Simeulue,
Subulussalam
berkas 3, hlm. 955INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
194 orang 164 orang 152 orang 140 orang 129 orang 35,9 Bantul, Gunung Kidul,
Kulon Progo, Sleman
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
3830 orang 3224 orang 2994 orang 2763 orang 2533 orang 707,4 Bangkalan,
Banyuwangi, Batu,
Blitar, Bojonegoro,
Bondowoso, Gresik,
Jember, Jombang,
Kediri, Lamongan,
Lumajang, Madiun,
Magetan, Malang,
Mojokerto, Nganjuk,
Ngawi, Pacitan,
Pamekasan, Pasuruan,
Ponorogo, Probolinggo,
Sampang, Sidoarjo,
Situbondo, Sumenep,
Trenggalek, Tuban,
Tulungagung
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
3228 orang 2717 orang 2523 orang 2329 orang 2134 orang 596,1 Aceh Barat, Aceh
Barat Daya, Aceh
Besar, Aceh Jaya,
Aceh Selatan, Aceh
Singkil, Aceh Tamiang,
Aceh Tengah, Aceh
Tenggara, Aceh Timur,
Aceh Utara, Banda
Aceh, Bener Meriah,
Bireuen, Gayo Lues,
Langsa,
Lhokseumawe, Nagan
Raya, Pidie, Pidie Jaya,
Sabang, Simeulue,
Subulussalam
067.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
2697 orang 2270 orang 2108 orang 1946 orang 1784 orang 498,1 Asahan, Batu Bara,
Dairi, Deli Serdang,
Gunungsitoli,
Humbang
Hasundutan, Karo,
Labuhan Batu,
Labuhan Batu Selatan,
Labuhan Batu Utara,
Langkat, Mandailing
Natal, Nias, Nias Barat,
Nias Selatan, Nias
Utara, Padang Lawas,
Padang Lawas Utara,
Padangsidimpuan,
Pakpak Bharat,
Samosir, Serdang
Bedagai, Simalungun,
Tapanuli Selatan,
Tapanuli Tengah,
Tapanuli Utara, Toba
Samosir
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
518 orang 436 orang 405 orang 374 orang 343 orang 95,7 Agam, Dharmasraya,
Kepulauan Mentawai,
Lima Puluh Kota,
Padang Pariaman,
Pariaman, Pasaman,
Pasaman Barat, Pesisir
Selatan, Sawah Lunto,
Sijunjung, Solok, Solok
Selatan, Tanah Datar
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
797 orang 671 orang 623 orang 575 orang 527 orang 147,2 Bengkalis, Indragiri
Hilir, Indragiri Hulu,
Kampar, Kepulauan
Meranti, Kuantan
Singingi, Pelalawan,
Rokan Hilir, Rokan
Hulu, Siak
berkas 3, hlm. 956INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
2697 orang 2270 orang 2108 orang 1946 orang 1784 orang 498,1 Asahan, Batu Bara,
Dairi, Deli Serdang,
Gunungsitoli,
Humbang
Hasundutan, Karo,
Labuhan Batu,
Labuhan Batu Selatan,
Labuhan Batu Utara,
Langkat, Mandailing
Natal, Nias, Nias Barat,
Nias Selatan, Nias
Utara, Padang Lawas,
Padang Lawas Utara,
Padangsidimpuan,
Pakpak Bharat,
Samosir, Serdang
Bedagai, Simalungun,
Tapanuli Selatan,
Tapanuli Tengah,
Tapanuli Utara, Toba
Samosir
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
518 orang 436 orang 405 orang 374 orang 343 orang 95,7 Agam, Dharmasraya,
Kepulauan Mentawai,
Lima Puluh Kota,
Padang Pariaman,
Pariaman, Pasaman,
Pasaman Barat, Pesisir
Selatan, Sawah Lunto,
Sijunjung, Solok, Solok
Selatan, Tanah Datar
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
797 orang 671 orang 623 orang 575 orang 527 orang 147,2 Bengkalis, Indragiri
Hilir, Indragiri Hulu,
Kampar, Kepulauan
Meranti, Kuantan
Singingi, Pelalawan,
Rokan Hilir, Rokan
Hulu, Siak
067.B.4
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
694 orang 584 orang 542 orang 501 orang 459 orang 128,2 Batang Hari, Bungo,
Kerinci, Merangin,
Muaro Jambi,
Sarolangun, Sungai
Penuh, Tanjung
Jabung Barat, Tanjung
Jabung Timur, Tebo
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
1427 orang 1201 orang 1115 orang 1029 orang 943 orang 263,5 Banyu Asin, Empat
Lawang, Lahat, Muara
Enim, Musi
Banyuasin, Musi
Rawas, Musi Rawas
Utara, Ogan Ilir, Ogan
Komering Ilir, Ogan
Komering Ulu, Ogan
Komering Ulu Selatan,
Ogan Komering Ulu
Timur, Penukal Abab
Lematang Ilir,
Prabumulih
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
1213 orang 1021 orang 948 orang 876 orang 803 orang 224,1 Lampung Barat,
Lampung Selatan,
Lampung Tengah,
Lampung Timur,
Lampung Utara,
Mesuji, Pesawaran,
Pesisir Barat,
Pringsewu,
Tanggamus, Tulang
Bawang Barat, Tulang
Bawang, Way Kanan
berkas 3, hlm. 957INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
694 orang 584 orang 542 orang 501 orang 459 orang 128,2 Batang Hari, Bungo,
Kerinci, Merangin,
Muaro Jambi,
Sarolangun, Sungai
Penuh, Tanjung
Jabung Barat, Tanjung
Jabung Timur, Tebo
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
1427 orang 1201 orang 1115 orang 1029 orang 943 orang 263,5 Banyu Asin, Empat
Lawang, Lahat, Muara
Enim, Musi
Banyuasin, Musi
Rawas, Musi Rawas
Utara, Ogan Ilir, Ogan
Komering Ilir, Ogan
Komering Ulu, Ogan
Komering Ulu Selatan,
Ogan Komering Ulu
Timur, Penukal Abab
Lematang Ilir,
Prabumulih
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
1213 orang 1021 orang 948 orang 876 orang 803 orang 224,1 Lampung Barat,
Lampung Selatan,
Lampung Tengah,
Lampung Timur,
Lampung Utara,
Mesuji, Pesawaran,
Pesisir Barat,
Pringsewu,
Tanggamus, Tulang
Bawang Barat, Tulang
Bawang, Way Kanan
067.B.5
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
1011 orang 851 orang 790 orang 729 orang 669 orang 186,7 Bengkayang, Kapuas
Hulu, Kayong Utara,
Ketapang, Kubu Raya,
Landak, Melawi,
Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau,
Sintang
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
711 orang 599 orang 556 orang 513 orang 470 orang 131,4 Barito Selatan, Barito
Timur, Barito Utara,
Gunung Mas, Kapuas,
Katingan,
Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur,
Lamandau, Murung
Raya, Pulang Pisau,
Seruyan, Sukamara
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
925 orang 778 orang 723 orang 667 orang 611 orang 170,8 Balangan, Banjar,
Barito Kuala, Hulu
Sungai Selatan, Hulu
Sungai Tengah, Hulu
Sungai Utara, Kota
Baru, Tabalong, Tanah
Bumbu, Tanah Laut,
Tapin
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
417 orang 351 orang 326 orang 301 orang 276 orang 77,1 Berau, Kutai Barat,
Kutai Kertanegara,
Kutai Timur, Mahakam
Hulu, Paser, Penajam
Paser Utara
berkas 3, hlm. 958INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
1011 orang 851 orang 790 orang 729 orang 669 orang 186,7 Bengkayang, Kapuas
Hulu, Kayong Utara,
Ketapang, Kubu Raya,
Landak, Melawi,
Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau,
Sintang
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
711 orang 599 orang 556 orang 513 orang 470 orang 131,4 Barito Selatan, Barito
Timur, Barito Utara,
Gunung Mas, Kapuas,
Katingan,
Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur,
Lamandau, Murung
Raya, Pulang Pisau,
Seruyan, Sukamara
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
925 orang 778 orang 723 orang 667 orang 611 orang 170,8 Balangan, Banjar,
Barito Kuala, Hulu
Sungai Selatan, Hulu
Sungai Tengah, Hulu
Sungai Utara, Kota
Baru, Tabalong, Tanah
Bumbu, Tanah Laut,
Tapin
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
417 orang 351 orang 326 orang 301 orang 276 orang 77,1 Berau, Kutai Barat,
Kutai Kertanegara,
Kutai Timur, Mahakam
Hulu, Paser, Penajam
Paser Utara
067.B.6
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
747 orang 629 orang 584 orang 539 orang 494 orang 138,0 Bolaang Mongondow,
Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang
Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow
Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan
Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa
Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa
Utara, Siau
Tagulandang Biaro
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
914 orang 769 orang 714 orang 659 orang 604 orang 168,8 Banggai, Banggai
Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala,
Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong,
Poso, Sigi, Tojo Una-
Una, Toli-Toli
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
1119 orang 942 orang 874 orang 807 orang 740 orang 206,6 Bantaeng, Barru,
Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa,
Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu
Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene
dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng
Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar,
Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
berkas 3, hlm. 959INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
747 orang 629 orang 584 orang 539 orang 494 orang 138,0 Bolaang Mongondow,
Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang
Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow
Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan
Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa
Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa
Utara, Siau
Tagulandang Biaro
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
914 orang 769 orang 714 orang 659 orang 604 orang 168,8 Banggai, Banggai
Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala,
Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong,
Poso, Sigi, Tojo Una-
Una, Toli-Toli
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
1119 orang 942 orang 874 orang 807 orang 740 orang 206,6 Bantaeng, Barru,
Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa,
Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu
Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene
dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng
Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar,
Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
067.B.7
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
977 orang 822 orang 763 orang 705 orang 646 orang 180,4 Bombana, Buton,
Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara,
Kolaka, Kolaka Timur,
Kolaka Utara, Konawe,
Konawe Kepulauan,
Konawe Selatan,
Konawe Utara, Muna,
Muna Barat, Wakatobi
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
500 orang 421 orang 391 orang 361 orang 331 orang 92,4 Ambon, Buru, Buru
Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat
Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara,
Maluku Tenggara
Barat, Seram Bagian
Barat, Seram Bagian
Timur, Tual
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
316 orang 266 orang 247 orang 228 orang 209 orang 58,3 Badung, Bangli,
Buleleng, Denpasar,
Gianyar, Jembrana,
Karang Asem,
Klungkung, Tabanan
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
494 orang 415 orang 386 orang 356 orang 326 orang 91,2 Bima, Dompu, Lombok
Barat, Lombok
Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara,
Sumbawa, Sumbawa
Barat
berkas 3, hlm. 960INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
977 orang 822 orang 763 orang 705 orang 646 orang 180,4 Bombana, Buton,
Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara,
Kolaka, Kolaka Timur,
Kolaka Utara, Konawe,
Konawe Kepulauan,
Konawe Selatan,
Konawe Utara, Muna,
Muna Barat, Wakatobi
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
500 orang 421 orang 391 orang 361 orang 331 orang 92,4 Ambon, Buru, Buru
Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat
Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara,
Maluku Tenggara
Barat, Seram Bagian
Barat, Seram Bagian
Timur, Tual
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
316 orang 266 orang 247 orang 228 orang 209 orang 58,3 Badung, Bangli,
Buleleng, Denpasar,
Gianyar, Jembrana,
Karang Asem,
Klungkung, Tabanan
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
494 orang 415 orang 386 orang 356 orang 326 orang 91,2 Bima, Dompu, Lombok
Barat, Lombok
Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara,
Sumbawa, Sumbawa
Barat
067.B.8
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
1512 orang 1273 orang 1182 orang 1091 orang 1000 orang 279,3 Alor, Belu, Ende,
Flores Timur, Kupang,
Lembata, Malaka,
Manggarai, Manggarai
Barat, Manggarai
Timur, Nagekeo,
Ngada, Rote Ndao,
Sabu Raijua, Sikka,
Sumba Barat, Sumba
Barat Daya, Sumba
Tengah, Sumba Timur,
Timor Tengah Selatan,
Timor Tengah Utara
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
2707 orang 2278 orang 2116 orang 1953 orang 1790 orang 499,9 Asmat, Biak Numfor,
Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya,
Jayapura, Jayawijaya,
Keerom, Kepulauan
Yapen, Lanny Jaya,
Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah,
Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire,
Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang,
Puncak, Puncak Jaya,
Sarmi, Supriori,
Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
665 orang 560 orang 520 orang 480 orang 440 orang 122,9 Bengkulu Selatan,
Bengkulu Tengah,
Bengkulu Utara, Kaur,
Kepahiang, Lebong,
Mukomuko Rejang
Lebong, Seluma
berkas 3, hlm. 961INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
1512 orang 1273 orang 1182 orang 1091 orang 1000 orang 279,3 Alor, Belu, Ende,
Flores Timur, Kupang,
Lembata, Malaka,
Manggarai, Manggarai
Barat, Manggarai
Timur, Nagekeo,
Ngada, Rote Ndao,
Sabu Raijua, Sikka,
Sumba Barat, Sumba
Barat Daya, Sumba
Tengah, Sumba Timur,
Timor Tengah Selatan,
Timor Tengah Utara
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
2707 orang 2278 orang 2116 orang 1953 orang 1790 orang 499,9 Asmat, Biak Numfor,
Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya,
Jayapura, Jayawijaya,
Keerom, Kepulauan
Yapen, Lanny Jaya,
Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah,
Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire,
Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang,
Puncak, Puncak Jaya,
Sarmi, Supriori,
Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
665 orang 560 orang 520 orang 480 orang 440 orang 122,9 Bengkulu Selatan,
Bengkulu Tengah,
Bengkulu Utara, Kaur,
Kepahiang, Lebong,
Mukomuko Rejang
Lebong, Seluma
067.B.9
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
529 orang 445 orang 413 orang 382 orang 350 orang 97,7 Halmahera Barat,
Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah,
Halmahera Timur,
Halmahera Utara,
Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau
Taliabu, Tidore
Kepulauan
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
614 orang 517 orang 480 orang 443 orang 406 orang 113,4 Lebak, Pandeglang,
Serang, Tangerang
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
153 orang 129 orang 120 orang 111 orang 101 orang 28,3 Bangka, Bangka Barat,
Bangka Selatan,
Bangka Tengah,
Belitung, Belitung
Timur
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
326 orang 274 orang 255 orang 235 orang 216 orang 60,2 Boalemo, Bone
Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara,
Pohuwato
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
136 orang 115 orang 106 orang 98 orang 90 orang 25,2 Bintan, Karimun,
Kepulauan Anambas,
Lingga, Natuna
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
939 orang 790 orang 733 orang 677 orang 621 orang 173,3 Fakfak, Kaimana,
Manokwari,
Manokwari Selatan,
Maybrat, Pegunungan
Arfak, Raja Ampat,
Sorong, Sorong
Selatan, Tambrauw,
Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
144 orang 121 orang 113 orang 104 orang 95 orang 26,6 Majene, Mamasa,
Polewali Mandar
berkas 3, hlm. 962INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
529 orang 445 orang 413 orang 382 orang 350 orang 97,7 Halmahera Barat,
Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah,
Halmahera Timur,
Halmahera Utara,
Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau
Taliabu, Tidore
Kepulauan
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
614 orang 517 orang 480 orang 443 orang 406 orang 113,4 Lebak, Pandeglang,
Serang, Tangerang
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
153 orang 129 orang 120 orang 111 orang 101 orang 28,3 Bangka, Bangka Barat,
Bangka Selatan,
Bangka Tengah,
Belitung, Belitung
Timur
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
326 orang 274 orang 255 orang 235 orang 216 orang 60,2 Boalemo, Bone
Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara,
Pohuwato
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
136 orang 115 orang 106 orang 98 orang 90 orang 25,2 Bintan, Karimun,
Kepulauan Anambas,
Lingga, Natuna
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
939 orang 790 orang 733 orang 677 orang 621 orang 173,3 Fakfak, Kaimana,
Manokwari,
Manokwari Selatan,
Maybrat, Pegunungan
Arfak, Raja Ampat,
Sorong, Sorong
Selatan, Tambrauw,
Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
02
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
144 orang 121 orang 113 orang 104 orang 95 orang 26,6 Majene, Mamasa,
Polewali Mandar
067.B.10
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
222 orang 187 orang 173 orang 160 orang 147 orang 41,0 Bulungan, Malinau,
Nunukan, Tana Tidung
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Bandung, Bandung
Barat, Banjar, Bekasi,
Bogor, Ciamis,
Cianjur, Cirebon,
Garut, Indramayu,
Karawang, Kuningan,
Majalengka,
Pangandaran,
Purwakarta, Subang,
Sukabumi, Sumedang,
Tasikmalaya
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Banjarnegara,
Banyumas, Batang,
Blora, Boyolali, Brebes,
Cilacap, Demak,
Grobogan, Jepara,
Karangayar, Kebumen,
Kendal, Klaten, Kudus,
Magelang, Pati,
Pekalongan, Pemalang,
Purbalingga,
Purwerejo, Rembang,
Semarang, Sragen,
Sukoharjo, Tegal,
Temanggung,
Wonogiri, Wonosobo
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Bantul, Gunung Kidul,
Kulon Progo, Sleman
berkas 3, hlm. 963INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendampingan pada 74.957 Desa Jumlah pendamping desa yang
melakukan pendampingan pada
74.957 desa
222 orang 187 orang 173 orang 160 orang 147 orang 41,0 Bulungan, Malinau,
Nunukan, Tana Tidung
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Bandung, Bandung
Barat, Banjar, Bekasi,
Bogor, Ciamis,
Cianjur, Cirebon,
Garut, Indramayu,
Karawang, Kuningan,
Majalengka,
Pangandaran,
Purwakarta, Subang,
Sukabumi, Sumedang,
Tasikmalaya
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Banjarnegara,
Banyumas, Batang,
Blora, Boyolali, Brebes,
Cilacap, Demak,
Grobogan, Jepara,
Karangayar, Kebumen,
Kendal, Klaten, Kudus,
Magelang, Pati,
Pekalongan, Pemalang,
Purbalingga,
Purwerejo, Rembang,
Semarang, Sragen,
Sukoharjo, Tegal,
Temanggung,
Wonogiri, Wonosobo
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Bantul, Gunung Kidul,
Kulon Progo, Sleman
067.B.11
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Bangkalan,
Banyuwangi, Batu,
Blitar, Bojonegoro,
Bondowoso, Gresik,
Jember, Jombang,
Kediri, Lamongan,
Lumajang, Madiun,
Magetan, Malang,
Mojokerto, Nganjuk,
Ngawi, Pacitan,
Pamekasan, Pasuruan,
Ponorogo, Probolinggo,
Sampang, Sidoarjo,
Situbondo, Sumenep,
Trenggalek, Tuban,
Tulungagung
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Aceh Barat, Aceh
Barat Daya, Aceh
Besar, Aceh Jaya,
Aceh Selatan, Aceh
Singkil, Aceh Tamiang,
Aceh Tengah, Aceh
Tenggara, Aceh Timur,
Aceh Utara, Banda
Aceh, Bener Meriah,
Bireuen, Gayo Lues,
Langsa,
Lhokseumawe, Nagan
Raya, Pidie, Pidie Jaya,
Sabang, Simeulue,
Subulussalam
berkas 3, hlm. 964INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Bangkalan,
Banyuwangi, Batu,
Blitar, Bojonegoro,
Bondowoso, Gresik,
Jember, Jombang,
Kediri, Lamongan,
Lumajang, Madiun,
Magetan, Malang,
Mojokerto, Nganjuk,
Ngawi, Pacitan,
Pamekasan, Pasuruan,
Ponorogo, Probolinggo,
Sampang, Sidoarjo,
Situbondo, Sumenep,
Trenggalek, Tuban,
Tulungagung
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Aceh Barat, Aceh
Barat Daya, Aceh
Besar, Aceh Jaya,
Aceh Selatan, Aceh
Singkil, Aceh Tamiang,
Aceh Tengah, Aceh
Tenggara, Aceh Timur,
Aceh Utara, Banda
Aceh, Bener Meriah,
Bireuen, Gayo Lues,
Langsa,
Lhokseumawe, Nagan
Raya, Pidie, Pidie Jaya,
Sabang, Simeulue,
Subulussalam
067.B.12
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Asahan, Batu Bara,
Dairi, Deli Serdang,
Gunungsitoli,
Humbang
Hasundutan, Karo,
Labuhan Batu,
Labuhan Batu Selatan,
Labuhan Batu Utara,
Langkat, Mandailing
Natal, Nias, Nias Barat,
Nias Selatan, Nias
Utara, Padang Lawas,
Padang Lawas Utara,
Padangsidimpuan,
Pakpak Bharat,
Samosir, Serdang
Bedagai, Simalungun,
Tapanuli Selatan,
Tapanuli Tengah,
Tapanuli Utara, Toba
Samosir
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Agam, Dharmasraya,
Kepulauan Mentawai,
Lima Puluh Kota,
Padang Pariaman,
Pariaman, Pasaman,
Pasaman Barat, Pesisir
Selatan, Sawah Lunto,
Sijunjung, Solok, Solok
Selatan, Tanah Datar
berkas 3, hlm. 965INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Asahan, Batu Bara,
Dairi, Deli Serdang,
Gunungsitoli,
Humbang
Hasundutan, Karo,
Labuhan Batu,
Labuhan Batu Selatan,
Labuhan Batu Utara,
Langkat, Mandailing
Natal, Nias, Nias Barat,
Nias Selatan, Nias
Utara, Padang Lawas,
Padang Lawas Utara,
Padangsidimpuan,
Pakpak Bharat,
Samosir, Serdang
Bedagai, Simalungun,
Tapanuli Selatan,
Tapanuli Tengah,
Tapanuli Utara, Toba
Samosir
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Agam, Dharmasraya,
Kepulauan Mentawai,
Lima Puluh Kota,
Padang Pariaman,
Pariaman, Pasaman,
Pasaman Barat, Pesisir
Selatan, Sawah Lunto,
Sijunjung, Solok, Solok
Selatan, Tanah Datar
067.B.13
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Bengkalis, Indragiri
Hilir, Indragiri Hulu,
Kampar, Kepulauan
Meranti, Kuantan
Singingi, Pelalawan,
Rokan Hilir, Rokan
Hulu, Siak
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Batang Hari, Bungo,
Kerinci, Merangin,
Muaro Jambi,
Sarolangun, Sungai
Penuh, Tanjung
Jabung Barat, Tanjung
Jabung Timur, Tebo
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Banyu Asin, Empat
Lawang, Lahat, Muara
Enim, Musi
Banyuasin, Musi
Rawas, Musi Rawas
Utara, Ogan Ilir, Ogan
Komering Ilir, Ogan
Komering Ulu, Ogan
Komering Ulu Selatan,
Ogan Komering Ulu
Timur, Penukal Abab
Lematang Ilir,
Prabumulih
berkas 3, hlm. 966INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Bengkalis, Indragiri
Hilir, Indragiri Hulu,
Kampar, Kepulauan
Meranti, Kuantan
Singingi, Pelalawan,
Rokan Hilir, Rokan
Hulu, Siak
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Batang Hari, Bungo,
Kerinci, Merangin,
Muaro Jambi,
Sarolangun, Sungai
Penuh, Tanjung
Jabung Barat, Tanjung
Jabung Timur, Tebo
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Banyu Asin, Empat
Lawang, Lahat, Muara
Enim, Musi
Banyuasin, Musi
Rawas, Musi Rawas
Utara, Ogan Ilir, Ogan
Komering Ilir, Ogan
Komering Ulu, Ogan
Komering Ulu Selatan,
Ogan Komering Ulu
Timur, Penukal Abab
Lematang Ilir,
Prabumulih
067.B.14
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Lampung Barat,
Lampung Selatan,
Lampung Tengah,
Lampung Timur,
Lampung Utara,
Mesuji, Pesawaran,
Pesisir Barat,
Pringsewu,
Tanggamus, Tulang
Bawang Barat, Tulang
Bawang, Way Kanan
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Bengkayang, Kapuas
Hulu, Kayong Utara,
Ketapang, Kubu Raya,
Landak, Melawi,
Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau,
Sintang
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Barito Selatan, Barito
Timur, Barito Utara,
Gunung Mas, Kapuas,
Katingan,
Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur,
Lamandau, Murung
Raya, Pulang Pisau,
Seruyan, Sukamara
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Balangan, Banjar,
Barito Kuala, Hulu
Sungai Selatan, Hulu
Sungai Tengah, Hulu
Sungai Utara, Kota
Baru, Tabalong, Tanah
Bumbu, Tanah Laut,
Tapin
berkas 3, hlm. 967INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Lampung Barat,
Lampung Selatan,
Lampung Tengah,
Lampung Timur,
Lampung Utara,
Mesuji, Pesawaran,
Pesisir Barat,
Pringsewu,
Tanggamus, Tulang
Bawang Barat, Tulang
Bawang, Way Kanan
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Bengkayang, Kapuas
Hulu, Kayong Utara,
Ketapang, Kubu Raya,
Landak, Melawi,
Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau,
Sintang
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Barito Selatan, Barito
Timur, Barito Utara,
Gunung Mas, Kapuas,
Katingan,
Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur,
Lamandau, Murung
Raya, Pulang Pisau,
Seruyan, Sukamara
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Balangan, Banjar,
Barito Kuala, Hulu
Sungai Selatan, Hulu
Sungai Tengah, Hulu
Sungai Utara, Kota
Baru, Tabalong, Tanah
Bumbu, Tanah Laut,
Tapin
067.B.15
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Berau, Kutai Barat,
Kutai Kertanegara,
Kutai Timur, Mahakam
Hulu, Paser, Penajam
Paser Utara
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Bolaang Mongondow,
Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang
Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow
Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan
Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa
Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa
Utara, Siau
Tagulandang Biaro
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Banggai, Banggai
Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala,
Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong,
Poso, Sigi, Tojo Una-
Una, Toli-Toli
berkas 3, hlm. 968INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Berau, Kutai Barat,
Kutai Kertanegara,
Kutai Timur, Mahakam
Hulu, Paser, Penajam
Paser Utara
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Bolaang Mongondow,
Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang
Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow
Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan
Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa
Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa
Utara, Siau
Tagulandang Biaro
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Banggai, Banggai
Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala,
Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong,
Poso, Sigi, Tojo Una-
Una, Toli-Toli
067.B.16
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Bantaeng, Barru,
Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa,
Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu
Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene
dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng
Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar,
Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Bombana, Buton,
Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara,
Kolaka, Kolaka Timur,
Kolaka Utara, Konawe,
Konawe Kepulauan,
Konawe Selatan,
Konawe Utara, Muna,
Muna Barat, Wakatobi
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Ambon, Buru, Buru
Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat
Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara,
Maluku Tenggara
Barat, Seram Bagian
Barat, Seram Bagian
Timur, Tual
berkas 3, hlm. 969INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Bantaeng, Barru,
Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa,
Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu
Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene
dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng
Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar,
Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Bombana, Buton,
Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara,
Kolaka, Kolaka Timur,
Kolaka Utara, Konawe,
Konawe Kepulauan,
Konawe Selatan,
Konawe Utara, Muna,
Muna Barat, Wakatobi
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Ambon, Buru, Buru
Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat
Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara,
Maluku Tenggara
Barat, Seram Bagian
Barat, Seram Bagian
Timur, Tual
067.B.17
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Badung, Bangli,
Buleleng, Denpasar,
Gianyar, Jembrana,
Karang Asem,
Klungkung, Tabanan
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Bima, Dompu, Lombok
Barat, Lombok
Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara,
Sumbawa, Sumbawa
Barat
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Alor, Belu, Ende,
Flores Timur, Kupang,
Lembata, Malaka,
Manggarai, Manggarai
Barat, Manggarai
Timur, Nagekeo,
Ngada, Rote Ndao,
Sabu Raijua, Sikka,
Sumba Barat, Sumba
Barat Daya, Sumba
Tengah, Sumba Timur,
Timor Tengah Selatan,
Timor Tengah Utara
berkas 3, hlm. 970INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Badung, Bangli,
Buleleng, Denpasar,
Gianyar, Jembrana,
Karang Asem,
Klungkung, Tabanan
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Bima, Dompu, Lombok
Barat, Lombok
Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara,
Sumbawa, Sumbawa
Barat
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Alor, Belu, Ende,
Flores Timur, Kupang,
Lembata, Malaka,
Manggarai, Manggarai
Barat, Manggarai
Timur, Nagekeo,
Ngada, Rote Ndao,
Sabu Raijua, Sikka,
Sumba Barat, Sumba
Barat Daya, Sumba
Tengah, Sumba Timur,
Timor Tengah Selatan,
Timor Tengah Utara
067.B.18
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Asmat, Biak Numfor,
Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya,
Jayapura, Jayawijaya,
Keerom, Kepulauan
Yapen, Lanny Jaya,
Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah,
Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire,
Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang,
Puncak, Puncak Jaya,
Sarmi, Supriori,
Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Bengkulu Selatan,
Bengkulu Tengah,
Bengkulu Utara, Kaur,
Kepahiang, Lebong,
Mukomuko Rejang
Lebong, Seluma
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Halmahera Barat,
Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah,
Halmahera Timur,
Halmahera Utara,
Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau
Taliabu, Tidore
Kepulauan
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Lebak, Pandeglang,
Serang, Tangerang
berkas 3, hlm. 971INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Asmat, Biak Numfor,
Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya,
Jayapura, Jayawijaya,
Keerom, Kepulauan
Yapen, Lanny Jaya,
Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah,
Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire,
Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang,
Puncak, Puncak Jaya,
Sarmi, Supriori,
Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Bengkulu Selatan,
Bengkulu Tengah,
Bengkulu Utara, Kaur,
Kepahiang, Lebong,
Mukomuko Rejang
Lebong, Seluma
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Halmahera Barat,
Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah,
Halmahera Timur,
Halmahera Utara,
Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau
Taliabu, Tidore
Kepulauan
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Lebak, Pandeglang,
Serang, Tangerang
067.B.19
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Bangka, Bangka Barat,
Bangka Selatan,
Bangka Tengah,
Belitung, Belitung
Timur
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Boalemo, Bone
Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara,
Pohuwato
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Bintan, Karimun,
Kepulauan Anambas,
Lingga, Natuna
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Fakfak, Kaimana,
Manokwari,
Manokwari Selatan,
Maybrat, Pegunungan
Arfak, Raja Ampat,
Sorong, Sorong
Selatan, Tambrauw,
Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Majene, Mamasa,
Polewali Mandar
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Bulungan, Malinau,
Nunukan, Tana Tidung
02
Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar 24,0
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Bogor, Sukabumi,
Cianjur, Bandung,
Garut, Tasikmalaya,
Kuningan, Cirebon,
Sumedang,
Indramayu, Subang,
Karawang, Bandung
Barat, Majalengka
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
berkas 3, hlm. 972INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Bangka, Bangka Barat,
Bangka Selatan,
Bangka Tengah,
Belitung, Belitung
Timur
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Boalemo, Bone
Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara,
Pohuwato
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Bintan, Karimun,
Kepulauan Anambas,
Lingga, Natuna
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Fakfak, Kaimana,
Manokwari,
Manokwari Selatan,
Maybrat, Pegunungan
Arfak, Raja Ampat,
Sorong, Sorong
Selatan, Tambrauw,
Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Majene, Mamasa,
Polewali Mandar
02
Pengendalian Penggunaan Dana Desa Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana
Desa
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1,2 Bulungan, Malinau,
Nunukan, Tana Tidung
02
Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar 24,0
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Bogor, Sukabumi,
Cianjur, Bandung,
Garut, Tasikmalaya,
Kuningan, Cirebon,
Sumedang,
Indramayu, Subang,
Karawang, Bandung
Barat, Majalengka
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
067.B.20
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Cilacap, Banyumas,
Purbalingga,
Kebumen, Wonosobo,
Klaten, Grobogan,
Blora, Demak,
Pemalang, Brebes,
Pekalongan
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Kulon Progo, Bantul Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
14
kabupaten
14
kabupaten
14
kabupaten
14
kabupaten
14
kabupaten
2,1 Trenggalek, Malang,
Jember, Bondowoso,
Probolinggo, Nganjuk,
Lamongan, Bangkalan,
Sampang, Pamekasan,
Sumenep, Kediri
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 0,5 Aceh Tengah, Pidie,
Aceh Timur
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
5 kabupaten 5 kabupaten 5 kabupaten 5 kabupaten 5 kabupaten 0,8 Langkat, Padang
Lawas, Nias Utara,
Gunung Sitoli,
Simalungun
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 0,5 Pasaman, Pasaman
Barat, Solok
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Rokan Hulu, Kampar Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
berkas 3, hlm. 973INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Cilacap, Banyumas,
Purbalingga,
Kebumen, Wonosobo,
Klaten, Grobogan,
Blora, Demak,
Pemalang, Brebes,
Pekalongan
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Kulon Progo, Bantul Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
14
kabupaten
14
kabupaten
14
kabupaten
14
kabupaten
14
kabupaten
2,1 Trenggalek, Malang,
Jember, Bondowoso,
Probolinggo, Nganjuk,
Lamongan, Bangkalan,
Sampang, Pamekasan,
Sumenep, Kediri
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 0,5 Aceh Tengah, Pidie,
Aceh Timur
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
5 kabupaten 5 kabupaten 5 kabupaten 5 kabupaten 5 kabupaten 0,8 Langkat, Padang
Lawas, Nias Utara,
Gunung Sitoli,
Simalungun
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 0,5 Pasaman, Pasaman
Barat, Solok
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Rokan Hulu, Kampar Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
067.B.21
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Kerinci, Tanjung
Jabung Timur
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Ogankomering Ilir,
Muara Enim
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
4 kabupaten 4 kabupaten 4 kabupaten 4 kabupaten 4 kabupaten 0,6 Lampung Selatan,
Lampung Timur,
Lampung Tengah,
Tanggamus
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 0,5 Ketapang, Sambas,
Sintang
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 0,5 Barito Timur, Kapuas,
Kotawaringin Timur
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Hulu Sungai Utara,
Tanah Bumbu
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Penajam Paser Utara,
Kutai Barat
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Bolaang Mongondow
Utara, Bolaang
Mongondow
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Banggai, Parigi
Moutong
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
berkas 3, hlm. 974INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Kerinci, Tanjung
Jabung Timur
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Ogankomering Ilir,
Muara Enim
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
4 kabupaten 4 kabupaten 4 kabupaten 4 kabupaten 4 kabupaten 0,6 Lampung Selatan,
Lampung Timur,
Lampung Tengah,
Tanggamus
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 0,5 Ketapang, Sambas,
Sintang
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 0,5 Barito Timur, Kapuas,
Kotawaringin Timur
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Hulu Sungai Utara,
Tanah Bumbu
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Penajam Paser Utara,
Kutai Barat
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Bolaang Mongondow
Utara, Bolaang
Mongondow
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Banggai, Parigi
Moutong
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
067.B.22
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Enrekang, Bone Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Buton, Kolaka Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 0,5 Maluku Tengah, Seram
Bagian Barat,
Kepulauan Aru
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
12
kabupaten
12
kabupaten
12
kabupaten
12
kabupaten
12
kabupaten
1,8 Gianyar, Buleleng Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
8 kabupaten 8 kabupaten 8 kabupaten 8 kabupaten 8 kabupaten 1,2 Lombok Barat,
Lombok Tengah,
Lombok Timur,
Sumbawa, Dompu,
Lombok Utara, Bima,
Sumbawa Barat
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
21
kabupaten
21
kabupaten
21
kabupaten
21
kabupaten
21
kabupaten
3,2 Sumba Barat, Sumba
Timur, Timor Tengah
Selatan, Timor Tengah
Utara, Alor, Lembata,
Ngada, Manggarai,
Rote Ndao, Sumba
Tengah, Sumba Barat
Daya, Manggarai
Timur, Sabu Rai Jua,
Belu, Ende, Flores
Timur, Kupang,
Malaka, Manggarai
Barat, Nagekeo, Sikka
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
berkas 3, hlm. 975INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Enrekang, Bone Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Buton, Kolaka Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 0,5 Maluku Tengah, Seram
Bagian Barat,
Kepulauan Aru
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
12
kabupaten
12
kabupaten
12
kabupaten
12
kabupaten
12
kabupaten
1,8 Gianyar, Buleleng Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
8 kabupaten 8 kabupaten 8 kabupaten 8 kabupaten 8 kabupaten 1,2 Lombok Barat,
Lombok Tengah,
Lombok Timur,
Sumbawa, Dompu,
Lombok Utara, Bima,
Sumbawa Barat
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
21
kabupaten
21
kabupaten
21
kabupaten
21
kabupaten
21
kabupaten
3,2 Sumba Barat, Sumba
Timur, Timor Tengah
Selatan, Timor Tengah
Utara, Alor, Lembata,
Ngada, Manggarai,
Rote Ndao, Sumba
Tengah, Sumba Barat
Daya, Manggarai
Timur, Sabu Rai Jua,
Belu, Ende, Flores
Timur, Kupang,
Malaka, Manggarai
Barat, Nagekeo, Sikka
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
067.B.23
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
5 kabupaten 5 kabupaten 5 kabupaten 5 kabupaten 5 kabupaten 0,8 Jayawijaya, Tolikara,
Nduga, Lanny Jaya,
Dogiyai, Intan Jaya,
Asmat, Biak Numfor,
Boven Digoel, Deiyai,
Keerom, Kepulauan
Yapen, Mamberamo
Raya, Mamberamo
Tengah, Nabire, Paniai,
Pegunungan Bintang,
Puncak, Puncak Jaya,
Supriori, Yahukimo,
Yalimo
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Kaur, Bengkulu Utara Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Halmahera Selatan,
Kepulauan Sula
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
12
kabupaten
12
kabupaten
12
kabupaten
12
kabupaten
12
kabupaten
1,8 Pandeglang, Lebak Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Bangka Barat, Bangka Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 0,5 Boalemo, Gorontalo,
Pohuwato
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
berkas 3, hlm. 976INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
5 kabupaten 5 kabupaten 5 kabupaten 5 kabupaten 5 kabupaten 0,8 Jayawijaya, Tolikara,
Nduga, Lanny Jaya,
Dogiyai, Intan Jaya,
Asmat, Biak Numfor,
Boven Digoel, Deiyai,
Keerom, Kepulauan
Yapen, Mamberamo
Raya, Mamberamo
Tengah, Nabire, Paniai,
Pegunungan Bintang,
Puncak, Puncak Jaya,
Supriori, Yahukimo,
Yalimo
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Kaur, Bengkulu Utara Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Halmahera Selatan,
Kepulauan Sula
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
12
kabupaten
12
kabupaten
12
kabupaten
12
kabupaten
12
kabupaten
1,8 Pandeglang, Lebak Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Bangka Barat, Bangka Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 0,5 Boalemo, Gorontalo,
Pohuwato
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
067.B.24
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Natuna, Lingga Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
22
kabupaten
22
kabupaten
22
kabupaten
22
kabupaten
22
kabupaten
3,3 Sorong Selatan,
Tambrauw, Kota
Sorong, Manokwari,
Pegunungan Arfak
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
4 kabupaten 4 kabupaten 4 kabupaten 4 kabupaten 4 kabupaten 0,6 Majene, Polewali
Mandar, Mamuju,
Mamasa
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Malinau, Nunukan Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Pembangunan Sarana Prasarana Desa 1.703,4
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
2 desa 1 desa 1 desa 2 desa 2 desa 7,1 DPP Baru Bandung-
Halimun-Ciletuh
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
berkas 3, hlm. 977INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Natuna, Lingga Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
22
kabupaten
22
kabupaten
22
kabupaten
22
kabupaten
22
kabupaten
3,3 Sorong Selatan,
Tambrauw, Kota
Sorong, Manokwari,
Pegunungan Arfak
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
4 kabupaten 4 kabupaten 4 kabupaten 4 kabupaten 4 kabupaten 0,6 Majene, Polewali
Mandar, Mamuju,
Mamasa
Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Konvergensi Pencegahan Stunting di
Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di
desa
2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 2 kabupaten 0,3 Malinau, Nunukan Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
02
Pembangunan Sarana Prasarana Desa 1.703,4
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
2 desa 1 desa 1 desa 2 desa 2 desa 7,1 DPP Baru Bandung-
Halimun-Ciletuh
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
067.B.25
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
6 desa 6 desa 6 desa 3 desa 3 desa 21,3 DPP Borobudur 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
02
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
6 desa 5 desa 5 desa 5 desa 5 desa 23,1 DPP Bromo-Tengger-
Semeru, DPP Baru
Banyuwangi
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
02
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
15 desa 6 desa 3 desa 2 desa 2 desa 24,9 DPP Danau Toba 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
berkas 3, hlm. 978INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
6 desa 6 desa 6 desa 3 desa 3 desa 21,3 DPP Borobudur 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
02
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
6 desa 5 desa 5 desa 5 desa 5 desa 23,1 DPP Bromo-Tengger-
Semeru, DPP Baru
Banyuwangi
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
02
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
15 desa 6 desa 3 desa 2 desa 2 desa 24,9 DPP Danau Toba 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
067.B.26
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
1 desa 2 desa 2 desa 2 desa 3 desa 8,9 DPP Baru Bukittinggi-
Padang
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
02
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
2 desa 1 desa 1 desa 2 desa 2 desa 7,1 DPP Baru Derawan-
Berau
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
02
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
4 desa 4 desa 4 desa 4 desa 3 desa 16,9 DPP Manado-Likupang 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
berkas 3, hlm. 979INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
1 desa 2 desa 2 desa 2 desa 3 desa 8,9 DPP Baru Bukittinggi-
Padang
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
02
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
2 desa 1 desa 1 desa 2 desa 2 desa 7,1 DPP Baru Derawan-
Berau
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
02
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
4 desa 4 desa 4 desa 4 desa 3 desa 16,9 DPP Manado-Likupang 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
067.B.27
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
2 desa 2 desa 2 desa 2 desa 2 desa 8,9 DPP Baru Makassar-
Selayar-Toraja
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
02
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
4 desa 4 desa 4 desa 4 desa 2 desa 16,0 DPP Wakatobi 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
02
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
8 desa 6 desa 6 desa 4 desa 3 desa 24,0 DPP Lombok-
Mandalika
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
berkas 3, hlm. 980INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
2 desa 2 desa 2 desa 2 desa 2 desa 8,9 DPP Baru Makassar-
Selayar-Toraja
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
02
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
4 desa 4 desa 4 desa 4 desa 2 desa 16,0 DPP Wakatobi 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
02
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
8 desa 6 desa 6 desa 4 desa 3 desa 24,0 DPP Lombok-
Mandalika
10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
067.B.28
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
6 desa 6 desa 6 desa 4 desa 3 desa 22,2 DPP Labuan Bajo 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
02
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
1 desa 2 desa 2 desa 2 desa 3 desa 8,9 DPP Morotai 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
02
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
1 desa 2 desa 2 desa 3 desa 2 desa 8,9 DPP Tanjung Lesung 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
berkas 3, hlm. 981INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
6 desa 6 desa 6 desa 4 desa 3 desa 22,2 DPP Labuan Bajo 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
02
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
1 desa 2 desa 2 desa 2 desa 3 desa 8,9 DPP Morotai 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
02
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
1 desa 2 desa 2 desa 3 desa 2 desa 8,9 DPP Tanjung Lesung 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
067.B.29
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
1 desa 2 desa 2 desa 3 desa 2 desa 8,9 DPP Tanjung Kelayang 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
02
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
2 desa 2 desa 2 desa 2 desa 3 desa 9,8 DPP Baru Raja Ampat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
841 desa 1311 desa 1374 desa 1382 desa 0 desa 113,2 Bandung, Bandung
Barat, Banjar, Bekasi,
Bogor, Ciamis,
Cianjur, Cirebon,
Garut, Indramayu,
Karawang, Kuningan,
Majalengka,
Pangandaran,
Purwakarta, Subang,
Sukabumi, Sumedang,
Tasikmalaya
berkas 3, hlm. 982INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
1 desa 2 desa 2 desa 3 desa 2 desa 8,9 DPP Tanjung Kelayang 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
02
Desa Wisata (DEWI) Jumlah desa yang dibangun sarana
dan prasarananya untuk
mendukung destinasi wisata
2 desa 2 desa 2 desa 2 desa 3 desa 9,8 DPP Baru Raja Ampat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
841 desa 1311 desa 1374 desa 1382 desa 0 desa 113,2 Bandung, Bandung
Barat, Banjar, Bekasi,
Bogor, Ciamis,
Cianjur, Cirebon,
Garut, Indramayu,
Karawang, Kuningan,
Majalengka,
Pangandaran,
Purwakarta, Subang,
Sukabumi, Sumedang,
Tasikmalaya
067.B.30
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
894 desa 1644 desa 1960 desa 1787 desa 0 desa 147,7 Banjarnegara,
Banyumas, Batang,
Blora, Boyolali, Brebes,
Cilacap, Demak,
Grobogan, Jepara,
Karangayar, Kebumen,
Kendal, Klaten, Kudus,
Magelang, Pati,
Pekalongan, Pemalang,
Purbalingga,
Purwerejo, Rembang,
Semarang, Sragen,
Sukoharjo, Tegal,
Temanggung,
Wonogiri, Wonosobo
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
231 desa 87 desa 0 desa 144 desa 0 desa 7,5 Bantul, Gunung Kidul,
Kulon Progo, Sleman
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
550 desa 1996 desa 2494 desa 1009 desa 281 desa 158,9 Bangkalan,
Banyuwangi, Batu,
Blitar, Bojonegoro,
Bondowoso, Gresik,
Jember, Jombang,
Kediri, Lamongan,
Lumajang, Madiun,
Magetan, Malang,
Mojokerto, Nganjuk,
Ngawi, Pacitan,
Pamekasan, Pasuruan,
Ponorogo, Probolinggo,
Sampang, Sidoarjo,
Situbondo, Sumenep,
Trenggalek, Tuban,
Tulungagung
berkas 3, hlm. 983INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
894 desa 1644 desa 1960 desa 1787 desa 0 desa 147,7 Banjarnegara,
Banyumas, Batang,
Blora, Boyolali, Brebes,
Cilacap, Demak,
Grobogan, Jepara,
Karangayar, Kebumen,
Kendal, Klaten, Kudus,
Magelang, Pati,
Pekalongan, Pemalang,
Purbalingga,
Purwerejo, Rembang,
Semarang, Sragen,
Sukoharjo, Tegal,
Temanggung,
Wonogiri, Wonosobo
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
231 desa 87 desa 0 desa 144 desa 0 desa 7,5 Bantul, Gunung Kidul,
Kulon Progo, Sleman
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
550 desa 1996 desa 2494 desa 1009 desa 281 desa 158,9 Bangkalan,
Banyuwangi, Batu,
Blitar, Bojonegoro,
Bondowoso, Gresik,
Jember, Jombang,
Kediri, Lamongan,
Lumajang, Madiun,
Magetan, Malang,
Mojokerto, Nganjuk,
Ngawi, Pacitan,
Pamekasan, Pasuruan,
Ponorogo, Probolinggo,
Sampang, Sidoarjo,
Situbondo, Sumenep,
Trenggalek, Tuban,
Tulungagung
067.B.31
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
1306 desa 1522 desa 1943 desa 1453 desa 546 desa 147,4 Aceh Barat, Aceh
Barat Daya, Aceh
Besar, Aceh Jaya,
Aceh Selatan, Aceh
Singkil, Aceh Tamiang,
Aceh Tengah, Aceh
Tenggara, Aceh Timur,
Aceh Utara, Banda
Aceh, Bener Meriah,
Bireuen, Gayo Lues,
Langsa,
Lhokseumawe, Nagan
Raya, Pidie, Pidie Jaya,
Sabang, Simeulue,
Subulussalam
berkas 3, hlm. 984INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
1306 desa 1522 desa 1943 desa 1453 desa 546 desa 147,4 Aceh Barat, Aceh
Barat Daya, Aceh
Besar, Aceh Jaya,
Aceh Selatan, Aceh
Singkil, Aceh Tamiang,
Aceh Tengah, Aceh
Tenggara, Aceh Timur,
Aceh Utara, Banda
Aceh, Bener Meriah,
Bireuen, Gayo Lues,
Langsa,
Lhokseumawe, Nagan
Raya, Pidie, Pidie Jaya,
Sabang, Simeulue,
Subulussalam
067.B.32
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
470 desa 1338 desa 1528 desa 1143 desa 662 desa 121,5 Asahan, Batu Bara,
Dairi, Deli Serdang,
Gunungsitoli,
Humbang
Hasundutan, Karo,
Labuhan Batu,
Labuhan Batu Selatan,
Labuhan Batu Utara,
Langkat, Mandailing
Natal, Nias, Nias Barat,
Nias Selatan, Nias
Utara, Padang Lawas,
Padang Lawas Utara,
Padangsidimpuan,
Pakpak Bharat,
Samosir, Serdang
Bedagai, Simalungun,
Tapanuli Selatan,
Tapanuli Tengah,
Tapanuli Utara, Toba
Samosir
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
417 desa 208 desa 182 desa 235 desa 0 desa 19,1 Agam, Dharmasraya,
Kepulauan Mentawai,
Lima Puluh Kota,
Padang Pariaman,
Pariaman, Pasaman,
Pasaman Barat, Pesisir
Selatan, Sawah Lunto,
Sijunjung, Solok, Solok
Selatan, Tanah Datar
berkas 3, hlm. 985INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
470 desa 1338 desa 1528 desa 1143 desa 662 desa 121,5 Asahan, Batu Bara,
Dairi, Deli Serdang,
Gunungsitoli,
Humbang
Hasundutan, Karo,
Labuhan Batu,
Labuhan Batu Selatan,
Labuhan Batu Utara,
Langkat, Mandailing
Natal, Nias, Nias Barat,
Nias Selatan, Nias
Utara, Padang Lawas,
Padang Lawas Utara,
Padangsidimpuan,
Pakpak Bharat,
Samosir, Serdang
Bedagai, Simalungun,
Tapanuli Selatan,
Tapanuli Tengah,
Tapanuli Utara, Toba
Samosir
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
417 desa 208 desa 182 desa 235 desa 0 desa 19,1 Agam, Dharmasraya,
Kepulauan Mentawai,
Lima Puluh Kota,
Padang Pariaman,
Pariaman, Pasaman,
Pasaman Barat, Pesisir
Selatan, Sawah Lunto,
Sijunjung, Solok, Solok
Selatan, Tanah Datar
067.B.33
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
485 desa 377 desa 556 desa 197 desa 0 desa 33,5 Bengkalis, Indragiri
Hilir, Indragiri Hulu,
Kampar, Kepulauan
Meranti, Kuantan
Singingi, Pelalawan,
Rokan Hilir, Rokan
Hulu, Siak
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
639 desa 290 desa 205 desa 509 desa 65 desa 30,8 Batang Hari, Bungo,
Kerinci, Merangin,
Muaro Jambi,
Sarolangun, Sungai
Penuh, Tanjung
Jabung Barat, Tanjung
Jabung Timur, Tebo
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
321 desa 786 desa 892 desa 540 desa 12 desa 62,4 Banyu Asin, Empat
Lawang, Lahat, Muara
Enim, Musi
Banyuasin, Musi
Rawas, Musi Rawas
Utara, Ogan Ilir, Ogan
Komering Ilir, Ogan
Komering Ulu, Ogan
Komering Ulu Selatan,
Ogan Komering Ulu
Timur, Penukal Abab
Lematang Ilir,
Prabumulih
berkas 3, hlm. 986INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
485 desa 377 desa 556 desa 197 desa 0 desa 33,5 Bengkalis, Indragiri
Hilir, Indragiri Hulu,
Kampar, Kepulauan
Meranti, Kuantan
Singingi, Pelalawan,
Rokan Hilir, Rokan
Hulu, Siak
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
639 desa 290 desa 205 desa 509 desa 65 desa 30,8 Batang Hari, Bungo,
Kerinci, Merangin,
Muaro Jambi,
Sarolangun, Sungai
Penuh, Tanjung
Jabung Barat, Tanjung
Jabung Timur, Tebo
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
321 desa 786 desa 892 desa 540 desa 12 desa 62,4 Banyu Asin, Empat
Lawang, Lahat, Muara
Enim, Musi
Banyuasin, Musi
Rawas, Musi Rawas
Utara, Ogan Ilir, Ogan
Komering Ilir, Ogan
Komering Ulu, Ogan
Komering Ulu Selatan,
Ogan Komering Ulu
Timur, Penukal Abab
Lematang Ilir,
Prabumulih
067.B.34
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
683 desa 680 desa 404 desa 593 desa 408 desa 57,1 Lampung Barat,
Lampung Selatan,
Lampung Tengah,
Lampung Timur,
Lampung Utara,
Mesuji, Pesawaran,
Pesisir Barat,
Pringsewu,
Tanggamus, Tulang
Bawang Barat, Tulang
Bawang, Way Kanan
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
638 desa 319 desa 574 desa 0 desa 812 desa 42,1 Bengkayang, Kapuas
Hulu, Kayong Utara,
Ketapang, Kubu Raya,
Landak, Melawi,
Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau,
Sintang
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
492 desa 367 desa 314 desa 93 desa 392 desa 31,8 Barito Selatan, Barito
Timur, Barito Utara,
Gunung Mas, Kapuas,
Katingan,
Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur,
Lamandau, Murung
Raya, Pulang Pisau,
Seruyan, Sukamara
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
724 desa 356 desa 277 desa 478 desa 479 desa 41,6 Balangan, Banjar,
Barito Kuala, Hulu
Sungai Selatan, Hulu
Sungai Tengah, Hulu
Sungai Utara, Kota
Baru, Tabalong, Tanah
Bumbu, Tanah Laut,
Tapin
berkas 3, hlm. 987INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
683 desa 680 desa 404 desa 593 desa 408 desa 57,1 Lampung Barat,
Lampung Selatan,
Lampung Tengah,
Lampung Timur,
Lampung Utara,
Mesuji, Pesawaran,
Pesisir Barat,
Pringsewu,
Tanggamus, Tulang
Bawang Barat, Tulang
Bawang, Way Kanan
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
638 desa 319 desa 574 desa 0 desa 812 desa 42,1 Bengkayang, Kapuas
Hulu, Kayong Utara,
Ketapang, Kubu Raya,
Landak, Melawi,
Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau,
Sintang
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
492 desa 367 desa 314 desa 93 desa 392 desa 31,8 Barito Selatan, Barito
Timur, Barito Utara,
Gunung Mas, Kapuas,
Katingan,
Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur,
Lamandau, Murung
Raya, Pulang Pisau,
Seruyan, Sukamara
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
724 desa 356 desa 277 desa 478 desa 479 desa 41,6 Balangan, Banjar,
Barito Kuala, Hulu
Sungai Selatan, Hulu
Sungai Tengah, Hulu
Sungai Utara, Kota
Baru, Tabalong, Tanah
Bumbu, Tanah Laut,
Tapin
067.B.35
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
522 desa 193 desa 190 desa 139 desa 169 desa 20,2 Berau, Kutai Barat,
Kutai Kertanegara,
Kutai Timur, Mahakam
Hulu, Paser, Penajam
Paser Utara
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
472 desa 231 desa 367 desa 287 desa 362 desa 31,8 Bolaang Mongondow,
Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang
Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow
Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan
Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa
Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa
Utara, Siau
Tagulandang Biaro
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
853 desa 263 desa 695 desa 452 desa 221 desa 44,0 Banggai, Banggai
Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala,
Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong,
Poso, Sigi, Tojo Una-
Una, Toli-Toli
berkas 3, hlm. 988INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
522 desa 193 desa 190 desa 139 desa 169 desa 20,2 Berau, Kutai Barat,
Kutai Kertanegara,
Kutai Timur, Mahakam
Hulu, Paser, Penajam
Paser Utara
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
472 desa 231 desa 367 desa 287 desa 362 desa 31,8 Bolaang Mongondow,
Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang
Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow
Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan
Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa
Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa
Utara, Siau
Tagulandang Biaro
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
853 desa 263 desa 695 desa 452 desa 221 desa 44,0 Banggai, Banggai
Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala,
Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong,
Poso, Sigi, Tojo Una-
Una, Toli-Toli
067.B.36
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
542 desa 435 desa 694 desa 487 desa 111 desa 47,2 Bantaeng, Barru,
Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa,
Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu
Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene
dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng
Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar,
Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
605 desa 666 desa 497 desa 276 desa 175 desa 47,7 Bombana, Buton,
Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara,
Kolaka, Kolaka Timur,
Kolaka Utara, Konawe,
Konawe Kepulauan,
Konawe Selatan,
Konawe Utara, Muna,
Muna Barat, Wakatobi
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
357 desa 278 desa 397 desa 307 desa 57 desa 28,8 Ambon, Buru, Buru
Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat
Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara,
Maluku Tenggara
Barat, Seram Bagian
Barat, Seram Bagian
Timur, Tual
berkas 3, hlm. 989INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
542 desa 435 desa 694 desa 487 desa 111 desa 47,2 Bantaeng, Barru,
Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa,
Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu
Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene
dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng
Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar,
Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
605 desa 666 desa 497 desa 276 desa 175 desa 47,7 Bombana, Buton,
Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara,
Kolaka, Kolaka Timur,
Kolaka Utara, Konawe,
Konawe Kepulauan,
Konawe Selatan,
Konawe Utara, Muna,
Muna Barat, Wakatobi
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
357 desa 278 desa 397 desa 307 desa 57 desa 28,8 Ambon, Buru, Buru
Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat
Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara,
Maluku Tenggara
Barat, Seram Bagian
Barat, Seram Bagian
Timur, Tual
067.B.37
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
133 desa 117 desa 75 desa 156 desa 133 desa 12,2 Badung, Bangli,
Buleleng, Denpasar,
Gianyar, Jembrana,
Karang Asem,
Klungkung, Tabanan
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
0 desa 157 desa 0 desa 639 desa 0 desa 19,2 Bima, Dompu, Lombok
Barat, Lombok
Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara,
Sumbawa, Sumbawa
Barat
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
374 desa 612 desa 393 desa 656 desa 863 desa 61,5 Alor, Belu, Ende,
Flores Timur, Kupang,
Lembata, Malaka,
Manggarai, Manggarai
Barat, Manggarai
Timur, Nagekeo,
Ngada, Rote Ndao,
Sabu Raijua, Sikka,
Sumba Barat, Sumba
Barat Daya, Sumba
Tengah, Sumba Timur,
Timor Tengah Selatan,
Timor Tengah Utara
berkas 3, hlm. 990INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
133 desa 117 desa 75 desa 156 desa 133 desa 12,2 Badung, Bangli,
Buleleng, Denpasar,
Gianyar, Jembrana,
Karang Asem,
Klungkung, Tabanan
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
0 desa 157 desa 0 desa 639 desa 0 desa 19,2 Bima, Dompu, Lombok
Barat, Lombok
Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara,
Sumbawa, Sumbawa
Barat
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
374 desa 612 desa 393 desa 656 desa 863 desa 61,5 Alor, Belu, Ende,
Flores Timur, Kupang,
Lembata, Malaka,
Manggarai, Manggarai
Barat, Manggarai
Timur, Nagekeo,
Ngada, Rote Ndao,
Sabu Raijua, Sikka,
Sumba Barat, Sumba
Barat Daya, Sumba
Tengah, Sumba Timur,
Timor Tengah Selatan,
Timor Tengah Utara
067.B.38
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
866 desa 0 desa 139 desa 524 desa 0 desa 19,5 Asmat, Biak Numfor,
Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya,
Jayapura, Jayawijaya,
Keerom, Kepulauan
Yapen, Lanny Jaya,
Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah,
Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire,
Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang,
Puncak, Puncak Jaya,
Sarmi, Supriori,
Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
390 desa 290 desa 215 desa 314 desa 324 desa 29,7 Bengkulu Selatan,
Bengkulu Tengah,
Bengkulu Utara, Kaur,
Kepahiang, Lebong,
Mukomuko Rejang
Lebong, Seluma
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
386 desa 190 desa 257 desa 418 desa 49 desa 24,8 Halmahera Barat,
Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah,
Halmahera Timur,
Halmahera Utara,
Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau
Taliabu, Tidore
Kepulauan
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
992 desa 326 desa 0 desa 340 desa 246 desa 28,7 Lebak, Pandeglang,
Serang, Tangerang
berkas 3, hlm. 991INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
866 desa 0 desa 139 desa 524 desa 0 desa 19,5 Asmat, Biak Numfor,
Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya,
Jayapura, Jayawijaya,
Keerom, Kepulauan
Yapen, Lanny Jaya,
Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah,
Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire,
Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang,
Puncak, Puncak Jaya,
Sarmi, Supriori,
Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
390 desa 290 desa 215 desa 314 desa 324 desa 29,7 Bengkulu Selatan,
Bengkulu Tengah,
Bengkulu Utara, Kaur,
Kepahiang, Lebong,
Mukomuko Rejang
Lebong, Seluma
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
386 desa 190 desa 257 desa 418 desa 49 desa 24,8 Halmahera Barat,
Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah,
Halmahera Timur,
Halmahera Utara,
Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau
Taliabu, Tidore
Kepulauan
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
992 desa 326 desa 0 desa 340 desa 246 desa 28,7 Lebak, Pandeglang,
Serang, Tangerang
067.B.39
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
50 desa 0 desa 122 desa 0 desa 50 desa 4,0 Bangka, Bangka Barat,
Bangka Selatan,
Bangka Tengah,
Belitung, Belitung
Timur
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
433 desa 191 desa 0 desa 0 desa 224 desa 13,1 Boalemo, Bone
Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara,
Pohuwato
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
197 desa 52 desa 70 desa 75 desa 0 desa 6,2 Bintan, Karimun,
Kepulauan Anambas,
Lingga, Natuna
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
563 desa 0 desa 142 desa 281 desa 0 desa 12,6 Fakfak, Kaimana,
Manokwari,
Manokwari Selatan,
Maybrat, Pegunungan
Arfak, Raja Ampat,
Sorong, Sorong
Selatan, Tambrauw,
Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
291 desa 88 desa 144 desa 59 desa 168 desa 12,3 Majene, Mamasa,
Polewali Mandar
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
106 desa 74 desa 0 desa 232 desa 0 desa 8,2 Bulungan, Malinau,
Nunukan, Tana Tidung
Peningkatan Pendayagunaan Sumber
Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna 1.533,3
berkas 3, hlm. 992INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
50 desa 0 desa 122 desa 0 desa 50 desa 4,0 Bangka, Bangka Barat,
Bangka Selatan,
Bangka Tengah,
Belitung, Belitung
Timur
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
433 desa 191 desa 0 desa 0 desa 224 desa 13,1 Boalemo, Bone
Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara,
Pohuwato
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
197 desa 52 desa 70 desa 75 desa 0 desa 6,2 Bintan, Karimun,
Kepulauan Anambas,
Lingga, Natuna
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
563 desa 0 desa 142 desa 281 desa 0 desa 12,6 Fakfak, Kaimana,
Manokwari,
Manokwari Selatan,
Maybrat, Pegunungan
Arfak, Raja Ampat,
Sorong, Sorong
Selatan, Tambrauw,
Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
291 desa 88 desa 144 desa 59 desa 168 desa 12,3 Majene, Mamasa,
Polewali Mandar
02
Desa Digital (P3PD) Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital
106 desa 74 desa 0 desa 232 desa 0 desa 8,2 Bulungan, Malinau,
Nunukan, Tana Tidung
Peningkatan Pendayagunaan Sumber
Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna 1.533,3
067.B.40
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Bandung, Bandung
Barat, Banjar, Bekasi,
Bogor, Ciamis,
Cianjur, Cirebon,
Garut, Indramayu,
Karawang, Kuningan,
Majalengka,
Pangandaran,
Purwakarta, Subang,
Sukabumi, Sumedang,
Tasikmalaya
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Banjarnegara,
Banyumas, Batang,
Blora, Boyolali, Brebes,
Cilacap, Demak,
Grobogan, Jepara,
Karangayar, Kebumen,
Kendal, Klaten, Kudus,
Magelang, Pati,
Pekalongan, Pemalang,
Purbalingga,
Purwerejo, Rembang,
Semarang, Sragen,
Sukoharjo, Tegal,
Temanggung,
Wonogiri, Wonosobo
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Bantul, Gunung Kidul,
Kulon Progo, Sleman
berkas 3, hlm. 993INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Bandung, Bandung
Barat, Banjar, Bekasi,
Bogor, Ciamis,
Cianjur, Cirebon,
Garut, Indramayu,
Karawang, Kuningan,
Majalengka,
Pangandaran,
Purwakarta, Subang,
Sukabumi, Sumedang,
Tasikmalaya
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Banjarnegara,
Banyumas, Batang,
Blora, Boyolali, Brebes,
Cilacap, Demak,
Grobogan, Jepara,
Karangayar, Kebumen,
Kendal, Klaten, Kudus,
Magelang, Pati,
Pekalongan, Pemalang,
Purbalingga,
Purwerejo, Rembang,
Semarang, Sragen,
Sukoharjo, Tegal,
Temanggung,
Wonogiri, Wonosobo
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Bantul, Gunung Kidul,
Kulon Progo, Sleman
067.B.41
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Bangkalan,
Banyuwangi, Batu,
Blitar, Bojonegoro,
Bondowoso, Gresik,
Jember, Jombang,
Kediri, Lamongan,
Lumajang, Madiun,
Magetan, Malang,
Mojokerto, Nganjuk,
Ngawi, Pacitan,
Pamekasan, Pasuruan,
Ponorogo, Probolinggo,
Sampang, Sidoarjo,
Situbondo, Sumenep,
Trenggalek, Tuban,
Tulungagung
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Aceh Barat, Aceh
Barat Daya, Aceh
Besar, Aceh Jaya,
Aceh Selatan, Aceh
Singkil, Aceh Tamiang,
Aceh Tengah, Aceh
Tenggara, Aceh Timur,
Aceh Utara, Banda
Aceh, Bener Meriah,
Bireuen, Gayo Lues,
Langsa,
Lhokseumawe, Nagan
Raya, Pidie, Pidie Jaya,
Sabang, Simeulue,
Subulussalam
berkas 3, hlm. 994INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Bangkalan,
Banyuwangi, Batu,
Blitar, Bojonegoro,
Bondowoso, Gresik,
Jember, Jombang,
Kediri, Lamongan,
Lumajang, Madiun,
Magetan, Malang,
Mojokerto, Nganjuk,
Ngawi, Pacitan,
Pamekasan, Pasuruan,
Ponorogo, Probolinggo,
Sampang, Sidoarjo,
Situbondo, Sumenep,
Trenggalek, Tuban,
Tulungagung
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Aceh Barat, Aceh
Barat Daya, Aceh
Besar, Aceh Jaya,
Aceh Selatan, Aceh
Singkil, Aceh Tamiang,
Aceh Tengah, Aceh
Tenggara, Aceh Timur,
Aceh Utara, Banda
Aceh, Bener Meriah,
Bireuen, Gayo Lues,
Langsa,
Lhokseumawe, Nagan
Raya, Pidie, Pidie Jaya,
Sabang, Simeulue,
Subulussalam
067.B.42
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Asahan, Batu Bara,
Dairi, Deli Serdang,
Gunungsitoli,
Humbang
Hasundutan, Karo,
Labuhan Batu,
Labuhan Batu Selatan,
Labuhan Batu Utara,
Langkat, Mandailing
Natal, Nias, Nias Barat,
Nias Selatan, Nias
Utara, Padang Lawas,
Padang Lawas Utara,
Padangsidimpuan,
Pakpak Bharat,
Samosir, Serdang
Bedagai, Simalungun,
Tapanuli Selatan,
Tapanuli Tengah,
Tapanuli Utara, Toba
Samosir
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Agam, Dharmasraya,
Kepulauan Mentawai,
Lima Puluh Kota,
Padang Pariaman,
Pariaman, Pasaman,
Pasaman Barat, Pesisir
Selatan, Sawah Lunto,
Sijunjung, Solok, Solok
Selatan, Tanah Datar
berkas 3, hlm. 995INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Asahan, Batu Bara,
Dairi, Deli Serdang,
Gunungsitoli,
Humbang
Hasundutan, Karo,
Labuhan Batu,
Labuhan Batu Selatan,
Labuhan Batu Utara,
Langkat, Mandailing
Natal, Nias, Nias Barat,
Nias Selatan, Nias
Utara, Padang Lawas,
Padang Lawas Utara,
Padangsidimpuan,
Pakpak Bharat,
Samosir, Serdang
Bedagai, Simalungun,
Tapanuli Selatan,
Tapanuli Tengah,
Tapanuli Utara, Toba
Samosir
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Agam, Dharmasraya,
Kepulauan Mentawai,
Lima Puluh Kota,
Padang Pariaman,
Pariaman, Pasaman,
Pasaman Barat, Pesisir
Selatan, Sawah Lunto,
Sijunjung, Solok, Solok
Selatan, Tanah Datar
067.B.43
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Bengkalis, Indragiri
Hilir, Indragiri Hulu,
Kampar, Kepulauan
Meranti, Kuantan
Singingi, Pelalawan,
Rokan Hilir, Rokan
Hulu, Siak
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Batang Hari, Bungo,
Kerinci, Merangin,
Muaro Jambi,
Sarolangun, Sungai
Penuh, Tanjung
Jabung Barat, Tanjung
Jabung Timur, Tebo
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Banyu Asin, Empat
Lawang, Lahat, Muara
Enim, Musi
Banyuasin, Musi
Rawas, Musi Rawas
Utara, Ogan Ilir, Ogan
Komering Ilir, Ogan
Komering Ulu, Ogan
Komering Ulu Selatan,
Ogan Komering Ulu
Timur, Penukal Abab
Lematang Ilir,
Prabumulih
berkas 3, hlm. 996INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Bengkalis, Indragiri
Hilir, Indragiri Hulu,
Kampar, Kepulauan
Meranti, Kuantan
Singingi, Pelalawan,
Rokan Hilir, Rokan
Hulu, Siak
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Batang Hari, Bungo,
Kerinci, Merangin,
Muaro Jambi,
Sarolangun, Sungai
Penuh, Tanjung
Jabung Barat, Tanjung
Jabung Timur, Tebo
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Banyu Asin, Empat
Lawang, Lahat, Muara
Enim, Musi
Banyuasin, Musi
Rawas, Musi Rawas
Utara, Ogan Ilir, Ogan
Komering Ilir, Ogan
Komering Ulu, Ogan
Komering Ulu Selatan,
Ogan Komering Ulu
Timur, Penukal Abab
Lematang Ilir,
Prabumulih
067.B.44
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Lampung Barat,
Lampung Selatan,
Lampung Tengah,
Lampung Timur,
Lampung Utara,
Mesuji, Pesawaran,
Pesisir Barat,
Pringsewu,
Tanggamus, Tulang
Bawang Barat, Tulang
Bawang, Way Kanan
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Bengkayang, Kapuas
Hulu, Kayong Utara,
Ketapang, Kubu Raya,
Landak, Melawi,
Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau,
Sintang
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Barito Selatan, Barito
Timur, Barito Utara,
Gunung Mas, Kapuas,
Katingan,
Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur,
Lamandau, Murung
Raya, Pulang Pisau,
Seruyan, Sukamara
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Balangan, Banjar,
Barito Kuala, Hulu
Sungai Selatan, Hulu
Sungai Tengah, Hulu
Sungai Utara, Kota
Baru, Tabalong, Tanah
Bumbu, Tanah Laut,
Tapin
berkas 3, hlm. 997INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Lampung Barat,
Lampung Selatan,
Lampung Tengah,
Lampung Timur,
Lampung Utara,
Mesuji, Pesawaran,
Pesisir Barat,
Pringsewu,
Tanggamus, Tulang
Bawang Barat, Tulang
Bawang, Way Kanan
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Bengkayang, Kapuas
Hulu, Kayong Utara,
Ketapang, Kubu Raya,
Landak, Melawi,
Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau,
Sintang
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Barito Selatan, Barito
Timur, Barito Utara,
Gunung Mas, Kapuas,
Katingan,
Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur,
Lamandau, Murung
Raya, Pulang Pisau,
Seruyan, Sukamara
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Balangan, Banjar,
Barito Kuala, Hulu
Sungai Selatan, Hulu
Sungai Tengah, Hulu
Sungai Utara, Kota
Baru, Tabalong, Tanah
Bumbu, Tanah Laut,
Tapin
067.B.45
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Berau, Kutai Barat,
Kutai Kertanegara,
Kutai Timur, Mahakam
Hulu, Paser, Penajam
Paser Utara
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Bolaang Mongondow,
Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang
Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow
Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan
Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa
Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa
Utara, Siau
Tagulandang Biaro
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Banggai, Banggai
Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala,
Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong,
Poso, Sigi, Tojo Una-
Una, Toli-Toli
berkas 3, hlm. 998INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Berau, Kutai Barat,
Kutai Kertanegara,
Kutai Timur, Mahakam
Hulu, Paser, Penajam
Paser Utara
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Bolaang Mongondow,
Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang
Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow
Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan
Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa
Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa
Utara, Siau
Tagulandang Biaro
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Banggai, Banggai
Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala,
Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong,
Poso, Sigi, Tojo Una-
Una, Toli-Toli
067.B.46
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Bantaeng, Barru,
Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa,
Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu
Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene
dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng
Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar,
Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Bombana, Buton,
Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara,
Kolaka, Kolaka Timur,
Kolaka Utara, Konawe,
Konawe Kepulauan,
Konawe Selatan,
Konawe Utara, Muna,
Muna Barat, Wakatobi
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Ambon, Buru, Buru
Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat
Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara,
Maluku Tenggara
Barat, Seram Bagian
Barat, Seram Bagian
Timur, Tual
berkas 3, hlm. 999INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Bantaeng, Barru,
Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa,
Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu
Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene
dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng
Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar,
Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Bombana, Buton,
Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara,
Kolaka, Kolaka Timur,
Kolaka Utara, Konawe,
Konawe Kepulauan,
Konawe Selatan,
Konawe Utara, Muna,
Muna Barat, Wakatobi
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Ambon, Buru, Buru
Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat
Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara,
Maluku Tenggara
Barat, Seram Bagian
Barat, Seram Bagian
Timur, Tual
067.B.47
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Badung, Bangli,
Buleleng, Denpasar,
Gianyar, Jembrana,
Karang Asem,
Klungkung, Tabanan
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Bima, Dompu, Lombok
Barat, Lombok
Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara,
Sumbawa, Sumbawa
Barat
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Alor, Belu, Ende,
Flores Timur, Kupang,
Lembata, Malaka,
Manggarai, Manggarai
Barat, Manggarai
Timur, Nagekeo,
Ngada, Rote Ndao,
Sabu Raijua, Sikka,
Sumba Barat, Sumba
Barat Daya, Sumba
Tengah, Sumba Timur,
Timor Tengah Selatan,
Timor Tengah Utara
berkas 3, hlm. 1000INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Badung, Bangli,
Buleleng, Denpasar,
Gianyar, Jembrana,
Karang Asem,
Klungkung, Tabanan
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Bima, Dompu, Lombok
Barat, Lombok
Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara,
Sumbawa, Sumbawa
Barat
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Alor, Belu, Ende,
Flores Timur, Kupang,
Lembata, Malaka,
Manggarai, Manggarai
Barat, Manggarai
Timur, Nagekeo,
Ngada, Rote Ndao,
Sabu Raijua, Sikka,
Sumba Barat, Sumba
Barat Daya, Sumba
Tengah, Sumba Timur,
Timor Tengah Selatan,
Timor Tengah Utara
067.B.48
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Asmat, Biak Numfor,
Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya,
Jayapura, Jayawijaya,
Keerom, Kepulauan
Yapen, Lanny Jaya,
Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah,
Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire,
Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang,
Puncak, Puncak Jaya,
Sarmi, Supriori,
Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Bengkulu Selatan,
Bengkulu Tengah,
Bengkulu Utara, Kaur,
Kepahiang, Lebong,
Mukomuko Rejang
Lebong, Seluma
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Halmahera Barat,
Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah,
Halmahera Timur,
Halmahera Utara,
Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau
Taliabu, Tidore
Kepulauan
berkas 3, hlm. 1001INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Asmat, Biak Numfor,
Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya,
Jayapura, Jayawijaya,
Keerom, Kepulauan
Yapen, Lanny Jaya,
Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah,
Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire,
Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang,
Puncak, Puncak Jaya,
Sarmi, Supriori,
Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Bengkulu Selatan,
Bengkulu Tengah,
Bengkulu Utara, Kaur,
Kepahiang, Lebong,
Mukomuko Rejang
Lebong, Seluma
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Halmahera Barat,
Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah,
Halmahera Timur,
Halmahera Utara,
Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau
Taliabu, Tidore
Kepulauan
067.B.49
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Lebak, Pandeglang,
Serang, Tangerang
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Bangka, Bangka Barat,
Bangka Selatan,
Bangka Tengah,
Belitung, Belitung
Timur
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Boalemo, Bone
Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara,
Pohuwato
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Bintan, Karimun,
Kepulauan Anambas,
Lingga, Natuna
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Fakfak, Kaimana,
Manokwari,
Manokwari Selatan,
Maybrat, Pegunungan
Arfak, Raja Ampat,
Sorong, Sorong
Selatan, Tambrauw,
Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Majene, Mamasa,
Polewali Mandar
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Bulungan, Malinau,
Nunukan, Tana Tidung
berkas 3, hlm. 1002INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Lebak, Pandeglang,
Serang, Tangerang
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Bangka, Bangka Barat,
Bangka Selatan,
Bangka Tengah,
Belitung, Belitung
Timur
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Boalemo, Bone
Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara,
Pohuwato
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Bintan, Karimun,
Kepulauan Anambas,
Lingga, Natuna
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Fakfak, Kaimana,
Manokwari,
Manokwari Selatan,
Maybrat, Pegunungan
Arfak, Raja Ampat,
Sorong, Sorong
Selatan, Tambrauw,
Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Majene, Mamasa,
Polewali Mandar
02
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang
mengembangkan Sumber Daya Air
Minum berkelanjutan berbasis
masyarakat
1 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0 provinsi 0,3 Bulungan, Malinau,
Nunukan, Tana Tidung
067.B.50
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)
Jumlah desa yang memperoleh
bantuan pendampingan melalui
program TEKAD
60 desa 60 desa 72 desa 72 desa 72 desa 180,9 Maluku Tengah, Seram
Bagian Barat, Seram
Bagian Timur
02
Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)
Jumlah desa yang memperoleh
bantuan pendampingan melalui
program TEKAD
84 desa 84 desa 72 desa 72 desa 72 desa 204,3 Manggarai, Ngada,
Sumba Timur
02
Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)
Jumlah desa yang memperoleh
bantuan pendampingan melalui
program TEKAD
215 desa 215 desa 226 desa 226 desa 226 desa 593,8 Jayawijaya, Boven
Digoel, Yahukimo,
Sarmi, Kepulauan
Yapen, Nabire,
Jayapura, Keerom,
Dogiyai
02
Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)
Jumlah desa yang memperoleh
bantuan pendampingan melalui
program TEKAD
63 desa 63 desa 72 desa 72 desa 72 desa 183,8 Halmahera Barat,
Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah
02
Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)
Jumlah desa yang memperoleh
bantuan pendampingan melalui
program TEKAD
78 desa 78 desa 168 desa 168 desa 168 desa 361,8 Manokwari,
Manokwari Selatan,
Pegunungan Arfak,
Raja Ampat, Fak Fak,
Kaimana, Maybrat
02
Pengembangan Usaha Ekonomi Desa 175,1
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1,3 Bandung, Bandung
Barat, Banjar, Bekasi,
Bogor, Ciamis,
Cianjur, Cirebon,
Garut, Indramayu,
Karawang, Kuningan,
Majalengka,
Pangandaran,
Purwakarta, Subang,
Sukabumi, Sumedang,
Tasikmalaya
berkas 3, hlm. 1003INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)
Jumlah desa yang memperoleh
bantuan pendampingan melalui
program TEKAD
60 desa 60 desa 72 desa 72 desa 72 desa 180,9 Maluku Tengah, Seram
Bagian Barat, Seram
Bagian Timur
02
Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)
Jumlah desa yang memperoleh
bantuan pendampingan melalui
program TEKAD
84 desa 84 desa 72 desa 72 desa 72 desa 204,3 Manggarai, Ngada,
Sumba Timur
02
Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)
Jumlah desa yang memperoleh
bantuan pendampingan melalui
program TEKAD
215 desa 215 desa 226 desa 226 desa 226 desa 593,8 Jayawijaya, Boven
Digoel, Yahukimo,
Sarmi, Kepulauan
Yapen, Nabire,
Jayapura, Keerom,
Dogiyai
02
Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)
Jumlah desa yang memperoleh
bantuan pendampingan melalui
program TEKAD
63 desa 63 desa 72 desa 72 desa 72 desa 183,8 Halmahera Barat,
Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah
02
Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)
Jumlah desa yang memperoleh
bantuan pendampingan melalui
program TEKAD
78 desa 78 desa 168 desa 168 desa 168 desa 361,8 Manokwari,
Manokwari Selatan,
Pegunungan Arfak,
Raja Ampat, Fak Fak,
Kaimana, Maybrat
02
Pengembangan Usaha Ekonomi Desa 175,1
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1,3 Bandung, Bandung
Barat, Banjar, Bekasi,
Bogor, Ciamis,
Cianjur, Cirebon,
Garut, Indramayu,
Karawang, Kuningan,
Majalengka,
Pangandaran,
Purwakarta, Subang,
Sukabumi, Sumedang,
Tasikmalaya
067.B.51
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1,3 Banjarnegara,
Banyumas, Batang,
Blora, Boyolali, Brebes,
Cilacap, Demak,
Grobogan, Jepara,
Karangayar, Kebumen,
Kendal, Klaten, Kudus,
Magelang, Pati,
Pekalongan, Pemalang,
Purbalingga,
Purwerejo, Rembang,
Semarang, Sragen,
Sukoharjo, Tegal,
Temanggung,
Wonogiri, Wonosobo
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1,3 Bantul, Gunung Kidul,
Kulon Progo, Sleman
berkas 3, hlm. 1004INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1,3 Banjarnegara,
Banyumas, Batang,
Blora, Boyolali, Brebes,
Cilacap, Demak,
Grobogan, Jepara,
Karangayar, Kebumen,
Kendal, Klaten, Kudus,
Magelang, Pati,
Pekalongan, Pemalang,
Purbalingga,
Purwerejo, Rembang,
Semarang, Sragen,
Sukoharjo, Tegal,
Temanggung,
Wonogiri, Wonosobo
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1,3 Bantul, Gunung Kidul,
Kulon Progo, Sleman
067.B.52
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1,3 Bangkalan,
Banyuwangi, Batu,
Blitar, Bojonegoro,
Bondowoso, Gresik,
Jember, Jombang,
Kediri, Lamongan,
Lumajang, Madiun,
Magetan, Malang,
Mojokerto, Nganjuk,
Ngawi, Pacitan,
Pamekasan, Pasuruan,
Ponorogo, Probolinggo,
Sampang, Sidoarjo,
Situbondo, Sumenep,
Trenggalek, Tuban,
Tulungagung
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1,3 Aceh Barat, Aceh
Barat Daya, Aceh
Besar, Aceh Jaya,
Aceh Selatan, Aceh
Singkil, Aceh Tamiang,
Aceh Tengah, Aceh
Tenggara, Aceh Timur,
Aceh Utara, Banda
Aceh, Bener Meriah,
Bireuen, Gayo Lues,
Langsa,
Lhokseumawe, Nagan
Raya, Pidie, Pidie Jaya,
Sabang, Simeulue,
Subulussalam
berkas 3, hlm. 1005INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1,3 Bangkalan,
Banyuwangi, Batu,
Blitar, Bojonegoro,
Bondowoso, Gresik,
Jember, Jombang,
Kediri, Lamongan,
Lumajang, Madiun,
Magetan, Malang,
Mojokerto, Nganjuk,
Ngawi, Pacitan,
Pamekasan, Pasuruan,
Ponorogo, Probolinggo,
Sampang, Sidoarjo,
Situbondo, Sumenep,
Trenggalek, Tuban,
Tulungagung
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1,3 Aceh Barat, Aceh
Barat Daya, Aceh
Besar, Aceh Jaya,
Aceh Selatan, Aceh
Singkil, Aceh Tamiang,
Aceh Tengah, Aceh
Tenggara, Aceh Timur,
Aceh Utara, Banda
Aceh, Bener Meriah,
Bireuen, Gayo Lues,
Langsa,
Lhokseumawe, Nagan
Raya, Pidie, Pidie Jaya,
Sabang, Simeulue,
Subulussalam
067.B.53
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1,3 Asahan, Batu Bara,
Dairi, Deli Serdang,
Gunungsitoli,
Humbang
Hasundutan, Karo,
Labuhan Batu,
Labuhan Batu Selatan,
Labuhan Batu Utara,
Langkat, Mandailing
Natal, Nias, Nias Barat,
Nias Selatan, Nias
Utara, Padang Lawas,
Padang Lawas Utara,
Padangsidimpuan,
Pakpak Bharat,
Samosir, Serdang
Bedagai, Simalungun,
Tapanuli Selatan,
Tapanuli Tengah,
Tapanuli Utara, Toba
Samosir
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1,3 Agam, Dharmasraya,
Kepulauan Mentawai,
Lima Puluh Kota,
Padang Pariaman,
Pariaman, Pasaman,
Pasaman Barat, Pesisir
Selatan, Sawah Lunto,
Sijunjung, Solok, Solok
Selatan, Tanah Datar
berkas 3, hlm. 1006INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1,3 Asahan, Batu Bara,
Dairi, Deli Serdang,
Gunungsitoli,
Humbang
Hasundutan, Karo,
Labuhan Batu,
Labuhan Batu Selatan,
Labuhan Batu Utara,
Langkat, Mandailing
Natal, Nias, Nias Barat,
Nias Selatan, Nias
Utara, Padang Lawas,
Padang Lawas Utara,
Padangsidimpuan,
Pakpak Bharat,
Samosir, Serdang
Bedagai, Simalungun,
Tapanuli Selatan,
Tapanuli Tengah,
Tapanuli Utara, Toba
Samosir
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1,3 Agam, Dharmasraya,
Kepulauan Mentawai,
Lima Puluh Kota,
Padang Pariaman,
Pariaman, Pasaman,
Pasaman Barat, Pesisir
Selatan, Sawah Lunto,
Sijunjung, Solok, Solok
Selatan, Tanah Datar
067.B.54
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1,3 Bengkalis, Indragiri
Hilir, Indragiri Hulu,
Kampar, Kepulauan
Meranti, Kuantan
Singingi, Pelalawan,
Rokan Hilir, Rokan
Hulu, Siak
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1,3 Batang Hari, Bungo,
Kerinci, Merangin,
Muaro Jambi,
Sarolangun, Sungai
Penuh, Tanjung
Jabung Barat, Tanjung
Jabung Timur, Tebo
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1,3 Banyu Asin, Empat
Lawang, Lahat, Muara
Enim, Musi
Banyuasin, Musi
Rawas, Musi Rawas
Utara, Ogan Ilir, Ogan
Komering Ilir, Ogan
Komering Ulu, Ogan
Komering Ulu Selatan,
Ogan Komering Ulu
Timur, Penukal Abab
Lematang Ilir,
Prabumulih
berkas 3, hlm. 1007INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1,3 Bengkalis, Indragiri
Hilir, Indragiri Hulu,
Kampar, Kepulauan
Meranti, Kuantan
Singingi, Pelalawan,
Rokan Hilir, Rokan
Hulu, Siak
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1,3 Batang Hari, Bungo,
Kerinci, Merangin,
Muaro Jambi,
Sarolangun, Sungai
Penuh, Tanjung
Jabung Barat, Tanjung
Jabung Timur, Tebo
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1,3 Banyu Asin, Empat
Lawang, Lahat, Muara
Enim, Musi
Banyuasin, Musi
Rawas, Musi Rawas
Utara, Ogan Ilir, Ogan
Komering Ilir, Ogan
Komering Ulu, Ogan
Komering Ulu Selatan,
Ogan Komering Ulu
Timur, Penukal Abab
Lematang Ilir,
Prabumulih
067.B.55
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1,3 Lampung Barat,
Lampung Selatan,
Lampung Tengah,
Lampung Timur,
Lampung Utara,
Mesuji, Pesawaran,
Pesisir Barat,
Pringsewu,
Tanggamus, Tulang
Bawang Barat, Tulang
Bawang, Way Kanan
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1,3 Bengkayang, Kapuas
Hulu, Kayong Utara,
Ketapang, Kubu Raya,
Landak, Melawi,
Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau,
Sintang
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1,3 Barito Selatan, Barito
Timur, Barito Utara,
Gunung Mas, Kapuas,
Katingan,
Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur,
Lamandau, Murung
Raya, Pulang Pisau,
Seruyan, Sukamara
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1,3 Balangan, Banjar,
Barito Kuala, Hulu
Sungai Selatan, Hulu
Sungai Tengah, Hulu
Sungai Utara, Kota
Baru, Tabalong, Tanah
Bumbu, Tanah Laut,
Tapin
berkas 3, hlm. 1008INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1,3 Lampung Barat,
Lampung Selatan,
Lampung Tengah,
Lampung Timur,
Lampung Utara,
Mesuji, Pesawaran,
Pesisir Barat,
Pringsewu,
Tanggamus, Tulang
Bawang Barat, Tulang
Bawang, Way Kanan
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1,3 Bengkayang, Kapuas
Hulu, Kayong Utara,
Ketapang, Kubu Raya,
Landak, Melawi,
Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau,
Sintang
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1,3 Barito Selatan, Barito
Timur, Barito Utara,
Gunung Mas, Kapuas,
Katingan,
Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur,
Lamandau, Murung
Raya, Pulang Pisau,
Seruyan, Sukamara
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1,3 Balangan, Banjar,
Barito Kuala, Hulu
Sungai Selatan, Hulu
Sungai Tengah, Hulu
Sungai Utara, Kota
Baru, Tabalong, Tanah
Bumbu, Tanah Laut,
Tapin
067.B.56
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1,3 Berau, Kutai Barat,
Kutai Kertanegara,
Kutai Timur, Mahakam
Hulu, Paser, Penajam
Paser Utara
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1 desa 1,3 Bolaang Mongondow,
Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang
Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow
Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan
Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa
Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa
Utara, Siau
Tagulandang Biaro
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1 desa 1,3 Banggai, Banggai
Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala,
Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong,
Poso, Sigi, Tojo Una-
Una, Toli-Toli
berkas 3, hlm. 1009INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1,3 Berau, Kutai Barat,
Kutai Kertanegara,
Kutai Timur, Mahakam
Hulu, Paser, Penajam
Paser Utara
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1 desa 1,3 Bolaang Mongondow,
Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang
Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow
Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan
Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa
Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa
Utara, Siau
Tagulandang Biaro
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1 desa 1,3 Banggai, Banggai
Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala,
Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong,
Poso, Sigi, Tojo Una-
Una, Toli-Toli
067.B.57
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1 desa 1,3 Bantaeng, Barru,
Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa,
Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu
Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene
dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng
Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar,
Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1 desa 1,3 Bombana, Buton,
Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara,
Kolaka, Kolaka Timur,
Kolaka Utara, Konawe,
Konawe Kepulauan,
Konawe Selatan,
Konawe Utara, Muna,
Muna Barat, Wakatobi
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1 desa 1,3 Ambon, Buru, Buru
Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat
Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara,
Maluku Tenggara
Barat, Seram Bagian
Barat, Seram Bagian
Timur, Tual
berkas 3, hlm. 1010INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1 desa 1,3 Bantaeng, Barru,
Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa,
Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu
Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene
dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng
Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar,
Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1 desa 1,3 Bombana, Buton,
Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara,
Kolaka, Kolaka Timur,
Kolaka Utara, Konawe,
Konawe Kepulauan,
Konawe Selatan,
Konawe Utara, Muna,
Muna Barat, Wakatobi
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1 desa 1,3 Ambon, Buru, Buru
Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat
Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara,
Maluku Tenggara
Barat, Seram Bagian
Barat, Seram Bagian
Timur, Tual
067.B.58
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 0 desa 1,0 Badung, Bangli,
Buleleng, Denpasar,
Gianyar, Jembrana,
Karang Asem,
Klungkung, Tabanan
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1,3 Bima, Dompu, Lombok
Barat, Lombok
Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara,
Sumbawa, Sumbawa
Barat
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1,3 Alor, Belu, Ende,
Flores Timur, Kupang,
Lembata, Malaka,
Manggarai, Manggarai
Barat, Manggarai
Timur, Nagekeo,
Ngada, Rote Ndao,
Sabu Raijua, Sikka,
Sumba Barat, Sumba
Barat Daya, Sumba
Tengah, Sumba Timur,
Timor Tengah Selatan,
Timor Tengah Utara
berkas 3, hlm. 1011INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 0 desa 1,0 Badung, Bangli,
Buleleng, Denpasar,
Gianyar, Jembrana,
Karang Asem,
Klungkung, Tabanan
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1,3 Bima, Dompu, Lombok
Barat, Lombok
Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara,
Sumbawa, Sumbawa
Barat
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1,3 Alor, Belu, Ende,
Flores Timur, Kupang,
Lembata, Malaka,
Manggarai, Manggarai
Barat, Manggarai
Timur, Nagekeo,
Ngada, Rote Ndao,
Sabu Raijua, Sikka,
Sumba Barat, Sumba
Barat Daya, Sumba
Tengah, Sumba Timur,
Timor Tengah Selatan,
Timor Tengah Utara
067.B.59
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
0 desa 0 desa 0 desa 1 desa 1 desa 0,7 Asmat, Biak Numfor,
Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya,
Jayapura, Jayawijaya,
Keerom, Kepulauan
Yapen, Lanny Jaya,
Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah,
Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire,
Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang,
Puncak, Puncak Jaya,
Sarmi, Supriori,
Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1,3 Bengkulu Selatan,
Bengkulu Tengah,
Bengkulu Utara, Kaur,
Kepahiang, Lebong,
Mukomuko Rejang
Lebong, Seluma
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
0 desa 0 desa 0 desa 1 desa 1 desa 0,7 Halmahera Barat,
Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah,
Halmahera Timur,
Halmahera Utara,
Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau
Taliabu, Tidore
Kepulauan
berkas 3, hlm. 1012INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
0 desa 0 desa 0 desa 1 desa 1 desa 0,7 Asmat, Biak Numfor,
Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya,
Jayapura, Jayawijaya,
Keerom, Kepulauan
Yapen, Lanny Jaya,
Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah,
Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire,
Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang,
Puncak, Puncak Jaya,
Sarmi, Supriori,
Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1,3 Bengkulu Selatan,
Bengkulu Tengah,
Bengkulu Utara, Kaur,
Kepahiang, Lebong,
Mukomuko Rejang
Lebong, Seluma
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
0 desa 0 desa 0 desa 1 desa 1 desa 0,7 Halmahera Barat,
Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah,
Halmahera Timur,
Halmahera Utara,
Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau
Taliabu, Tidore
Kepulauan
067.B.60
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1,3 Lebak, Pandeglang,
Serang, Tangerang
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1,3 Bangka, Bangka Barat,
Bangka Selatan,
Bangka Tengah,
Belitung, Belitung
Timur
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1 desa 1,3 Boalemo, Bone
Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara,
Pohuwato
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1,3 Bintan, Karimun,
Kepulauan Anambas,
Lingga, Natuna
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
0 desa 0 desa 0 desa 1 desa 1 desa 0,7 Fakfak, Kaimana,
Manokwari,
Manokwari Selatan,
Maybrat, Pegunungan
Arfak, Raja Ampat,
Sorong, Sorong
Selatan, Tambrauw,
Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1 desa 1,3 Majene, Mamasa,
Polewali Mandar
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1,3 Bulungan, Malinau,
Nunukan, Tana Tidung
berkas 3, hlm. 1013INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1,3 Lebak, Pandeglang,
Serang, Tangerang
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1,3 Bangka, Bangka Barat,
Bangka Selatan,
Bangka Tengah,
Belitung, Belitung
Timur
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1 desa 1,3 Boalemo, Bone
Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara,
Pohuwato
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1,3 Bintan, Karimun,
Kepulauan Anambas,
Lingga, Natuna
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
0 desa 0 desa 0 desa 1 desa 1 desa 0,7 Fakfak, Kaimana,
Manokwari,
Manokwari Selatan,
Maybrat, Pegunungan
Arfak, Raja Ampat,
Sorong, Sorong
Selatan, Tambrauw,
Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 0 desa 1 desa 1 desa 1,3 Majene, Mamasa,
Polewali Mandar
02
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan
usaha ekonomi desa yang
terintegrasi dengan BUMDes
1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 0 desa 1,3 Bulungan, Malinau,
Nunukan, Tana Tidung
067.B.61
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Bandung, Bandung
Barat, Banjar, Bekasi,
Bogor, Ciamis,
Cianjur, Cirebon,
Garut, Indramayu,
Karawang, Kuningan,
Majalengka,
Pangandaran,
Purwakarta, Subang,
Sukabumi, Sumedang,
Tasikmalaya
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Banjarnegara,
Banyumas, Batang,
Blora, Boyolali, Brebes,
Cilacap, Demak,
Grobogan, Jepara,
Karangayar, Kebumen,
Kendal, Klaten, Kudus,
Magelang, Pati,
Pekalongan, Pemalang,
Purbalingga,
Purwerejo, Rembang,
Semarang, Sragen,
Sukoharjo, Tegal,
Temanggung,
Wonogiri, Wonosobo
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Bantul, Gunung Kidul,
Kulon Progo, Sleman
berkas 3, hlm. 1014INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Bandung, Bandung
Barat, Banjar, Bekasi,
Bogor, Ciamis,
Cianjur, Cirebon,
Garut, Indramayu,
Karawang, Kuningan,
Majalengka,
Pangandaran,
Purwakarta, Subang,
Sukabumi, Sumedang,
Tasikmalaya
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Banjarnegara,
Banyumas, Batang,
Blora, Boyolali, Brebes,
Cilacap, Demak,
Grobogan, Jepara,
Karangayar, Kebumen,
Kendal, Klaten, Kudus,
Magelang, Pati,
Pekalongan, Pemalang,
Purbalingga,
Purwerejo, Rembang,
Semarang, Sragen,
Sukoharjo, Tegal,
Temanggung,
Wonogiri, Wonosobo
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Bantul, Gunung Kidul,
Kulon Progo, Sleman
067.B.62
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Bangkalan,
Banyuwangi, Batu,
Blitar, Bojonegoro,
Bondowoso, Gresik,
Jember, Jombang,
Kediri, Lamongan,
Lumajang, Madiun,
Magetan, Malang,
Mojokerto, Nganjuk,
Ngawi, Pacitan,
Pamekasan, Pasuruan,
Ponorogo, Probolinggo,
Sampang, Sidoarjo,
Situbondo, Sumenep,
Trenggalek, Tuban,
Tulungagung
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 11 desa 10 desa 10 desa 3,9 Aceh Barat, Aceh
Barat Daya, Aceh
Besar, Aceh Jaya,
Aceh Selatan, Aceh
Singkil, Aceh Tamiang,
Aceh Tengah, Aceh
Tenggara, Aceh Timur,
Aceh Utara, Banda
Aceh, Bener Meriah,
Bireuen, Gayo Lues,
Langsa,
Lhokseumawe, Nagan
Raya, Pidie, Pidie Jaya,
Sabang, Simeulue,
Subulussalam
berkas 3, hlm. 1015INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Bangkalan,
Banyuwangi, Batu,
Blitar, Bojonegoro,
Bondowoso, Gresik,
Jember, Jombang,
Kediri, Lamongan,
Lumajang, Madiun,
Magetan, Malang,
Mojokerto, Nganjuk,
Ngawi, Pacitan,
Pamekasan, Pasuruan,
Ponorogo, Probolinggo,
Sampang, Sidoarjo,
Situbondo, Sumenep,
Trenggalek, Tuban,
Tulungagung
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 11 desa 10 desa 10 desa 3,9 Aceh Barat, Aceh
Barat Daya, Aceh
Besar, Aceh Jaya,
Aceh Selatan, Aceh
Singkil, Aceh Tamiang,
Aceh Tengah, Aceh
Tenggara, Aceh Timur,
Aceh Utara, Banda
Aceh, Bener Meriah,
Bireuen, Gayo Lues,
Langsa,
Lhokseumawe, Nagan
Raya, Pidie, Pidie Jaya,
Sabang, Simeulue,
Subulussalam
067.B.63
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 11 desa 10 desa 10 desa 3,9 Asahan, Batu Bara,
Dairi, Deli Serdang,
Gunungsitoli,
Humbang
Hasundutan, Karo,
Labuhan Batu,
Labuhan Batu Selatan,
Labuhan Batu Utara,
Langkat, Mandailing
Natal, Nias, Nias Barat,
Nias Selatan, Nias
Utara, Padang Lawas,
Padang Lawas Utara,
Padangsidimpuan,
Pakpak Bharat,
Samosir, Serdang
Bedagai, Simalungun,
Tapanuli Selatan,
Tapanuli Tengah,
Tapanuli Utara, Toba
Samosir
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 11 desa 11 desa 10 desa 4,0 Agam, Dharmasraya,
Kepulauan Mentawai,
Lima Puluh Kota,
Padang Pariaman,
Pariaman, Pasaman,
Pasaman Barat, Pesisir
Selatan, Sawah Lunto,
Sijunjung, Solok, Solok
Selatan, Tanah Datar
berkas 3, hlm. 1016INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 11 desa 10 desa 10 desa 3,9 Asahan, Batu Bara,
Dairi, Deli Serdang,
Gunungsitoli,
Humbang
Hasundutan, Karo,
Labuhan Batu,
Labuhan Batu Selatan,
Labuhan Batu Utara,
Langkat, Mandailing
Natal, Nias, Nias Barat,
Nias Selatan, Nias
Utara, Padang Lawas,
Padang Lawas Utara,
Padangsidimpuan,
Pakpak Bharat,
Samosir, Serdang
Bedagai, Simalungun,
Tapanuli Selatan,
Tapanuli Tengah,
Tapanuli Utara, Toba
Samosir
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 11 desa 11 desa 10 desa 4,0 Agam, Dharmasraya,
Kepulauan Mentawai,
Lima Puluh Kota,
Padang Pariaman,
Pariaman, Pasaman,
Pasaman Barat, Pesisir
Selatan, Sawah Lunto,
Sijunjung, Solok, Solok
Selatan, Tanah Datar
067.B.64
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 11 desa 11 desa 10 desa 4,0 Bengkalis, Indragiri
Hilir, Indragiri Hulu,
Kampar, Kepulauan
Meranti, Kuantan
Singingi, Pelalawan,
Rokan Hilir, Rokan
Hulu, Siak
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 11 desa 11 desa 10 desa 4,0 Batang Hari, Bungo,
Kerinci, Merangin,
Muaro Jambi,
Sarolangun, Sungai
Penuh, Tanjung
Jabung Barat, Tanjung
Jabung Timur, Tebo
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Banyu Asin, Empat
Lawang, Lahat, Muara
Enim, Musi
Banyuasin, Musi
Rawas, Musi Rawas
Utara, Ogan Ilir, Ogan
Komering Ilir, Ogan
Komering Ulu, Ogan
Komering Ulu Selatan,
Ogan Komering Ulu
Timur, Penukal Abab
Lematang Ilir,
Prabumulih
berkas 3, hlm. 1017INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 11 desa 11 desa 10 desa 4,0 Bengkalis, Indragiri
Hilir, Indragiri Hulu,
Kampar, Kepulauan
Meranti, Kuantan
Singingi, Pelalawan,
Rokan Hilir, Rokan
Hulu, Siak
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 11 desa 11 desa 10 desa 4,0 Batang Hari, Bungo,
Kerinci, Merangin,
Muaro Jambi,
Sarolangun, Sungai
Penuh, Tanjung
Jabung Barat, Tanjung
Jabung Timur, Tebo
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Banyu Asin, Empat
Lawang, Lahat, Muara
Enim, Musi
Banyuasin, Musi
Rawas, Musi Rawas
Utara, Ogan Ilir, Ogan
Komering Ilir, Ogan
Komering Ulu, Ogan
Komering Ulu Selatan,
Ogan Komering Ulu
Timur, Penukal Abab
Lematang Ilir,
Prabumulih
067.B.65
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Lampung Barat,
Lampung Selatan,
Lampung Tengah,
Lampung Timur,
Lampung Utara,
Mesuji, Pesawaran,
Pesisir Barat,
Pringsewu,
Tanggamus, Tulang
Bawang Barat, Tulang
Bawang, Way Kanan
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Bengkayang, Kapuas
Hulu, Kayong Utara,
Ketapang, Kubu Raya,
Landak, Melawi,
Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau,
Sintang
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Barito Selatan, Barito
Timur, Barito Utara,
Gunung Mas, Kapuas,
Katingan,
Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur,
Lamandau, Murung
Raya, Pulang Pisau,
Seruyan, Sukamara
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Balangan, Banjar,
Barito Kuala, Hulu
Sungai Selatan, Hulu
Sungai Tengah, Hulu
Sungai Utara, Kota
Baru, Tabalong, Tanah
Bumbu, Tanah Laut,
Tapin
berkas 3, hlm. 1018INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Lampung Barat,
Lampung Selatan,
Lampung Tengah,
Lampung Timur,
Lampung Utara,
Mesuji, Pesawaran,
Pesisir Barat,
Pringsewu,
Tanggamus, Tulang
Bawang Barat, Tulang
Bawang, Way Kanan
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Bengkayang, Kapuas
Hulu, Kayong Utara,
Ketapang, Kubu Raya,
Landak, Melawi,
Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau,
Sintang
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Barito Selatan, Barito
Timur, Barito Utara,
Gunung Mas, Kapuas,
Katingan,
Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur,
Lamandau, Murung
Raya, Pulang Pisau,
Seruyan, Sukamara
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Balangan, Banjar,
Barito Kuala, Hulu
Sungai Selatan, Hulu
Sungai Tengah, Hulu
Sungai Utara, Kota
Baru, Tabalong, Tanah
Bumbu, Tanah Laut,
Tapin
067.B.66
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Berau, Kutai Barat,
Kutai Kertanegara,
Kutai Timur, Mahakam
Hulu, Paser, Penajam
Paser Utara
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Bolaang Mongondow,
Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang
Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow
Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan
Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa
Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa
Utara, Siau
Tagulandang Biaro
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Banggai, Banggai
Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala,
Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong,
Poso, Sigi, Tojo Una-
Una, Toli-Toli
berkas 3, hlm. 1019INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Berau, Kutai Barat,
Kutai Kertanegara,
Kutai Timur, Mahakam
Hulu, Paser, Penajam
Paser Utara
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Bolaang Mongondow,
Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang
Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow
Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan
Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa
Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa
Utara, Siau
Tagulandang Biaro
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Banggai, Banggai
Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala,
Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong,
Poso, Sigi, Tojo Una-
Una, Toli-Toli
067.B.67
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Bantaeng, Barru,
Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa,
Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu
Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene
dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng
Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar,
Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Bombana, Buton,
Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara,
Kolaka, Kolaka Timur,
Kolaka Utara, Konawe,
Konawe Kepulauan,
Konawe Selatan,
Konawe Utara, Muna,
Muna Barat, Wakatobi
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
16 desa 16 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,2 Ambon, Buru, Buru
Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat
Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara,
Maluku Tenggara
Barat, Seram Bagian
Barat, Seram Bagian
Timur, Tual
berkas 3, hlm. 1020INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Bantaeng, Barru,
Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa,
Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu
Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene
dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng
Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar,
Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Bombana, Buton,
Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara,
Kolaka, Kolaka Timur,
Kolaka Utara, Konawe,
Konawe Kepulauan,
Konawe Selatan,
Konawe Utara, Muna,
Muna Barat, Wakatobi
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
16 desa 16 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,2 Ambon, Buru, Buru
Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat
Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara,
Maluku Tenggara
Barat, Seram Bagian
Barat, Seram Bagian
Timur, Tual
067.B.68
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Badung, Bangli,
Buleleng, Denpasar,
Gianyar, Jembrana,
Karang Asem,
Klungkung, Tabanan
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Bima, Dompu, Lombok
Barat, Lombok
Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara,
Sumbawa, Sumbawa
Barat
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Alor, Belu, Ende,
Flores Timur, Kupang,
Lembata, Malaka,
Manggarai, Manggarai
Barat, Manggarai
Timur, Nagekeo,
Ngada, Rote Ndao,
Sabu Raijua, Sikka,
Sumba Barat, Sumba
Barat Daya, Sumba
Tengah, Sumba Timur,
Timor Tengah Selatan,
Timor Tengah Utara
berkas 3, hlm. 1021INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Badung, Bangli,
Buleleng, Denpasar,
Gianyar, Jembrana,
Karang Asem,
Klungkung, Tabanan
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Bima, Dompu, Lombok
Barat, Lombok
Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara,
Sumbawa, Sumbawa
Barat
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Alor, Belu, Ende,
Flores Timur, Kupang,
Lembata, Malaka,
Manggarai, Manggarai
Barat, Manggarai
Timur, Nagekeo,
Ngada, Rote Ndao,
Sabu Raijua, Sikka,
Sumba Barat, Sumba
Barat Daya, Sumba
Tengah, Sumba Timur,
Timor Tengah Selatan,
Timor Tengah Utara
067.B.69
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
16 desa 16 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,2 Asmat, Biak Numfor,
Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya,
Jayapura, Jayawijaya,
Keerom, Kepulauan
Yapen, Lanny Jaya,
Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah,
Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire,
Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang,
Puncak, Puncak Jaya,
Sarmi, Supriori,
Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Bengkulu Selatan,
Bengkulu Tengah,
Bengkulu Utara, Kaur,
Kepahiang, Lebong,
Mukomuko Rejang
Lebong, Seluma
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
16 desa 16 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,2 Halmahera Barat,
Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah,
Halmahera Timur,
Halmahera Utara,
Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau
Taliabu, Tidore
Kepulauan
berkas 3, hlm. 1022INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
16 desa 16 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,2 Asmat, Biak Numfor,
Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya,
Jayapura, Jayawijaya,
Keerom, Kepulauan
Yapen, Lanny Jaya,
Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah,
Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire,
Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang,
Puncak, Puncak Jaya,
Sarmi, Supriori,
Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Bengkulu Selatan,
Bengkulu Tengah,
Bengkulu Utara, Kaur,
Kepahiang, Lebong,
Mukomuko Rejang
Lebong, Seluma
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
16 desa 16 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,2 Halmahera Barat,
Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah,
Halmahera Timur,
Halmahera Utara,
Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau
Taliabu, Tidore
Kepulauan
067.B.70
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Lebak, Pandeglang,
Serang, Tangerang
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Bangka, Bangka Barat,
Bangka Selatan,
Bangka Tengah,
Belitung, Belitung
Timur
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Boalemo, Bone
Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara,
Pohuwato
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Bintan, Karimun,
Kepulauan Anambas,
Lingga, Natuna
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
16 desa 16 desa 12 desa 11 desa 11 desa 4,3 Fakfak, Kaimana,
Manokwari,
Manokwari Selatan,
Maybrat, Pegunungan
Arfak, Raja Ampat,
Sorong, Sorong
Selatan, Tambrauw,
Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
16 desa 16 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,2 Majene, Mamasa,
Polewali Mandar
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Bulungan, Malinau,
Nunukan, Tana Tidung
Program Pembangunan Kawasan
Perdesaan 189,9
berkas 3, hlm. 1023INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Lebak, Pandeglang,
Serang, Tangerang
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Bangka, Bangka Barat,
Bangka Selatan,
Bangka Tengah,
Belitung, Belitung
Timur
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Boalemo, Bone
Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara,
Pohuwato
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Bintan, Karimun,
Kepulauan Anambas,
Lingga, Natuna
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
16 desa 16 desa 12 desa 11 desa 11 desa 4,3 Fakfak, Kaimana,
Manokwari,
Manokwari Selatan,
Maybrat, Pegunungan
Arfak, Raja Ampat,
Sorong, Sorong
Selatan, Tambrauw,
Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
16 desa 16 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,2 Majene, Mamasa,
Polewali Mandar
02
BUMDes yang Dikembangkan untuk
Mendukung Produk Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa
15 desa 15 desa 12 desa 11 desa 10 desa 4,1 Bulungan, Malinau,
Nunukan, Tana Tidung
Program Pembangunan Kawasan
Perdesaan 189,9
067.B.71
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Ekonomi Kawasan
Perdesaan 50,5
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
0,8 Kab. Sukabumi 02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
1,7 Kab. Magelang dan
Kab. Kendal
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
1,7 Kab. Pamekasan dan
Kab. Banyuwangi
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
0,8 Kab. Aceh Timur 02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
1,7 Kab. Toba Samosir dan
Kab. Samosir
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
0,8 Kab. Agam 02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
0,8 Kab. Muaro Jambi 02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
0,8 Kab. Banyuasin 02
berkas 3, hlm. 1024INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Ekonomi Kawasan
Perdesaan 50,5
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
0,8 Kab. Sukabumi 02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
1,7 Kab. Magelang dan
Kab. Kendal
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
1,7 Kab. Pamekasan dan
Kab. Banyuwangi
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
0,8 Kab. Aceh Timur 02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
1,7 Kab. Toba Samosir dan
Kab. Samosir
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
0,8 Kab. Agam 02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
0,8 Kab. Muaro Jambi 02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
0,8 Kab. Banyuasin 02
067.B.72
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
1,7 Kab Mesuji dan Kab.
Tulang Bawang
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
4 BUMDes
bersama
4 BUMDes
bersama
4 BUMDes
bersama
4 BUMDes
bersama
4 BUMDes
bersama
3,4 Kab.Kubu Raya,
Kab.Bengkayang,
Kab.Sambas, dan Kab.
Mempawah
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
0,8 Kab. Kotawaringin
Barat
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
1,7 Kab. Barito Kuala dan
Kab. Banjar
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
1,7 Kab. Kutai Timur dan
Kab. Berau
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
0,8 Kab. Minahasa Utara 02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
2,5 Kab. Morowali,
Kab.Buol, dan Kab.
Poso
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
4 BUMDes
bersama
4 BUMDes
bersama
4 BUMDes
bersama
4 BUMDes
bersama
4 BUMDes
bersama
3,4 Kab. Barru,
Kab.Pinrang,
Kab.Luwu Timur, dan
Kab.Bone
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
2,5 Kab. Konawe Selatan,
Kab. Wakatobi, dan
Kab. Muna
berkas 3, hlm. 1025INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
1,7 Kab Mesuji dan Kab.
Tulang Bawang
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
4 BUMDes
bersama
4 BUMDes
bersama
4 BUMDes
bersama
4 BUMDes
bersama
4 BUMDes
bersama
3,4 Kab.Kubu Raya,
Kab.Bengkayang,
Kab.Sambas, dan Kab.
Mempawah
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
0,8 Kab. Kotawaringin
Barat
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
1,7 Kab. Barito Kuala dan
Kab. Banjar
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
1,7 Kab. Kutai Timur dan
Kab. Berau
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
0,8 Kab. Minahasa Utara 02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
2,5 Kab. Morowali,
Kab.Buol, dan Kab.
Poso
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
4 BUMDes
bersama
4 BUMDes
bersama
4 BUMDes
bersama
4 BUMDes
bersama
4 BUMDes
bersama
3,4 Kab. Barru,
Kab.Pinrang,
Kab.Luwu Timur, dan
Kab.Bone
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
2,5 Kab. Konawe Selatan,
Kab. Wakatobi, dan
Kab. Muna
067.B.73
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
0,8 Kab. Maluku Tengah 02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
1,7 Kab. Buleleng dan
Klungkung
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
4 BUMDes
bersama
4 BUMDes
bersama
4 BUMDes
bersama
4 BUMDes
bersama
4 BUMDes
bersama
3,4 Kab. Sumbawa, Kab.
Lombok Timur, Kab.
Lombok Tengah, dan
Kab. Dompu
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
2,5 Kab. Manggarai Barat,
Kab. Ngada, dan Kab.
Sumba Timur
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
1,7 Kota Jayapura dan
Kab. Merauke
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
0,8 Kab. Bengkulu Tengah 02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
0,8 Kab. Morotai 02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
0,8 Kab. Pandeglang 02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
2,5 Kab. Belitung, Kab.
Belitung Timur, dan
Kab. Bangka Selatan
berkas 3, hlm. 1026INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
0,8 Kab. Maluku Tengah 02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
1,7 Kab. Buleleng dan
Klungkung
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
4 BUMDes
bersama
4 BUMDes
bersama
4 BUMDes
bersama
4 BUMDes
bersama
4 BUMDes
bersama
3,4 Kab. Sumbawa, Kab.
Lombok Timur, Kab.
Lombok Tengah, dan
Kab. Dompu
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
2,5 Kab. Manggarai Barat,
Kab. Ngada, dan Kab.
Sumba Timur
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
1,7 Kota Jayapura dan
Kab. Merauke
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
0,8 Kab. Bengkulu Tengah 02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
0,8 Kab. Morotai 02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
0,8 Kab. Pandeglang 02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
2,5 Kab. Belitung, Kab.
Belitung Timur, dan
Kab. Bangka Selatan
067.B.74
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
2,5 Kab.Gorontalo,
Kab.Boalemo, dan
Kab.Gorontalo Utara
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
0,8 Kab. Bintan 02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
1,7 Kab. Raja Ampat dan
Kab. Manokwari
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
1,7 Kab. Mamuju dan Kab.
Mamuju Tengah
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
0,8 Kab. Bulungan 02
Pengembangan Sarana Prasarana
Kawasan Perdesaan 76,1
Pembangunan, Pengembagan dan
Rehabilitasi Sarana Prasarana
Ekonomi di Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang dibangun,
dikembangkan, dan direhabilitasi
sarana prasarana ekonomi di
kawasan perdesaannya
1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 15,9 Kab. Pamekasan 02
Pembangunan, Pengembagan dan
Rehabilitasi Sarana Prasarana
Ekonomi di Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang dibangun,
dikembangkan, dan direhabilitasi
sarana prasarana ekonomi di
kawasan perdesaannya
1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 15,9 Kab.Kubu Raya 02
Pembangunan, Pengembagan dan
Rehabilitasi Sarana Prasarana
Ekonomi di Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang dibangun,
dikembangkan, dan direhabilitasi
sarana prasarana ekonomi di
kawasan perdesaannya
1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 15,9 Kab.Buol 02
berkas 3, hlm. 1027INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
3 BUMDes
bersama
2,5 Kab.Gorontalo,
Kab.Boalemo, dan
Kab.Gorontalo Utara
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
0,8 Kab. Bintan 02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
1,7 Kab. Raja Ampat dan
Kab. Manokwari
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
2 BUMDes
bersama
1,7 Kab. Mamuju dan Kab.
Mamuju Tengah
02
BUM Desa Bersama yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
1 BUMDes
bersama
0,8 Kab. Bulungan 02
Pengembangan Sarana Prasarana
Kawasan Perdesaan 76,1
Pembangunan, Pengembagan dan
Rehabilitasi Sarana Prasarana
Ekonomi di Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang dibangun,
dikembangkan, dan direhabilitasi
sarana prasarana ekonomi di
kawasan perdesaannya
1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 15,9 Kab. Pamekasan 02
Pembangunan, Pengembagan dan
Rehabilitasi Sarana Prasarana
Ekonomi di Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang dibangun,
dikembangkan, dan direhabilitasi
sarana prasarana ekonomi di
kawasan perdesaannya
1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 15,9 Kab.Kubu Raya 02
Pembangunan, Pengembagan dan
Rehabilitasi Sarana Prasarana
Ekonomi di Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang dibangun,
dikembangkan, dan direhabilitasi
sarana prasarana ekonomi di
kawasan perdesaannya
1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 15,9 Kab.Buol 02
067.B.75
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembangunan, Pengembagan dan
Rehabilitasi Sarana Prasarana
Ekonomi di Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang dibangun,
dikembangkan, dan direhabilitasi
sarana prasarana ekonomi di
kawasan perdesaannya
1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 15,9 Kab. Maluku Tengah 02
Pembangunan, Pengembagan dan
Rehabilitasi Sarana Prasarana
Ekonomi di Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang dibangun,
dikembangkan, dan direhabilitasi
sarana prasarana ekonomi di
kawasan perdesaannya
0 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 12,6 Kab. Lombok Tengah,
Kab. Lombok Timur
02
Pengembangan Sumber Daya Alam
Kawasan Perdesaan 52,6
Kawasan Perdesaan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
Jumlah kawasan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 8,6 Kab. Pamekasan 02
Kawasan Perdesaan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
Jumlah kawasan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 8,6 Kab. Banyuasin 02
Kawasan Perdesaan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
Jumlah kawasan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 8,6 Kab.Kubu Raya 02
Kawasan Perdesaan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
Jumlah kawasan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 8,6 Kab.Buol 02
Kawasan Perdesaan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
Jumlah kawasan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 8,6 Kab. Maluku Tengah 02
berkas 3, hlm. 1028INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembangunan, Pengembagan dan
Rehabilitasi Sarana Prasarana
Ekonomi di Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang dibangun,
dikembangkan, dan direhabilitasi
sarana prasarana ekonomi di
kawasan perdesaannya
1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 15,9 Kab. Maluku Tengah 02
Pembangunan, Pengembagan dan
Rehabilitasi Sarana Prasarana
Ekonomi di Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang dibangun,
dikembangkan, dan direhabilitasi
sarana prasarana ekonomi di
kawasan perdesaannya
0 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 12,6 Kab. Lombok Tengah,
Kab. Lombok Timur
02
Pengembangan Sumber Daya Alam
Kawasan Perdesaan 52,6
Kawasan Perdesaan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
Jumlah kawasan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 8,6 Kab. Pamekasan 02
Kawasan Perdesaan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
Jumlah kawasan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 8,6 Kab. Banyuasin 02
Kawasan Perdesaan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
Jumlah kawasan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 8,6 Kab.Kubu Raya 02
Kawasan Perdesaan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
Jumlah kawasan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 8,6 Kab.Buol 02
Kawasan Perdesaan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
Jumlah kawasan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 1 kawasan 8,6 Kab. Maluku Tengah 02
067.B.76
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kawasan Perdesaan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
Jumlah kawasan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
0 kawasan 0 kawasan 2 kawasan 2 kawasan 2 kawasan 9,5 Kab. Lombok Tengah,
Kab. Lombok Timur
02
Peningkatan Kerjasama dan
Pengembangan Kapasitas 10,8
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
1 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,2 Kab. Sukabumi 02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
2 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,4 Kab. Magelang dan
Kab. Kendal
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
2 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,4 Kab. Pamekasan dan
Kab. Banyuwangi
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
1 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,2 Kab. Aceh Timur 02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
2 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,4 Kab. Toba Samosir dan
Kab. Samosir
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
1 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,2 Kab. Agam 02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
1 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,2 Kab. Muaro Jambi 02
berkas 3, hlm. 1029INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kawasan Perdesaan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
Jumlah kawasan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
0 kawasan 0 kawasan 2 kawasan 2 kawasan 2 kawasan 9,5 Kab. Lombok Tengah,
Kab. Lombok Timur
02
Peningkatan Kerjasama dan
Pengembangan Kapasitas 10,8
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
1 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,2 Kab. Sukabumi 02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
2 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,4 Kab. Magelang dan
Kab. Kendal
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
2 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,4 Kab. Pamekasan dan
Kab. Banyuwangi
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
1 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,2 Kab. Aceh Timur 02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
2 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,4 Kab. Toba Samosir dan
Kab. Samosir
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
1 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,2 Kab. Agam 02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
1 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,2 Kab. Muaro Jambi 02
067.B.77
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
1 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,2 Kab. Banyuasin 02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
2 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,4 Kab Mesuji dan Kab.
Tulang Bawang
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
4 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,7 Kab.Kubu Raya,
Kab.Bengkayang,
Kab.Sambas, dan Kab.
Mempawah
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
1 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,2 Kab. Kotawaringin
Barat
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
2 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,4 Kab. Barito Kuala dan
Kab. Banjar
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
2 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,4 Kab. Kutai Timur dan
Kab. Berau
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
1 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,2 Kab. Minahasa Utara 02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
3 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,5 Kab. Morowali,
Kab.Buol, dan Kab.
Poso
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
4 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,7 Kab. Barru,
Kab.Pinrang,
Kab.Luwu Timur, dan
Kab.Bone
berkas 3, hlm. 1030INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
1 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,2 Kab. Banyuasin 02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
2 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,4 Kab Mesuji dan Kab.
Tulang Bawang
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
4 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,7 Kab.Kubu Raya,
Kab.Bengkayang,
Kab.Sambas, dan Kab.
Mempawah
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
1 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,2 Kab. Kotawaringin
Barat
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
2 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,4 Kab. Barito Kuala dan
Kab. Banjar
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
2 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,4 Kab. Kutai Timur dan
Kab. Berau
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
1 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,2 Kab. Minahasa Utara 02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
3 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,5 Kab. Morowali,
Kab.Buol, dan Kab.
Poso
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
4 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,7 Kab. Barru,
Kab.Pinrang,
Kab.Luwu Timur, dan
Kab.Bone
067.B.78
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
3 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,5 Kab. Konawe Selatan,
Kab. Wakatobi, dan
Kab. Muna
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
1 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,2 Kab. Maluku Tengah 02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
2 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,4 Kab. Buleleng dan
Klungkung
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
4 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,7 Kab. Sumbawa, Kab.
Lombok Timur, Kab.
Lombok Tengah, dan
Kab. Dompu
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
3 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,5 Kab. Manggarai Barat,
Kab. Ngada, dan Kab.
Sumba Timur
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
2 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,4 Kota Jayapura dan
Kab. Merauke
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
1 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,2 Kab. Bengkulu Tengah 02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
1 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,2 Kab. Morotai 02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
1 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,2 Kab. Pandeglang 02
berkas 3, hlm. 1031INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
3 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,5 Kab. Konawe Selatan,
Kab. Wakatobi, dan
Kab. Muna
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
1 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,2 Kab. Maluku Tengah 02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
2 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,4 Kab. Buleleng dan
Klungkung
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
4 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,7 Kab. Sumbawa, Kab.
Lombok Timur, Kab.
Lombok Tengah, dan
Kab. Dompu
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
3 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,5 Kab. Manggarai Barat,
Kab. Ngada, dan Kab.
Sumba Timur
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
2 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,4 Kota Jayapura dan
Kab. Merauke
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
1 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,2 Kab. Bengkulu Tengah 02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
1 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,2 Kab. Morotai 02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
1 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,2 Kab. Pandeglang 02
067.B.79
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
3 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,5 Kab. Belitung, Kab.
Belitung Timur, dan
Kab. Bangka Selatan
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
3 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,5 Kab.Gorontalo,
Kab.Boalemo, dan
Kab.Gorontalo Utara
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
1 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,2 Kab. Bintan 02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
2 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,4 Kab. Raja Ampat dan
Kab. Manokwari
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
2 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,4 Kab. Mamuju dan Kab.
Mamuju Tengah
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
1 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,2 Kab. Bulungan 02
Program Pengembangan Daerah Tertentu
308,7
Penanganan Daerah Rawan Pangan 71,9
Pembangunan Embung Dan
Bangunan Air Lainnya di Daerah
Tertinggal Rawan Pangan
Terbangunnya embung dan
bangunan air lainnya yang
fungsional di daerah tertentu rawan
pangan
0 0 1 0 0 2,4 Kab. Kepulauan
Mentawai
02
Pembangunan Embung Dan
Bangunan Air Lainnya di Daerah
Tertinggal Rawan Pangan
Terbangunnya embung dan
bangunan air lainnya yang
fungsional di daerah tertentu rawan
pangan
1 1 0 0 0 4,2 Kab. Maluku Barat
Daya, Kepulauan Aru
berkas 3, hlm. 1032INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
3 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,5 Kab. Belitung, Kab.
Belitung Timur, dan
Kab. Bangka Selatan
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
3 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,5 Kab.Gorontalo,
Kab.Boalemo, dan
Kab.Gorontalo Utara
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
1 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,2 Kab. Bintan 02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
2 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,4 Kab. Raja Ampat dan
Kab. Manokwari
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
2 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,4 Kab. Mamuju dan Kab.
Mamuju Tengah
02
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan
kawasan perdesaan
1 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0 Kawasan 0,2 Kab. Bulungan 02
Program Pengembangan Daerah Tertentu
308,7
Penanganan Daerah Rawan Pangan 71,9
Pembangunan Embung Dan
Bangunan Air Lainnya di Daerah
Tertinggal Rawan Pangan
Terbangunnya embung dan
bangunan air lainnya yang
fungsional di daerah tertentu rawan
pangan
0 0 1 0 0 2,4 Kab. Kepulauan
Mentawai
02
Pembangunan Embung Dan
Bangunan Air Lainnya di Daerah
Tertinggal Rawan Pangan
Terbangunnya embung dan
bangunan air lainnya yang
fungsional di daerah tertentu rawan
pangan
1 1 0 0 0 4,2 Kab. Maluku Barat
Daya, Kepulauan Aru
067.B.80
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembangunan Embung Dan
Bangunan Air Lainnya di Daerah
Tertinggal Rawan Pangan
Terbangunnya embung dan
bangunan air lainnya yang
fungsional di daerah tertentu rawan
pangan
0 0 1 0 0 2,4 Kab. Sumba Barat
Daya
02
Pembangunan embung dan bangunan
air lainnya di daerah tertinggal rawan
pangan
Terbangunnya embung dan
bangunan air lainnya yang
fungsional di daerah tertentu rawan
pangan
1 2,6 Kab. Boven Digoel 02
Pembangunan embung dan bangunan
air lainnya di daerah tertinggal rawan
pangan
Terbangunnya embung dan
bangunan air lainnya yang
fungsional di daerah tertentu rawan
pangan
1 1 4,8 Kab. Keerom 02
Pembangunan embung dan bangunan
air lainnya di daerah tertinggal rawan
pangan
Terbangunnya embung dan
bangunan air lainnya yang
fungsional di daerah tertentu rawan
pangan
1 1 1 7,5 Kab. Supiori 02
Pembangunan Embung Dan
Bangunan Air Lainnya di Daerah
Tertinggal Rawan Pangan
Terbangunnya embung dan
bangunan air lainnya yang
fungsional di daerah tertentu rawan
pangan
4 4 4 4 4 48,0 Kab. Sorong Selatan,
Tambrauw, Teluk
Wondama, Maybrat,
Pegunungan Arfak,
Teluk Bintuni
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Pengembangan Daerah Perbatasan 145,0
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang
dibangun di Daerah Perbatasan
Meningkatnya layanan air bersih
dan sanitasi di daerah perbatasan
200 200 100 100 96 11,6 Kab. Kepulauan
Tanimbar, Kepulauan
Aru
02
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang
dibangun di Daerah Perbatasan
Meningkatnya layanan air bersih
dan sanitasi di daerah perbatasan
100 100 100 100 6,7 Kab. Malaka 02
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang
dibangun di Daerah Perbatasan
Meningkatnya layanan air bersih
dan sanitasi di daerah perbatasan
100 50 3,3 Kab. Supiori 02
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang
dibangun di Daerah Perbatasan
Meningkatnya layanan air bersih
dan sanitasi di daerah perbatasan
50 50 50 50 3,4 Kab. Boven Digoel 02
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang
dibangun di Daerah Perbatasan
Meningkatnya layanan air bersih
dan sanitasi di daerah perbatasan
100 100 100 5,0 Kab. Keerom 02
berkas 3, hlm. 1033INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembangunan Embung Dan
Bangunan Air Lainnya di Daerah
Tertinggal Rawan Pangan
Terbangunnya embung dan
bangunan air lainnya yang
fungsional di daerah tertentu rawan
pangan
0 0 1 0 0 2,4 Kab. Sumba Barat
Daya
02
Pembangunan embung dan bangunan
air lainnya di daerah tertinggal rawan
pangan
Terbangunnya embung dan
bangunan air lainnya yang
fungsional di daerah tertentu rawan
pangan
1 2,6 Kab. Boven Digoel 02
Pembangunan embung dan bangunan
air lainnya di daerah tertinggal rawan
pangan
Terbangunnya embung dan
bangunan air lainnya yang
fungsional di daerah tertentu rawan
pangan
1 1 4,8 Kab. Keerom 02
Pembangunan embung dan bangunan
air lainnya di daerah tertinggal rawan
pangan
Terbangunnya embung dan
bangunan air lainnya yang
fungsional di daerah tertentu rawan
pangan
1 1 1 7,5 Kab. Supiori 02
Pembangunan Embung Dan
Bangunan Air Lainnya di Daerah
Tertinggal Rawan Pangan
Terbangunnya embung dan
bangunan air lainnya yang
fungsional di daerah tertentu rawan
pangan
4 4 4 4 4 48,0 Kab. Sorong Selatan,
Tambrauw, Teluk
Wondama, Maybrat,
Pegunungan Arfak,
Teluk Bintuni
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Pengembangan Daerah Perbatasan 145,0
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang
dibangun di Daerah Perbatasan
Meningkatnya layanan air bersih
dan sanitasi di daerah perbatasan
200 200 100 100 96 11,6 Kab. Kepulauan
Tanimbar, Kepulauan
Aru
02
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang
dibangun di Daerah Perbatasan
Meningkatnya layanan air bersih
dan sanitasi di daerah perbatasan
100 100 100 100 6,7 Kab. Malaka 02
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang
dibangun di Daerah Perbatasan
Meningkatnya layanan air bersih
dan sanitasi di daerah perbatasan
100 50 3,3 Kab. Supiori 02
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang
dibangun di Daerah Perbatasan
Meningkatnya layanan air bersih
dan sanitasi di daerah perbatasan
50 50 50 50 3,4 Kab. Boven Digoel 02
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang
dibangun di Daerah Perbatasan
Meningkatnya layanan air bersih
dan sanitasi di daerah perbatasan
100 100 100 5,0 Kab. Keerom 02
067.B.81
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di
Daerah Perbatasan
Ditingkatkannya Panjang Jalan
Strategis Desa Di Lokasi Prioritas
Perbatasan Daerah Tertinggal
4 4 4 18,0 Kab. Maluku Barat
Daya, Kepulauan Aru
02
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di
Daerah Perbatasan
Ditingkatkannya Panjang Jalan
Strategis Desa Di Lokasi Prioritas
Perbatasan Daerah Tertinggal
2 2 6,0 Kab. Malaka 02
Peningkatan jalan strategis desa di
daerah perbatasan
Ditingkatkannya Panjang Jalan
Strategis Desa Di Lokasi Prioritas
Perbatasan Daerah Tertinggal
2 2 2 2 12,0 Kab. Supiori 02
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di
Daerah Perbatasan
Ditingkatkannya Panjang Jalan
Strategis Desa Di Lokasi Prioritas
Perbatasan Daerah Tertinggal
2 2 2 2 12,0 Kab. Boven Digoel 02
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di
Daerah Perbatasan
Ditingkatkannya Panjang Jalan
Strategis Desa Di Lokasi Prioritas
Perbatasan Daerah Tertinggal
2 2 2 2 12,0 Kab. Keerom 02
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi
prioritas perbatasan
Meningkatnya elektrifikasi di lokasi
prioritas perbatasan
52,8888889 52,8888889 52,8888889 52,8888889 52,8888889 13,2 Kab. Maluku Barat
Daya, Kepulauan Aru,
Kepulauan Tanimbar
02
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi
prioritas perbatasan
Meningkatnya elektrifikasi di lokasi
prioritas perbatasan
40 40 40 40 40 10,0 Kab. Malaka, Belu,
Kupang
Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
02
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi
prioritas perbatasan
Meningkatnya elektrifikasi di lokasi
prioritas perbatasan
22,6666667 22,6666667 22,6666667 22,6666667 22,6666667 5,7 Kab. Supiori 02
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi
prioritas perbatasan
Meningkatnya elektrifikasi di lokasi
prioritas perbatasan
21,7777778 21,7777778 21,7777778 21,7777778 21,7777778 5,4 Kab. Boven Digoel 02
berkas 3, hlm. 1034INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di
Daerah Perbatasan
Ditingkatkannya Panjang Jalan
Strategis Desa Di Lokasi Prioritas
Perbatasan Daerah Tertinggal
4 4 4 18,0 Kab. Maluku Barat
Daya, Kepulauan Aru
02
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di
Daerah Perbatasan
Ditingkatkannya Panjang Jalan
Strategis Desa Di Lokasi Prioritas
Perbatasan Daerah Tertinggal
2 2 6,0 Kab. Malaka 02
Peningkatan jalan strategis desa di
daerah perbatasan
Ditingkatkannya Panjang Jalan
Strategis Desa Di Lokasi Prioritas
Perbatasan Daerah Tertinggal
2 2 2 2 12,0 Kab. Supiori 02
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di
Daerah Perbatasan
Ditingkatkannya Panjang Jalan
Strategis Desa Di Lokasi Prioritas
Perbatasan Daerah Tertinggal
2 2 2 2 12,0 Kab. Boven Digoel 02
Peningkatan Jalan Strategis Desa Di
Daerah Perbatasan
Ditingkatkannya Panjang Jalan
Strategis Desa Di Lokasi Prioritas
Perbatasan Daerah Tertinggal
2 2 2 2 12,0 Kab. Keerom 02
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi
prioritas perbatasan
Meningkatnya elektrifikasi di lokasi
prioritas perbatasan
52,8888889 52,8888889 52,8888889 52,8888889 52,8888889 13,2 Kab. Maluku Barat
Daya, Kepulauan Aru,
Kepulauan Tanimbar
02
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi
prioritas perbatasan
Meningkatnya elektrifikasi di lokasi
prioritas perbatasan
40 40 40 40 40 10,0 Kab. Malaka, Belu,
Kupang
Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
02
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi
prioritas perbatasan
Meningkatnya elektrifikasi di lokasi
prioritas perbatasan
22,6666667 22,6666667 22,6666667 22,6666667 22,6666667 5,7 Kab. Supiori 02
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi
prioritas perbatasan
Meningkatnya elektrifikasi di lokasi
prioritas perbatasan
21,7777778 21,7777778 21,7777778 21,7777778 21,7777778 5,4 Kab. Boven Digoel 02
067.B.82
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi
prioritas perbatasan
Meningkatnya elektrifikasi di lokasi
prioritas perbatasan
60 60 60 60 60 15,0 Kab. Pegunungan
Bintang
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi
prioritas perbatasan
Meningkatnya elektrifikasi di lokasi
prioritas perbatasan
22,6666667 22,6666667 22,6666667 22,6666667 22,6666667 5,7 Kab. Keerom 02
Penanganan Daerah Rawan Bencana 42,0
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dan Aparatur Pemda Dalam
Penanggulangan Bencana Di Daerah
Tertinggal
Meningkatnya kapasitas masyarakat
terdampak bencana dalam
peningkatan ekonomi keluarga
(livelihood)
96,0784314 96,0784314 96,0784314 96,0784314 96,0784314 2,5 Kab. Kepulauan
Mentawai
02
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dan Aparatur Pemda Dalam
Penanggulangan Bencana Di Daerah
Tertinggal
Meningkatnya kapasitas masyarakat
terdampak bencana dalam
peningkatan ekonomi keluarga
(livelihood)
96,0784314 96,0784314 96,0784314 96,0784314 96,0784314 2,5 Kab. Pesisir Barat 02
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dan Aparatur Pemda Dalam
Penanggulangan Bencana Di Daerah
Tertinggal
Meningkatnya kapasitas masyarakat
terdampak bencana dalam
peningkatan ekonomi keluarga
(livelihood)
292,964245 289,042676 289,042676 289,042676 289,042676 7,4 Kab. Donggala, Tojo
Una-una, Sigi
Pemulihan Pasca
Bencana: (Kota Palu
dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan
Sekitarnya, Serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda)
02
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dan Aparatur Pemda Dalam
Penanggulangan Bencana Di Daerah
Tertinggal
Meningkatnya kapasitas masyarakat
terdampak bencana dalam
peningkatan ekonomi keluarga
(livelihood)
196,078431 196,078431 192,156863 192,156863 192,156863 4,9 Kab. Kepulauan Aru,
Kepulauan Tanimbar
02
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dan Aparatur Pemda Dalam
Penanggulangan Bencana Di Daerah
Tertinggal
Meningkatnya kapasitas masyarakat
terdampak bencana dalam
peningkatan ekonomi keluarga
(livelihood)
96,0784314 96,0784314 96,0784314 96,0784314 96,0784314 2,5 Kab. Lombok Utara Pemulihan Pasca
Bencana: (Kota Palu
dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan
Sekitarnya, Serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda)
berkas 3, hlm. 1035INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi
prioritas perbatasan
Meningkatnya elektrifikasi di lokasi
prioritas perbatasan
60 60 60 60 60 15,0 Kab. Pegunungan
Bintang
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Penyediaan elektrifikasi di desa lokasi
prioritas perbatasan
Meningkatnya elektrifikasi di lokasi
prioritas perbatasan
22,6666667 22,6666667 22,6666667 22,6666667 22,6666667 5,7 Kab. Keerom 02
Penanganan Daerah Rawan Bencana 42,0
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dan Aparatur Pemda Dalam
Penanggulangan Bencana Di Daerah
Tertinggal
Meningkatnya kapasitas masyarakat
terdampak bencana dalam
peningkatan ekonomi keluarga
(livelihood)
96,0784314 96,0784314 96,0784314 96,0784314 96,0784314 2,5 Kab. Kepulauan
Mentawai
02
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dan Aparatur Pemda Dalam
Penanggulangan Bencana Di Daerah
Tertinggal
Meningkatnya kapasitas masyarakat
terdampak bencana dalam
peningkatan ekonomi keluarga
(livelihood)
96,0784314 96,0784314 96,0784314 96,0784314 96,0784314 2,5 Kab. Pesisir Barat 02
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dan Aparatur Pemda Dalam
Penanggulangan Bencana Di Daerah
Tertinggal
Meningkatnya kapasitas masyarakat
terdampak bencana dalam
peningkatan ekonomi keluarga
(livelihood)
292,964245 289,042676 289,042676 289,042676 289,042676 7,4 Kab. Donggala, Tojo
Una-una, Sigi
Pemulihan Pasca
Bencana: (Kota Palu
dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan
Sekitarnya, Serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda)
02
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dan Aparatur Pemda Dalam
Penanggulangan Bencana Di Daerah
Tertinggal
Meningkatnya kapasitas masyarakat
terdampak bencana dalam
peningkatan ekonomi keluarga
(livelihood)
196,078431 196,078431 192,156863 192,156863 192,156863 4,9 Kab. Kepulauan Aru,
Kepulauan Tanimbar
02
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dan Aparatur Pemda Dalam
Penanggulangan Bencana Di Daerah
Tertinggal
Meningkatnya kapasitas masyarakat
terdampak bencana dalam
peningkatan ekonomi keluarga
(livelihood)
96,0784314 96,0784314 96,0784314 96,0784314 96,0784314 2,5 Kab. Lombok Utara Pemulihan Pasca
Bencana: (Kota Palu
dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan
Sekitarnya, Serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda)
067.B.83
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dan Aparatur Pemda Dalam
Penanggulangan Bencana Di Daerah
Tertinggal
Meningkatnya kapasitas masyarakat
terdampak bencana dalam
peningkatan ekonomi keluarga
(livelihood)
490,196078 490,196078 488,235294 480,392157 480,392157 12,4 Kab. Malaka, Timor
Tengah Selatan,
Manggarai Timur,
Sumba Timur, Sumba
Barat
02
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dan Aparatur Pemda Dalam
Penanggulangan Bencana Di Daerah
Tertinggal
Meningkatnya kapasitas masyarakat
terdampak bencana dalam
peningkatan ekonomi keluarga
(livelihood)
392,156863 392,156863 384,313725 384,313725 384,313725 9,9 Kab. Sorong, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Manokwari Selatan,
Kab. Teluk Wondama
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan
Terluar 37,4
Penyediaan Sarana Air Bersih dan
Sanitasi Di Daerah Pulau Kecil dan
Terluar
Terbangunnya sarana air bersih dan
sanitasi yang fungsional di pulau
kecil dan terluar
1 1 1 6,6 Kab. Nias Selatan (P.
Simuk)
02
Penyediaan Sarana Air Bersih dan
Sanitasi Di Daerah Pulau Kecil dan
Terluar
Terbangunnya sarana air bersih dan
sanitasi yang fungsional di pulau
kecil dan terluar
1 1 1 3 2 17,6 Kab. Kepulauan Aru
(P. Panambulai),
Maluku Barat Daya (P.
Lirang, P. Wetar, P.
Letti, P. Marsela, P.
Metimarang, P. Kisar),
Kepulauan Tanimbar
02
Penyediaan sarana air bersih dan
sanitasi di daerah pulau kecil dan
terluar
Terbangunnya sarana air bersih dan
sanitasi yang fungsional di pulau
kecil dan terluar
1 1 1 6,6 Kab. Supiori (P. Bras,
P. Meosbepondi)
02
Penyediaan sarana air bersih dan
sanitasi di daerah pulau kecil dan
terluar
Terbangunnya sarana air bersih dan
sanitasi yang fungsional di pulau
kecil dan terluar
1 1 1 6,6 Kab. Teluk Wondama 02
Penanganan Daerah Pasca Konflik 12,5
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
dan pemerintah daerah di daerah
rawan konflik
Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Ditingkatkan Kapasitasnya di
Daerah Tertentu Rawan Konflik
78,490566 78,490566 78,490566 78,490566 78,490566 2,1 Kab. Donggala 02
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
dan pemerintah daerah di daerah
rawan konflik
Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Ditingkatkan Kapasitasnya di
Daerah Tertentu Rawan Konflik
314,339623 314,339623 314,339623 314,339623 314,339623 8,3 Kab. Sumba Barat
Daya, Malaka, Belu,
Manggarai
berkas 3, hlm. 1036INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dan Aparatur Pemda Dalam
Penanggulangan Bencana Di Daerah
Tertinggal
Meningkatnya kapasitas masyarakat
terdampak bencana dalam
peningkatan ekonomi keluarga
(livelihood)
490,196078 490,196078 488,235294 480,392157 480,392157 12,4 Kab. Malaka, Timor
Tengah Selatan,
Manggarai Timur,
Sumba Timur, Sumba
Barat
02
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dan Aparatur Pemda Dalam
Penanggulangan Bencana Di Daerah
Tertinggal
Meningkatnya kapasitas masyarakat
terdampak bencana dalam
peningkatan ekonomi keluarga
(livelihood)
392,156863 392,156863 384,313725 384,313725 384,313725 9,9 Kab. Sorong, Kab.
Sorong Selatan, Kab.
Manokwari Selatan,
Kab. Teluk Wondama
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan
Terluar 37,4
Penyediaan Sarana Air Bersih dan
Sanitasi Di Daerah Pulau Kecil dan
Terluar
Terbangunnya sarana air bersih dan
sanitasi yang fungsional di pulau
kecil dan terluar
1 1 1 6,6 Kab. Nias Selatan (P.
Simuk)
02
Penyediaan Sarana Air Bersih dan
Sanitasi Di Daerah Pulau Kecil dan
Terluar
Terbangunnya sarana air bersih dan
sanitasi yang fungsional di pulau
kecil dan terluar
1 1 1 3 2 17,6 Kab. Kepulauan Aru
(P. Panambulai),
Maluku Barat Daya (P.
Lirang, P. Wetar, P.
Letti, P. Marsela, P.
Metimarang, P. Kisar),
Kepulauan Tanimbar
02
Penyediaan sarana air bersih dan
sanitasi di daerah pulau kecil dan
terluar
Terbangunnya sarana air bersih dan
sanitasi yang fungsional di pulau
kecil dan terluar
1 1 1 6,6 Kab. Supiori (P. Bras,
P. Meosbepondi)
02
Penyediaan sarana air bersih dan
sanitasi di daerah pulau kecil dan
terluar
Terbangunnya sarana air bersih dan
sanitasi yang fungsional di pulau
kecil dan terluar
1 1 1 6,6 Kab. Teluk Wondama 02
Penanganan Daerah Pasca Konflik 12,5
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
dan pemerintah daerah di daerah
rawan konflik
Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Ditingkatkan Kapasitasnya di
Daerah Tertentu Rawan Konflik
78,490566 78,490566 78,490566 78,490566 78,490566 2,1 Kab. Donggala 02
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
dan pemerintah daerah di daerah
rawan konflik
Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Ditingkatkan Kapasitasnya di
Daerah Tertentu Rawan Konflik
314,339623 314,339623 314,339623 314,339623 314,339623 8,3 Kab. Sumba Barat
Daya, Malaka, Belu,
Manggarai
067.B.84
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
dan pemerintah daerah di daerah
rawan konflik
Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Ditingkatkan Kapasitasnya di
Daerah Tertentu Rawan Konflik
78,490566 78,490566 78,490566 78,490566 78,490566 2,1 Kab. Sorong 02
Program Pembangunan Daerah
Tertinggal 313,2
Pengembangan Sumber Daya Manusia di
Daerah Tertinggal 30,0
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja
di Daerah Tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 2,3 Kab. Nias Barat, Nias
Selatan, Nias Utara,
Nias
02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja
di Daerah Tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 0,6 Kab. Kepulauan
Mentawai
02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja
di Daerah Tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 0,6 Kab. Pesisir Barat 02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja
di Daerah Tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 1,8 Kab. Tojo Una-una,
Donggala, Sigi
02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja
di Daerah Tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
59 59 59 59 59 2,4 Kab. Kepulauan Aru,
Kepulauan Tanimbar,
Maluku Barat Daya,
Buru Selatan
02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja
di Daerah Tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 0,6 Kab. Lombok Utara 02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja
di Daerah Tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
132,75 132,75 132,75 132,75 132,75 5,3 Kab. Timor Tengah
Selatan, Manggarai
Timur, Kupang,
Sumba Barat Daya,
Sumba Timur, Sumba
Tengah, Malaka,
Sumba Barat, Belu
Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
berkas 3, hlm. 1037INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
dan pemerintah daerah di daerah
rawan konflik
Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Ditingkatkan Kapasitasnya di
Daerah Tertentu Rawan Konflik
78,490566 78,490566 78,490566 78,490566 78,490566 2,1 Kab. Sorong 02
Program Pembangunan Daerah
Tertinggal 313,2
Pengembangan Sumber Daya Manusia di
Daerah Tertinggal 30,0
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja
di Daerah Tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
56,75 56,75 56,75 56,75 56,75 2,3 Kab. Nias Barat, Nias
Selatan, Nias Utara,
Nias
02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja
di Daerah Tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 0,6 Kab. Kepulauan
Mentawai
02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja
di Daerah Tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 0,6 Kab. Pesisir Barat 02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja
di Daerah Tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 1,8 Kab. Tojo Una-una,
Donggala, Sigi
02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja
di Daerah Tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
59 59 59 59 59 2,4 Kab. Kepulauan Aru,
Kepulauan Tanimbar,
Maluku Barat Daya,
Buru Selatan
02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja
di Daerah Tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 0,6 Kab. Lombok Utara 02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja
di Daerah Tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
132,75 132,75 132,75 132,75 132,75 5,3 Kab. Timor Tengah
Selatan, Manggarai
Timur, Kupang,
Sumba Barat Daya,
Sumba Timur, Sumba
Tengah, Malaka,
Sumba Barat, Belu
Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
067.B.85
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di
daerah tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 5,9 Kab. Mamberamo
Tengah, Lanny Jaya,
Puncak Jaya,
Yahukimo, Tolikara,
Yalimo, Pegunungan
Bintang, Nduga,
Puncak, Jayawijaya
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di
daerah tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
59 59 59 59 59 2,4 Kab. Intan Jaya, Kab.
Dogiyai, Kab. Paniai,
Kab. Nabire
02
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di
daerah tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
15 14,75 14,75 14,75 14,75 0,6 Kab. Supiori 02
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di
daerah tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
30 29,5 29,5 29,5 29,5 1,2 Kab. Mamberamo
Raya, Kab. Keerom
02
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di
daerah tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
30 29,5 29,5 29,5 29,5 1,2 Kab. Mappi, Kab.
Boven Digoel
02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja
di Daerah Tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 0,6 Kab. Kepulauan Sula 02
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di
daerah tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
118 118 118 118 118 4,7 Kab. Sorong, Kab. Peg.
Arfak, Kab. Teluk
Bintuni, Kab. Maybrat,
Kab. Teluk Wondama,
Kab. Sorong Selatan,
Kab. Manokwari
Selatan, Kab.
Tambrauw
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Pengembangan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal
35,0
Pengembangan desa wisata dalam
mendukung 14 KSPN
Meningkatnya persentase
kunjungan wisatawan ke desa
wisata di daerah tertinggal
0,2 0,2 4,5 Kab. Nias Selatan
(KSPN Teluk Dalam
dskt)
02
Pengembangan desa wisata dalam
mendukung 14 KSPN
Meningkatnya persentase
kunjungan wisatawan ke desa
wisata di daerah tertinggal
0,2 0,2 4,4 Kab. Kepulauan
Mentawai (KSPN
Siberut dskt)
berkas 3, hlm. 1038INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di
daerah tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 5,9 Kab. Mamberamo
Tengah, Lanny Jaya,
Puncak Jaya,
Yahukimo, Tolikara,
Yalimo, Pegunungan
Bintang, Nduga,
Puncak, Jayawijaya
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di
daerah tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
59 59 59 59 59 2,4 Kab. Intan Jaya, Kab.
Dogiyai, Kab. Paniai,
Kab. Nabire
02
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di
daerah tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
15 14,75 14,75 14,75 14,75 0,6 Kab. Supiori 02
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di
daerah tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
30 29,5 29,5 29,5 29,5 1,2 Kab. Mamberamo
Raya, Kab. Keerom
02
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di
daerah tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
30 29,5 29,5 29,5 29,5 1,2 Kab. Mappi, Kab.
Boven Digoel
02
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja
di Daerah Tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 0,6 Kab. Kepulauan Sula 02
Peningkatan kapasitas tenaga kerja di
daerah tertinggal
Meningkatnya kapasitas tenaga
kerja di Daerah Tertinggal
118 118 118 118 118 4,7 Kab. Sorong, Kab. Peg.
Arfak, Kab. Teluk
Bintuni, Kab. Maybrat,
Kab. Teluk Wondama,
Kab. Sorong Selatan,
Kab. Manokwari
Selatan, Kab.
Tambrauw
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Pengembangan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal
35,0
Pengembangan desa wisata dalam
mendukung 14 KSPN
Meningkatnya persentase
kunjungan wisatawan ke desa
wisata di daerah tertinggal
0,2 0,2 4,5 Kab. Nias Selatan
(KSPN Teluk Dalam
dskt)
02
Pengembangan desa wisata dalam
mendukung 14 KSPN
Meningkatnya persentase
kunjungan wisatawan ke desa
wisata di daerah tertinggal
0,2 0,2 4,4 Kab. Kepulauan
Mentawai (KSPN
Siberut dskt)
067.B.86
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan desa wisata dalam
mendukung 14 KSPN
Meningkatnya persentase
kunjungan wisatawan ke desa
wisata di daerah tertinggal
0,2 0,2 10,0 Kab. Tojo Una-una
(KSPN Togean-Tomini
dskt);
Kab. Sigi (KSPN Lore
Lindu dskt dan KSPN
Lore Lindu dskt)
02
Pengembangan desa wisata dalam
mendukung 14 KSPN
Meningkatnya persentase
kunjungan wisatawan ke desa
wisata di daerah tertinggal
0,2 - 0,2 0,2 - 8,6 Kab. Lombok Utara
(KSPN Gili Tramena
dskt., dan KSPN
Rinjani dskt)
02
Pengembangan desa wisata dalam
mendukung 14 KSPN
Meningkatnya persentase
kunjungan wisatawan ke desa
wisata di daerah tertinggal
0,2 0,2 0,2 7,5 Kab. Sumba Barat
(KSPN Waikabubak-
Manupeu-Tanah Daru
dskt)
02
Peningkatan Sarana dan Prasarana di
Daerah Tertinggal 135,1
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Air Bersih dan Sanitasi di Daerah
Tertinggal
Terbangunnya sarana dan
prasarana air bersih dan sanitasi
yang fungsional di daerah tertinggal
0 1 0 0 0 1,3 Kab. Kepulauan
Mentawai
02
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Air Bersih dan Sanitasi di Daerah
Tertinggal
Terbangunnya sarana dan
prasarana air bersih dan sanitasi
yang fungsional di daerah tertinggal
1 1 0 1 0 4,9 Kab. Sigi, Tojo Una-
una
02
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Air Bersih dan Sanitasi di Daerah
Tertinggal
Terbangunnya sarana dan
prasarana air bersih dan sanitasi
yang fungsional di daerah tertinggal
1 1,3 Kab. Lombok Utara 02
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Air Bersih dan Sanitasi di Daerah
Tertinggal
Terbangunnya sarana dan
prasarana air bersih dan sanitasi
yang fungsional di daerah tertinggal
0 4 3 3 1 18,2 Kab. Kupang,
Mangggarai Timur,
Timor Tengah Selatan,
Sumba Barat, Sumba
Timur, Sumba Tengah
berkas 3, hlm. 1039INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan desa wisata dalam
mendukung 14 KSPN
Meningkatnya persentase
kunjungan wisatawan ke desa
wisata di daerah tertinggal
0,2 0,2 10,0 Kab. Tojo Una-una
(KSPN Togean-Tomini
dskt);
Kab. Sigi (KSPN Lore
Lindu dskt dan KSPN
Lore Lindu dskt)
02
Pengembangan desa wisata dalam
mendukung 14 KSPN
Meningkatnya persentase
kunjungan wisatawan ke desa
wisata di daerah tertinggal
0,2 - 0,2 0,2 - 8,6 Kab. Lombok Utara
(KSPN Gili Tramena
dskt., dan KSPN
Rinjani dskt)
02
Pengembangan desa wisata dalam
mendukung 14 KSPN
Meningkatnya persentase
kunjungan wisatawan ke desa
wisata di daerah tertinggal
0,2 0,2 0,2 7,5 Kab. Sumba Barat
(KSPN Waikabubak-
Manupeu-Tanah Daru
dskt)
02
Peningkatan Sarana dan Prasarana di
Daerah Tertinggal 135,1
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Air Bersih dan Sanitasi di Daerah
Tertinggal
Terbangunnya sarana dan
prasarana air bersih dan sanitasi
yang fungsional di daerah tertinggal
0 1 0 0 0 1,3 Kab. Kepulauan
Mentawai
02
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Air Bersih dan Sanitasi di Daerah
Tertinggal
Terbangunnya sarana dan
prasarana air bersih dan sanitasi
yang fungsional di daerah tertinggal
1 1 0 1 0 4,9 Kab. Sigi, Tojo Una-
una
02
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Air Bersih dan Sanitasi di Daerah
Tertinggal
Terbangunnya sarana dan
prasarana air bersih dan sanitasi
yang fungsional di daerah tertinggal
1 1,3 Kab. Lombok Utara 02
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Air Bersih dan Sanitasi di Daerah
Tertinggal
Terbangunnya sarana dan
prasarana air bersih dan sanitasi
yang fungsional di daerah tertinggal
0 4 3 3 1 18,2 Kab. Kupang,
Mangggarai Timur,
Timor Tengah Selatan,
Sumba Barat, Sumba
Timur, Sumba Tengah
067.B.87
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Air Bersih dan Sanitasi di Daerah
Tertinggal
Terbangunnya sarana dan
prasarana air bersih dan sanitasi
yang fungsional di daerah tertinggal
0 1 4 5 3 21,1 Kab. Puncak,
Jayawijaya, Puncak
Jaya, Tolikara,
Yahukimo, Nduga,
Yalimo, Pegunungan
Bintan, Mamberamo
Tengah, Lanny Jaya
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Air Bersih dan Sanitasi di Daerah
Tertinggal
Terbangunnya sarana dan
prasarana air bersih dan sanitasi
yang fungsional di daerah tertinggal
1 1,9 Kab. Kepulauan Sula 02
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Air Bersih dan Sanitasi di Daerah
Tertinggal
Terbangunnya sarana dan
prasarana air bersih dan sanitasi
yang fungsional di daerah tertinggal
0 2 1 0 1 6,4 Kab. Teluk Wondama,
Maybrat, Tambrauw,
Pegunungan Arfak
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Desa strategis di Daerah Tertinggal
Terbangunnya/ditingkatkannya
panjang jalan desa strategis yang
fungsional di daerah tertinggal
2,5 3,0 Kab. Sigi 02
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Desa strategis di Daerah Tertinggal
Terbangunnya/ditingkatkannya
panjang jalan desa strategis yang
fungsional di daerah tertinggal
2,5 1,5 5,1 Kab. Kepulauan Aru,
Buru Selatan
02
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Desa strategis di Daerah Tertinggal
Terbangunnya/ditingkatkannya
panjang jalan desa strategis yang
fungsional di daerah tertinggal
2,5 3,0 Kab. Lombok Utara 02
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Desa strategis di Daerah Tertinggal
Terbangunnya/ditingkatkannya
panjang jalan desa strategis yang
fungsional di daerah tertinggal
2,5 3,0 Kab. Timor Tengah
Selatan
02
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Desa strategis di Daerah Tertinggal
Terbangunnya/ditingkatkannya
panjang jalan desa strategis yang
fungsional di daerah tertinggal
0 7,2 10 4 8 42,1 Kab. Lanny Jaya,
Puncak Jaya,
Yahukimo, Tolikara,
Yalimo, Jayawijaya,
Mamberamo Tengah,
Pegunungan Bintang,
Nduga, Puncak
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Desa strategis di Daerah Tertinggal
Terbangunnya/ditingkatkannya
panjang jalan desa strategis yang
fungsional di daerah tertinggal
1,91 1,91 5,6 Kab. Mappi, Kab.
Boven Digoel
berkas 3, hlm. 1040INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Air Bersih dan Sanitasi di Daerah
Tertinggal
Terbangunnya sarana dan
prasarana air bersih dan sanitasi
yang fungsional di daerah tertinggal
0 1 4 5 3 21,1 Kab. Puncak,
Jayawijaya, Puncak
Jaya, Tolikara,
Yahukimo, Nduga,
Yalimo, Pegunungan
Bintan, Mamberamo
Tengah, Lanny Jaya
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Air Bersih dan Sanitasi di Daerah
Tertinggal
Terbangunnya sarana dan
prasarana air bersih dan sanitasi
yang fungsional di daerah tertinggal
1 1,9 Kab. Kepulauan Sula 02
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Air Bersih dan Sanitasi di Daerah
Tertinggal
Terbangunnya sarana dan
prasarana air bersih dan sanitasi
yang fungsional di daerah tertinggal
0 2 1 0 1 6,4 Kab. Teluk Wondama,
Maybrat, Tambrauw,
Pegunungan Arfak
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Desa strategis di Daerah Tertinggal
Terbangunnya/ditingkatkannya
panjang jalan desa strategis yang
fungsional di daerah tertinggal
2,5 3,0 Kab. Sigi 02
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Desa strategis di Daerah Tertinggal
Terbangunnya/ditingkatkannya
panjang jalan desa strategis yang
fungsional di daerah tertinggal
2,5 1,5 5,1 Kab. Kepulauan Aru,
Buru Selatan
02
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Desa strategis di Daerah Tertinggal
Terbangunnya/ditingkatkannya
panjang jalan desa strategis yang
fungsional di daerah tertinggal
2,5 3,0 Kab. Lombok Utara 02
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Desa strategis di Daerah Tertinggal
Terbangunnya/ditingkatkannya
panjang jalan desa strategis yang
fungsional di daerah tertinggal
2,5 3,0 Kab. Timor Tengah
Selatan
02
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Desa strategis di Daerah Tertinggal
Terbangunnya/ditingkatkannya
panjang jalan desa strategis yang
fungsional di daerah tertinggal
0 7,2 10 4 8 42,1 Kab. Lanny Jaya,
Puncak Jaya,
Yahukimo, Tolikara,
Yalimo, Jayawijaya,
Mamberamo Tengah,
Pegunungan Bintang,
Nduga, Puncak
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Desa strategis di Daerah Tertinggal
Terbangunnya/ditingkatkannya
panjang jalan desa strategis yang
fungsional di daerah tertinggal
1,91 1,91 5,6 Kab. Mappi, Kab.
Boven Digoel
067.B.88
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Desa strategis di Daerah Tertinggal
Terbangunnya/ditingkatkannya
panjang jalan desa strategis yang
fungsional di daerah tertinggal
2 2,3 Mamberamo Raya 02
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Desa strategis di Daerah Tertinggal
Terbangunnya/ditingkatkannya
panjang jalan desa strategis yang
fungsional di daerah tertinggal
2,5 3,5 2 0 0 10,2 Nabire, Intan
Jaya,Dogiyai, Paniai
02
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Desa strategis di Daerah Tertinggal
Terbangunnya/ditingkatkannya
panjang jalan desa strategis yang
fungsional di daerah tertinggal
0 0 0 2 1,73 5,8 Kab. Pegunungan
Arfak, Sorong
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah
tertinggal 113,1
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Meningkatnya Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
0 1 0 1 1 3,0 Kab. Nias Barat, Nias
Selatan, Nias
02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Meningkatnya Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
1 - - - - 1,0 Kab. Kepulauan
Mentawai
02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Meningkatnya Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
3 - - - - 3,6 Kab. Sigi, Donggala,
Tojo Una-una
02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Meningkatnya Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
0 2 0 1 0 3,5 Kab. Maluku Barat
Daya, Buru Selatan,
Kepulauan Aru,
Kepulauan Tanimbar
02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Meningkatnya Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
1 0 0 0 0 1,1 Kab. Lombok Utara 02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Meningkatnya Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
0 0 1 1 3 12,9 Kab. Malaka,
Manggarai Timur,
Kupang, Sumba
Timur, Sumba Barat,
Timor Tengah Selatan,
Belu, Sumba Tengah,
Sumba Barat Daya
Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
berkas 3, hlm. 1041INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Desa strategis di Daerah Tertinggal
Terbangunnya/ditingkatkannya
panjang jalan desa strategis yang
fungsional di daerah tertinggal
2 2,3 Mamberamo Raya 02
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Desa strategis di Daerah Tertinggal
Terbangunnya/ditingkatkannya
panjang jalan desa strategis yang
fungsional di daerah tertinggal
2,5 3,5 2 0 0 10,2 Nabire, Intan
Jaya,Dogiyai, Paniai
02
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Desa strategis di Daerah Tertinggal
Terbangunnya/ditingkatkannya
panjang jalan desa strategis yang
fungsional di daerah tertinggal
0 0 0 2 1,73 5,8 Kab. Pegunungan
Arfak, Sorong
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah
tertinggal 113,1
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Meningkatnya Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
0 1 0 1 1 3,0 Kab. Nias Barat, Nias
Selatan, Nias
02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Meningkatnya Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
1 - - - - 1,0 Kab. Kepulauan
Mentawai
02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Meningkatnya Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
3 - - - - 3,6 Kab. Sigi, Donggala,
Tojo Una-una
02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Meningkatnya Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
0 2 0 1 0 3,5 Kab. Maluku Barat
Daya, Buru Selatan,
Kepulauan Aru,
Kepulauan Tanimbar
02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Meningkatnya Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
1 0 0 0 0 1,1 Kab. Lombok Utara 02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Meningkatnya Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
0 0 1 1 3 12,9 Kab. Malaka,
Manggarai Timur,
Kupang, Sumba
Timur, Sumba Barat,
Timor Tengah Selatan,
Belu, Sumba Tengah,
Sumba Barat Daya
Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke
067.B.89
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Meningkatnya Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
0 5 9 5 3 26,4 Kab. Tolikara,
Jayawijaya,
Mamberamo Tengah,
Lanny Jaya, Puncak,
Yalimo, Puncak Jaya,
Pegunungan Bintang,
Yahukimo, Nduga
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Meningkatnya Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
0 0 0 2 0 2,4 Kab. Boven Digoel,
Mappi
02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Meningkatnya Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
0 0 1 1 1 3,6 Kab. Mamberamo
Raya, Kab. Keerom
02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Meningkatnya Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
0 1 0 0 3 4,8 Kab. Nabire, Dogiyai,
Paniai, Intan Jaya
02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Meningkatnya Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
1 0 0 0 0 1,2 Kab. Kepulauan Sula 02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Meningkatnya Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
1 2 2 2 1 9,6 Kab. Sorong,
Manokwari Selatan,
Sorong Selatan,
Maybrat, Teluk
Wondama,
Pegunungan Arfak,
Teluk Bintuni,
Tambrauw
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Literasi Digital Pemasaran Produk
Unggulan Daerah Tertinggal
Meningkatnya persentase kenaikan
volume penjualan produk unggulan
daerah tertinggal yang dipasarkan
melalui platform digital
0,05 0 0,05 0,05 0 4,0 Kab. Nias Utara, Nias
Barat, Nias Selatan
02
Literasi Digital Pemasaran Produk
Unggulan Daerah Tertinggal
Meningkatnya persentase kenaikan
volume penjualan produk unggulan
daerah tertinggal yang dipasarkan
melalui platform digital
0 0,05 0 0 0 1,0 Kab. Kepulauan
Mentawai
berkas 3, hlm. 1042INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Meningkatnya Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
0 5 9 5 3 26,4 Kab. Tolikara,
Jayawijaya,
Mamberamo Tengah,
Lanny Jaya, Puncak,
Yalimo, Puncak Jaya,
Pegunungan Bintang,
Yahukimo, Nduga
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Meningkatnya Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
0 0 0 2 0 2,4 Kab. Boven Digoel,
Mappi
02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Meningkatnya Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
0 0 1 1 1 3,6 Kab. Mamberamo
Raya, Kab. Keerom
02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Meningkatnya Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
0 1 0 0 3 4,8 Kab. Nabire, Dogiyai,
Paniai, Intan Jaya
02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Meningkatnya Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
1 0 0 0 0 1,2 Kab. Kepulauan Sula 02
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Meningkatnya Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
1 2 2 2 1 9,6 Kab. Sorong,
Manokwari Selatan,
Sorong Selatan,
Maybrat, Teluk
Wondama,
Pegunungan Arfak,
Teluk Bintuni,
Tambrauw
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Literasi Digital Pemasaran Produk
Unggulan Daerah Tertinggal
Meningkatnya persentase kenaikan
volume penjualan produk unggulan
daerah tertinggal yang dipasarkan
melalui platform digital
0,05 0 0,05 0,05 0 4,0 Kab. Nias Utara, Nias
Barat, Nias Selatan
02
Literasi Digital Pemasaran Produk
Unggulan Daerah Tertinggal
Meningkatnya persentase kenaikan
volume penjualan produk unggulan
daerah tertinggal yang dipasarkan
melalui platform digital
0 0,05 0 0 0 1,0 Kab. Kepulauan
Mentawai
067.B.90
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Literasi Digital Pemasaran Produk
Unggulan Daerah Tertinggal
Meningkatnya persentase kenaikan
volume penjualan produk unggulan
daerah tertinggal yang dipasarkan
melalui platform digital
0 0,05 0 0 0 3,0 Kab. Sigi, Donggala,
Tojo Una-una
02
Literasi Digital Pemasaran Produk
Unggulan Daerah Tertinggal
Meningkatnya persentase kenaikan
volume penjualan produk unggulan
daerah tertinggal yang dipasarkan
melalui platform digital
0,05 0,05 0,05 0 0,05 7,0 Kab. Kepulauan
Tanimbar, Maluku
Barat Daya, Buru
Selatan, Kepulauan
Aru
02
Literasi Digital Pemasaran Produk
Unggulan Daerah Tertinggal
Meningkatnya persentase kenaikan
volume penjualan produk unggulan
daerah tertinggal yang dipasarkan
melalui platform digital
0 0,05 0,05 0 0 2,0 Kab. Lombok Utara 02
Literasi Digital Pemasaran Produk
Unggulan Daerah Tertinggal
Meningkatnya persentase kenaikan
volume penjualan produk unggulan
daerah tertinggal yang dipasarkan
melalui platform digital
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 9,0 Kab. Timor Tengah
Selatan, Manggarai
Timur, Malaka,
Kupang, Sumba
Timur, Sumba Barat
02
Literasi digital pemasaran produk
unggulan daerah tertinggal
Meningkatnya persentase kenaikan
volume penjualan produk unggulan
daerah tertinggal yang dipasarkan
melalui platform digital
0 0 0 0 0,05 2,0 Kab. Boven Digoel,
Kab. Mappi
02
Literasi digital pemasaran produk
unggulan daerah tertinggal
Meningkatnya persentase kenaikan
volume penjualan produk unggulan
daerah tertinggal yang dipasarkan
melalui platform digital
- - - 0,05 0,05 2,0 Kab. Keerom 02
Literasi digital pemasaran produk
unggulan daerah tertinggal
Meningkatnya persentase kenaikan
volume penjualan produk unggulan
daerah tertinggal yang dipasarkan
melalui platform digital
- - 0,05 1,0 Kab. Nabire 02
berkas 3, hlm. 1043INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Literasi Digital Pemasaran Produk
Unggulan Daerah Tertinggal
Meningkatnya persentase kenaikan
volume penjualan produk unggulan
daerah tertinggal yang dipasarkan
melalui platform digital
0 0,05 0 0 0 3,0 Kab. Sigi, Donggala,
Tojo Una-una
02
Literasi Digital Pemasaran Produk
Unggulan Daerah Tertinggal
Meningkatnya persentase kenaikan
volume penjualan produk unggulan
daerah tertinggal yang dipasarkan
melalui platform digital
0,05 0,05 0,05 0 0,05 7,0 Kab. Kepulauan
Tanimbar, Maluku
Barat Daya, Buru
Selatan, Kepulauan
Aru
02
Literasi Digital Pemasaran Produk
Unggulan Daerah Tertinggal
Meningkatnya persentase kenaikan
volume penjualan produk unggulan
daerah tertinggal yang dipasarkan
melalui platform digital
0 0,05 0,05 0 0 2,0 Kab. Lombok Utara 02
Literasi Digital Pemasaran Produk
Unggulan Daerah Tertinggal
Meningkatnya persentase kenaikan
volume penjualan produk unggulan
daerah tertinggal yang dipasarkan
melalui platform digital
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 9,0 Kab. Timor Tengah
Selatan, Manggarai
Timur, Malaka,
Kupang, Sumba
Timur, Sumba Barat
02
Literasi digital pemasaran produk
unggulan daerah tertinggal
Meningkatnya persentase kenaikan
volume penjualan produk unggulan
daerah tertinggal yang dipasarkan
melalui platform digital
0 0 0 0 0,05 2,0 Kab. Boven Digoel,
Kab. Mappi
02
Literasi digital pemasaran produk
unggulan daerah tertinggal
Meningkatnya persentase kenaikan
volume penjualan produk unggulan
daerah tertinggal yang dipasarkan
melalui platform digital
- - - 0,05 0,05 2,0 Kab. Keerom 02
Literasi digital pemasaran produk
unggulan daerah tertinggal
Meningkatnya persentase kenaikan
volume penjualan produk unggulan
daerah tertinggal yang dipasarkan
melalui platform digital
- - 0,05 1,0 Kab. Nabire 02
067.B.91
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Literasi digital pemasaran produk
unggulan daerah tertinggal
Meningkatnya persentase kenaikan
volume penjualan produk unggulan
daerah tertinggal yang dipasarkan
melalui platform digital
- - - 0,05 1,0 Kab. Tolikara Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Literasi Digital Pemasaran Produk
Unggulan Daerah Tertinggal
Meningkatnya persentase kenaikan
volume penjualan produk unggulan
daerah tertinggal yang dipasarkan
melalui platform digital
0,05 1,0 Kab. Kepulauan Sula 02
Literasi digital pemasaran produk
unggulan daerah tertinggal
Meningkatnya persentase kenaikan
volume penjualan produk unggulan
daerah tertinggal yang dipasarkan
melalui platform digital
0 0,05 0,05 0,05 0,05 7,0 Kab. Sorong, Kab.
Manokwari Selatan,
Kab. Sorong Selatan,
Kab. Maybrat, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Pegunungan Arfak,
Kab. Teluk Bintuni,
Kab. Tambrauw
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Program Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman Transmigrasi
835,1
Pembangunan Permukiman
Transmigrasi 823,7
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
2 3 2 1 2 57,8 Kabupaten Aceh
Tengah, Kabupaten
Bener Meriah, dan
Kabupaten Simeulue
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
1 - - 1 1 12,5 Kabupaten Pesisir
Selatan
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
- 1 1 1 1 24,4 Kabupaten Bungo 02
berkas 3, hlm. 1044INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Literasi digital pemasaran produk
unggulan daerah tertinggal
Meningkatnya persentase kenaikan
volume penjualan produk unggulan
daerah tertinggal yang dipasarkan
melalui platform digital
- - - 0,05 1,0 Kab. Tolikara Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Literasi Digital Pemasaran Produk
Unggulan Daerah Tertinggal
Meningkatnya persentase kenaikan
volume penjualan produk unggulan
daerah tertinggal yang dipasarkan
melalui platform digital
0,05 1,0 Kab. Kepulauan Sula 02
Literasi digital pemasaran produk
unggulan daerah tertinggal
Meningkatnya persentase kenaikan
volume penjualan produk unggulan
daerah tertinggal yang dipasarkan
melalui platform digital
0 0,05 0,05 0,05 0,05 7,0 Kab. Sorong, Kab.
Manokwari Selatan,
Kab. Sorong Selatan,
Kab. Maybrat, Kab.
Teluk Wondama, Kab.
Pegunungan Arfak,
Kab. Teluk Bintuni,
Kab. Tambrauw
Wilayah Adat Papua :
Wilayah Adat Laa Pago
dan Wilayah Adat
Domberay
02
Program Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman Transmigrasi
835,1
Pembangunan Permukiman
Transmigrasi 823,7
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
2 3 2 1 2 57,8 Kabupaten Aceh
Tengah, Kabupaten
Bener Meriah, dan
Kabupaten Simeulue
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
1 - - 1 1 12,5 Kabupaten Pesisir
Selatan
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
- 1 1 1 1 24,4 Kabupaten Bungo 02
067.B.92
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
1 1 2 2 1 38,6 Kabupaten Ogan Ilir,
Kabupaten Banyuasin,
dan Kabupaten Lahat
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
- 1 1 2 1 30,5 Kabupaten Tulang
Bawang dan
Kabupaten Mesuji
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
- - 2 1 1 24,6 Kabupaten Kubu Raya
dan Kabupaten
Sambas
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
1 1 - 1 1 21,0 Kabupaten Lamandau 02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
1 1 1 1 1 25,9 Kabupaten Barito
Kuala
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
1 1 1 2 2 41,2 Kabupaten Paser dan
Kabupaten Kutai
Timur
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
3 2 3 1 1 52,9 Kabupaten Sigi,
Kabupaten Morowali,
Kabupaten Buol,
Kabupaten Poso,
Kabupaten Tojo Una-
Una, dan Kabupaten
Parigi Moutong
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
3 1 1 1 1 45,1 Kabupaten Wajo,
Kabupaten Luwu
Utara, dan Kabupaten
Luwu Timur
berkas 3, hlm. 1045INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
1 1 2 2 1 38,6 Kabupaten Ogan Ilir,
Kabupaten Banyuasin,
dan Kabupaten Lahat
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
- 1 1 2 1 30,5 Kabupaten Tulang
Bawang dan
Kabupaten Mesuji
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
- - 2 1 1 24,6 Kabupaten Kubu Raya
dan Kabupaten
Sambas
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
1 1 - 1 1 21,0 Kabupaten Lamandau 02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
1 1 1 1 1 25,9 Kabupaten Barito
Kuala
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
1 1 1 2 2 41,2 Kabupaten Paser dan
Kabupaten Kutai
Timur
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
3 2 3 1 1 52,9 Kabupaten Sigi,
Kabupaten Morowali,
Kabupaten Buol,
Kabupaten Poso,
Kabupaten Tojo Una-
Una, dan Kabupaten
Parigi Moutong
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
3 1 1 1 1 45,1 Kabupaten Wajo,
Kabupaten Luwu
Utara, dan Kabupaten
Luwu Timur
067.B.93
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
3 2 2 2 2 67,3 Kabupaten Konawe
Selatan, Kabupaten
Muna, dan Kabupaten
Konawe
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
- 1 1 1 1 24,4 Kabupaten Maluku
Tengah
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
- 1 2 1 1 30,6 Kabupaten Bima dan
Kabupaten Sumbawa
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
3 1 - - 1 18,9 Kabupaten Malaka,
Kabupaten Timor
Tengah Utara, dan
Kabupaten Sumba
Timur
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
1 2 3 2 1 53,4 Kabupaten Keerom
dan Kabupaten
Merauke
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
1 1 1 1 1 24,4 Kabupaten Bengkulu
Utara
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
- 2 2 2 2 48,8 Kabupaten Kepulauan
Sula dan Kabupaten
Pulau Morotai
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
- - 1 1 1 18,4 Kabupaten Bangka
Selatan
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
2 1 2 3 1 45,9 Kabupaten Gorontalo
Utara, Kabupaten
Boalemo, dan
Kabupaten Gorontalo
berkas 3, hlm. 1046INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
3 2 2 2 2 67,3 Kabupaten Konawe
Selatan, Kabupaten
Muna, dan Kabupaten
Konawe
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
- 1 1 1 1 24,4 Kabupaten Maluku
Tengah
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
- 1 2 1 1 30,6 Kabupaten Bima dan
Kabupaten Sumbawa
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
3 1 - - 1 18,9 Kabupaten Malaka,
Kabupaten Timor
Tengah Utara, dan
Kabupaten Sumba
Timur
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
1 2 3 2 1 53,4 Kabupaten Keerom
dan Kabupaten
Merauke
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
1 1 1 1 1 24,4 Kabupaten Bengkulu
Utara
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
- 2 2 2 2 48,8 Kabupaten Kepulauan
Sula dan Kabupaten
Pulau Morotai
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
- - 1 1 1 18,4 Kabupaten Bangka
Selatan
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
2 1 2 3 1 45,9 Kabupaten Gorontalo
Utara, Kabupaten
Boalemo, dan
Kabupaten Gorontalo
067.B.94
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
2 1 1 1 - 29,3 Kabupaten Teluk
Wondama dan
Kabupaten Fak-Fak
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
2 1 1 1 1 53,8 Kabupaten Mamuju
Tengah dan
Kabupaten Pasang
Kayu
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
2 1 1 2 1 34,0 Kabupaten Bulungan
dan Kabupaten
Nunukan
02
Penyediaan Tanah Transmigrasi 11,4
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
720 1600 1000 800 1563,65 1,9 Kabupaten Aceh
Tengah dan
Kabupaten Bener
Meriah
02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- 450 - - - 0,2 Kabupaten Pesisir
Selatan
02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- - 1283,46 - - 0,5 Kabupaten Ogan Ilir
dan Kabupaten
Banyuasin
02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- 1283,57 392,15 - - 0,6 Kabupaten Kubu Raya
dan Kabupaten
Sambas
02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
720 - - - 200 0,1 Kabupaten Lamandau 02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- 650 - - - 0,2 Kabupaten Barito
Kuala
02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
4120 1703 - 1728,04 287,7 1,6 Kabupaten Sigi,
Kabupaten Morowali,
Kabupaten Poso, dan
Kabupaten Parigi
Moutong
berkas 3, hlm. 1047INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
2 1 1 1 - 29,3 Kabupaten Teluk
Wondama dan
Kabupaten Fak-Fak
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
2 1 1 1 1 53,8 Kabupaten Mamuju
Tengah dan
Kabupaten Pasang
Kayu
02
Satuan Permukiman yang Dibangun
dan Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas
Terbangun dan berfungsinya satuan
permukiman transmigrasi di
kawasan transmigrasi prioritas
2 1 1 2 1 34,0 Kabupaten Bulungan
dan Kabupaten
Nunukan
02
Penyediaan Tanah Transmigrasi 11,4
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
720 1600 1000 800 1563,65 1,9 Kabupaten Aceh
Tengah dan
Kabupaten Bener
Meriah
02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- 450 - - - 0,2 Kabupaten Pesisir
Selatan
02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- - 1283,46 - - 0,5 Kabupaten Ogan Ilir
dan Kabupaten
Banyuasin
02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- 1283,57 392,15 - - 0,6 Kabupaten Kubu Raya
dan Kabupaten
Sambas
02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
720 - - - 200 0,1 Kabupaten Lamandau 02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- 650 - - - 0,2 Kabupaten Barito
Kuala
02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
4120 1703 - 1728,04 287,7 1,6 Kabupaten Sigi,
Kabupaten Morowali,
Kabupaten Poso, dan
Kabupaten Parigi
Moutong
067.B.95
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- - - 300 - 0,1 Kabupaten Wajo 02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
720 927 - - 1509,71 0,9 Kabupaten Konawe
Selatan, Kabupaten
Muna, dan Kabupaten
Konawe
02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- 750 - 450 - 0,4 Kabupaten Maluku
Tengah
02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- 900 - - - 0,3 Kabupaten Bima dan
Kabupaten Sumbawa
02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- 1002,31 - - 750 0,6 Kabupaten Malaka
dan Kabupaten Timor
Tengah Utara
02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- - - 450 - 0,2 Kabupaten Bengkulu
Utara
02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- 750 - - - 0,3 Kabupaten Pulau
Morotai
02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- - - 150 - 0,1 Kabupaten Bangka
Selatan
02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- - - 1646,97 787 0,9 Kabupaten Gorontalo 02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- - - 750 1373 0,8 Kabupaten Teluk
Wondama dan
Kabupaten Fak-Fak
02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
720 1378 - - - 0,5 Kabupaten Mamuju
Tengah dan
Kabupaten Pasang
Kayu
berkas 3, hlm. 1048INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- - - 300 - 0,1 Kabupaten Wajo 02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
720 927 - - 1509,71 0,9 Kabupaten Konawe
Selatan, Kabupaten
Muna, dan Kabupaten
Konawe
02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- 750 - 450 - 0,4 Kabupaten Maluku
Tengah
02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- 900 - - - 0,3 Kabupaten Bima dan
Kabupaten Sumbawa
02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- 1002,31 - - 750 0,6 Kabupaten Malaka
dan Kabupaten Timor
Tengah Utara
02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- - - 450 - 0,2 Kabupaten Bengkulu
Utara
02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- 750 - - - 0,3 Kabupaten Pulau
Morotai
02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- - - 150 - 0,1 Kabupaten Bangka
Selatan
02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- - - 1646,97 787 0,9 Kabupaten Gorontalo 02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- - - 750 1373 0,8 Kabupaten Teluk
Wondama dan
Kabupaten Fak-Fak
02
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
720 1378 - - - 0,5 Kabupaten Mamuju
Tengah dan
Kabupaten Pasang
Kayu
067.B.96
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- 750 - - 2318,06 1,1 Kabupaten Bulungan 02
Program Pembangunan Dan
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
658,2
Pembangunan dan Pengembangan
Sarana dan Prasarana di Kawasan
Transmigrasi 585,3
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
1 1 3 3 3 32,4 Kabupaten Aceh
Tengah, Kabupaten
Bener Meriah, dan
Kabupaten Simeulue
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
- 1 1 1 1 12,3 Kabupaten Pesisir
Selatan
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
- 1 1 1 1 12,3 Kabupaten Bungo 02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
- 3 2 2 3 30,8 Kabupaten Ogan Ilir,
Kabupaten Banyuasin,
dan Kabupaten Lahat
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
- 2 2 1 2 21,5 Kabupaten Tulang
Bawang dan
Kabupaten Mesuji
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
1 3 2 3 1 27,8 Kabupaten Kubu Raya
dan Kabupaten
Sambas
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
- 1 1 1 1 12,3 Kabupaten Lamandau 02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
- 1 1 1 1 12,3 Kabupaten Barito
Kuala
berkas 3, hlm. 1049INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi Sampai
Terbitnya SK HPL
Terfasilitasinya penerbitan SK HPL
pada satuan permukiman
transmigrasi
- 750 - - 2318,06 1,1 Kabupaten Bulungan 02
Program Pembangunan Dan
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
658,2
Pembangunan dan Pengembangan
Sarana dan Prasarana di Kawasan
Transmigrasi 585,3
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
1 1 3 3 3 32,4 Kabupaten Aceh
Tengah, Kabupaten
Bener Meriah, dan
Kabupaten Simeulue
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
- 1 1 1 1 12,3 Kabupaten Pesisir
Selatan
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
- 1 1 1 1 12,3 Kabupaten Bungo 02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
- 3 2 2 3 30,8 Kabupaten Ogan Ilir,
Kabupaten Banyuasin,
dan Kabupaten Lahat
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
- 2 2 1 2 21,5 Kabupaten Tulang
Bawang dan
Kabupaten Mesuji
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
1 3 2 3 1 27,8 Kabupaten Kubu Raya
dan Kabupaten
Sambas
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
- 1 1 1 1 12,3 Kabupaten Lamandau 02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
- 1 1 1 1 12,3 Kabupaten Barito
Kuala
067.B.97
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
2 2 2 1 1 24,6 Kabupaten Paser dan
Kabupaten Kutai
Timur
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
1 5 4 6 5 66,2 Kabupaten Sigi,
Kabupaten Morowali,
Kabupaten Buol,
Kabupaten Poso,
Kabupaten Tojo Una-
Una, dan Kabupaten
Parigi Moutong
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
1 3 3 3 1 37,8 Kabupaten Wajo,
Kabupaten Luwu
Utara, dan Kabupaten
Luwu Timur
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
- 2 3 3 3 33,9 Kabupaten Konawe
Selatan, Kabupaten
Muna, dan Kabupaten
Konawe
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
- 1 1 1 1 12,3 Kabupaten Maluku
Tengah
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
1 - 2 2 2 26,4 Kabupaten Bima dan
Kabupaten Sumbawa
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
1 2 3 2 1 27,1 Kabupaten Malaka,
Kabupaten Timor
Tengah Utara, dan
Kabupaten Sumba
Timur
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
1 2 3 3 2 33,4 Kabupaten Keerom
dan Kabupaten
Merauke
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
1 1 1 1 1 16,7 Kabupaten Bengkulu
Utara
berkas 3, hlm. 1050INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
2 2 2 1 1 24,6 Kabupaten Paser dan
Kabupaten Kutai
Timur
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
1 5 4 6 5 66,2 Kabupaten Sigi,
Kabupaten Morowali,
Kabupaten Buol,
Kabupaten Poso,
Kabupaten Tojo Una-
Una, dan Kabupaten
Parigi Moutong
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
1 3 3 3 1 37,8 Kabupaten Wajo,
Kabupaten Luwu
Utara, dan Kabupaten
Luwu Timur
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
- 2 3 3 3 33,9 Kabupaten Konawe
Selatan, Kabupaten
Muna, dan Kabupaten
Konawe
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
- 1 1 1 1 12,3 Kabupaten Maluku
Tengah
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
1 - 2 2 2 26,4 Kabupaten Bima dan
Kabupaten Sumbawa
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
1 2 3 2 1 27,1 Kabupaten Malaka,
Kabupaten Timor
Tengah Utara, dan
Kabupaten Sumba
Timur
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
1 2 3 3 2 33,4 Kabupaten Keerom
dan Kabupaten
Merauke
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
1 1 1 1 1 16,7 Kabupaten Bengkulu
Utara
067.B.98
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
1 1 2 2 2 23,4 Kabupaten Kepulauan
Sula dan Kabupaten
Pulau Morotai
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
- 1 1 1 1 12,3 Kabupaten Bangka
Selatan
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
1 4 3 2 4 40,7 Kabupaten Gorontalo
Utara, Kabupaten
Boalemo, dan
Kabupaten Gorontalo
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
- 2 2 2 2 24,7 Kabupaten Teluk
Wondama dan
Kabupaten Fak-Fak
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
- 2 1 2 2 21,6 Kabupaten Mamuju
Tengah dan
Kabupaten Pasang
Kayu
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
1 2 2 1 2 22,2 Kabupaten Bulungan
dan Kabupaten
Nunukan
02
Pengembangan Usaha Transmigrasi 59,2
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
2 1 2 - 1 2,5 Kabupaten Aceh
Tengah, Kabupaten
Bener Meriah, dan
Kabupaten Simeulue
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
- - 1 - 1 1,0 Kabupaten Pesisir
Selatan
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
- 1 - 1 - 1,0 Kabupaten Bungo 02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
- 2 1 1 2 2,9 Kabupaten Ogan Ilir,
Kabupaten Banyuasin,
dan Kabupaten Lahat
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
1 - 1 2 - 1,5 Kabupaten Tulang
Bawang dan
Kabupaten Mesuji
berkas 3, hlm. 1051INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
1 1 2 2 2 23,4 Kabupaten Kepulauan
Sula dan Kabupaten
Pulau Morotai
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
- 1 1 1 1 12,3 Kabupaten Bangka
Selatan
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
1 4 3 2 4 40,7 Kabupaten Gorontalo
Utara, Kabupaten
Boalemo, dan
Kabupaten Gorontalo
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
- 2 2 2 2 24,7 Kabupaten Teluk
Wondama dan
Kabupaten Fak-Fak
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
- 2 1 2 2 21,6 Kabupaten Mamuju
Tengah dan
Kabupaten Pasang
Kayu
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Berkembang dan berfungsinya
prasarana, sarana, dan utilitas
kawasan transmigrasi prioritas
1 2 2 1 2 22,2 Kabupaten Bulungan
dan Kabupaten
Nunukan
02
Pengembangan Usaha Transmigrasi 59,2
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
2 1 2 - 1 2,5 Kabupaten Aceh
Tengah, Kabupaten
Bener Meriah, dan
Kabupaten Simeulue
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
- - 1 - 1 1,0 Kabupaten Pesisir
Selatan
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
- 1 - 1 - 1,0 Kabupaten Bungo 02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
- 2 1 1 2 2,9 Kabupaten Ogan Ilir,
Kabupaten Banyuasin,
dan Kabupaten Lahat
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
1 - 1 2 - 1,5 Kabupaten Tulang
Bawang dan
Kabupaten Mesuji
067.B.99
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
1 2 1 2 1 3,0 Kabupaten Kubu Raya
dan Kabupaten
Sambas
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
1 - 1 1 - 1,8 Kabupaten Lamandau 02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
- - - 1 1 1,0 Kabupaten Barito
Kuala
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
1 - 1 1 - 1,8 Kabupaten Paser dan
Kabupaten Kutai
Timur
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
1 2 3 4 3 6,4 Kabupaten Sigi,
Kabupaten Morowali,
Kabupaten Buol,
Kabupaten Poso,
Kabupaten Tojo Una-
Una, dan Kabupaten
Parigi Moutong
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
2 2 1 - 1 2,9 Kabupaten Wajo,
Kabupaten Luwu
Utara, dan Kabupaten
Luwu Timur
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
1 1 2 1 2 3,2 Kabupaten Konawe
Selatan, Kabupaten
Muna, dan Kabupaten
Konawe
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
- - 1 1 1 1,4 Kabupaten Maluku
Tengah
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
1 1 1 1 1 2,0 Kabupaten Bima dan
Kabupaten Sumbawa
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
1 2 2 1 1 3,4 Kabupaten Malaka,
Kabupaten Timor
Tengah Utara, dan
Kabupaten Sumba
Timur
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
2 2 2 2 2 4,0 Kabupaten Keerom
dan Kabupaten
Merauke
berkas 3, hlm. 1052INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
1 2 1 2 1 3,0 Kabupaten Kubu Raya
dan Kabupaten
Sambas
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
1 - 1 1 - 1,8 Kabupaten Lamandau 02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
- - - 1 1 1,0 Kabupaten Barito
Kuala
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
1 - 1 1 - 1,8 Kabupaten Paser dan
Kabupaten Kutai
Timur
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
1 2 3 4 3 6,4 Kabupaten Sigi,
Kabupaten Morowali,
Kabupaten Buol,
Kabupaten Poso,
Kabupaten Tojo Una-
Una, dan Kabupaten
Parigi Moutong
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
2 2 1 - 1 2,9 Kabupaten Wajo,
Kabupaten Luwu
Utara, dan Kabupaten
Luwu Timur
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
1 1 2 1 2 3,2 Kabupaten Konawe
Selatan, Kabupaten
Muna, dan Kabupaten
Konawe
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
- - 1 1 1 1,4 Kabupaten Maluku
Tengah
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
1 1 1 1 1 2,0 Kabupaten Bima dan
Kabupaten Sumbawa
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
1 2 2 1 1 3,4 Kabupaten Malaka,
Kabupaten Timor
Tengah Utara, dan
Kabupaten Sumba
Timur
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
2 2 2 2 2 4,0 Kabupaten Keerom
dan Kabupaten
Merauke
067.B.100
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
- - - 1 - 0,5 Kabupaten Bengkulu
Utara
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
- - 2 2 2 2,9 Kabupaten Kepulauan
Sula dan Kabupaten
Pulau Morotai
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
1 1 - 1 - 1,0 Kabupaten Bangka
Selatan
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
1 3 3 3 1 5,5 Kabupaten Gorontalo
Utara, Kabupaten
Boalemo, dan
Kabupaten Gorontalo
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
1 1 2 2 1 3,1 Kabupaten Teluk
Wondama dan
Kabupaten Fak-Fak
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
2 1 1 1 1 3,2 Kabupaten Mamuju
Tengah dan
Kabupaten Pasang
Kayu
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
2 - 1 - 1 3,3 Kabupaten Bulungan
dan Kabupaten
Nunukan
02
Pelayanan Pertanahan Transmigrasi 13,8
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
816 287 - - 60 0,6 Kabupaten Aceh
Tengah dan
Kabupaten Simeulue
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
112 - - - 639 0,5 Kabupaten Pesisir
Selatan
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
590 - - 750 - 0,6 Kabupaten Bungo 02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
2120 - - - - 0,6 Kabupaten Ogan Ilir,
Kabupaten Banyuasin,
dan Kabupaten Lahat
berkas 3, hlm. 1053INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
- - - 1 - 0,5 Kabupaten Bengkulu
Utara
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
- - 2 2 2 2,9 Kabupaten Kepulauan
Sula dan Kabupaten
Pulau Morotai
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
1 1 - 1 - 1,0 Kabupaten Bangka
Selatan
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
1 3 3 3 1 5,5 Kabupaten Gorontalo
Utara, Kabupaten
Boalemo, dan
Kabupaten Gorontalo
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
1 1 2 2 1 3,1 Kabupaten Teluk
Wondama dan
Kabupaten Fak-Fak
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
2 1 1 1 1 3,2 Kabupaten Mamuju
Tengah dan
Kabupaten Pasang
Kayu
02
Kawasan Transmigrasi Prioritas yang
Dikembangkan Ekonominya
Berkembangnya ekonomi kawasan
transmigrasi prioritas
2 - 1 - 1 3,3 Kabupaten Bulungan
dan Kabupaten
Nunukan
02
Pelayanan Pertanahan Transmigrasi 13,8
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
816 287 - - 60 0,6 Kabupaten Aceh
Tengah dan
Kabupaten Simeulue
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
112 - - - 639 0,5 Kabupaten Pesisir
Selatan
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
590 - - 750 - 0,6 Kabupaten Bungo 02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
2120 - - - - 0,6 Kabupaten Ogan Ilir,
Kabupaten Banyuasin,
dan Kabupaten Lahat
067.B.101
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
401 - - - - 0,2 Kabupaten Tulang
Bawang dan
Kabupaten Mesuji
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
555 - - - - 0,3 Kabupaten Kubu Raya
dan Kabupaten
Sambas
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
728 - - - - 0,3 Kabupaten Lamandau 02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
1720 1803 - - - 1,4 Kabupaten Barito
Kuala
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
451 - - 120 500 0,8 Kabupaten Paser dan
Kabupaten Kutai
Timur
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
1204 - 100 - 90 0,8 Kabupaten Sigi,
Kabupaten Tojo Una-
Una, dan Kabupaten
Parigi Moutong
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
2638 - 1075 - 307 1,5 Kabupaten Luwu
Utara dan Kabupaten
Luwu Timur
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
1726 - 300 - 75 0,9 Kabupaten Konawe
Selatan, Kabupaten
Muna, dan Kabupaten
Konawe
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
231 95 - 1004 - 0,7 Kabupaten Maluku
Tengah
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
320 - - - - 0,2 Kabupaten Bima dan
Kabupaten Sumbawa
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
1070 - - - 180 0,8 Kabupaten Sumba
Timur
berkas 3, hlm. 1054INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
401 - - - - 0,2 Kabupaten Tulang
Bawang dan
Kabupaten Mesuji
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
555 - - - - 0,3 Kabupaten Kubu Raya
dan Kabupaten
Sambas
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
728 - - - - 0,3 Kabupaten Lamandau 02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
1720 1803 - - - 1,4 Kabupaten Barito
Kuala
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
451 - - 120 500 0,8 Kabupaten Paser dan
Kabupaten Kutai
Timur
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
1204 - 100 - 90 0,8 Kabupaten Sigi,
Kabupaten Tojo Una-
Una, dan Kabupaten
Parigi Moutong
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
2638 - 1075 - 307 1,5 Kabupaten Luwu
Utara dan Kabupaten
Luwu Timur
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
1726 - 300 - 75 0,9 Kabupaten Konawe
Selatan, Kabupaten
Muna, dan Kabupaten
Konawe
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
231 95 - 1004 - 0,7 Kabupaten Maluku
Tengah
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
320 - - - - 0,2 Kabupaten Bima dan
Kabupaten Sumbawa
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
1070 - - - 180 0,8 Kabupaten Sumba
Timur
067.B.102
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
746 - - - - 0,1 Kabupaten Merauke 02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
1075 - - - - 0,2 Kabupaten Bengkulu
Utara
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
283 - 144 - - 0,2 Kab. Kepulauan Sula 02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
400 - - - - 0,1 Kabupaten Bangka
Selatan
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
344 - 992 200 - 0,7 Kabupaten Gorontalo
Utara, Kabupaten
Boalemo, dan
Kabupaten Gorontalo
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
163 - 500 - - 0,6 Kab. Fak-Fak 02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
679 - - - - 0,7 Kabupaten Mamuju
Tengah dan
Kabupaten Pasang
Kayu
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
2368 547 300 - - 0,7 Kabupaten Bulungan 02
JUMLAH 12.647,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 1055INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
746 - - - - 0,1 Kabupaten Merauke 02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
1075 - - - - 0,2 Kabupaten Bengkulu
Utara
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
283 - 144 - - 0,2 Kab. Kepulauan Sula 02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
400 - - - - 0,1 Kabupaten Bangka
Selatan
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
344 - 992 200 - 0,7 Kabupaten Gorontalo
Utara, Kabupaten
Boalemo, dan
Kabupaten Gorontalo
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
163 - 500 - - 0,6 Kab. Fak-Fak 02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
679 - - - - 0,7 Kabupaten Mamuju
Tengah dan
Kabupaten Pasang
Kayu
02
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Terfasilitasinya penerbitan sertifikat
Hak Milik atas Tanah Transmigrasi
2368 547 300 - - 0,7 Kabupaten Bulungan 02
JUMLAH 12.647,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
068.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN 1.007,3
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN 100,4
Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN 828,9
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga 5.233,0
JUMLAH 7.169,6
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1056MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN 1.007,3
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN 100,4
Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN 828,9
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga 5.233,0
JUMLAH 7.169,6
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
068.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Kependudukan, KB, dan
Pembangunan Keluarga 3.711,0
Penyediaan Data dan Informasi Program
KKBPK 671,7
Pemanfaatan Data dan Informasi
KKBPK
Indeks Kualitas Data dan Informasi
Program KKBPK
57,6 60,69 63,41 66,51 70,05 671,7 Pusat dan Provinsi 03
Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-
KB Jalur Pemerintah 1.507,5
Pembinaan fasilitas kesehatan dalam
pelayanan KB
Persentase Fasilitas Kesehatan
(Faskes) yang siap melayani KB
MKJP
38,32 46,12 53,92 61,72 69,52 1.507,5 Pusat dan Provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
03
Pembinaan Keluarga Balita dan Anak 153,1
Peningkatan kemampuan keluarga
dalam pengasuhan dan pendampingan
anak dalam rangka pembentukan
karakter
Persentase keluarga yang
melaksanakan pengasuhan dan
pendampingan pembentukan
karakter
38,68 39,68 40,68 41,68 42,68 153,1 Pusat dan Provinsi 04
Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan
17,8
Peningkatan kinerja penyuluh KB
dalam capaian Program KKBPK
Persentase penyuluh KB yang
berkinerja baik
60 65 70 75 85 17,8 Pusat dan Provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
03
Pembinaan Ketahanan Remaja 61,9
Peningkatan kemampuan keluarga
dalam pendampingan masa
perkembangan remaja dan penguatan
karakter
Indeks pengasuhan keluarga yang
memiliki remaja
75,72 76,22 76,72 77,22 77,72 30,9 Pusat 04
Pengembangan karakter remaja yang
berkualitas
Indeks karakter remaja 67,92 68,42 68,92 69,42 69,92 30,9 Pusat 04
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Reproduksi 241,0
Peningkatan pelayanan KB pasca
persalinan
Persentase pelayanan KB pasca
persalinan
29 32 35 38 40 241,0 Pusat dan Provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
03
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1057MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Kependudukan, KB, dan
Pembangunan Keluarga 3.711,0
Penyediaan Data dan Informasi Program
KKBPK 671,7
Pemanfaatan Data dan Informasi
KKBPK
Indeks Kualitas Data dan Informasi
Program KKBPK
57,6 60,69 63,41 66,51 70,05 671,7 Pusat dan Provinsi 03
Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-
KB Jalur Pemerintah 1.507,5
Pembinaan fasilitas kesehatan dalam
pelayanan KB
Persentase Fasilitas Kesehatan
(Faskes) yang siap melayani KB
MKJP
38,32 46,12 53,92 61,72 69,52 1.507,5 Pusat dan Provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
03
Pembinaan Keluarga Balita dan Anak 153,1
Peningkatan kemampuan keluarga
dalam pengasuhan dan pendampingan
anak dalam rangka pembentukan
karakter
Persentase keluarga yang
melaksanakan pengasuhan dan
pendampingan pembentukan
karakter
38,68 39,68 40,68 41,68 42,68 153,1 Pusat dan Provinsi 04
Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan
17,8
Peningkatan kinerja penyuluh KB
dalam capaian Program KKBPK
Persentase penyuluh KB yang
berkinerja baik
60 65 70 75 85 17,8 Pusat dan Provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
03
Pembinaan Ketahanan Remaja 61,9
Peningkatan kemampuan keluarga
dalam pendampingan masa
perkembangan remaja dan penguatan
karakter
Indeks pengasuhan keluarga yang
memiliki remaja
75,72 76,22 76,72 77,22 77,72 30,9 Pusat 04
Pengembangan karakter remaja yang
berkualitas
Indeks karakter remaja 67,92 68,42 68,92 69,42 69,92 30,9 Pusat 04
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Reproduksi 241,0
Peningkatan pelayanan KB pasca
persalinan
Persentase pelayanan KB pasca
persalinan
29 32 35 38 40 241,0 Pusat dan Provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
03
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
068.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Kesertaan KB di Wilayah dan
Sasaran Khusus 12,6
Peningkatan kesertaan KB di wilayah
dan sasaran khusus
Persentase kesertaan KB di 100
Kab/Kota dengan kesertaan KB
rendah
37,96 38,46 38,96 39,46 39,96 12,6 Pusat dan Provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
03
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 131,8
Peningkatan pembangunan dan
kesejahteraan keluarga
Persentase Keluarga yang
berwirausaha
10,7 11,2 11,7 12,2 12,7 131,8 Pusat dan Provinsi 04
Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia
dan Rentan 97,0
Peningkatan kualitas hidup lansia
melalui pendampingan keluarga
Persentase keluarga yang
melaksanakan pendampingan bagi
lansia
12 13 14 15 16 97,0 Pusat 04
Pemaduan Kebijakan Pengendalian
Penduduk 50,2
Peningkatan Kab/Kota yang memiliki
kebijakan pembangunan daerah yang
berwawasan kependudukan
Persentase Pemerintah Daerah yang
memiliki kebijakan pembangunan
berwawasan kependudukan
30% prov &
21%
kab/kota
45% prov &
27%
kab/kota
60% prov &
33%
kab/kota
75% prov &
38%
kab/kota
100% prov %
45%
kab/kota
29,0 Pusat dan Provinsi 03
Peningkatan efektivitas kelompok kerja
KKBPK Provinsi dan Kabupaten/Kota
Persentase Kelompok Kerja KKBPK
Provinsi dan Kab/Kota yang efektif
10% prov &
10%
kab/kota
20% prov &
20%
kab/kota
30% prov &
30%
kab/kota
40% prov &
40%
kab/kota
50% prov &
50%
kab/kota
21,2 Pusat dan Provinsi 03
Pembinaan Standarisasi Kapasitas Tenaga
Kesehatan Pelayanan KBKR 10,7
Peningkatan kualitas pelayanan KB Indeks Informasi Metode KB (method
information index/MII)
77,5 79,5 81,5 83,5 85,5 10,7 Pusat dan Provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
03
Analisis Dampak Kependudukan 91,0
Penyediaan sistem peringatan dini
pengendalian penduduk di tingkat
Provinsi dan Kab/Kota
Persentase pemerintah daerah yang
melaksanakan Sistem Peringatan
Dini Pengendalian Penduduk
30% prov &
10%
kab/kota
45% prov &
20%
kab/kota
60% prov &
30%
kab/kota
75% prov &
40%
kab/kota
100% prov &
50%
kab/kota
91,0 Pusat dan Provinsi 03
Perencanaan Pengendalian Penduduk 28,3
Pembentukan Rumah Data
Kependudukan Paripurna di Kampung
KB
Persentase Rumah Data
Kependudukan Paripurna yang
terbentuk di Kampung KB
50 60 68 75 80 7,1 Pusat dan Provinsi 03
Pemanfaatan GDPK sebagai salah satu
dasar kebijakan perencanaan
pembangunan daerah
Persentase Pemerintah Daerah yang
mempergunakan GDPK sebagai salah
satu dasar perencanaan
pembangunan daerah
30% prov &
21%
kab/kota
45% prov &
27%
kab/kota
60% prov &
33%
kab/kota
75% prov &
38%
kab/kota
100% prov %
45%
kab/kota
21,2 Pusat dan Provinsi 03
berkas 3, hlm. 1058INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Kesertaan KB di Wilayah dan
Sasaran Khusus 12,6
Peningkatan kesertaan KB di wilayah
dan sasaran khusus
Persentase kesertaan KB di 100
Kab/Kota dengan kesertaan KB
rendah
37,96 38,46 38,96 39,46 39,96 12,6 Pusat dan Provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
03
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 131,8
Peningkatan pembangunan dan
kesejahteraan keluarga
Persentase Keluarga yang
berwirausaha
10,7 11,2 11,7 12,2 12,7 131,8 Pusat dan Provinsi 04
Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia
dan Rentan 97,0
Peningkatan kualitas hidup lansia
melalui pendampingan keluarga
Persentase keluarga yang
melaksanakan pendampingan bagi
lansia
12 13 14 15 16 97,0 Pusat 04
Pemaduan Kebijakan Pengendalian
Penduduk 50,2
Peningkatan Kab/Kota yang memiliki
kebijakan pembangunan daerah yang
berwawasan kependudukan
Persentase Pemerintah Daerah yang
memiliki kebijakan pembangunan
berwawasan kependudukan
30% prov &
21%
kab/kota
45% prov &
27%
kab/kota
60% prov &
33%
kab/kota
75% prov &
38%
kab/kota
100% prov %
45%
kab/kota
29,0 Pusat dan Provinsi 03
Peningkatan efektivitas kelompok kerja
KKBPK Provinsi dan Kabupaten/Kota
Persentase Kelompok Kerja KKBPK
Provinsi dan Kab/Kota yang efektif
10% prov &
10%
kab/kota
20% prov &
20%
kab/kota
30% prov &
30%
kab/kota
40% prov &
40%
kab/kota
50% prov &
50%
kab/kota
21,2 Pusat dan Provinsi 03
Pembinaan Standarisasi Kapasitas Tenaga
Kesehatan Pelayanan KBKR 10,7
Peningkatan kualitas pelayanan KB Indeks Informasi Metode KB (method
information index/MII)
77,5 79,5 81,5 83,5 85,5 10,7 Pusat dan Provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
03
Analisis Dampak Kependudukan 91,0
Penyediaan sistem peringatan dini
pengendalian penduduk di tingkat
Provinsi dan Kab/Kota
Persentase pemerintah daerah yang
melaksanakan Sistem Peringatan
Dini Pengendalian Penduduk
30% prov &
10%
kab/kota
45% prov &
20%
kab/kota
60% prov &
30%
kab/kota
75% prov &
40%
kab/kota
100% prov &
50%
kab/kota
91,0 Pusat dan Provinsi 03
Perencanaan Pengendalian Penduduk 28,3
Pembentukan Rumah Data
Kependudukan Paripurna di Kampung
KB
Persentase Rumah Data
Kependudukan Paripurna yang
terbentuk di Kampung KB
50 60 68 75 80 7,1 Pusat dan Provinsi 03
Pemanfaatan GDPK sebagai salah satu
dasar kebijakan perencanaan
pembangunan daerah
Persentase Pemerintah Daerah yang
mempergunakan GDPK sebagai salah
satu dasar perencanaan
pembangunan daerah
30% prov &
21%
kab/kota
45% prov &
27%
kab/kota
60% prov &
33%
kab/kota
75% prov &
38%
kab/kota
100% prov %
45%
kab/kota
21,2 Pusat dan Provinsi 03
068.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengelolaan Program Kependudukan,
Keluarga Berencana, dan Pembangunan
Keluarga Provinsi 636,4
Peningkatan Pelayanan Ramah Lansia
Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia
Tangguh dan Pendampingan Perawatan
Jangka Panjang Bagi Lansia
Jumlah Kelompok BKL Yang
Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi
Lansia Tangguh dan Pendampingan
Perawatan Jangka Panjang Bagi
Lansia
9984 10215 10214 10214 10214 116,9 Provinsi 03
Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR
dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi
Remaja putri sebagai calon ibu
Jumlah PIK Remaja dan BKR yang
mendapatkan pembinaan genre
29327 29327 29327 29327 29327 340,1 Provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
03
Promosi 1000 HPK pada keluarga yang
memiliki baduta
Jumlah keluarga yang memiliki
baduta yang terpapar promosi 1000
HPK
4122784 4122784 4122784 4122784 4122784 179,4 Provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
JUMLAH 3.711,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 1059INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengelolaan Program Kependudukan,
Keluarga Berencana, dan Pembangunan
Keluarga Provinsi 636,4
Peningkatan Pelayanan Ramah Lansia
Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia
Tangguh dan Pendampingan Perawatan
Jangka Panjang Bagi Lansia
Jumlah Kelompok BKL Yang
Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi
Lansia Tangguh dan Pendampingan
Perawatan Jangka Panjang Bagi
Lansia
9984 10215 10214 10214 10214 116,9 Provinsi 03
Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR
dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi
Remaja putri sebagai calon ibu
Jumlah PIK Remaja dan BKR yang
mendapatkan pembinaan genre
29327 29327 29327 29327 29327 340,1 Provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
03
Promosi 1000 HPK pada keluarga yang
memiliki baduta
Jumlah keluarga yang memiliki
baduta yang terpapar promosi 1000
HPK
4122784 4122784 4122784 4122784 4122784 179,4 Provinsi Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan
Stunting
JUMLAH 3.711,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
074.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM 65,8
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM 152,5
JUMLAH 218,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1060MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM 65,8
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM 152,5
JUMLAH 218,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
074.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Peningkatan Pemajuan dan
Penegakan HAM
33,0
Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat
dan Aparatur Negara
13,5
Penyusunan Standar Norma dan
Setting HAM
Jumlah Penyusunan Standar Norma
dan Setting HAM
2 Standar
Norma dan
Setting
2 Standar
Norma dan
Setting
2 Standar
Norma dan
Setting
2 Standar
Norma dan
Setting
2 Standar
Norma dan
Setting
6,0 Pusat 07
Penanganan pelanggaran HAM yang
berat melalui upaya pemenuhan hak-
hak korban
Jumlah Surat Keterangan Korban
Penanganan pelanggaran HAM yang
berat
450 Surat
Keterangan
450 Surat
Keterangan
450 Surat
Keterangan
450 Surat
Keterangan
450 Surat
Keterangan
7,5 Pusat 07
Pencegahan dan Penanggulangan Segala
Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan
dan Pemenuhan Hak Korban
19,5
Harmonisasi kebijakan dan/atau
peraturan perundang-undangan
untuk perlindungan dan pemajuan
hak perempuan dengan perspektif
korban
Harmonisasi kebijakan dan/atau
peraturan perundang-undangan
untuk perlindungan dan pemajuan
hak perempuan dengan perspektif
korban
10
rekomendasi
10
rekomendasi
10
rekomendasi
10
rekomendasi
10
rekomendasi
15,0 Pusat 07
Rekomendasi untuk pelaksanaan
dukungan pengakuan, penghargaan
dan perlindungan yang mendukung
kerja-kerja perempuan pembela HAM
Jumlah Rekomendasi untuk
pelaksanaan dukungan pengakuan,
penghargaan dan perlindungan yang
mendukung kerja-kerja perempuan
pembela HAM
1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
2,5 Pusat 07
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1061MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Peningkatan Pemajuan dan
Penegakan HAM
33,0
Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat
dan Aparatur Negara
13,5
Penyusunan Standar Norma dan
Setting HAM
Jumlah Penyusunan Standar Norma
dan Setting HAM
2 Standar
Norma dan
Setting
2 Standar
Norma dan
Setting
2 Standar
Norma dan
Setting
2 Standar
Norma dan
Setting
2 Standar
Norma dan
Setting
6,0 Pusat 07
Penanganan pelanggaran HAM yang
berat melalui upaya pemenuhan hak-
hak korban
Jumlah Surat Keterangan Korban
Penanganan pelanggaran HAM yang
berat
450 Surat
Keterangan
450 Surat
Keterangan
450 Surat
Keterangan
450 Surat
Keterangan
450 Surat
Keterangan
7,5 Pusat 07
Pencegahan dan Penanggulangan Segala
Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan
dan Pemenuhan Hak Korban
19,5
Harmonisasi kebijakan dan/atau
peraturan perundang-undangan
untuk perlindungan dan pemajuan
hak perempuan dengan perspektif
korban
Harmonisasi kebijakan dan/atau
peraturan perundang-undangan
untuk perlindungan dan pemajuan
hak perempuan dengan perspektif
korban
10
rekomendasi
10
rekomendasi
10
rekomendasi
10
rekomendasi
10
rekomendasi
15,0 Pusat 07
Rekomendasi untuk pelaksanaan
dukungan pengakuan, penghargaan
dan perlindungan yang mendukung
kerja-kerja perempuan pembela HAM
Jumlah Rekomendasi untuk
pelaksanaan dukungan pengakuan,
penghargaan dan perlindungan yang
mendukung kerja-kerja perempuan
pembela HAM
1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
2,5 Pusat 07
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
074.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Monitoring dan Evaluasi SPPT PKKTP Jumlah rekomendasi monitoring dan
evaluasi SPPT PKKTP
1 - - - - 2,0 Pusat 03
JUMLAH 33,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 1062INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Monitoring dan Evaluasi SPPT PKKTP Jumlah rekomendasi monitoring dan
evaluasi SPPT PKKTP
1 - - - - 2,0 Pusat 03
JUMLAH 33,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
075.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bmkg 1.042,1
Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 11.272,6
JUMLAH 12.314,7
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1063MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bmkg 1.042,1
Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 11.272,6
JUMLAH 12.314,7
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
075.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengembangan dan Pembinaan
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
7.545,3
Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami
BMKG 2.354,7
Informasi Gempabumi dan Tsunami
dengan pemasangan seismograf
Jumlah penambahan peralatan
seismograf untuk informasi
gempabumi dan peringatan dini
tsunami
117 56 55 55 55 889,1 34 Provinsi Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Informasi Gempa Bumi dan Peringatan
Dini Tsunami yang berkualitas
Jumlah Sistem Informasi
Gempabumi dan Peringatan Dini
Tsunami yang berkualitas
300 50 50 50 50 1.441,3 34 Provinsi Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Sekolah Lapang Geofisika untuk
pemahaman masyarakat terhadap
informasi gempabumi dan tsunami
Jumlah peserta yang meningkat
pemahaman terhadap informasi
gempabumi dan peringatan dini
tsunami melalui sekolah lapang
geofisika
300 900 900 900 900 24,4 34 Provinsi Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Pengelolaan Layanan Informasi Iklim
Terapan BMKG 238,6
Peningkatan pemahaman masyarakat
terhadap Informasi Iklim Terapan
(Sekolah Lapang Iklim)
Jumlah Penyuluh Pertanian dan
Petani yang meningkat Pemahaman
Iklim melalui Sekolah Lapang Iklim
1000 1275 1450 1650 1650 49,1 281 lokasi 06
Informasi Iklim Terapan di Pusat Jumlah Informasi Iklim Terapan di
Pusat
6 6 6 6 6 189,5 Pusat Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1064MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengembangan dan Pembinaan
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
7.545,3
Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami
BMKG 2.354,7
Informasi Gempabumi dan Tsunami
dengan pemasangan seismograf
Jumlah penambahan peralatan
seismograf untuk informasi
gempabumi dan peringatan dini
tsunami
117 56 55 55 55 889,1 34 Provinsi Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Informasi Gempa Bumi dan Peringatan
Dini Tsunami yang berkualitas
Jumlah Sistem Informasi
Gempabumi dan Peringatan Dini
Tsunami yang berkualitas
300 50 50 50 50 1.441,3 34 Provinsi Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Sekolah Lapang Geofisika untuk
pemahaman masyarakat terhadap
informasi gempabumi dan tsunami
Jumlah peserta yang meningkat
pemahaman terhadap informasi
gempabumi dan peringatan dini
tsunami melalui sekolah lapang
geofisika
300 900 900 900 900 24,4 34 Provinsi Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Pengelolaan Layanan Informasi Iklim
Terapan BMKG 238,6
Peningkatan pemahaman masyarakat
terhadap Informasi Iklim Terapan
(Sekolah Lapang Iklim)
Jumlah Penyuluh Pertanian dan
Petani yang meningkat Pemahaman
Iklim melalui Sekolah Lapang Iklim
1000 1275 1450 1650 1650 49,1 281 lokasi 06
Informasi Iklim Terapan di Pusat Jumlah Informasi Iklim Terapan di
Pusat
6 6 6 6 6 189,5 Pusat Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
075.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengelolaan Instrumentasi, Kalibrasi dan
Rekayasa BMKG
1.681,0
Operasional Aloptama MKG yang
Prima
Persentase alat operasional utama
MKG yang laik operasi
90 91 92 93 94 1.681,0 34 provinsi Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Pengelolaan Jaringan Komunikasi BMKG
812,5
Jaringan komunikasi yang handal Peningkatan persentase ketersediaan
layanan jaringan komunikasi
92 93 94 95 96 812,5 34 provinsi Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Pengelolaan Meteorologi Penerbangan
BMKG 278,5
Informasi peringatan dini windshear Jumlah bandara yang memperoleh
informasi peringatan dini windshear
4 3 2 2 3 278,5 14 bandara Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG
346,2
Prediksi dan peringatan dini cuaca
dengan Scaling Up Weather Capacity II
Jumlah stasiun yang menyediakan
layanan informasi cuaca digital skala
desa/kelurahan dengan scalling up
wheather capacity II
- 1 10 34 - 346,2 34 provinsi Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Pengelolaan Seismologi Teknik, Geofisika
Potensial dan Tanda Waktu BMKG
11,8
Informasi Kerentanan Seismik di Kota
Besar
Jumlah kota besar yang dilakukan
studi informasi kerentanan seismik
5 2 2 2 2 11,8 13 kota Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Pengelolaan Meteorologi Maritim BMKG
1.822,0
Informasi meteorologi maritim melalui
Strengthening of Marine Meteorology
Jumlah pelabuhan yang memperoleh
informasi meteorologi maritim
20 20 20 20 20 1.792,3 100 pelabuhan Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
berkas 3, hlm. 1065INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengelolaan Instrumentasi, Kalibrasi dan
Rekayasa BMKG
1.681,0
Operasional Aloptama MKG yang
Prima
Persentase alat operasional utama
MKG yang laik operasi
90 91 92 93 94 1.681,0 34 provinsi Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Pengelolaan Jaringan Komunikasi BMKG
812,5
Jaringan komunikasi yang handal Peningkatan persentase ketersediaan
layanan jaringan komunikasi
92 93 94 95 96 812,5 34 provinsi Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Pengelolaan Meteorologi Penerbangan
BMKG 278,5
Informasi peringatan dini windshear Jumlah bandara yang memperoleh
informasi peringatan dini windshear
4 3 2 2 3 278,5 14 bandara Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG
346,2
Prediksi dan peringatan dini cuaca
dengan Scaling Up Weather Capacity II
Jumlah stasiun yang menyediakan
layanan informasi cuaca digital skala
desa/kelurahan dengan scalling up
wheather capacity II
- 1 10 34 - 346,2 34 provinsi Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Pengelolaan Seismologi Teknik, Geofisika
Potensial dan Tanda Waktu BMKG
11,8
Informasi Kerentanan Seismik di Kota
Besar
Jumlah kota besar yang dilakukan
studi informasi kerentanan seismik
5 2 2 2 2 11,8 13 kota Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Pengelolaan Meteorologi Maritim BMKG
1.822,0
Informasi meteorologi maritim melalui
Strengthening of Marine Meteorology
Jumlah pelabuhan yang memperoleh
informasi meteorologi maritim
20 20 20 20 20 1.792,3 100 pelabuhan Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
075.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan pemahaman masyarakat
terhadap Informasi Meteorologi
Maritim (Sekolah Lapang Nelayan)
Jumlah nelayan yang meningkat
pemahamannya terhadap informasi
cuaca maritim dan peringatan dini
cuaca melalui sekolah lapang
nelayan/SLN
500 1360 1360 1360 1360 29,7 34 provinsi 06
JUMLAH 7.545,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 1066INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan pemahaman masyarakat
terhadap Informasi Meteorologi
Maritim (Sekolah Lapang Nelayan)
Jumlah nelayan yang meningkat
pemahamannya terhadap informasi
cuaca maritim dan peringatan dini
cuaca melalui sekolah lapang
nelayan/SLN
500 1360 1360 1360 1360 29,7 34 provinsi 06
JUMLAH 7.545,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
076.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 2.764,2
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 813,6
JUMLAH 3.577,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1067MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 2.764,2
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 813,6
JUMLAH 3.577,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
076.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
127,8
Pembinaan Sumber Daya Manusia,
Pelayanan dan Administrasi
Kepegawaian 127,8
Peningkatan kompetensi SDM KPU Jumlah PNS KPU yang lulus seleksi
S2 Tata Kelola Kepemiluan: Jumlah
Pegawai yang telah mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
127,8 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
07
Program Penguatan Kelembagaan
Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
347,6
Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu
Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, Pemilukada, Publikasi dan
Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat
dan PAW
347,6
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah
Partisipasi Rendah, Daerah Potensi
Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan
Daerah Rawan Konflik/bencana
Jumlah KPU Provinsi/
Kabupaten/Kota yang melakukan
kegiatan pendidikan pemilih kepada
Daerah Partisipasi Rendah, Daerah
Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi,
dan Daerah Rawan Konflik/bencana
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
85,1 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
07
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1068MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
127,8
Pembinaan Sumber Daya Manusia,
Pelayanan dan Administrasi
Kepegawaian 127,8
Peningkatan kompetensi SDM KPU Jumlah PNS KPU yang lulus seleksi
S2 Tata Kelola Kepemiluan: Jumlah
Pegawai yang telah mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
127,8 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
07
Program Penguatan Kelembagaan
Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
347,6
Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu
Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, Pemilukada, Publikasi dan
Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat
dan PAW
347,6
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah
Partisipasi Rendah, Daerah Potensi
Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan
Daerah Rawan Konflik/bencana
Jumlah KPU Provinsi/
Kabupaten/Kota yang melakukan
kegiatan pendidikan pemilih kepada
Daerah Partisipasi Rendah, Daerah
Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi,
dan Daerah Rawan Konflik/bencana
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
85,1 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
07
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
076.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendidikan Pemilih Kepada
Masyarakat Umum
Jumlah KPU Provinsi/
Kabupaten/Kota yang melakukan
kegiatan pendidikan pemilih kepada
masyarakat umum
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
21,3 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
07
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu Jumlah KPU Provinsi/
Kabupaten/Kota yang telah
membentuk Pusat Pendidikan
Pemilih
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
106,4 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
07
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada
Stakeholder (Partai Politik, LSM,
Ormas, Pemerintah Daerah,
Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)
Persentase penyampaian informasi
dan publikasi dalam tahapan
Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan
di media publikasi
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
71,0 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
07
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih
Pemula, Perempuan, dan Disabilitas
Jumlah KPU Provinsi/
Kabupaten/Kota yang melakukan
kegiatan pendidikan pemilih kepada
Pemilih Pemula, Perempuan, dan
Disabilitas
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
63,8 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
JUMLAH 475,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 1069INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pendidikan Pemilih Kepada
Masyarakat Umum
Jumlah KPU Provinsi/
Kabupaten/Kota yang melakukan
kegiatan pendidikan pemilih kepada
masyarakat umum
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
21,3 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
07
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu Jumlah KPU Provinsi/
Kabupaten/Kota yang telah
membentuk Pusat Pendidikan
Pemilih
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
106,4 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
07
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada
Stakeholder (Partai Politik, LSM,
Ormas, Pemerintah Daerah,
Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)
Persentase penyampaian informasi
dan publikasi dalam tahapan
Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan
di media publikasi
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
71,0 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
07
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih
Pemula, Perempuan, dan Disabilitas
Jumlah KPU Provinsi/
Kabupaten/Kota yang melakukan
kegiatan pendidikan pemilih kepada
Pemilih Pemula, Perempuan, dan
Disabilitas
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
63,8 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
JUMLAH 475,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
077.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI 78,3
Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara 578,0
JUMLAH 656,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1070MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI 78,3
Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara 578,0
JUMLAH 656,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
077.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Konstitusi RI 0,5
Penyelenggaraan Pengawasan Intern 0,5
Pembangunan Zona Integritas Pembangunan Zona Integritas 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 0,5 Pusat 07
Program Penanganan Perkara Konstitusi
dan Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara
5,5
Penanganan Perkara Konstitusi 5,5
Monitoring dan Evaluasi Putusan
Mahkamah Konstitusi
Monitoring dan Evaluasi Putusan
Mahkamah Konstitusi
1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
4,0 Pusat 07
Anotasi UU berdasarkan Putusan MK Penyusunan Anotasi UU
berdasarkan Putusan MK
15 Undang-
Undang
15 Undang-
Undang
15 Undang-
Undang
15 Undang-
Undang
15 Undang-
Undang
1,5 Pusat 07
JUMLAH 6,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1071MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Konstitusi RI 0,5
Penyelenggaraan Pengawasan Intern 0,5
Pembangunan Zona Integritas Pembangunan Zona Integritas 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 0,5 Pusat 07
Program Penanganan Perkara Konstitusi
dan Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara
5,5
Penanganan Perkara Konstitusi 5,5
Monitoring dan Evaluasi Putusan
Mahkamah Konstitusi
Monitoring dan Evaluasi Putusan
Mahkamah Konstitusi
1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
1
Rekomendasi
4,0 Pusat 07
Anotasi UU berdasarkan Putusan MK Penyusunan Anotasi UU
berdasarkan Putusan MK
15 Undang-
Undang
15 Undang-
Undang
15 Undang-
Undang
15 Undang-
Undang
15 Undang-
Undang
1,5 Pusat 07
JUMLAH 6,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
078.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK 134,9
Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme 427,0
JUMLAH 561,9
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1072MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK 134,9
Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme 427,0
JUMLAH 561,9
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
079.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI 239,5
Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek 4.736,7
JUMLAH 4.976,2
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1073MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI 239,5
Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek 4.736,7
JUMLAH 4.976,2
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
079.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI
185,6
Pembinaan, Pengembangan, Pendidikan
dan Pelatihan Peneliti 185,6
Pengembangan Research Power-House Peraturan Jabatan Fungsional Baru 5 5,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pengembangan Research Power-House Rancangan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
5 3,7 Provinsi Jawa Barat 03
Pengembangan Research Power-House Program Pendidikan Berbasis Riset
Untuk Bidang Ilmu Strategis
220 240 300 350 500 176,9 Provinsi Jawa Barat 03
Program Penelitian, Penguasaan, dan
Pemanfaatan Iptek
4.342,2
Pengembangan Sistem Dokumentasi dan
Informasi Ilmiah
26,0
Repositori ilmiah nasional (RIN) 26,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pengembangan Inovasi
1.100,6
Pengembangan Research Power-House Infrastruktur Pusat Data Hayati dan
Kekayaan Intelektual
1 1 1 0 0 496,5 Provinsi Jawa Barat 03
Pengembangan Research Power-House Infrastruktur Produktif Cibinong
Science and Technology Park (C-STP)
1 0 0 0 0 100,0 Provinsi Jawa Barat 03
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1074MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI
185,6
Pembinaan, Pengembangan, Pendidikan
dan Pelatihan Peneliti 185,6
Pengembangan Research Power-House Peraturan Jabatan Fungsional Baru 5 5,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pengembangan Research Power-House Rancangan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
5 3,7 Provinsi Jawa Barat 03
Pengembangan Research Power-House Program Pendidikan Berbasis Riset
Untuk Bidang Ilmu Strategis
220 240 300 350 500 176,9 Provinsi Jawa Barat 03
Program Penelitian, Penguasaan, dan
Pemanfaatan Iptek
4.342,2
Pengembangan Sistem Dokumentasi dan
Informasi Ilmiah
26,0
Repositori ilmiah nasional (RIN) 26,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pengembangan Inovasi
1.100,6
Pengembangan Research Power-House Infrastruktur Pusat Data Hayati dan
Kekayaan Intelektual
1 1 1 0 0 496,5 Provinsi Jawa Barat 03
Pengembangan Research Power-House Infrastruktur Produktif Cibinong
Science and Technology Park (C-STP)
1 0 0 0 0 100,0 Provinsi Jawa Barat 03
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
079.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Research Power-House Infrastruktur Fasilitas Genomic
Biodiversitas Tropika dan
Lingkungan Nasional Terintegrasi
1 1 0 0 0 259,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pengembangan Research Power-House Procurement of Multi Purposes
Research Vessels
1 1 3 3 3 0,1 Provinsi Jawa Barat 03
Pengembangan Research Power-House IPTEK LIPI Termanfaatkan oleh
UKM/Masyarakat
10 10 10 10 10 20,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pengembangan Research Power-House Infrastruktur Fasilitas laboratorium
proses pangan tradisional
berstandar current Good
Manufacturing Practices (c-GMP)
1 1 145,0 Provinsi DI Yogyakarta 03
Peningkatan budaya riset dan
ekperimentasi ilmiah sejak usia dini
Produk riset dan produk inovasi
sederhana yang dihasilkan oleh
siswa pendidikan menengah yang
mendapatkan pendampingan oleh
fungsional peneliti
0 200 200 200 200 40,0 Provinsi Jawa Barat 04
Pengembangan budaya produksi dan
kreativitas berbasis inovasi
Jumlah teknologi tepat guna hasil
karya anak bangsa yang
dikomersialisasikan
0 10 10 10 10 40,0 Provinsi Jawa Barat 04
Pengembangan Konservasi Tumbuhan
Indonesia-Kebun Raya Baru
170,2
Pencegahan Kehilangan
Keanekaragaman Hayati dan
Kerusakan Ekosistem
Kebun Raya Daerah yang
Dikembangkan
2 2 2 2 2 86,2 Provinsi Jawa Barat 03
Teknologi untuk keberlanjutan
pemanfaatan SDA
Konservasi Tumbuhan Pulau-Pulau
Terluar Indonesia : Primary
Ecoregion
2 2 2 2 84,0 DKI Jakarta 03
Penelitian dan Penguatan Sistem Mutu
dan Teknologi Pengujian
78,9
berkas 3, hlm. 1075INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Research Power-House Infrastruktur Fasilitas Genomic
Biodiversitas Tropika dan
Lingkungan Nasional Terintegrasi
1 1 0 0 0 259,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pengembangan Research Power-House Procurement of Multi Purposes
Research Vessels
1 1 3 3 3 0,1 Provinsi Jawa Barat 03
Pengembangan Research Power-House IPTEK LIPI Termanfaatkan oleh
UKM/Masyarakat
10 10 10 10 10 20,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pengembangan Research Power-House Infrastruktur Fasilitas laboratorium
proses pangan tradisional
berstandar current Good
Manufacturing Practices (c-GMP)
1 1 145,0 Provinsi DI Yogyakarta 03
Peningkatan budaya riset dan
ekperimentasi ilmiah sejak usia dini
Produk riset dan produk inovasi
sederhana yang dihasilkan oleh
siswa pendidikan menengah yang
mendapatkan pendampingan oleh
fungsional peneliti
0 200 200 200 200 40,0 Provinsi Jawa Barat 04
Pengembangan budaya produksi dan
kreativitas berbasis inovasi
Jumlah teknologi tepat guna hasil
karya anak bangsa yang
dikomersialisasikan
0 10 10 10 10 40,0 Provinsi Jawa Barat 04
Pengembangan Konservasi Tumbuhan
Indonesia-Kebun Raya Baru
170,2
Pencegahan Kehilangan
Keanekaragaman Hayati dan
Kerusakan Ekosistem
Kebun Raya Daerah yang
Dikembangkan
2 2 2 2 2 86,2 Provinsi Jawa Barat 03
Teknologi untuk keberlanjutan
pemanfaatan SDA
Konservasi Tumbuhan Pulau-Pulau
Terluar Indonesia : Primary
Ecoregion
2 2 2 2 84,0 DKI Jakarta 03
Penelitian dan Penguatan Sistem Mutu
dan Teknologi Pengujian
78,9
079.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Hasil Penelitian Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Terapan
18 11,9 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Teknologi Pengemasan Makanan
Olahan
2 2 2 2 2 67,0 Provinsi DI Yogyakarta 03
Penelitian Biologi
628,0
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Vaksin Rekombinan dan HPV 2 2 2 2 2 79,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Riset dan Inovasi Bahan Baku Obat 14,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Hasil Pengungkapan dan
Pemanfataan Biodiversitas
Nusantara
21 4 5 5 7 107,5 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Obat Berbasis OHT dan Fitofarmaka 4 4 4 4 4 109,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Riset dan Inovasi Bahan Baku Obat
Amoksilin
1 1 1 1 98,6 Provinsi Jawa Barat 03
berkas 3, hlm. 1076INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Hasil Penelitian Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Terapan
18 11,9 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Teknologi Pengemasan Makanan
Olahan
2 2 2 2 2 67,0 Provinsi DI Yogyakarta 03
Penelitian Biologi
628,0
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Vaksin Rekombinan dan HPV 2 2 2 2 2 79,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Riset dan Inovasi Bahan Baku Obat 14,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Hasil Pengungkapan dan
Pemanfataan Biodiversitas
Nusantara
21 4 5 5 7 107,5 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Obat Berbasis OHT dan Fitofarmaka 4 4 4 4 4 109,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Riset dan Inovasi Bahan Baku Obat
Amoksilin
1 1 1 1 98,6 Provinsi Jawa Barat 03
079.B.4
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Riset dan Inovasi Hasil
Pengembangan Biosimilar Insulin
67,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Riset dan Inovasi Bioteknologi
Modern dan teknologi pendukung
VUB Padi produktivitas tinggi
3 3 2 2 26,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Riset dan Inovasi Teknologi VUB
jagung potensi hasil tinggi
1 1 1 1 4,1 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Riset dan Inovasi Teknologi VUB
Kedelai potensi hasil tinggi
1 1 1 1 7,5 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Riset dan Inovasi Teknologi
pemuliaan dan produksi benih cabai
berproduksi tinggi
2 2 1 1 19,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Riset dan Inovasi Perbanyakan
massal umbi bawang varietas unggul
untuk penyediaan benih
2 2 2 2 19,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Riset dan Inovasi Bioteknologi
modern bibit sapi potong unggul
1 2 0 0 18,8 Provinsi Jawa Barat 03
berkas 3, hlm. 1077INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Riset dan Inovasi Hasil
Pengembangan Biosimilar Insulin
67,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Riset dan Inovasi Bioteknologi
Modern dan teknologi pendukung
VUB Padi produktivitas tinggi
3 3 2 2 26,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Riset dan Inovasi Teknologi VUB
jagung potensi hasil tinggi
1 1 1 1 4,1 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Riset dan Inovasi Teknologi VUB
Kedelai potensi hasil tinggi
1 1 1 1 7,5 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Riset dan Inovasi Teknologi
pemuliaan dan produksi benih cabai
berproduksi tinggi
2 2 1 1 19,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Riset dan Inovasi Perbanyakan
massal umbi bawang varietas unggul
untuk penyediaan benih
2 2 2 2 19,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Riset dan Inovasi Bioteknologi
modern bibit sapi potong unggul
1 2 0 0 18,8 Provinsi Jawa Barat 03
079.B.5
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Riset dan Inovasi Bioteknologi
modern untuk pembentukan galur
ayam lokal unggul
1 1 1 1 2,8 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Riset dan Inovasi Mikrostruktur
Komponen Rumah Tahan Gempa
dan Tahan Api
1 1 55,8 Provinsi Jawa Barat 03
Penelitian Ekonomi
366,0
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Hasil Penelitian tentang Perubahan
Masyarakat dalam Revolusi Digital
1 3 3 3 3 102,0 Provinsi DKI Jakarta 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Hasil Penelitian tentang Penguatan
Demokrasi Indonesia
1 3 82,0 Provinsi DKI Jakarta 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Hasil Penelitian tentang
Pembangunan Sosial Ekonomi
Inklusif dan Maritim
1 11 11 95,0 Provinsi DKI Jakarta 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Hasil Penelitian tentang Penguatan
Peran Indonesia di Tingkat Regional
dan Nasional
1 3 3 3 3 63,0 Provinsi DKI Jakarta 03
berkas 3, hlm. 1078INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Riset dan Inovasi Bioteknologi
modern untuk pembentukan galur
ayam lokal unggul
1 1 1 1 2,8 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Riset dan Inovasi Mikrostruktur
Komponen Rumah Tahan Gempa
dan Tahan Api
1 1 55,8 Provinsi Jawa Barat 03
Penelitian Ekonomi
366,0
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Hasil Penelitian tentang Perubahan
Masyarakat dalam Revolusi Digital
1 3 3 3 3 102,0 Provinsi DKI Jakarta 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Hasil Penelitian tentang Penguatan
Demokrasi Indonesia
1 3 82,0 Provinsi DKI Jakarta 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Hasil Penelitian tentang
Pembangunan Sosial Ekonomi
Inklusif dan Maritim
1 11 11 95,0 Provinsi DKI Jakarta 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Hasil Penelitian tentang Penguatan
Peran Indonesia di Tingkat Regional
dan Nasional
1 3 3 3 3 63,0 Provinsi DKI Jakarta 03
079.B.6
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Hasil Penelitian tentang
Pengembangan Risk Culture Melalui
Peningkatan Pengetahuan
Kebencanaan yang Terintegrasi
1 1 1 1 12,0 Provinsi DKI Jakarta 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Hasil Kajian Pembangunan Energi
Listrik Tenaga Nuklir yang Berdaya
Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan
Bagi Masyarakat di Indonesia
1 1 1 1 12,0 Provinsi DKI Jakarta 03
Penelitian Kimia
1.091,0
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Teknologi Kendaraan Listrik 1 1 1 1 1 873,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Radar Pertahanan Udara Nasional 1 1 1 36,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Hasil Penelitian dan Pengembangan
Obat Tradisional
3 3 3 3 32,0 Provinsi Banten 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Baterai Lithium Berlisensi Indonesia 1 1 1 44,0 Provinsi Banten 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Inovasi Teknologi Katalis Isomarisasi
Untuk Produksi Greenfuel
1 1 1 1 16,0 Provinsi Banten 03
berkas 3, hlm. 1079INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Hasil Penelitian tentang
Pengembangan Risk Culture Melalui
Peningkatan Pengetahuan
Kebencanaan yang Terintegrasi
1 1 1 1 12,0 Provinsi DKI Jakarta 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Hasil Kajian Pembangunan Energi
Listrik Tenaga Nuklir yang Berdaya
Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan
Bagi Masyarakat di Indonesia
1 1 1 1 12,0 Provinsi DKI Jakarta 03
Penelitian Kimia
1.091,0
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Teknologi Kendaraan Listrik 1 1 1 1 1 873,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Radar Pertahanan Udara Nasional 1 1 1 36,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Hasil Penelitian dan Pengembangan
Obat Tradisional
3 3 3 3 32,0 Provinsi Banten 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Baterai Lithium Berlisensi Indonesia 1 1 1 44,0 Provinsi Banten 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Inovasi Teknologi Katalis Isomarisasi
Untuk Produksi Greenfuel
1 1 1 1 16,0 Provinsi Banten 03
079.B.7
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Hasil pengembangan dan aplikasi alat
kesehatan: clip anuarisma untuk
implan bedah otak, implan tulang, dan
karteter diagnostik jantung
3 3 3 3 90,0 Provinsi Banten 03
Penelitian Oseanografi
870,0
Hasil Penelitian Ilmu Pengetahuan
Kebumian dan Kelautan untuk Kajian
Potensi Bencana
3 4,1 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Hasil Penelitian Ilmu Pengetahuan
Kebumian untuk Ekosistem Perairan
Darat dan Laut
5 13,1 Provinsi DKI Jakarta 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Core Reef Rehabilitation and
Management Program-Coral Triangle
Initiative Project
5 5 0 0 263,1 Provinsi DKI Jakarta 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Teknologi Pangan Inovatif Berbasis
Mikro Alga Laut Strain Indonesia
(MALSAI)
1 315,0 Provinsi DKI Jakarta 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Penguatan Riset Samudra Nasional 1 1 1 1 102,2 Provinsi DKI Jakarta 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Lokasi Riset Interdisiplin Indonesia
Early Warning System (InaTEWS)
3 16 16 16 26,5 Provinsi Jawa Barat 03
berkas 3, hlm. 1080INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Hasil pengembangan dan aplikasi alat
kesehatan: clip anuarisma untuk
implan bedah otak, implan tulang, dan
karteter diagnostik jantung
3 3 3 3 90,0 Provinsi Banten 03
Penelitian Oseanografi
870,0
Hasil Penelitian Ilmu Pengetahuan
Kebumian dan Kelautan untuk Kajian
Potensi Bencana
3 4,1 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Hasil Penelitian Ilmu Pengetahuan
Kebumian untuk Ekosistem Perairan
Darat dan Laut
5 13,1 Provinsi DKI Jakarta 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Core Reef Rehabilitation and
Management Program-Coral Triangle
Initiative Project
5 5 0 0 263,1 Provinsi DKI Jakarta 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Teknologi Pangan Inovatif Berbasis
Mikro Alga Laut Strain Indonesia
(MALSAI)
1 315,0 Provinsi DKI Jakarta 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Penguatan Riset Samudra Nasional 1 1 1 1 102,2 Provinsi DKI Jakarta 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Lokasi Riset Interdisiplin Indonesia
Early Warning System (InaTEWS)
3 16 16 16 26,5 Provinsi Jawa Barat 03
079.B.8
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Konservasi & Manajemen
Pengelolaan SDA: Perencanaan
Pemanfaatan Ruang DAS Berbasis
Integritas Fungsi Ekosistem Sungai
untuk Mendukung Pembangunan
Daerah
1 1 1 1 26,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Teknologi Konservasi DAS : Decision
Support System (DSS) & Konsep
Pengelolaan untuk Percepatan
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan (P3K) Daerah Aliran
Sungai (DAS)
1 1 1 1 42,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pengembangan Research Power-House Fasilitas kawasan geodiversitas
Indonesia - Karang Sambung
1 0 0 0 78,0 Provinsi Jawa Tengah 03
Pengembangan Penerbitan Ilmiah 11,5
Literasi Iptek Berbasis Terbitan dan
Multimedia yang Terdiseminasi kepada
Stakeholder
1 1 1 1 1 11,5 DKI Jakarta 03
JUMLAH 4.527,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 1081INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Konservasi & Manajemen
Pengelolaan SDA: Perencanaan
Pemanfaatan Ruang DAS Berbasis
Integritas Fungsi Ekosistem Sungai
untuk Mendukung Pembangunan
Daerah
1 1 1 1 26,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pemanfaatan Iptek dan penciptaan
Inovasi di Bidang-bidang Fokus
Rencana Induk Riset Nasional 2017-
2045 untuk pembangunan yang
berkelanjutan
Teknologi Konservasi DAS : Decision
Support System (DSS) & Konsep
Pengelolaan untuk Percepatan
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan (P3K) Daerah Aliran
Sungai (DAS)
1 1 1 1 42,0 Provinsi Jawa Barat 03
Pengembangan Research Power-House Fasilitas kawasan geodiversitas
Indonesia - Karang Sambung
1 0 0 0 78,0 Provinsi Jawa Tengah 03
Pengembangan Penerbitan Ilmiah 11,5
Literasi Iptek Berbasis Terbitan dan
Multimedia yang Terdiseminasi kepada
Stakeholder
1 1 1 1 1 11,5 DKI Jakarta 03
JUMLAH 4.527,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
080.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan 362,2
Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi 925,6
JUMLAH 1.287,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1082MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan 362,2
Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi 925,6
JUMLAH 1.287,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
080.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan
111,9
Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan BATAN 29,9
Peningkatan kuantitas dan kapasitas
(kualifikasi/kompetensi) SDM Iptek
Pegawai yang melanjutkan
pendidikan jenjang S2/S3 menuju
kepakaran bidang iptek nuklir
15 20 20 20 20 12,7 Pusat 03
Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan SDM BATAN
Layanan Pendidikan dan Pelatihan 500 500 600 600 600 9,2 Pusat 03
Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan
SDM BATAN
Jumlah Revitalisasi Pendidikan dan
Pelatihan SDM BATAN
2 2 2 2 2 8,0 Pusat 03
Pelaksanaan Standardisasi, Jaminan
Mutu Nuklir, Akreditasi dan SertifikasI
6,7
Pelaksanaan dan Penerapan
Standarisasi Iptek Nuklir
Dokumen Standardisasi Produk
Iptek Nuklir
6 7 7 7 7 3,5 Pusat 03
Pelaksanaan dan Penerapan Akreditasi
dan Sertifikasi Iptek Nukli
Akreditasi dan Sertifikasi Iptek
Nuklir
2 7 7 7 7 3,2 Pusat 03
Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi
Nuklir 75,2
Jasa Pendidikan Iptek Nuklir Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Jasa Sertifikasi Personel
3.25 3.25 3.26 3.26 3.27 30,6 03
Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi
Nuklir
Jumlah lulusan Sekolah Tinggi
Teknologi Nuklir
96 68 107 96 96 31,9 Yogyakarta 03
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1083MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan
111,9
Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan BATAN 29,9
Peningkatan kuantitas dan kapasitas
(kualifikasi/kompetensi) SDM Iptek
Pegawai yang melanjutkan
pendidikan jenjang S2/S3 menuju
kepakaran bidang iptek nuklir
15 20 20 20 20 12,7 Pusat 03
Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan SDM BATAN
Layanan Pendidikan dan Pelatihan 500 500 600 600 600 9,2 Pusat 03
Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan
SDM BATAN
Jumlah Revitalisasi Pendidikan dan
Pelatihan SDM BATAN
2 2 2 2 2 8,0 Pusat 03
Pelaksanaan Standardisasi, Jaminan
Mutu Nuklir, Akreditasi dan SertifikasI
6,7
Pelaksanaan dan Penerapan
Standarisasi Iptek Nuklir
Dokumen Standardisasi Produk
Iptek Nuklir
6 7 7 7 7 3,5 Pusat 03
Pelaksanaan dan Penerapan Akreditasi
dan Sertifikasi Iptek Nukli
Akreditasi dan Sertifikasi Iptek
Nuklir
2 7 7 7 7 3,2 Pusat 03
Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi
Nuklir 75,2
Jasa Pendidikan Iptek Nuklir Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Jasa Sertifikasi Personel
3.25 3.25 3.26 3.26 3.27 30,6 03
Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi
Nuklir
Jumlah lulusan Sekolah Tinggi
Teknologi Nuklir
96 68 107 96 96 31,9 Yogyakarta 03
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
080.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penguatan Pengembangan Pendidikan
Tinggi Teknologi Nuklir
3 3 3 3 3 12,7 Pusat 03
Program Penelitian Pengembangan dan
Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan
Radiasi 277,8
Pengkajian dan Penerapan Sistem Energi
Nuklir 168,3
Pengembangan PLTN Skala Industri Pengembangan PLTN Skala Industri 5 6 6 6 7 168,3 03
Pengembangan Teknologi Produksi
Radioisotop dan Radiofarmaka 53,1
Teknologi garda depan (frontier) yang
dikuasai
Prototipe RF Radiosinovektori 1 Data Riset 1 Data Riset 1 Data Riset 1 Prototipe 4,2 Prov Banten 03
Pengembangan Radioisotop dan
Radiofarmaka untuk Diagnosis dan
Terapi
Prototipe Radioisotop dan
Radiofarmaka
5 5 7 7 7 31,3 Prov Banten 03
Pemeliharaan, Peningkatan Fasilitas
dan Pengendalian Keselamatan
Pendukung Pengembangan
Radioisotop dan Radiofarmaka
Dokumen Pengoperasian,
Pemeliharaan Fasilitas
Pengembangan Teknologi
Radioisotop dan Radiofarmaka
1 1 1 1 1 17,6 Prov Banten 03
Pengembangan Sains dan Teknologi
Nuklir Terapan dan Revitalisasi Reaktor
Riset 23,7
Teknologi garda depan (frontier) yang
dikuasai
Prototipe Senyawa Bertanda untuk
Diagnosis Spesifik Toksoplasmosis
1 Data Riset 1 Data Riset 1 Data Riset 1 Data Riset 1 Prototipe 23,7 Prov Banten 03
Pengembangan Teknologi dan
Keselamatan Reaktor Nuklir 32,7
Pengembangan Teknologi dan
Keselamatan Reaktor Nuklir
Dokumen Teknis Teknologi dan
Keselamatan PLTN Besar dan SMR
4 5 6 7 8 32,7 03
JUMLAH 389,7
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 1084INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penguatan Pengembangan Pendidikan
Tinggi Teknologi Nuklir
3 3 3 3 3 12,7 Pusat 03
Program Penelitian Pengembangan dan
Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan
Radiasi 277,8
Pengkajian dan Penerapan Sistem Energi
Nuklir 168,3
Pengembangan PLTN Skala Industri Pengembangan PLTN Skala Industri 5 6 6 6 7 168,3 03
Pengembangan Teknologi Produksi
Radioisotop dan Radiofarmaka 53,1
Teknologi garda depan (frontier) yang
dikuasai
Prototipe RF Radiosinovektori 1 Data Riset 1 Data Riset 1 Data Riset 1 Prototipe 4,2 Prov Banten 03
Pengembangan Radioisotop dan
Radiofarmaka untuk Diagnosis dan
Terapi
Prototipe Radioisotop dan
Radiofarmaka
5 5 7 7 7 31,3 Prov Banten 03
Pemeliharaan, Peningkatan Fasilitas
dan Pengendalian Keselamatan
Pendukung Pengembangan
Radioisotop dan Radiofarmaka
Dokumen Pengoperasian,
Pemeliharaan Fasilitas
Pengembangan Teknologi
Radioisotop dan Radiofarmaka
1 1 1 1 1 17,6 Prov Banten 03
Pengembangan Sains dan Teknologi
Nuklir Terapan dan Revitalisasi Reaktor
Riset 23,7
Teknologi garda depan (frontier) yang
dikuasai
Prototipe Senyawa Bertanda untuk
Diagnosis Spesifik Toksoplasmosis
1 Data Riset 1 Data Riset 1 Data Riset 1 Data Riset 1 Prototipe 23,7 Prov Banten 03
Pengembangan Teknologi dan
Keselamatan Reaktor Nuklir 32,7
Pengembangan Teknologi dan
Keselamatan Reaktor Nuklir
Dokumen Teknis Teknologi dan
Keselamatan PLTN Besar dan SMR
4 5 6 7 8 32,7 03
JUMLAH 389,7
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
081.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT 259,3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bppt 18,0
Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi 7.465,9
JUMLAH 7.743,1
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1085MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT 259,3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bppt 18,0
Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi 7.465,9
JUMLAH 7.743,1
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
081.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT
80,3
Dukungan Manajemen dan Administrasi
Sumber Daya Manusia dan Organisasi
BPPT 80,3
Peningkatan kuantitas dan kapasitas
(kualifikasi/kompetensi) SDM Iptek
Jumlah Perekayasa yang
mendapatkan Beasiswa S3
1 1 1 1 1 77,5 DKI Jakarta 03
Peningkatan kuantitas dan kapasitas
(kualifikasi/kompetensi) SDM Iptek
Program Pembinaan Pejabat
Fungsional Perekayasa dan Teknisi
Litkayasa
2,8 DKI Jakarta 03
Program Pengkajian dan Penerapan
Teknologi
6.651,8
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Kekuatan Struktur 138,5
Penelitian Flagship Riset Nasional Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Kekuatan Struktur
1 1 1 1 1 138,5 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pati
5,5
Penelitian Flagship Riset Nasional Inovasi Teknologi Produksi Bahan
Baku Obat
1 1 1 1 1 5,5 Lampung 03
Pengkajian dan Penerapan Bioteknologi
34,8
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Produksi
Pembibitan Hortikultura
1 1 1 1 1 17,5 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Bioteknologi untuk
Pengembangan Bahan Baku Obat
1 1 1 1 1 17,3 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1086MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT
80,3
Dukungan Manajemen dan Administrasi
Sumber Daya Manusia dan Organisasi
BPPT 80,3
Peningkatan kuantitas dan kapasitas
(kualifikasi/kompetensi) SDM Iptek
Jumlah Perekayasa yang
mendapatkan Beasiswa S3
1 1 1 1 1 77,5 DKI Jakarta 03
Peningkatan kuantitas dan kapasitas
(kualifikasi/kompetensi) SDM Iptek
Program Pembinaan Pejabat
Fungsional Perekayasa dan Teknisi
Litkayasa
2,8 DKI Jakarta 03
Program Pengkajian dan Penerapan
Teknologi
6.651,8
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Kekuatan Struktur 138,5
Penelitian Flagship Riset Nasional Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Kekuatan Struktur
1 1 1 1 1 138,5 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pati
5,5
Penelitian Flagship Riset Nasional Inovasi Teknologi Produksi Bahan
Baku Obat
1 1 1 1 1 5,5 Lampung 03
Pengkajian dan Penerapan Bioteknologi
34,8
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Produksi
Pembibitan Hortikultura
1 1 1 1 1 17,5 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Bioteknologi untuk
Pengembangan Bahan Baku Obat
1 1 1 1 1 17,3 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
081.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika
Pantai 22,8
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
UJi Teknologi Infrastruktur
Pelabuhan dan Dinamika Pantai
untuk mendukung Bidang Maritim
dan Transportasi
1 1 1 1 1 8,7 Yogakarta 03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-
TEWS
1 1 1 1 1 14,1 Yogyakarta 03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Survei Kelautan 215,9
Teknologi untuk pencegahan dan
mitigasi pascabencana
Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-
TEWS
5 5 5 5 5 215,9 DKI Jakarta, Mentawai
dan Selat Sunda
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Agroindustri 13,4
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Pangan untuk
Mencegah Stunting
1 1 1 1 1 13,4 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Bioindustri 3,8
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Produksi Bahan
Baku Obat
1 1 1 1 1 3,8 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Informasi dan Komunikasi 24,6
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Penyelenggaraan
Sistem Elektronik Untuk e-Services
(e-Government dan e-Business)
1 1 1 1 1 24,6 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Farmasi dan Medika 110,8
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Produksi Bahan
Baku Obat
1 1 1 1 1 110,8 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Industri Permesinan 29,1
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Sistem Charging
Station
1 1 1 1 1 4,1 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
berkas 3, hlm. 1087INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika
Pantai 22,8
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
UJi Teknologi Infrastruktur
Pelabuhan dan Dinamika Pantai
untuk mendukung Bidang Maritim
dan Transportasi
1 1 1 1 1 8,7 Yogakarta 03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-
TEWS
1 1 1 1 1 14,1 Yogyakarta 03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Survei Kelautan 215,9
Teknologi untuk pencegahan dan
mitigasi pascabencana
Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-
TEWS
5 5 5 5 5 215,9 DKI Jakarta, Mentawai
dan Selat Sunda
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Agroindustri 13,4
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Pangan untuk
Mencegah Stunting
1 1 1 1 1 13,4 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Bioindustri 3,8
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Produksi Bahan
Baku Obat
1 1 1 1 1 3,8 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Informasi dan Komunikasi 24,6
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Penyelenggaraan
Sistem Elektronik Untuk e-Services
(e-Government dan e-Business)
1 1 1 1 1 24,6 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Farmasi dan Medika 110,8
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Produksi Bahan
Baku Obat
1 1 1 1 1 110,8 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Industri Permesinan 29,1
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Sistem Charging
Station
1 1 1 1 1 4,1 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
081.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Sistem Propulsi
Kendaraan Berbasis Listrik
1 1 1 1 1 25,0 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Industri Pertahanan dan Keamanan 607,0
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Puna Male
Kombatan
3 3 3 3 3 607,0 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Pengembangan Sumber Daya Wilayah 77,3
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Sistem Informasi
Zoonosis dan Emerging Infectious
Diseases
1 1 1 1 1 77,3 Provinsi Riau 03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Sistem dan Prasarana Transportasi 1.305,5
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Produk bidang Transportasi
Perkeretaapian
2 2 2 2 2 1.305,5 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan penerapan Teknologi
Lingkungan 8,1
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Pilot Project Garam
Terintegrasi
2 2 2 2 2 1,0 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-
TEWS
2 2 2 7,1 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Material 148,3
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Pilot Project Garam
Terintegrasi
1 1 1 1 1 1,0 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Implan Tulang
Titanium dan Gigi
2 2 2 2 2 120,2 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Bangunan Tahan
Gempa, Tahan Api, Cepat Bangun
dan Murah
1 1 1 1 1 10,0 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-
TEWS
1 1 1 4,6 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Sistem Charging
Station
1 1 1 1 1 11,4 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
berkas 3, hlm. 1088INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Sistem Propulsi
Kendaraan Berbasis Listrik
1 1 1 1 1 25,0 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Industri Pertahanan dan Keamanan 607,0
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Puna Male
Kombatan
3 3 3 3 3 607,0 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Pengembangan Sumber Daya Wilayah 77,3
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Sistem Informasi
Zoonosis dan Emerging Infectious
Diseases
1 1 1 1 1 77,3 Provinsi Riau 03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Sistem dan Prasarana Transportasi 1.305,5
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Produk bidang Transportasi
Perkeretaapian
2 2 2 2 2 1.305,5 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan penerapan Teknologi
Lingkungan 8,1
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Pilot Project Garam
Terintegrasi
2 2 2 2 2 1,0 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-
TEWS
2 2 2 7,1 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Material 148,3
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Pilot Project Garam
Terintegrasi
1 1 1 1 1 1,0 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Implan Tulang
Titanium dan Gigi
2 2 2 2 2 120,2 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Bangunan Tahan
Gempa, Tahan Api, Cepat Bangun
dan Murah
1 1 1 1 1 10,0 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-
TEWS
1 1 1 4,6 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Sistem Charging
Station
1 1 1 1 1 11,4 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
081.B.4
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Puna Male
Kombatan
1 1 1 1 1 1,1 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Produksi Pertanian 13,7
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi teknologi produksi bahan
baku obat herbal
1 1 1 1 1 13,7 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Reduksi Risiko Bencana 2.250,0
Teknologi untuk pencegahan dan
mitigasi pascabencana
Inovasi Sistem dan Teknologi
Reduksi Risiko Bencana
1 1 1 2.250,0 Kepulauan Mentawai dan
Selat Sunda
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Pengembangan Sumber Daya Mineral 10,0
Teknologi untuk pencegahan dan
mitigasi pascabencana
Inovasi Teknologi Pengolahan dan
Pemurnian Mineral Nikel
1 1 1 1 1 10,0 Morowali 03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Hidrodinamika 29,5
Teknologi garda depan (frontier) yang
dikuasai
Inovasi Teknologi Hidrodinamika
Bidang Maritim
3 3 3 3 3 29,5 Jawa Timur 03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Modifikasi Cuaca 479,7
Teknologi untuk pencegahan dan
mitigasi pascabencana
Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-
TEWS
4 4 4 23,7 DKI Jakarta 03
Teknologi untuk pencegahan dan
mitigasi pascabencana
Uji Teknologi dan Armada untuk
penanganan bencana
hidrometeorologi di Provinsi Rawan
Bencana
4 4 4 4 4 101,0 Provinsi Riau 03
Teknologi untuk pencegahan dan
mitigasi pascabencana
Pengadaan armada pendukung
modifikasi Cuaca dan Peralatannya
4 4 4 355,0 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan
Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika,
Aeroakustika
12,8
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Pengembangan Teknologi
Maritim
1 1 1 1 1 4,2 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Puna Male
Kombatan
1 1 1 1 1 8,6 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
berkas 3, hlm. 1089INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Puna Male
Kombatan
1 1 1 1 1 1,1 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Produksi Pertanian 13,7
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi teknologi produksi bahan
baku obat herbal
1 1 1 1 1 13,7 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Reduksi Risiko Bencana 2.250,0
Teknologi untuk pencegahan dan
mitigasi pascabencana
Inovasi Sistem dan Teknologi
Reduksi Risiko Bencana
1 1 1 2.250,0 Kepulauan Mentawai dan
Selat Sunda
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Pengembangan Sumber Daya Mineral 10,0
Teknologi untuk pencegahan dan
mitigasi pascabencana
Inovasi Teknologi Pengolahan dan
Pemurnian Mineral Nikel
1 1 1 1 1 10,0 Morowali 03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Hidrodinamika 29,5
Teknologi garda depan (frontier) yang
dikuasai
Inovasi Teknologi Hidrodinamika
Bidang Maritim
3 3 3 3 3 29,5 Jawa Timur 03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Modifikasi Cuaca 479,7
Teknologi untuk pencegahan dan
mitigasi pascabencana
Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-
TEWS
4 4 4 23,7 DKI Jakarta 03
Teknologi untuk pencegahan dan
mitigasi pascabencana
Uji Teknologi dan Armada untuk
penanganan bencana
hidrometeorologi di Provinsi Rawan
Bencana
4 4 4 4 4 101,0 Provinsi Riau 03
Teknologi untuk pencegahan dan
mitigasi pascabencana
Pengadaan armada pendukung
modifikasi Cuaca dan Peralatannya
4 4 4 355,0 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian, Penerapan dan Pelayanan
Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika,
Aeroakustika
12,8
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Pengembangan Teknologi
Maritim
1 1 1 1 1 4,2 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Puna Male
Kombatan
1 1 1 1 1 8,6 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
081.B.5
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengkajian dan Penerapan Sistem Audit
Teknologi 13,4
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Pilot Project Garam
Industri
1 1 1 1 1 8,5 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Puna Male
Kombatan
1 1 1 1 1 0,9 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Produksi Bahan
Baku Obat
1 1 1 1 1 1,5 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Sistem Charging
Station
1 1 1 1 1 2,5 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Industri
Proses dan Energi
2,8
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Sistem Charging
Station
1 1 1 1 1 2,8 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Industri
Manufaktur, Telematika dan Elektronika
2,5
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Sistem Charging
Mobil Listrik
1 1 1 1 1 2,5 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Konversi Energi
415,0
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Pembangkit Listrik
Tenaga Panas Bumi (PLTP) skala
kecil
1 1 1 1 1 331,6 Kamojang 03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Sistem Charging
Station
1 1 1 1 1 83,4 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Pengembangan Sumber Daya Energi dan
Industri Kimia
173,7
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Pilot Project Garam
Industri
1 1 1 1 1 173,7 Gresik, Jawa Timur 03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Rekayasa Industri Maritim 363,0
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Industri
Perkapalan
5 5 5 5 5 363,0 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
berkas 3, hlm. 1090INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengkajian dan Penerapan Sistem Audit
Teknologi 13,4
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Pilot Project Garam
Industri
1 1 1 1 1 8,5 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Puna Male
Kombatan
1 1 1 1 1 0,9 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Produksi Bahan
Baku Obat
1 1 1 1 1 1,5 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Sistem Charging
Station
1 1 1 1 1 2,5 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Industri
Proses dan Energi
2,8
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Sistem Charging
Station
1 1 1 1 1 2,8 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Industri
Manufaktur, Telematika dan Elektronika
2,5
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Sistem Charging
Mobil Listrik
1 1 1 1 1 2,5 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Konversi Energi
415,0
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Pembangkit Listrik
Tenaga Panas Bumi (PLTP) skala
kecil
1 1 1 1 1 331,6 Kamojang 03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Sistem Charging
Station
1 1 1 1 1 83,4 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Pengembangan Sumber Daya Energi dan
Industri Kimia
173,7
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Pilot Project Garam
Industri
1 1 1 1 1 173,7 Gresik, Jawa Timur 03
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Rekayasa Industri Maritim 363,0
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Industri
Perkapalan
5 5 5 5 5 363,0 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
081.B.6
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Elektronika 140,5
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Sistem Charging
Mobil Listrik
5 5 5 5 5 5,0 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-
TEWS
5 5 5 135,5 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
JUMLAH 6.732,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 1091INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Elektronika 140,5
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Teknologi Sistem Charging
Mobil Listrik
5 5 5 5 5 5,0 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Inovasi Sistem dan Teknologi Ina-
TEWS
5 5 5 135,5 Serpong, Tangerang
Selatan-Banten
JUMLAH 6.732,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
082.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAPAN 178,2
Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa 3.781,3
JUMLAH 3.959,5
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1092MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAPAN 178,2
Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa 3.781,3
JUMLAH 3.959,5
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
082.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengembangan Teknologi
Penerbangan dan Antariksa 3.707,0
Pengembangan Teknologi dan Data
Penginderaan Jauh 331,0
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Data citra resolusi menengah, tinggi
dan sangat tinggi
(ANGGOTA PRN PENGINDERAAN
JAUH)
3650000 3650000 3650000 3650000 3650000 296,0 Pusat 03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Space Map untuk Multi Sektor
(ANGGOTA PRN PENGINDERAAN
JAUH)
4 4 4 4 4 10,0 Pusat 03
Teknologi untuk pencegahan dan
mitigasi pascabencana
Produk Litbangyasa Teknologi dan
Data Penginderaan Jauh
9 9 9 9 9 10,0 Pusat 03
Teknologi untuk pencegahan dan
mitigasi pascabencana
Sistem Penyediaan Data dan Produk
Data Hotspot
1 1 1 1 1 15,0 Pusat 03
Pengembangan Sains Antariksa 211,9
Infrastruktur Iptek Strategis yang
Dikembangkan
Observatorium Nasional (Obsnas) di
NTT
1 - - - 164,0 Provinsi NTT 03
Teknologi untuk pencegahan dan
mitigasi pascabencana
Informasi cuaca antariksa 3 3 3 3 3 47,9 Jawa Barat 03
Pengembangan Sains Atmosfer 320,5
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Sistem Pendukung Keputusan (DSS)
Dinamika Atmosfer Ekuator Untuk
Keselamatan Transportasi,
Ketahanan Pangan dan Perubahan
Iklim
(ANGGOTA PRN PENGINDERAAN
JAUH)
3 3 3 3 3 95,0 Jawa Barat 03
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1093MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengembangan Teknologi
Penerbangan dan Antariksa 3.707,0
Pengembangan Teknologi dan Data
Penginderaan Jauh 331,0
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Data citra resolusi menengah, tinggi
dan sangat tinggi
(ANGGOTA PRN PENGINDERAAN
JAUH)
3650000 3650000 3650000 3650000 3650000 296,0 Pusat 03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Space Map untuk Multi Sektor
(ANGGOTA PRN PENGINDERAAN
JAUH)
4 4 4 4 4 10,0 Pusat 03
Teknologi untuk pencegahan dan
mitigasi pascabencana
Produk Litbangyasa Teknologi dan
Data Penginderaan Jauh
9 9 9 9 9 10,0 Pusat 03
Teknologi untuk pencegahan dan
mitigasi pascabencana
Sistem Penyediaan Data dan Produk
Data Hotspot
1 1 1 1 1 15,0 Pusat 03
Pengembangan Sains Antariksa 211,9
Infrastruktur Iptek Strategis yang
Dikembangkan
Observatorium Nasional (Obsnas) di
NTT
1 - - - 164,0 Provinsi NTT 03
Teknologi untuk pencegahan dan
mitigasi pascabencana
Informasi cuaca antariksa 3 3 3 3 3 47,9 Jawa Barat 03
Pengembangan Sains Atmosfer 320,5
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Sistem Pendukung Keputusan (DSS)
Dinamika Atmosfer Ekuator Untuk
Keselamatan Transportasi,
Ketahanan Pangan dan Perubahan
Iklim
(ANGGOTA PRN PENGINDERAAN
JAUH)
3 3 3 3 3 95,0 Jawa Barat 03
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
082.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Decision Support Tools (DST)
berbasis Sains dan Teknologi
Atmosfer untuk mendukung Smart
Water Management System
- 3 3 3 3 100,5 Jawa Barat 03
Infrastruktur Iptek Strategis yang
Dikembangkan
Laboratorium Terbang Nasional - 1 - - - 125,0 Jawa Barat 03
Pengembangan Pemanfaatan
Penginderaan Jauh 360,2
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Penginderaan Jauh Untuk Data
Kawasan Konservasi, Pencegahan
Pencemaran, Kebencanaan, dan
Pemanfaatan SDA (KOORDINATOR
PRN)
1 2 2 2 1 35,0 Pusat 03
Teknologi untuk keberlanjutan
pemanfaatan SDA
Model pemanfaatan dan Informasi
Penginderaan Jauh untuk
mendukung tujuan pembangunan
nasional berkelanjutan (SDGs)
19 2 2 2 2 25,0 Pusat 03
Teknologi untuk keberlanjutan
pemanfaatan SDA
Layanan Pengguna Bidang
Pemanfaatan Penginderaan Jauh
100 3 3 3 3 29,8 Pusat 03
Infrastruktur Iptek Strategis yang
Dikembangkan
Pengembangan Sistem Pemantauan
Bumi Nasional
- 4 4 270,4 03
Pengembangan Teknologi Penerbangan
655,1
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Mission System Pesawat Tanpa Awak
MALE (ANGGOTA PRN PESAWAT
MALE KOMBATAN)
1 1 1 1 1 275,0 Jawa Barat 03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Pesawat N219 Amphibi
(KOORDINATOR PRN)
1 1 1 1 1 250,1 Jawa Barat 03
Teknologi garda depan (frontier) yang
dikuasai
Teknologi Operasi Terbang dan
Diseminasi
2 2 2 2 2 5,0 Jawa Barat 03
Infrastruktur Iptek Strategis yang
Dikembangkan
Pembangunan Laboratorium
Pengujian Komponen Pesawat Udara
Berdasarkan Standar Internasional
DO-160
1 - - - - 125,0 Jawa Barat 03
Pengembangan Teknologi Satelit 845,2
berkas 3, hlm. 1094INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Decision Support Tools (DST)
berbasis Sains dan Teknologi
Atmosfer untuk mendukung Smart
Water Management System
- 3 3 3 3 100,5 Jawa Barat 03
Infrastruktur Iptek Strategis yang
Dikembangkan
Laboratorium Terbang Nasional - 1 - - - 125,0 Jawa Barat 03
Pengembangan Pemanfaatan
Penginderaan Jauh 360,2
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Penginderaan Jauh Untuk Data
Kawasan Konservasi, Pencegahan
Pencemaran, Kebencanaan, dan
Pemanfaatan SDA (KOORDINATOR
PRN)
1 2 2 2 1 35,0 Pusat 03
Teknologi untuk keberlanjutan
pemanfaatan SDA
Model pemanfaatan dan Informasi
Penginderaan Jauh untuk
mendukung tujuan pembangunan
nasional berkelanjutan (SDGs)
19 2 2 2 2 25,0 Pusat 03
Teknologi untuk keberlanjutan
pemanfaatan SDA
Layanan Pengguna Bidang
Pemanfaatan Penginderaan Jauh
100 3 3 3 3 29,8 Pusat 03
Infrastruktur Iptek Strategis yang
Dikembangkan
Pengembangan Sistem Pemantauan
Bumi Nasional
- 4 4 270,4 03
Pengembangan Teknologi Penerbangan
655,1
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Mission System Pesawat Tanpa Awak
MALE (ANGGOTA PRN PESAWAT
MALE KOMBATAN)
1 1 1 1 1 275,0 Jawa Barat 03
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Pesawat N219 Amphibi
(KOORDINATOR PRN)
1 1 1 1 1 250,1 Jawa Barat 03
Teknologi garda depan (frontier) yang
dikuasai
Teknologi Operasi Terbang dan
Diseminasi
2 2 2 2 2 5,0 Jawa Barat 03
Infrastruktur Iptek Strategis yang
Dikembangkan
Pembangunan Laboratorium
Pengujian Komponen Pesawat Udara
Berdasarkan Standar Internasional
DO-160
1 - - - - 125,0 Jawa Barat 03
Pengembangan Teknologi Satelit 845,2
082.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Satelit Konstelasi Komunikasi Orbit
Rendah (KOORDINATOR PRN)
1 1 844,2 Jawa Barat 03
Teknologi untuk keberlanjutan
pemanfaatan SDA
Satelit Mikro LAPAN-A4 1 1,0 Jawa Barat 03
Pengembangan Teknologi Roket 983,2
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Prototipe roket bertingkat 100 KM
(KOORDINATOR PRN)
1 1 1 1 1 975,0 Jawa Barat 03
Teknologi garda depan (frontier) yang
dikuasai
Prototipe Roket Untuk Pemanfaatan
Khusus
2 5,0 Jawa Barat 03
Infrastruktur Iptek Strategis yang
Dikembangkan
Bandar Antariksa Skala Kecil - - - - - 3,2 Papua 03
JUMLAH 3.707,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 1095INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Satelit Konstelasi Komunikasi Orbit
Rendah (KOORDINATOR PRN)
1 1 844,2 Jawa Barat 03
Teknologi untuk keberlanjutan
pemanfaatan SDA
Satelit Mikro LAPAN-A4 1 1,0 Jawa Barat 03
Pengembangan Teknologi Roket 983,2
Hasil inovasi Flagship Nasional
Prioritas Riset Nasional
Prototipe roket bertingkat 100 KM
(KOORDINATOR PRN)
1 1 1 1 1 975,0 Jawa Barat 03
Teknologi garda depan (frontier) yang
dikuasai
Prototipe Roket Untuk Pemanfaatan
Khusus
2 5,0 Jawa Barat 03
Infrastruktur Iptek Strategis yang
Dikembangkan
Bandar Antariksa Skala Kecil - - - - - 3,2 Papua 03
JUMLAH 3.707,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
083.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial 417,3
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial 3.533,2
JUMLAH 3.950,5
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1096MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial 417,3
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial 3.533,2
JUMLAH 3.950,5
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
083.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Penyelenggaraan Informasi
Geospasial
2.368,4
Pembangunan Jaring Kontrol Geodesi
dan Geodinamika
387,1
Stasiun Indonesia CORS yang
Terbangun
Jumlah stasiun Indonesia CORS
yang dibangun
30 45 45 45 45 242,5 Cors RPJMN (Sulawesi
Selatan, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Barat,
Maluku, Papua), CORS
InaTEWS (Sulawesi Utara,
Sulawesi Tengah,
Sulawesi Tenggara,
Maluku Utara, Maluku,
Papua Barat)
06
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1097MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Penyelenggaraan Informasi
Geospasial
2.368,4
Pembangunan Jaring Kontrol Geodesi
dan Geodinamika
387,1
Stasiun Indonesia CORS yang
Terbangun
Jumlah stasiun Indonesia CORS
yang dibangun
30 45 45 45 45 242,5 Cors RPJMN (Sulawesi
Selatan, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Barat,
Maluku, Papua), CORS
InaTEWS (Sulawesi Utara,
Sulawesi Tengah,
Sulawesi Tenggara,
Maluku Utara, Maluku,
Papua Barat)
06
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
083.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Stasiun Pasang Surut Permanen yang
Dibangun
Jumlah stasiun pasang surut yang
dibangun
26 31 31 31 31 136,6 Pasut RPJMN (Kalimantan
Timur, Sulawesi Selatan,
Jawa Timur, Bali,
Lampung, NTB, Sumatera
Selatan, NTT, NTB,
Kalimantan Tengah),
Pasut InaTEWS (Maluku,
Maluku Utara, Papua,
Papua Barat, Banggai
Kepulauan-Sulteng,
Sulawesi Utara,Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tengah,
Gorontalo, Aceh,
Lampung, Sulawesi
Tenggara, NTB, NTT, Jawa
Timur, Jawa Tengah)
06
Titik Pantau Geodinamika yang
Terkelola
Jumlah titik pantau geodinamika
yang dikelola
90 90 90 90 90 8,0 Lampung, Jawa Barat,
Jawa Timur, Sulawesi
Selatan
Pemetaan Batas Wilayah
137,9
berkas 3, hlm. 1098INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Stasiun Pasang Surut Permanen yang
Dibangun
Jumlah stasiun pasang surut yang
dibangun
26 31 31 31 31 136,6 Pasut RPJMN (Kalimantan
Timur, Sulawesi Selatan,
Jawa Timur, Bali,
Lampung, NTB, Sumatera
Selatan, NTT, NTB,
Kalimantan Tengah),
Pasut InaTEWS (Maluku,
Maluku Utara, Papua,
Papua Barat, Banggai
Kepulauan-Sulteng,
Sulawesi Utara,Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tengah,
Gorontalo, Aceh,
Lampung, Sulawesi
Tenggara, NTB, NTT, Jawa
Timur, Jawa Tengah)
06
Titik Pantau Geodinamika yang
Terkelola
Jumlah titik pantau geodinamika
yang dikelola
90 90 90 90 90 8,0 Lampung, Jawa Barat,
Jawa Timur, Sulawesi
Selatan
Pemetaan Batas Wilayah
137,9
083.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
Jumlah kesepakatan teknis batas
wilayah administrasi
desa/kelurahan yang dihasilkan
500 4000 4000 4000 4000 100,0 Aceh, Sumatera Barat,
Banten, Jawa Barat, Jawa
Timur, Jawa Tengah,
Bengkulu, Jambi,
Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan, Nusa
Tenggara Timur, Nusa
Tenggara Barat, Riau,
Lampung, Kalimantan
Timur, Kalimantan
Tengah, Gorontalo,
Sulawesi Tengah,
Kepulauan Bangka
Belitung, Sulawesi Utara,
Sulawesi Tenggara,
Maluku, Maluku Utara
02
Tanda batas Negara Jumlah pilar tanda batas negara
yang dibangun
120 225 200 200 200 31,5 Kalimantan Utara,
Kalimantan Barat, Nusa
Tenggara Timur, Papua,
Nusa Tenggara Barat,
Aceh, Sumatera Utara,
Sumatera Barat
07
Peta batas Negara Jumlah peta batas negara yang
dihasilkan
32 20 20 20 20 2,5 RI-Malaysia (Kalimantan
Utara dan Kalimantan
Barat), RI-PNG (Papua), RI-
RDTL (NTT)
berkas 3, hlm. 1099INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
Jumlah kesepakatan teknis batas
wilayah administrasi
desa/kelurahan yang dihasilkan
500 4000 4000 4000 4000 100,0 Aceh, Sumatera Barat,
Banten, Jawa Barat, Jawa
Timur, Jawa Tengah,
Bengkulu, Jambi,
Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan, Nusa
Tenggara Timur, Nusa
Tenggara Barat, Riau,
Lampung, Kalimantan
Timur, Kalimantan
Tengah, Gorontalo,
Sulawesi Tengah,
Kepulauan Bangka
Belitung, Sulawesi Utara,
Sulawesi Tenggara,
Maluku, Maluku Utara
02
Tanda batas Negara Jumlah pilar tanda batas negara
yang dibangun
120 225 200 200 200 31,5 Kalimantan Utara,
Kalimantan Barat, Nusa
Tenggara Timur, Papua,
Nusa Tenggara Barat,
Aceh, Sumatera Utara,
Sumatera Barat
07
Peta batas Negara Jumlah peta batas negara yang
dihasilkan
32 20 20 20 20 2,5 RI-Malaysia (Kalimantan
Utara dan Kalimantan
Barat), RI-PNG (Papua), RI-
RDTL (NTT)
083.B.4
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kesepakatan Teknis Perundingan
Batas Laut
Jumlah kesepakatan teknis
perundingan batas laut yang
dihasilkan
6 20 20 17 15 1,4 RI-Malaysia (Selat Malaka
dan Laut Sulawesi), RI-
Vietnam (Natuna), RI-
Palau (Samudera Pasifik),
RI-India (Samudera
Hindia), RI-RDTL (Laut
Timor)
07
Kesepakatan Teknis Perundingan
Batas Darat
Jumlah kesepakatan teknis
perundingan batas darat yang
dihasilkan
3 20 20 20 20 2,5 RI-Malaysia (Kalimantan
Utara dan Kalimantan
Barat), RI-PNG (Papua), RI-
RDTL (NTT)
Pemetaan Kelautan dan Lingkungan
Pantai
165,5
berkas 3, hlm. 1100INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kesepakatan Teknis Perundingan
Batas Laut
Jumlah kesepakatan teknis
perundingan batas laut yang
dihasilkan
6 20 20 17 15 1,4 RI-Malaysia (Selat Malaka
dan Laut Sulawesi), RI-
Vietnam (Natuna), RI-
Palau (Samudera Pasifik),
RI-India (Samudera
Hindia), RI-RDTL (Laut
Timor)
07
Kesepakatan Teknis Perundingan
Batas Darat
Jumlah kesepakatan teknis
perundingan batas darat yang
dihasilkan
3 20 20 20 20 2,5 RI-Malaysia (Kalimantan
Utara dan Kalimantan
Barat), RI-PNG (Papua), RI-
RDTL (NTT)
Pemetaan Kelautan dan Lingkungan
Pantai
165,5
083.B.5
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemetaan Garis Pantai Prioritas Panjang Garis Pantai Terpetakan 10000 6000 6000 6000 6000 165,5 Lombok, Selat Sunda,
Bali, Tanjung Pandan,
Tanjung Pinang, Kendari,
Kolaka, Labuan Bajo,
Maumere, Manokwari,
Makassar, Pare-pare,
Selayar, Poso, Kaimana,
Nabire, Biak, Serui,
Merauke, Bontang,
Tarakan, Tegal,
Pekalongan, Pemalang,
Madura, Probolinggo,
Jakarta, Cirebon,
Indramayu, Cilacap,
Rembang, Jepara,
Padang, Mamuju,
Gorontalo, Manado,
Bengkulu, Batam,
Singkawang, Palopo, Toli-
toli, Waingapu, Amahae
01
Pemetaan Rupabumi dan Toponim
1.240,7
Data Geospasial Dasar Skala 1:5000 Jumlah luasan data geospasial dasar
skala 1:5.000 yang diakuisisi
6865 14000 14000 14000 14000 790,5 Kepulauan Riau,
Kalimantan Timur,
Kalimantan Tengah,
Sulawesi Selatan, Bali,
Banten, DIY, DKI Jakarta,
Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Kalimantan
Selatan, Sulawesi Utara,
Sumatera Barat,
Sumatera Selatan,
Sumatera Utara, NTB
berkas 3, hlm. 1101INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemetaan Garis Pantai Prioritas Panjang Garis Pantai Terpetakan 10000 6000 6000 6000 6000 165,5 Lombok, Selat Sunda,
Bali, Tanjung Pandan,
Tanjung Pinang, Kendari,
Kolaka, Labuan Bajo,
Maumere, Manokwari,
Makassar, Pare-pare,
Selayar, Poso, Kaimana,
Nabire, Biak, Serui,
Merauke, Bontang,
Tarakan, Tegal,
Pekalongan, Pemalang,
Madura, Probolinggo,
Jakarta, Cirebon,
Indramayu, Cilacap,
Rembang, Jepara,
Padang, Mamuju,
Gorontalo, Manado,
Bengkulu, Batam,
Singkawang, Palopo, Toli-
toli, Waingapu, Amahae
01
Pemetaan Rupabumi dan Toponim
1.240,7
Data Geospasial Dasar Skala 1:5000 Jumlah luasan data geospasial dasar
skala 1:5.000 yang diakuisisi
6865 14000 14000 14000 14000 790,5 Kepulauan Riau,
Kalimantan Timur,
Kalimantan Tengah,
Sulawesi Selatan, Bali,
Banten, DIY, DKI Jakarta,
Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Kalimantan
Selatan, Sulawesi Utara,
Sumatera Barat,
Sumatera Selatan,
Sumatera Utara, NTB
083.B.6
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Data Informasi Geospasial Dasar Skala
1 : 5000
Cakupan peta RBI skala 1:5000 21889
(4099 NLP)
14000 14000 14000 14000 450,2 Kepulauan Riau,
Kalimantan Timur,
Kalimantan Tengah,
Sulawesi Selatan, Bali,
Banten, DIY, DKI Jakarta,
Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Kalimantan
Selatan, Sulawesi Utara,
Sumatera Barat,
Sumatera Selatan,
Sumatera Utara, NTB
02
Pengelolaan dan Penyebarluasan
Informasi Geospasial
437,3
Layanan Data Center Jumlah hari layanan data center
beroperasi
360 360 361 361 362 327,3 Pusat 02
Pembangunan Sistem Penyimpanan
Pendukung Satu Data Indonesia
Jumlah kapasitas sistem
penyimpanan pendukung
pelaksanaan kebijakan Satu Data
Indonesia yang dibangun
300 1200 1200 1200 1200 110,0 Pusat 02
JUMLAH 2.368,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 1102INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Data Informasi Geospasial Dasar Skala
1 : 5000
Cakupan peta RBI skala 1:5000 21889
(4099 NLP)
14000 14000 14000 14000 450,2 Kepulauan Riau,
Kalimantan Timur,
Kalimantan Tengah,
Sulawesi Selatan, Bali,
Banten, DIY, DKI Jakarta,
Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Kalimantan
Selatan, Sulawesi Utara,
Sumatera Barat,
Sumatera Selatan,
Sumatera Utara, NTB
02
Pengelolaan dan Penyebarluasan
Informasi Geospasial
437,3
Layanan Data Center Jumlah hari layanan data center
beroperasi
360 360 361 361 362 327,3 Pusat 02
Pembangunan Sistem Penyimpanan
Pendukung Satu Data Indonesia
Jumlah kapasitas sistem
penyimpanan pendukung
pelaksanaan kebijakan Satu Data
Indonesia yang dibangun
300 1200 1200 1200 1200 110,0 Pusat 02
JUMLAH 2.368,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
084.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN 185,9
Program Pengembangan Standardisasi nasional 774,5
JUMLAH 960,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1103MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN 185,9
Program Pengembangan Standardisasi nasional 774,5
JUMLAH 960,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
084.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengembangan Standardisasi
nasional 752,2
Peningkatan Pengembangan Standar
Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal 41,2
Standar Nasional Indonesia bidang
Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan
halal
200 220 240 260 280 28,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Restrukturisasi komtek dan
pengelolaan komtek baru
160 166 172 178 180 12,4 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Peningkatan Pengembangan Standar
Mekanika, Energi, Elektroteknika,
Transportasi, dan Teknologi Informasi 20,5
Standar Nasional Indonesia bidang
Mekanika, Energi, Elektroteknika,
Transportasi, dan Teknologi Informasi
150 175 190 205 230 20,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1104MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengembangan Standardisasi
nasional 752,2
Peningkatan Pengembangan Standar
Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal 41,2
Standar Nasional Indonesia bidang
Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan
halal
200 220 240 260 280 28,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Restrukturisasi komtek dan
pengelolaan komtek baru
160 166 172 178 180 12,4 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Peningkatan Pengembangan Standar
Mekanika, Energi, Elektroteknika,
Transportasi, dan Teknologi Informasi 20,5
Standar Nasional Indonesia bidang
Mekanika, Energi, Elektroteknika,
Transportasi, dan Teknologi Informasi
150 175 190 205 230 20,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
084.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Pengembangan Standar
Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian,
Personal, dan Ekonomi Kreatif 20,5
Standar Nasional Indonesia bidang
Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian,
Personal, dan Ekonomi Kreatif
150 170 190 210 230 20,5 Pusat 01
Peningkatan Penguatan Penerapan
Standar dan Penilaian Kesesuaian 66,1
Pembinaan Penerapan SPK bagi
Pelaku Usaha dan Lembaga Penilaian
Kesesuaian (LPK)
225 350 430 585 628 41,1 Pusat 01
Pelayanan Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian di Kantor Layanan Teknis
1800 1800 2000 2000 2000 25,0 Makassar, Riau,
Palembang, Surabaya,
Bekasi
01
Peningkatan Sistem Penerapan Standar
dan Penilaian Kesesuaian 14,1
Skema Penerapan Standar 275 375 480 600 725 14,1 Pusat 01
Peningkatan Akreditasi Laboratorium 167,2
Penilaian Akreditasi Laboratorium 1035 1095 1150 1205 1260 97,2 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Laboratorium SNSU 1 70,0 Serang Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
Peningkatan Akreditasi Lembaga
Inspeksi dan Lembaga Seritifikasi 41,6
berkas 3, hlm. 1105INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Pengembangan Standar
Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian,
Personal, dan Ekonomi Kreatif 20,5
Standar Nasional Indonesia bidang
Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian,
Personal, dan Ekonomi Kreatif
150 170 190 210 230 20,5 Pusat 01
Peningkatan Penguatan Penerapan
Standar dan Penilaian Kesesuaian 66,1
Pembinaan Penerapan SPK bagi
Pelaku Usaha dan Lembaga Penilaian
Kesesuaian (LPK)
225 350 430 585 628 41,1 Pusat 01
Pelayanan Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian di Kantor Layanan Teknis
1800 1800 2000 2000 2000 25,0 Makassar, Riau,
Palembang, Surabaya,
Bekasi
01
Peningkatan Sistem Penerapan Standar
dan Penilaian Kesesuaian 14,1
Skema Penerapan Standar 275 375 480 600 725 14,1 Pusat 01
Peningkatan Akreditasi Laboratorium 167,2
Penilaian Akreditasi Laboratorium 1035 1095 1150 1205 1260 97,2 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Laboratorium SNSU 1 70,0 Serang Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
Peningkatan Akreditasi Lembaga
Inspeksi dan Lembaga Seritifikasi 41,6
084.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penilaian Akreditasi Lembaga Inspeksi
dan Lembaga Sertifikasi
650 700 750 800 850 41,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Peningkatan Sistem dan Harmonisasi
Akreditasi 14,5
Sistem dan Skema Akreditasi 14 15 16 17 18 14,5 Pusat 01
Peningkatan Standar Nasional Satuan
Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi 110,1
Standar Nasional Satuan Ukuran
Mekanika, Radiasi dan Biologi
62 62 65 65 65 110,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Peningkatan Standar Nasional Satuan
Ukuran Termoelektrik dan Kimia 169,6
Standar Nasional Satuan Ukuran
(SNSU) Termoelektrik dan Kimia
71 71 73 73 73 169,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pengembangan Sistem Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian 4,7
Regulasi di bidang Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian
1 1 1 1 1 4,7 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
berkas 3, hlm. 1106INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penilaian Akreditasi Lembaga Inspeksi
dan Lembaga Sertifikasi
650 700 750 800 850 41,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Peningkatan Sistem dan Harmonisasi
Akreditasi 14,5
Sistem dan Skema Akreditasi 14 15 16 17 18 14,5 Pusat 01
Peningkatan Standar Nasional Satuan
Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi 110,1
Standar Nasional Satuan Ukuran
Mekanika, Radiasi dan Biologi
62 62 65 65 65 110,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Peningkatan Standar Nasional Satuan
Ukuran Termoelektrik dan Kimia 169,6
Standar Nasional Satuan Ukuran
(SNSU) Termoelektrik dan Kimia
71 71 73 73 73 169,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pengembangan Sistem Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian 4,7
Regulasi di bidang Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian
1 1 1 1 1 4,7 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
084.B.4
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Data dan Sistem Informasi
15,0
Sistem Informasi Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian
1 1 1 1 1 15,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Peningkatan Riset dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia 67,1
Penelitian Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian
4 10 12 14 18 15,2 Pusat 01
Pelatihan dan Pendidikan
Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian
3 3 3 3 3 35,9 Pusat 01
Roadmap Pengembangan SPK 1 1 1,0 Pusat 01
Pengembangan keahlian spesifik SPK
bagi Standards Professionals Indonesia
1 1 1 1 1 15,0 Pusat 01
JUMLAH 752,2
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 1107INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Data dan Sistem Informasi
15,0
Sistem Informasi Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian
1 1 1 1 1 15,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Peningkatan Riset dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia 67,1
Penelitian Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian
4 10 12 14 18 15,2 Pusat 01
Pelatihan dan Pendidikan
Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian
3 3 3 3 3 35,9 Pusat 01
Roadmap Pengembangan SPK 1 1 1,0 Pusat 01
Pengembangan keahlian spesifik SPK
bagi Standards Professionals Indonesia
1 1 1 1 1 15,0 Pusat 01
JUMLAH 752,2
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
085.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN 16,8
Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir 335,6
JUMLAH 352,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1108MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN 16,8
Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir 335,6
JUMLAH 352,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
085.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengawasan Pemanfaatan
Tenaga Nuklir 157,9
Penyelenggaraan dan Pengembangan
Keteknikan, Sistem Manajemen dan
Kesiapsiagaan Nuklir 157,9
Teknologi untuk pencegahan dan
mitigasi pasca bencana
Infrastruktur Kesiapsiagaan Nuklir
Nasional
4 15 15 15 15 157,9 Pusat 03
JUMLAH 157,9
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1109MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengawasan Pemanfaatan
Tenaga Nuklir 157,9
Penyelenggaraan dan Pengembangan
Keteknikan, Sistem Manajemen dan
Kesiapsiagaan Nuklir 157,9
Teknologi untuk pencegahan dan
mitigasi pasca bencana
Infrastruktur Kesiapsiagaan Nuklir
Nasional
4 15 15 15 15 157,9 Pusat 03
JUMLAH 157,9
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
086.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN 124,5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN 103,0
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 412,5
JUMLAH 640,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1110MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN 124,5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN 103,0
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 412,5
JUMLAH 640,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
086.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengkajian Administrasi Negara
dan Diklat Aparatur Negara 105,4
Pengembangan Program Dan Pembinaan
Diklat 6,5
Sistem Informasi Kompetensi ASN
(SIPKA)
Jumlah Sistem Informasi
Kompetensi ASN (SIPKA)
1 Sistem - - - - 1,5 Pusat 07
Rencana Pengembangan Kompetensi
SDM ASN Nasional
Jumlah dokumen Rencana
Pengembangan Kompetensi SDM
ASN Nasional
- - 1 Dokumen - - 5,0 Pusat 07
Inovasi Administrasi Negara 6,6
Penerapan Laboratorium Inovasi
Pelayanan Publik
Jumlah lab inovasi pelayanan publik 4 Daerah 4 Daerah 4 Daerah 4 Daerah 4 Daerah 6,6 Daerah 07
Pengkajian Manajemen Aparatur Sipil
Negara 6,2
Skenario model kesejahteraan ASN
(insentif untuk ASN High Performance,
insentif untuk ASN di daerah 3T dan
risiko tinggi)
Laporan rekomendasi kebijakan 3 Kajian - - - - 1,2 Pusat 07
Gap analysis kebutuhan SDM ASN
sesuai sektor prioritas dan potensi
kewilayahan
Jumlah dokumen gap analysis 1 Dokumen - - - - 5,0 Pusat 07
Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan
Manajerial Aparatur Sipil Negara 2,0
Evaluasi Sistem Diklat Kepemimpinan
ASN
Jumlah Rekomendasi 1
Rekomendasi
- - - - 1,0 Pusat/Daerah 07
Pengembangan Sistem Diklat
Kepemimpinan ASN Mendukung
Smart Governance
Jumlah Kebijakan/modul/pedoman - 2 kebijakan/
modul/
pedoman
- - - 1,0 Pusat/Daerah 07
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1111MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengkajian Administrasi Negara
dan Diklat Aparatur Negara 105,4
Pengembangan Program Dan Pembinaan
Diklat 6,5
Sistem Informasi Kompetensi ASN
(SIPKA)
Jumlah Sistem Informasi
Kompetensi ASN (SIPKA)
1 Sistem - - - - 1,5 Pusat 07
Rencana Pengembangan Kompetensi
SDM ASN Nasional
Jumlah dokumen Rencana
Pengembangan Kompetensi SDM
ASN Nasional
- - 1 Dokumen - - 5,0 Pusat 07
Inovasi Administrasi Negara 6,6
Penerapan Laboratorium Inovasi
Pelayanan Publik
Jumlah lab inovasi pelayanan publik 4 Daerah 4 Daerah 4 Daerah 4 Daerah 4 Daerah 6,6 Daerah 07
Pengkajian Manajemen Aparatur Sipil
Negara 6,2
Skenario model kesejahteraan ASN
(insentif untuk ASN High Performance,
insentif untuk ASN di daerah 3T dan
risiko tinggi)
Laporan rekomendasi kebijakan 3 Kajian - - - - 1,2 Pusat 07
Gap analysis kebutuhan SDM ASN
sesuai sektor prioritas dan potensi
kewilayahan
Jumlah dokumen gap analysis 1 Dokumen - - - - 5,0 Pusat 07
Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan
Manajerial Aparatur Sipil Negara 2,0
Evaluasi Sistem Diklat Kepemimpinan
ASN
Jumlah Rekomendasi 1
Rekomendasi
- - - - 1,0 Pusat/Daerah 07
Pengembangan Sistem Diklat
Kepemimpinan ASN Mendukung
Smart Governance
Jumlah Kebijakan/modul/pedoman - 2 kebijakan/
modul/
pedoman
- - - 1,0 Pusat/Daerah 07
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
086.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyelenggaraan Standarisasi
Pembentukan Karakter Dasar dan Kader
ASN 83,1
Penerapan sekolah kader ASN Jumlah lulusan sekolah kader ASN - 100 Peserta 100 Peserta 100 Peserta 100 Peserta 83,1 Pusat 07
Pelatihan dan Pengembangan dan
Pemetaan Kompetensi ASN 1,0
Pengembangan Model Pelatihan Teknis
Substantif Jabatan Fungsional ASN
Mendukung Smart Governance
Jumlah Kebijakan/modul/pedoman - 1 kebijakan/
modul/
pedoman
- - - 1,0 Pusat/Daerah 07
JUMLAH 105,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 1112INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyelenggaraan Standarisasi
Pembentukan Karakter Dasar dan Kader
ASN 83,1
Penerapan sekolah kader ASN Jumlah lulusan sekolah kader ASN - 100 Peserta 100 Peserta 100 Peserta 100 Peserta 83,1 Pusat 07
Pelatihan dan Pengembangan dan
Pemetaan Kompetensi ASN 1,0
Pengembangan Model Pelatihan Teknis
Substantif Jabatan Fungsional ASN
Mendukung Smart Governance
Jumlah Kebijakan/modul/pedoman - 1 kebijakan/
modul/
pedoman
- - - 1,0 Pusat/Daerah 07
JUMLAH 105,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
087.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia 82,4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI 2,8
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional 215,0
JUMLAH 300,2
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1113MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia 82,4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI 2,8
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional 215,0
JUMLAH 300,2
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
087.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Penyelenggaraan Kearsipan
Nasional
180,1
Pembinaan Kearsipan Pusat
108,9
Rekomendasi Hasil Pengawasan
Kearsipan yang Ditindaklanjuti
Jumlah Rekomendasi hasil
pengawasan kearsipan yang
ditindaklanjuti
75
Rekomendasi
121
Rekomendasi
121
Rekomendasi
121
Rekomendasi
122
Rekomendasi
7,1 Pusat 07
Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di
Instansi Pusat (K/L) dan Daerah
(Provinsi/Kabupaten/Kota)
Jumlah K/L dan Daerah
(Provinsi/Kabupaten/Kota) yang
memperoleh nilai pengawasan
kearsipan kategori B ke atas
K/L = 32
Instansi
Daerah = 38
Prov/Kab/Ko
ta
K/L = 7
Instansi
Daerah = 32
Prov/Kab/Ko
ta
K/L = 14
Instansi
Daerah = 27
Prov/Kab/Ko
ta
K/L = 16
Instansi
Daerah = 32
Prov/Kab/Ko
ta
K/L = 8
Instansi
Daerah = 32
Prov/Kab/Ko
ta
76,0 Pusat 07
Penerapan e-Arsip terintegrasi Jumlah Instansi pemerintah yang
menerapkan e-Arsip terintegrasi
75 Instansi 167 Instansi 171 Instansi 168 Instansi 122 Instansi 25,9 Pusat/Daerah 07
Pemanfaatan Arsip
23,2
Pelayanan arsip sebagai memori
kolektif dan jati diri bangsa
Jumlah pengguna pelayanan arsip
sebagai memori kolektif dan jati diri
bangsa
254650 280110 308145 338945 372835 23,2 Pusat/ Daerah 04
Preservasi Kearsipan
28,9
Pemanfaatan arsip terjaga dan arsip
statis sebagai warisan budaya yang
dipreservasi
Jumlah arsip terjaga dan arsip statis
sebagai warisan budaya yang
dipreservasi
122851 293730 323823 356845 392970 28,9 Pusat/Daerah 04
Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan
Informasi Kearsipan Nasional
19,1
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1114MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Penyelenggaraan Kearsipan
Nasional
180,1
Pembinaan Kearsipan Pusat
108,9
Rekomendasi Hasil Pengawasan
Kearsipan yang Ditindaklanjuti
Jumlah Rekomendasi hasil
pengawasan kearsipan yang
ditindaklanjuti
75
Rekomendasi
121
Rekomendasi
121
Rekomendasi
121
Rekomendasi
122
Rekomendasi
7,1 Pusat 07
Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di
Instansi Pusat (K/L) dan Daerah
(Provinsi/Kabupaten/Kota)
Jumlah K/L dan Daerah
(Provinsi/Kabupaten/Kota) yang
memperoleh nilai pengawasan
kearsipan kategori B ke atas
K/L = 32
Instansi
Daerah = 38
Prov/Kab/Ko
ta
K/L = 7
Instansi
Daerah = 32
Prov/Kab/Ko
ta
K/L = 14
Instansi
Daerah = 27
Prov/Kab/Ko
ta
K/L = 16
Instansi
Daerah = 32
Prov/Kab/Ko
ta
K/L = 8
Instansi
Daerah = 32
Prov/Kab/Ko
ta
76,0 Pusat 07
Penerapan e-Arsip terintegrasi Jumlah Instansi pemerintah yang
menerapkan e-Arsip terintegrasi
75 Instansi 167 Instansi 171 Instansi 168 Instansi 122 Instansi 25,9 Pusat/Daerah 07
Pemanfaatan Arsip
23,2
Pelayanan arsip sebagai memori
kolektif dan jati diri bangsa
Jumlah pengguna pelayanan arsip
sebagai memori kolektif dan jati diri
bangsa
254650 280110 308145 338945 372835 23,2 Pusat/ Daerah 04
Preservasi Kearsipan
28,9
Pemanfaatan arsip terjaga dan arsip
statis sebagai warisan budaya yang
dipreservasi
Jumlah arsip terjaga dan arsip statis
sebagai warisan budaya yang
dipreservasi
122851 293730 323823 356845 392970 28,9 Pusat/Daerah 04
Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan
Informasi Kearsipan Nasional
19,1
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
087.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Arsip yang dimanfaatkan sebagai
memori kolektif dan jati diri bangsa
Jumlah arsip yang dimanfaatkan
sebagai memori kolektif dan jati diri
bangsa
10120 10120 10120 10120 10120 19,1 Pusat/ Daerah 04
JUMLAH 180,1
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 1115INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Arsip yang dimanfaatkan sebagai
memori kolektif dan jati diri bangsa
Jumlah arsip yang dimanfaatkan
sebagai memori kolektif dan jati diri
bangsa
10120 10120 10120 10120 10120 19,1 Pusat/ Daerah 04
JUMLAH 180,1
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
088.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN 114,6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN 180,7
Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara 596,1
JUMLAH 891,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1116MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN 114,6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN 180,7
Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara 596,1
JUMLAH 891,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
088.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Penyelenggaraan Manajemen
Kepegawaian Negara 58,8
Perumusan Kebijakan Teknis Jabatan
Aparatur Sipil Negara 15,3
Penerapan Pola Karir Instansi
Pemerintah
Jumlah Instansi Pemerintah yang
menerapkan pola karir instansi
72 IP 137 IP 137 IP 137 IP 138 IP 15,3 Pusat 07
Perumusan dan Perancangan Sistem
Informasi Berbasis Teknologi Informasi
dan Pengelolaan Data Kepegawaian
21,2
Data ASN yang Akurat dan
Komprehensif
Jumlah Data ASN 1 Database - - - - 10,5 Pusat 07
Pembangunan Sistem Informasi ASN
Terintegrasi
Jumlah Sistem Informasi ASN
Terintegrasi
1 Sistem - - - - 10,7 Pusat 07
Pelaksanaan Pengembangan Kinerja,
Standardisasi Kinerja Jabatan, dan
Pengambangan Sistem Informasi Kinerja
Pegawai Aparatur Sipil Negara
15,0
Penerapan Sistem informasi
Manajemen Kinerja ASN
Jumlah IP yang menerapkan
manajemen kinerja ASN sesuai PP
30/2019 menggunakan sistem
informasi kinerja
25 IP 204 IP 204 IP 202 IP - 15,0 Pusat/Daerah 07
Penilaian Kompetensi dan Konseling
Psikologi PNS 6,8
Sistem Talent Pool JPT Nasional Jumlah Sistem Talent Pool JPT
Nasional
- - - 1 Upgrade
Sistem
- 3,0 Pusat 07
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1117MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Penyelenggaraan Manajemen
Kepegawaian Negara 58,8
Perumusan Kebijakan Teknis Jabatan
Aparatur Sipil Negara 15,3
Penerapan Pola Karir Instansi
Pemerintah
Jumlah Instansi Pemerintah yang
menerapkan pola karir instansi
72 IP 137 IP 137 IP 137 IP 138 IP 15,3 Pusat 07
Perumusan dan Perancangan Sistem
Informasi Berbasis Teknologi Informasi
dan Pengelolaan Data Kepegawaian
21,2
Data ASN yang Akurat dan
Komprehensif
Jumlah Data ASN 1 Database - - - - 10,5 Pusat 07
Pembangunan Sistem Informasi ASN
Terintegrasi
Jumlah Sistem Informasi ASN
Terintegrasi
1 Sistem - - - - 10,7 Pusat 07
Pelaksanaan Pengembangan Kinerja,
Standardisasi Kinerja Jabatan, dan
Pengambangan Sistem Informasi Kinerja
Pegawai Aparatur Sipil Negara
15,0
Penerapan Sistem informasi
Manajemen Kinerja ASN
Jumlah IP yang menerapkan
manajemen kinerja ASN sesuai PP
30/2019 menggunakan sistem
informasi kinerja
25 IP 204 IP 204 IP 202 IP - 15,0 Pusat/Daerah 07
Penilaian Kompetensi dan Konseling
Psikologi PNS 6,8
Sistem Talent Pool JPT Nasional Jumlah Sistem Talent Pool JPT
Nasional
- - - 1 Upgrade
Sistem
- 3,0 Pusat 07
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
088.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemetaan kompetensi ASN (JPT dan
JA) melalui Assesment Center
Jumlah ASN (JPT dan JA) yang
terpetakan kompetensinya melalui
assesment center
2000 Orang 100% jumlah
JPT dan JA
terpetakan
kompetensin
ya
- - - 3,8 Pusat/Daerah 07
Pengawasan dan Pengendalian
Pelaksanaan Peraturan Perundang-
Undangan di Bidang Kode Etik, dan
Disiplin, Serta Pemberhentian dan
Pensiun
0,5
Pengawasan dan pengendalian
Pelaksanaan peraturan perundangan
di bidang kode etik, disiplin,
pemberhentian, dan pensiun
Jumlah laporan tindaklanjut
permasalahan kepegawaian di
bidang kode etik, disiplin,
pemberhentian dan pensiun PNS
25 25 25 25 25 0,5 Pusat 04
JUMLAH 58,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 1118INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemetaan kompetensi ASN (JPT dan
JA) melalui Assesment Center
Jumlah ASN (JPT dan JA) yang
terpetakan kompetensinya melalui
assesment center
2000 Orang 100% jumlah
JPT dan JA
terpetakan
kompetensin
ya
- - - 3,8 Pusat/Daerah 07
Pengawasan dan Pengendalian
Pelaksanaan Peraturan Perundang-
Undangan di Bidang Kode Etik, dan
Disiplin, Serta Pemberhentian dan
Pensiun
0,5
Pengawasan dan pengendalian
Pelaksanaan peraturan perundangan
di bidang kode etik, disiplin,
pemberhentian, dan pensiun
Jumlah laporan tindaklanjut
permasalahan kepegawaian di
bidang kode etik, disiplin,
pemberhentian dan pensiun PNS
25 25 25 25 25 0,5 Pusat 04
JUMLAH 58,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
089.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP 1.371,6
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2.155,9
JUMLAH 3.527,5
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1119MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP 1.371,6
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2.155,9
JUMLAH 3.527,5
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
089.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional serta Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah 394,0
Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
394,0
Kebijakan/ Pedoman Pelaksanaan
Manajemen Risiko
Jumlah kebijakan/ pedoman
pelaksanaan manajemen resiko
1 0 0 0 0 2,3 Pusat 07
Penerapan Manajemen Risiko di K/L Jumlah K/L dengan Indeks
Penerapan Manajemen Risiko (MRI)
pada level 3 dari skala 1 s.d. 5
18 IP 37 IP 49 IP 60 IP 69 IP 60,8 Pusat 07
0,2069 0,4253 0,5632 0,6697 0,7931 0,0 07
Penerapan Manajemen Risiko di
Provinsi
Jumlah Provinsi dengan Indeks
Penerapan Manajemen Risiko (MRI)
pada level 3 dari skala 1 s.d. 5
2 IP 6 IP 10 IP 14 IP 23 IP 15,6 Daerah 07
0,05 0,15 0,3 0,4 0,62 0,0 07
Penerapan Manajemen Risiko di Kab /
Kota
Jumlah Kab/Kota dengan Indeks
Penerapan Manajemen Risiko (MRI)
pada level 3 dari skala 1 s.d. 5
25 IP 51 IP 76 IP 127 IP 200 IP 132,9 Daerah 07
0,05 0,1 0,15 0,25 0,39 0,0 07
Penerapan Manajemen Risiko di
Badan Usaha (BUMN/D, BLU/D)
Jumlah Badan Usaha dengan Indeks
Penerapan Manajemen Risiko (MRI)
355 BU 419 BU 524 BU 622 BU 741 BU 182,4 Pusat / Daerah 07
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1120MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional serta Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah 394,0
Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional Serta Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
394,0
Kebijakan/ Pedoman Pelaksanaan
Manajemen Risiko
Jumlah kebijakan/ pedoman
pelaksanaan manajemen resiko
1 0 0 0 0 2,3 Pusat 07
Penerapan Manajemen Risiko di K/L Jumlah K/L dengan Indeks
Penerapan Manajemen Risiko (MRI)
pada level 3 dari skala 1 s.d. 5
18 IP 37 IP 49 IP 60 IP 69 IP 60,8 Pusat 07
0,2069 0,4253 0,5632 0,6697 0,7931 0,0 07
Penerapan Manajemen Risiko di
Provinsi
Jumlah Provinsi dengan Indeks
Penerapan Manajemen Risiko (MRI)
pada level 3 dari skala 1 s.d. 5
2 IP 6 IP 10 IP 14 IP 23 IP 15,6 Daerah 07
0,05 0,15 0,3 0,4 0,62 0,0 07
Penerapan Manajemen Risiko di Kab /
Kota
Jumlah Kab/Kota dengan Indeks
Penerapan Manajemen Risiko (MRI)
pada level 3 dari skala 1 s.d. 5
25 IP 51 IP 76 IP 127 IP 200 IP 132,9 Daerah 07
0,05 0,1 0,15 0,25 0,39 0,0 07
Penerapan Manajemen Risiko di
Badan Usaha (BUMN/D, BLU/D)
Jumlah Badan Usaha dengan Indeks
Penerapan Manajemen Risiko (MRI)
355 BU 419 BU 524 BU 622 BU 741 BU 182,4 Pusat / Daerah 07
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
089.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
0,1674 0,1975 0,2471 0,2933 0,3494 0,0 07
JUMLAH 394,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 1121INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
0,1674 0,1975 0,2471 0,2933 0,3494 0,0 07
JUMLAH 394,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
090.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan 2.245,9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan 1.774,6
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan 174,7
Program Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan 184,9
Program Pengembangan Ekspor Nasional 2.086,6
Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri 755,0
Program Perundingan Perdagangan Internasional 802,1
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 6.127,8
Program Perdagangan Berjangka Komoditi 306,9
Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 1.292,3
JUMLAH 15.750,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1122MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan 2.245,9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan 1.774,6
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan 174,7
Program Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan 184,9
Program Pengembangan Ekspor Nasional 2.086,6
Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri 755,0
Program Perundingan Perdagangan Internasional 802,1
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 6.127,8
Program Perdagangan Berjangka Komoditi 306,9
Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 1.292,3
JUMLAH 15.750,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
090.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Perdagangan 281,2
Penyelenggaraan Akademi Metrologi 38,2
Layanan Pendidikan Vokasi
Kemetrologian
Jumlah lulusan Akademi Metrologi 165 165 215 265 315 38,2 Jawa Barat Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
01
Penyelenggaraan Pusat Promosi
Perdagangan Indonesia (ITPC) 243,0
Buyer Inquiry Jumlah buyer inquiry 9 12 15 18 21 75,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1123MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Perdagangan 281,2
Penyelenggaraan Akademi Metrologi 38,2
Layanan Pendidikan Vokasi
Kemetrologian
Jumlah lulusan Akademi Metrologi 165 165 215 265 315 38,2 Jawa Barat Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
01
Penyelenggaraan Pusat Promosi
Perdagangan Indonesia (ITPC) 243,0
Buyer Inquiry Jumlah buyer inquiry 9 12 15 18 21 75,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
090.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Market Intelligence dan Co Working
Space di Pasar Potensial
Jumlah Market Intelligence dan Co
Working Space
21 Martel
dan 5 Co
Working
Space
22 Martel
dan 6 Co
Working
Space
23 Martel
dan 7 Co
Working
Space
24 Martel
dan 8 Co
Working
Space
25 Martel
dan 9 Co
Working
Space
168,0 Canberra, Sydney,
Singapore, KL, Bangkok,
Manila, Hanoi, Hongkong,
Taiwan, Shanghai,
Beijing, Seoul, Busan,
Osaka, Tokyo, Chenai,
New Delhi, Dubai, Riyadh,
Jedah, Kairo,
Johanesburg, Lagos,
Moscow, Budapest, Roma,
Barcelona, Madrid, Milan,
Lyon, Jenewa, Paris,
London, Denhag, Brussel,
Hamburg, Berlin,
Copenhagen, Santiago,
Sao Paolo, Mexico, LA,
Vancouver, Chicago,
Washington, Ottawa
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Program Pengembangan Ekspor Nasional
1.175,2
Pengembangan Produk Ekspor 121,2
Peningkatan Peran Indonesian Design
Development Center
Jumlah desain produk yang
dikembangkan melalui IDDC
70 80 90 100 110 55,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Fasilitasi Pengembangan produk
Ekspor
Jumlah produk ekspor yang
diberikan fasilitasi pengembangan
produk
50 60 70 80 90 16,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
berkas 3, hlm. 1124INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Market Intelligence dan Co Working
Space di Pasar Potensial
Jumlah Market Intelligence dan Co
Working Space
21 Martel
dan 5 Co
Working
Space
22 Martel
dan 6 Co
Working
Space
23 Martel
dan 7 Co
Working
Space
24 Martel
dan 8 Co
Working
Space
25 Martel
dan 9 Co
Working
Space
168,0 Canberra, Sydney,
Singapore, KL, Bangkok,
Manila, Hanoi, Hongkong,
Taiwan, Shanghai,
Beijing, Seoul, Busan,
Osaka, Tokyo, Chenai,
New Delhi, Dubai, Riyadh,
Jedah, Kairo,
Johanesburg, Lagos,
Moscow, Budapest, Roma,
Barcelona, Madrid, Milan,
Lyon, Jenewa, Paris,
London, Denhag, Brussel,
Hamburg, Berlin,
Copenhagen, Santiago,
Sao Paolo, Mexico, LA,
Vancouver, Chicago,
Washington, Ottawa
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Program Pengembangan Ekspor Nasional
1.175,2
Pengembangan Produk Ekspor 121,2
Peningkatan Peran Indonesian Design
Development Center
Jumlah desain produk yang
dikembangkan melalui IDDC
70 80 90 100 110 55,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Fasilitasi Pengembangan produk
Ekspor
Jumlah produk ekspor yang
diberikan fasilitasi pengembangan
produk
50 60 70 80 90 16,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
090.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Produk Ekspor Jasa
dan Ekonomi Kreatif
Jumlah produk ekspor sektor jasa
dan ekonomi kreatif yang
dikembangkan
25 30 35 40 45 50,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Peningkatan Kualitas Promosi dan
Kelembagaan Ekspor 70,9
Pusat Promosi Ekspor Dalam dan Luar
Negeri
Jumlah pusat promosi ekspor dalam
dan luar negeri
7 7 7 7 7 40,9 Sydney, Jeddah, Lagos,
Hongkong, Skow,
Nunukan, Atambua
01
Pilot Project Pendirian Export Center Jumlah Export Center di Daerah 1 2 3 4 30,0 Medan, Bandung,
Surabaya, Makassar
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pengembangan Pasar dan Informasi
Ekspor 131,3
Penghargaan Pelaku Ekspor Jumlah Pelaku Usaha yang diberi
penghargaan dan fasilitas
50 50 50 50 50 17,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Penyebaran Informasi dan Analisa
Pasar Ekspor Negara Mitra Dagang
Utama
Jumlah informasi dan analisa pasar
ekspor negara mitra dagang utama
6 10 15 20 25 41,4 Pusat 01
Penyebaran Informasi dan Analisa
Pasar Ekspor Negara Mitra Dagang di
Kawasan Timur Tengah, Afrika,
Amerika Selatan dan Eropa Timur
Jumlah informasi dan analisa pasar
ekspor negara mitra dagang di
kawasan Timur Tengah, Afrika,
Amerika Selatan dan Eropa Timur
4 7 10 15 20 27,9 Pusat 01
berkas 3, hlm. 1125INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengembangan Produk Ekspor Jasa
dan Ekonomi Kreatif
Jumlah produk ekspor sektor jasa
dan ekonomi kreatif yang
dikembangkan
25 30 35 40 45 50,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Peningkatan Kualitas Promosi dan
Kelembagaan Ekspor 70,9
Pusat Promosi Ekspor Dalam dan Luar
Negeri
Jumlah pusat promosi ekspor dalam
dan luar negeri
7 7 7 7 7 40,9 Sydney, Jeddah, Lagos,
Hongkong, Skow,
Nunukan, Atambua
01
Pilot Project Pendirian Export Center Jumlah Export Center di Daerah 1 2 3 4 30,0 Medan, Bandung,
Surabaya, Makassar
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pengembangan Pasar dan Informasi
Ekspor 131,3
Penghargaan Pelaku Ekspor Jumlah Pelaku Usaha yang diberi
penghargaan dan fasilitas
50 50 50 50 50 17,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Penyebaran Informasi dan Analisa
Pasar Ekspor Negara Mitra Dagang
Utama
Jumlah informasi dan analisa pasar
ekspor negara mitra dagang utama
6 10 15 20 25 41,4 Pusat 01
Penyebaran Informasi dan Analisa
Pasar Ekspor Negara Mitra Dagang di
Kawasan Timur Tengah, Afrika,
Amerika Selatan dan Eropa Timur
Jumlah informasi dan analisa pasar
ekspor negara mitra dagang di
kawasan Timur Tengah, Afrika,
Amerika Selatan dan Eropa Timur
4 7 10 15 20 27,9 Pusat 01
090.B.4
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Layanan Customer Service Center (
Export helpdesk) Online/Ofline
Jumlah export helpdesk 1 1 1 1 1 19,5 Pengumpulan data
dilakukan di
daerah(Jateng, Bangka
Belitung, Sumatera
Selatan, Jawa Timur,
Banten, Sulawesi Selatan,
Jawa Barat, Kalimantan
Selatan, Sumatera Utara,
Sumatera Barat, NTT,
Sulawesi Utara, Lampung,
Kalimantan Tengah,
Kalimantan Utara,
Maluku)
9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Pengembangan market place
berorientasi ekspor
Jumlah Layanan Market Place 1 1 1 1 1 25,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pengembangan Promosi dan Citra 714,9
Kegiatan Pencitraan Jumlah kegiatan pencitraan 11 11 11 11 11 27,5 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Persiapan, Pelaksanaan dan Pasca
Kegiatan, World Dubai Expo 2020
Jumlah pelaksanaan WED 2020 1 1 1 1 1 330,5 Dubai Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
berkas 3, hlm. 1126INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Layanan Customer Service Center (
Export helpdesk) Online/Ofline
Jumlah export helpdesk 1 1 1 1 1 19,5 Pengumpulan data
dilakukan di
daerah(Jateng, Bangka
Belitung, Sumatera
Selatan, Jawa Timur,
Banten, Sulawesi Selatan,
Jawa Barat, Kalimantan
Selatan, Sumatera Utara,
Sumatera Barat, NTT,
Sulawesi Utara, Lampung,
Kalimantan Tengah,
Kalimantan Utara,
Maluku)
9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Pengembangan market place
berorientasi ekspor
Jumlah Layanan Market Place 1 1 1 1 1 25,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pengembangan Promosi dan Citra 714,9
Kegiatan Pencitraan Jumlah kegiatan pencitraan 11 11 11 11 11 27,5 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Persiapan, Pelaksanaan dan Pasca
Kegiatan, World Dubai Expo 2020
Jumlah pelaksanaan WED 2020 1 1 1 1 1 330,5 Dubai Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
090.B.5
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
CA Expo Nanning China dan
Penugasan Pameran Terintegrasi
Jumlah promosi terintegrasi 7 7 8 8 8 50,1 China, Jerman Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Promosi Dagang dan Misi Dagang ke
Negara Mitra Dagang Utama
Jumlah promosi dan misi dagang ke
negara mitra dagang utama
11 15 20 25 30 101,0 Amerika Serikat, Eropa
Barat, Vietnam, Jepang,
Australia
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Promosi Dagang dan Misi Dagang ke
Kawasan Timur Tengah, Afrika,
Amerika Selatan dan Eropa Timur
Jumlah promosi dan misi dagang ke
negara mitra dagang di kawasan
Timur Tengah, Afrika, Amerika
Selatan dan Eropa Timur
4 10 15 20 25 138,8 Timur Tengah, Afrika,
Amerika Selatan, Eropa
Timur
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Promosi Produk dan jasa Potensi
Ekspor di Dalam Negeri dan Trade
Expo Indonesia
Jumlah Promosi Produk dan Jasa
Potensi Ekspor di Dalam Negeri dan
Trade Expo Indonesia
6 6 6 6 6 67,2 Jakarta, Surabaya Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Kerja Sama Pengembangan Ekspor 39,7
Kesepakatan Kerjasama
Pengembangan Ekspor
Jumlah Kesepakatan Kerjasama
Pengembangan Ekspor
5 5 5 5 5 12,6 Swiss, Amerika Serikat,
RRT, Jakarta, Bali,
Yogyakarta, Jawa Barat
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
berkas 3, hlm. 1127INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
CA Expo Nanning China dan
Penugasan Pameran Terintegrasi
Jumlah promosi terintegrasi 7 7 8 8 8 50,1 China, Jerman Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Promosi Dagang dan Misi Dagang ke
Negara Mitra Dagang Utama
Jumlah promosi dan misi dagang ke
negara mitra dagang utama
11 15 20 25 30 101,0 Amerika Serikat, Eropa
Barat, Vietnam, Jepang,
Australia
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Promosi Dagang dan Misi Dagang ke
Kawasan Timur Tengah, Afrika,
Amerika Selatan dan Eropa Timur
Jumlah promosi dan misi dagang ke
negara mitra dagang di kawasan
Timur Tengah, Afrika, Amerika
Selatan dan Eropa Timur
4 10 15 20 25 138,8 Timur Tengah, Afrika,
Amerika Selatan, Eropa
Timur
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Promosi Produk dan jasa Potensi
Ekspor di Dalam Negeri dan Trade
Expo Indonesia
Jumlah Promosi Produk dan Jasa
Potensi Ekspor di Dalam Negeri dan
Trade Expo Indonesia
6 6 6 6 6 67,2 Jakarta, Surabaya Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Kerja Sama Pengembangan Ekspor 39,7
Kesepakatan Kerjasama
Pengembangan Ekspor
Jumlah Kesepakatan Kerjasama
Pengembangan Ekspor
5 5 5 5 5 12,6 Swiss, Amerika Serikat,
RRT, Jakarta, Bali,
Yogyakarta, Jawa Barat
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
090.B.6
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Aktivasi Kerjasama Pengembangan
Ekspor
Jumlah kerjasama pengembangan
ekspor
750 770 790 810 830 16,8 Jateng, Jatim, Kaltim,
Sumut, Sumsel, Bali
9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Pengembangan Kerjasama Ekspor
Sektor Jasa
Jumlah kerjasama pengembangan
ekspor sektor jasa
2 2 2 2 2 3,2 Jabar, Banten 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Monitoring dan Evaluasi Implementasi
Kerja Sama
Jumlah kegiatan monitoring dan
evaluasi implementasi kerja sama
6 6 6 6 6 7,0 Sulsel, NTT, Kalbar,
Jabar, Yogya, Jatim
9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Pengembangan SDM Bidang Ekspor 97,2
Export Coaching Program Jumlah peserta export coaching
program
125 150 175 200 225 26,4 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Jumlah pendidikan dan pelatihan
ekspor
119 124 129 134 139 70,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Program Peningkatan Perdagangan Luar
Negeri 345,4
Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian
dan Kehutanan 26,6
Fasilitasi Kebijakan Peningkatan
Hilirisasi Ekspor Produk Pertanian
dan Kehutanan
Jumlah fasilitasi kebijakan dan
kegiatan peningkatan nilai tambah
ekspor produk pertanian dan
kehutanan
7 7 7 7 7 26,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan
Pertambangan 37,2
berkas 3, hlm. 1128INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Aktivasi Kerjasama Pengembangan
Ekspor
Jumlah kerjasama pengembangan
ekspor
750 770 790 810 830 16,8 Jateng, Jatim, Kaltim,
Sumut, Sumsel, Bali
9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Pengembangan Kerjasama Ekspor
Sektor Jasa
Jumlah kerjasama pengembangan
ekspor sektor jasa
2 2 2 2 2 3,2 Jabar, Banten 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Monitoring dan Evaluasi Implementasi
Kerja Sama
Jumlah kegiatan monitoring dan
evaluasi implementasi kerja sama
6 6 6 6 6 7,0 Sulsel, NTT, Kalbar,
Jabar, Yogya, Jatim
9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Pengembangan SDM Bidang Ekspor 97,2
Export Coaching Program Jumlah peserta export coaching
program
125 150 175 200 225 26,4 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Jumlah pendidikan dan pelatihan
ekspor
119 124 129 134 139 70,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Program Peningkatan Perdagangan Luar
Negeri 345,4
Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian
dan Kehutanan 26,6
Fasilitasi Kebijakan Peningkatan
Hilirisasi Ekspor Produk Pertanian
dan Kehutanan
Jumlah fasilitasi kebijakan dan
kegiatan peningkatan nilai tambah
ekspor produk pertanian dan
kehutanan
7 7 7 7 7 26,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan
Pertambangan 37,2
090.B.7
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kebijakan Ekspor Produk Industri Jumlah Peraturan Menteri terkait
ekspor produk industri
2 2 2 2 2 10,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Fasilitasi peningkatan hilirisasi ekspor
produk perindustrian dan
pertambangan berteknologi tinggi
Jumlah fasilitasi kebijakan dan
kegiatan peningkatan nilai tambah
ekspor produk industri dan
pertambangan
7 7 7 7 7 26,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor
83,3
Layanan Fasilitasi Ekspor dan Impor
Melalui Inatrade
Jumlah layanan fasilitasi ekspor dan
impor melalui Inatrade
1 1 1 1 1 10,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Fasilitasi Peningkatan Akses Pasar
Melalui Skema Imbal Dagang
Negara 1 1 1 1 1 5,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Layanan Fasilitasi Ekspor dan Impor
melalui Fasilitasi Pembiayaan
Perdagangan
Jumlah Layanan Fasilitasi Ekspor
dan Impor melalui Fasilitasi
Pembiayaan Perdagangan
1 1 1 1 1 6,7 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
berkas 3, hlm. 1129INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Kebijakan Ekspor Produk Industri Jumlah Peraturan Menteri terkait
ekspor produk industri
2 2 2 2 2 10,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Fasilitasi peningkatan hilirisasi ekspor
produk perindustrian dan
pertambangan berteknologi tinggi
Jumlah fasilitasi kebijakan dan
kegiatan peningkatan nilai tambah
ekspor produk industri dan
pertambangan
7 7 7 7 7 26,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor
83,3
Layanan Fasilitasi Ekspor dan Impor
Melalui Inatrade
Jumlah layanan fasilitasi ekspor dan
impor melalui Inatrade
1 1 1 1 1 10,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Fasilitasi Peningkatan Akses Pasar
Melalui Skema Imbal Dagang
Negara 1 1 1 1 1 5,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Layanan Fasilitasi Ekspor dan Impor
melalui Fasilitasi Pembiayaan
Perdagangan
Jumlah Layanan Fasilitasi Ekspor
dan Impor melalui Fasilitasi
Pembiayaan Perdagangan
1 1 1 1 1 6,7 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
090.B.8
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Dukungan terhadap Implementasi
Fasilitasi Perdagangan (KNFP)
Jumlah layanan KNFP 1 1 1 1 1 13,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan
Asal (SKA) dan Skema Perdagangan
dan Ketentuan Asal Barang Ekspor
Indonesia
Jumlah Skema Fasilitasi
Perdagangan dan Ketentuan Asal
Barang Ekspor Indonesia dan
Fasilitasi Perdagangan Lainnya
1 1 1 1 1 8,3 34 Provinsi 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Fasilitasi Ekspor dan Impor di Wilayah
Perbatasan dan Sentra Kelautan dan
Perikanan Terpadu(SKPT)
7+13 18+13 18+13 18+13 38,0 Pusat Integrasi Pelabuhan
Perikanan dan Fish
Market Bertaraf
Internasional
01
Pengelolaan Impor 31,0
Kebijakan Impor Dalam Rangka
Penguatan Struktur Impor Bahan
Baku dan Penolong
Jumlah Peraturan Menteri terkait
Impor Bahan Baku dan Penolong
9 8 7 6 5 11,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Kebijakan Impor Pangan yang
Harmonis dengan Kebijakan Pangan
Nasional
Jumlah Peraturan Menteri terkait
Impor Bahan Pokok
4 4 4 4 4 6,3 Pusat 01
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
Impor di Post Border
Jumlah monitoring dan evaluasi
kebijakan impor di post border
1 1 1 1 1 13,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
Peningkatan Pengamanan dan
Perlindungan Akses Pasar 54,9
berkas 3, hlm. 1130INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Dukungan terhadap Implementasi
Fasilitasi Perdagangan (KNFP)
Jumlah layanan KNFP 1 1 1 1 1 13,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan
Asal (SKA) dan Skema Perdagangan
dan Ketentuan Asal Barang Ekspor
Indonesia
Jumlah Skema Fasilitasi
Perdagangan dan Ketentuan Asal
Barang Ekspor Indonesia dan
Fasilitasi Perdagangan Lainnya
1 1 1 1 1 8,3 34 Provinsi 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Fasilitasi Ekspor dan Impor di Wilayah
Perbatasan dan Sentra Kelautan dan
Perikanan Terpadu(SKPT)
7+13 18+13 18+13 18+13 38,0 Pusat Integrasi Pelabuhan
Perikanan dan Fish
Market Bertaraf
Internasional
01
Pengelolaan Impor 31,0
Kebijakan Impor Dalam Rangka
Penguatan Struktur Impor Bahan
Baku dan Penolong
Jumlah Peraturan Menteri terkait
Impor Bahan Baku dan Penolong
9 8 7 6 5 11,8 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Kebijakan Impor Pangan yang
Harmonis dengan Kebijakan Pangan
Nasional
Jumlah Peraturan Menteri terkait
Impor Bahan Pokok
4 4 4 4 4 6,3 Pusat 01
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
Impor di Post Border
Jumlah monitoring dan evaluasi
kebijakan impor di post border
1 1 1 1 1 13,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
Peningkatan Pengamanan dan
Perlindungan Akses Pasar 54,9
090.B.9
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Pengamanan dan
Perlindungan Akses Pasar
Jumlah pengamanan dan
perlindungan akses pasar
29 31 33 35 37 54,9 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Pengembangan Fasilitasi Perdagangan
Luar Negeri Daerah 112,4
Fasilitasi Promosi dan Diklat kepada
UKM
Jumlah UKM yang diberikan
fasilitasi promosi dan diklat
500 550 600 650 700 99,4 Pusat 01
FTA Center di Daerah Jumlah FTA Center di Daerah 1 1 0 0 0 13,0 Jatim Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Program Perundingan Perdagangan
Internasional 687,7
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan
Perundingan Perdagangan Internasional
359,5
Penurunan Hambatan Akses Pasar Di
Negara Mitra
Jumlah kegiatan perundingan
penurunan hambatan akses pasar di
negara mitra
88 90 92 94 88 218,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
FTA Center Jumlah layanan FTA Center Piloting
(Sebelum beralih ke export center)
903 910 910 910 903 70,1 Jakarta, Jateng, Maluku,
Sulsel, Sumut, Jabar
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
berkas 3, hlm. 1131INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Pengamanan dan
Perlindungan Akses Pasar
Jumlah pengamanan dan
perlindungan akses pasar
29 31 33 35 37 54,9 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Pengembangan Fasilitasi Perdagangan
Luar Negeri Daerah 112,4
Fasilitasi Promosi dan Diklat kepada
UKM
Jumlah UKM yang diberikan
fasilitasi promosi dan diklat
500 550 600 650 700 99,4 Pusat 01
FTA Center di Daerah Jumlah FTA Center di Daerah 1 1 0 0 0 13,0 Jatim Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Program Perundingan Perdagangan
Internasional 687,7
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan
Perundingan Perdagangan Internasional
359,5
Penurunan Hambatan Akses Pasar Di
Negara Mitra
Jumlah kegiatan perundingan
penurunan hambatan akses pasar di
negara mitra
88 90 92 94 88 218,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
FTA Center Jumlah layanan FTA Center Piloting
(Sebelum beralih ke export center)
903 910 910 910 903 70,1 Jakarta, Jateng, Maluku,
Sulsel, Sumut, Jabar
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
090.B.10
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemahaman dan Pemanfaatan
Perundingan Perdagangan
Internasional
Jumlah diseminasi pemahaman dan
pemanfaatan perundingan
perdagangan internasional
13 15 17 19 21 17,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Dokumen Ratifikasi Perjanjian
Perdagangan Internasional
Jumlah dokumen ratifikasi
perjanjian perdagangan
internasional
7 7 7 7 7 40,8 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Tindak Lanjut Perundingan
Perdagangan Internasional
Jumlah tindak lanjut perundingan
perdagangan internasional
2 2 2 2 2 7,3 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Peningkatan Kapasitas Negosiator
Perundingan Perdagangan
Internasional di Pusat, LN, dan Daerah
Jumlah Peningkatan Kapasitas
Negosiator Perundingan
Perdagangan Internasional di Pusat
LN dan Daerah
2 2 2 2 2 5,8 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Perundingan Perdagangan Jasa 94,7
Penyusunan Statistik, dan Roadmap
serta Dokumen Daya Saing di Bidang
Jasa
Jumlah dokumen Statistik, dan
Roadmap serta Dokumen Daya Saing
di Bidang Jasa
3 3 3 3 3 41,3 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Peningkatan Akses Pasar Jasa di
Pasar
Jumlah kegiatan perundingan
penurunan hambatan akses pasar
sektor jasa di negara mitra
40 42 44 46 48 33,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
berkas 3, hlm. 1132INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemahaman dan Pemanfaatan
Perundingan Perdagangan
Internasional
Jumlah diseminasi pemahaman dan
pemanfaatan perundingan
perdagangan internasional
13 15 17 19 21 17,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Dokumen Ratifikasi Perjanjian
Perdagangan Internasional
Jumlah dokumen ratifikasi
perjanjian perdagangan
internasional
7 7 7 7 7 40,8 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Tindak Lanjut Perundingan
Perdagangan Internasional
Jumlah tindak lanjut perundingan
perdagangan internasional
2 2 2 2 2 7,3 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Peningkatan Kapasitas Negosiator
Perundingan Perdagangan
Internasional di Pusat, LN, dan Daerah
Jumlah Peningkatan Kapasitas
Negosiator Perundingan
Perdagangan Internasional di Pusat
LN dan Daerah
2 2 2 2 2 5,8 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Perundingan Perdagangan Jasa 94,7
Penyusunan Statistik, dan Roadmap
serta Dokumen Daya Saing di Bidang
Jasa
Jumlah dokumen Statistik, dan
Roadmap serta Dokumen Daya Saing
di Bidang Jasa
3 3 3 3 3 41,3 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Peningkatan Akses Pasar Jasa di
Pasar
Jumlah kegiatan perundingan
penurunan hambatan akses pasar
sektor jasa di negara mitra
40 42 44 46 48 33,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
090.B.11
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Koordinasi Perundingan Bidang Jasa Jumlah dokumen koordinasi
perundingan bidang jasa
1 1 1 1 1 20,4 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Perundingan Perdagangan Multilateral 47,9
Peningkatan Akses Pasar Barang
Olahan di Fora Multilateral
Jumlah kegiatan perundingan
penurunan hambatan akses pasar
barang olahan di Fora Multilateral
29 31 33 35 29 41,3 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pengamanan Kebijakan Perdagangan
Nasional Dan Akses Pasar Di Fora
Multilateral
Jumlah kegiatan Pengamanan
Kebijakan Perdagangan Nasional
Dan Akses Pasar Di Fora Multilateral
5 5 5 5 5 6,7 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Perundingan Perdagangan ASEAN dan
Mitra ASEAN 62,1
Peningkatan Akses Pasar Barang
Olahan di Forum ASEAN dan Mitra
ASEAN
Jumlah kegiatan perundingan
penurunan hambatan akses pasar
barang olahan di forum ASEAN dan
Mitra ASEAN
110 115 120 125 110 56,3 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pemahaman dan Pemanfaatan
Perundingan Perdagangan ASEAN dan
Mitra ASEAN
Jumlah diseminasi pemahaman dan
pemanfaatan perundingan
perdagangan ASEAN dan Mitra
ASEAN
8 8 8 8 8 5,7 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
Perundingan Perdagangan Bilateral 75,9
berkas 3, hlm. 1133INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Koordinasi Perundingan Bidang Jasa Jumlah dokumen koordinasi
perundingan bidang jasa
1 1 1 1 1 20,4 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Perundingan Perdagangan Multilateral 47,9
Peningkatan Akses Pasar Barang
Olahan di Fora Multilateral
Jumlah kegiatan perundingan
penurunan hambatan akses pasar
barang olahan di Fora Multilateral
29 31 33 35 29 41,3 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pengamanan Kebijakan Perdagangan
Nasional Dan Akses Pasar Di Fora
Multilateral
Jumlah kegiatan Pengamanan
Kebijakan Perdagangan Nasional
Dan Akses Pasar Di Fora Multilateral
5 5 5 5 5 6,7 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Perundingan Perdagangan ASEAN dan
Mitra ASEAN 62,1
Peningkatan Akses Pasar Barang
Olahan di Forum ASEAN dan Mitra
ASEAN
Jumlah kegiatan perundingan
penurunan hambatan akses pasar
barang olahan di forum ASEAN dan
Mitra ASEAN
110 115 120 125 110 56,3 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pemahaman dan Pemanfaatan
Perundingan Perdagangan ASEAN dan
Mitra ASEAN
Jumlah diseminasi pemahaman dan
pemanfaatan perundingan
perdagangan ASEAN dan Mitra
ASEAN
8 8 8 8 8 5,7 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
Perundingan Perdagangan Bilateral 75,9
090.B.12
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Akses Pasar Barang
Olahan dan Jasa di negara mitra serta
Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
Melalui Fora Bilateral
Jumlah kegiatan perundingan
penurunan hambatan akses pasar
barang olahan di Fora Bilateral
90 100 110 120 100 75,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Perundingan Perdagangan di Forum
APEC dan Organisasi Internasional 47,7
Peningkatan Akses Pasar Barang
Olahan di Forum APEC dan Organisasi
Internasional
Jumlah kegiatan perundingan
penurunan hambatan akses pasar
barang olahan di forum APEC dan
organisasi internasional
76 81 86 91 96 38,3 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pengembangan Tata Aturan Eksternal
yang Kondusif bagi Lalu Lintas
Perdagangan RI
Jumlah laporan Pengembangan Tata
Aturan Eksternal yang Kondusif bagi
Lalu Lintas Perdagangan RI
8 8 8 8 8 9,4 Pusat 01
Program Pengembangan Perdagangan
Dalam Negeri 5.180,0
Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran
Produk Dalam Negeri 784,4
Peningkatan Kewirausahaan dan
Bantuan Pemasaran
Jumlah bantuan sarana usaha
perdagangan
10000 10000 10000 10000 10000 644,8 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
berkas 3, hlm. 1134INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Akses Pasar Barang
Olahan dan Jasa di negara mitra serta
Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
Melalui Fora Bilateral
Jumlah kegiatan perundingan
penurunan hambatan akses pasar
barang olahan di Fora Bilateral
90 100 110 120 100 75,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Perundingan Perdagangan di Forum
APEC dan Organisasi Internasional 47,7
Peningkatan Akses Pasar Barang
Olahan di Forum APEC dan Organisasi
Internasional
Jumlah kegiatan perundingan
penurunan hambatan akses pasar
barang olahan di forum APEC dan
organisasi internasional
76 81 86 91 96 38,3 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pengembangan Tata Aturan Eksternal
yang Kondusif bagi Lalu Lintas
Perdagangan RI
Jumlah laporan Pengembangan Tata
Aturan Eksternal yang Kondusif bagi
Lalu Lintas Perdagangan RI
8 8 8 8 8 9,4 Pusat 01
Program Pengembangan Perdagangan
Dalam Negeri 5.180,0
Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran
Produk Dalam Negeri 784,4
Peningkatan Kewirausahaan dan
Bantuan Pemasaran
Jumlah bantuan sarana usaha
perdagangan
10000 10000 10000 10000 10000 644,8 Pusat 10 Destinasi
Pariwisata Prioritas :
Danau Toba,
Borobudur Dskt,
Lombok-Mandalika,
Labuan Bajo, Manado-
Likupang, Wakatobi,
Raja Ampat, Bromo-
Tengger-Semeru,
Bangka Belitung, dan
Morotai
090.B.13
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri
Jumlah sosialisasi penggunaan
produk dalam negeri
2500 3000 3500 4000 4500 77,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01, 04
Promosi Makanan dan Minuman Sehat
Nusantara
Jumlah Pedagang Mikro Kecil
Menengah (PMKM) yang mengikuti
promosi makanan dan minuman
sehat Nusantara
300 400 500 600 700 62,5 34 Provinsi 03
Peningkatan Stabilitas Harga dan
Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting 228,0
Data Harga dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
yang akurat
Jumlah data harga dan stok barang
kebutuhan pokok dan barang
penting yang akurat
12 12 12 12 12 183,8 Pusat 01
Stabilitasasi Harga dan Ketersediaan
Barang Kebutuhan Pokok Menjelang
HBKN
Jumlah stabilisasi harga dan
ketersediaan barang kebutuhan
pokok menjelang HBKN
82 82 82 82 82 44,2 Pusat 01
Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi
Perdagangan 106,4
Tenaga Fasilitator Edukasi
Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik yang Mendapat Pelatihan
Jumlah fasilitator edukasi
perdagangan melalui sistem
elektronik yang mendapat pelatihan
200 300 400 500 600 12,0 Pusat 01
Pelaku Usaha dan Aparatur di Bidang
Perdagangan yang Mendapat
Pembinaan
Jumlah pelaku usaha dan aparatur
yang mendapat pembinaan
2000 2000 2000 2000 2000 74,7 Pusat 01
Rancangan Kebijakan di Bidang Usaha
Perdagangan Secara Elektronik
Jumlah kebijakan di bidang usaha
perdagangan secara elektronik
1 1 1 1 1 6,2 Pusat 01
Rancangan Kebijakan di Bidang Usaha
Perdagangan Konvensional
Jumlah kebijakan di bidang usaha
perdagangan konvensional
5 5 5 5 5 13,6 Pusat 01
Pengembangan Sarana Distribusi
Perdagangan dan Kapasitas Logistik
Perdagangan 4.061,1
berkas 3, hlm. 1135INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri
Jumlah sosialisasi penggunaan
produk dalam negeri
2500 3000 3500 4000 4500 77,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01, 04
Promosi Makanan dan Minuman Sehat
Nusantara
Jumlah Pedagang Mikro Kecil
Menengah (PMKM) yang mengikuti
promosi makanan dan minuman
sehat Nusantara
300 400 500 600 700 62,5 34 Provinsi 03
Peningkatan Stabilitas Harga dan
Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting 228,0
Data Harga dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
yang akurat
Jumlah data harga dan stok barang
kebutuhan pokok dan barang
penting yang akurat
12 12 12 12 12 183,8 Pusat 01
Stabilitasasi Harga dan Ketersediaan
Barang Kebutuhan Pokok Menjelang
HBKN
Jumlah stabilisasi harga dan
ketersediaan barang kebutuhan
pokok menjelang HBKN
82 82 82 82 82 44,2 Pusat 01
Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi
Perdagangan 106,4
Tenaga Fasilitator Edukasi
Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik yang Mendapat Pelatihan
Jumlah fasilitator edukasi
perdagangan melalui sistem
elektronik yang mendapat pelatihan
200 300 400 500 600 12,0 Pusat 01
Pelaku Usaha dan Aparatur di Bidang
Perdagangan yang Mendapat
Pembinaan
Jumlah pelaku usaha dan aparatur
yang mendapat pembinaan
2000 2000 2000 2000 2000 74,7 Pusat 01
Rancangan Kebijakan di Bidang Usaha
Perdagangan Secara Elektronik
Jumlah kebijakan di bidang usaha
perdagangan secara elektronik
1 1 1 1 1 6,2 Pusat 01
Rancangan Kebijakan di Bidang Usaha
Perdagangan Konvensional
Jumlah kebijakan di bidang usaha
perdagangan konvensional
5 5 5 5 5 13,6 Pusat 01
Pengembangan Sarana Distribusi
Perdagangan dan Kapasitas Logistik
Perdagangan 4.061,1
090.B.14
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyedia Jasa Logistik Sektor
Perdagangan yang Diberikan
Pembinaan
Jumlah penyedia jasa yang diberikan
pembinaan
800 800 800 800 800 191,3 Pusat 02
Implementasi pemanfaatan Digital
Payment dan TIK Dalam Sistem
Pembayaran dan Distribusi
Jumlah Implementasi pemanfaatan
Digital Payment dan TIK Dalam
Sistem Pembayaran dan Distribusi
3 10 20 30 40 51,5 Pusat 01
Penataan Perdagangan Antar Provinsi Jumlah Sistem Perdagangan Antar
Provinsi
1 1 1 1 1 30,7 Pusat 01
Verifikasi Data Gudang dan Stok
Barang di Gudang
Pelaksanaan Verifikasi Data Gudang
dan Laporan Stok Barang di Gudang
1 1 1 1 1 75,0 Pusat 01
Pasar Rakyat Yang
Dibangun/Direvitalisasi
Jumlah Pasar Rakyat Yang
Dibangun/Direvitalisasi
49 70 72 68 48 3.712,6 Pusat Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke;
Integrasi Pelabuhan
Perikanan dan Fish
Market Bertaraf
Internasional
01, 02
Program Perdagangan Berjangka
Komoditi 80,2
Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi
Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas
57,0
Jumlah Pengelola Gudang yang telah
menerbitkan Resi Gudang
Jumlah Pengelola Gudang yang telah
menerbitkan Resi Gudang
50 55 60 65 70 19,5 Pusat 01
Jumlah Pengguna Pasar Lelang Jumlah Pelaku Pengguna Pasar
Lelang
430 430 430 430 430 9,5 Riau, Jambi, Lampung,
Bali, NTB, Sulut, Sultra,
Gorontalo, Jabar, Jatim,
Sulsel, Jateng, Sumbar,
DKI Jakarta
berkas 3, hlm. 1136INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyedia Jasa Logistik Sektor
Perdagangan yang Diberikan
Pembinaan
Jumlah penyedia jasa yang diberikan
pembinaan
800 800 800 800 800 191,3 Pusat 02
Implementasi pemanfaatan Digital
Payment dan TIK Dalam Sistem
Pembayaran dan Distribusi
Jumlah Implementasi pemanfaatan
Digital Payment dan TIK Dalam
Sistem Pembayaran dan Distribusi
3 10 20 30 40 51,5 Pusat 01
Penataan Perdagangan Antar Provinsi Jumlah Sistem Perdagangan Antar
Provinsi
1 1 1 1 1 30,7 Pusat 01
Verifikasi Data Gudang dan Stok
Barang di Gudang
Pelaksanaan Verifikasi Data Gudang
dan Laporan Stok Barang di Gudang
1 1 1 1 1 75,0 Pusat 01
Pasar Rakyat Yang
Dibangun/Direvitalisasi
Jumlah Pasar Rakyat Yang
Dibangun/Direvitalisasi
49 70 72 68 48 3.712,6 Pusat Pusat Kegiatan
Strategis Nasional :
PKSN Paloh-Aruk,
PKSN Nunukan, PKSN
Atambua, PKSN
Kefamenanu, PKSN
Jayapura, dan PKSN
Merauke;
Integrasi Pelabuhan
Perikanan dan Fish
Market Bertaraf
Internasional
01, 02
Program Perdagangan Berjangka
Komoditi 80,2
Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi
Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas
57,0
Jumlah Pengelola Gudang yang telah
menerbitkan Resi Gudang
Jumlah Pengelola Gudang yang telah
menerbitkan Resi Gudang
50 55 60 65 70 19,5 Pusat 01
Jumlah Pengguna Pasar Lelang Jumlah Pelaku Pengguna Pasar
Lelang
430 430 430 430 430 9,5 Riau, Jambi, Lampung,
Bali, NTB, Sulut, Sultra,
Gorontalo, Jabar, Jatim,
Sulsel, Jateng, Sumbar,
DKI Jakarta
090.B.15
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pilot Project Gudang SRG Dengan
Warehouse Management System
Jumlah Pilot Project Gudang SRG
Dengan Warehouse Management
System
6 12 17 22 27 28,0 Tanah Datar, Madiun,
Kudus, Gorontalo, Tapin,
Garut
01
Peningkatan Pembinaan dan
Pengembangan Perdagangan Berjangka
Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar
Lelang Komoditas
23,2
Analisis pengembangan kelembagaan
dan produk perdagangan
berjangka/sistem resi gudang/pasar
lelang
Jumlah analisis pengembangan
kelembagaan dan produk
perdagangan berjangka/sistem resi
gudang/pasar lelang
7 7 7 7 7 23,2 Pusat 01
Program Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga 561,4
Pengembangan Kebijakan dan
Pemberdayaan Konsumen 95,9
Edukasi Konsumen Jumlah konsumen yang memahami
hak dan kewajibannya
6500 6500 6500 6500 6500 71,0 Pusat 04
Edukasi Pelaku Usaha Terkait
Perlindungan Konsumen
Jumlah pelaku usaha yang dibina 500 500 500 500 500 3,4 Pusat 04
Pembinaan SDM Lembaga
Perlindungan Konsumen
Jumlah SDM LPK yang dibina 330 330 330 330 330 21,5 Pusat 01
Peningkatan Tertib Ukur 74,8
Daerah Tertib Ukur Jumlah Daerah Tertib Ukur 10 10 10 10 10 16,2 Pusat 01
Pengawasan Kemetrologian Pengawasan Kemetrologian 15000 15000 15000 15000 15000 55,6 Pusat 01
Layanan Pembinaan Jabatan
Fungsional Bidang Kemetrologian
Jumlah pejabat fungsional bidang
kemetrologian yang diberikan
pembinaan
400 400 400 400 400 3,1 Pusat 01
Peningkatan Efektivitas Pengawasan
Barang Beredar dan Jasa 58,4
Pembinaan PPNS-PK dan PPBJ Jumlah PPNS-PK dan PPBJ yang
diberikan pembinaan
115 115 115 115 115 17,7 Jawa Barat 01
Pengawasan Jasa Distribusi dan Jasa
Bisnis
Jumlah Pengawasan 50 50 50 50 50 5,9 Pusat 01
Pengawasan Barang Beredar terhadap
Ketentuan SNI, Manual Kartu Garansi,
dan Label
Jumlah pengawasan barang beredar
terhadap ketentuan SNI, MKG, dan
Label
660 670 680 690 700 34,8 Pusat 01
berkas 3, hlm. 1137INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pilot Project Gudang SRG Dengan
Warehouse Management System
Jumlah Pilot Project Gudang SRG
Dengan Warehouse Management
System
6 12 17 22 27 28,0 Tanah Datar, Madiun,
Kudus, Gorontalo, Tapin,
Garut
01
Peningkatan Pembinaan dan
Pengembangan Perdagangan Berjangka
Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar
Lelang Komoditas
23,2
Analisis pengembangan kelembagaan
dan produk perdagangan
berjangka/sistem resi gudang/pasar
lelang
Jumlah analisis pengembangan
kelembagaan dan produk
perdagangan berjangka/sistem resi
gudang/pasar lelang
7 7 7 7 7 23,2 Pusat 01
Program Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga 561,4
Pengembangan Kebijakan dan
Pemberdayaan Konsumen 95,9
Edukasi Konsumen Jumlah konsumen yang memahami
hak dan kewajibannya
6500 6500 6500 6500 6500 71,0 Pusat 04
Edukasi Pelaku Usaha Terkait
Perlindungan Konsumen
Jumlah pelaku usaha yang dibina 500 500 500 500 500 3,4 Pusat 04
Pembinaan SDM Lembaga
Perlindungan Konsumen
Jumlah SDM LPK yang dibina 330 330 330 330 330 21,5 Pusat 01
Peningkatan Tertib Ukur 74,8
Daerah Tertib Ukur Jumlah Daerah Tertib Ukur 10 10 10 10 10 16,2 Pusat 01
Pengawasan Kemetrologian Pengawasan Kemetrologian 15000 15000 15000 15000 15000 55,6 Pusat 01
Layanan Pembinaan Jabatan
Fungsional Bidang Kemetrologian
Jumlah pejabat fungsional bidang
kemetrologian yang diberikan
pembinaan
400 400 400 400 400 3,1 Pusat 01
Peningkatan Efektivitas Pengawasan
Barang Beredar dan Jasa 58,4
Pembinaan PPNS-PK dan PPBJ Jumlah PPNS-PK dan PPBJ yang
diberikan pembinaan
115 115 115 115 115 17,7 Jawa Barat 01
Pengawasan Jasa Distribusi dan Jasa
Bisnis
Jumlah Pengawasan 50 50 50 50 50 5,9 Pusat 01
Pengawasan Barang Beredar terhadap
Ketentuan SNI, Manual Kartu Garansi,
dan Label
Jumlah pengawasan barang beredar
terhadap ketentuan SNI, MKG, dan
Label
660 670 680 690 700 34,8 Pusat 01
090.B.16
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu
Barang 69,7
Layanan Pengujian Mutu Barang Jumlah contoh/sampel yang diuji
mutu barang
4500 4600 4700 4800 4900 57,4 DKI Jakarta Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Layanan Pembinaan Jabatan
Fungsional Penguji Mutu Barang
Jumlah pejabat fungsional penguji
mutu barang yang diberikan
pembinaan
150 150 150 150 150 12,2 DKI Jakarta 01
Standardisasi dan Pengendalian Mutu 31,5
Layanan Standardisasi dan
Pengendalian Mutu
Layanan Standardisasi dan
Pengendalian Mutu
7500 7500 7500 7500 7500 11,5 DKI Jakarta Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Informasi Standar Mitra Tujuan
Ekspor
Jumlah informasi standar mitra
tujuan ekspor
10 11 12 13 14 4,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pemantauan Mutu BOKOR Jumlah pemantauan mutu bokor 6 7 8 9 10 15,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
Peningkatan Pelayanan Kalibrasi 20,3
berkas 3, hlm. 1138INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu
Barang 69,7
Layanan Pengujian Mutu Barang Jumlah contoh/sampel yang diuji
mutu barang
4500 4600 4700 4800 4900 57,4 DKI Jakarta Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Layanan Pembinaan Jabatan
Fungsional Penguji Mutu Barang
Jumlah pejabat fungsional penguji
mutu barang yang diberikan
pembinaan
150 150 150 150 150 12,2 DKI Jakarta 01
Standardisasi dan Pengendalian Mutu 31,5
Layanan Standardisasi dan
Pengendalian Mutu
Layanan Standardisasi dan
Pengendalian Mutu
7500 7500 7500 7500 7500 11,5 DKI Jakarta Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Informasi Standar Mitra Tujuan
Ekspor
Jumlah informasi standar mitra
tujuan ekspor
10 11 12 13 14 4,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pemantauan Mutu BOKOR Jumlah pemantauan mutu bokor 6 7 8 9 10 15,1 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
Peningkatan Pelayanan Kalibrasi 20,3
090.B.17
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Layanan Kalibrasi Jumlah sertifikat/sampel yang diuji
layanan kalibrasi
7100 7120 7140 7160 7180 20,3 DKI Jakarta Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Peningkatan Pelayanan Sertifikasi 13,1
Layanan Sertifikasi Jumlah layanan sertifikasi 169 179 189 199 209 13,1 DKI Jakarta Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Peningkatan Tertib Niaga 197,7
Pembinaan PPNS Perdagangan dan
PPTN
Jumlah PPNS Perdagangan dan
PPTN yang diberikan pembinaan
150 150 150 150 150 26,3 Jawa Barat 01
Pengawasan Kegiatan Perdagangan Jumlah pelaku usaha perdagangan
yang diawasi
150 160 170 180 190 34,2 Pusat 01
Pengawasan Post Border Jumlah Pengawasan Post Border 3162 3162 3162 3162 3162 137,2 Medan, Surabaya, Bekasi,
Makassar
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
JUMLAH 8.311,2
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 1139INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Layanan Kalibrasi Jumlah sertifikat/sampel yang diuji
layanan kalibrasi
7100 7120 7140 7160 7180 20,3 DKI Jakarta Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Peningkatan Pelayanan Sertifikasi 13,1
Layanan Sertifikasi Jumlah layanan sertifikasi 169 179 189 199 209 13,1 DKI Jakarta Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Peningkatan Tertib Niaga 197,7
Pembinaan PPNS Perdagangan dan
PPTN
Jumlah PPNS Perdagangan dan
PPTN yang diberikan pembinaan
150 150 150 150 150 26,3 Jawa Barat 01
Pengawasan Kegiatan Perdagangan Jumlah pelaku usaha perdagangan
yang diawasi
150 160 170 180 190 34,2 Pusat 01
Pengawasan Post Border Jumlah Pengawasan Post Border 3162 3162 3162 3162 3162 137,2 Medan, Surabaya, Bekasi,
Makassar
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
JUMLAH 8.311,2
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
092.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga 636,7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga 41,0
Program Kepemudaan dan Keolahragaan 2.679,3
Program Pembinaan Olahraga Prestasi 3.811,2
JUMLAH 7.168,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1140MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga 636,7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga 41,0
Program Kepemudaan dan Keolahragaan 2.679,3
Program Pembinaan Olahraga Prestasi 3.811,2
JUMLAH 7.168,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
092.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Kepemudaan dan Keolahragaan
1.631,0
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
44,0
Pemuda yang difasilitasi sebagai kader
wirausaha
Jumlah pemuda yang difasilitasi
sebagai kader kewirausahaan
5000 5000 5000 5000 5000 24,0 Pusat 01, 03
Terfasilitasinya sentra kewirausahaan
pemuda
Jumlah sentra kewirausahaan
pemuda yang difasilitasi
34 34 34 34 34 20,0 Pusat 03
Pengembangan Kepemimpinan dan
Kepeloporan Pemuda 25,4
Terfasilitasinya pemuda kader yang
difasilitasi dalam pengembangan
kepemimpinan pemuda
Jumlah pemuda kader yang
difasilitasi dalam pengembangan
kepemimpinan pemuda
1700 1700 1700 1700 1700 8,5 Pusat 03
Terfasilitasinya pemuda kader yang
difasilitasi dalam pengembangan
kepemimpinan, kepedulian,
kesukarelawanan, dan kepeloporan
pemuda
Jumlah pemuda kader yang
difasilitasi dalam pengembangan
kepemimpinan, kepedulian,
kesukarelawanan, dan kepeloporan
pemuda
1800 1800 1800 1800 1800 16,9 Pusat 03, 04
Pengembangan Kemitraan dan
Penghargaan Pemuda 41,4
Tersusun dan termanfaatkannya
naskah kebijakan pengembangan
kemitraan dan penghargaan
kepemudaan
Jumlah naskah kebijakan
pengembangan kemitraan dan
penghargaan kepemudaan yang
disusun dan dimanfaatkan
1 1 1 1 1 0,4 Pusat 03
Terlaksananya koordinasi dan
kemitraan kepemudaan dengan
lembaga lintas sektoral, antar tingkat
pemerintah daerah dan luar negeri
Jumlah koordinasi dan kemitraan
kepemudaan dengan lembaga lintas
sektoral, antar tingkat pemerintah
daerah dan luar negeri
6 6 6 6 6 41,0 Pusat 03
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1141MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Kepemudaan dan Keolahragaan
1.631,0
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
44,0
Pemuda yang difasilitasi sebagai kader
wirausaha
Jumlah pemuda yang difasilitasi
sebagai kader kewirausahaan
5000 5000 5000 5000 5000 24,0 Pusat 01, 03
Terfasilitasinya sentra kewirausahaan
pemuda
Jumlah sentra kewirausahaan
pemuda yang difasilitasi
34 34 34 34 34 20,0 Pusat 03
Pengembangan Kepemimpinan dan
Kepeloporan Pemuda 25,4
Terfasilitasinya pemuda kader yang
difasilitasi dalam pengembangan
kepemimpinan pemuda
Jumlah pemuda kader yang
difasilitasi dalam pengembangan
kepemimpinan pemuda
1700 1700 1700 1700 1700 8,5 Pusat 03
Terfasilitasinya pemuda kader yang
difasilitasi dalam pengembangan
kepemimpinan, kepedulian,
kesukarelawanan, dan kepeloporan
pemuda
Jumlah pemuda kader yang
difasilitasi dalam pengembangan
kepemimpinan, kepedulian,
kesukarelawanan, dan kepeloporan
pemuda
1800 1800 1800 1800 1800 16,9 Pusat 03, 04
Pengembangan Kemitraan dan
Penghargaan Pemuda 41,4
Tersusun dan termanfaatkannya
naskah kebijakan pengembangan
kemitraan dan penghargaan
kepemudaan
Jumlah naskah kebijakan
pengembangan kemitraan dan
penghargaan kepemudaan yang
disusun dan dimanfaatkan
1 1 1 1 1 0,4 Pusat 03
Terlaksananya koordinasi dan
kemitraan kepemudaan dengan
lembaga lintas sektoral, antar tingkat
pemerintah daerah dan luar negeri
Jumlah koordinasi dan kemitraan
kepemudaan dengan lembaga lintas
sektoral, antar tingkat pemerintah
daerah dan luar negeri
6 6 6 6 6 41,0 Pusat 03
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
092.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan
dan Pengawasan Kepramukaan
93,6
Terfasilitasinya pemuda dalam
pendidikan kepramukaan
Jumlah organisasi kepramukaan
(Kwarnas/Sako) yang difasilitasi
dalam pengembangan organisasi
17 17 17 17 17 50,7 Pusat 03, 04
Terfasilitasinya pengelola organisasi
kepemudaan yang difasilitasi dalam
pelatihan manajemen organisasi
kepemudaan
Jumlah pengelola organisasi
kepemudaan yang difasilitasi dalam
pelatihan manajemen organisasi
kepemudaan
6150 6150 6150 6150 6150 42,8 Pusat 03
Peningkatan Wawasan Pemuda 56,4
Terfasilitasinya pemuda kader dalam
peningkatan penanggulangan
penyalahgunaan narkoba
Jumlah pemuda kader yang
difasilitasi dalam peningkatan
wawasan hukum dan bahaya
destruktif
1500 1500 1500 1500 1500 28,2 Pusat 03, 07
Terfasilitasinya pelaksanaan Jambore
Pemuda Indonesia
Jumlah keikutsertaan dalam
Jambore Pemuda Indonesia
34 34 34 34 34 28,2 Daerah 03
Pengembangan Olahraga Tradisional dan
Layanan Khusus 25,1
Tersampaikannya kampanye olahraga
tradisional, usia dini dan lansia,
olahraga penyandang cacat, dan
olahraga di lembaga pemasyarakatan
Jumlah peserta olahraga tradisional,
usia dini dan Lansia, olahraga
penyandang cacat, dan olahraga di
lembaga pemasyarakatan
11274 11274 11274 11274 11274 25,1 Pusat 03
Pengembangan Olahraga Pendidikan 17,5
Tersampaikannya kampanye olahraga
olimpik di Sekolah Dasar, Menengah,
Perguruan Tinggi, Pendidikan
Nonformal dan Informal
Jumlah peserta olahraga olimpik
yang difasilitasi di sekolah dasar,
menengah, perguruan tinggi,
pendidikan nonformal dan informal
17000 17000 17000 17000 17000 17,5 Pusat 03
Pengembangan Olahraga Rekreasi 162,3
Tersampaikannya kampanye Olahraga
Rekreasi, Massal, Petualang,
Tantangan dan Wisata
Jumlah peserta kampanye olahraga
massal, petualang, tantangan dan
wisata
14020 14020 14020 14020 14020 140,9 Pusat 03
berkas 3, hlm. 1142INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan
dan Pengawasan Kepramukaan
93,6
Terfasilitasinya pemuda dalam
pendidikan kepramukaan
Jumlah organisasi kepramukaan
(Kwarnas/Sako) yang difasilitasi
dalam pengembangan organisasi
17 17 17 17 17 50,7 Pusat 03, 04
Terfasilitasinya pengelola organisasi
kepemudaan yang difasilitasi dalam
pelatihan manajemen organisasi
kepemudaan
Jumlah pengelola organisasi
kepemudaan yang difasilitasi dalam
pelatihan manajemen organisasi
kepemudaan
6150 6150 6150 6150 6150 42,8 Pusat 03
Peningkatan Wawasan Pemuda 56,4
Terfasilitasinya pemuda kader dalam
peningkatan penanggulangan
penyalahgunaan narkoba
Jumlah pemuda kader yang
difasilitasi dalam peningkatan
wawasan hukum dan bahaya
destruktif
1500 1500 1500 1500 1500 28,2 Pusat 03, 07
Terfasilitasinya pelaksanaan Jambore
Pemuda Indonesia
Jumlah keikutsertaan dalam
Jambore Pemuda Indonesia
34 34 34 34 34 28,2 Daerah 03
Pengembangan Olahraga Tradisional dan
Layanan Khusus 25,1
Tersampaikannya kampanye olahraga
tradisional, usia dini dan lansia,
olahraga penyandang cacat, dan
olahraga di lembaga pemasyarakatan
Jumlah peserta olahraga tradisional,
usia dini dan Lansia, olahraga
penyandang cacat, dan olahraga di
lembaga pemasyarakatan
11274 11274 11274 11274 11274 25,1 Pusat 03
Pengembangan Olahraga Pendidikan 17,5
Tersampaikannya kampanye olahraga
olimpik di Sekolah Dasar, Menengah,
Perguruan Tinggi, Pendidikan
Nonformal dan Informal
Jumlah peserta olahraga olimpik
yang difasilitasi di sekolah dasar,
menengah, perguruan tinggi,
pendidikan nonformal dan informal
17000 17000 17000 17000 17000 17,5 Pusat 03
Pengembangan Olahraga Rekreasi 162,3
Tersampaikannya kampanye Olahraga
Rekreasi, Massal, Petualang,
Tantangan dan Wisata
Jumlah peserta kampanye olahraga
massal, petualang, tantangan dan
wisata
14020 14020 14020 14020 14020 140,9 Pusat 03
092.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Terfasilitasinya Penyelenggaraan dan
KeikutsertaanKejuaraan Olahraga
Rekreasi
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan
dan keikutsertaan kejuaraan
olahraga rekreasi
3 3 3 3 3 21,4 Pusat 03
Pengelolaan Pembinaan Sentra dan
Sekolah Khusus Olahraga 807,2
Tersusun dan termanfaatkannya
naskah kebijakan pengembangan
sentra dan sekolah khusus
keolahragaan
Jumlah naskah kebijakan
pengembangan sentra dan sekolah
khusus keolahragaan yang disusun
dan dimanfaatkan
1 1 1 1 1 0,7 Pusat 03
Meningkatnya peserta PPLP/PPLM
yang memperoleh fasilitas pembinaan
dan pengembangan di daerah
Jumlah peserta PPLP/PPLM yang
Memperoleh Fasilitas Pembinaan
dan Pengembangan Di Daerah
1381 1381 1381 1381 1381 623,0 Pusat 03
Meningkatnya kualitas pengelolaan
sentra keolahragaan dan sekolah
khusus keolahragaan
Jumlah peserta olahraga di sekolah
khusus keolahragaan
253 253 253 253 253 183,5 Pusat 03
Peningkatan Standardisasi dan
Infrastruktur Olahraga 329,6
Terfasilitasinya bantuan untuk
Prasarana Olahraga Pendidikan,
Olahraga Rekreasi dan Olahraga
Prestasi berbasis cabang olahraga
olimpik
Jumlah fasilitasi prasarana olahraga
pendidikan, olahraga rekreasi dan
olahraga prestasi berbasis cabang
olahraga olimpik
29 29 29 29 29 64,8 Pusat 03
Terfasilitasinya bantuan untuk Sarana
Olahraga Pendidikan, Olahraga
Rekreasi dan Olahraga Prestasi
berbasis cabang olahraga olimpik
Jumlah fasilitasi sarana olahraga
pendidikan, olahraga rekreasi dan
olahraga prestasiberbasis cabang
olahraga olimpik
59 58 58 58 58 264,8 Pusat 03
Pengembangan Kemitraan dan
Penghargaan Olahraga 28,6
Tersusunnya Naskah Kebijakan
Pengembangan Kemitraan dan
Penghargaan Olahraga yang dapat
dimanfaatkan
Jumlah naskah kebijakan
pengembangan kemitraan dan
penghargaan olahraga yang disusun
dan dimanfaatkan
1 1 1 1 1 0,4 Pusat 03
berkas 3, hlm. 1143INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Terfasilitasinya Penyelenggaraan dan
KeikutsertaanKejuaraan Olahraga
Rekreasi
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan
dan keikutsertaan kejuaraan
olahraga rekreasi
3 3 3 3 3 21,4 Pusat 03
Pengelolaan Pembinaan Sentra dan
Sekolah Khusus Olahraga 807,2
Tersusun dan termanfaatkannya
naskah kebijakan pengembangan
sentra dan sekolah khusus
keolahragaan
Jumlah naskah kebijakan
pengembangan sentra dan sekolah
khusus keolahragaan yang disusun
dan dimanfaatkan
1 1 1 1 1 0,7 Pusat 03
Meningkatnya peserta PPLP/PPLM
yang memperoleh fasilitas pembinaan
dan pengembangan di daerah
Jumlah peserta PPLP/PPLM yang
Memperoleh Fasilitas Pembinaan
dan Pengembangan Di Daerah
1381 1381 1381 1381 1381 623,0 Pusat 03
Meningkatnya kualitas pengelolaan
sentra keolahragaan dan sekolah
khusus keolahragaan
Jumlah peserta olahraga di sekolah
khusus keolahragaan
253 253 253 253 253 183,5 Pusat 03
Peningkatan Standardisasi dan
Infrastruktur Olahraga 329,6
Terfasilitasinya bantuan untuk
Prasarana Olahraga Pendidikan,
Olahraga Rekreasi dan Olahraga
Prestasi berbasis cabang olahraga
olimpik
Jumlah fasilitasi prasarana olahraga
pendidikan, olahraga rekreasi dan
olahraga prestasi berbasis cabang
olahraga olimpik
29 29 29 29 29 64,8 Pusat 03
Terfasilitasinya bantuan untuk Sarana
Olahraga Pendidikan, Olahraga
Rekreasi dan Olahraga Prestasi
berbasis cabang olahraga olimpik
Jumlah fasilitasi sarana olahraga
pendidikan, olahraga rekreasi dan
olahraga prestasiberbasis cabang
olahraga olimpik
59 58 58 58 58 264,8 Pusat 03
Pengembangan Kemitraan dan
Penghargaan Olahraga 28,6
Tersusunnya Naskah Kebijakan
Pengembangan Kemitraan dan
Penghargaan Olahraga yang dapat
dimanfaatkan
Jumlah naskah kebijakan
pengembangan kemitraan dan
penghargaan olahraga yang disusun
dan dimanfaatkan
1 1 1 1 1 0,4 Pusat 03
092.B.4
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Terlaksananya Koordinasi dan
Kemitraan Keolahragaan dengan
Lembaga Lintas Sektoral, Antar
Tingkat Pemerintah Daerah dan Luar
Negeri
Jumlah koordinasi dan kemitraan
keolahragaan dengan lembaga lintas
sektoral, antar tingkat pemerintah
daerah dan luar negeri
10 10 10 10 10 28,2 Pusat 03
Program Pembinaan Olahraga Prestasi
2.867,0
Peningkatan Tenaga dan Organisasi
Keolahragaan 147,3
Terfasilitasinya pembinaan induk
organisasi cabang-cabang olahraga
prestasi cabang olahraga olimpik,
olahraga fungsional dan profesional
yang difasilitasi dalam memenuhi
standar minimal organisasi
keolahragaan
Jumlah pembinaan induk organisasi
cabang-cabang olahraga prestasi
cabang olahraga olimpik, olahraga
fungsional dan profesional yang
difasilitasi dalam memenuhi standar
minimal organisasi keolahragaan
17 17 17 17 17 24,2 Pusat 03
Terfasilitasinya pengelola organisasi
keolahragaan olimpik dalam pelatihan
manajemen dan perencanaan
pembinaan dan pengembangan
olahraga
Jumlah pengelola organisasi
keolahragaan olimpik yang
difasilitasi dalam pelatihan
manajemen dan perencanaan
pembinaan dan pengembangan
olahraga
1250 1250 1250 1250 1250 29,6 Pusat 03
Terfasilitasinya tenaga keolahragaan
olimpik dalam pengembangan tenaga
keolahragaan
Jumlah tenaga keolahragaan olimpik
yang difasilitasi dalam
pengembangan tenaga keolahragaan
3000 3000 3000 3000 3000 93,5 Pusat 03
Pembinaan Olahraga Prestasi 2.719,7
Tersususun dan termanfaatkannya
naskah kebijakan pembinaan olahraga
prestasi
Jumlah naskah kebijakan
pembinaan olahraga prestasi yang
disusun dan dimanfaatkan
1 1 1 1 1 0,6 Pusat 03
Terfasilitasinya olahragawan andalan
nasional
Jumlah olahragawan andalan
nasional
1000 1000 1000 1000 1000 1.409,3 Pusat 03
Terfasilitasinya penyelenggaraan
dan/atau keikutsertaan pada
kejuaraan olahraga prestasi tingkat
Internasional (single dan/atau multi
event)
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan
dan/atau keikutsertaan pada
kejuaraan olahraga prestasi tingkat
Internasional (single dan/atau multi
event)
44 44 44 44 44 50,7 Pusat 03
berkas 3, hlm. 1144INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Terlaksananya Koordinasi dan
Kemitraan Keolahragaan dengan
Lembaga Lintas Sektoral, Antar
Tingkat Pemerintah Daerah dan Luar
Negeri
Jumlah koordinasi dan kemitraan
keolahragaan dengan lembaga lintas
sektoral, antar tingkat pemerintah
daerah dan luar negeri
10 10 10 10 10 28,2 Pusat 03
Program Pembinaan Olahraga Prestasi
2.867,0
Peningkatan Tenaga dan Organisasi
Keolahragaan 147,3
Terfasilitasinya pembinaan induk
organisasi cabang-cabang olahraga
prestasi cabang olahraga olimpik,
olahraga fungsional dan profesional
yang difasilitasi dalam memenuhi
standar minimal organisasi
keolahragaan
Jumlah pembinaan induk organisasi
cabang-cabang olahraga prestasi
cabang olahraga olimpik, olahraga
fungsional dan profesional yang
difasilitasi dalam memenuhi standar
minimal organisasi keolahragaan
17 17 17 17 17 24,2 Pusat 03
Terfasilitasinya pengelola organisasi
keolahragaan olimpik dalam pelatihan
manajemen dan perencanaan
pembinaan dan pengembangan
olahraga
Jumlah pengelola organisasi
keolahragaan olimpik yang
difasilitasi dalam pelatihan
manajemen dan perencanaan
pembinaan dan pengembangan
olahraga
1250 1250 1250 1250 1250 29,6 Pusat 03
Terfasilitasinya tenaga keolahragaan
olimpik dalam pengembangan tenaga
keolahragaan
Jumlah tenaga keolahragaan olimpik
yang difasilitasi dalam
pengembangan tenaga keolahragaan
3000 3000 3000 3000 3000 93,5 Pusat 03
Pembinaan Olahraga Prestasi 2.719,7
Tersususun dan termanfaatkannya
naskah kebijakan pembinaan olahraga
prestasi
Jumlah naskah kebijakan
pembinaan olahraga prestasi yang
disusun dan dimanfaatkan
1 1 1 1 1 0,6 Pusat 03
Terfasilitasinya olahragawan andalan
nasional
Jumlah olahragawan andalan
nasional
1000 1000 1000 1000 1000 1.409,3 Pusat 03
Terfasilitasinya penyelenggaraan
dan/atau keikutsertaan pada
kejuaraan olahraga prestasi tingkat
Internasional (single dan/atau multi
event)
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan
dan/atau keikutsertaan pada
kejuaraan olahraga prestasi tingkat
Internasional (single dan/atau multi
event)
44 44 44 44 44 50,7 Pusat 03
092.B.5
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Terfasilitasinya penyelenggaraan dan
keikutsertaan pada kejuaraan multi
event olahraga prestasi di tingkat
nasional
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan
dan keikutsertaan pada kejuaraan
multi event olahraga prestasi di
tingkat nasional (PON, Peparnas)
2 N/A N/A N/A 2 328,2 Pusat 03
Terfasilitasinya penyelenggaraan dan
keikutsertaan pada kejuaraan multi
event olahraga prestasi di tingkat
regional dan internasional
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan
dan keikutsertaan pada kejuaraan
multi event olahraga prestasi di
tingkat regional dan internasional
(Olimpiade, Paralimpiade, Asian
Games, Asian Paragames, SEA
Games, ASEAN Para Games)
3 2 2 2 2 868,9 Pusat 03
Terfasilitasinya penyelenggaraan
kejuaraan olahraga prestasi tingkat
nasional (single dan/atau multi event)
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan
kejuaraan olahraga prestasi tingkat
nasional (single dan/atau multi
event)
62 62 62 62 62 62,0 Pusat 03
JUMLAH 4.498,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 1145INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Terfasilitasinya penyelenggaraan dan
keikutsertaan pada kejuaraan multi
event olahraga prestasi di tingkat
nasional
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan
dan keikutsertaan pada kejuaraan
multi event olahraga prestasi di
tingkat nasional (PON, Peparnas)
2 N/A N/A N/A 2 328,2 Pusat 03
Terfasilitasinya penyelenggaraan dan
keikutsertaan pada kejuaraan multi
event olahraga prestasi di tingkat
regional dan internasional
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan
dan keikutsertaan pada kejuaraan
multi event olahraga prestasi di
tingkat regional dan internasional
(Olimpiade, Paralimpiade, Asian
Games, Asian Paragames, SEA
Games, ASEAN Para Games)
3 2 2 2 2 868,9 Pusat 03
Terfasilitasinya penyelenggaraan
kejuaraan olahraga prestasi tingkat
nasional (single dan/atau multi event)
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan
kejuaraan olahraga prestasi tingkat
nasional (single dan/atau multi
event)
62 62 62 62 62 62,0 Pusat 03
JUMLAH 4.498,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
093.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK 777,7
Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1.078,9
JUMLAH 1.856,6
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1146MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK 777,7
Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1.078,9
JUMLAH 1.856,6
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
093.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi 74,5
Penyelenggaraan Penelitian dan
Pengembangan KPK, serta Pengkajian
Sistem Pengelolaan Administrasi di
Semua Lembaga Negara dan Pemerintah
28,8
Pelaksanaan Survei Penilaian
Integritas
Jumlah Instansi yang dilakukan
Survei Penilaian Integritas
84 Instansi 84 Instansi 84 Instansi 84 Instansi 84 Instansi 28,8 Pusat 07
Koordinasi dan Supervisi Pencegahan 45,7
Monitoring Implementasi Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi
Jumlah Laporan Monitoring
Implementasi Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi
2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 45,7 Pusat 07
JUMLAH 74,5
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1147MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi 74,5
Penyelenggaraan Penelitian dan
Pengembangan KPK, serta Pengkajian
Sistem Pengelolaan Administrasi di
Semua Lembaga Negara dan Pemerintah
28,8
Pelaksanaan Survei Penilaian
Integritas
Jumlah Instansi yang dilakukan
Survei Penilaian Integritas
84 Instansi 84 Instansi 84 Instansi 84 Instansi 84 Instansi 28,8 Pusat 07
Koordinasi dan Supervisi Pencegahan 45,7
Monitoring Implementasi Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi
Jumlah Laporan Monitoring
Implementasi Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi
2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 45,7 Pusat 07
JUMLAH 74,5
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
095.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI 302,4
Program Penguatan Kelembagaan DPD RI Dalam Sistem Demokrasi 2.441,2
JUMLAH 2.743,6
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1148MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI 302,4
Program Penguatan Kelembagaan DPD RI Dalam Sistem Demokrasi 2.441,2
JUMLAH 2.743,6
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
100.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KOMISI YUDISIAL RI
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial 99,5
Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim 157,1
JUMLAH 256,6
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1149MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KOMISI YUDISIAL RI
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial 99,5
Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim 157,1
JUMLAH 256,6
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
100.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KOMISI YUDISIAL RI
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Komisi Yudisial 12,5
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi
Kepada Publik 12,5
Karakterisasi putusan Jumlah Putusan yang dilakukan
Karakterisasi
35 putusan 35 putusan 35 putusan 35 putusan 35 putusan 12,5 Pusat 07
JUMLAH 12,5
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1150MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KOMISI YUDISIAL RI
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Komisi Yudisial 12,5
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi
Kepada Publik 12,5
Karakterisasi putusan Jumlah Putusan yang dilakukan
Karakterisasi
35 putusan 35 putusan 35 putusan 35 putusan 35 putusan 12,5 Pusat 07
JUMLAH 12,5
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
103.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB 697,2
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB 51,1
Program Penanggulangan Bencana 2.533,4
JUMLAH 3.281,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1151MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB 697,2
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB 51,1
Program Penanggulangan Bencana 2.533,4
JUMLAH 3.281,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
103.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB
54,9
Pendidikan dan Pelatihan
Penanggulangan Bencana 54,9
Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan
Simulasi PB di Daerah
Jumlah lokasi pelaksanaan
pendidikan pelatihan teknis dan
simulasi PB di daerah
19 19 19 19 19 54,9 34 Provinsi 06
Program Penanggulangan Bencana 1.773,5
Pengembangan Sistem Penanggulangan
Bencana 29,0
Sistem dan dukungan teknis sistem
penanggulangan bencana
Jumlah sistem yang dikembangkan 13 13 13 13 13 29,0 Pusat Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis pada lingkup pencegahan melalui
mitigasi bencana 19,5
Satuan Pendidikan Aman Bencana jumlah daerah yang menerapkan
Satuan Pendidikan Aman Bencana
8 8 8 8 8 19,5 34 provinsi Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Perencanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi 7,9
Pendamping Pengkajian Kebutuhan
Pascabencana (Jitupasna) dan
Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana
Jumlah personil yang didampingi 120 120 120 120 120 7,9 Pusat 06
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
teknis bidang dukungan sumber daya
darurat 1.056,4
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1152MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB
54,9
Pendidikan dan Pelatihan
Penanggulangan Bencana 54,9
Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan
Simulasi PB di Daerah
Jumlah lokasi pelaksanaan
pendidikan pelatihan teknis dan
simulasi PB di daerah
19 19 19 19 19 54,9 34 Provinsi 06
Program Penanggulangan Bencana 1.773,5
Pengembangan Sistem Penanggulangan
Bencana 29,0
Sistem dan dukungan teknis sistem
penanggulangan bencana
Jumlah sistem yang dikembangkan 13 13 13 13 13 29,0 Pusat Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis pada lingkup pencegahan melalui
mitigasi bencana 19,5
Satuan Pendidikan Aman Bencana jumlah daerah yang menerapkan
Satuan Pendidikan Aman Bencana
8 8 8 8 8 19,5 34 provinsi Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Perencanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi 7,9
Pendamping Pengkajian Kebutuhan
Pascabencana (Jitupasna) dan
Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana
Jumlah personil yang didampingi 120 120 120 120 120 7,9 Pusat 06
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
teknis bidang dukungan sumber daya
darurat 1.056,4
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
103.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengelolaan dana bantuan
kedaruratan
jumlah kegiatan pengelolaan dana
bantuan kedaruratan
10 10 10 10 10 1.056,4 34 provinsi 06
Peringatan Dini 22,0
Sistem Peringatan Dini jumlah lokasi dengan sistem
peringatan dini yang termanfaatkan
6 6 6 6 6 22,0 34 provinsi Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Layanan data dan informasi serta
komunikasi kebencanaan 70,2
Prasarana pengelolaan database dan
teknologi informasi kebencanaan
Jumlah daerah yang mendapat
prasarana pengelolaan database dan
teknologi informasi
10 10 10 10 10 58,0 34 Provinsi Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Budaya Sadar bencana Jumlah daerah yang mendapatkan
layanan budaya sadar bencana
81 81 81 81 81 12,2 34 Provinsi Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Layanan pusat pengendalian operasi 8,2
Sistem Komando Penanganan Darurat
Bencana dan keposkoan
Jumlah personil yang mendapat
pendampingan SKPDB dan
keposkoan
105 105 105 105 105 8,2 34 Provinsi Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Penyusunan dan pelaksanan kebijakan
teknis bidang dukungan infrastruktur
darurat 6,1
Pengelola Infrastruktur Darurat Jumlah pengelola infrastruktur
darurat yang ditingkatkan
kapasitasnya
100 100 100 100 100 6,1 34 provinsi 06
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
teknis pada lingkup pencegahan melalui
kesiapsiagaan 49,5
Rencana Penanggulangan Kedaruratan
Bencana dan Penilaian Ketangguhan
Desa/Kelurahan
Jumlah daerah yang memiliki
rencana penanggulangan
kedaruratan bencana
2 2 2 2 2 2,4 34 Provinsi 06
Desa Tangguh Bencana jumlah desa tangguh bencana yang
dikembangkan
120 120 120 120 120 47,1 34 Provinsi 06
Pengelolaan Logistik dan Peralatan PB 269,9
Pemenuhan Logistik dan Peralatan PB jumlah lokasi yang terpenuhi
kebutuhan Logistik dan Peralatan
PB
144 136 135 134 134 269,9 34 Provinsi 06
berkas 3, hlm. 1153INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengelolaan dana bantuan
kedaruratan
jumlah kegiatan pengelolaan dana
bantuan kedaruratan
10 10 10 10 10 1.056,4 34 provinsi 06
Peringatan Dini 22,0
Sistem Peringatan Dini jumlah lokasi dengan sistem
peringatan dini yang termanfaatkan
6 6 6 6 6 22,0 34 provinsi Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Layanan data dan informasi serta
komunikasi kebencanaan 70,2
Prasarana pengelolaan database dan
teknologi informasi kebencanaan
Jumlah daerah yang mendapat
prasarana pengelolaan database dan
teknologi informasi
10 10 10 10 10 58,0 34 Provinsi Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Budaya Sadar bencana Jumlah daerah yang mendapatkan
layanan budaya sadar bencana
81 81 81 81 81 12,2 34 Provinsi Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Layanan pusat pengendalian operasi 8,2
Sistem Komando Penanganan Darurat
Bencana dan keposkoan
Jumlah personil yang mendapat
pendampingan SKPDB dan
keposkoan
105 105 105 105 105 8,2 34 Provinsi Penguatan sistem
peringatan dini
bencana
06
Penyusunan dan pelaksanan kebijakan
teknis bidang dukungan infrastruktur
darurat 6,1
Pengelola Infrastruktur Darurat Jumlah pengelola infrastruktur
darurat yang ditingkatkan
kapasitasnya
100 100 100 100 100 6,1 34 provinsi 06
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
teknis pada lingkup pencegahan melalui
kesiapsiagaan 49,5
Rencana Penanggulangan Kedaruratan
Bencana dan Penilaian Ketangguhan
Desa/Kelurahan
Jumlah daerah yang memiliki
rencana penanggulangan
kedaruratan bencana
2 2 2 2 2 2,4 34 Provinsi 06
Desa Tangguh Bencana jumlah desa tangguh bencana yang
dikembangkan
120 120 120 120 120 47,1 34 Provinsi 06
Pengelolaan Logistik dan Peralatan PB 269,9
Pemenuhan Logistik dan Peralatan PB jumlah lokasi yang terpenuhi
kebutuhan Logistik dan Peralatan
PB
144 136 135 134 134 269,9 34 Provinsi 06
103.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan
PB 52,2
Distribusi Logistik dan Peralatan PB Jumlah Kegiatan Distribusi Logistik
dan Peralatan PB
5 5 5 5 5 52,2 34 Provinsi 06
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang
Prasarana Fisik di Wilayah Pascabencana
16,0
Layanan pendampingan pemulihan
Pascabencana Bidang Fisik
Jumlah daerah yang mendapatkan
layanan Pemulihan Pascabencana
Bidang Fisik
1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 2,5 Provinsi Sulawesi Tengah Pemulihan Pasca
Bencana: (Kota Palu
dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan
Sekitarnya, Serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda)
02
Layanan pendampingan pemulihan
Pascabencana Bidang Fisik
Jumlah daerah yang mendapatkan
layanan Pemulihan Pascabencana
Bidang Fisik
1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 2,5 Provinsi NTB Pemulihan Pasca
Bencana: (Kota Palu
dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan
Sekitarnya, Serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda)
02
Layanan pendampingan pemulihan
Pascabencana Bidang Fisik
Jumlah daerah yang mendapatkan
layanan Pemulihan Pascabencana
Bidang Fisik
1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 2,5 Provinsi Banten Pemulihan Pasca
Bencana: (Kota Palu
dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan
Sekitarnya, Serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda)
02
Layanan pendampingan pemulihan
Pascabencana Bidang Fisik
Jumlah daerah yang mendapatkan
layanan Pemulihan Pascabencana
Bidang Fisik
4 4 4 4 4 8,5 34 provinsi 06
Pemulihan dan Peningkatan Sosial
Ekonomi dan SDA 45,2
berkas 3, hlm. 1154INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan
PB 52,2
Distribusi Logistik dan Peralatan PB Jumlah Kegiatan Distribusi Logistik
dan Peralatan PB
5 5 5 5 5 52,2 34 Provinsi 06
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang
Prasarana Fisik di Wilayah Pascabencana
16,0
Layanan pendampingan pemulihan
Pascabencana Bidang Fisik
Jumlah daerah yang mendapatkan
layanan Pemulihan Pascabencana
Bidang Fisik
1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 2,5 Provinsi Sulawesi Tengah Pemulihan Pasca
Bencana: (Kota Palu
dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan
Sekitarnya, Serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda)
02
Layanan pendampingan pemulihan
Pascabencana Bidang Fisik
Jumlah daerah yang mendapatkan
layanan Pemulihan Pascabencana
Bidang Fisik
1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 2,5 Provinsi NTB Pemulihan Pasca
Bencana: (Kota Palu
dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan
Sekitarnya, Serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda)
02
Layanan pendampingan pemulihan
Pascabencana Bidang Fisik
Jumlah daerah yang mendapatkan
layanan Pemulihan Pascabencana
Bidang Fisik
1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 2,5 Provinsi Banten Pemulihan Pasca
Bencana: (Kota Palu
dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan
Sekitarnya, Serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda)
02
Layanan pendampingan pemulihan
Pascabencana Bidang Fisik
Jumlah daerah yang mendapatkan
layanan Pemulihan Pascabencana
Bidang Fisik
4 4 4 4 4 8,5 34 provinsi 06
Pemulihan dan Peningkatan Sosial
Ekonomi dan SDA 45,2
103.B.4
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Layanan pemulihan pascabencana
bidang pemulihan bidang sosial
ekonomi
Jumlah daerah yang mendapatkan
layanan pemulihan dan peningkatan
sosial ekonomi
2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 6,0 Kabupaten Lebak dan
Pandeglang
Pemulihan Pasca
Bencana: (Kota Palu
dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan
Sekitarnya, Serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda)
02
Layanan pemulihan pascabencana
bidang pemulihan bidang sosial
ekonomi
Jumlah daerah yang mendapatkan
layanan pemulihan dan peningkatan
sosial ekonomi
4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 7,0 Kabupaten Sigi,
Kabupaten Donggala,
Kabupaten Parigi
Moutong, Kota Palu
Pemulihan Pasca
Bencana: (Kota Palu
dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan
Sekitarnya, Serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda)
02
Layanan pemulihan pascabencana
bidang pemulihan bidang sosial
ekonomi
Jumlah daerah yang mendapatkan
layanan pemulihan dan peningkatan
sosial ekonomi
4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 7,0 Lombok Timur, Lombok
Barat, Lombok Tengah,
Lombok Utara
Pemulihan Pasca
Bencana: (Kota Palu
dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan
Sekitarnya, Serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda)
02
Layanan pemulihan pascabencana
bidang pemulihan bidang sosial
ekonomi
Jumlah daerah yang mendapatkan
layanan pemulihan dan peningkatan
sosial ekonomi
8 8 8 8 8 25,2 34 provinsi 06
Penyusunan dan pelaksanan kebijakan
teknis bidang Fasilitasi Penanganan
Korban dan Pengungsi 57,2
Pendamping penanganan korban dan
pengungsi
Jumlah pendamping penanganan
korban dan pengungsi
490 orang 490 orang 490 orang 490 orang 490 orang 56,0 06
Pendamping penanganan korban dan
pengungsi
Jumlah pendamping penanganan
korban dan pengungsi
80 orang 80 orang 1,2 Provinsi Nusa Tenggara
Barat, Lombok Timur,
Lombok Barat, Kota
Mataram, Lombok Utara,
Kab. Sumbawa, Kab.
Sumbawa Barat
Pemulihan Pasca
Bencana: (Kota Palu
dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan
Sekitarnya, Serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda)
berkas 3, hlm. 1155INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Layanan pemulihan pascabencana
bidang pemulihan bidang sosial
ekonomi
Jumlah daerah yang mendapatkan
layanan pemulihan dan peningkatan
sosial ekonomi
2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 6,0 Kabupaten Lebak dan
Pandeglang
Pemulihan Pasca
Bencana: (Kota Palu
dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan
Sekitarnya, Serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda)
02
Layanan pemulihan pascabencana
bidang pemulihan bidang sosial
ekonomi
Jumlah daerah yang mendapatkan
layanan pemulihan dan peningkatan
sosial ekonomi
4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 7,0 Kabupaten Sigi,
Kabupaten Donggala,
Kabupaten Parigi
Moutong, Kota Palu
Pemulihan Pasca
Bencana: (Kota Palu
dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan
Sekitarnya, Serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda)
02
Layanan pemulihan pascabencana
bidang pemulihan bidang sosial
ekonomi
Jumlah daerah yang mendapatkan
layanan pemulihan dan peningkatan
sosial ekonomi
4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 7,0 Lombok Timur, Lombok
Barat, Lombok Tengah,
Lombok Utara
Pemulihan Pasca
Bencana: (Kota Palu
dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan
Sekitarnya, Serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda)
02
Layanan pemulihan pascabencana
bidang pemulihan bidang sosial
ekonomi
Jumlah daerah yang mendapatkan
layanan pemulihan dan peningkatan
sosial ekonomi
8 8 8 8 8 25,2 34 provinsi 06
Penyusunan dan pelaksanan kebijakan
teknis bidang Fasilitasi Penanganan
Korban dan Pengungsi 57,2
Pendamping penanganan korban dan
pengungsi
Jumlah pendamping penanganan
korban dan pengungsi
490 orang 490 orang 490 orang 490 orang 490 orang 56,0 06
Pendamping penanganan korban dan
pengungsi
Jumlah pendamping penanganan
korban dan pengungsi
80 orang 80 orang 1,2 Provinsi Nusa Tenggara
Barat, Lombok Timur,
Lombok Barat, Kota
Mataram, Lombok Utara,
Kab. Sumbawa, Kab.
Sumbawa Barat
Pemulihan Pasca
Bencana: (Kota Palu
dan Sekitarnya, Pulau
Lombok dan
Sekitarnya, Serta
Kawasan Pesisir Selat
Sunda)
103.B.5
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemetaaan dan Evaluasi Risiko Bencana
26,3
Kajian pemetaan dan analisis risiko
bencana
Jumlah kajian pemetaan dan
analisis risiko bencana tersusun
5 5 5 5 5 26,3 Pusat 06
Pengembangan Strategi Penanggulangan
Bencana 37,9
Kajian Teknis, Riset dan Dukungan
Teknis Pengembangan Strategi PB
Jumlah kegiatan kajian teknis, riset
dan dukungan teknis pengembangan
strategi penanggulangan bencana
yang dilaksanakan
18 18 18 18 18 37,9 Pusat 06
JUMLAH 1.828,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 1156INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pemetaaan dan Evaluasi Risiko Bencana
26,3
Kajian pemetaan dan analisis risiko
bencana
Jumlah kajian pemetaan dan
analisis risiko bencana tersusun
5 5 5 5 5 26,3 Pusat 06
Pengembangan Strategi Penanggulangan
Bencana 37,9
Kajian Teknis, Riset dan Dukungan
Teknis Pengembangan Strategi PB
Jumlah kegiatan kajian teknis, riset
dan dukungan teknis pengembangan
strategi penanggulangan bencana
yang dilaksanakan
18 18 18 18 18 37,9 Pusat 06
JUMLAH 1.828,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
104.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI 669,6
JUMLAH 669,6
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1157MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI 669,6
JUMLAH 669,6
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
104.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Peningkatan Fasilitasi
Penempatan dan Perlindungan TKI 365,0
Peningkatan Fasilitasi Pelayanan
Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia 365,0
CTKI/TKI yang memenuhi syarat kerja
dan prosedural
Pelaksanaan pembekalan akhir
keberangkatan
179.860
CTKI/TKI
200.000
CTKI/TKI
230.000
CTKI/TKI
260.000
CTKI/TKI
300.000
CTKI/TKI
190,0 Pusat, Aceh Bandung,
Bajarbaru, Denpasar,
Jakarta, Kendari, Kupang,
Lampung, Makassar,
Manado, Mataram,
Medan, Nunukan,
Padang, Palembang, Palu,
Pekanbaru, Pontianak,
Semarang, Serang,
Surabaya, Tanjung
Pinang, Yogyakarta
07
CTKI/TKI yang terlindungi Penanganan/pemulangan TKI
Bermasalah
18.000 TKI 17.000 TKI 15.000 TKI 13.000 TKI 10.500 TKI 175,0 Pusat, Aceh Bandung,
Bajarbaru, Denpasar,
Jakarta, Kendari, Kupang,
Lampung, Makassar,
Manado, Mataram,
Medan, Nunukan,
Padang, Palembang, Palu,
Pekanbaru, Pontianak,
Semarang, Serang,
Surabaya, Tanjung
Pinang, Yogyakarta
07
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1158MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Peningkatan Fasilitasi
Penempatan dan Perlindungan TKI 365,0
Peningkatan Fasilitasi Pelayanan
Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia 365,0
CTKI/TKI yang memenuhi syarat kerja
dan prosedural
Pelaksanaan pembekalan akhir
keberangkatan
179.860
CTKI/TKI
200.000
CTKI/TKI
230.000
CTKI/TKI
260.000
CTKI/TKI
300.000
CTKI/TKI
190,0 Pusat, Aceh Bandung,
Bajarbaru, Denpasar,
Jakarta, Kendari, Kupang,
Lampung, Makassar,
Manado, Mataram,
Medan, Nunukan,
Padang, Palembang, Palu,
Pekanbaru, Pontianak,
Semarang, Serang,
Surabaya, Tanjung
Pinang, Yogyakarta
07
CTKI/TKI yang terlindungi Penanganan/pemulangan TKI
Bermasalah
18.000 TKI 17.000 TKI 15.000 TKI 13.000 TKI 10.500 TKI 175,0 Pusat, Aceh Bandung,
Bajarbaru, Denpasar,
Jakarta, Kendari, Kupang,
Lampung, Makassar,
Manado, Mataram,
Medan, Nunukan,
Padang, Palembang, Palu,
Pekanbaru, Pontianak,
Semarang, Serang,
Surabaya, Tanjung
Pinang, Yogyakarta
07
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
104.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
JUMLAH 365,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 1159INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
JUMLAH 365,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
106.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP 87,7
Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 846,7
JUMLAH 934,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1160MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP 87,7
Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 846,7
JUMLAH 934,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
106.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengembangan Sistem
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 821,8
Penyusunan Sistem Perencanaan,
Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
Barang/Jasa 33,3
Jumlah Pengembangan, Integrasi dan
Implementasi Sistem Perencanan
Pengadaan
Jumlah Pengembangan integrasi,
dan Implementasi sistem informasi
Perencanaan pengadaan
1 1 1 1 1 17,6 Pusat 07
Jumlah Pengembangan, Integrasi dan
Implementasi Sistem Monev
Pengadaan
Jumlah Pengembangan integrasi,
dan Implementasi sistem informasi
monev pengadaan
1 1 1 1 1 15,7 Pusat 07
Pengembangan Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE) Nasional 465,3
Pengembangan SPSE Terpusat Jumlah LPSE yang menggunakan
aplikasi terpusat
10 150 300 450 600 465,3 Pusat dan Daerah 07
Pemberian Saran, Rekomendasi, dan
Pendapat serta Keterangan Ahli
Pengadaan Barang/Jasa 120,0
Layanan Penyelesaian Sengketa
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah Layanan Penyelesaian
Sengketa Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa
20 20 25 30 34 120,0 Pusat dan Daerah 07
Pengembangan Sistem Profesi Ahli
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 33,9
UKPBJ yang mencapai maturitas
(level 3)
Jumlah UKPBJ yang mencapai
maturitas (level 3)
100 197 290 382 481 33,9 Pusat
dan daerah
07
Pengembangan Sistem dan
Penyelenggaraan Sertifikasi Keahlian
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 29,5
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1161MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengembangan Sistem
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 821,8
Penyusunan Sistem Perencanaan,
Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
Barang/Jasa 33,3
Jumlah Pengembangan, Integrasi dan
Implementasi Sistem Perencanan
Pengadaan
Jumlah Pengembangan integrasi,
dan Implementasi sistem informasi
Perencanaan pengadaan
1 1 1 1 1 17,6 Pusat 07
Jumlah Pengembangan, Integrasi dan
Implementasi Sistem Monev
Pengadaan
Jumlah Pengembangan integrasi,
dan Implementasi sistem informasi
monev pengadaan
1 1 1 1 1 15,7 Pusat 07
Pengembangan Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE) Nasional 465,3
Pengembangan SPSE Terpusat Jumlah LPSE yang menggunakan
aplikasi terpusat
10 150 300 450 600 465,3 Pusat dan Daerah 07
Pemberian Saran, Rekomendasi, dan
Pendapat serta Keterangan Ahli
Pengadaan Barang/Jasa 120,0
Layanan Penyelesaian Sengketa
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah Layanan Penyelesaian
Sengketa Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa
20 20 25 30 34 120,0 Pusat dan Daerah 07
Pengembangan Sistem Profesi Ahli
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 33,9
UKPBJ yang mencapai maturitas
(level 3)
Jumlah UKPBJ yang mencapai
maturitas (level 3)
100 197 290 382 481 33,9 Pusat
dan daerah
07
Pengembangan Sistem dan
Penyelenggaraan Sertifikasi Keahlian
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 29,5
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
106.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi
Barang/Jasa Pemerintah
Jumlah Penyelenggaraan Ujian
Sertifikasi Profesi Barang/Jasa
Pemerintah
169 173 197 221 245 29,5 Pusat dan Daerah 07
Pengembangan Sistem Pembelajaran
Bidang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah 38,2
Pelaksanaan Diklat Jumlah Penyelenggaraan Ujian
Sertifikasi Profesi Barang/Jasa
Pemerintah
26 28 30 32 34 38,2 Pusat dan Daerah 07
Pengembangan Sistem Katalog 72,8
Kontrak Katalog Lokal/ Sektoral Jumlah Kontrak Katalog
Lokal/Sektoral
20 30 40 50 60 20,2 Pusat
dan daerah
01
Pengembangan Produk yang Masuk e-
catalogue
Jumlah Produk yang tersedia dalam
e-catalogue
125000 150000 175000 200000 225000 12,8 Pusat 01
Proses Bisnis Pembelian Langsung
Secara Elektronik
Jumlah Dokumen Proses Bisnis
Pembelian Langsung Secara
Elektronik
2 2 2 2 2 39,8 Pusat 01
Penyusunan Strategi, Kebijakan serta
Regulasi di Bidang Pengadaan Umum 28,8
Rumusan Kebijakan dan Strategi
Pengadaan Umum
Jumlah Dokumen Formulasi
Permasalahan Penerapan Kebijakan
PBJP dan Formulasi Aksi-aksi
Kebijakan
2 3 3 4 4 28,8 Pusat 01
JUMLAH 821,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 1162INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi
Barang/Jasa Pemerintah
Jumlah Penyelenggaraan Ujian
Sertifikasi Profesi Barang/Jasa
Pemerintah
169 173 197 221 245 29,5 Pusat dan Daerah 07
Pengembangan Sistem Pembelajaran
Bidang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah 38,2
Pelaksanaan Diklat Jumlah Penyelenggaraan Ujian
Sertifikasi Profesi Barang/Jasa
Pemerintah
26 28 30 32 34 38,2 Pusat dan Daerah 07
Pengembangan Sistem Katalog 72,8
Kontrak Katalog Lokal/ Sektoral Jumlah Kontrak Katalog
Lokal/Sektoral
20 30 40 50 60 20,2 Pusat
dan daerah
01
Pengembangan Produk yang Masuk e-
catalogue
Jumlah Produk yang tersedia dalam
e-catalogue
125000 150000 175000 200000 225000 12,8 Pusat 01
Proses Bisnis Pembelian Langsung
Secara Elektronik
Jumlah Dokumen Proses Bisnis
Pembelian Langsung Secara
Elektronik
2 2 2 2 2 39,8 Pusat 01
Penyusunan Strategi, Kebijakan serta
Regulasi di Bidang Pengadaan Umum 28,8
Rumusan Kebijakan dan Strategi
Pengadaan Umum
Jumlah Dokumen Formulasi
Permasalahan Penerapan Kebijakan
PBJP dan Formulasi Aksi-aksi
Kebijakan
2 3 3 4 4 28,8 Pusat 01
JUMLAH 821,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
107.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN SAR NASIONAL
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional 371,4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional 801,1
Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan 13.019,4
JUMLAH 14.191,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1163MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN SAR NASIONAL
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional 371,4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional 801,1
Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan 13.019,4
JUMLAH 14.191,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
107.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN SAR NASIONAL
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengelolaan Pencarian,
Pertolongan, dan Penyelamatan 11.685,2
Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR
10.601,2
Pengadaan Peralatan SAR Jumlah peralatan SAR yang
disediakan (paket)
1 1 1 1 1 60,9 Pusat 05
Pembangunan Prasarana SAR Jumlah Prasarana SAR yang
dibangun (paket)
1 1 1 1 1 60,0 Pusat 05
Penyediaan Pesawat Fixed Wing Jumlah Pesawat Fixed Wing yang
disediakan (unit)
- - - 1
(selesai)
1
(selesai)
1.800,0 Pusat 05
Penyediaan Medium Helicopter Jumlah Medium Helicopter yang
disediakan (unit)
1
(berlanjut)
3
(1 selesai dan
2 berlanjut)
3
(2 selesai dan
1 berlanjut)
3
(1 selesai dan
2 berlanjut)
2
(2 selesai)
1.880,0 Pusat 05
Penyediaan Multipurpose Rescue
Vessel Tipe 1
Jumlah Multipurpose Rescue Vessel
Tipe 1 yang disediakan (unit)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
1.120,0 Pusat 05
Penyediaan Multipurpose Rescue
Vessel Tipe 2
Jumlah Multipurpose Rescue Vessel
Tipe 2 yang disediakan (unit)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
1.960,0 Pusat 05
Penyediaan Rescue Boat Kelas 1 Jumlah Rescue Boat Kelas 1 yang
disediakan (unit)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 175,3 Pusat 05
Penyediaan Rescue Boat Kelas 2 Jumlah Rescue Boat Kelas 2 yang
disediakan (unit)
6 6 6 6 6 1.752,0 Pusat 05
Penyediaan Rigid Inflatable Boat Kelas
1
Jumlah Rigid Inflatable Boat Kelas 1
yang disediakan (unit)
12 15 15 15 15 354,0 Pusat 05
Penyediaan Rigid Inflatable Boat Kelas
2
Jumlah Rigid Inflatable Boat Kelas 2
yang disediakan (unit)
8 15 15 15 15 301,0 Pusat 05
Penyediaan Landing Craft Jumlah Landing Craft yang
disediakan (unit)
100 70 70 80 80 170,0 Pusat 05
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1164MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN SAR NASIONAL
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengelolaan Pencarian,
Pertolongan, dan Penyelamatan 11.685,2
Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR
10.601,2
Pengadaan Peralatan SAR Jumlah peralatan SAR yang
disediakan (paket)
1 1 1 1 1 60,9 Pusat 05
Pembangunan Prasarana SAR Jumlah Prasarana SAR yang
dibangun (paket)
1 1 1 1 1 60,0 Pusat 05
Penyediaan Pesawat Fixed Wing Jumlah Pesawat Fixed Wing yang
disediakan (unit)
- - - 1
(selesai)
1
(selesai)
1.800,0 Pusat 05
Penyediaan Medium Helicopter Jumlah Medium Helicopter yang
disediakan (unit)
1
(berlanjut)
3
(1 selesai dan
2 berlanjut)
3
(2 selesai dan
1 berlanjut)
3
(1 selesai dan
2 berlanjut)
2
(2 selesai)
1.880,0 Pusat 05
Penyediaan Multipurpose Rescue
Vessel Tipe 1
Jumlah Multipurpose Rescue Vessel
Tipe 1 yang disediakan (unit)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
1.120,0 Pusat 05
Penyediaan Multipurpose Rescue
Vessel Tipe 2
Jumlah Multipurpose Rescue Vessel
Tipe 2 yang disediakan (unit)
- - - 1
(berlanjut)
1
(selesai)
1.960,0 Pusat 05
Penyediaan Rescue Boat Kelas 1 Jumlah Rescue Boat Kelas 1 yang
disediakan (unit)
1
(berlanjut)
1
(selesai)
- - - 175,3 Pusat 05
Penyediaan Rescue Boat Kelas 2 Jumlah Rescue Boat Kelas 2 yang
disediakan (unit)
6 6 6 6 6 1.752,0 Pusat 05
Penyediaan Rigid Inflatable Boat Kelas
1
Jumlah Rigid Inflatable Boat Kelas 1
yang disediakan (unit)
12 15 15 15 15 354,0 Pusat 05
Penyediaan Rigid Inflatable Boat Kelas
2
Jumlah Rigid Inflatable Boat Kelas 2
yang disediakan (unit)
8 15 15 15 15 301,0 Pusat 05
Penyediaan Landing Craft Jumlah Landing Craft yang
disediakan (unit)
100 70 70 80 80 170,0 Pusat 05
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
107.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyediaan Rafting Boat Jumlah Rafting Boat yang
disediakan (unit)
- 30 30 40 40 28,0 Pusat 05
Penyediaan Rescue Car Tipe I Jumlah Rescue Car Tipe I yang
disediakan (unit)
6 20 20 20 20 161,3 Pusat 05
Penyediaan Rescue Car Tipe II Jumlah Rescue Car Tipe II yang
disediakan (unit)
32 34 34 34 34 126,0 Pusat 05
Penyediaan Rescue Truck Tipe I Jumlah Rescue Truck Tipe I yang
disediakan (unit)
4 15 15 15 15 345,6 Pusat 05
Penyediaan Rescue Truck Tipe II Jumlah Rescue Truck Tipe II yang
disediakan (unit)
31 33 33 33 33 307,1 Pusat 05
Pengelolaan Operasi SAR 464,8
Pengelolaan Operasi SAR Jumlah Pengerahan Potensi dan
Pengendalian Operasi SAR (satker)
44 44 44 44 44 464,8 Pusat 05
Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR 160,0
Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR Jumlah sistem komunikasi SAR
yang disediakan (paket)
4 6 6 8 8 160,0 Pusat 05
Pembinaan Potensi SAR 459,2
Pengembangan SDM pencarian dan
pertolongan yang kompeten
Jumlah SDM pencarian dan
pertolongan yang berkompeten
(orang)
10000 10000 10000 10000 10000 459,2 Pusat 05
JUMLAH 11.685,2
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 1165INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyediaan Rafting Boat Jumlah Rafting Boat yang
disediakan (unit)
- 30 30 40 40 28,0 Pusat 05
Penyediaan Rescue Car Tipe I Jumlah Rescue Car Tipe I yang
disediakan (unit)
6 20 20 20 20 161,3 Pusat 05
Penyediaan Rescue Car Tipe II Jumlah Rescue Car Tipe II yang
disediakan (unit)
32 34 34 34 34 126,0 Pusat 05
Penyediaan Rescue Truck Tipe I Jumlah Rescue Truck Tipe I yang
disediakan (unit)
4 15 15 15 15 345,6 Pusat 05
Penyediaan Rescue Truck Tipe II Jumlah Rescue Truck Tipe II yang
disediakan (unit)
31 33 33 33 33 307,1 Pusat 05
Pengelolaan Operasi SAR 464,8
Pengelolaan Operasi SAR Jumlah Pengerahan Potensi dan
Pengendalian Operasi SAR (satker)
44 44 44 44 44 464,8 Pusat 05
Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR 160,0
Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR Jumlah sistem komunikasi SAR
yang disediakan (paket)
4 6 6 8 8 160,0 Pusat 05
Pembinaan Potensi SAR 459,2
Pengembangan SDM pencarian dan
pertolongan yang kompeten
Jumlah SDM pencarian dan
pertolongan yang berkompeten
(orang)
10000 10000 10000 10000 10000 459,2 Pusat 05
JUMLAH 11.685,2
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
108.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha 115,9
Program Pengawasan Persaingan Usaha 308,3
JUMLAH 424,2
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1166MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha 115,9
Program Pengawasan Persaingan Usaha 308,3
JUMLAH 424,2
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
108.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengawasan Persaingan Usaha
269,3
Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha 15,9
Pengawasan Persaingan Usaha Jumlah kajian pengawasan
persaingan usaha
7 7 8 8 8 15,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pengawasan Kemitraan 18,6
Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Jumlah Perkara Pengawasan
Kemitraan
18 19 21 23 25 17,4 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Monitoring Pelaksanaan Surat
Peringatan
Jumlah Laporan Monitoring
Pelaksanaan Surat Peringatan
2 3 4 5 6 1,2 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Pengawasan Persaingan Usaha di
Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah
(KPD) KPPU 45,1
Rekomendasi Perkara Persaingan
Daerah
Jumlah rekomendasi perkara
persaingan usaha di daerah
36 36 40 46 46 17,6 Sumut, Kepri, Kaltim,
Jabar, Jatim, Sulsel
01
Harmonisasi Kebijakan Persaingan
Daerah
Jumlah kebijakan daerah yang
harmonis dengan nilai persaingan
usaha sehat
18 20 20 20 26 19,0 Sumut, Kepri, Kaltim,
Jabar, Jatim, Sulsel
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1167MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengawasan Persaingan Usaha
269,3
Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha 15,9
Pengawasan Persaingan Usaha Jumlah kajian pengawasan
persaingan usaha
7 7 8 8 8 15,9 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Pengawasan Kemitraan 18,6
Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Jumlah Perkara Pengawasan
Kemitraan
18 19 21 23 25 17,4 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Monitoring Pelaksanaan Surat
Peringatan
Jumlah Laporan Monitoring
Pelaksanaan Surat Peringatan
2 3 4 5 6 1,2 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Pengawasan Persaingan Usaha di
Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah
(KPD) KPPU 45,1
Rekomendasi Perkara Persaingan
Daerah
Jumlah rekomendasi perkara
persaingan usaha di daerah
36 36 40 46 46 17,6 Sumut, Kepri, Kaltim,
Jabar, Jatim, Sulsel
01
Harmonisasi Kebijakan Persaingan
Daerah
Jumlah kebijakan daerah yang
harmonis dengan nilai persaingan
usaha sehat
18 20 20 20 26 19,0 Sumut, Kepri, Kaltim,
Jabar, Jatim, Sulsel
Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
108.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengawasan Pelaku Usaha di Daerah Jumlah pengawasan pelaku usaha di
daerah
18 20 20 20 24 8,5 Sumut, Kepri, Kaltim,
Jabar, Jatim, Sulsel
01
Investigasi Dugaan Pelanggaran
Persaingan Usaha Tidak Sehat 36,5
Investigasi Pelanggaran Persaingan
Usaha
Jumlah investigasi pelanggaran
persaingan usaha
100 117 137 157 177 36,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Penindakan Pelanggaran Persaingan
Usaha Sehat 42,0
Pemberkasan Dugaan Pelanggaran
Persaingan Usaha Tidak Sehat
Jumlah laporan pemberkasan
perkara persaingan usaha
32 25 25 30 30 11,1 Pusat 01
Penuntutan Perkara Dugaan
Pelanggaran pada
Pemeriksaan/Sidang Majelis Komisi
Jumlah penuntutan perkara
persaingan usaha
19 21 23 25 23,2 Pusat 01
Litigasi/Penanganan Upaya Hukum
terhadap Putusan KPPU
Jumlah laporan litigasi perkara
persaingan usaha
12 14 16 18 7,7 Pusat 01
Penilaian Merger dan Akusisi 19,1
Penilaian Merger dan Akuisisi Jumlah penilaian merger dan
akuisisi
39 38 42 46 50 16,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Penanganan Perkara Merger dan
Akuisisi
Jumlah dugaan perkara merger dan
akuisisi yang ditindaklanjuti
6 8 9 10 2,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
Analisis Kebijakan Pemerintah 16,2
berkas 3, hlm. 1168INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Pengawasan Pelaku Usaha di Daerah Jumlah pengawasan pelaku usaha di
daerah
18 20 20 20 24 8,5 Sumut, Kepri, Kaltim,
Jabar, Jatim, Sulsel
01
Investigasi Dugaan Pelanggaran
Persaingan Usaha Tidak Sehat 36,5
Investigasi Pelanggaran Persaingan
Usaha
Jumlah investigasi pelanggaran
persaingan usaha
100 117 137 157 177 36,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Penindakan Pelanggaran Persaingan
Usaha Sehat 42,0
Pemberkasan Dugaan Pelanggaran
Persaingan Usaha Tidak Sehat
Jumlah laporan pemberkasan
perkara persaingan usaha
32 25 25 30 30 11,1 Pusat 01
Penuntutan Perkara Dugaan
Pelanggaran pada
Pemeriksaan/Sidang Majelis Komisi
Jumlah penuntutan perkara
persaingan usaha
19 21 23 25 23,2 Pusat 01
Litigasi/Penanganan Upaya Hukum
terhadap Putusan KPPU
Jumlah laporan litigasi perkara
persaingan usaha
12 14 16 18 7,7 Pusat 01
Penilaian Merger dan Akusisi 19,1
Penilaian Merger dan Akuisisi Jumlah penilaian merger dan
akuisisi
39 38 42 46 50 16,5 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Penanganan Perkara Merger dan
Akuisisi
Jumlah dugaan perkara merger dan
akuisisi yang ditindaklanjuti
6 8 9 10 2,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
Analisis Kebijakan Pemerintah 16,2
108.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyusunan dan Monitoring Surat
Saran
Jumlah surat saran pertimbangan
KPPU kepada K/L/D
10 10 10 12 12 1,2 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Analisa dan Evaluasi Kebijakan
Pemerintah
Jumlah kajian analisa kebijakan
persaingan
7 9 9 11 11 15,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Advokasi Persaingan Usaha dan
Kemitraan 17,3
Advokasi Persaingan Usaha Jumlah advokasi persaingan usaha 15 15 16 17 18 10,9 Pusat 01
Advokasi Kemitraan Jumlah advokasi kemitraan 12 13 14 15 16 6,5 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Penanganan Perkara Pelanggaran
Persaingan Usaha 58,6
Penanganan Perkara Pelanggaran
Persaingan Usaha
Jumlah persidangan majelis dan
penetapan/putusan perkara
persaingan usaha
45 47 50 52 55 58,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
JUMLAH 269,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 1169INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyusunan dan Monitoring Surat
Saran
Jumlah surat saran pertimbangan
KPPU kepada K/L/D
10 10 10 12 12 1,2 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Analisa dan Evaluasi Kebijakan
Pemerintah
Jumlah kajian analisa kebijakan
persaingan
7 9 9 11 11 15,0 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
01
Advokasi Persaingan Usaha dan
Kemitraan 17,3
Advokasi Persaingan Usaha Jumlah advokasi persaingan usaha 15 15 16 17 18 10,9 Pusat 01
Advokasi Kemitraan Jumlah advokasi kemitraan 12 13 14 15 16 6,5 Pusat 9 Kawasan Industri di
Luar Jawa dan 31
Smelter
01
Penanganan Perkara Pelanggaran
Persaingan Usaha 58,6
Penanganan Perkara Pelanggaran
Persaingan Usaha
Jumlah persidangan majelis dan
penetapan/putusan perkara
persaingan usaha
45 47 50 52 55 58,6 Pusat Industri 4.0 di 5 Sub
Sektor Prioritas :
Makanan dan
Minuman, Tekstil dan
Pakaian Jadi,
Otomotif, Elektronik,
Kimia dan Farmasi
JUMLAH 269,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
109.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS 29,2
Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu 975,8
JUMLAH 1.005,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1170MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS 29,2
Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu 975,8
JUMLAH 1.005,0
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
109.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Percepatan Pengembangan
Wilayah Suramadu 693,4
Pengendalian Pengembangan Wilayah
Suramadu 693,4
Penyiapan kawasan siap bangun
(Mendukung KI Madura)
luas lahan kawasan (ha) 50 50 25 25 25 384,8 Jawa Timur 05
Stimulasi infrastruktur Mendukung KI
Madura
Panjang jalan dibangun/dipelihara/
ditingkatkan (km)
22,8 26,3 24,8 31,1 29,4 308,6 Jawa Timur 05
JUMLAH 693,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1171MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Percepatan Pengembangan
Wilayah Suramadu 693,4
Pengendalian Pengembangan Wilayah
Suramadu 693,4
Penyiapan kawasan siap bangun
(Mendukung KI Madura)
luas lahan kawasan (ha) 50 50 25 25 25 384,8 Jawa Timur 05
Stimulasi infrastruktur Mendukung KI
Madura
Panjang jalan dibangun/dipelihara/
ditingkatkan (km)
22,8 26,3 24,8 31,1 29,4 308,6 Jawa Timur 05
JUMLAH 693,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
110.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia 69,6
Program Pengawasan Pelayanan Publik 216,7
JUMLAH 286,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1172MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia 69,6
Program Pengawasan Pelayanan Publik 216,7
JUMLAH 286,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
110.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengawasan Pelayanan Publik
194,7
Penyelesaian Laporan/Pengaduan
Masyarakat 90,7
Penyelesaian Laporan/Pengaduan
Masyarakat terhadap penyelenggara
pelayanan publik (external complaint
handling)
Jumlah laporan/ pengaduan
masyarakat terhadap penyelenggara
pelayanan publik yang diselesaikan
6000 6300 6600 6800 7000 90,7 Pusat/Daerah 07
Pencegahan Maladministrasi 103,9
Survei Kepatuhan K/L/D terhadap
Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun
2009
Jumlah instansi Pemerintah yang
disurvey terkait kepatuhan terhadap
Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
587 587 587 587 587 103,9 Pusat/Daerah 07
JUMLAH 194,7
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1173MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengawasan Pelayanan Publik
194,7
Penyelesaian Laporan/Pengaduan
Masyarakat 90,7
Penyelesaian Laporan/Pengaduan
Masyarakat terhadap penyelenggara
pelayanan publik (external complaint
handling)
Jumlah laporan/ pengaduan
masyarakat terhadap penyelenggara
pelayanan publik yang diselesaikan
6000 6300 6600 6800 7000 90,7 Pusat/Daerah 07
Pencegahan Maladministrasi 103,9
Survei Kepatuhan K/L/D terhadap
Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun
2009
Jumlah instansi Pemerintah yang
disurvey terkait kepatuhan terhadap
Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
587 587 587 587 587 103,9 Pusat/Daerah 07
JUMLAH 194,7
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
111.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP 280,0
Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 342,6
JUMLAH 622,6
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1174MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP 280,0
Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 342,6
JUMLAH 622,6
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
111.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengelolaan Batas Wilayah
Negara dan Kawasan Perbatasan 10,5
Pengelolaan Batas Wilayah Darat 5,5
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa Terdepan Perbatasan Negara
Sebagai Bagian Sistem Hankam
Jumlah Masyarakat Desa Terdepan
Perbatasan Negara Sebagai Bagian
Sistem Hankam yang terlatih dalam
pengamanan perbatasan
180 orang 180 orang 180 orang 180 orang 180 orang 5,5 Pusat 07
Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan
Udara 5,0
Koordinasi perencanaan dan fasilitasi
pelaksanaan peningkatan sarana dan
prasarana di PPKT tidak berpenduduk
Jumlah PPKT yang menjadi lokus
koordinasi perencanaan dan
fasilitasi pelaksanaan peningkatan
sarana dan prasarana di PPKT tidak
berpenduduk
36 PPKT 41 PPKT 49 PPKT 49 PPKT 49 PPKT 5,0 Pusat 07
JUMLAH 10,5
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1175MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengelolaan Batas Wilayah
Negara dan Kawasan Perbatasan 10,5
Pengelolaan Batas Wilayah Darat 5,5
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa Terdepan Perbatasan Negara
Sebagai Bagian Sistem Hankam
Jumlah Masyarakat Desa Terdepan
Perbatasan Negara Sebagai Bagian
Sistem Hankam yang terlatih dalam
pengamanan perbatasan
180 orang 180 orang 180 orang 180 orang 180 orang 5,5 Pusat 07
Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan
Udara 5,0
Koordinasi perencanaan dan fasilitasi
pelaksanaan peningkatan sarana dan
prasarana di PPKT tidak berpenduduk
Jumlah PPKT yang menjadi lokus
koordinasi perencanaan dan
fasilitasi pelaksanaan peningkatan
sarana dan prasarana di PPKT tidak
berpenduduk
36 PPKT 41 PPKT 49 PPKT 49 PPKT 49 PPKT 5,0 Pusat 07
JUMLAH 10,5
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
112.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam 667,4
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam 6.255,9
JUMLAH 6.923,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1176MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam 667,4
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam 6.255,9
JUMLAH 6.923,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
112.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam
5.654,7
Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pelabuhan Laut 816,6
Pengembangan fasilitas dermaga
curah pelabuhan Kabil
Jumlah kapasitas bongkar muat
barang di pelabuhan Kabil (ton/jam)
1000 250,8 Pembangunan Wilayah
Batam-Bintan
02
Fasilitas Penumpang Pelabuhan
Domestik (dan internasional)
Jumlah penumpang pelabuhan
domestik (Orang/Tahun)
4000000 8000000 565,8 Kota Batam Pembangunan Wilayah
Batam-Bintan
02
Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Bandar Udara 909,8
Fasilitas Bandar Udara Jumlah kapasitas terminal kargo
(Ton/Tahun)
350000 650000 909,8 Kota Batam Pembangunan Wilayah
Batam-Bintan
02
Fasilitas Bandar Udara Jumlah Penumpang (Orang/Tahun) 6000000 6500000 6700000 7000000 0,0 Kota Batam Pembangunan Wilayah
Batam-Bintan
02
Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Fasilitas Kesehatan 284,0
Pengembangan pusat kesehatan
berskala internasional
Jumlah fisik bangunan (unit) 1 84,0 Kota Batam Pembangunan Wilayah
Batam-Bintan
02
Pengembangan pusat kesehatan
berskala internasional
Jumlah peralatan kesehatan (Lot) 5 200,0 Kota Batam Pembangunan Wilayah
Batam-Bintan
02
Pengelolaan dan Pengendalian Mutu
Prasarana dan Sarana 1.572,1
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1177MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam
5.654,7
Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pelabuhan Laut 816,6
Pengembangan fasilitas dermaga
curah pelabuhan Kabil
Jumlah kapasitas bongkar muat
barang di pelabuhan Kabil (ton/jam)
1000 250,8 Pembangunan Wilayah
Batam-Bintan
02
Fasilitas Penumpang Pelabuhan
Domestik (dan internasional)
Jumlah penumpang pelabuhan
domestik (Orang/Tahun)
4000000 8000000 565,8 Kota Batam Pembangunan Wilayah
Batam-Bintan
02
Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Bandar Udara 909,8
Fasilitas Bandar Udara Jumlah kapasitas terminal kargo
(Ton/Tahun)
350000 650000 909,8 Kota Batam Pembangunan Wilayah
Batam-Bintan
02
Fasilitas Bandar Udara Jumlah Penumpang (Orang/Tahun) 6000000 6500000 6700000 7000000 0,0 Kota Batam Pembangunan Wilayah
Batam-Bintan
02
Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Fasilitas Kesehatan 284,0
Pengembangan pusat kesehatan
berskala internasional
Jumlah fisik bangunan (unit) 1 84,0 Kota Batam Pembangunan Wilayah
Batam-Bintan
02
Pengembangan pusat kesehatan
berskala internasional
Jumlah peralatan kesehatan (Lot) 5 200,0 Kota Batam Pembangunan Wilayah
Batam-Bintan
02
Pengelolaan dan Pengendalian Mutu
Prasarana dan Sarana 1.572,1
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
112.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Infrastruktur jalan, jembatan, dan
drainase
Jumlah sarana prasarana jalan dan
jembatan kawasan yang dibangun
(km)
60 50 30 40 4 1.572,1 Kota Batam Pembangunan Wilayah
Batam-Bintan
02
Pengelolan dan Penyelenggaraan Air dan
Limbah 2.072,2
Fasilitas air baku Tambahan volume air baku yang
tersedia (L/detik)
600 230 1000 1.644,9 Kota Batam, Barelang Pembangunan Wilayah
Batam-Bintan
02
Fasilitas air limbah (Pengembangan
sistem pengelolaan limbah industri
B3)
Luas kawasan pengelolaan limbah
B3 (Ha)
20 427,3 Kota Batam Pembangunan Wilayah
Batam-Bintan
JUMLAH 5.654,7
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 1178INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Infrastruktur jalan, jembatan, dan
drainase
Jumlah sarana prasarana jalan dan
jembatan kawasan yang dibangun
(km)
60 50 30 40 4 1.572,1 Kota Batam Pembangunan Wilayah
Batam-Bintan
02
Pengelolan dan Penyelenggaraan Air dan
Limbah 2.072,2
Fasilitas air baku Tambahan volume air baku yang
tersedia (L/detik)
600 230 1000 1.644,9 Kota Batam, Barelang Pembangunan Wilayah
Batam-Bintan
02
Fasilitas air limbah (Pengembangan
sistem pengelolaan limbah industri
B3)
Luas kawasan pengelolaan limbah
B3 (Ha)
20 427,3 Kota Batam Pembangunan Wilayah
Batam-Bintan
JUMLAH 5.654,7
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
113.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)
Program Penanggulangan Terorisme 2.352,1
JUMLAH 2.352,1
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1179MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)
Program Penanggulangan Terorisme 2.352,1
JUMLAH 2.352,1
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
113.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Penanggulangan Terorisme 652,5
Penanggulangan Terorisme Bidang
Pencegahan 521,4
Kegiatan Deradikalisasi terhadap
Tersangka, Terdakwa, Terpidana,
narapidana terorisme, mantan
narapidana terorisme, serta orang
atau kelompok orang terpapar paham
radikal terorisme
Jumlah Kegiatan Deradikalisasi
terhadap Tersangka, Terdakwa,
Terpidana, narapidana terorisme,
mantan narapidana terorisme, serta
orang atau kelompok orang terpapar
paham radikal terorisme.
187 Kegiatan 187 Kegiatan 187 Kegiatan 187 Kegiatan 196,5 Pusat 07
Kegiatan Forum Komunikasi
Pencegahan Terorisme (FKPT)
Jumlah Forum Komunikasi
Pencegahan Terorisme (FKPT)
32 FKPT 32 FKPT 32 FKPT 32 FKPT 132,3 Pusat 07
Kegiatan Kontra Radikalisasi Jumlah Kegiatan Kontra Radikalisasi 48 Operasi 48 Operasi 48 Operasi 48 Operasi 192,6 Pusat 07
Penanggulangan Terorisme Bidang
Penindakan 56,1
Koordinasi Kerjasama Aparat Penegak
Hukum Dalam Penanganan Tindak
Pidana Terorisme
Jumlah Koordinasi Kerjasama
Aparat Penegak Hukum Dalam
Penanggulangan Tindak Pidana
Terorisme
90
Koordinasi
93
Koordinasi
95
Koordinasi
97
Koordinasi
49,6 Pusat 07
Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional Jumlah Kegiatan Kesiapsiagaan
Nasional
4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 6,5 Pusat 07
Dukungan Administrasi dan SDM 75,0
Koordinasi Peran Serta Masyarakat
dan Pemerintah Dalam Pencegahan
Terorisme
Jumlah Koordinasi Peran Serta
Masyarakat dan Pemerintah Dalam
Pencegahan Terorisme
1 Wilayah 1 Wilayah 1 Wilayah 1 Wilayah 1 Wilayah 30,4 Pusat 07
Wilayah Prioritas kegiatan pencegahan
tindak pidana terorisme
Jumlah Wilayah prioritas Kegiatan
Pencegahan tindak pidana terorisme
melalui deradikalisasi
3 Wilayah 3 Wilayah 3 Wilayah 3 Wilayah 44,7 Pusat 07
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1180MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Penanggulangan Terorisme 652,5
Penanggulangan Terorisme Bidang
Pencegahan 521,4
Kegiatan Deradikalisasi terhadap
Tersangka, Terdakwa, Terpidana,
narapidana terorisme, mantan
narapidana terorisme, serta orang
atau kelompok orang terpapar paham
radikal terorisme
Jumlah Kegiatan Deradikalisasi
terhadap Tersangka, Terdakwa,
Terpidana, narapidana terorisme,
mantan narapidana terorisme, serta
orang atau kelompok orang terpapar
paham radikal terorisme.
187 Kegiatan 187 Kegiatan 187 Kegiatan 187 Kegiatan 196,5 Pusat 07
Kegiatan Forum Komunikasi
Pencegahan Terorisme (FKPT)
Jumlah Forum Komunikasi
Pencegahan Terorisme (FKPT)
32 FKPT 32 FKPT 32 FKPT 32 FKPT 132,3 Pusat 07
Kegiatan Kontra Radikalisasi Jumlah Kegiatan Kontra Radikalisasi 48 Operasi 48 Operasi 48 Operasi 48 Operasi 192,6 Pusat 07
Penanggulangan Terorisme Bidang
Penindakan 56,1
Koordinasi Kerjasama Aparat Penegak
Hukum Dalam Penanganan Tindak
Pidana Terorisme
Jumlah Koordinasi Kerjasama
Aparat Penegak Hukum Dalam
Penanggulangan Tindak Pidana
Terorisme
90
Koordinasi
93
Koordinasi
95
Koordinasi
97
Koordinasi
49,6 Pusat 07
Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional Jumlah Kegiatan Kesiapsiagaan
Nasional
4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 6,5 Pusat 07
Dukungan Administrasi dan SDM 75,0
Koordinasi Peran Serta Masyarakat
dan Pemerintah Dalam Pencegahan
Terorisme
Jumlah Koordinasi Peran Serta
Masyarakat dan Pemerintah Dalam
Pencegahan Terorisme
1 Wilayah 1 Wilayah 1 Wilayah 1 Wilayah 1 Wilayah 30,4 Pusat 07
Wilayah Prioritas kegiatan pencegahan
tindak pidana terorisme
Jumlah Wilayah prioritas Kegiatan
Pencegahan tindak pidana terorisme
melalui deradikalisasi
3 Wilayah 3 Wilayah 3 Wilayah 3 Wilayah 44,7 Pusat 07
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
113.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
JUMLAH 652,5
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 1181INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
JUMLAH 652,5
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
114.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
SEKRETARIAT KABINET
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet 180,2
Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
431,5
JUMLAH 611,6
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1182MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
SEKRETARIAT KABINET
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet 180,2
Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
431,5
JUMLAH 611,6
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
115.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu 224,3
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 3.106,9
JUMLAH 3.331,1
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1183MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu 224,3
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 3.106,9
JUMLAH 3.331,1
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
115.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilu 234,1
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan
Pemilu 234,1
Pendidikan Pengawasan Partisipatif Jumlah pendidikan pengawasan
pemilu partisipatif untuk : Bawaslu
provinsi dan peserta pemilu, Panwas
Kab/Kota/Kecamatan, dan OMS
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
42,6 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
07
Pembentukan Pusat Pendidikan
Pengawasan Pemilu Partisipatif
Persentase pembentukan dan
beroperasinya pusat pendidikan dan
latihan pengawasan Pemilu yang
partisipatif
Pusat
Pengawasan
Partisipatif
148 daerah
Pusat
Pengawasan
Partisipatif
248 daerah
Pusat
Pengawasan
Partisipatif
348 daerah
Pusat
Pengawasan
Partisipatif
448 daerah
Pusat
Pengawasan
Partisipatif
549 daerah
63,8 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
07
Penguatan Pengawasan Netralitas ASN Jumlah kementerian/lembaga yang
berpartisipasi menjaga Netralitas
ASN pada pelaksanaan Pemilu
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
85,2 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
07
Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu
Partisipatif Hasil Piloting
Persentase pengembangan pusat
pendidikan dan pelatihan
pengawasan Pemilu
19 Daerah 34 Daerah 34 Daerah 34 Daerah 34 Daerah 42,6 07
JUMLAH 234,1
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1184MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilu 234,1
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan
Pemilu 234,1
Pendidikan Pengawasan Partisipatif Jumlah pendidikan pengawasan
pemilu partisipatif untuk : Bawaslu
provinsi dan peserta pemilu, Panwas
Kab/Kota/Kecamatan, dan OMS
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
549 Sakter
(Nasional/Pr
ovinsi/Kabup
aten/Kota)
42,6 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
07
Pembentukan Pusat Pendidikan
Pengawasan Pemilu Partisipatif
Persentase pembentukan dan
beroperasinya pusat pendidikan dan
latihan pengawasan Pemilu yang
partisipatif
Pusat
Pengawasan
Partisipatif
148 daerah
Pusat
Pengawasan
Partisipatif
248 daerah
Pusat
Pengawasan
Partisipatif
348 daerah
Pusat
Pengawasan
Partisipatif
448 daerah
Pusat
Pengawasan
Partisipatif
549 daerah
63,8 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
07
Penguatan Pengawasan Netralitas ASN Jumlah kementerian/lembaga yang
berpartisipasi menjaga Netralitas
ASN pada pelaksanaan Pemilu
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
Nasional;
34 provinsi;
514 kab/kota
85,2 Pusat dan Daerah (Prov
dan Kab/Kota)
07
Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu
Partisipatif Hasil Piloting
Persentase pengembangan pusat
pendidikan dan pelatihan
pengawasan Pemilu
19 Daerah 34 Daerah 34 Daerah 34 Daerah 34 Daerah 42,6 07
JUMLAH 234,1
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
116.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI 393,3
Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik 983,5
JUMLAH 1.376,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1185MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI 393,3
Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik 983,5
JUMLAH 1.376,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
116.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Siaran Radio Publik 253,7
Perencanaan, Pengelolaan Operasional
dan Pemeliharaan Infrastruktur serta
Pengembangan Teknologi dan Media
Baru
200,0
Sarana dan prasarana infrastruktur
penyiaran Radio publik
Jumlah pengembangan infrastruktur
stasiun radio publik (stasiun)
15 15 15 15 15 200,0 Tersebar 05
Pengembangan Program dan Produksi
Siaran Radio Publik 45,2
Pengembangan Program dan Produksi
Siaran (Radio Tanggap Bencana)
Jumlah lokasi Radio Early Warning
System (EWS)
5 10 15 20 25 28,2 Pusat 06
Pengembangan Program dan Produksi
Pemberitaan (Produksi Dokumenter)
Jumlah paket siaran dokumenter 65 65 65 65 65 17,0 Pusat 03
Penyelenggaraan dan Pengembangan
Stasiun Siaran Internasional 8,5
Program, Produksi, dan
Pengembangan Siaran Internasional
Jumlah siaran dalam bahasa asing 9 9 10 10 10 8,5 Pusat 07
JUMLAH 253,7
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1186MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Siaran Radio Publik 253,7
Perencanaan, Pengelolaan Operasional
dan Pemeliharaan Infrastruktur serta
Pengembangan Teknologi dan Media
Baru
200,0
Sarana dan prasarana infrastruktur
penyiaran Radio publik
Jumlah pengembangan infrastruktur
stasiun radio publik (stasiun)
15 15 15 15 15 200,0 Tersebar 05
Pengembangan Program dan Produksi
Siaran Radio Publik 45,2
Pengembangan Program dan Produksi
Siaran (Radio Tanggap Bencana)
Jumlah lokasi Radio Early Warning
System (EWS)
5 10 15 20 25 28,2 Pusat 06
Pengembangan Program dan Produksi
Pemberitaan (Produksi Dokumenter)
Jumlah paket siaran dokumenter 65 65 65 65 65 17,0 Pusat 03
Penyelenggaraan dan Pengembangan
Stasiun Siaran Internasional 8,5
Program, Produksi, dan
Pengembangan Siaran Internasional
Jumlah siaran dalam bahasa asing 9 9 10 10 10 8,5 Pusat 07
JUMLAH 253,7
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
117.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI 309,0
Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik 2.025,4
JUMLAH 2.334,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1187MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI 309,0
Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik 2.025,4
JUMLAH 2.334,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
117.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Siaran TV Publik 1.472,5
Perencanaan, Pengelolaan Operasional
dan Pemeliharaan Infrastruktur serta
Pengembangan Teknologi Penyiaran TV
Publik
1.080,0
Sarana dan prasarana infrstruktur
penyiaran TV publik
Jumlah unit infrastruktur penyiaran
TV publik
70 80 90 100 100 1.080,0 Tersebar Infrastruktur TIK
untuk Mendukung
Transformasi Digital
05
Pengembangan Program dan Produksi
Siaran TV Publik 370,0
Kanal Pendidilkan dan Budaya Jumlah jam siar konten pendidikan
dan budaya
1460 2190 2920 2920 2920 370,0 Pusat 03
Penyelenggaraan dan Pengembangan
Stasiun Penyiaran TV Publik Lokal dan
Regional 22,5
Siaran TV Publik (Siaran Pendidikan
Agama)
Jumlah jam siar konten pendidikan
agama
1318 1400 1485 1550 1600 22,5 Pusat 04
JUMLAH 1.472,5
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1188MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Siaran TV Publik 1.472,5
Perencanaan, Pengelolaan Operasional
dan Pemeliharaan Infrastruktur serta
Pengembangan Teknologi Penyiaran TV
Publik
1.080,0
Sarana dan prasarana infrstruktur
penyiaran TV publik
Jumlah unit infrastruktur penyiaran
TV publik
70 80 90 100 100 1.080,0 Tersebar Infrastruktur TIK
untuk Mendukung
Transformasi Digital
05
Pengembangan Program dan Produksi
Siaran TV Publik 370,0
Kanal Pendidilkan dan Budaya Jumlah jam siar konten pendidikan
dan budaya
1460 2190 2920 2920 2920 370,0 Pusat 03
Penyelenggaraan dan Pengembangan
Stasiun Penyiaran TV Publik Lokal dan
Regional 22,5
Siaran TV Publik (Siaran Pendidikan
Agama)
Jumlah jam siar konten pendidikan
agama
1318 1400 1485 1550 1600 22,5 Pusat 04
JUMLAH 1.472,5
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
118.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)
23,3
Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang 485,1
JUMLAH 508,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1189MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)
23,3
Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang 485,1
JUMLAH 508,4
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
118.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Perencanaan, Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Kawasan Sabang
413,1
Penyelenggaraan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kawasan Serta Sarana
dan Prasarana Pendukungnya 389,1
Pelabuhan Nasional Balohan Pembangunan pelabuhan 1 89,1 Kota Sabang 02
Penyelenggaraan Pembangunan
Jembatan Penghubung Aroih
Lampuyang
Realisasi fisik pembangunan
jembatan
1 300,0 Kota Sabang 02
Penyelenggaraan Manajemen Pelabuhan
Berstandar International 24,0
Pengembangan Diversifikasi dan
Intensifikasi Pendapatan Sektor
kepelabuhanan
Persentase Peningkatan Pendapatan
dari Jasa Kepelabuhanan (%)
60 80 80 24,0 Kota Sabang 02
JUMLAH 413,1
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1190MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Perencanaan, Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Kawasan Sabang
413,1
Penyelenggaraan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kawasan Serta Sarana
dan Prasarana Pendukungnya 389,1
Pelabuhan Nasional Balohan Pembangunan pelabuhan 1 89,1 Kota Sabang 02
Penyelenggaraan Pembangunan
Jembatan Penghubung Aroih
Lampuyang
Realisasi fisik pembangunan
jembatan
1 300,0 Kota Sabang 02
Penyelenggaraan Manajemen Pelabuhan
Berstandar International 24,0
Pengembangan Diversifikasi dan
Intensifikasi Pendapatan Sektor
kepelabuhanan
Persentase Peningkatan Pendapatan
dari Jasa Kepelabuhanan (%)
60 80 80 24,0 Kota Sabang 02
JUMLAH 413,1
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
119.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN KEAMANAN LAUT
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla 2.466,4
Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut 512,6
JUMLAH 2.979,1
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1191MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN KEAMANAN LAUT
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla 2.466,4
Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut 512,6
JUMLAH 2.979,1
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
119.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN KEAMANAN LAUT
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen Dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bakamla 2.136,1
Peningkatan atau Pengadaan Material,
Sarana Prasarana dan Manajemen BMN
Bakamla 2.136,1
Pengadaan Senjata Penyelenggaraan
Patroli Keamanan Dan Keselamatan
Laut
Jumlah senjata yang
Penyelenggaraan Patroli Keamanan
Dan Keselamatan Laut
332 51 51 51 51 568,4 Pusat 07
Pengadaan Kapal Patroli Keamanan
Laut
Jumlah kapal Patroli Keamanan
Laut
- 2 (Tahap 1) 2 (Tahap 2) 2 (tahap 3) - 500,0 07
Pengadaan Amunisi Jumlah Amunisi yang diadakan 1 1 70,0 Pusat 07
Pengadaan Boat Stopper Jumlah Boat Stopper yang diadakan - 3 3 3 3 27,5 Pusat 07
Pengadaan sarana prasarana operasi Jumlah sarana prasarana operasi
yang diadakan
- 77 - - - 15,2 Pusat 07
Pembelian Data AIS Satelit Jumlah Data AIS satelit yang dibeli 1 1 1 1 1 20,0 Pusat 07
Sistem peringatan dini terpadu untuk
wilayah Natuna
Jumlah sistem peringatan dini 1 1 1 1 1 460,0 Pusat Penguatan Keamanan
Laut di Natuna
07
Pengadaan Kapal 110 M untuk
wilayah Natuna
Jumlah Kapal - - 1 unit (20%) 1 unit (60%) 1 unit (100%) 450,0 Pusat Penguatan Keamanan
Laut di Natuna
07
Pengadaan UAV untuk wilayah Natuna Jumlah UAV - 4 unit (tahap
1)
4 unit (tahap
2)
4 unit (tahap
3)
4 unit (tahap
4)
25,0 Pusat Penguatan Keamanan
Laut di Natuna
07
Program Peningkatan Keamanan dan
Keselamatan di Laut 465,5
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1192MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN KEAMANAN LAUT
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Dukungan Manajemen Dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bakamla 2.136,1
Peningkatan atau Pengadaan Material,
Sarana Prasarana dan Manajemen BMN
Bakamla 2.136,1
Pengadaan Senjata Penyelenggaraan
Patroli Keamanan Dan Keselamatan
Laut
Jumlah senjata yang
Penyelenggaraan Patroli Keamanan
Dan Keselamatan Laut
332 51 51 51 51 568,4 Pusat 07
Pengadaan Kapal Patroli Keamanan
Laut
Jumlah kapal Patroli Keamanan
Laut
- 2 (Tahap 1) 2 (Tahap 2) 2 (tahap 3) - 500,0 07
Pengadaan Amunisi Jumlah Amunisi yang diadakan 1 1 70,0 Pusat 07
Pengadaan Boat Stopper Jumlah Boat Stopper yang diadakan - 3 3 3 3 27,5 Pusat 07
Pengadaan sarana prasarana operasi Jumlah sarana prasarana operasi
yang diadakan
- 77 - - - 15,2 Pusat 07
Pembelian Data AIS Satelit Jumlah Data AIS satelit yang dibeli 1 1 1 1 1 20,0 Pusat 07
Sistem peringatan dini terpadu untuk
wilayah Natuna
Jumlah sistem peringatan dini 1 1 1 1 1 460,0 Pusat Penguatan Keamanan
Laut di Natuna
07
Pengadaan Kapal 110 M untuk
wilayah Natuna
Jumlah Kapal - - 1 unit (20%) 1 unit (60%) 1 unit (100%) 450,0 Pusat Penguatan Keamanan
Laut di Natuna
07
Pengadaan UAV untuk wilayah Natuna Jumlah UAV - 4 unit (tahap
1)
4 unit (tahap
2)
4 unit (tahap
3)
4 unit (tahap
4)
25,0 Pusat Penguatan Keamanan
Laut di Natuna
07
Program Peningkatan Keamanan dan
Keselamatan di Laut 465,5
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
119.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Operasi Keamanan Dan
Keselamatan Laut 330,8
Operasi Keamanan dan Keselamatan
Laut
Jumlah hari operasi keamanan dan
keselamatan laut
16 90 90 90 90 330,8 Pusat 07
Peningkatan Pengelolaan Informasi,
Hukum Dan Kerjasama Keamanan Dan
Keselamatan Laut 134,7
Operasi laut bersama terkoordinasi
bilateral
jumlah kegiatan operasi laut
bersama terkoordinasi bilateral
5 6 6 6 6 76,0 Pusat 07
Operasi Udara bersama terkoordinasi
bilateral
Jumlah kegiatan operasi udara
bersama terkoordinasi bilateral
4 4 4 4 4 58,7 Pusat 07
JUMLAH 2.601,6
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
berkas 3, hlm. 1193INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Peningkatan Operasi Keamanan Dan
Keselamatan Laut 330,8
Operasi Keamanan dan Keselamatan
Laut
Jumlah hari operasi keamanan dan
keselamatan laut
16 90 90 90 90 330,8 Pusat 07
Peningkatan Pengelolaan Informasi,
Hukum Dan Kerjasama Keamanan Dan
Keselamatan Laut 134,7
Operasi laut bersama terkoordinasi
bilateral
jumlah kegiatan operasi laut
bersama terkoordinasi bilateral
5 6 6 6 6 76,0 Pusat 07
Operasi Udara bersama terkoordinasi
bilateral
Jumlah kegiatan operasi udara
bersama terkoordinasi bilateral
4 4 4 4 4 58,7 Pusat 07
JUMLAH 2.601,6
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
120.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
441,0
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman 545,8
JUMLAH 986,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1194MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
441,0
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman 545,8
JUMLAH 986,8
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
120.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Koordinasi Pengembangan
Kebijakan Kemaritiman 90,3
Koordinasi Hukum dan Perjanjian
Maritim 21,9
Bahan Kebijakan Koordinasi Hukum
dan Perjanjian Maritim
Jumlah Rumusan Kebijakan dan
Rumusan Tindaklanjut Kebijakan
Hukum dan Perjanjian Maritim yang
dikoordinasikan
9 10 10 10 10 21,9 Pusat 07
Koordinasi Jasa Kemaritiman 22,0
Bahan Kebijakan Jasa Kemaritiman Jumlah Bahan Rumusan dan
Rekomendasi Kebijakan Bidang Jasa
Kemaritiman yang dikoordinasikan
9 10 10 10 10 22,0 01
Koordinasi Budaya, Seni dan Olah Raga
Bahari 24,4
Bahan Kebijakan Bidang Seni, Budaya
dan Olahraga Bahari yang Dihasilkan
Jumlah Rumusan Kebijakan dan
Rumusan Tindaklanjut Kebijakan
Bidang Budaya, Seni, dan Olahraga
Bahari yang Dikoordinasikan
6 7 7 7 7 24,4 Pusat 04
Koordinasi Jejaring Inovasi Maritim 22,0
Bahan Kebijakan Bidang Jejaring
Inovasi Maritim yang Dihasilkan
Jumlah Rumusan Kebijakan dan
Rumusan Tindaklanjut Kebijakan
Bidang Jejaring Inovasi Maritim yang
dikoordinasikan
6 7 7 7 7 22,0 01
JUMLAH 90,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1195MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Koordinasi Pengembangan
Kebijakan Kemaritiman 90,3
Koordinasi Hukum dan Perjanjian
Maritim 21,9
Bahan Kebijakan Koordinasi Hukum
dan Perjanjian Maritim
Jumlah Rumusan Kebijakan dan
Rumusan Tindaklanjut Kebijakan
Hukum dan Perjanjian Maritim yang
dikoordinasikan
9 10 10 10 10 21,9 Pusat 07
Koordinasi Jasa Kemaritiman 22,0
Bahan Kebijakan Jasa Kemaritiman Jumlah Bahan Rumusan dan
Rekomendasi Kebijakan Bidang Jasa
Kemaritiman yang dikoordinasikan
9 10 10 10 10 22,0 01
Koordinasi Budaya, Seni dan Olah Raga
Bahari 24,4
Bahan Kebijakan Bidang Seni, Budaya
dan Olahraga Bahari yang Dihasilkan
Jumlah Rumusan Kebijakan dan
Rumusan Tindaklanjut Kebijakan
Bidang Budaya, Seni, dan Olahraga
Bahari yang Dikoordinasikan
6 7 7 7 7 24,4 Pusat 04
Koordinasi Jejaring Inovasi Maritim 22,0
Bahan Kebijakan Bidang Jejaring
Inovasi Maritim yang Dihasilkan
Jumlah Rumusan Kebijakan dan
Rumusan Tindaklanjut Kebijakan
Bidang Jejaring Inovasi Maritim yang
dikoordinasikan
6 7 7 7 7 22,0 01
JUMLAH 90,3
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
122.A.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 123,7
Program Pembinaan Ideologi Pancasila 598,0
JUMLAH 721,7
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1196MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 123,7
Program Pembinaan Ideologi Pancasila 598,0
JUMLAH 721,7
Keterangan :
Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan;
b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
PROGRAM
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
122.B.1
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pembinaan Ideologi Pancasila
420,9
Dukungan Pelaksanaan Program
Strategis Hubungan Antar Lembaga,
Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan
Pembinaan Ideologi Pancasila
122,3
Kebijakan Teknis dan Program
Strategis Hubungan antar Lembaga
dan Kerjasama
Jumlah dokumen kebijakan teknis
dan program strategis kerja sama
dengan lembaga tinggi
negara,kementerian/lembaga,
pemerintahan daerah ,organisasi
sosial politik, dan komponen
masyarakat lainya yang diselesaikan
1 1 1 1 1 91,7 Pusat dan daerah 04
Kebijakan Teknis dan Program
Strategis Sosialisasi, Komunikasi dan
Jaringan
Jumlah dokumen kebijakan Teknis
dan Program Strategis Sosialisasi,
Komunikasi, dan Jaringan
1 1 1 1 1 30,6 Pusat dan daerah 04
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
berkas 3, hlm. 1197MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA
INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN PRIORITAS
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
INDIKASI TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pembinaan Ideologi Pancasila
420,9
Dukungan Pelaksanaan Program
Strategis Hubungan Antar Lembaga,
Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan
Pembinaan Ideologi Pancasila
122,3
Kebijakan Teknis dan Program
Strategis Hubungan antar Lembaga
dan Kerjasama
Jumlah dokumen kebijakan teknis
dan program strategis kerja sama
dengan lembaga tinggi
negara,kementerian/lembaga,
pemerintahan daerah ,organisasi
sosial politik, dan komponen
masyarakat lainya yang diselesaikan
1 1 1 1 1 91,7 Pusat dan daerah 04
Kebijakan Teknis dan Program
Strategis Sosialisasi, Komunikasi dan
Jaringan
Jumlah dokumen kebijakan Teknis
dan Program Strategis Sosialisasi,
Komunikasi, dan Jaringan
1 1 1 1 1 30,6 Pusat dan daerah 04
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
122.B.2
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Dukungan Pelaksanaan Internalisasi
dan Institusional Pancasila di Bidang
Hukum, Advokasi, dan Pengawasan
Regulasi
64,2
Perumusan dan Penguatan Arah
Kebijakan, Pengkajian, dan
Perumusan Standarisasi Materi
Pembinaan Ideologi Pancasila
Jumlah dokumen kebijakan teknis
dan program strategis peta jalan
pembinaan ideologi Pancasila dan
garis-garis besar haluan ideologi
Pancasila yang diselesaikan
3 3 3 3 3 27,5 Pusat dan daerah 04
Persentase pelaksanaan kebijakan
teknis dan program strategis peta
jalan pembinaan ideologi Pancasila
dan garis-garis besar haluan ideologi
Pancasila yang diselesaikan
100 100 100 100 100 0,0 04
Analisis dan Sinkronisasi Hukum
Nasional
Jumlah dokumen analisis dan
sinkronisasi hukum tingkat pusat
dan daerah yang diselesaikan
3 3 3 3 3 36,7 Pusat dan daerah 04
Dukungan Penyelenggaraan Perumusan
dan Penguatan Arah Kebijakan,
Pengkajian, dan Perumusan Standarisasi
Materi Pembinaan Ideologi Pancasila
33,4
Perumusan dan Penguatan Arah
Kebijakan, Pengkajian, dan
Perumusan Standarisasi Materi
Pembinaan Ideologi Pancasila
Jumlah dokumen kebijakan teknis
dan program strategis peta jalan
pembinaan ideologi Pancasila dan
garis-garis besar haluan ideologi
Pancasila yang diselesaikan
3 3 3 3 3 33,4 Pusat dan daerah 04
Persentase pelaksanaan kebijakan
teknis dan program strategis peta
jalan pembinaan ideologi Pancasila
dan garis-garis besar haluan ideologi
Pancasila yang diselesaikan
100 100 100 100 100 0,0 04
berkas 3, hlm. 1198INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Dukungan Pelaksanaan Internalisasi
dan Institusional Pancasila di Bidang
Hukum, Advokasi, dan Pengawasan
Regulasi
64,2
Perumusan dan Penguatan Arah
Kebijakan, Pengkajian, dan
Perumusan Standarisasi Materi
Pembinaan Ideologi Pancasila
Jumlah dokumen kebijakan teknis
dan program strategis peta jalan
pembinaan ideologi Pancasila dan
garis-garis besar haluan ideologi
Pancasila yang diselesaikan
3 3 3 3 3 27,5 Pusat dan daerah 04
Persentase pelaksanaan kebijakan
teknis dan program strategis peta
jalan pembinaan ideologi Pancasila
dan garis-garis besar haluan ideologi
Pancasila yang diselesaikan
100 100 100 100 100 0,0 04
Analisis dan Sinkronisasi Hukum
Nasional
Jumlah dokumen analisis dan
sinkronisasi hukum tingkat pusat
dan daerah yang diselesaikan
3 3 3 3 3 36,7 Pusat dan daerah 04
Dukungan Penyelenggaraan Perumusan
dan Penguatan Arah Kebijakan,
Pengkajian, dan Perumusan Standarisasi
Materi Pembinaan Ideologi Pancasila
33,4
Perumusan dan Penguatan Arah
Kebijakan, Pengkajian, dan
Perumusan Standarisasi Materi
Pembinaan Ideologi Pancasila
Jumlah dokumen kebijakan teknis
dan program strategis peta jalan
pembinaan ideologi Pancasila dan
garis-garis besar haluan ideologi
Pancasila yang diselesaikan
3 3 3 3 3 33,4 Pusat dan daerah 04
Persentase pelaksanaan kebijakan
teknis dan program strategis peta
jalan pembinaan ideologi Pancasila
dan garis-garis besar haluan ideologi
Pancasila yang diselesaikan
100 100 100 100 100 0,0 04
122.B.3
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Persentase penyerapan pandangan
dan penanganan aspirasi
masyarakat yang diselesaikan
100 100 100 100 100 0,0 04
Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Pembinaan Ideologi
Pancasila 115,8
Kebijakan Teknis dan Program
Strategis Perencanaan dan Kerja Sama
Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan
Ideologi Pancasila
Jumlah dokumen kebijakan teknis
dan program strategis perencanaan
dan program pendidikan dan
pelatihan yang diselesaikan
3 3 3 3 3 30,7 Pusat dan daerah 04
Persentase pelaksanaan kebijakan
teknis dan program strategis
perencanaan dan program
pendidikan dan pelatihan yang
diselesaikan
100 100 100 100 100 0,0 04
Kebijakan Teknis dan Program
Strategis Standardisasi dan
Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan
Pembinaan Ideologi Pancasila
Jumlah dokumen kebijakan teknis
dan program strategis penyusunan
standardisasi dan kurikulum
pendidikan dan pelatihan yang
diselesaikan
3 3 3 3 3 27,6 Pusat dan daerah 04
Persentase pelaksanaan kebijakan
teknis dan program strategis
penyusunan standardisasi dan
kurikulum pendidikan dan pelatihan
yang diselesaikan
100 100 100 100 100 0,0 04
berkas 3, hlm. 1199INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Persentase penyerapan pandangan
dan penanganan aspirasi
masyarakat yang diselesaikan
100 100 100 100 100 0,0 04
Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Pembinaan Ideologi
Pancasila 115,8
Kebijakan Teknis dan Program
Strategis Perencanaan dan Kerja Sama
Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan
Ideologi Pancasila
Jumlah dokumen kebijakan teknis
dan program strategis perencanaan
dan program pendidikan dan
pelatihan yang diselesaikan
3 3 3 3 3 30,7 Pusat dan daerah 04
Persentase pelaksanaan kebijakan
teknis dan program strategis
perencanaan dan program
pendidikan dan pelatihan yang
diselesaikan
100 100 100 100 100 0,0 04
Kebijakan Teknis dan Program
Strategis Standardisasi dan
Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan
Pembinaan Ideologi Pancasila
Jumlah dokumen kebijakan teknis
dan program strategis penyusunan
standardisasi dan kurikulum
pendidikan dan pelatihan yang
diselesaikan
3 3 3 3 3 27,6 Pusat dan daerah 04
Persentase pelaksanaan kebijakan
teknis dan program strategis
penyusunan standardisasi dan
kurikulum pendidikan dan pelatihan
yang diselesaikan
100 100 100 100 100 0,0 04
122.B.4
INDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Pembinaan Ideologi
Pancasila
Jumlah dokumen kebijakan teknis
dan program strategis
penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan yang diselesaikan
1 1 1 1 1 57,5 Pusat dan daerah 04
Persentase pelaksanaan kebijakan
teknis dan program strategis
penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan yang diselesaikan
100 100 100 100 100 0,0 04
Persentase tenaga pengajar dan
sarana pendidikan dan pelatihan
yang disediakan
100 100 100 100 100 0,0 04
Dukungan Pengendalian, Pemantauan,
dan Evaluasi dalam Pelaksanaan
Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila
85,2
Evaluasi dan penanganan pendidik
dan tenaga kependidikan yang
menentang ideologi negara
Jumlah dokumen evaluasi dan
penanganan pendidik dan tenaga
kependidikan yang menentang
ideologi negara
1 1 1 1 1 28,4 Pusat dan daerah 04
berkas 3, hlm. 1200 OCRINDIKASI TARGET
AGENDA
PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK INDIKATOR LOKASI
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp. Miliar)
Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Pembinaan Ideologi
Pancasila
Jumlah dokumen kebijakan teknis
dan program strategis
penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan yang diselesaikan
1 1 1 1 1 57,5 Pusat dan daerah 04
Persentase pelaksanaan kebijakan
teknis dan program strategis
penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan yang diselesaikan
100 100 100 100 100 0,0 04
Persentase tenaga pengajar dan
sarana pendidikan dan pelatihan
yang disediakan
100 100 100 100 100 0,0 04
Dukungan Pengendalian, Pemantauan,
dan Evaluasi dalam Pelaksanaan
Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila
85,2
Evaluasi dan penanganan pendidik
dan tenaga kependidikan yang
menentang ideologi negara
Jumlah dokumen evaluasi dan
penanganan pendidik dan tenaga
kependidikan yang menentang
ideologi negara
1 1 1 1 1 28,4 Pusat dan daerah 04
Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ke ediaan dan Sumber Pendanaan
rn
rn
OGOCEIPA.JOKO
n Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, danMasyarakat
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
rt
JUMLAH
Evaluasi danpenangananormas,
organisasi danperusahaanasingserta
mediayangtidak bertentangan
dengan Ideologi negara/Pancasila
Evaluasi danpenanganan
penyelenggaranegara dan ASN yang
menentang ideologi negara
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK
Jumlah evaluasi danpenanganan
ormas, organisasi danperusahaan
asingsertamediayangtidak
bertentangan dengan Ideologi
negara/ Pancasila
Jumlah dokumenevaluasidan
penangananpenyelenggaranegara
dan ASNyangmenentang ideologi
negara 2
2
.3
0
w
2020
INDIKASI TARGET
.- o
na
b.)
.-
'
es)
O
L.'
,--,
'-'
N
0
Cu b'
-
w o b)
4
4
N
0
1 .0
N.,
co
- 4,
N.,
co
- 4.
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp.
Pusat dan daerah
Pusat dan daerah
V
0
4
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
0 0
AGENDA
PEMBANGUNAN
Ci )
U)
CD
CJR 1 5 > i
CD CD
CD
0 P-4
0 trj
F
ro rn
O.
p
rn
p
rn
rn
OGOCEIPA.
n Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
rt
JUMLAH
Evaluasi danpenangananormas,
organisasi danperusahaanasingserta
mediayangtidak bertentangan
dengan Ideologi negara/Pancasila
Evaluasi danpenanganan
penyelenggaranegara dan ASN yang
menentang ideologi negara
PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK
Jumlah evaluasi danpenanganan
ormas, organisasi danperusahaan
asingsertamediayangtidak
bertentangan dengan Ideologi
negara/ Pancasila
Jumlah dokumenevaluasidan
penangananpenyelenggaranegara
dan ASNyangmenentang ideologi
negara 2
2
.3
0
w
2020
INDIKASI TARGET
.- o
na
b.)
.-
'
es)
O
L.'
,--,
'-'
N
0
Cu b'
-
w o b)
4
4
N
0
1 .0
N.,
co
- 4,
N.,
co
- 4.
INDIKASI BELANJA
NON-OPERASIONAL
TAHUN 2020-2024
(Rp.
Pusat dan daerah
Pusat dan daerah
V
0
4
PROYEK PRIORITAS
STRATEGIS
(MAJOR PROJECT)
0 0
AGENDA
PEMBANGUNAN
Ci )
U)
CD
CJR 1 5 > i
CD CD
CD
0 P-4
0 trj
F
ro rn
O.
p
rn
p