Lampiran IV, bagian 1 dari 2
berkas 4, hlm. 1LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NASIONAL TAHUN 2020-2024
ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2020-2024
berkas 4, hlm. 2PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NASIONAL TAHUN 2020-2024
ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2020-2024
1. PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA
1.1. Target Pembangunan Wilayah Papua
Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Papua diarahkan
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran nasional sesuai tujuh (7)
agenda pembangunan dengan target sebagai berikut.
Tabel 1.1.
Target Pembangunan Wilayah Papua 2020-2024
Provinsi
Indikator
Pembangunan
Realisasi
2018
Baseline
2019
Target Pembangunan
2020 2021 2022 2023 2024
Papua
Barat
Laju
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
6,24 2,00 5,70 6,50 7,10 7,60 8,20
Tingkat
Kemiskinan (%)
23,01 22,17 20,03 19,01 17,00 16,05 14,67
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
6,30 6,24 6,00 5,80 5,60 5,20 4,90
Papua Laju
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
7,33 2,10 4,70 5,80 6,80 7,50 7,70
Tingkat
Kemiskinan (%)
27,74 27,53 24,59 23,55 21,88 19,95 19,25
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
3,20 3,65 2,90 2,90 2,90 2,50 2,30
Sumber: Bappenas. Hasil Analisis 2020.
Catatan: 1. Tingkat kemiskinan 2018 dan 2019 (Maret)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 dan 2019 (Agustus)
Dengan memperhitungkan target pembangunan Wilayah Papua, rencana
kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) adalah sebagai berikut:
Tabel 1.2.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Papua 2020-2024
Provinsi
Kebutuhan
Investasi
Realisasi
2018
Baseline
2019
Target Pembangunan
2020 2021 2022 2023 2024
Papua Barat Rp triliun 17,72 11,59 21,64 23,78 26,69 30,09 33,85
Papua Rp triliun 78,80 47,72 76,54 92,69 104,03 117,47 132,84
Sumber: Bappenas. Hasil perhitungan 2020
Catatan: Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR
2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen
1.2. Prioritas Pembangunan Wilayah Papua
Prioritas pembangunan Wilayah Papua tahun 2020-2024 mengutamakan
pendekatan budaya dan kontekstual Papua, serta pendekatan berbasis ekologis
dan tujuah wilayah adat: Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay,
dan Domberay sejalan dengan pelaksanaan UU No. 35/2008 tentang Otonomi
Khusus Papua dan Papua Barat yang mengamanatkan penguatan dan
pemberdayaan Orang Asli Papua berlandaskan budaya dan adat yang
mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan; pengembangan wilayah adat dalam
mendukung perekonomian wilayah; dan pelaksanaan Instruksi Presiden No.
9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang
berkas 4, hlm. 31.1. Target Pembangunan Wilayah Papua
Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Papua diarahkan
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran nasional sesuai tujuh (7)
agenda pembangunan dengan target sebagai berikut.
Tabel 1.1.
Target Pembangunan Wilayah Papua 2020-2024
Provinsi
Indikator
Pembangunan
Realisasi
2018
Baseline
2019
Target Pembangunan
2020 2021 2022 2023 2024
Papua
Barat
Laju
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
6,24 2,00 5,70 6,50 7,10 7,60 8,20
Tingkat
Kemiskinan (%)
23,01 22,17 20,03 19,01 17,00 16,05 14,67
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
6,30 6,24 6,00 5,80 5,60 5,20 4,90
Papua Laju
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
7,33 2,10 4,70 5,80 6,80 7,50 7,70
Tingkat
Kemiskinan (%)
27,74 27,53 24,59 23,55 21,88 19,95 19,25
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
3,20 3,65 2,90 2,90 2,90 2,50 2,30
Sumber: Bappenas. Hasil Analisis 2020.
Catatan: 1. Tingkat kemiskinan 2018 dan 2019 (Maret)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 dan 2019 (Agustus)
Dengan memperhitungkan target pembangunan Wilayah Papua, rencana
kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) adalah sebagai berikut:
Tabel 1.2.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Papua 2020-2024
Provinsi
Kebutuhan
Investasi
Realisasi
2018
Baseline
2019
Target Pembangunan
2020 2021 2022 2023 2024
Papua Barat Rp triliun 17,72 11,59 21,64 23,78 26,69 30,09 33,85
Papua Rp triliun 78,80 47,72 76,54 92,69 104,03 117,47 132,84
Sumber: Bappenas. Hasil perhitungan 2020
Catatan: Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR
2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen
1.2. Prioritas Pembangunan Wilayah Papua
Prioritas pembangunan Wilayah Papua tahun 2020-2024 mengutamakan
pendekatan budaya dan kontekstual Papua, serta pendekatan berbasis ekologis
dan tujuah wilayah adat: Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay,
dan Domberay sejalan dengan pelaksanaan UU No. 35/2008 tentang Otonomi
Khusus Papua dan Papua Barat yang mengamanatkan penguatan dan
pemberdayaan Orang Asli Papua berlandaskan budaya dan adat yang
mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan; pengembangan wilayah adat dalam
mendukung perekonomian wilayah; dan pelaksanaan Instruksi Presiden No.
9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang
mengamanatkan tentang: (1) Peningkatan kualitas dan akses pendidikan; (2)
Peningkatan kualitas dan akses kesehatan; (3) Jaminan sosial dan kesejahteraan
sosial; (4) Permukiman layak, air bersih dan sanitasi; (5) Pengembangan ekonomi
lokal; (6) Konektivitas: Trans Papua, perhubungan laut, sungai dan udara,
telekomunikasi dan internet; dan (7) Penguatan tata kelola dan kelembagaan.
Selain berbasiskan wilayah adat, pembangunan Wilayah Papua akan dilakukan
pada koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut:
Tabel 1.3.
Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah Papua 2020-2024
Provinsi No. Kabupaten/Kota Provinsi No. Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan
Papua 1 Kabupaten Nabire Papua Barat 1 Kota Sorong*
2 Kabupaten Dogiyai 2 Kabupaten Sorong
3 Kabupaten Mimika 3 Kabupaten Tambraw
4 Kabupaten Paniai 4 Kabupaten Manokwari
5 Kabupaten Deiyai 5
Kabupaten Manokwari
Selatan
6 Kabupaten Intan Jaya 6
Kabupaten Teluk
Wondama
7 Kabupaten Puncak
8 Kabupaten Puncak Jaya
9 Kabupaten Tolikara
10 Kabupaten Jayawijaya
11 Kabupaten Yalimo
12 Kabupaten Jayapura
13 Kota Jayapura*
14 Kabupaten Keerom
15
Kabupaten Pegunungan
Bintang
16 Kabupaten Boven Digoel
17 Kabupaten Merauke
Koridor Pemerataan
Papua
1 Kabupaten Biak Numfor
Papua Barat
1
Kabupaten Sorong
Selatan
2 Kabupaten Supiori 2 Kabupaten Maybrat
3
Kabupaten Mamberamo
Raya
3
Kabupaten Pegunungan
Arfak
4
Kabupaten Mamberamo
Tengah
4 Kabupaten Raja Ampat
5 Kabupaten Nduga 5
Kabupaten Teluk
Bintuni
6 Kabupaten Lanny Jaya 6 Kabupaten Fakfak
7 Kabupaten Yahukimo
8 Kabupaten Sarmi
9 Kabupaten Mappi
Keterangan:
* Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW
Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Papua akan mencakup kegiatan
prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan
strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pengembangan daerah
tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; (5) Penataan
kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:
berkas 4, hlm. 4Peningkatan kualitas dan akses kesehatan; (3) Jaminan sosial dan kesejahteraan
sosial; (4) Permukiman layak, air bersih dan sanitasi; (5) Pengembangan ekonomi
lokal; (6) Konektivitas: Trans Papua, perhubungan laut, sungai dan udara,
telekomunikasi dan internet; dan (7) Penguatan tata kelola dan kelembagaan.
Selain berbasiskan wilayah adat, pembangunan Wilayah Papua akan dilakukan
pada koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut:
Tabel 1.3.
Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah Papua 2020-2024
Provinsi No. Kabupaten/Kota Provinsi No. Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan
Papua 1 Kabupaten Nabire Papua Barat 1 Kota Sorong*
2 Kabupaten Dogiyai 2 Kabupaten Sorong
3 Kabupaten Mimika 3 Kabupaten Tambraw
4 Kabupaten Paniai 4 Kabupaten Manokwari
5 Kabupaten Deiyai 5
Kabupaten Manokwari
Selatan
6 Kabupaten Intan Jaya 6
Kabupaten Teluk
Wondama
7 Kabupaten Puncak
8 Kabupaten Puncak Jaya
9 Kabupaten Tolikara
10 Kabupaten Jayawijaya
11 Kabupaten Yalimo
12 Kabupaten Jayapura
13 Kota Jayapura*
14 Kabupaten Keerom
15
Kabupaten Pegunungan
Bintang
16 Kabupaten Boven Digoel
17 Kabupaten Merauke
Koridor Pemerataan
Papua
1 Kabupaten Biak Numfor
Papua Barat
1
Kabupaten Sorong
Selatan
2 Kabupaten Supiori 2 Kabupaten Maybrat
3
Kabupaten Mamberamo
Raya
3
Kabupaten Pegunungan
Arfak
4
Kabupaten Mamberamo
Tengah
4 Kabupaten Raja Ampat
5 Kabupaten Nduga 5
Kabupaten Teluk
Bintuni
6 Kabupaten Lanny Jaya 6 Kabupaten Fakfak
7 Kabupaten Yahukimo
8 Kabupaten Sarmi
9 Kabupaten Mappi
Keterangan:
* Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW
Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Papua akan mencakup kegiatan
prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan
strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pengembangan daerah
tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; (5) Penataan
kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:
1.2.1Pengembangan Sektor Unggulan
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Papua yaitu: sagu, pala, lada,
cengkeh, kakao, kopi, emas, tembaga, batubara, minyak dan gas bumi, serta
perikanan tangkap, dengan fokus komoditas yaitu:
a. Provinsi Papua: sagu, kakao, kopi, emas, tembaga, batubara, minyak dan
gas bumi, serta perikanan tangkap; dan
b. Provinsi Papua Barat: sagu, pala, lada, cengkeh, kakao, batubara, minyak
dan gas bumi, serta perikanan tangkap.
2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan
perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN),
kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
3) Pengembangan sentra perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) antara lain SKPT Biak, SKPT
Timika, dan SKPT Merauke, WPP 717 (Perairan Teluk Cenderawasih dan
Samudera Pasifik), dan WPP 718 (Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor
bagian Timur).
Gambar 1.1.
Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Papua
berkas 4, hlm. 5Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Papua yaitu: sagu, pala, lada,
cengkeh, kakao, kopi, emas, tembaga, batubara, minyak dan gas bumi, serta
perikanan tangkap, dengan fokus komoditas yaitu:
a. Provinsi Papua: sagu, kakao, kopi, emas, tembaga, batubara, minyak dan
gas bumi, serta perikanan tangkap; dan
b. Provinsi Papua Barat: sagu, pala, lada, cengkeh, kakao, batubara, minyak
dan gas bumi, serta perikanan tangkap.
2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan
perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN),
kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
3) Pengembangan sentra perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) antara lain SKPT Biak, SKPT
Timika, dan SKPT Merauke, WPP 717 (Perairan Teluk Cenderawasih dan
Samudera Pasifik), dan WPP 718 (Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor
bagian Timur).
Gambar 1.1.
Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Papua
1.2.2Pengembangan Kawasan Strategis
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Pengembangan industri pengolahan yang difokuskan di Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, dan Kawasan Industri (KI) Teluk
Bintuni;
2) Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah
Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) antara lain DPP Raja Ampat dskt
dan DPP Biak – Teluk Cenderawasih;
3) Pembangunan jalan Trans Papua, jalan akses KEK Sorong, jalan akses
DPP Raja Ampat, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Moor (Mappi),
Pelabuhan Merauke, Bandara Rendani/Manokwari, Bandara Nabire
Baru, Bandara Elelim, Bandara Sobaham, dan Bandara Oksibil;
4) Pengembangan outlet pelabuhan hub Pelabuhan Sorong serta Bandara
Biak yang berpotensi sebagai hub penerbangan internasional;
5) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai,
darat dan udara yang terintegrasi terutama Pelabuhan Sorong sebagai
hub komoditas mentah maupun barang hasil olahan;
6) Percepatan pembangunan kawasan perbukitan dan pegunungan untuk
mengurangi kesenjangan antara kawasan pesisir dan pegunungan;
7) Peningkatan kualitas SDM khususnya sekolah berpola asrama,
pendidikan vokasional pertanian, perkebunan, dan perikanan,
pemerataan layanan kesehatan, pelayanan kesehatan bergerak, Balai
Latihan Kerja, asrama mahasiswa nusantara, dan afirmasi ASN; dan
8) Pengembangan 34 SMK di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
berkas 4, hlm. 6Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Pengembangan industri pengolahan yang difokuskan di Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, dan Kawasan Industri (KI) Teluk
Bintuni;
2) Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah
Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) antara lain DPP Raja Ampat dskt
dan DPP Biak – Teluk Cenderawasih;
3) Pembangunan jalan Trans Papua, jalan akses KEK Sorong, jalan akses
DPP Raja Ampat, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Moor (Mappi),
Pelabuhan Merauke, Bandara Rendani/Manokwari, Bandara Nabire
Baru, Bandara Elelim, Bandara Sobaham, dan Bandara Oksibil;
4) Pengembangan outlet pelabuhan hub Pelabuhan Sorong serta Bandara
Biak yang berpotensi sebagai hub penerbangan internasional;
5) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai,
darat dan udara yang terintegrasi terutama Pelabuhan Sorong sebagai
hub komoditas mentah maupun barang hasil olahan;
6) Percepatan pembangunan kawasan perbukitan dan pegunungan untuk
mengurangi kesenjangan antara kawasan pesisir dan pegunungan;
7) Peningkatan kualitas SDM khususnya sekolah berpola asrama,
pendidikan vokasional pertanian, perkebunan, dan perikanan,
pemerataan layanan kesehatan, pelayanan kesehatan bergerak, Balai
Latihan Kerja, asrama mahasiswa nusantara, dan afirmasi ASN; dan
8) Pengembangan 34 SMK di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Gambar 1.2.
Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Papua
Gambar 1.3.
Peta Rencana Jaringan Transportasi Wilayah Papua 2024
berkas 4, hlm. 7Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Papua
Gambar 1.3.
Peta Rencana Jaringan Transportasi Wilayah Papua 2024
Gambar 1.4.
Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi dan Sumber Energi
Wilayah Papua 2024
1.2.3Pengembangan Kawasan Perkotaan
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai
berikut:
1) Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Jayapura dan pembangunan Kota
Baru Sorong (Tabel 1.3); dan
2) Penguatan keterkaitan desa-kota dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis
ekonomi digital.
1.2.4Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada
pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan konektivitas dan pengembangan
infrastruktur termasuk jaringan layanan/akses internet di 22 kabupaten
tertinggal di Provinsi Papua dan 8 kabupaten tertinggal di Provinsi Papua
Barat. Dari 22 kabupaten tertinggal di Provinsi Papua, terdapat 20 kabupaten
yang berada dalam koridor kewilayahan, antara lain: koridor pertumbuhan
meliputi Keerom, Nabire, Boven Digoel, Deiyai, Jayawijaya, Paniai, Dogiyai,
berkas 4, hlm. 8Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi dan Sumber Energi
Wilayah Papua 2024
1.2.3Pengembangan Kawasan Perkotaan
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai
berikut:
1) Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Jayapura dan pembangunan Kota
Baru Sorong (Tabel 1.3); dan
2) Penguatan keterkaitan desa-kota dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis
ekonomi digital.
1.2.4Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada
pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan konektivitas dan pengembangan
infrastruktur termasuk jaringan layanan/akses internet di 22 kabupaten
tertinggal di Provinsi Papua dan 8 kabupaten tertinggal di Provinsi Papua
Barat. Dari 22 kabupaten tertinggal di Provinsi Papua, terdapat 20 kabupaten
yang berada dalam koridor kewilayahan, antara lain: koridor pertumbuhan
meliputi Keerom, Nabire, Boven Digoel, Deiyai, Jayawijaya, Paniai, Dogiyai,
Intan Jaya, Puncak, Yalimo, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Tolikara;
sementara itu koridor pemerataan meliputi Supiori, Mappi, Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Yahukimo, dan Nduga. Adapun delapan (8)
kabupaten tertinggal di Provinsi Papua Barat seluruhnya berada dalam koridor
kewilayahan, yaitu koridor pertumbuhan: Teluk Wondama, Sorong,
Tambrauw, Manokwari Selatan; dan koridor pemerataan: Teluk Bintuni,
Maybrat, Sorong Selatan, dan Pegunungan Arfak;
2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya
juga dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun
2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022), yang mana untuk Pulau Papua
berlokasi di 5 kabupaten berikut, antara lain: Merauke, Biak Numfor,
Kepulauan Yapen, dan Sarmi di Provinsi Papua; serta Raja Ampat di Provinsi
Papua Barat;
3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan
perbatasan pada 36 kecamatan lokpri di Provinsi Papua dan 3 kecamatan
lokpri di Provinsi Papua Barat;
4) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di
PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke;
5) Percepatan pembangunan desa/kampung secara terpadu untuk mendorong
transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa/kampung yang mencakup
perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air
minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, dan pengembangan kampung
wisata, kampung digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan;
peningkatan kapasitas aparatur desa/kampung dalam tata kelola
pemerintahan, keuangan dan tata kelola aset kampung; pemberdayaan
masyarakat kampung adat dan penguatan pendamping kampung khususnya
pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas kampung; serta
peningkatan peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam);
6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui
penguatan sinergi antarkampung berbasis komoditas unggulan yang
terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Bersama di KPPN
Jayapura, KPPN Manokwari, KPPN Raja Ampat, dan KPPN Merauke;
7) Revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Werianggi
Werabur di Kabupaten Teluk Wondama, Kawasan Transmigrasi Bomberay-
Tomage di Kabupaten Fak-Fak, Kawasan Transmigrasi Senggi di Kabupaten
Keerom, Kawasan Transmigrasi Salor dan Kawasan Transmigrasi
Muting/Jagebob di Kabupaten Merauke;
8) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas mencakup seluruh
kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat;
9) Peningkatan alokasi untuk percepatan pemberantasan buta aksara bagi
penduduk usia produktif (15-59 tahun) di Provinsi Papua sejumlah 178.500
orang;
10) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga
Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai
target kemiskinan tahun 2024 yaitu 19,98 persen di Provinsi Papua, dan
16,05 persen di Provinsi Papua Barat;
berkas 4, hlm. 9sementara itu koridor pemerataan meliputi Supiori, Mappi, Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Yahukimo, dan Nduga. Adapun delapan (8)
kabupaten tertinggal di Provinsi Papua Barat seluruhnya berada dalam koridor
kewilayahan, yaitu koridor pertumbuhan: Teluk Wondama, Sorong,
Tambrauw, Manokwari Selatan; dan koridor pemerataan: Teluk Bintuni,
Maybrat, Sorong Selatan, dan Pegunungan Arfak;
2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya
juga dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun
2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022), yang mana untuk Pulau Papua
berlokasi di 5 kabupaten berikut, antara lain: Merauke, Biak Numfor,
Kepulauan Yapen, dan Sarmi di Provinsi Papua; serta Raja Ampat di Provinsi
Papua Barat;
3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan
perbatasan pada 36 kecamatan lokpri di Provinsi Papua dan 3 kecamatan
lokpri di Provinsi Papua Barat;
4) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di
PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke;
5) Percepatan pembangunan desa/kampung secara terpadu untuk mendorong
transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa/kampung yang mencakup
perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air
minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, dan pengembangan kampung
wisata, kampung digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan;
peningkatan kapasitas aparatur desa/kampung dalam tata kelola
pemerintahan, keuangan dan tata kelola aset kampung; pemberdayaan
masyarakat kampung adat dan penguatan pendamping kampung khususnya
pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas kampung; serta
peningkatan peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam);
6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui
penguatan sinergi antarkampung berbasis komoditas unggulan yang
terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Bersama di KPPN
Jayapura, KPPN Manokwari, KPPN Raja Ampat, dan KPPN Merauke;
7) Revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Werianggi
Werabur di Kabupaten Teluk Wondama, Kawasan Transmigrasi Bomberay-
Tomage di Kabupaten Fak-Fak, Kawasan Transmigrasi Senggi di Kabupaten
Keerom, Kawasan Transmigrasi Salor dan Kawasan Transmigrasi
Muting/Jagebob di Kabupaten Merauke;
8) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas mencakup seluruh
kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat;
9) Peningkatan alokasi untuk percepatan pemberantasan buta aksara bagi
penduduk usia produktif (15-59 tahun) di Provinsi Papua sejumlah 178.500
orang;
10) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga
Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai
target kemiskinan tahun 2024 yaitu 19,98 persen di Provinsi Papua, dan
16,05 persen di Provinsi Papua Barat;
11) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim
yang dilakukan melalui:
a. Peningkatan ketahanan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan wilayah
utara Pulau Papua;
b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
dan
c. Peningkatan konservasi hutan.
1.2.5Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah dalam mendukung
Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan modal sosial
budaya masyarakat kampung;
2) Optimalisasi SDM Unggul Orang Asli Papua dalam Badan Usaha Milik Negara
dan kementerian/lembaga;
3) Penguatan lembaga adat dan kampung adat, perlindungan hak-hak
masyarakat adat sesuai dengan perundangan yang berlaku termasuk hak atas
tanah adat/ulayat;
4) Pemberdayaan masyarakat adat termasuk lembaga perempuan dan anak,
percepatan pembangunan kawasan kampung,
5) Pengembangan inovasi dan kreativitas kaum muda Asli Papua (Papua Youth
Creative Hub);
6) Pemberdayaan dan pengembangan pengusaha lokal;
7) Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;
8) Pengembangan dan penguatan peran distrik/kecamatan sebagai pusat data,
informasi dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan
masyarakat; pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; serta pusat pertumbuhan
ekonomi kabupaten dengan fokus Kabupaten Jayapura, Kabupaten
Pegunungan Bintang, Kabupaten Kaimana dan kabupaten lain yang siap;
9) Pengembangan wilayah adat (7 wilayah adat);
10) Revisi UU No. 35/2008 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat;
11) Penguatan kerjasama antarkabupaten di masing-masing wilayah adat (7
wilayah adat);
12) Pembangunan istana kepresidenan di Kota Jayapura;
13) Penataan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan percepatan pembangunan di
Tanah Papua;
14) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas
yang meliputi Provinsi Papua (Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara,
Kabupaten Deiyai, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten
Puncak Jaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai,
berkas 4, hlm. 10yang dilakukan melalui:
a. Peningkatan ketahanan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan wilayah
utara Pulau Papua;
b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
dan
c. Peningkatan konservasi hutan.
1.2.5Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah dalam mendukung
Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan modal sosial
budaya masyarakat kampung;
2) Optimalisasi SDM Unggul Orang Asli Papua dalam Badan Usaha Milik Negara
dan kementerian/lembaga;
3) Penguatan lembaga adat dan kampung adat, perlindungan hak-hak
masyarakat adat sesuai dengan perundangan yang berlaku termasuk hak atas
tanah adat/ulayat;
4) Pemberdayaan masyarakat adat termasuk lembaga perempuan dan anak,
percepatan pembangunan kawasan kampung,
5) Pengembangan inovasi dan kreativitas kaum muda Asli Papua (Papua Youth
Creative Hub);
6) Pemberdayaan dan pengembangan pengusaha lokal;
7) Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;
8) Pengembangan dan penguatan peran distrik/kecamatan sebagai pusat data,
informasi dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan
masyarakat; pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; serta pusat pertumbuhan
ekonomi kabupaten dengan fokus Kabupaten Jayapura, Kabupaten
Pegunungan Bintang, Kabupaten Kaimana dan kabupaten lain yang siap;
9) Pengembangan wilayah adat (7 wilayah adat);
10) Revisi UU No. 35/2008 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat;
11) Penguatan kerjasama antarkabupaten di masing-masing wilayah adat (7
wilayah adat);
12) Pembangunan istana kepresidenan di Kota Jayapura;
13) Penataan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan percepatan pembangunan di
Tanah Papua;
14) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas
yang meliputi Provinsi Papua (Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara,
Kabupaten Deiyai, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten
Puncak Jaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mamberamo Jaya,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Mappi, Kabupaten Jayawijaya,
Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten
Supiori, Kabupaten Nabire, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Merauke)
dan Provinsi Papua Barat (Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Kaimana,
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Maybrat,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Teluk
Bintuni);
15) Penataan ruang dan lahan yang dilakukan melalui antara lain:
a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang,
terutama kelengkapan RDTR;
b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
c. Penyediaan RDTR Kawasan Perbatasan Negara;
d. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
e. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran
pemanfaatan ruang;
f. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai
koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya
termasuk di kawasan transmigrasi;
g. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala
kadastral;
h. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
i. Pembentukan bank tanah;
j. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
k. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
16) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:
a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik
kebencanaan;
b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana
berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk
pengurangan risiko bencana.
17) Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon yang meliputi:
a. Rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan
dan mengkonservasi sumber daya air;
b. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan
kawasan hutan;
c. Pengembangan energi baru terbarukan;
d. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal;
e. Penegakkan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan
lingkungan hidup;
f. Penerapan kaidah ekowisata berkelanjutan dalam pengembangan
kawasan wisata;
g. Pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara
terpadu; dan
berkas 4, hlm. 11Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Mappi, Kabupaten Jayawijaya,
Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten
Supiori, Kabupaten Nabire, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Merauke)
dan Provinsi Papua Barat (Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Kaimana,
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Maybrat,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Teluk
Bintuni);
15) Penataan ruang dan lahan yang dilakukan melalui antara lain:
a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang,
terutama kelengkapan RDTR;
b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
c. Penyediaan RDTR Kawasan Perbatasan Negara;
d. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
e. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran
pemanfaatan ruang;
f. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai
koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya
termasuk di kawasan transmigrasi;
g. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala
kadastral;
h. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
i. Pembentukan bank tanah;
j. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
k. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
16) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:
a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik
kebencanaan;
b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana
berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk
pengurangan risiko bencana.
17) Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon yang meliputi:
a. Rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan
dan mengkonservasi sumber daya air;
b. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan
kawasan hutan;
c. Pengembangan energi baru terbarukan;
d. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal;
e. Penegakkan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan
lingkungan hidup;
f. Penerapan kaidah ekowisata berkelanjutan dalam pengembangan
kawasan wisata;
g. Pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara
terpadu; dan
h. Optimalisasi pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan,
pembangunan budaya sadar bencana, serta kesiapsiagaan pemerintah
daerah dan masyarakat.
Gambar 1.5.
Peta Proyeksi Daya Dukung Lingkungan Wilayah Papua Tahun 2025
1.3. Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Wilayah Papua
Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Papua tahun 2020-2024,
proyek prioritas strategis (Major Project) adalah sebagai berikut:
1) Pembangunan Kota Baru Sorong;
2) Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional: (a) PKSN Jayapura dan (b)
PKSN Merauke;
3) Pengembangan Wilayah Adat Papua: (a) Domberay dan (b) Laa Pago;
4) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Sorong;
5) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: P.
Biak;
6) Pembangunan Jalan Trans Papua: Merauke-Sorong; dan
7) Pembangunan Jembatan Udara di Papua.
berkas 4, hlm. 12pembangunan budaya sadar bencana, serta kesiapsiagaan pemerintah
daerah dan masyarakat.
Gambar 1.5.
Peta Proyeksi Daya Dukung Lingkungan Wilayah Papua Tahun 2025
1.3. Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Wilayah Papua
Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Papua tahun 2020-2024,
proyek prioritas strategis (Major Project) adalah sebagai berikut:
1) Pembangunan Kota Baru Sorong;
2) Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional: (a) PKSN Jayapura dan (b)
PKSN Merauke;
3) Pengembangan Wilayah Adat Papua: (a) Domberay dan (b) Laa Pago;
4) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Sorong;
5) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: P.
Biak;
6) Pembangunan Jalan Trans Papua: Merauke-Sorong; dan
7) Pembangunan Jembatan Udara di Papua.
Gambar 1.6.
Peta Sebaran Rencana Proyek Prioritas Strategis (Major Project)
RPJMN 2020-2024 di Wilayah Papua
berkas 4, hlm. 13Peta Sebaran Rencana Proyek Prioritas Strategis (Major Project)
RPJMN 2020-2024 di Wilayah Papua
Papua - 1
PULAU PAPUA
Total
Indikasi
Pendanaan
2020-2024
2024 (Rp Miliar)*)
PP 7: Pengembangan Wilayah
Papua
Laju Pertumbuhan PDRB Papua 6,04 96.607,45
Share PDRB Wilayah Papua 1,96
IPM Wilayah Papua 63,94-67,24
Persentase penduduk miskin Wilayah
Papua
19,02
Provinsi Papua
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
>1
Pembangunan DPP Baru Biak-
Teluk Cenderawasih
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi provinsi
>1
Jalan Trans Pulau Biak
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 16,61 1.054,36 Papua Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) DPP Baru
Biak-Teluk Cenderawasih
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
9,75 Kab. Biak Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Target
Lokasi Program K/L
MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024
MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
berkas 4, hlm. 14PULAU PAPUA
Total
Indikasi
Pendanaan
2020-2024
2024 (Rp Miliar)*)
PP 7: Pengembangan Wilayah
Papua
Laju Pertumbuhan PDRB Papua 6,04 96.607,45
Share PDRB Wilayah Papua 1,96
IPM Wilayah Papua 63,94-67,24
Persentase penduduk miskin Wilayah
Papua
19,02
Provinsi Papua
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
>1
Pembangunan DPP Baru Biak-
Teluk Cenderawasih
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi provinsi
>1
Jalan Trans Pulau Biak
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 16,61 1.054,36 Papua Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) DPP Baru
Biak-Teluk Cenderawasih
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
9,75 Kab. Biak Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Target
Lokasi Program K/L
MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024
MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Papua - 2
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan kakao
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per provinsi
Kawasan Kakao Kawasan Kakao (ha) 210,46 16,48 Provinsi Papua, Kab. Kepulauan Yapen
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementerian Pertanian
Pengembangan komoditas
unggulan kopi
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per provinsi
Kawasan Kopi Kawasan Kopi (ha) 514,35 32,36
Provinsi Papua, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementerian Pertanian
Optimalisasi komoditas unggulan
pertambangan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per provinsi
Optimalisasi produksi batubara jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan
gas bumi
jumlah produksi (Ton) Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikanan tangkap nasional
(juta ton)
10,10
Provinsi Papua, a.l: Kab. Merauke, Kab.
Biak Numfor
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Kemen KP
Optimalisasi komoditas unggulan
emas
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per provinsi
Optimalisasi produksi emas jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan
Tembaga
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per provinsi
Optimalisasi produksi Tembaga jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
berkas 4, hlm. 15Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan kakao
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per provinsi
Kawasan Kakao Kawasan Kakao (ha) 210,46 16,48 Provinsi Papua, Kab. Kepulauan Yapen
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementerian Pertanian
Pengembangan komoditas
unggulan kopi
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per provinsi
Kawasan Kopi Kawasan Kopi (ha) 514,35 32,36
Provinsi Papua, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementerian Pertanian
Optimalisasi komoditas unggulan
pertambangan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per provinsi
Optimalisasi produksi batubara jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan
gas bumi
jumlah produksi (Ton) Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikanan tangkap nasional
(juta ton)
10,10
Provinsi Papua, a.l: Kab. Merauke, Kab.
Biak Numfor
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Kemen KP
Optimalisasi komoditas unggulan
emas
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per provinsi
Optimalisasi produksi emas jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan
Tembaga
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per provinsi
Optimalisasi produksi Tembaga jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
Papua - 3
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Papua
8.040,12
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil
Kota Jayapura
Pengembangan Bandara Sentani
Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
400
Kota Jayapura (lingkup pelayanan),
Provinsi Papua
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun (unit) 423,50 748,75 Provinsi Papua Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT
(unit)
8,60 Kota Jayapura, Provinsi Papua
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
120,54 Kota Jayapura, Provinsi Papua Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
2449 desa
berkembang;
30 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
19
(terentaskan 3
kabupaten)
Prov. Papua: Kab. Deiyai, Dogiyai,
Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo
Tengah, Paniai, Puncak, Supiori,
Yalimo, Nabire, Boven Digoel, Waropen,
Mappi, Mamberamo Raya, Intan Jaya,
Asmat, Pegunungan Bintang, Puncak
Jaya, Yahukimo, Nduga, Tolikara,
Keerom
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN
0,57
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 28,85
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi
42,39 90,87 Kab. Keerom dan Kab. Merauke
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kemen Desa PDTT
2. Kemen ATR/BPN
berkas 4, hlm. 16Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Papua
8.040,12
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil
Kota Jayapura
Pengembangan Bandara Sentani
Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
400
Kota Jayapura (lingkup pelayanan),
Provinsi Papua
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun (unit) 423,50 748,75 Provinsi Papua Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT
(unit)
8,60 Kota Jayapura, Provinsi Papua
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
120,54 Kota Jayapura, Provinsi Papua Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
2449 desa
berkembang;
30 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
19
(terentaskan 3
kabupaten)
Prov. Papua: Kab. Deiyai, Dogiyai,
Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo
Tengah, Paniai, Puncak, Supiori,
Yalimo, Nabire, Boven Digoel, Waropen,
Mappi, Mamberamo Raya, Intan Jaya,
Asmat, Pegunungan Bintang, Puncak
Jaya, Yahukimo, Nduga, Tolikara,
Keerom
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN
0,57
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 28,85
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi
42,39 90,87 Kab. Keerom dan Kab. Merauke
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kemen Desa PDTT
2. Kemen ATR/BPN
Papua - 4
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
1. Pemda Provinsi
Papua;
2. Kementerian PUPR;
3. Kementerian
Perhubungan;
4. Kemenkominfo;
5. Kemendikbud;
6. Kemristek Dikti;
7. Kementerian
Kesehatan;
8. Kementerian
Pertanian;
9. Kementerian KUKM;
10. Kementerian
Perindustrian;
11. Kementerian
Perdagangan;
12. Kementerian Desa
PDTT;
13. Kementerian
Pertanian;
14. Pemda Provinsi
Papua
1. Program Penyelenggaraan Jalan;
2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Udara;
3. Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;
4. Program Guru dan Tenaga Kependidikan;
5. Program Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat;
7. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
8. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat;
9. Program Penelitian dan Pengembangan;
10. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK);
11. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan;
12. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan;
13. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
14. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri
Kecil, Menengah, dan Aneka;
15. Program Pengembangan Perdagangan dalam Negeri;
16. Program Pengembangan Daerah Tertinggal;
17. Program Pengembangan Daerah Tertentu;
18. Program Pengembangan Kepariwisataan;
19. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi;
20. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi
Wilayah adat La Pago (Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Yahukimo, Kab. Yalimo,
Kab. Jayawijaya, Kab. Nduga, Kab.
Lanny Jaya, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Puncak)
17629,71 51,40
Peningkatan IPM di 10 Kabupaten: Kab.
Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo,
Jayawijaya, Nduga, Lanny Jaya,
Mamberamo Tengah, Tolikara, Puncak
Jaya, Puncak
Wilayah Adat Papua: Laa Pago
berkas 4, hlm. 17Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
1. Pemda Provinsi
Papua;
2. Kementerian PUPR;
3. Kementerian
Perhubungan;
4. Kemenkominfo;
5. Kemendikbud;
6. Kemristek Dikti;
7. Kementerian
Kesehatan;
8. Kementerian
Pertanian;
9. Kementerian KUKM;
10. Kementerian
Perindustrian;
11. Kementerian
Perdagangan;
12. Kementerian Desa
PDTT;
13. Kementerian
Pertanian;
14. Pemda Provinsi
Papua
1. Program Penyelenggaraan Jalan;
2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Udara;
3. Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;
4. Program Guru dan Tenaga Kependidikan;
5. Program Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat;
7. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
8. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat;
9. Program Penelitian dan Pengembangan;
10. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK);
11. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan;
12. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan;
13. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
14. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri
Kecil, Menengah, dan Aneka;
15. Program Pengembangan Perdagangan dalam Negeri;
16. Program Pengembangan Daerah Tertinggal;
17. Program Pengembangan Daerah Tertentu;
18. Program Pengembangan Kepariwisataan;
19. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi;
20. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi
Wilayah adat La Pago (Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Yahukimo, Kab. Yalimo,
Kab. Jayawijaya, Kab. Nduga, Kab.
Lanny Jaya, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Puncak)
17629,71 51,40
Peningkatan IPM di 10 Kabupaten: Kab.
Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo,
Jayawijaya, Nduga, Lanny Jaya,
Mamberamo Tengah, Tolikara, Puncak
Jaya, Puncak
Wilayah Adat Papua: Laa Pago
Papua - 5
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penugasan Khusus Tenaga
Kesehatan di Papua dan Papua
Barat
Jumlah kumulatif penempatan baru dan
pemulangan tenaga kesehatan pada
penugasan khusus secara tim dan individu di
Papua dan Papua Barat (orang)
96 14,32 Seluruh Kab./Kota di Papua Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di
Wilayah Papua dan Papua Barat
Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis
yang di dayagunakan di wilayah Papua dan
Papua Barat (orang)
30 6,80 Seluruh Kab./Kota di Papua Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pelaksanaan imunisasi dasar
lengkap di Papua dan Papua Barat
Persentase bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua
dan Papua Barat (%)
95 40,64 Seluruh Kab./Kota di Papua Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi
Malaria Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi
malaria (kabupaten)
17 62,90 Seluruh Kab./Kota di Papua
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik
Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di
Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intervensi eliminasi filariasis
(kabupaten)
14 42,07 Seluruh Kab./Kota di Papua
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik
Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang
ditemukan yang memulai
pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat
Persentase ODHA baru ditemukan yang
memulai pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat (%)
95 22,72 Seluruh Kab./Kota di Papua Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di
Papua dan Papua Barat
Cakupan penemuan dan pengobatan TBC
(TBC treatment coverage) di Papua dan Papua
Barat (%)
90 11,65 Seluruh Kab./Kota di Papua Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan
pengobatan kasus kusta di Papua
dan Papua Barat
Persentase penderita kusta yang
menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu
di Papua dan Papua Barat (%)
72 32 Seluruh Kab./Kota di Papua Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai
bersyarat bagi keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh bantuan tunai bersyarat
(Keluarga Penerima Manfaat/KPM)
10.000.000 514 Kab/Kota; 34 Provinsi Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial
berkas 4, hlm. 18Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penugasan Khusus Tenaga
Kesehatan di Papua dan Papua
Barat
Jumlah kumulatif penempatan baru dan
pemulangan tenaga kesehatan pada
penugasan khusus secara tim dan individu di
Papua dan Papua Barat (orang)
96 14,32 Seluruh Kab./Kota di Papua Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di
Wilayah Papua dan Papua Barat
Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis
yang di dayagunakan di wilayah Papua dan
Papua Barat (orang)
30 6,80 Seluruh Kab./Kota di Papua Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pelaksanaan imunisasi dasar
lengkap di Papua dan Papua Barat
Persentase bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua
dan Papua Barat (%)
95 40,64 Seluruh Kab./Kota di Papua Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi
Malaria Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi
malaria (kabupaten)
17 62,90 Seluruh Kab./Kota di Papua
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik
Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di
Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intervensi eliminasi filariasis
(kabupaten)
14 42,07 Seluruh Kab./Kota di Papua
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik
Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang
ditemukan yang memulai
pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat
Persentase ODHA baru ditemukan yang
memulai pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat (%)
95 22,72 Seluruh Kab./Kota di Papua Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di
Papua dan Papua Barat
Cakupan penemuan dan pengobatan TBC
(TBC treatment coverage) di Papua dan Papua
Barat (%)
90 11,65 Seluruh Kab./Kota di Papua Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan
pengobatan kasus kusta di Papua
dan Papua Barat
Persentase penderita kusta yang
menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu
di Papua dan Papua Barat (%)
72 32 Seluruh Kab./Kota di Papua Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai
bersyarat bagi keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh bantuan tunai bersyarat
(Keluarga Penerima Manfaat/KPM)
10.000.000 514 Kab/Kota; 34 Provinsi Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial
Papua - 6
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Kementerian Sosial Penanganan Fakir Miskin Wilayah III
11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi
Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau
Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya,
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab.
Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk
Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab.
Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan
Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara,
Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab.
Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku
Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram
Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab.
Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka,
Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu
Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya,
Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor
Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat,
Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab.
Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab.
Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom,
Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven
Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab.
Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya,
Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai,
Kab. Mimika
4.847.877
KPM yang memperoleh bantuan sosial
pangan melalui program sembako (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM)
Penyelenggaraan bantuan sosial
pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
berkas 4, hlm. 19Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Kementerian Sosial Penanganan Fakir Miskin Wilayah III
11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi
Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau
Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya,
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab.
Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk
Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab.
Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan
Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara,
Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab.
Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku
Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram
Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab.
Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka,
Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu
Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya,
Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor
Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat,
Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab.
Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab.
Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom,
Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven
Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab.
Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya,
Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai,
Kab. Mimika
4.847.877
KPM yang memperoleh bantuan sosial
pangan melalui program sembako (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM)
Penyelenggaraan bantuan sosial
pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
Papua - 7
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Pangan melalui Program Sembako (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM)
5.513.785 11 Provinsi; 181 Kab/Kota Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
Penyelenggaraan pemberdayaan
komunitas adat terpencil (KAT)
Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil
(KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan
(keluarga)
70
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny
Jaya, Kab. Nduga
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan
akta kelahiran pada penduduk 0 -
17 tahun
Persentase cakupan kepemilikan akta
kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)
100 34 Provinsi
Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)
Terpadu
Kementerian Dalam
Negeri
Penyediaan guru Daerah Khusus Jumlah guru dalam layanan khusus (orang) 64 16
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo,
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Pegunungan Bintang
Program Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Peningkatan Kompetensi Guru
SMK
Jumlah guru yang mendapatkan peningkatan
Kompetensi (orang)
100 Tersebar Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Penerapan sekolah terintegrasi satu
atap berpola asrama
Jumlah unit sekolah baru SMP yang
dibangun dan beroperasi (unit)
1 15,40 Kab. Nduga, Kab. Yalimo, Kab. Jayawijaya Program pendidikan dasar dan menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Penerapan sekolah terintegrasi
berpola asrama SMA
Jumlah unit sekolah baru SMA yang
dibangun dan beroperasi
16,50 Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Puncak Program pendidikan dasar dan menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Penerapan sekolah terintegrasi
berpola asrama
Jumlah asrama SMA yang
dibangun/direhabilitasi dan beroperasi
DAK DAK Tersebar Pemerintah Daerah
Pengembangan SMK mendukung
industri pertanian, pariwisata, dan
kesehatan
Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi (unit) 1 40,90
Kab. Jayawijaya, Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Puncak, Kab. Lanny Jaya,
Kab. Tolikara, Kab. Yalimo, Kab. Nduga
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
berkas 4, hlm. 20Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Pangan melalui Program Sembako (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM)
5.513.785 11 Provinsi; 181 Kab/Kota Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
Penyelenggaraan pemberdayaan
komunitas adat terpencil (KAT)
Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil
(KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan
(keluarga)
70
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny
Jaya, Kab. Nduga
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan
akta kelahiran pada penduduk 0 -
17 tahun
Persentase cakupan kepemilikan akta
kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)
100 34 Provinsi
Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)
Terpadu
Kementerian Dalam
Negeri
Penyediaan guru Daerah Khusus Jumlah guru dalam layanan khusus (orang) 64 16
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo,
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Pegunungan Bintang
Program Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Peningkatan Kompetensi Guru
SMK
Jumlah guru yang mendapatkan peningkatan
Kompetensi (orang)
100 Tersebar Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Penerapan sekolah terintegrasi satu
atap berpola asrama
Jumlah unit sekolah baru SMP yang
dibangun dan beroperasi (unit)
1 15,40 Kab. Nduga, Kab. Yalimo, Kab. Jayawijaya Program pendidikan dasar dan menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Penerapan sekolah terintegrasi
berpola asrama SMA
Jumlah unit sekolah baru SMA yang
dibangun dan beroperasi
16,50 Kab. Yalimo, Kab. Nduga, Kab. Puncak Program pendidikan dasar dan menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Penerapan sekolah terintegrasi
berpola asrama
Jumlah asrama SMA yang
dibangun/direhabilitasi dan beroperasi
DAK DAK Tersebar Pemerintah Daerah
Pengembangan SMK mendukung
industri pertanian, pariwisata, dan
kesehatan
Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi (unit) 1 40,90
Kab. Jayawijaya, Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Puncak, Kab. Lanny Jaya,
Kab. Tolikara, Kab. Yalimo, Kab. Nduga
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Papua - 8
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peserta Didik memperoleh layanan
Pendidikan Keaksaraan
Jumlah penduduk yang mendapatkan
pendidikan keaksaraan (orang)
35.700 149,80
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Ksb.
Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo,
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Pegunungan Bintang
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi
Mahasiswa untuk menempuh
pendidikan menengah (ADEM)
Siswa mendapatkan pendidikan layanan
khusus (Beasiswa Adem) (siswa)
520 70
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Ksb.
Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo,
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Pegunungan Bintang
Program pendidikan dasar dan menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Kurikulum Yang Dikembangkan
(Penerapan Kurikulum Kontekstual
Papua)
Jumlah Kurikulum Yang Dikembangkan
(Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)
(paket)
16 24 Tersebar Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa
Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)
Jumlah penerima beasiswa ADIK (orang) 1.290 107,50 Tersebar Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pengembangan tanaman tanaman
tahunan dan penyegar di Papua
dan Papua Barat
Luas perkebunan kopi dan kakao yang
difasilitasi (Ha)
133 2,15
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga,
Kab. Yahukimo
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan;
Kementerian Pertanian
Jumlah kawasan ubi jalar
Luas lahan ubi jalar yang difasilitasi (Ha*)
*) target nasional
2.869 13,77
Kab. Jayawijaya, Kab. Yahukimo, Kab.
Tolikara
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Wirausaha pemula yang didukung
modal awal usaha (start up capital)
Jumlah wirausaha pemula yang didukung
modal awal usaha (start up capital) (orang)
24 1,84
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga,
Kab. Yahukimo
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Kementerian KUKM
Pelatihan Vocational
Jumlah pelaku koperasi dan UKM yang
dilatih (orang)
100 1,75
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga,
Kab. Yahukimo
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Kementerian KUKM
berkas 4, hlm. 21Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peserta Didik memperoleh layanan
Pendidikan Keaksaraan
Jumlah penduduk yang mendapatkan
pendidikan keaksaraan (orang)
35.700 149,80
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Ksb.
Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo,
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Pegunungan Bintang
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi
Mahasiswa untuk menempuh
pendidikan menengah (ADEM)
Siswa mendapatkan pendidikan layanan
khusus (Beasiswa Adem) (siswa)
520 70
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Ksb.
Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo,
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Pegunungan Bintang
Program pendidikan dasar dan menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Kurikulum Yang Dikembangkan
(Penerapan Kurikulum Kontekstual
Papua)
Jumlah Kurikulum Yang Dikembangkan
(Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)
(paket)
16 24 Tersebar Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa
Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)
Jumlah penerima beasiswa ADIK (orang) 1.290 107,50 Tersebar Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pengembangan tanaman tanaman
tahunan dan penyegar di Papua
dan Papua Barat
Luas perkebunan kopi dan kakao yang
difasilitasi (Ha)
133 2,15
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga,
Kab. Yahukimo
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan;
Kementerian Pertanian
Jumlah kawasan ubi jalar
Luas lahan ubi jalar yang difasilitasi (Ha*)
*) target nasional
2.869 13,77
Kab. Jayawijaya, Kab. Yahukimo, Kab.
Tolikara
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Wirausaha pemula yang didukung
modal awal usaha (start up capital)
Jumlah wirausaha pemula yang didukung
modal awal usaha (start up capital) (orang)
24 1,84
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga,
Kab. Yahukimo
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Kementerian KUKM
Pelatihan Vocational
Jumlah pelaku koperasi dan UKM yang
dilatih (orang)
100 1,75
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga,
Kab. Yahukimo
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Kementerian KUKM
Papua - 9
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Wirausaha industri pangan, barang
dari kayu, dan furnitur yang telah
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis
produksi, bantuan start up capital
Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)
5 0,74
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga,
Kab. Yahukimo
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,
Menengah, dan Aneka
Kementerian
Perindustrian
Peningkatan kewirausahaan dan
bantuan pemasaran
Jumlah wirausahawan yang ditingkatkan dan
mendapat bantuan pemasaran (PMKM)
195 10,04
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga,
Kab. Yahukimo
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan dan revitalisasi
sentra IKM
Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi DAK DAK
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga,
Kab. Yahukimo
Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan
sarana pendukung dan promosi
pariwisata Lembah Baliem
Prasarana dan sarana pendukung dan
promosi pariwisata yang dibangun
DAK DAK Kab. Jayawijaya Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik Jumlah penduduk teraliri listrik (orang) 300.000 2.381,63
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo,
Kab. Puncak, Kab. Pucak Jaya, Kab.
Pegunungan Bintang
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi
Energi
Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor Jumlah titik sumur bor (unit) 14 42,14
Kab. Yalimo, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo, Kab.
Jayawijaya, Kab. Nduga, Kab. Lanny Jaya
Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE Jumlah BTS terbangun (unit) 47 209,93
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo,
Kab. Puncak, Kab. Pucak Jaya, Kab.
Pegunungan Bintang
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo
berkas 4, hlm. 22Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Wirausaha industri pangan, barang
dari kayu, dan furnitur yang telah
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis
produksi, bantuan start up capital
Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)
5 0,74
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga,
Kab. Yahukimo
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,
Menengah, dan Aneka
Kementerian
Perindustrian
Peningkatan kewirausahaan dan
bantuan pemasaran
Jumlah wirausahawan yang ditingkatkan dan
mendapat bantuan pemasaran (PMKM)
195 10,04
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga,
Kab. Yahukimo
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan dan revitalisasi
sentra IKM
Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi DAK DAK
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Nduga,
Kab. Yahukimo
Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan
sarana pendukung dan promosi
pariwisata Lembah Baliem
Prasarana dan sarana pendukung dan
promosi pariwisata yang dibangun
DAK DAK Kab. Jayawijaya Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik Jumlah penduduk teraliri listrik (orang) 300.000 2.381,63
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo,
Kab. Puncak, Kab. Pucak Jaya, Kab.
Pegunungan Bintang
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi
Energi
Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor Jumlah titik sumur bor (unit) 14 42,14
Kab. Yalimo, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo, Kab.
Jayawijaya, Kab. Nduga, Kab. Lanny Jaya
Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE Jumlah BTS terbangun (unit) 47 209,93
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo,
Kab. Puncak, Kab. Pucak Jaya, Kab.
Pegunungan Bintang
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo
Papua - 10
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Layanan Akses Internet Jumlah akses internet terpasang (unit) 10 10,60
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo,
Kab. Puncak, Kab. Pucak Jaya, Kab.
Pegunungan Bintang
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo
Pembangunan Rumah Khusus Jumlah rumah khusus yang dibangun (unit) 50 92,30
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo,
Kab. Puncak, Kab. Pucak Jaya, Kab.
Pegunungan Bintang
Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM Jumlah SPAM terbangun (unit) 14 392
Kab. Yalimo, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo, Kab.
Jayawijaya, Kab. Nduga, Kab. Lanny Jaya
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Jumlah sambungan rumah terlayani (KK) 9.600 736
Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo,
Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Tolikara,
Kab. Nduga, Kab. Lanny Jaya, Kab.
Puncak Jaya, Kab. Yahukimo, Kab.
Jayawijaya
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
Tambahan debit air baku di daerah 3T
(m3/detik)
282,36
Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo, Kab.
Puncak, Kab. Lanny Jaya, Kab. Puncak
Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab.
Nduga, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo
Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Pembangunan Jalan Trans Papua Panjang jalan yang dibangun (km) 39 3.155 Papua Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pembangunan Jembatan di Jalan
Trans Papua
Panjang jembatan jalan yang dibangun (m) 2.389 7.245,60 Papua Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pembangunan Jembatan Udara di
Bandara Wamena
Jumlah bandara pendukung jembatan udara
yang dikembangkan (lokasi)
1 (selesai) 397,51 Kab. Jayawijaya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan Jembatan Udara di
Bandara Nop Goliath
Jumlah bandara pendukung jembatan udara
yang dikembangkan (lokasi)
1 (selesai) 525,84 Kab. Yahukimo Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan Jembatan Udara di
Bandara Oksibil
Jumlah bandara pendukung jembatan udara
yang dikembangkan (lokasi)
1 (selesai) 290,25 Kab. Pegunungan Bintang, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
berkas 4, hlm. 23Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Layanan Akses Internet Jumlah akses internet terpasang (unit) 10 10,60
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo,
Kab. Puncak, Kab. Pucak Jaya, Kab.
Pegunungan Bintang
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo
Pembangunan Rumah Khusus Jumlah rumah khusus yang dibangun (unit) 50 92,30
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo,
Kab. Puncak, Kab. Pucak Jaya, Kab.
Pegunungan Bintang
Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM Jumlah SPAM terbangun (unit) 14 392
Kab. Yalimo, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo, Kab.
Jayawijaya, Kab. Nduga, Kab. Lanny Jaya
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Jumlah sambungan rumah terlayani (KK) 9.600 736
Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo,
Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Tolikara,
Kab. Nduga, Kab. Lanny Jaya, Kab.
Puncak Jaya, Kab. Yahukimo, Kab.
Jayawijaya
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
Tambahan debit air baku di daerah 3T
(m3/detik)
282,36
Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo, Kab.
Puncak, Kab. Lanny Jaya, Kab. Puncak
Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab.
Nduga, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Jayawijaya, Kab. Yalimo
Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Pembangunan Jalan Trans Papua Panjang jalan yang dibangun (km) 39 3.155 Papua Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pembangunan Jembatan di Jalan
Trans Papua
Panjang jembatan jalan yang dibangun (m) 2.389 7.245,60 Papua Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pembangunan Jembatan Udara di
Bandara Wamena
Jumlah bandara pendukung jembatan udara
yang dikembangkan (lokasi)
1 (selesai) 397,51 Kab. Jayawijaya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan Jembatan Udara di
Bandara Nop Goliath
Jumlah bandara pendukung jembatan udara
yang dikembangkan (lokasi)
1 (selesai) 525,84 Kab. Yahukimo Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan Jembatan Udara di
Bandara Oksibil
Jumlah bandara pendukung jembatan udara
yang dikembangkan (lokasi)
1 (selesai) 290,25 Kab. Pegunungan Bintang, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Papua - 11
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan Jembatan Udara di
Bandara Elelim
Jumlah bandara pendukung jembatan udara
yang dikembangkan (lokasi)
1 (selesai) 397,51 Kab. Yalimo Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan Jembatan Udara di
Bandara Ilaga
Jumlah bandara pendukung jembatan udara
yang dikembangkan (lokasi)
1 (selesai) 470,52 Kab. Puncak Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pengembangan Bandar Udara Tiom
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan
1 (selesai) 80 Kab. Lanny Jaya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan Jembatan Udara di
Bandara Mulia
Jumlah bandara pendukung jembatan udara
yang dikembangkan (lokasi)
1 (selesai) 120,54 Kab. Puncak Jaya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Literasi digital pemasaran produk
unggulan daerah tertinggal
Persentase kenaikan volume penjualan
produk unggulan daerah tertinggal yang
dipasarkan melalui platform digital
1 Kab. Tolikara Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal (paket)
3 26,40
Kab. Tolikara, Jayawijaya, Mamberamo
Tengah, Lanny Jaya, Puncak, Yalimo,
Puncak Jaya, Pegunungan Bintang,
Yahukimo, Nduga
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/peningkatan jalan
desa strategis di daerah tertinggal
Panjang jalan desa strategis yang dibangun /
ditingkatkan dan fungsional di daerah
tertinggal
8 42,10
Kab. Lanny Jaya, Puncak Jaya,
Yahukimo, Tolikara, Yalimo, Jayawijaya,
Mamberamo Tengah, Pegunungan
Bintang, Nduga, Puncak
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan sarana dan
pasarana air bersih dan sanitasi di
daerah tertinggal
Jumlah sarana dan prasarana air bersih dan
sanitasi yang dibangun dan fungsional di
daerah tertinggal (unit)
3 21,10
Kab. Puncak, Jayawijaya, Puncak Jaya,
Tolikara, Yahukimo, Nduga, Yalimo,
Pegunungan Bintan, Mamberamo Tengah,
Lanny Jaya
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Peningkatan kapasitas tenaga kerja
di daerah tertinggal
Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan
kapasitasnya di daerah tertinggal (orang)
148 5,90
Kab. Mamberamo Tengah, Lanny Jaya,
Puncak Jaya, Yahukimo, Tolikara, Yalimo,
Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak,
Jayawijaya
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi di desa
lokasi prioritas perbatasan
Meningkatnya elektrifikasi di lokasi prioritas
perbatasan
60 15 Kab. Pegunungan Bintang, Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
berkas 4, hlm. 24Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan Jembatan Udara di
Bandara Elelim
Jumlah bandara pendukung jembatan udara
yang dikembangkan (lokasi)
1 (selesai) 397,51 Kab. Yalimo Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan Jembatan Udara di
Bandara Ilaga
Jumlah bandara pendukung jembatan udara
yang dikembangkan (lokasi)
1 (selesai) 470,52 Kab. Puncak Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pengembangan Bandar Udara Tiom
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan
1 (selesai) 80 Kab. Lanny Jaya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan Jembatan Udara di
Bandara Mulia
Jumlah bandara pendukung jembatan udara
yang dikembangkan (lokasi)
1 (selesai) 120,54 Kab. Puncak Jaya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Literasi digital pemasaran produk
unggulan daerah tertinggal
Persentase kenaikan volume penjualan
produk unggulan daerah tertinggal yang
dipasarkan melalui platform digital
1 Kab. Tolikara Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal (paket)
3 26,40
Kab. Tolikara, Jayawijaya, Mamberamo
Tengah, Lanny Jaya, Puncak, Yalimo,
Puncak Jaya, Pegunungan Bintang,
Yahukimo, Nduga
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/peningkatan jalan
desa strategis di daerah tertinggal
Panjang jalan desa strategis yang dibangun /
ditingkatkan dan fungsional di daerah
tertinggal
8 42,10
Kab. Lanny Jaya, Puncak Jaya,
Yahukimo, Tolikara, Yalimo, Jayawijaya,
Mamberamo Tengah, Pegunungan
Bintang, Nduga, Puncak
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan sarana dan
pasarana air bersih dan sanitasi di
daerah tertinggal
Jumlah sarana dan prasarana air bersih dan
sanitasi yang dibangun dan fungsional di
daerah tertinggal (unit)
3 21,10
Kab. Puncak, Jayawijaya, Puncak Jaya,
Tolikara, Yahukimo, Nduga, Yalimo,
Pegunungan Bintan, Mamberamo Tengah,
Lanny Jaya
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Peningkatan kapasitas tenaga kerja
di daerah tertinggal
Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan
kapasitasnya di daerah tertinggal (orang)
148 5,90
Kab. Mamberamo Tengah, Lanny Jaya,
Puncak Jaya, Yahukimo, Tolikara, Yalimo,
Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak,
Jayawijaya
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi di desa
lokasi prioritas perbatasan
Meningkatnya elektrifikasi di lokasi prioritas
perbatasan
60 15 Kab. Pegunungan Bintang, Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Papua - 12
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peningkatan IPM di 6 Kabupaten: Kab.
Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai Kab.
Deiyai, Kab. Mimika, Kab. Intan Jaya
Wilayah Adat Papua : Mee Pago
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Penyelenggaraan Pos Dan Informatika
3. Program Pengembangan Daerah Tertinggal
4. Program Penyelenggaraan Jalan
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Laut
6. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
7. Program Peningkatan produksi dan Nilai Tambah
Hortikultura
8. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
9. Program Pengembangan Kepariwisataan
10. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
11. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri
Kecil, Menengah, dan Aneka
12. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan
Konservasi Energi
13. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi
14. Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
15. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
16. Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
17. Program Pengembangan Perumahan
18. Program Guru dan Tenaga Kependidikan
19. Program pendidikan dasar dan menengah
20. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat
21. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
22. Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian KP
Kementerian Kominfo
Kementerian Desa
PDTT
Kementerian
Perhubungan
Kementerian PUPR
Kementerian
Pertanian
Kementerian KUKM
Kementerian
Perindustrian
Kementerian
Pariwisata
Kemen ESDM
Wilayah Adat Mee Pago
(Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai,
Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab. Intan
Jaya)
4146,28 60,90
berkas 4, hlm. 25Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peningkatan IPM di 6 Kabupaten: Kab.
Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai Kab.
Deiyai, Kab. Mimika, Kab. Intan Jaya
Wilayah Adat Papua : Mee Pago
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Penyelenggaraan Pos Dan Informatika
3. Program Pengembangan Daerah Tertinggal
4. Program Penyelenggaraan Jalan
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Laut
6. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
7. Program Peningkatan produksi dan Nilai Tambah
Hortikultura
8. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
9. Program Pengembangan Kepariwisataan
10. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
11. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri
Kecil, Menengah, dan Aneka
12. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan
Konservasi Energi
13. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi
14. Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
15. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
16. Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
17. Program Pengembangan Perumahan
18. Program Guru dan Tenaga Kependidikan
19. Program pendidikan dasar dan menengah
20. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat
21. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
22. Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian KP
Kementerian Kominfo
Kementerian Desa
PDTT
Kementerian
Perhubungan
Kementerian PUPR
Kementerian
Pertanian
Kementerian KUKM
Kementerian
Perindustrian
Kementerian
Pariwisata
Kemen ESDM
Wilayah Adat Mee Pago
(Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai,
Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab. Intan
Jaya)
4146,28 60,90
Papua - 13
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penugasan Khusus Tenaga
Kesehatan di Papua dan Papua
Barat
Jumlah kumulatif penempatan baru dan
pemulangan tenaga kesehatan pada
penugasan khusus secara tim dan individu di
Papua dan Papua Barat (orang)
96 14,30 Seluruh Kab./Kota di Papua Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di
Wilayah Papua dan Papua Barat
Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis
yang di dayagunakan di wilayah Papua dan
Papua Barat (orang)
30 6,80 Seluruh Kab./Kota di Papua Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pelaksanaan imunisasi dasar
lengkap di Papua dan Papua Barat
Persentase bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua
dan Papua Barat (%)
95 40,6 Seluruh Kab./Kota di Papua Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi
Malaria Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi
malaria (kabupaten)
17 62,90 Seluruh Kab./Kota di Papua
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik
Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di
Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intervensi eliminasi filariasis
(kabupaten)
14 42,00 Seluruh Kab./Kota di Papua
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik
Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang
ditemukan yang memulai
pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat
Persentase ODHA baru ditemukan yang
memulai pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat (%)
95 22,70 Seluruh Kab./Kota di Papua Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di
Papua dan Papua Barat
Cakupan penemuan dan pengobatan TBC
(TBC treatment coverage) di Papua dan Papua
Barat (%)
90 11,80 Seluruh Kab./Kota di Papua Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan
pengobatan kasus kusta di Papua
dan Papua Barat
Persentase penderita kusta yang
menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu
di Papua dan Papua Barat (%)
72 32 Seluruh Kab./Kota di Papua Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai
bersyarat bagi keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh bantuan tunai bersyarat
(Keluarga Penerima Manfaat/KPM)
10.000.000 514 Kab/Kota; 34 Provinsi Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial
berkas 4, hlm. 26Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penugasan Khusus Tenaga
Kesehatan di Papua dan Papua
Barat
Jumlah kumulatif penempatan baru dan
pemulangan tenaga kesehatan pada
penugasan khusus secara tim dan individu di
Papua dan Papua Barat (orang)
96 14,30 Seluruh Kab./Kota di Papua Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di
Wilayah Papua dan Papua Barat
Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis
yang di dayagunakan di wilayah Papua dan
Papua Barat (orang)
30 6,80 Seluruh Kab./Kota di Papua Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pelaksanaan imunisasi dasar
lengkap di Papua dan Papua Barat
Persentase bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua
dan Papua Barat (%)
95 40,6 Seluruh Kab./Kota di Papua Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi
Malaria Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi
malaria (kabupaten)
17 62,90 Seluruh Kab./Kota di Papua
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik
Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di
Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intervensi eliminasi filariasis
(kabupaten)
14 42,00 Seluruh Kab./Kota di Papua
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik
Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang
ditemukan yang memulai
pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat
Persentase ODHA baru ditemukan yang
memulai pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat (%)
95 22,70 Seluruh Kab./Kota di Papua Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di
Papua dan Papua Barat
Cakupan penemuan dan pengobatan TBC
(TBC treatment coverage) di Papua dan Papua
Barat (%)
90 11,80 Seluruh Kab./Kota di Papua Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan
pengobatan kasus kusta di Papua
dan Papua Barat
Persentase penderita kusta yang
menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu
di Papua dan Papua Barat (%)
72 32 Seluruh Kab./Kota di Papua Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai
bersyarat bagi keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh bantuan tunai bersyarat
(Keluarga Penerima Manfaat/KPM)
10.000.000 514 Kab/Kota; 34 Provinsi Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial
Papua - 14
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Pangan melalui Program Sembako (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM)
5.513.785 11 Provinsi; 181 Kab/Kota Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Pangan melalui Program Sembako (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM)
Penyelenggaraan bantuan sosial
pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi
Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau
Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya,
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab.
Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk
Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab.
Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan
Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara,
Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab.
Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku
Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram
Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab.
Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka,
Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu
Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya,
Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor
Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat,
Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab.
Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab.
Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom,
Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven
Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab.
Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya,
Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai,
Kab. Mimika
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial 4.847.877
berkas 4, hlm. 27Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Pangan melalui Program Sembako (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM)
5.513.785 11 Provinsi; 181 Kab/Kota Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Pangan melalui Program Sembako (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM)
Penyelenggaraan bantuan sosial
pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi
Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau
Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya,
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab.
Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk
Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab.
Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan
Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara,
Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab.
Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku
Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram
Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab.
Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka,
Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu
Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya,
Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor
Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat,
Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab.
Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab.
Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom,
Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven
Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab.
Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya,
Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai,
Kab. Mimika
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial 4.847.877
Papua - 15
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyelenggaraan pemberdayaan
komunitas adat terpencil (KAT)
Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil
(KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan
(keluarga)
70
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny
Jaya, Kab. Nduga
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan
akta kelahiran pada penduduk 0 -
17 tahun
Persentase cakupan kepemilikan akta
kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)
100 34 Provinsi
Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)
Terpadu
Kementerian Dalam
Negeri
Penyediaan guru Daerah Khusus Jumlah guru dalam layanan khusus (orang) 64 16 Tersebar Program Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Penerapan sekolah satu atap
terintegrasi berpola asrama
Jumlah asrama SMP yang dibangun dan
beroperasi
DAK DAK Tersebar Pemerintah Daerah
Penerapan sekolah terintegrasi
berpola asrama
Jumlah asrama SMA yang direhabilitasi dan
beroperasi
DAK DAK Tersebar Pemerintah Daerah
Pengembangan sekolah menengah
kejuruan mendukung sektor energi,
transportasi, dan pariwisata
Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi
(unit)
1 16,36 Tersebar
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Peserta Didik memperoleh layanan
Pendidikan Keaksaraan
Jumlah penduduk yang mendapatkan
pendidikan keaksaraan (orang)
4.000 33,55 Tersebar
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi
Mahasiswa untuk menempuh
pendidikan menengah (ADEM)
Jumlah penerima beasiswa ADEM (siswa) 300 40,50 Tersebar Program pendidikan dasar dan menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa
Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)
Jumlah penerima beasiswa ADIK (orang) 648 54,01 Tersebar Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Kawasan kopi
Luas lahan kopi yang difasilitasi (Ha*)
*) target nasional
11.750 32,36 Kab. Paniai, Kab. Mimika, Kab. Intan Jaya
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementerian Pertanian
Pengeolahan Sagu Papua dan
papua Barat
Jumlah pengolahan sagu yang difasilitasi
(unit)
1 1,92 Kab. Mimika, Kab. Nabire
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementerian Pertanian
Sentra Kelautan dan Perikanan
Terpadu (SKPT) Timika, Kabupaten
Mimika yang mandiri
Tingkat kemandirian Sentra Kelautan
Perikanan Terpadu (SKPT) Mimika (tingkat
kemandirian (skala 1-5))
5 29,57 Kab. Mimika
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
berkas 4, hlm. 28Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyelenggaraan pemberdayaan
komunitas adat terpencil (KAT)
Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil
(KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan
(keluarga)
70
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny
Jaya, Kab. Nduga
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan
akta kelahiran pada penduduk 0 -
17 tahun
Persentase cakupan kepemilikan akta
kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)
100 34 Provinsi
Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)
Terpadu
Kementerian Dalam
Negeri
Penyediaan guru Daerah Khusus Jumlah guru dalam layanan khusus (orang) 64 16 Tersebar Program Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Penerapan sekolah satu atap
terintegrasi berpola asrama
Jumlah asrama SMP yang dibangun dan
beroperasi
DAK DAK Tersebar Pemerintah Daerah
Penerapan sekolah terintegrasi
berpola asrama
Jumlah asrama SMA yang direhabilitasi dan
beroperasi
DAK DAK Tersebar Pemerintah Daerah
Pengembangan sekolah menengah
kejuruan mendukung sektor energi,
transportasi, dan pariwisata
Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi
(unit)
1 16,36 Tersebar
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Peserta Didik memperoleh layanan
Pendidikan Keaksaraan
Jumlah penduduk yang mendapatkan
pendidikan keaksaraan (orang)
4.000 33,55 Tersebar
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi
Mahasiswa untuk menempuh
pendidikan menengah (ADEM)
Jumlah penerima beasiswa ADEM (siswa) 300 40,50 Tersebar Program pendidikan dasar dan menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa
Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)
Jumlah penerima beasiswa ADIK (orang) 648 54,01 Tersebar Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Kawasan kopi
Luas lahan kopi yang difasilitasi (Ha*)
*) target nasional
11.750 32,36 Kab. Paniai, Kab. Mimika, Kab. Intan Jaya
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementerian Pertanian
Pengeolahan Sagu Papua dan
papua Barat
Jumlah pengolahan sagu yang difasilitasi
(unit)
1 1,92 Kab. Mimika, Kab. Nabire
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementerian Pertanian
Sentra Kelautan dan Perikanan
Terpadu (SKPT) Timika, Kabupaten
Mimika yang mandiri
Tingkat kemandirian Sentra Kelautan
Perikanan Terpadu (SKPT) Mimika (tingkat
kemandirian (skala 1-5))
5 29,57 Kab. Mimika
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Papua - 16
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Wirausaha pemula yang didukung
modal awal usaha (start up capital)
Jumlah wirausaha pemula yang didukung
modal awal usaha (start up capital) (orang)
10 0,60
Kab. Nabire, Kab. Mimika, Kab. Paniai,
Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Kementerian KUKM
Wirausaha industri pangan, barang
dari kayu, dan furnitur yang telah
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis
produksi, bantuan start up capital
Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)
9 1,32
Kab. Nabire, Kab. Mimika, Kab. Paniai,
Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,
Menengah, dan Aneka
Kementerian
Perindustrian
Pembangunan dan revitalisasi
sentra IKM
Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi DAK DAK
Kab. Nabire, Kab. Mimika, Kab. Paniai,
Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai
Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan
sarana pendukung dan promosi
pariwisata Danau Paniai
Prasarana dan sarana pendukung dan
promosi pariwisata yang dibangun
DAK DAK Kab. Paniai Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik Jumlah penduduk teraliri listrik (orang) 100.000 952,65
Kab. Deiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Paniai,
Kab. Dogiyai
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi
Energi
Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor Jumlah titik sumur bor (unit) 2 7,67
Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab.
Mimika
Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE Jumlah BTS terbangun (unit) 7 36,64
Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Intan
Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab.
Paniai
Program Penyelenggaraan Pos Dan Informatika Kemenkominfo
Layanan Akses Internet Jumlah akses internet terpasang (unit) 6 8,80
Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Intan
Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab.
Paniai
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo
Pembangunan Rumah Khusus Jumlah unit rumah khusus 10,26 Kab. Dogiyai Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM Berbasis
Masyarakat
Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat
(unit)
2 56 Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
Tambahan debit air baku di daerah 3T
(m3/detik)
Kab. Paniai, Kab. Deiyai, Kab. Intan Jaya,
Kab. Dogiyai
Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
berkas 4, hlm. 29Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Wirausaha pemula yang didukung
modal awal usaha (start up capital)
Jumlah wirausaha pemula yang didukung
modal awal usaha (start up capital) (orang)
10 0,60
Kab. Nabire, Kab. Mimika, Kab. Paniai,
Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Kementerian KUKM
Wirausaha industri pangan, barang
dari kayu, dan furnitur yang telah
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis
produksi, bantuan start up capital
Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)
9 1,32
Kab. Nabire, Kab. Mimika, Kab. Paniai,
Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,
Menengah, dan Aneka
Kementerian
Perindustrian
Pembangunan dan revitalisasi
sentra IKM
Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi DAK DAK
Kab. Nabire, Kab. Mimika, Kab. Paniai,
Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai
Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan
sarana pendukung dan promosi
pariwisata Danau Paniai
Prasarana dan sarana pendukung dan
promosi pariwisata yang dibangun
DAK DAK Kab. Paniai Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik Jumlah penduduk teraliri listrik (orang) 100.000 952,65
Kab. Deiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Paniai,
Kab. Dogiyai
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi
Energi
Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor Jumlah titik sumur bor (unit) 2 7,67
Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab.
Mimika
Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE Jumlah BTS terbangun (unit) 7 36,64
Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Intan
Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab.
Paniai
Program Penyelenggaraan Pos Dan Informatika Kemenkominfo
Layanan Akses Internet Jumlah akses internet terpasang (unit) 6 8,80
Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Intan
Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab.
Paniai
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo
Pembangunan Rumah Khusus Jumlah unit rumah khusus 10,26 Kab. Dogiyai Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM Berbasis
Masyarakat
Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat
(unit)
2 56 Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
Tambahan debit air baku di daerah 3T
(m3/detik)
Kab. Paniai, Kab. Deiyai, Kab. Intan Jaya,
Kab. Dogiyai
Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Papua - 17
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Jumlah sambungan rumah terlayani (KK) 9.600 736
Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Paniai,
Kab. Dogiyai
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Pembangunan Bandara Nabire
Baru
Jumlah bandara baru yang dibangun 941,19 Kab. Nabire Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Pembangunan Jembatan Udara di
Bandara Mozes Kilangin
Jumlah bandara pendukung jembatan udara
yang dikembangkan (lokasi)
1 (selesai) 748,54 Kab. Mimika Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Nabire
Terlaksananya pengembangan/pembangunan
pelabuhan
39 Kab. Nabire Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Pomako
Terlaksananya pengembangan/pembangunan
pelabuhan (lokasi)
1 (selesai) 90 Kab. Mimika Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Kemenhub
Literasi digital pemasaran produk
unggulan daerah tertinggal
Persentase kenaikan volume penjualan
produk unggulan daerah tertinggal yang
dipasarkan melalui platform digital
1 Kab. Nabire Program Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementerian Desa
PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal (paket)
3 4,80 Kab. Nabire, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya Program Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementerian Desa
PDTT
Pembangunan/peningkatan jalan
desa strategis di daerah tertinggal
Panjang jalan desa strategis yang dibangun/
ditingkatkan dan fungsional di daerah
tertinggal (km)
10,15 Nabire, Intan Jaya,Dogiyai, Paniai Program Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementerian Desa
PDTT
Peningkatan kapasitas tenaga kerja
di daerah tertinggal
Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan
kapasitasnya di daerah tertinggal (orang)
59 2,36
Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab.
Paniai, Kab. Nabire
Program Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementerian Desa
PDTT
berkas 4, hlm. 30Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Jumlah sambungan rumah terlayani (KK) 9.600 736
Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Paniai,
Kab. Dogiyai
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Pembangunan Bandara Nabire
Baru
Jumlah bandara baru yang dibangun 941,19 Kab. Nabire Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Pembangunan Jembatan Udara di
Bandara Mozes Kilangin
Jumlah bandara pendukung jembatan udara
yang dikembangkan (lokasi)
1 (selesai) 748,54 Kab. Mimika Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Nabire
Terlaksananya pengembangan/pembangunan
pelabuhan
39 Kab. Nabire Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Pomako
Terlaksananya pengembangan/pembangunan
pelabuhan (lokasi)
1 (selesai) 90 Kab. Mimika Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Kemenhub
Literasi digital pemasaran produk
unggulan daerah tertinggal
Persentase kenaikan volume penjualan
produk unggulan daerah tertinggal yang
dipasarkan melalui platform digital
1 Kab. Nabire Program Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementerian Desa
PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal (paket)
3 4,80 Kab. Nabire, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya Program Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementerian Desa
PDTT
Pembangunan/peningkatan jalan
desa strategis di daerah tertinggal
Panjang jalan desa strategis yang dibangun/
ditingkatkan dan fungsional di daerah
tertinggal (km)
10,15 Nabire, Intan Jaya,Dogiyai, Paniai Program Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementerian Desa
PDTT
Peningkatan kapasitas tenaga kerja
di daerah tertinggal
Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan
kapasitasnya di daerah tertinggal (orang)
59 2,36
Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab.
Paniai, Kab. Nabire
Program Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementerian Desa
PDTT
Papua - 18
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penugasan Khusus Tenaga
Kesehatan di Papua dan Papua
Barat
Jumlah kumulatif penempatan baru dan
pemulangan tenaga kesehatan pada
penugasan khusus secara tim dan individu di
Papua dan Papua Barat (orang)
96 14,30 Seluruh Kab./Kota di Papua Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di
Wilayah Papua dan Papua Barat
Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis
yang di dayagunakan di wilayah Papua dan
Papua Barat (orang)
30 6,80 Seluruh Kab./Kota di Papua Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
1. Kementerian
Pariwisata
2. Kementerian Desa
PDTT
3. Kementerian KP
4. Kementerian KUKM
5. Kementerian
Perindustrian
6. Kementerian ESDM;
7. Kemenkominfo;
8. Kemen PUPR
9. Kementerian
Pendidikand an
Kebudayaan
10. Kementerian Riset
Teknologi dan
Pendidikan Tinggi
1. Program Pengembangan Kepariwisataan
2. Program Pengembangan Daerah Tertinggal
3. Program Pengembangan Daerah Tertentu
4. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
6. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
7. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,
Menengah, dan Aneka
8. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan
Konservasi Energi
9. Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
10. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
11. Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
12. Program Pengembangan Perumahan
13. Program Guru dan Tenaga Kependidikan
14. Program pendidikan dasar dan menengah
15. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
16. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat
17. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
18. Program Penelitian dan Pengembangan
Wilayah Adat Saireri
Kab. Waropen, Kab. Kepulauan Yapen,
Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori
2010,63 69,70
Peningkatan IPM di 4 Kabupaten: Kab.
Waropen, Kepulauan Yapen, Biak Numfor,
Supiori
Wilayah Adat Papua : Saireri
berkas 4, hlm. 31Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penugasan Khusus Tenaga
Kesehatan di Papua dan Papua
Barat
Jumlah kumulatif penempatan baru dan
pemulangan tenaga kesehatan pada
penugasan khusus secara tim dan individu di
Papua dan Papua Barat (orang)
96 14,30 Seluruh Kab./Kota di Papua Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di
Wilayah Papua dan Papua Barat
Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis
yang di dayagunakan di wilayah Papua dan
Papua Barat (orang)
30 6,80 Seluruh Kab./Kota di Papua Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
1. Kementerian
Pariwisata
2. Kementerian Desa
PDTT
3. Kementerian KP
4. Kementerian KUKM
5. Kementerian
Perindustrian
6. Kementerian ESDM;
7. Kemenkominfo;
8. Kemen PUPR
9. Kementerian
Pendidikand an
Kebudayaan
10. Kementerian Riset
Teknologi dan
Pendidikan Tinggi
1. Program Pengembangan Kepariwisataan
2. Program Pengembangan Daerah Tertinggal
3. Program Pengembangan Daerah Tertentu
4. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
6. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
7. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,
Menengah, dan Aneka
8. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan
Konservasi Energi
9. Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
10. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
11. Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
12. Program Pengembangan Perumahan
13. Program Guru dan Tenaga Kependidikan
14. Program pendidikan dasar dan menengah
15. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
16. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat
17. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
18. Program Penelitian dan Pengembangan
Wilayah Adat Saireri
Kab. Waropen, Kab. Kepulauan Yapen,
Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori
2010,63 69,70
Peningkatan IPM di 4 Kabupaten: Kab.
Waropen, Kepulauan Yapen, Biak Numfor,
Supiori
Wilayah Adat Papua : Saireri
Papua - 19
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pelaksanaan imunisasi dasar
lengkap di Papua dan Papua Barat
Persentase bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua
dan Papua Barat (%)
95 40,6 Seluruh Kab./Kota di Papua Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi
Malaria Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi
malaria (kabupaten)
17 62,90 Seluruh Kab./Kota di Papua
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik
Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di
Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intervensi eliminasi filariasis
(kabupaten)
14 42 Seluruh Kab./Kota di Papua
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik
Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang
ditemukan yang memulai
pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat
Persentase ODHA baru ditemukan yang
memulai pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat (%)
95 22,70 Seluruh Kab./Kota di Papua Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di
Papua dan Papua Barat
Cakupan penemuan dan pengobatan TBC
(TBC treatment coverage) di Papua dan Papua
Barat (%)
90 11,80 Seluruh Kab./Kota di Papua Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan
pengobatan kasus kusta di Papua
dan Papua Barat
Persentase penderita kusta yang
menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu
di Papua dan Papua Barat (%)
72 32 Seluruh Kab./Kota di Papua Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai
bersyarat bagi keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh bantuan tunai bersyarat
(Keluarga Penerima Manfaat/KPM)
10.000.000 514 Kab/Kota; 34 Provinsi Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial
berkas 4, hlm. 32Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pelaksanaan imunisasi dasar
lengkap di Papua dan Papua Barat
Persentase bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua
dan Papua Barat (%)
95 40,6 Seluruh Kab./Kota di Papua Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi
Malaria Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi
malaria (kabupaten)
17 62,90 Seluruh Kab./Kota di Papua
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik
Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di
Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intervensi eliminasi filariasis
(kabupaten)
14 42 Seluruh Kab./Kota di Papua
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik
Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang
ditemukan yang memulai
pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat
Persentase ODHA baru ditemukan yang
memulai pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat (%)
95 22,70 Seluruh Kab./Kota di Papua Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di
Papua dan Papua Barat
Cakupan penemuan dan pengobatan TBC
(TBC treatment coverage) di Papua dan Papua
Barat (%)
90 11,80 Seluruh Kab./Kota di Papua Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan
pengobatan kasus kusta di Papua
dan Papua Barat
Persentase penderita kusta yang
menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu
di Papua dan Papua Barat (%)
72 32 Seluruh Kab./Kota di Papua Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai
bersyarat bagi keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh bantuan tunai bersyarat
(Keluarga Penerima Manfaat/KPM)
10.000.000 514 Kab/Kota; 34 Provinsi Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial
Papua - 20
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Pangan melalui Program Sembako (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM)
5.513.785 11 Provinsi; 181 Kab/Kota Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Pangan melalui Program Sembako (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM)
Penyelenggaraan bantuan sosial
pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi
Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau
Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya,
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab.
Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk
Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab.
Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan
Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara,
Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab.
Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku
Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram
Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab.
Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka,
Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu
Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya,
Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor
Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat,
Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab.
Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab.
Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom,
Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven
Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab.
Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya,
Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai,
Kab. Mimika
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial 4.847.877
berkas 4, hlm. 33Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Pangan melalui Program Sembako (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM)
5.513.785 11 Provinsi; 181 Kab/Kota Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Pangan melalui Program Sembako (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM)
Penyelenggaraan bantuan sosial
pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi
Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau
Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya,
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab.
Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk
Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab.
Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan
Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara,
Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab.
Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku
Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram
Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab.
Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka,
Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu
Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya,
Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor
Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat,
Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab.
Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab.
Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom,
Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven
Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab.
Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya,
Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai,
Kab. Mimika
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial 4.847.877
Papua - 21
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyelenggaraan pemberdayaan
komunitas adat terpencil (KAT)
Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil
(KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan
(keluarga)
70
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny
Jaya, Kab. Nduga
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan
akta kelahiran pada penduduk 0 -
17 tahun
Persentase cakupan kepemilikan akta
kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)
100 34 Provinsi
Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)
Terpadu
Kementerian Dalam
Negeri
Penyediaan guru Daerah Khusus Jumlah guru dalam layanan khusus (orang) 64 16 Tersebar Program Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Penerapan sekolah terintegrasi
berpola asrama
Jumlah asrama SMA yang dibangun dan
beroperasi
DAK DAK Tersebar Pemerintah Daerah
Pengembangan dan Pemanfaatan
Rumah Belajar
Jumlah orang Yang Memanfaatkan
Pengembangan dan Pemanfaatan Rumah
Belajar
Tersebar
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pengembangan Sekolah Menengah
Kejuruan mendukung kemaritiman
Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi 8,18 Kab. Biak Numfor Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Peserta Didik memperoleh layanan
Pendidikan Keaksaraan
Jumlah penduduk yang mendapatkan
pendidikan keaksaraan (orang)
5.000 20,98 Tersebar
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi
Mahasiswa untuk menempuh
pendidikan menengah (ADEM)
Jumlah penerima beasiswa ADEM (siswa) 168 22,68
Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab.
Kepulauan Yapen, Kab. Waropen
Program pendidikan dasar dan menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa
Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)
Jumlah penerima beasiswa ADIK (orang) 648 54,01
Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab.
Kepulauan Yapen, Kab. Waropen
Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pembangunan Politeknik Perikanan Jumlah Politeknik Yang Dibangun Kab. Biak Numfor
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Sentara Kelautan dan Perikanan
Terpadu (SKPT) Biak, Kabupaten
Biak Numfor yang Mandiri
Tingkat kemandirian Sentra Kelautan
Perikanan Terpadu (SKPT) Biak (tingkat
kemandirian (skala 1-5))
5 25 Kab. Biak Numfor
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
berkas 4, hlm. 34Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyelenggaraan pemberdayaan
komunitas adat terpencil (KAT)
Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil
(KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan
(keluarga)
70
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny
Jaya, Kab. Nduga
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan
akta kelahiran pada penduduk 0 -
17 tahun
Persentase cakupan kepemilikan akta
kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)
100 34 Provinsi
Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)
Terpadu
Kementerian Dalam
Negeri
Penyediaan guru Daerah Khusus Jumlah guru dalam layanan khusus (orang) 64 16 Tersebar Program Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Penerapan sekolah terintegrasi
berpola asrama
Jumlah asrama SMA yang dibangun dan
beroperasi
DAK DAK Tersebar Pemerintah Daerah
Pengembangan dan Pemanfaatan
Rumah Belajar
Jumlah orang Yang Memanfaatkan
Pengembangan dan Pemanfaatan Rumah
Belajar
Tersebar
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pengembangan Sekolah Menengah
Kejuruan mendukung kemaritiman
Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi 8,18 Kab. Biak Numfor Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Peserta Didik memperoleh layanan
Pendidikan Keaksaraan
Jumlah penduduk yang mendapatkan
pendidikan keaksaraan (orang)
5.000 20,98 Tersebar
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi
Mahasiswa untuk menempuh
pendidikan menengah (ADEM)
Jumlah penerima beasiswa ADEM (siswa) 168 22,68
Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab.
Kepulauan Yapen, Kab. Waropen
Program pendidikan dasar dan menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa
Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)
Jumlah penerima beasiswa ADIK (orang) 648 54,01
Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab.
Kepulauan Yapen, Kab. Waropen
Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pembangunan Politeknik Perikanan Jumlah Politeknik Yang Dibangun Kab. Biak Numfor
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Sentara Kelautan dan Perikanan
Terpadu (SKPT) Biak, Kabupaten
Biak Numfor yang Mandiri
Tingkat kemandirian Sentra Kelautan
Perikanan Terpadu (SKPT) Biak (tingkat
kemandirian (skala 1-5))
5 25 Kab. Biak Numfor
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Papua - 22
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Bibit Rumput Laut yang
Didistribusikan ke Masyarakat
Bibit rumput laut yang didistribusikan
Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen,
Kab. Supiori
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Wirausaha industri pangan, barang
dari kayu, dan furnitur yang telah
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis
produksi, bantuan start up capital
Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)
6 0,88
Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen,
Kab. Supiori, Kab. Waropen
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,
Menengah, dan Aneka
Kementerian
Perindustrian
Pembangunan dan revitalisasi
sentra IKM
Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi DAK DAK
Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen,
Kab. Supiori, Kab. Waropen
Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik Jumlah penduduk teraliri listrik (orang) 4.926 238,16 Kab. Supiori
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi
Energi
Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor Jumlah titik sumur bor (unit) 1 6,08 Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Biak Numfor Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Jumlah BTS terbangun (unit) 5 30,64
Kab. Waropen, Kab. Kepulauan Yapen,
Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo
Layanan Akses Internet
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Jumlah akses internet terpasang (unit) 4 6,46
Kab. Waropen, Kab. Kepulauan Yapen,
Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo
Pembangunan Rumah Khusus Jumlah unit rumah khusus 10,26 Kab. Biak Numfor Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM Berbasis
Masyarakat
Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat
(unit)
1 28 Kab. Kepulauan Yapen
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Jumlah sambungan rumah terlayani 177,48 Kab. Biak Numfor
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
Tambahan debit air baku di daerah 3T
(m3/detik)
8,30 Kab. Supiori Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Peningkatan kapasitas tenaga kerja
di daerah tertinggal
Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan
kapasitasnya di daerah tertinggal (orang)
15 0,59 Kab. Supiori Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
berkas 4, hlm. 35Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Bibit Rumput Laut yang
Didistribusikan ke Masyarakat
Bibit rumput laut yang didistribusikan
Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen,
Kab. Supiori
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Wirausaha industri pangan, barang
dari kayu, dan furnitur yang telah
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis
produksi, bantuan start up capital
Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)
6 0,88
Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen,
Kab. Supiori, Kab. Waropen
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,
Menengah, dan Aneka
Kementerian
Perindustrian
Pembangunan dan revitalisasi
sentra IKM
Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi DAK DAK
Kab. Biak Numfor, Kab. Kepulauan Yapen,
Kab. Supiori, Kab. Waropen
Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik Jumlah penduduk teraliri listrik (orang) 4.926 238,16 Kab. Supiori
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi
Energi
Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor Jumlah titik sumur bor (unit) 1 6,08 Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Biak Numfor Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Jumlah BTS terbangun (unit) 5 30,64
Kab. Waropen, Kab. Kepulauan Yapen,
Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo
Layanan Akses Internet
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Jumlah akses internet terpasang (unit) 4 6,46
Kab. Waropen, Kab. Kepulauan Yapen,
Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo
Pembangunan Rumah Khusus Jumlah unit rumah khusus 10,26 Kab. Biak Numfor Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM Berbasis
Masyarakat
Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat
(unit)
1 28 Kab. Kepulauan Yapen
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Jumlah sambungan rumah terlayani 177,48 Kab. Biak Numfor
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
Tambahan debit air baku di daerah 3T
(m3/detik)
8,30 Kab. Supiori Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Peningkatan kapasitas tenaga kerja
di daerah tertinggal
Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan
kapasitasnya di daerah tertinggal (orang)
15 0,59 Kab. Supiori Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Papua - 23
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan embung dan
bangunan air lainnya di daerah
tertinggal rawan pangan
Jumlah embung dan bangunan air lainnya
yang dibangun dan fungsional di daerah
tertentu rawan pangan (unit)
1 7,47 Kab. Supiori Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Penyediaan Sarana Air Bersih dan
Sanitasi Di Daerah Pulau Kecil dan
Terluar
Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang
Dibangun dan Fungsional di Pulau Kecil dan
Terluar
6,60 Kab. Supiori (P. Bras, P. Meosbepondi) Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Peningkatan jalan strategis desa di
daerah perbatasan
Panjang Jalan Strategis Desa yang
ditingkatkan Di Lokasi Prioritas Perbatasan
Daerah Tertinggal (km)
2 12,00 Kab. Supiori Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Sarana dan Prasarana Air Bersih
yang dibangun di Daerah
Perbatasan
Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan
layanan Air Bersih dan sanitasi di Lokasi
Prioritas Perbatasan
3,33 Supiori Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi di desa
lokasi prioritas perbatasan
Jumlah Kepala Keluarga di lokasi prioritas
perbatasan yang mendapatkan elektrifikasi
(KK)
23 5,67 Kab. Supiori Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Jalan Trans Yapen
Panjang Jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya
75 Kab. Kepulauan Yapen Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pembangunan Jalan Trans Pulau
Biak
Panjang Jalan yang dibangun (km) 16,6 1.054,36 Kab. Biak Numfor Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
berkas 4, hlm. 36Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan embung dan
bangunan air lainnya di daerah
tertinggal rawan pangan
Jumlah embung dan bangunan air lainnya
yang dibangun dan fungsional di daerah
tertentu rawan pangan (unit)
1 7,47 Kab. Supiori Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Penyediaan Sarana Air Bersih dan
Sanitasi Di Daerah Pulau Kecil dan
Terluar
Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang
Dibangun dan Fungsional di Pulau Kecil dan
Terluar
6,60 Kab. Supiori (P. Bras, P. Meosbepondi) Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Peningkatan jalan strategis desa di
daerah perbatasan
Panjang Jalan Strategis Desa yang
ditingkatkan Di Lokasi Prioritas Perbatasan
Daerah Tertinggal (km)
2 12,00 Kab. Supiori Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Sarana dan Prasarana Air Bersih
yang dibangun di Daerah
Perbatasan
Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan
layanan Air Bersih dan sanitasi di Lokasi
Prioritas Perbatasan
3,33 Supiori Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi di desa
lokasi prioritas perbatasan
Jumlah Kepala Keluarga di lokasi prioritas
perbatasan yang mendapatkan elektrifikasi
(KK)
23 5,67 Kab. Supiori Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Jalan Trans Yapen
Panjang Jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya
75 Kab. Kepulauan Yapen Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pembangunan Jalan Trans Pulau
Biak
Panjang Jalan yang dibangun (km) 16,6 1.054,36 Kab. Biak Numfor Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Papua - 24
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penugasan Khusus Tenaga
Kesehatan di Papua dan Papua
Barat
Jumlah kumulatif penempatan baru dan
pemulangan tenaga kesehatan pada
penugasan khusus secara tim dan individu di
Papua dan Papua Barat (orang)
96 14,32 Seluruh Kab./Kota di Papua Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di
Wilayah Papua dan Papua Barat
Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis
yang di dayagunakan di wilayah Papua dan
Papua Barat (orang)
30 6,80 Seluruh Kab./Kota di Papua Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
Kementerian Desa
PDTT
Kemenhub
Kementerian
Pertanian
Kementerian KUKM
Kementerian
Perindustrian
Kementerian
Pariwisata
Kementerian ESDM;
Kemenkominfo;
Kemen PUPR
1. Program Pengembangan Daerah Tertinggal
2. Program Pengembangan Daerah Tertentu
3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Laut
4. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
5. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
6. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,
Menengah, dan Aneka
7. Program Pengembangan Kepariwisataan
8. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan
Konservasi Energi
9. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi
10. Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
11. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
12. Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
13. Program Guru dan Tenaga Kependidikan
14. Program pendidikan dasar dan menengah
15. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat
17. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
18. Program Penelitian dan Pengembangan
19. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Wilayah Adat Tabi
Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi,
Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kota
Jayapura
1260,36 69,6
Peningkatan IPM di 5 Kabupaten/Kota:
Kab. Mamberamo Raya, Sarmi, Jayapura,
Keerom, Kota Jayapura
Wilayah Adat Papua : Tabi
berkas 4, hlm. 37Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penugasan Khusus Tenaga
Kesehatan di Papua dan Papua
Barat
Jumlah kumulatif penempatan baru dan
pemulangan tenaga kesehatan pada
penugasan khusus secara tim dan individu di
Papua dan Papua Barat (orang)
96 14,32 Seluruh Kab./Kota di Papua Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di
Wilayah Papua dan Papua Barat
Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis
yang di dayagunakan di wilayah Papua dan
Papua Barat (orang)
30 6,80 Seluruh Kab./Kota di Papua Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
Kementerian Desa
PDTT
Kemenhub
Kementerian
Pertanian
Kementerian KUKM
Kementerian
Perindustrian
Kementerian
Pariwisata
Kementerian ESDM;
Kemenkominfo;
Kemen PUPR
1. Program Pengembangan Daerah Tertinggal
2. Program Pengembangan Daerah Tertentu
3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Laut
4. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
5. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
6. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,
Menengah, dan Aneka
7. Program Pengembangan Kepariwisataan
8. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan
Konservasi Energi
9. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi
10. Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
11. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
12. Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
13. Program Guru dan Tenaga Kependidikan
14. Program pendidikan dasar dan menengah
15. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat
17. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
18. Program Penelitian dan Pengembangan
19. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Wilayah Adat Tabi
Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi,
Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kota
Jayapura
1260,36 69,6
Peningkatan IPM di 5 Kabupaten/Kota:
Kab. Mamberamo Raya, Sarmi, Jayapura,
Keerom, Kota Jayapura
Wilayah Adat Papua : Tabi
Papua - 25
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pelaksanaan imunisasi dasar
lengkap di Papua dan Papua Barat
Persentase bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua
dan Papua Barat (%)
95 40,6 Seluruh Kab./Kota di Papua Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi
Malaria Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi
malaria (kabupaten)
17 62,90 Seluruh Kab./Kota di Papua
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik
Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di
Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intervensi eliminasi filariasis
(kabupaten)
14 42,07 Seluruh Kab./Kota di Papua
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik
Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang
ditemukan yang memulai
pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat
Persentase ODHA baru ditemukan yang
memulai pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat (%)
95 22,70 Seluruh Kab./Kota di Papua Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di
Papua dan Papua Barat
Cakupan penemuan dan pengobatan TBC
(TBC treatment coverage) di Papua dan Papua
Barat (%)
90 11,65 Seluruh Kab./Kota di Papua Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan
pengobatan kasus kusta di Papua
dan Papua Barat
Persentase penderita kusta yang
menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu
di Papua dan Papua Barat (%)
72 32,00 Seluruh Kab./Kota di Papua Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai
bersyarat bagi keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh bantuan tunai bersyarat
(Keluarga Penerima Manfaat/KPM)
10.000.000 514 Kab/Kota; 34 Provinsi Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial
berkas 4, hlm. 38Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pelaksanaan imunisasi dasar
lengkap di Papua dan Papua Barat
Persentase bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua
dan Papua Barat (%)
95 40,6 Seluruh Kab./Kota di Papua Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi
Malaria Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi
malaria (kabupaten)
17 62,90 Seluruh Kab./Kota di Papua
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik
Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di
Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intervensi eliminasi filariasis
(kabupaten)
14 42,07 Seluruh Kab./Kota di Papua
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik
Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang
ditemukan yang memulai
pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat
Persentase ODHA baru ditemukan yang
memulai pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat (%)
95 22,70 Seluruh Kab./Kota di Papua Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di
Papua dan Papua Barat
Cakupan penemuan dan pengobatan TBC
(TBC treatment coverage) di Papua dan Papua
Barat (%)
90 11,65 Seluruh Kab./Kota di Papua Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan
pengobatan kasus kusta di Papua
dan Papua Barat
Persentase penderita kusta yang
menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu
di Papua dan Papua Barat (%)
72 32,00 Seluruh Kab./Kota di Papua Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai
bersyarat bagi keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh bantuan tunai bersyarat
(Keluarga Penerima Manfaat/KPM)
10.000.000 514 Kab/Kota; 34 Provinsi Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial
Papua - 26
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Pangan melalui Program Sembako (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM)
Penyelenggaraan bantuan sosial
pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi
Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau
Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya,
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab.
Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk
Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab.
Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan
Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara,
Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab.
Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku
Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram
Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab.
Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka,
Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu
Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya,
Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor
Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat,
Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab.
Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab.
Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom,
Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven
Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab.
Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya,
Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai,
Kab. Mimika
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial 4.847.877
berkas 4, hlm. 39Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Pangan melalui Program Sembako (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM)
Penyelenggaraan bantuan sosial
pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi
Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau
Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya,
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab.
Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk
Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab.
Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan
Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara,
Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab.
Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku
Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram
Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab.
Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka,
Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu
Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya,
Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor
Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat,
Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab.
Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab.
Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom,
Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven
Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab.
Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya,
Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai,
Kab. Mimika
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial 4.847.877
Papua - 27
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Pangan melalui Program Sembako
5.513.785 11 Provinsi; 181 Kab/Kota Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
Penyelenggaraan pemberdayaan
komunitas adat terpencil (KAT)
Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil
(KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan
(keluarga)
70
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny
Jaya, Kab. Nduga
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan
akta kelahiran pada penduduk 0 -
17 tahun
Persentase cakupan kepemilikan akta
kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)
100 34 Provinsi
Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)
Terpadu
Kementerian Dalam
Negeri
Pembangunan Sekolah Satu Atap
terintegrasi Berpola Asrama
Jumlah asrama SMA yang direhabilitasi dan
beroperasi
DAK DAK
Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom
Program pendidikan dasar dan menengah Pemerintah Daerah
Pengembangan SMK mendukung
industri pertanian dan kemaritiman
Jumlah sekolah yang bekerjasama dengan
industri dan pendidikan dual sistem (unit)
1 0,18 Tersebar Program pendidikan dasar dan menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pengembangan SMK mendukung
industri penerbangan
Jumlah paket bantuan peralatan pendidikan DAK DAK Kab. Jayapura Program pendidikan dasar dan menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pengembangan SMK mendukung
industri penerbangan
Jumlah siswa SMK yang tersertifikasi (unit) 50 0,10 Kab. Jayapura Program pendidikan dasar dan menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Revitalisasi Sekolah Menengah
Kejuruan
Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi
(unit)
1 40,90 Tersebar Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Peserta Didik memperoleh layanan
Pendidikan Keaksaraan
Jumlah penduduk yang mendapatkan
pendidikan keaksaraan (orang)
5.000 20,98 Tersebar
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi
Mahasiswa untuk menempuh
pendidikan menengah (ADEM)
Jumlah penerima beasiswa ADEM (siswa) 132 17,82
Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom
Program pendidikan dasar dan menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
berkas 4, hlm. 40Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Pangan melalui Program Sembako
5.513.785 11 Provinsi; 181 Kab/Kota Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
Penyelenggaraan pemberdayaan
komunitas adat terpencil (KAT)
Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil
(KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan
(keluarga)
70
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny
Jaya, Kab. Nduga
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan
akta kelahiran pada penduduk 0 -
17 tahun
Persentase cakupan kepemilikan akta
kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)
100 34 Provinsi
Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)
Terpadu
Kementerian Dalam
Negeri
Pembangunan Sekolah Satu Atap
terintegrasi Berpola Asrama
Jumlah asrama SMA yang direhabilitasi dan
beroperasi
DAK DAK
Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom
Program pendidikan dasar dan menengah Pemerintah Daerah
Pengembangan SMK mendukung
industri pertanian dan kemaritiman
Jumlah sekolah yang bekerjasama dengan
industri dan pendidikan dual sistem (unit)
1 0,18 Tersebar Program pendidikan dasar dan menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pengembangan SMK mendukung
industri penerbangan
Jumlah paket bantuan peralatan pendidikan DAK DAK Kab. Jayapura Program pendidikan dasar dan menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pengembangan SMK mendukung
industri penerbangan
Jumlah siswa SMK yang tersertifikasi (unit) 50 0,10 Kab. Jayapura Program pendidikan dasar dan menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Revitalisasi Sekolah Menengah
Kejuruan
Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi
(unit)
1 40,90 Tersebar Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Peserta Didik memperoleh layanan
Pendidikan Keaksaraan
Jumlah penduduk yang mendapatkan
pendidikan keaksaraan (orang)
5.000 20,98 Tersebar
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi
Mahasiswa untuk menempuh
pendidikan menengah (ADEM)
Jumlah penerima beasiswa ADEM (siswa) 132 17,82
Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom
Program pendidikan dasar dan menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Papua - 28
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Mahasiswa Penerima Beasiswa
Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)
Jumlah penerima beasiswa ADIK (orang) 300 24,8
Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom
Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
SDM DIKTI Yang Mengikuti
Sertifikasi Dosen
Jumlah dosen yang tersertifikasi (orang) 50 Papua dan Papua Barat Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Studi Penyelenggara
Rekognisi Pembelajaran Lampau
(RPL)
Jumlah program studi penyelenggara
Recognisi Pembelajaran Lampau di
Universitas Cenderawasih (prodi)
5 1,00 Kota Jayapura Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pengembangan Tanaman Tahunan
dan Penyegar di Papua dan Papua
Barat
Luas lahan kakao dan kelapa yang difasilitasi
(Ha)
200 8,88 Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementerian Pertanian
Area Tanaman Sagu
Luas area tanaman sagu (Ha*)
*) target nasional
404 5,43 Kab. Jayapura
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementerian Pertanian
Wirausaha pemula yang didukung
modal awal usaha (start up capital)
Jumlah wirausaha pemula yang didukung
modal awal usaha (start up capital) (orang)
15 0,90
Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi,
Kab. Mamberamo Raya, Kota Jayapura
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Kementerian KUKM
Wirausaha industri pangan, barang
dari kayu, dan furnitur yang telah
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis
produksi, bantuan start up capital
Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)
8 1,20
Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi,
Kab. Mamberamo Raya, Kota Jayapura
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,
Menengah, dan Aneka
Kementerian
Perindustrian
Pembangunan dan revitalisasi
sentra IKM
Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi DAK DAK
Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi,
Kab. Mamberamo Raya, Kota Jayapura
Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan
sarana pendukung dan promosi
pariwisata Danau Sentani
Prasarana dan sarana pendukung dan
promosi pariwisata yang dibangun
DAK DAK Kab. Jayapura Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik Jumlah penduduk teraliri listrik 476,33 Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi
Energi
Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor Jumlah titikk sumur bor (unit) 1 5,31 Kab. Mamberamo Raya, Kab. Jayapura Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE Jumlah BTS terbangun (unit) 3 21,64
Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kab. Keerom
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo
berkas 4, hlm. 41Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Mahasiswa Penerima Beasiswa
Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)
Jumlah penerima beasiswa ADIK (orang) 300 24,8
Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom
Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
SDM DIKTI Yang Mengikuti
Sertifikasi Dosen
Jumlah dosen yang tersertifikasi (orang) 50 Papua dan Papua Barat Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Studi Penyelenggara
Rekognisi Pembelajaran Lampau
(RPL)
Jumlah program studi penyelenggara
Recognisi Pembelajaran Lampau di
Universitas Cenderawasih (prodi)
5 1,00 Kota Jayapura Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pengembangan Tanaman Tahunan
dan Penyegar di Papua dan Papua
Barat
Luas lahan kakao dan kelapa yang difasilitasi
(Ha)
200 8,88 Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementerian Pertanian
Area Tanaman Sagu
Luas area tanaman sagu (Ha*)
*) target nasional
404 5,43 Kab. Jayapura
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementerian Pertanian
Wirausaha pemula yang didukung
modal awal usaha (start up capital)
Jumlah wirausaha pemula yang didukung
modal awal usaha (start up capital) (orang)
15 0,90
Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi,
Kab. Mamberamo Raya, Kota Jayapura
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Kementerian KUKM
Wirausaha industri pangan, barang
dari kayu, dan furnitur yang telah
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis
produksi, bantuan start up capital
Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)
8 1,20
Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi,
Kab. Mamberamo Raya, Kota Jayapura
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,
Menengah, dan Aneka
Kementerian
Perindustrian
Pembangunan dan revitalisasi
sentra IKM
Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi DAK DAK
Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Sarmi,
Kab. Mamberamo Raya, Kota Jayapura
Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan
sarana pendukung dan promosi
pariwisata Danau Sentani
Prasarana dan sarana pendukung dan
promosi pariwisata yang dibangun
DAK DAK Kab. Jayapura Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik Jumlah penduduk teraliri listrik 476,33 Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi
Energi
Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor Jumlah titikk sumur bor (unit) 1 5,31 Kab. Mamberamo Raya, Kab. Jayapura Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE Jumlah BTS terbangun (unit) 3 21,64
Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kab. Keerom
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo
Papua - 29
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Layanan Akses Internet Jumlah akses internet terpasang (unit) 4 6,46
Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kab. Keerom
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo
Pembangunan SPAM Berbasis
Masyarakat
Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat
(unit)
3 84,00
Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom,
Kab. Sarmi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
Tambahan debit air baku di daerah 3T
(m3/detik)
7,06 Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Jumlah sambungan rumah terlayani (KK) 6.881 263,77
Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom,
Kab. Sarmi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Pengembangan Pelabuhan Depapre
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1 (selesai) 50,00 Kab. Jayapura Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Kemenhub
Pengadaan moda transportasi darat Jumlah moda darat (unit) 10 Kab. Keerom Pemda Provinsi Papua
Literasi digital pemasaran produk
unggulan daerah tertinggal
Persentase kenaikan volume penjualan
produk unggulan daerah tertinggal yang
dipasarkan melalui platform digital (%)
5 2,00 Kab. Keerom Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal (paket)
1 3,60 Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/peningkatan jalan
desa strategis di daerah tertinggal
Panjang jalan desa strategis yang dibangun/
ditingkatkan dan fungsional di daerah
tertinggal
2,30 Kab. Mamberamo Raya Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Peningkatan kapasitas tenaga kerja
di daerah tertinggal
Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan
kapasitasnya di daerah tertinggal (orang)
30 1,18 Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan embung dan
bangunan air lainnya di daerah
tertinggal rawan pangan
Jumlah embung dan bangunan air lainnya
yang dibangun dan fungsional di daerah
tertentu rawan pangan
1 4,80 Kab. Keerom Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Jalan Strategis Desa
Di Daerah Perbatasan
Panjang Jalan Strategis Desa yang
ditingkatkan Di Lokasi Prioritas Perbatasan
Daerah Tertinggal
12,00 Kab. Keerom Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Sarana dan Prasarana Air Bersih
yang dibangun di Daerah
Perbatasan
Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan
layanan Air Bersih dan sanitasi di Lokasi
Prioritas Perbatasan
5,01 Kab. Keerom Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi di desa
lokasi prioritas perbatasan
Jumlah Kepala Keluarga di lokasi prioritas
perbatasan yang mendapatkan elektrifikasi
(KK)
23 5,67 Kab. Keerom Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
berkas 4, hlm. 42Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Layanan Akses Internet Jumlah akses internet terpasang (unit) 4 6,46
Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kab. Keerom
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo
Pembangunan SPAM Berbasis
Masyarakat
Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat
(unit)
3 84,00
Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom,
Kab. Sarmi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
Tambahan debit air baku di daerah 3T
(m3/detik)
7,06 Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Jumlah sambungan rumah terlayani (KK) 6.881 263,77
Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom,
Kab. Sarmi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Pengembangan Pelabuhan Depapre
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1 (selesai) 50,00 Kab. Jayapura Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Kemenhub
Pengadaan moda transportasi darat Jumlah moda darat (unit) 10 Kab. Keerom Pemda Provinsi Papua
Literasi digital pemasaran produk
unggulan daerah tertinggal
Persentase kenaikan volume penjualan
produk unggulan daerah tertinggal yang
dipasarkan melalui platform digital (%)
5 2,00 Kab. Keerom Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal (paket)
1 3,60 Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/peningkatan jalan
desa strategis di daerah tertinggal
Panjang jalan desa strategis yang dibangun/
ditingkatkan dan fungsional di daerah
tertinggal
2,30 Kab. Mamberamo Raya Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Peningkatan kapasitas tenaga kerja
di daerah tertinggal
Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan
kapasitasnya di daerah tertinggal (orang)
30 1,18 Kab. Mamberamo Raya, Kab. Keerom Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan embung dan
bangunan air lainnya di daerah
tertinggal rawan pangan
Jumlah embung dan bangunan air lainnya
yang dibangun dan fungsional di daerah
tertentu rawan pangan
1 4,80 Kab. Keerom Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Jalan Strategis Desa
Di Daerah Perbatasan
Panjang Jalan Strategis Desa yang
ditingkatkan Di Lokasi Prioritas Perbatasan
Daerah Tertinggal
12,00 Kab. Keerom Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Sarana dan Prasarana Air Bersih
yang dibangun di Daerah
Perbatasan
Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan
layanan Air Bersih dan sanitasi di Lokasi
Prioritas Perbatasan
5,01 Kab. Keerom Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi di desa
lokasi prioritas perbatasan
Jumlah Kepala Keluarga di lokasi prioritas
perbatasan yang mendapatkan elektrifikasi
(KK)
23 5,67 Kab. Keerom Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Papua - 30
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penugasan Khusus Tenaga
Kesehatan di Papua dan Papua
Barat
Jumlah kumulatif penempatan baru dan
pemulangan tenaga kesehatan pada
penugasan khusus secara tim dan individu di
Papua dan Papua Barat (orang)
96 14,30 Seluruh Kab./Kota di Papua
13. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi
Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di
Wilayah Papua dan Papua Barat
Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis
yang di dayagunakan di wilayah Papua dan
Papua Barat (orang)
30 6,80 Seluruh Kab./Kota di Papua
14. Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman Kementerian Kesehatan
Pelaksanaan imunisasi dasar
lengkap di Papua dan Papua Barat
Persentase bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua
dan Papua Barat (%)
95 40,6 Seluruh Kab./Kota di Papua
15. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Kementerian Kesehatan
1. Pemda Provinsi
Papua;
2. Kementerian ESDM;
3. Kementerian Desa
PDTT;
4. Kemenhub
5. Kementerian PUPR
6. Kementerian
Pertanian
7. Kementerian KP
8. Kementerian KUKM
9. Kementerian
Perindustrian
10. Kemenkominfo
1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi;
2. Program Pengembangan Daerah Tertinggal;
3. Program Pembangunan Daerah Tertentu;
4. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
5. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Udara;
6. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan;
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan
Sarana Pertanian;
8. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan;
9. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
10. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
11. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri
Kecil, Menengah, dan Aneka;
12. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan
Konservasi Energi
Wilayah adat Anim Ha (Kab. Merauke,
Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab.
Asmat)
1887,20 62,9
Peningkatan IPM di 4 Kabupaten: Kab.
Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat
Wilayah Adat Papua : Anim Ha
berkas 4, hlm. 43Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penugasan Khusus Tenaga
Kesehatan di Papua dan Papua
Barat
Jumlah kumulatif penempatan baru dan
pemulangan tenaga kesehatan pada
penugasan khusus secara tim dan individu di
Papua dan Papua Barat (orang)
96 14,30 Seluruh Kab./Kota di Papua
13. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi
Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di
Wilayah Papua dan Papua Barat
Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis
yang di dayagunakan di wilayah Papua dan
Papua Barat (orang)
30 6,80 Seluruh Kab./Kota di Papua
14. Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman Kementerian Kesehatan
Pelaksanaan imunisasi dasar
lengkap di Papua dan Papua Barat
Persentase bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua
dan Papua Barat (%)
95 40,6 Seluruh Kab./Kota di Papua
15. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Kementerian Kesehatan
1. Pemda Provinsi
Papua;
2. Kementerian ESDM;
3. Kementerian Desa
PDTT;
4. Kemenhub
5. Kementerian PUPR
6. Kementerian
Pertanian
7. Kementerian KP
8. Kementerian KUKM
9. Kementerian
Perindustrian
10. Kemenkominfo
1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi;
2. Program Pengembangan Daerah Tertinggal;
3. Program Pembangunan Daerah Tertentu;
4. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
5. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Udara;
6. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan;
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan
Sarana Pertanian;
8. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan;
9. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
10. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
11. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri
Kecil, Menengah, dan Aneka;
12. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan
Konservasi Energi
Wilayah adat Anim Ha (Kab. Merauke,
Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab.
Asmat)
1887,20 62,9
Peningkatan IPM di 4 Kabupaten: Kab.
Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat
Wilayah Adat Papua : Anim Ha
Papua - 31
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Intensifikasi Percepatan Eliminasi
Malaria Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi
malaria (kabupaten)
17 62,90 Seluruh Kab./Kota di Papua
16. Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di
Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intervensi eliminasi filariasis
(kabupaten)
14 42 Seluruh Kab./Kota di Papua
17. Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang
ditemukan yang memulai
pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat
Persentase ODHA baru ditemukan yang
memulai pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat (%)
95 22,70 Seluruh Kab./Kota di Papua
18. Program Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di
Papua dan Papua Barat
Cakupan penemuan dan pengobatan TBC
(TBC treatment coverage) di Papua dan Papua
Barat (%)
90 11,80 Seluruh Kab./Kota di Papua
19. Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan
pengobatan kasus kusta di Papua
dan Papua Barat
Persentase penderita kusta yang
menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu
di Papua dan Papua Barat (%)
72 32,00 Seluruh Kab./Kota di Papua
20. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai
bersyarat bagi keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh bantuan tunai bersyarat
(Keluarga Penerima Manfaat/KPM)
10.000.000 514 Kab/Kota; 34 Provinsi
21. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Sosial
berkas 4, hlm. 44Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Intensifikasi Percepatan Eliminasi
Malaria Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi
malaria (kabupaten)
17 62,90 Seluruh Kab./Kota di Papua
16. Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di
Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intervensi eliminasi filariasis
(kabupaten)
14 42 Seluruh Kab./Kota di Papua
17. Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang
ditemukan yang memulai
pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat
Persentase ODHA baru ditemukan yang
memulai pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat (%)
95 22,70 Seluruh Kab./Kota di Papua
18. Program Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di
Papua dan Papua Barat
Cakupan penemuan dan pengobatan TBC
(TBC treatment coverage) di Papua dan Papua
Barat (%)
90 11,80 Seluruh Kab./Kota di Papua
19. Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan
pengobatan kasus kusta di Papua
dan Papua Barat
Persentase penderita kusta yang
menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu
di Papua dan Papua Barat (%)
72 32,00 Seluruh Kab./Kota di Papua
20. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai
bersyarat bagi keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh bantuan tunai bersyarat
(Keluarga Penerima Manfaat/KPM)
10.000.000 514 Kab/Kota; 34 Provinsi
21. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Sosial
Papua - 32
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
22. Program Penelitian dan Pengembangan
23. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Pangan melalui Program Sembako (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM)
Penyelenggaraan bantuan sosial
pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi
Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau
Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya,
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab.
Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk
Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab.
Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan
Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara,
Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab.
Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku
Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram
Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab.
Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka,
Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu
Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya,
Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor
Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat,
Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab.
Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab.
Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom,
Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven
Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab.
Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya,
Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai,
Kab. Mimika
Kementerian Sosial 4.847.877
berkas 4, hlm. 45Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
22. Program Penelitian dan Pengembangan
23. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Pangan melalui Program Sembako (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM)
Penyelenggaraan bantuan sosial
pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi
Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau
Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya,
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab.
Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk
Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab.
Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan
Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara,
Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab.
Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku
Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram
Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab.
Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka,
Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu
Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya,
Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor
Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat,
Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab.
Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab.
Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom,
Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven
Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab.
Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya,
Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai,
Kab. Mimika
Kementerian Sosial 4.847.877
Papua - 33
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Pangan melalui Program Sembako (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM)
5.513.785 11 Provinsi; 181 Kab/Kota Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
Penyelenggaraan pemberdayaan
komunitas adat terpencil (KAT)
Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil
(KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan
(keluarga)
70
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny
Jaya, Kab. Nduga
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan
akta kelahiran pada penduduk 0 -
17 tahun
Persentase cakupan kepemilikan akta
kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)
100 34 Provinsi
Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)
Terpadu
Kementerian Dalam
Negeri
Kurikulum Yang Dikembangkan
(Penerapan Kurikulum Kontekstual
Papua)
Jumlah Kurikulum Yang Dikembangkan
(Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)
(paket)
4 9,60 Tersebar Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Penyediaan Guru Daerah Khusus Jumlah guru dalam layanan khusus (orang) 64 16,00 Tersebar Program Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Penerapan Sekolah Terintegrasi
Berpola Asrama
Jumlah asrama SMA yang direhabilitasi dan
beroperasi
DAK DAK Tersebar Pemerintah Daerah
Revitalisasi Sekolah Menengah
Kejuruan
Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi
(unit)
1 16,36 Tersebar Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Peserta Didik memperoleh layanan
Pendidikan Keaksaraan
Jumlah penduduk yang mendapatkan
pendidikan keaksaraan (orang)
9.400 39,43 Tersebar
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi
Mahasiswa untuk menempuh
pendidikan menengah (ADEM)
Jumlah penerima beasiswa ADEM (siswa) 208 28,00
Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab.
Mappi, Kab. Asmat
Program pendidikan dasar dan menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa
Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)
Jumlah penerima beasiswa ADIK
Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab.
Mappi, Kab. Asmat
Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
SDM DIKTI Yang Mengikuti
Sertifikasi Dosen
Jumlah dosen yang tersertifikasi (orang) 50 Papua dan Papua Barat Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
berkas 4, hlm. 46Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Pangan melalui Program Sembako (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM)
5.513.785 11 Provinsi; 181 Kab/Kota Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
Penyelenggaraan pemberdayaan
komunitas adat terpencil (KAT)
Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil
(KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan
(keluarga)
70
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny
Jaya, Kab. Nduga
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan
akta kelahiran pada penduduk 0 -
17 tahun
Persentase cakupan kepemilikan akta
kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)
100 34 Provinsi
Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)
Terpadu
Kementerian Dalam
Negeri
Kurikulum Yang Dikembangkan
(Penerapan Kurikulum Kontekstual
Papua)
Jumlah Kurikulum Yang Dikembangkan
(Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)
(paket)
4 9,60 Tersebar Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Penyediaan Guru Daerah Khusus Jumlah guru dalam layanan khusus (orang) 64 16,00 Tersebar Program Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Penerapan Sekolah Terintegrasi
Berpola Asrama
Jumlah asrama SMA yang direhabilitasi dan
beroperasi
DAK DAK Tersebar Pemerintah Daerah
Revitalisasi Sekolah Menengah
Kejuruan
Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi
(unit)
1 16,36 Tersebar Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Peserta Didik memperoleh layanan
Pendidikan Keaksaraan
Jumlah penduduk yang mendapatkan
pendidikan keaksaraan (orang)
9.400 39,43 Tersebar
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi
Mahasiswa untuk menempuh
pendidikan menengah (ADEM)
Jumlah penerima beasiswa ADEM (siswa) 208 28,00
Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab.
Mappi, Kab. Asmat
Program pendidikan dasar dan menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa
Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)
Jumlah penerima beasiswa ADIK
Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab.
Mappi, Kab. Asmat
Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
SDM DIKTI Yang Mengikuti
Sertifikasi Dosen
Jumlah dosen yang tersertifikasi (orang) 50 Papua dan Papua Barat Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Papua - 34
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Program Studi Penyelenggara
Rekognisi Pembelajaran Lampau
(RPL)
Jumlah program studi penyelenggara
Recognisi Pembelajaran Lampau di
Universitas Musamus (prodi)
4 1,00 Kab. Merauke Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Kawasan Padi
Luas kawasan padi (Ha*)
*) target nasional
791.000 131,26 Kab. Merauke
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Alat dan Mesin Pertanian Prapanen
Jumlah alat dan mesin pertanian prapanen
(unit)
67 8,38 Kab. Merauke
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian
Kementerian Pertanian
Pengolahan Sagu Papua dan Papua
Barat
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Jumlah pengolahan sagu yang difasilitasi
(unit)
1 1,92 Kab. Mappi, Kab. Asmat
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementerian Pertanian
Wirausaha industri pangan, barang
dari kayu, dan furnitur yang telah
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis
produksi, bantuan start up capital
Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)
6 0,88
Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab.
Mappi, Kab. Asmat
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,
Menengah, dan Aneka
Kementerian
Perindustrian
Pembangunan dan revitalisasi
sentra IKM
Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi DAK DAK
Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab.
Mappi, Kab. Asmat
Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik Jumlah penduduk teraliri listrik (orang) 69.242 238,16 Kab. Mappi
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi
Energi
Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Jumlah BTS terbangun (unit) 10 47,64
Kab. Merauke, Boven Digoel, Mappi,
Asmat
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo
Layanan Akses Internet
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Jumlah akses internet terpasang (unit) 4 9,70
Kab. Merauke, Boven Digoel, Mappi,
Asmat
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo
berkas 4, hlm. 47Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Program Studi Penyelenggara
Rekognisi Pembelajaran Lampau
(RPL)
Jumlah program studi penyelenggara
Recognisi Pembelajaran Lampau di
Universitas Musamus (prodi)
4 1,00 Kab. Merauke Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Kawasan Padi
Luas kawasan padi (Ha*)
*) target nasional
791.000 131,26 Kab. Merauke
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Alat dan Mesin Pertanian Prapanen
Jumlah alat dan mesin pertanian prapanen
(unit)
67 8,38 Kab. Merauke
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian
Kementerian Pertanian
Pengolahan Sagu Papua dan Papua
Barat
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Jumlah pengolahan sagu yang difasilitasi
(unit)
1 1,92 Kab. Mappi, Kab. Asmat
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementerian Pertanian
Wirausaha industri pangan, barang
dari kayu, dan furnitur yang telah
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis
produksi, bantuan start up capital
Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)
6 0,88
Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab.
Mappi, Kab. Asmat
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,
Menengah, dan Aneka
Kementerian
Perindustrian
Pembangunan dan revitalisasi
sentra IKM
Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi DAK DAK
Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab.
Mappi, Kab. Asmat
Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik Jumlah penduduk teraliri listrik (orang) 69.242 238,16 Kab. Mappi
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi
Energi
Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Jumlah BTS terbangun (unit) 10 47,64
Kab. Merauke, Boven Digoel, Mappi,
Asmat
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo
Layanan Akses Internet
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Jumlah akses internet terpasang (unit) 4 9,70
Kab. Merauke, Boven Digoel, Mappi,
Asmat
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo
Papua - 35
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan sumur bor
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Jumlah titik sumur bor (unit) 1 6,08 Kab. Asmat, Kab. Merauke Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Tambahan debit air baku di daerah 3T
(m3/detik)
82,99
Kab. Asmat*, Kab. Mappi, Kab. Boven
Digoel
Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Jumlah sambungan rumah terlayani (KK) 9.600 736,00
Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab.
Asmat
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Penanganan jalan dan jembatan di
Kab. Asmat
Panjang jalan dan jembatan yang dibangun
dan ditingkatkan kapasitasnya (km)
12 164,50 Kab. Asmat Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Bade
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
1 (selesai) 85,00 Kab. Mappi Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Kementerian
Perhubungan
Pengembangan Pelabuhan Moor
Terlaksananya pengembangan/pembangunan
pelabuhan
22,50 Kab. Mappi Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Kementerian
Perhubungan
Literasi digital pemasaran produk
unggulan daerah tertinggal
Persentase kenaikan volume penjualan
produk unggulan daerah tertinggal yang
dipasarkan melalui platform digital (%)
500 2,00 Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
2,40 Kab. Boven Digoel, Mappi Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/peningkatan jalan
desa strategis di daerah tertinggal
Panjang jalan desa strategis yang dibangun/
ditingkatkan di daerah tertinggal
5,59 Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Peningkatan kapasitas tenaga kerja
di daerah tertinggal
Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan
kapasitasnya di daerah tertinggal (orang)
30 1,18 Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
berkas 4, hlm. 48Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan sumur bor
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Jumlah titik sumur bor (unit) 1 6,08 Kab. Asmat, Kab. Merauke Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Tambahan debit air baku di daerah 3T
(m3/detik)
82,99
Kab. Asmat*, Kab. Mappi, Kab. Boven
Digoel
Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Jumlah sambungan rumah terlayani (KK) 9.600 736,00
Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab.
Asmat
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Penanganan jalan dan jembatan di
Kab. Asmat
Panjang jalan dan jembatan yang dibangun
dan ditingkatkan kapasitasnya (km)
12 164,50 Kab. Asmat Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Bade
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
1 (selesai) 85,00 Kab. Mappi Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Kementerian
Perhubungan
Pengembangan Pelabuhan Moor
Terlaksananya pengembangan/pembangunan
pelabuhan
22,50 Kab. Mappi Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Kementerian
Perhubungan
Literasi digital pemasaran produk
unggulan daerah tertinggal
Persentase kenaikan volume penjualan
produk unggulan daerah tertinggal yang
dipasarkan melalui platform digital (%)
500 2,00 Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
2,40 Kab. Boven Digoel, Mappi Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/peningkatan jalan
desa strategis di daerah tertinggal
Panjang jalan desa strategis yang dibangun/
ditingkatkan di daerah tertinggal
5,59 Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Peningkatan kapasitas tenaga kerja
di daerah tertinggal
Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan
kapasitasnya di daerah tertinggal (orang)
30 1,18 Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Papua - 36
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan embung dan
bangunan air lainnya di daerah
tertinggal rawan pangan
Jumlah embung dan bangunan air lainnya
yang dibangun dan fungsional di daerah
tertentu rawan pangan
2,60 Kab. Boven Digoel Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Jalan Strategis Desa
Di Daerah Perbatasan
Panjang Jalan Strategis Desa yang
ditingkatkan Di Lokasi Prioritas Perbatasan
Daerah Tertinggal (km)
2 12,00 Kab. Boven Digoel Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Sarana dan Prasarana Air Bersih
yang dibangun di Daerah
Perbatasan
Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan
layanan Air Bersih dan sanitasi di Lokasi
Prioritas Perbatasan (KK)
50 3,35 Kab. Boven Digoel Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi di desa
lokasi prioritas perbatasan
Jumlah Kepala Keluarga di lokasi prioritas
perbatasan yang mendapatkan elektrifikasi
(KK)
22 5,44 Kab. Boven Digoel Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kesejahteraan dan
Tata Kelola di Kecamatan Lokasi
Prioritas di Provinsi Papua
Jumlah kecamatan prioritas yang sarana
prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan
pemerintahan-nya tersedia di Prov Papua
(kecamatan)
36 60,11
Kec. Merauke, Kec. Kimaam, Kec.
Semangga, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec.
Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec.
Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur
Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web,
Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi,
Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok
Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec.
Murkim, Kec. Mufinop, Kec. Waropko,
Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati,
Kec. Jair
berkas 4, hlm. 49Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan embung dan
bangunan air lainnya di daerah
tertinggal rawan pangan
Jumlah embung dan bangunan air lainnya
yang dibangun dan fungsional di daerah
tertentu rawan pangan
2,60 Kab. Boven Digoel Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Jalan Strategis Desa
Di Daerah Perbatasan
Panjang Jalan Strategis Desa yang
ditingkatkan Di Lokasi Prioritas Perbatasan
Daerah Tertinggal (km)
2 12,00 Kab. Boven Digoel Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Sarana dan Prasarana Air Bersih
yang dibangun di Daerah
Perbatasan
Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan
layanan Air Bersih dan sanitasi di Lokasi
Prioritas Perbatasan (KK)
50 3,35 Kab. Boven Digoel Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi di desa
lokasi prioritas perbatasan
Jumlah Kepala Keluarga di lokasi prioritas
perbatasan yang mendapatkan elektrifikasi
(KK)
22 5,44 Kab. Boven Digoel Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kesejahteraan dan
Tata Kelola di Kecamatan Lokasi
Prioritas di Provinsi Papua
Jumlah kecamatan prioritas yang sarana
prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan
pemerintahan-nya tersedia di Prov Papua
(kecamatan)
36 60,11
Kec. Merauke, Kec. Kimaam, Kec.
Semangga, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec.
Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec.
Tubang, Kec. Waan, Kec. Mimika Timur
Jauh, Kec. Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web,
Kec. Arso Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi,
Kec. Iwur, Kec. Batom, Kec. Kiwirok
Timur, Kec. Tarup, Kec. Oksamol, Kec.
Murkim, Kec. Mufinop, Kec. Waropko,
Kec. Kombut, Kec. Sesnuk, Kec. Ninati,
Kec. Jair
Papua - 37
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan dan peningkatan
SPAM
Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM
(kecamatan)
36
Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec.
Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang,
Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec.
Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso
Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur,
Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec.
Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec.
Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut,
Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair
Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan
Kantor Desa
Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor
Camat dan Kantor Desa nya dibangun
(kecamatan)
36
Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec.
Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang,
Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec.
Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso
Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur,
Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec.
Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec.
Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut,
Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair
Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana
kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan sarpras
kesehatan (kecamatan)
36
Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec.
Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang,
Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec.
Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso
Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur,
Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec.
Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec.
Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut,
Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair
Pemerintah Daerah
berkas 4, hlm. 50Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan dan peningkatan
SPAM
Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM
(kecamatan)
36
Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec.
Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang,
Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec.
Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso
Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur,
Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec.
Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec.
Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut,
Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair
Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan
Kantor Desa
Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor
Camat dan Kantor Desa nya dibangun
(kecamatan)
36
Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec.
Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang,
Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec.
Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso
Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur,
Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec.
Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec.
Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut,
Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair
Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana
kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan sarpras
kesehatan (kecamatan)
36
Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec.
Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang,
Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec.
Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso
Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur,
Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec.
Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec.
Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut,
Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair
Pemerintah Daerah
Papua - 38
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyediaan alat-alat kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat
kesehatan (kecamatan)
36
Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec.
Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang,
Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec.
Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso
Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur,
Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec.
Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec.
Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut,
Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair
Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi
prasarana belajar
jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya
dibangun/direhabilitasi (kecamatan
36
Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec.
Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang,
Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec.
Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso
Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur,
Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec.
Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec.
Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut,
Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair
Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar
Jumlah kecamatan yang difasilitasi
pengadaan sarana belajar (kecamatan)
36
Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec.
Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang,
Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec.
Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso
Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur,
Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec.
Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec.
Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut,
Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair
Pemerintah Daerah
berkas 4, hlm. 51Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyediaan alat-alat kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat
kesehatan (kecamatan)
36
Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec.
Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang,
Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec.
Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso
Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur,
Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec.
Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec.
Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut,
Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair
Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi
prasarana belajar
jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya
dibangun/direhabilitasi (kecamatan
36
Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec.
Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang,
Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec.
Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso
Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur,
Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec.
Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec.
Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut,
Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair
Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar
Jumlah kecamatan yang difasilitasi
pengadaan sarana belajar (kecamatan)
36
Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec.
Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang,
Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec.
Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso
Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur,
Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec.
Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec.
Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut,
Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair
Pemerintah Daerah
Papua - 39
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan dan pengembangan
prasarana SMK
Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya
dibangun/dikembangkan (kecamatan)
36
Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec.
Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang,
Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec.
Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso
Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur,
Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec.
Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec.
Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut,
Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair
Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
18 2,592
Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec.
Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang,
Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec.
Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso
Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur,
Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec.
Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec.
Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut,
Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energ
Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di lokasi
prioritas pulau kecil terluar: PPKT
Provinsi Papua (Kab. Supiori, Kab.
Merauke)
Tambahan debit air baku di lokasi prioritas
pulau kecil terluar (m3/detik)
4,22 Kab. Supiori dan Kab. Merauke Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Kementerian PUPR
berkas 4, hlm. 52Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan dan pengembangan
prasarana SMK
Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya
dibangun/dikembangkan (kecamatan)
36
Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec.
Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang,
Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec.
Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso
Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur,
Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec.
Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec.
Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut,
Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair
Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
18 2,592
Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec.
Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang,
Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec.
Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso
Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur,
Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec.
Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec.
Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut,
Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energ
Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di lokasi
prioritas pulau kecil terluar: PPKT
Provinsi Papua (Kab. Supiori, Kab.
Merauke)
Tambahan debit air baku di lokasi prioritas
pulau kecil terluar (m3/detik)
4,22 Kab. Supiori dan Kab. Merauke Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Kementerian PUPR
Papua - 40
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
5 0,5
Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec.
Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang,
Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec.
Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso
Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur,
Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec.
Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec.
Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut,
Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan PLTS Rooftop Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun 52,8
Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec.
Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang,
Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec.
Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso
Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur,
Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec.
Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec.
Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut,
Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Pulau-pulau kecil/terluar yang
tersedia infrastruktur kelautan dan
perikanan
Jumlah pulau-pulau kecil /terluar yang
dibangun sarana prasarananya (pulau)
4 7,5 Pulau Bepondi Program Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Jayapura
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura
0,45 831,00 Kota Jayapura
Pengembangana terminal Skouw
Jumlah terminal barang yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
23,75 Papua Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Kementerian
Perhubungan
Pengembangan Bandara Sentani
Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
400 Papua Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan, BUMN
berkas 4, hlm. 53Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
5 0,5
Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec.
Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang,
Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec.
Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso
Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur,
Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec.
Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec.
Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut,
Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan PLTS Rooftop Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun 52,8
Kec. Kimaam, Kec. Sota, Kec. Ulilin, Kec.
Elikobal, Kec. Naukenjerai, Kec. Tubang,
Kec. Waan, Kec. Mimika Timur Jauh, Kec.
Sarmi, Kec. Waris, Kec. Web, Kec. Arso
Timur, Kec. Towe, Kec. Yaffi, Kec. Iwur,
Kec. Batom, Kec. Kiwirok Timur, Kec.
Tarup, Kec. Oksamol, Kec. Murkim, Kec.
Mufinop, Kec. Waropko, Kec. Kombut,
Kec. Sesnuk, Kec. Ninati, Kec. Jair
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Pulau-pulau kecil/terluar yang
tersedia infrastruktur kelautan dan
perikanan
Jumlah pulau-pulau kecil /terluar yang
dibangun sarana prasarananya (pulau)
4 7,5 Pulau Bepondi Program Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Jayapura
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura
0,45 831,00 Kota Jayapura
Pengembangana terminal Skouw
Jumlah terminal barang yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
23,75 Papua Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Kementerian
Perhubungan
Pengembangan Bandara Sentani
Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
400 Papua Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan, BUMN
Papua - 41
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Jalan Perbatasan Papua Panjang jalan yang dibangun (km) 6 200 Papua Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pembangunan Anjungan Cerdas
Perbatasan Skouw
Jumlah anjungan cerdas Skouw yang
dibangun
1 135 Kota Jayapura KPBU KPBU
Sistem Pengelolaan Drainase
Luas (hektar) yang difasilitasi sistem
pengelolaan drainase
5,8 Kota Jayapura
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Pembangunan Pasar Tipe B
Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
16 Kota Jayapura Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C
Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
8 Kota Jayapura Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan Gudang/ Depo Non-
SRG yang Termanfaatkan
Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
9 Kota Jayapura Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor
Perdagangan yang Diberikan
Pembinaan
Jumlah penyedia jasa yang diberikan
pembinaan
10 14,1 Kota Jayapura Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Penyediaan Alat dan Mesin
Pertanian Pra Panen
Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen
yang difasilitasi (unit)
10 1 Kota Jayapura
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian
Kementerian Pertanian
Penataan Perkampungan
tradisional sebagai pendukung
“Wisata Perbatasan”
Kab/Kota/Kawasan Pariwisata yang
Difasilitasi Pengembangan Destinasi
Pariwisata Regional III
3 Kota Jayapura Program Pengembangan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata
Pembangunan Home Stay kampung
Terapung Perbatasan
Kab/Kota/Kawasan Pariwisata yang
Difasilitasi Pengembangan Destinasi
Pariwisata Regional III
1 4 Kota Jayapura Program Pengembangan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata
Revitalisasi Pasar Rakyat yang
Dikelola Koperasi/ kelompok di
Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan
Pasca Bencana
Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun 2 Kota Jayapura
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis
Usaha Mikro
Kementerian Koperasi
dan UKM
berkas 4, hlm. 54Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Jalan Perbatasan Papua Panjang jalan yang dibangun (km) 6 200 Papua Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pembangunan Anjungan Cerdas
Perbatasan Skouw
Jumlah anjungan cerdas Skouw yang
dibangun
1 135 Kota Jayapura KPBU KPBU
Sistem Pengelolaan Drainase
Luas (hektar) yang difasilitasi sistem
pengelolaan drainase
5,8 Kota Jayapura
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Pembangunan Pasar Tipe B
Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
16 Kota Jayapura Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C
Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
8 Kota Jayapura Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan Gudang/ Depo Non-
SRG yang Termanfaatkan
Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
9 Kota Jayapura Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor
Perdagangan yang Diberikan
Pembinaan
Jumlah penyedia jasa yang diberikan
pembinaan
10 14,1 Kota Jayapura Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Penyediaan Alat dan Mesin
Pertanian Pra Panen
Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen
yang difasilitasi (unit)
10 1 Kota Jayapura
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian
Kementerian Pertanian
Penataan Perkampungan
tradisional sebagai pendukung
“Wisata Perbatasan”
Kab/Kota/Kawasan Pariwisata yang
Difasilitasi Pengembangan Destinasi
Pariwisata Regional III
3 Kota Jayapura Program Pengembangan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata
Pembangunan Home Stay kampung
Terapung Perbatasan
Kab/Kota/Kawasan Pariwisata yang
Difasilitasi Pengembangan Destinasi
Pariwisata Regional III
1 4 Kota Jayapura Program Pengembangan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata
Revitalisasi Pasar Rakyat yang
Dikelola Koperasi/ kelompok di
Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan
Pasca Bencana
Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun 2 Kota Jayapura
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis
Usaha Mikro
Kementerian Koperasi
dan UKM
Papua - 42
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pelatihan Vokasional
Jumlah peserta (orang) pelatihan yang
ditingkatkan kapasitasnya
1 Kota Jayapura Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
Kementerian Koperasi
dan UKM
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun Sekolah SMP yang dibangun 1 7 Kota Jayapura Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Merauke
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke
0,59 637,44 Kab. Merauke
Pembangunan Jembatan Kali Bian Jembatan yang dibangun (lokasi) 180 Papua Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pengembangan Pelabuhan Merauke
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
45 Papua Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Kementerian
Perhubungan
Pengembangan Bandara Mopah
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
48,1 Papua Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan/revitalisasi sentra
IKM
jumlah kabupaten yang
dibangun/direvitalisasi sentra IKM-nya
1 Kab. Merauke
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan
Aneka
Kementerian
Perindustrian
BAKTI INTERNET Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun 1 4,8 Kab. Merauke Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo
Petani dan Nelayan Go Online
Jumlah User aktif Petani dan Nelayan yang
mendaftar
500 0,16 Kab. Merauke Program Pengembangan Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo
UMKM Go Online Jumlah User Aktif Selling UMKM 250 0,2 Kab. Merauke Program Pengembangan Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo
Revitalisasi Pasar Rakyat yang
Dikelola Koperasi/ kelompok di
Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan
Pasca Bencana
Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun 2 Kab. Merauke
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis
Usaha Mikro
Kementerian Koperasi
dan UKM
berkas 4, hlm. 55Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pelatihan Vokasional
Jumlah peserta (orang) pelatihan yang
ditingkatkan kapasitasnya
1 Kota Jayapura Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
Kementerian Koperasi
dan UKM
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun Sekolah SMP yang dibangun 1 7 Kota Jayapura Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Merauke
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke
0,59 637,44 Kab. Merauke
Pembangunan Jembatan Kali Bian Jembatan yang dibangun (lokasi) 180 Papua Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pengembangan Pelabuhan Merauke
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
45 Papua Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Kementerian
Perhubungan
Pengembangan Bandara Mopah
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
48,1 Papua Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan/revitalisasi sentra
IKM
jumlah kabupaten yang
dibangun/direvitalisasi sentra IKM-nya
1 Kab. Merauke
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan
Aneka
Kementerian
Perindustrian
BAKTI INTERNET Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun 1 4,8 Kab. Merauke Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo
Petani dan Nelayan Go Online
Jumlah User aktif Petani dan Nelayan yang
mendaftar
500 0,16 Kab. Merauke Program Pengembangan Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo
UMKM Go Online Jumlah User Aktif Selling UMKM 250 0,2 Kab. Merauke Program Pengembangan Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo
Revitalisasi Pasar Rakyat yang
Dikelola Koperasi/ kelompok di
Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan
Pasca Bencana
Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun 2 Kab. Merauke
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis
Usaha Mikro
Kementerian Koperasi
dan UKM
Papua - 43
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Merauke yang mandiri
(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan
Perikanan Terpadu (SKPT) Merauke
5 11,03 Kab. Merauke Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Kementerian KKP
Koperasi/UKM sektor perikanan
dan peternakan yang diperkuat
kapasitas usahanya melalui
kemitraan
Jumlah KUMKM yang diperkuat fasilitas
usaha kemitraannya
1,8 Kab. Merauke
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis
Usaha Mikro
Kementerian Koperasi
dan UKM
Pembangunan Pasar Tipe B
Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
16 Kab. Merauke Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C
Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
8 Kab. Merauke Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan Gudang/ Depo Non-
SRG yang Termanfaatkan
Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
9 Kab. Merauke Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor
Perdagangan yang Diberikan
Pembinaan
Jumlah penyedia jasa yang diberikan
pembinaan
10 14,1 Kab. Merauke Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes
untuk mendukung produk unggulan desa
(desa)
10 3,35 Kab. Merauke Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Tanah Merah
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tanah
Merah
0,67 2964,03 Kab. Boven Digoel
'Pembangunan Jembatan Udara di
Bandara Magellum
Jumlah bandara pendukung jembatan udara
yang dikembangkan (lokasi)
1
(selesai)
31,07 Papua Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
'Pembangunan Jembatan Udara di
Bandara Tanah Merah
Jumlah bandara pendukung jembatan udara
yang dikembangkan (lokasi)
1
(selesai)
1179,60 Papua Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Penyusunan Materi Teknis RDTR
PLBN Yeyetkeun Kawasan
Perbatasan Negara
Jumlah Materi Teknis dan Raperpres RDTR
Kawasan Perbatasan Negara
2,10 Kab. Boven Digoel Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
berkas 4, hlm. 56Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Merauke yang mandiri
(Skala) Tingkat kemandirian Sentra Kelautan
Perikanan Terpadu (SKPT) Merauke
5 11,03 Kab. Merauke Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Kementerian KKP
Koperasi/UKM sektor perikanan
dan peternakan yang diperkuat
kapasitas usahanya melalui
kemitraan
Jumlah KUMKM yang diperkuat fasilitas
usaha kemitraannya
1,8 Kab. Merauke
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis
Usaha Mikro
Kementerian Koperasi
dan UKM
Pembangunan Pasar Tipe B
Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
16 Kab. Merauke Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C
Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
8 Kab. Merauke Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan Gudang/ Depo Non-
SRG yang Termanfaatkan
Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
9 Kab. Merauke Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor
Perdagangan yang Diberikan
Pembinaan
Jumlah penyedia jasa yang diberikan
pembinaan
10 14,1 Kab. Merauke Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes
untuk mendukung produk unggulan desa
(desa)
10 3,35 Kab. Merauke Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Tanah Merah
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tanah
Merah
0,67 2964,03 Kab. Boven Digoel
'Pembangunan Jembatan Udara di
Bandara Magellum
Jumlah bandara pendukung jembatan udara
yang dikembangkan (lokasi)
1
(selesai)
31,07 Papua Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
'Pembangunan Jembatan Udara di
Bandara Tanah Merah
Jumlah bandara pendukung jembatan udara
yang dikembangkan (lokasi)
1
(selesai)
1179,60 Papua Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Penyusunan Materi Teknis RDTR
PLBN Yeyetkeun Kawasan
Perbatasan Negara
Jumlah Materi Teknis dan Raperpres RDTR
Kawasan Perbatasan Negara
2,10 Kab. Boven Digoel Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Papua - 44
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
1 0,1 Kab. Boven Digoel Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes
untuk mendukung produk unggulan desa
(desa)
1 0,34 Kab. Boven Digoel Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 39,30 1.160,03
Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel,
Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura,
Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen,
Lanny Jaya, Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire, Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak
Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara,
Waropen, Yahukimo, Yalimo
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kemendesa PDTT
2. Kemendagri
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
15,45
Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura,
Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen,
Lanny Jaya, Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire, Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak
Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa
(provinsi)
1 0,51
Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura,
Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen,
Lanny Jaya, Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire, Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak
Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 57Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
1 0,1 Kab. Boven Digoel Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes
untuk mendukung produk unggulan desa
(desa)
1 0,34 Kab. Boven Digoel Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 39,30 1.160,03
Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel,
Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura,
Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen,
Lanny Jaya, Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire, Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak
Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara,
Waropen, Yahukimo, Yalimo
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kemendesa PDTT
2. Kemendagri
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
15,45
Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura,
Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen,
Lanny Jaya, Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire, Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak
Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa
(provinsi)
1 0,51
Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura,
Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen,
Lanny Jaya, Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire, Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak
Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Papua - 45
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0,27
Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura,
Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen,
Lanny Jaya, Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire, Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak
Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes
untuk mendukung produk unggulan desa
(desa)
10 4,21
Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura,
Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen,
Lanny Jaya, Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire, Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak
Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,27
Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura,
Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen,
Lanny Jaya, Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire, Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak
Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 58Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0,27
Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura,
Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen,
Lanny Jaya, Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire, Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak
Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes
untuk mendukung produk unggulan desa
(desa)
10 4,21
Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura,
Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen,
Lanny Jaya, Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire, Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak
Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,27
Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura,
Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen,
Lanny Jaya, Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire, Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak
Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Papua - 46
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)
38,55
Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura,
Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen,
Lanny Jaya, Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire, Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak
Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
1.790 499,87
Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura,
Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen,
Lanny Jaya, Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire, Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak
Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)
4 k 0,62
Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura,
Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen,
Lanny Jaya, Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire, Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak
Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 59Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)
38,55
Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura,
Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen,
Lanny Jaya, Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire, Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak
Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
1.790 499,87
Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura,
Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen,
Lanny Jaya, Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire, Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak
Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)
4 k 0,62
Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura,
Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen,
Lanny Jaya, Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire, Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak
Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Papua - 47
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura,
Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen,
Lanny Jaya, Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire, Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak
Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1 0,66
Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura,
Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen,
Lanny Jaya, Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire, Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak
Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)
Jumlah desa yang memperoleh bantuan
pendampingan melalui program TEKAD (desa)
226 593,76
Jayawijaya, Boven Digoel, Yahukimo,
Sarmi, Kepulauan Yapen, Nabire,
Jayapura, Keerom, Dogiyai
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
22 3,33
Jayawijaya, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya,
Dogiyai, Intan Jaya, Asmat, Biak Numfor,
Boven Digoel, Deiyai, Keerom, Kepulauan
Yapen, Mamberamo Raya, Mamberamo
Tengah, Nabire, Paniai, Pegunungan
Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Supriori,
Yahukimo, Yalimo
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
berkas 4, hlm. 60Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura,
Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen,
Lanny Jaya, Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire, Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak
Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1 0,66
Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai,
Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura,
Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen,
Lanny Jaya, Mamberamo Raya,
Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke,
Mimika, Nabire, Nduga, Paniai,
Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak
Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen,
Yahukimo, Yalimo
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)
Jumlah desa yang memperoleh bantuan
pendampingan melalui program TEKAD (desa)
226 593,76
Jayawijaya, Boven Digoel, Yahukimo,
Sarmi, Kepulauan Yapen, Nabire,
Jayapura, Keerom, Dogiyai
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
22 3,33
Jayawijaya, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya,
Dogiyai, Intan Jaya, Asmat, Biak Numfor,
Boven Digoel, Deiyai, Keerom, Kepulauan
Yapen, Mamberamo Raya, Mamberamo
Tengah, Nabire, Paniai, Pegunungan
Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Supriori,
Yahukimo, Yalimo
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Papua - 48
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Jayapura dan Merauke
Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan
di Kota Jayapura dan Merauke
55.00; 40.00 88,44 Kota Jayapura dan Kab. Merauke
1. Program Pengembangan Pariwisata
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan
3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
4. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian
Pariwisata
2. Kementerian
Pertanian
3. Kemendesa PDTT
4. Kementerian ESDM
Penerapan Sustainable Tourism
Practices Di Destinasi Utama dan
Prioritas
Jumlah destinasi pariwisata utama dan
prioritas yang menerapkan Sustainable
Tourism Practices (destinasi)
1 3,00 Kota Jayapura Program Pengembangan Pariwisata Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
10 2,40 Kab. Merauke
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
1 1,00 Kab. Merauke
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan
kapasitas dan pemasarannya (BUMDes
bersama)
2 1,68 Kota Jayapura dan Kab. Merauke Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,36 Kota Jayapura dan Kab. Merauke Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
2 80,00 Kota Jayapura dan Kab. Merauke Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha) 1.211.375 1.577,2 Papua Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Senggi, Salor, dan
Muting
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi
di Provinsi Papua
42,39 90,87 Kab. Keerom dan Kab. Merauke
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
berkas 4, hlm. 61Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Jayapura dan Merauke
Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan
di Kota Jayapura dan Merauke
55.00; 40.00 88,44 Kota Jayapura dan Kab. Merauke
1. Program Pengembangan Pariwisata
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan
3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
4. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian
Pariwisata
2. Kementerian
Pertanian
3. Kemendesa PDTT
4. Kementerian ESDM
Penerapan Sustainable Tourism
Practices Di Destinasi Utama dan
Prioritas
Jumlah destinasi pariwisata utama dan
prioritas yang menerapkan Sustainable
Tourism Practices (destinasi)
1 3,00 Kota Jayapura Program Pengembangan Pariwisata Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
10 2,40 Kab. Merauke
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
1 1,00 Kab. Merauke
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan
kapasitas dan pemasarannya (BUMDes
bersama)
2 1,68 Kota Jayapura dan Kab. Merauke Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,36 Kota Jayapura dan Kab. Merauke Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
2 80,00 Kota Jayapura dan Kab. Merauke Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha) 1.211.375 1.577,2 Papua Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Senggi, Salor, dan
Muting
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi
di Provinsi Papua
42,39 90,87 Kab. Keerom dan Kab. Merauke
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Papua - 49
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
1 SP 53,40 Kab. Keerom dan Kab. Merauke
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang
prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
2 33,38 Kab. Keerom dan Kab. Merauke
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang
dikembangkan ekonominya (Kawasan)
2 3,97 Kab. Keerom dan Kab. Merauke
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
0,12 Kab. Merauke
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
0,00 Kab. Merauke Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
2,66
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
36
Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya
meningkat
44
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
44
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima Plus
Berbasis Elektronik
1.370
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
berkas 4, hlm. 62Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
1 SP 53,40 Kab. Keerom dan Kab. Merauke
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang
prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
2 33,38 Kab. Keerom dan Kab. Merauke
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang
dikembangkan ekonominya (Kawasan)
2 3,97 Kab. Keerom dan Kab. Merauke
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
0,12 Kab. Merauke
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
0,00 Kab. Merauke Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
2,66
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
36
Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya
meningkat
44
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
44
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima Plus
Berbasis Elektronik
1.370
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Papua - 50
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
44
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Papua
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
562
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
1 0,56 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) peta dasar
skala besar
Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk
hukum
1 0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/
harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD
dalam rangka memberikan kemudahan
investasi
30 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
penyusunan Perda dan Perkada
6 0,08 Pusat dan regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 63Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
44
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Papua
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
562
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
1 0,56 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) peta dasar
skala besar
Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk
hukum
1 0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/
harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD
dalam rangka memberikan kemudahan
investasi
30 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
penyusunan Perda dan Perkada
6 0,08 Pusat dan regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Papua - 51
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi
antar SKPD dalam mendukung beroperasinya
mall pelayanan publik
30 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat
dan daerah
Jumlah regulasi yang mendukung
penyelarasan perencanaan pusat dan daerah
1 0,25 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(2) jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
1 9,47
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan daya saing sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang menghambat
kerjasama perdagangan antar daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 64Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi
antar SKPD dalam mendukung beroperasinya
mall pelayanan publik
30 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat
dan daerah
Jumlah regulasi yang mendukung
penyelarasan perencanaan pusat dan daerah
1 0,25 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(2) jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
1 9,47
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan daya saing sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang menghambat
kerjasama perdagangan antar daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Papua - 52
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan pelayanan
publik di 10 kota metropolitan (terutama
permasalahan transportasi, banjir, air
minum, serta sampah dan limbah)
10 7,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
58
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya (%)
100 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah
(100%
100 3,15
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
30 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Trantibum
30 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Bencana
30 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
30 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Daerah yang belanja APBD nya berorientasi
pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM
30 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM
di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Penerapan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 65Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan pelayanan
publik di 10 kota metropolitan (terutama
permasalahan transportasi, banjir, air
minum, serta sampah dan limbah)
10 7,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
58
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya (%)
100 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah
(100%
100 3,15
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
30 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Trantibum
30 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Bencana
30 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
30 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Daerah yang belanja APBD nya berorientasi
pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM
30 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM
di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Penerapan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Papua - 53
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan
PATEN
30 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
36 2,27
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L
1 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
30 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan inovasi
daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada
daerah 3T)
0,60 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
5 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat manajemen strategi
pemerintahan daerah (strategi
inovasi daerah dan manajemen
pembangunan daerah perbatasan)
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
manajemen inovasi daerah di wilayah
perbatasan
12 1,06 Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
30 0,75
berkas 4, hlm. 66Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan
PATEN
30 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
36 2,27
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L
1 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
30 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan inovasi
daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada
daerah 3T)
0,60 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
5 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat manajemen strategi
pemerintahan daerah (strategi
inovasi daerah dan manajemen
pembangunan daerah perbatasan)
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
manajemen inovasi daerah di wilayah
perbatasan
12 1,06 Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
30 0,75
Papua - 54
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya
29 0,46 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan
kontribusi terhadap Penerimaan Daerah
30 1,75 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni
berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)
30 0,34 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
30 0,34
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
30 0,34 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja
Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari
Dana Transfer Umum)
30 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan daerah yang efektif dan
efisien
30 0,34
berkas 4, hlm. 67Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya
29 0,46 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan
kontribusi terhadap Penerimaan Daerah
30 1,75 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni
berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)
30 0,34 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
30 0,34
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
30 0,34 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja
Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari
Dana Transfer Umum)
30 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan daerah yang efektif dan
efisien
30 0,34
Papua - 55
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
30 0,45 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan
tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum
dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan
pengawasan sesuai ketentuan peraturan
perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 13,32 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 68Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
30 0,45 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan
tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum
dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan
pengawasan sesuai ketentuan peraturan
perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 13,32 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Papua - 56
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi
JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,167 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
(9) jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi
(regulasi) pada daerah otonomi khusus,
daerah istimewa, dan daerah khusus
ibukota negara (Perdasi)
2 1.300
Pembinaan peningkatan kinerja
dan akuntabilitas penyelenggaraan
Otsus/Istimewa
Jumlah pembinaan peningkatan kinerja dan
akuntabilitas penyelenggaraan
Otsus/Istimewa
1 7,93 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Rekomendasi rencana tindak lanjut
dan peningkatan efektivitas
perencanaan dan pemanfaatan
dana otonomi khusus/istimewa
Jumlah rekomendasi rencana tindak lanjut
dan peningkatan efektivitas perencanaan dan
pemanfaatan dana otonomi khusus/istimewa
2,10 Pusat Alokasi Kementerian Dalam Negeri Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Regulasi daerah otonom khusus/
istimewa
Jumlah regulasi pelaksanaan
kekhususan/keistimewaan daerah
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha) 1.211.375 1.577,24 Papua Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 1.369.100 115,64 Papua Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
13 32,10 Papua
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
berkas 4, hlm. 69Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi
JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,167 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
(9) jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi
(regulasi) pada daerah otonomi khusus,
daerah istimewa, dan daerah khusus
ibukota negara (Perdasi)
2 1.300
Pembinaan peningkatan kinerja
dan akuntabilitas penyelenggaraan
Otsus/Istimewa
Jumlah pembinaan peningkatan kinerja dan
akuntabilitas penyelenggaraan
Otsus/Istimewa
1 7,93 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Rekomendasi rencana tindak lanjut
dan peningkatan efektivitas
perencanaan dan pemanfaatan
dana otonomi khusus/istimewa
Jumlah rekomendasi rencana tindak lanjut
dan peningkatan efektivitas perencanaan dan
pemanfaatan dana otonomi khusus/istimewa
2,10 Pusat Alokasi Kementerian Dalam Negeri Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Regulasi daerah otonom khusus/
istimewa
Jumlah regulasi pelaksanaan
kekhususan/keistimewaan daerah
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha) 1.211.375 1.577,24 Papua Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 1.369.100 115,64 Papua Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
13 32,10 Papua
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Papua - 57
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
2 1,72 Papua Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis
RDTR
1 14
Papua (Kab. Dogiyai, Intanjaya,
Memberamo Raya, Memberamo Tengah,
Mappi, Nduga, Asmat)
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
5 1,93 Papua Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
5 1,96 Papua Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang
di Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan
Negara yang diselesaikan
6,73 Yetetkun, Hamadi, Merauke (Papua) Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang
di Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan 1,74 Papua Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
berkas 4, hlm. 70Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
2 1,72 Papua Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis
RDTR
1 14
Papua (Kab. Dogiyai, Intanjaya,
Memberamo Raya, Memberamo Tengah,
Mappi, Nduga, Asmat)
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
5 1,93 Papua Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
5 1,96 Papua Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang
di Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan
Negara yang diselesaikan
6,73 Yetetkun, Hamadi, Merauke (Papua) Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang
di Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan 1,74 Papua Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Papua - 58
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Provinsi Papua Barat
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
>1
Percepatan Peningkatan Investasi
KEK Sorong
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi provinsi
>1
Jalan Akses KEK Sorong Panjang jalan yang dibangun (km) 6,8 444,11 Papua Barat Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Pengembangan Pelabuhan Sorong
Terselenggaranya standardisasi dan
pengelolaan Pelabuhan Sorong (lokasi)
1
(selesai)
30.000 Papua Barat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Kemenhub, BUMN
(Pelindo IV), Swasta
Fasilitasi koordinasi masalah
strategis di KEK
Jumlah koordinasi masalah strategis di KEK 7 5,95 Prov. Papua Barat Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal BKPM
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KEK
Sorong
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
29,25 Kab. Sorong Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Fasilitasi Realisasi Investasi dan
Pembangunan KI Teluk Bintuni
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi provinsi
>1
Jalan Akses KI Bintuni (Bintuni -
Susumuk)
Panjang jalan yang dibangun (km) 5,5 250 Papua Barat Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Pengembangan Bandara Bintuni
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
45 Papua Barat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
berkas 4, hlm. 71Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Provinsi Papua Barat
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
>1
Percepatan Peningkatan Investasi
KEK Sorong
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi provinsi
>1
Jalan Akses KEK Sorong Panjang jalan yang dibangun (km) 6,8 444,11 Papua Barat Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Pengembangan Pelabuhan Sorong
Terselenggaranya standardisasi dan
pengelolaan Pelabuhan Sorong (lokasi)
1
(selesai)
30.000 Papua Barat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Kemenhub, BUMN
(Pelindo IV), Swasta
Fasilitasi koordinasi masalah
strategis di KEK
Jumlah koordinasi masalah strategis di KEK 7 5,95 Prov. Papua Barat Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal BKPM
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KEK
Sorong
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
29,25 Kab. Sorong Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Fasilitasi Realisasi Investasi dan
Pembangunan KI Teluk Bintuni
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi provinsi
>1
Jalan Akses KI Bintuni (Bintuni -
Susumuk)
Panjang jalan yang dibangun (km) 5,5 250 Papua Barat Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Pengembangan Bandara Bintuni
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
45 Papua Barat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Papua - 59
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pengembangan Bandara Babo
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
38,12 Papua Barat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KI Teluk
Bintuni
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
13 Kab. Teluk Bintuni Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Perbaikan aksesibilitas, atraksi
dan amenitas DPP Raja Ampat
dan Sekitarnya
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi provinsi
>1
Pembangunan Bandara Perairan
Raja Ampat
Jumlah bandara perairan yang dibangun
(lokasi)
30 Papua Barat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) DPP Raja
Ampat dan Sekitarnya
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
3,25 Kab. Raja Ampat Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan lada, pala, dan cengkeh
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per provinsi
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha) 2.822,01 61,05
Provinsi Papua Barat, Kab. Fakfak, Kab.
Kaimana
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
berkas 4, hlm. 72Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pengembangan Bandara Babo
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
38,12 Papua Barat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KI Teluk
Bintuni
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
13 Kab. Teluk Bintuni Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Perbaikan aksesibilitas, atraksi
dan amenitas DPP Raja Ampat
dan Sekitarnya
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi provinsi
>1
Pembangunan Bandara Perairan
Raja Ampat
Jumlah bandara perairan yang dibangun
(lokasi)
30 Papua Barat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) DPP Raja
Ampat dan Sekitarnya
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
3,25 Kab. Raja Ampat Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan lada, pala, dan cengkeh
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per provinsi
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha) 2.822,01 61,05
Provinsi Papua Barat, Kab. Fakfak, Kab.
Kaimana
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Papua - 60
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pengembangan komoditas
unggulan kakao
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per provinsi
Kawasan Kakao Kawasan Kakao (ha) 248,33 5,23
Provinsi Papua Barat, Kab. Manokwari
Selatan
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan
pertambangan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per provinsi
Optimalisasi produksi batubara jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan
gas bumi
jumlah produksi (Ton) Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikanan tangkap nasional
(juta ton)
10,1
Provinsi Papua Barat, a.l: Kab. Sorong,
Kab. Fakfak
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Papua
8.040,12
ProP : Pembangunan Kota Baru
Sorong
Kota Baru Sorong/Kota Sorong
Pengembangan Sistem Angkutan
umum massal perkotaan berbasis
jalan yang dikembangkan
Sistem angkutan massal perkotaan berbasis
jalan yang dikembangkan (BRT)
50
Kota Baru Sorong/Kota Sorong, Provinsi
Papua Barat
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Sorong
Terselenggaranya standardisasi dan
pengelolaan Pelabuhan Sorong (lokasi)
1
(selesai)
30.000
Kota Baru Sorong/Kota Sorong, Provinsi
Papua Barat
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Kemenhub, BUMN
(Pelindo IV), Swasta
Pengembangan Bandar Udara
Domine Eduard Osok
Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
180
Kota Baru Sorong/Kota Sorong, Provinsi
Papua Barat
Pelayanan Angkutan Udara Perintis dan Jembatan Udara
Kementerian
Perhubungan
Pusat Pengembangan
Keahlian/Skill Development Center
(Fungsi Pendidikan)
Jumlah pusat pengembangan keahlian 1 12,50 Provinsi Papua Barat
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan
Produktivitas
Kemennaker
berkas 4, hlm. 73Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pengembangan komoditas
unggulan kakao
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per provinsi
Kawasan Kakao Kawasan Kakao (ha) 248,33 5,23
Provinsi Papua Barat, Kab. Manokwari
Selatan
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan
pertambangan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per provinsi
Optimalisasi produksi batubara jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan
gas bumi
jumlah produksi (Ton) Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikanan tangkap nasional
(juta ton)
10,1
Provinsi Papua Barat, a.l: Kab. Sorong,
Kab. Fakfak
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Papua
8.040,12
ProP : Pembangunan Kota Baru
Sorong
Kota Baru Sorong/Kota Sorong
Pengembangan Sistem Angkutan
umum massal perkotaan berbasis
jalan yang dikembangkan
Sistem angkutan massal perkotaan berbasis
jalan yang dikembangkan (BRT)
50
Kota Baru Sorong/Kota Sorong, Provinsi
Papua Barat
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Sorong
Terselenggaranya standardisasi dan
pengelolaan Pelabuhan Sorong (lokasi)
1
(selesai)
30.000
Kota Baru Sorong/Kota Sorong, Provinsi
Papua Barat
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Kemenhub, BUMN
(Pelindo IV), Swasta
Pengembangan Bandar Udara
Domine Eduard Osok
Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
180
Kota Baru Sorong/Kota Sorong, Provinsi
Papua Barat
Pelayanan Angkutan Udara Perintis dan Jembatan Udara
Kementerian
Perhubungan
Pusat Pengembangan
Keahlian/Skill Development Center
(Fungsi Pendidikan)
Jumlah pusat pengembangan keahlian 1 12,50 Provinsi Papua Barat
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan
Produktivitas
Kemennaker
Papua - 61
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun (unit) 109 70,30
Kota Baru Sorong/Kota Sorong, Provinsi
Papua Barat
Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD
Penyelenggara SPAM
Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid
Water Management
0,80
Kota Baru Sorong/Kota Sorong, Provinsi
Papua Barat
Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang
Handal dan Terintegrasi
KPBU
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT
(unit)
5,60
Kota Baru Sorong/Kota Sorong, Provinsi
Papua Barat
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
2449 desa
berkembang;
30 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
7
(terentaskan 1
kabupaten)
Prov. Papua Barat: Kab. Maybrat,
Sorong, Sorong Selatan, Teluk
Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 32,38
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi
35,61 59,52 Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
berkas 4, hlm. 74Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun (unit) 109 70,30
Kota Baru Sorong/Kota Sorong, Provinsi
Papua Barat
Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD
Penyelenggara SPAM
Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid
Water Management
0,80
Kota Baru Sorong/Kota Sorong, Provinsi
Papua Barat
Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang
Handal dan Terintegrasi
KPBU
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi IPLT
(unit)
5,60
Kota Baru Sorong/Kota Sorong, Provinsi
Papua Barat
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
2449 desa
berkembang;
30 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
7
(terentaskan 1
kabupaten)
Prov. Papua Barat: Kab. Maybrat,
Sorong, Sorong Selatan, Teluk
Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 32,38
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi
35,61 59,52 Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Papua - 62
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
1. Program Penyelenggaraan Jalan;
2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Udara;
3. Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;
4. Program Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Program Guru dan Tenaga Kependidikan;
6. Program Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Program Pembelajaran Kemahasiswaan;
8. Program penelitian dan Pengembangan
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan (PPSDMK);
9. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,
Menengah, dan Aneka;
10. Program Pengembangan Kepariwisataan;
11. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan;
12. Program Peningkatan Produksi Dan Nilai Tambah
Hortikultura;
13. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis
Peternakan Rakyat
14. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
15. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri
Kecil, Menengah, dan Aneka;
16. Program Pengembangan Perdagangan dalam Negeri;
17. Program Pengembangan Daerah Tertinggal;
18. Program Pengembangan Daerah Tertentu;
19. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi;
20. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi;
21. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Laut
1. Kementerian PUPR;
2. Kementerian
Perhubungan;
3. Kemenkominfo;
4. Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan;
5. Kementerian Riset,
Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi;
6. Kementerian
Kesehatan;
7. Kementerian
Perdagangan;
8. Kementerian
Pariwisata;
7. Kementerian
Pertanian;
8. Kementerian KUKM;
9. Kementerian
Perindustrian;
10. Kementerian
Perdagangan;
11. Kementerian Desa
PDTT;
12. Kementerian
ESDM;
12. Pemda Provinsi
Papua Barat
Wilayah Adat Domberay (Kab.
Manokwari, Kab. Manokwari Selatan,
Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk
Wondama, Kab. Tambrauw, Kab.
Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab.
Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja
Ampat, Kota Sorong)
9.716,86 65,20
Peningkatan IPM di 11 Kabupaten/Kota:
Kab. Teluk Wondama, Teluk Bintuni,
Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja
Ampat, Tambrauw, Maybrat, Manokwari
Selatan, Pegunungan Arfak, Kota Sorong
Wilayah Adat Papua : Domberay
berkas 4, hlm. 75Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
1. Program Penyelenggaraan Jalan;
2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Udara;
3. Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;
4. Program Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Program Guru dan Tenaga Kependidikan;
6. Program Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Program Pembelajaran Kemahasiswaan;
8. Program penelitian dan Pengembangan
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan (PPSDMK);
9. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,
Menengah, dan Aneka;
10. Program Pengembangan Kepariwisataan;
11. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan;
12. Program Peningkatan Produksi Dan Nilai Tambah
Hortikultura;
13. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis
Peternakan Rakyat
14. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
15. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri
Kecil, Menengah, dan Aneka;
16. Program Pengembangan Perdagangan dalam Negeri;
17. Program Pengembangan Daerah Tertinggal;
18. Program Pengembangan Daerah Tertentu;
19. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi;
20. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi;
21. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Laut
1. Kementerian PUPR;
2. Kementerian
Perhubungan;
3. Kemenkominfo;
4. Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan;
5. Kementerian Riset,
Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi;
6. Kementerian
Kesehatan;
7. Kementerian
Perdagangan;
8. Kementerian
Pariwisata;
7. Kementerian
Pertanian;
8. Kementerian KUKM;
9. Kementerian
Perindustrian;
10. Kementerian
Perdagangan;
11. Kementerian Desa
PDTT;
12. Kementerian
ESDM;
12. Pemda Provinsi
Papua Barat
Wilayah Adat Domberay (Kab.
Manokwari, Kab. Manokwari Selatan,
Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Teluk
Wondama, Kab. Tambrauw, Kab.
Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab.
Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja
Ampat, Kota Sorong)
9.716,86 65,20
Peningkatan IPM di 11 Kabupaten/Kota:
Kab. Teluk Wondama, Teluk Bintuni,
Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja
Ampat, Tambrauw, Maybrat, Manokwari
Selatan, Pegunungan Arfak, Kota Sorong
Wilayah Adat Papua : Domberay
Papua - 63
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penugasan Khusus Tenaga
Kesehatan di Papua dan Papua
Barat
Jumlah kumulatif penempatan baru dan
pemulangan tenaga kesehatan pada
penugasan khusus secara tim dan individu di
Papua dan Papua Barat (orang)
104 14,32 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di
Wilayah Papua dan Papua Barat
Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis
yang di dayagunakan di wilayah Papua dan
Papua Barat (orang)
10 6,80 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pelaksanaan imunisasi dasar
lengkap di Papua dan Papua Barat
Persentase bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua
dan Papua Barat (%)
95 40,64 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi
Malaria Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi
malaria (kabupaten)
17 62,90 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik
Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di
Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intervensi eliminasi filariasis
(kabupaten)
14 42 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik
Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang
ditemukan yang memulai
pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat
Persentase ODHA baru ditemukan yang
memulai pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat (%)
95 22,72 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di
Papua dan Papua Barat
Cakupan penemuan dan pengobatan TBC
(TBC treatment coverage) di Papua dan Papua
Barat (%)
90 11,65 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan
pengobatan kasus kusta di Papua
dan Papua Barat
Persentase penderita kusta yang
menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu
di Papua dan Papua Barat (%)
72 32 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai
bersyarat bagi keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh bantuan tunai bersyarat
(Keluarga Penerima Manfaat/KPM)
10.000.000 514 Kab/Kota; 34 Provinsi Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial
berkas 4, hlm. 76Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penugasan Khusus Tenaga
Kesehatan di Papua dan Papua
Barat
Jumlah kumulatif penempatan baru dan
pemulangan tenaga kesehatan pada
penugasan khusus secara tim dan individu di
Papua dan Papua Barat (orang)
104 14,32 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di
Wilayah Papua dan Papua Barat
Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis
yang di dayagunakan di wilayah Papua dan
Papua Barat (orang)
10 6,80 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pelaksanaan imunisasi dasar
lengkap di Papua dan Papua Barat
Persentase bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua
dan Papua Barat (%)
95 40,64 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi
Malaria Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi
malaria (kabupaten)
17 62,90 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik
Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di
Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intervensi eliminasi filariasis
(kabupaten)
14 42 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik
Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang
ditemukan yang memulai
pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat
Persentase ODHA baru ditemukan yang
memulai pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat (%)
95 22,72 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di
Papua dan Papua Barat
Cakupan penemuan dan pengobatan TBC
(TBC treatment coverage) di Papua dan Papua
Barat (%)
90 11,65 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan
pengobatan kasus kusta di Papua
dan Papua Barat
Persentase penderita kusta yang
menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu
di Papua dan Papua Barat (%)
72 32 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai
bersyarat bagi keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh bantuan tunai bersyarat
(Keluarga Penerima Manfaat/KPM)
10.000.000 514 Kab/Kota; 34 Provinsi Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial
Papua - 64
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
KPM yang memperoleh bantuan sosial
pangan melalui program sembako (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM)
5.513.785 0,0 11 Provinsi; 181 Kab/Kota Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
KPM yang memperoleh bantuan sosial
pangan melalui program sembako (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM)
Penyelenggaraan bantuan sosial
pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi
Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau
Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya,
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab.
Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk
Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab.
Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan
Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara,
Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab.
Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku
Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram
Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab.
Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka,
Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu
Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya,
Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor
Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat,
Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab.
Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab.
Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom,
Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven
Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab.
Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya,
Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai,
Kab. Mimika
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial 4.847.877
berkas 4, hlm. 77Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
KPM yang memperoleh bantuan sosial
pangan melalui program sembako (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM)
5.513.785 0,0 11 Provinsi; 181 Kab/Kota Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
KPM yang memperoleh bantuan sosial
pangan melalui program sembako (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM)
Penyelenggaraan bantuan sosial
pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi
Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau
Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya,
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab.
Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk
Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab.
Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan
Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara,
Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab.
Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku
Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram
Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab.
Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka,
Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu
Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya,
Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor
Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat,
Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab.
Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab.
Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom,
Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven
Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab.
Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya,
Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai,
Kab. Mimika
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial 4.847.877
Papua - 65
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyelenggaraan pemberdayaan
komunitas adat terpencil (KAT)
Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil
(KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan
(keluarga)
70
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny
Jaya, Kab. Nduga
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan
akta kelahiran pada penduduk 0 -
17 tahun
Persentase cakupan kepemilikan akta
kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)
100 34 Provinsi
Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)
Terpadu
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan sekolah terintegrasi
berpola asrama satu atap
Jumlah unit sekolah baru SMP yang
dibangun dan beroperasi
3,70 Kab. Tambrauw Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Penerapan sekolah terintegrasi
berpola asrama satu atap
Jumlah ruang kelas SMP dibangun DAK DAK Tersebar Program Pendidikan Dasar dan Menengah Pemerintah Daerah
Penerapan sekolah terintegrasi
berpola asrama satu atap
Jumlah ruang kelas SMA dibangun DAK DAK Tersebar Program Pendidikan Dasar dan Menengah Pemerintah Daerah
Penerapan Sekolah Terintegrasi
Berpola Asrama
Jumlah asrama SMA yang dibangun DAK DAK Tersebar Program Pendidikan Dasar dan Menengah Pemerintah Daerah
Penyediaan Guru Daerah Khusus Jumlah guru dalam layanan khusus (orang) 64 16
Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota
Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat,
Kab. Sorong Selatan, Kab. Peg. Arfak,
Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab.
Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan
Program Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pengembangan Sekolah Menengah
Kejuruan Mendukung industri
kreatif, pariwisata, energi, dan
pertanian (sagu, kakao)
Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi
(sekolah)
1 40,90 Tersebar Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Ruang Praktik Siswa/Keterampilan
yang dibangun
Jumlah ruang praktik siswa/keterampilan
yang dibangun
DAK DAK Tersebar Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pemerintah Daerah
Pembangunan unit Sekolah Baru
SMK Pariwisata
Jumlah unit sekolah baru SMK dibangun 8,90 Kab. Teluk Wondama Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
berkas 4, hlm. 78Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyelenggaraan pemberdayaan
komunitas adat terpencil (KAT)
Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil
(KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan
(keluarga)
70
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny
Jaya, Kab. Nduga
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan
akta kelahiran pada penduduk 0 -
17 tahun
Persentase cakupan kepemilikan akta
kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)
100 34 Provinsi
Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)
Terpadu
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan sekolah terintegrasi
berpola asrama satu atap
Jumlah unit sekolah baru SMP yang
dibangun dan beroperasi
3,70 Kab. Tambrauw Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Penerapan sekolah terintegrasi
berpola asrama satu atap
Jumlah ruang kelas SMP dibangun DAK DAK Tersebar Program Pendidikan Dasar dan Menengah Pemerintah Daerah
Penerapan sekolah terintegrasi
berpola asrama satu atap
Jumlah ruang kelas SMA dibangun DAK DAK Tersebar Program Pendidikan Dasar dan Menengah Pemerintah Daerah
Penerapan Sekolah Terintegrasi
Berpola Asrama
Jumlah asrama SMA yang dibangun DAK DAK Tersebar Program Pendidikan Dasar dan Menengah Pemerintah Daerah
Penyediaan Guru Daerah Khusus Jumlah guru dalam layanan khusus (orang) 64 16
Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota
Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat,
Kab. Sorong Selatan, Kab. Peg. Arfak,
Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab.
Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan
Program Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pengembangan Sekolah Menengah
Kejuruan Mendukung industri
kreatif, pariwisata, energi, dan
pertanian (sagu, kakao)
Jumlah sekolah SMK yang direvitalisasi
(sekolah)
1 40,90 Tersebar Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Ruang Praktik Siswa/Keterampilan
yang dibangun
Jumlah ruang praktik siswa/keterampilan
yang dibangun
DAK DAK Tersebar Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pemerintah Daerah
Pembangunan unit Sekolah Baru
SMK Pariwisata
Jumlah unit sekolah baru SMK dibangun 8,90 Kab. Teluk Wondama Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Papua - 66
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Siswa penerima program
pendidikan layanan khusus
(Pemberian Beasiswa Afirmasi
Mahasiswa untuk menempuh
pendidikan menengah (ADEM))
Jumlah penerima beasiswa ADEM (orang) 504 68
Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota
Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat,
Kab. Sorong Selatan, Kab. Peg. Arfak,
Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab.
Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan
Program Pendidkan Dasar dan Menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Kurikulum Yang Dikembangkan
(Penerapan Kurikulum Kontekstual
Papua)
Jumlah Kurikulum Yang Dikembangkan
(Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)
(paket)
16 24 Tersebar Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa
Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)
Jumlah penerima beasiswa ADIK (orang) 300 24,82
Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota
Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat,
Kab. Sorong Selatan, Kab. Peg. Arfak,
Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab.
Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan
Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Studi Penyelenggara
Rekognisi Pembelajaran Lampau
(RPL)
Jumlah program studi penyelenggara
Recognisi Pembelajaran Lampau di
Universitas Papua (prodi)
4 1 Kab. Manokwari, Kota Sorong Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
SDM DIKTI Yang Mengikuti
Sertifikasi Dosen
Jumlah dosen yang tersertifikasi (orang) 50 Papua dan Papua Barat Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Revitalisasi Pendidikan Tinggi
Vokasi
Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang
Direvitalisasi (unit)
1 9,50
Kab. Manokwari, Kota Sorong, Kab.
Sorong Selatan
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Kawasan Kakao
Luas lahan perkebunan kakao yang
difasilitasi (Ha*)
*) target nasional
11.750 19,54 Kab. Manokwari Selatan
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementerian Pertanian
Fasilitas penerapan budidaya
kacang tanah
Luas lahan kacang tanah yang difasilitasi
(Ha)
300 4,02
Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari,
Kab. Manokwari Selatan, Kab.
Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama,
Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong
Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
berkas 4, hlm. 79Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Siswa penerima program
pendidikan layanan khusus
(Pemberian Beasiswa Afirmasi
Mahasiswa untuk menempuh
pendidikan menengah (ADEM))
Jumlah penerima beasiswa ADEM (orang) 504 68
Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota
Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat,
Kab. Sorong Selatan, Kab. Peg. Arfak,
Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab.
Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan
Program Pendidkan Dasar dan Menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Kurikulum Yang Dikembangkan
(Penerapan Kurikulum Kontekstual
Papua)
Jumlah Kurikulum Yang Dikembangkan
(Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)
(paket)
16 24 Tersebar Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa
Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)
Jumlah penerima beasiswa ADIK (orang) 300 24,82
Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota
Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat,
Kab. Sorong Selatan, Kab. Peg. Arfak,
Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab.
Teluk Wondama, Kab. Manokwari Selatan
Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Studi Penyelenggara
Rekognisi Pembelajaran Lampau
(RPL)
Jumlah program studi penyelenggara
Recognisi Pembelajaran Lampau di
Universitas Papua (prodi)
4 1 Kab. Manokwari, Kota Sorong Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
SDM DIKTI Yang Mengikuti
Sertifikasi Dosen
Jumlah dosen yang tersertifikasi (orang) 50 Papua dan Papua Barat Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Revitalisasi Pendidikan Tinggi
Vokasi
Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi yang
Direvitalisasi (unit)
1 9,50
Kab. Manokwari, Kota Sorong, Kab.
Sorong Selatan
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Kawasan Kakao
Luas lahan perkebunan kakao yang
difasilitasi (Ha*)
*) target nasional
11.750 19,54 Kab. Manokwari Selatan
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementerian Pertanian
Fasilitas penerapan budidaya
kacang tanah
Luas lahan kacang tanah yang difasilitasi
(Ha)
300 4,02
Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari,
Kab. Manokwari Selatan, Kab.
Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama,
Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong
Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Papua - 67
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Kawasan sayuran lainnya
Luas lahan perkebunan sayur yang difasilitasi
(Ha)
350 30,95
Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari,
Kab. Manokwari Selatan, Kab.
Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama,
Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong
Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Kementerian Pertanian
Kawasan Tanaman Obat di Papua
dan Papua Barat
Luas kawasan tanaman obat yang difasilitasi
(Ha)
310 3
Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari,
Kab. Manokwari Selatan, Kab.
Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama,
Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong
Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Kementerian Pertanian
Hijauan pakan ternak
Luas lahan hijauan pakan ternak yang
difasilitasi (Ha)
100 8,72
Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari,
Kab. Manokwari Selatan, Kab.
Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama,
Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong
Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis
Peternakan Rakyat
Kementerian Pertanian
Pengolahan Sagu Papua dan Papua
Barat
Jumlah unit pengolahan sagu (unit) 1 1,92
Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari,
Kab. Manokwari Selatan, Kab.
Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama,
Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong
Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementerian Pertanian
Wirausaha pemula yang didukung
modal awal usaha (start up capital)
Jumlah wirausaha pemula yang didukung
modal awal usaha (start up capital) (orang)
26 2,00
Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Maybrat,
Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrauw,
Kab. Manokwari Selatan
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Kementerian KUKM
berkas 4, hlm. 80Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Kawasan sayuran lainnya
Luas lahan perkebunan sayur yang difasilitasi
(Ha)
350 30,95
Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari,
Kab. Manokwari Selatan, Kab.
Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama,
Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong
Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Kementerian Pertanian
Kawasan Tanaman Obat di Papua
dan Papua Barat
Luas kawasan tanaman obat yang difasilitasi
(Ha)
310 3
Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari,
Kab. Manokwari Selatan, Kab.
Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama,
Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong
Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Kementerian Pertanian
Hijauan pakan ternak
Luas lahan hijauan pakan ternak yang
difasilitasi (Ha)
100 8,72
Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari,
Kab. Manokwari Selatan, Kab.
Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama,
Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong
Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis
Peternakan Rakyat
Kementerian Pertanian
Pengolahan Sagu Papua dan Papua
Barat
Jumlah unit pengolahan sagu (unit) 1 1,92
Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari,
Kab. Manokwari Selatan, Kab.
Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama,
Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong
Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementerian Pertanian
Wirausaha pemula yang didukung
modal awal usaha (start up capital)
Jumlah wirausaha pemula yang didukung
modal awal usaha (start up capital) (orang)
26 2,00
Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Maybrat,
Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrauw,
Kab. Manokwari Selatan
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Kementerian KUKM
Papua - 68
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pelatihan Vocational
Jumlah pelaku koperasi dan UKM yang
dilatih (orang)
100 1,75
Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Maybrat,
Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrauw,
Kab. Manokwari Selatan
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Kementerian KUKM
Wirausaha industri pangan, barang
dari kayu, dan furnitur yang telah
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis
produksi, bantuan start up capital
Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)
2 0,30
Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Maybrat,
Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrauw,
Kab. Manokwari Selatan
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,
Menengah, dan Aneka
Kementerian
Perindustrian
Pembangunan dan revitalisasi
sentra IKM
Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi DAK DAK
Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari,
Kab. Manokwari Selatan, Kab.
Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama,
Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong
Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)
Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan
sarana pendukung dan promosi
DPP Baru Raja Ampat
Prasarana dan sarana pendukung dan
promosi pariwisata yang dibangun
DAK DAK Kab. Raja Ampat Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan
sarana pendukung dan promosi
pariwisata Danau Anggi
Prasarana dan sarana pendukung dan
promosi pariwisata yang dibangun
DAK DAK Kab. Pegunungan Arfak Pemerintah Daerah
Pasar Rakyat Yang
Dibangun/Direvitalisasi
Terbangunnya Pasar Rakyat 50,40
Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari,
Kab. Manokwari Selatan, Kab.
Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama,
Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong
Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Peningkatan kewirausahaan dan
bantuan pemasaran
Jumlah wirausahawan yang ditingkatkan dan
mendapat bantuan pemasaran (PMKM)
214 13,80
Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Maybrat,
Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrauw,
Kab. Manokwari Selatan
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
berkas 4, hlm. 81Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pelatihan Vocational
Jumlah pelaku koperasi dan UKM yang
dilatih (orang)
100 1,75
Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Maybrat,
Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrauw,
Kab. Manokwari Selatan
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Kementerian KUKM
Wirausaha industri pangan, barang
dari kayu, dan furnitur yang telah
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis
produksi, bantuan start up capital
Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)
2 0,30
Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Maybrat,
Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrauw,
Kab. Manokwari Selatan
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,
Menengah, dan Aneka
Kementerian
Perindustrian
Pembangunan dan revitalisasi
sentra IKM
Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi DAK DAK
Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari,
Kab. Manokwari Selatan, Kab.
Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama,
Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong
Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)
Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan
sarana pendukung dan promosi
DPP Baru Raja Ampat
Prasarana dan sarana pendukung dan
promosi pariwisata yang dibangun
DAK DAK Kab. Raja Ampat Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan
sarana pendukung dan promosi
pariwisata Danau Anggi
Prasarana dan sarana pendukung dan
promosi pariwisata yang dibangun
DAK DAK Kab. Pegunungan Arfak Pemerintah Daerah
Pasar Rakyat Yang
Dibangun/Direvitalisasi
Terbangunnya Pasar Rakyat 50,40
Wilayah Adat Domberay (Kab. Manokwari,
Kab. Manokwari Selatan, Kab.
Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama,
Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Teluk Bintuni, Kab. Sorong, Kab. Sorong
Selatan, Kab. Raja Ampat, Kota Sorong)
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Peningkatan kewirausahaan dan
bantuan pemasaran
Jumlah wirausahawan yang ditingkatkan dan
mendapat bantuan pemasaran (PMKM)
214 13,80
Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Maybrat,
Kab. Teluk Wondama, Kab. Tambrauw,
Kab. Manokwari Selatan
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Papua - 69
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyediaan Energi Listrik Jumlah penduduk teraliri listrik (orang) 21.641 952,65
Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Manokwari
Selatan, Kab. Teluk Wondama, Kab.
Sorong Selatan
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi
Energi
Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor Jumlah titik sumur bor (unit) 10 33,93
Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab.
Teluk Bintuni, Kab. Raja Ampat, Kab.
Sorong, Kab. Tambrauw, Kab.
Pegunungan Arfak, Kab. Manokwari, Kab.
Manokwari Selatan, Kab. Teluk Wondama
Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE Jumlah BTS terbangun (unit) 20 112
Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kab.
Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Sorong
Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab.
Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab.
Manokwari Selatan
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo
Layanan Akses Internet Jumlah akses internet terpasang (unit) 20 20,76
Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota
Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat,
Kab. Sorong Selatan, Kab. Pegunungan
Arfak, Kab. Manokwari, Kab. Teluk
Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab.
Manokwari Selatan
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo
Pembangunan Rumah Khusus Jumlah rumah khusus yang dibangun 41,02
Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk
Bintuni, Kab. Manokwari, Kab. Raja
Ampat, Kab. Pegunungan Arfak
Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM Jumlah SPAM terbangun (unit) 10 288,50
Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat,
Kab. Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Teluk
Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab.
Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab.
Maybrat, Kab. Pegunungan Arfak
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Jumlah sambungan rumah terlayani 203,17
Kab. Tambrauw, Kab. Raja Ampat, Kab.
Teluk Bintuni
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
berkas 4, hlm. 82Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyediaan Energi Listrik Jumlah penduduk teraliri listrik (orang) 21.641 952,65
Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Manokwari
Selatan, Kab. Teluk Wondama, Kab.
Sorong Selatan
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi
Energi
Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor Jumlah titik sumur bor (unit) 10 33,93
Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab.
Teluk Bintuni, Kab. Raja Ampat, Kab.
Sorong, Kab. Tambrauw, Kab.
Pegunungan Arfak, Kab. Manokwari, Kab.
Manokwari Selatan, Kab. Teluk Wondama
Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE Jumlah BTS terbangun (unit) 20 112
Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kab.
Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab. Sorong
Selatan, Kab. Pegunungan Arfak, Kab.
Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab.
Manokwari Selatan
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo
Layanan Akses Internet Jumlah akses internet terpasang (unit) 20 20,76
Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kota
Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat,
Kab. Sorong Selatan, Kab. Pegunungan
Arfak, Kab. Manokwari, Kab. Teluk
Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab.
Manokwari Selatan
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo
Pembangunan Rumah Khusus Jumlah rumah khusus yang dibangun 41,02
Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk
Bintuni, Kab. Manokwari, Kab. Raja
Ampat, Kab. Pegunungan Arfak
Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM Jumlah SPAM terbangun (unit) 10 288,50
Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat,
Kab. Sorong, Kab. Tambrauw, Kab. Teluk
Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab.
Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab.
Maybrat, Kab. Pegunungan Arfak
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Jumlah sambungan rumah terlayani 203,17
Kab. Tambrauw, Kab. Raja Ampat, Kab.
Teluk Bintuni
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Papua - 70
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan Tempat
Pembuangan Akhir
Jumlah Tempat Pembuangan Akhir
terbangun (unit)
5 140,63
Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab.
Sorong, Kab. Maybrat, Kab. Manokwari,
Kab. Manokwari Selatan, Kab.
Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama,
Kab. Teluk Bintuni
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
Tambahan debit air baku di daerah 3T
(m3/detik)
53,93
Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat,
Kab. Teluk Wondama, Kab. Maybrat, Kab.
Tambrauw
Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Pengembangan Bandar Udara
Rendani
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
1
(selesai)
250 Kab. Manokwari Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pengembangan Bandar Udara Babo
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan
38,12 Kab. Teluk Bintuni Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pengembangan Bandar Udara
Domine Eduard Osok
Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan
180 Kab.Sorong Pelayanan Angkutan Udara Perintis dan Jembatan Udara
Kementerian
Perhubungan
Pengembangan Bandar Udara
Marinda (Waisai)
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan
0,77 Kab. Raja Ampat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan Bandar Udara
Wasior Baru
Jumlah bandara baru yang dibangun (lokasi)
1
(selesai)
600 Kab. Teluk Wondama Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan Bandar Udara
Manokwari Selatan
Jumlah bandara baru yang dibangun 600 Kab. Manokwari Selatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan Bandara Anggi
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
1
(selesai)
250 Kab. Pegunungan Arfak Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan jalan Trans Papua
Barat
Panjang jalan yang dibangun (km) 50,54 2.768,61 Papua Barat Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pembangunan Jembatan di Jalan
Trans Papua Barat
Panjang Jembatan yang dibangun (m) 887,40 2.206,50 Papua Barat Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Penanganan jalan lingkar Danau
Anggi Giji dan Anggi Gida
Panjang jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya
60 Kab. Pegunungan Arfak Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Penanganan Jalan Bintuni -
Susumuk
Panjang Jalan yang dibangun (km) 5,50 250 Papua Barat Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
berkas 4, hlm. 83Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan Tempat
Pembuangan Akhir
Jumlah Tempat Pembuangan Akhir
terbangun (unit)
5 140,63
Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw, Kab.
Sorong, Kab. Maybrat, Kab. Manokwari,
Kab. Manokwari Selatan, Kab.
Pegunungan Arfak, Kab. Teluk Wondama,
Kab. Teluk Bintuni
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
Tambahan debit air baku di daerah 3T
(m3/detik)
53,93
Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat,
Kab. Teluk Wondama, Kab. Maybrat, Kab.
Tambrauw
Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Pengembangan Bandar Udara
Rendani
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
1
(selesai)
250 Kab. Manokwari Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pengembangan Bandar Udara Babo
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan
38,12 Kab. Teluk Bintuni Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pengembangan Bandar Udara
Domine Eduard Osok
Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan
180 Kab.Sorong Pelayanan Angkutan Udara Perintis dan Jembatan Udara
Kementerian
Perhubungan
Pengembangan Bandar Udara
Marinda (Waisai)
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan
0,77 Kab. Raja Ampat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan Bandar Udara
Wasior Baru
Jumlah bandara baru yang dibangun (lokasi)
1
(selesai)
600 Kab. Teluk Wondama Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan Bandar Udara
Manokwari Selatan
Jumlah bandara baru yang dibangun 600 Kab. Manokwari Selatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan Bandara Anggi
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
1
(selesai)
250 Kab. Pegunungan Arfak Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan jalan Trans Papua
Barat
Panjang jalan yang dibangun (km) 50,54 2.768,61 Papua Barat Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pembangunan Jembatan di Jalan
Trans Papua Barat
Panjang Jembatan yang dibangun (m) 887,40 2.206,50 Papua Barat Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Penanganan jalan lingkar Danau
Anggi Giji dan Anggi Gida
Panjang jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya
60 Kab. Pegunungan Arfak Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Penanganan Jalan Bintuni -
Susumuk
Panjang Jalan yang dibangun (km) 5,50 250 Papua Barat Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Papua - 71
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Literasi digital pemasaran produk
unggulan daerah tertinggal
Persentase kenaikan volume penjualan
produk unggulan daerah tertinggal yang
dipasarkan melalui platform digital (%)
5 7
Kab. Sorong, Kab. Manokwari Selatan,
Kab. Sorong Selatan, Kab. Maybrat, Kab.
Teluk Wondama, Kab. Pegunungan Arfak,
Kab. Teluk Bintuni, Kab. Tambrauw
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/peningkatan jalan
desa strategis di daerah tertinggal
Panjang jalan desa strategis yang dibangun/
ditingkatkan di daerah tertinggal (km)
1,73 5,76 Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Sorong Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal (paket)
1 9,60
Kab. Sorong, Manokwari Selatan, Sorong
Selatan, Maybrat, Teluk Wondama,
Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni,
Tambrauw
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan sarana dan
prasarana air bersih dan sanitasi di
daerah tertinggal
Jumlah sarana dan prasarana air bersih dan
sanitasi yang dibangun dan fungsional di
daerah tertinggal (unit)
1 6,40
Kab. Teluk Wondama, Maybrat,
Tambrauw, Pegunungan Arfak
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Peningkatan kapasitas tenaga kerja
di daerah tertinggal
Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan
kapasitasnya di daerah tertinggal (orang)
118 4,72
Kab. Sorong, Kab. Peg. Arfak, Kab. Teluk
Bintuni, Kab. Maybrat, Kab. Teluk
Wondama, Kab. Sorong Selatan, Kab.
Manokwari Selatan, Kab. Tambrauw
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Embung Dan
Bangunan Air Lainnya di Daerah
Tertinggal Rawan Pangan
Jumlah Embung dan Bangunan Air lainnya
yang dibangun dan fungsional di daerah
tertentu rawan pangan (unit)
4 48
Kab. Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk
Wondama, Maybrat, Pegunungan Arfak,
Teluk Bintuni
Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dan Aparatur Pemda Dalam
Penanggulangan Bencana Di
Daerah Tertinggal
Jumlah masyarakat terdampak bencana yang
ditingkatkan kapasitasnya dalam
peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)
(orang)
392 9,88
Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab.
Manokwari Selatan, Kab. Teluk Wondama
Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Penyediaan Sarana Air Bersih dan
Sanitasi Di Daerah Pulau Kecil dan
Terluar
Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang
Dibangun dan Fungsional di Pulau Kecil dan
Terluar (unit)
1 6,60 Kab. Teluk Wondama Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
dan pemerintah daerah di daerah
rawan konflik
Jumlah Masyarakat dan Pemerintah Daerah
yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah
Tertentu Rawan Konflik (orang)
78 2,08 Kab. Sorong Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
berkas 4, hlm. 84Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Literasi digital pemasaran produk
unggulan daerah tertinggal
Persentase kenaikan volume penjualan
produk unggulan daerah tertinggal yang
dipasarkan melalui platform digital (%)
5 7
Kab. Sorong, Kab. Manokwari Selatan,
Kab. Sorong Selatan, Kab. Maybrat, Kab.
Teluk Wondama, Kab. Pegunungan Arfak,
Kab. Teluk Bintuni, Kab. Tambrauw
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/peningkatan jalan
desa strategis di daerah tertinggal
Panjang jalan desa strategis yang dibangun/
ditingkatkan di daerah tertinggal (km)
1,73 5,76 Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Sorong Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal (paket)
1 9,60
Kab. Sorong, Manokwari Selatan, Sorong
Selatan, Maybrat, Teluk Wondama,
Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni,
Tambrauw
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan sarana dan
prasarana air bersih dan sanitasi di
daerah tertinggal
Jumlah sarana dan prasarana air bersih dan
sanitasi yang dibangun dan fungsional di
daerah tertinggal (unit)
1 6,40
Kab. Teluk Wondama, Maybrat,
Tambrauw, Pegunungan Arfak
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Peningkatan kapasitas tenaga kerja
di daerah tertinggal
Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan
kapasitasnya di daerah tertinggal (orang)
118 4,72
Kab. Sorong, Kab. Peg. Arfak, Kab. Teluk
Bintuni, Kab. Maybrat, Kab. Teluk
Wondama, Kab. Sorong Selatan, Kab.
Manokwari Selatan, Kab. Tambrauw
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Embung Dan
Bangunan Air Lainnya di Daerah
Tertinggal Rawan Pangan
Jumlah Embung dan Bangunan Air lainnya
yang dibangun dan fungsional di daerah
tertentu rawan pangan (unit)
4 48
Kab. Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk
Wondama, Maybrat, Pegunungan Arfak,
Teluk Bintuni
Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dan Aparatur Pemda Dalam
Penanggulangan Bencana Di
Daerah Tertinggal
Jumlah masyarakat terdampak bencana yang
ditingkatkan kapasitasnya dalam
peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)
(orang)
392 9,88
Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab.
Manokwari Selatan, Kab. Teluk Wondama
Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Penyediaan Sarana Air Bersih dan
Sanitasi Di Daerah Pulau Kecil dan
Terluar
Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang
Dibangun dan Fungsional di Pulau Kecil dan
Terluar (unit)
1 6,60 Kab. Teluk Wondama Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
dan pemerintah daerah di daerah
rawan konflik
Jumlah Masyarakat dan Pemerintah Daerah
yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Daerah
Tertentu Rawan Konflik (orang)
78 2,08 Kab. Sorong Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Papua - 72
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penugasan Khusus Tenaga
Kesehatan di Papua dan Papua
Barat
Jumlah kumulatif penempatan baru dan
pemulangan tenaga kesehatan pada
penugasan khusus secara tim dan individu di
Papua dan Papua Barat (orang)
104 14,30 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di
Wilayah Papua dan Papua Barat
Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis
yang di dayagunakan di wilayah Papua dan
Papua Barat (orang)
10 6,80 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
Kementerian PUPR
Kemenhub
Kementerian
Pertanian
Kementerian KP
Kementerian
Pariwisata
Kementerian KUKM
Kementerian
Perindustrian
Kementerian ESDM;
Kemenkominfo;
1. Program Penyelenggaraan Jalan
2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Udara
3. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
4. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis
Peternakan Rakyat
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
6. Program Pengembangan Kepariwisataan
7. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
8. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,
Menengah, dan Aneka
9. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan
Konservasi Energi
10. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi
11. Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
12. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
13. Program Aksesibilitas
14. Telekomunikasi dan Informasi
15. Program Guru dan Tenaga Kependidikan
16. Program pendidikan dasar dan menengah
17. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
18. Program Penelitian dan Pengembangan
Wilayah Adat Bomberay:
Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana
3.195,48 68,90
Peningkatan IPM di 2 Kabupaten: Kab.
Fakfak, Kab. Kaimana
Wilayah Adat Papua : Bomberay
berkas 4, hlm. 85Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penugasan Khusus Tenaga
Kesehatan di Papua dan Papua
Barat
Jumlah kumulatif penempatan baru dan
pemulangan tenaga kesehatan pada
penugasan khusus secara tim dan individu di
Papua dan Papua Barat (orang)
104 14,30 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
Pendayagunaan Dokter Spesialis di
Wilayah Papua dan Papua Barat
Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis
yang di dayagunakan di wilayah Papua dan
Papua Barat (orang)
10 6,80 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
Kementerian PUPR
Kemenhub
Kementerian
Pertanian
Kementerian KP
Kementerian
Pariwisata
Kementerian KUKM
Kementerian
Perindustrian
Kementerian ESDM;
Kemenkominfo;
1. Program Penyelenggaraan Jalan
2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Udara
3. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
4. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis
Peternakan Rakyat
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
6. Program Pengembangan Kepariwisataan
7. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
8. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,
Menengah, dan Aneka
9. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan
Konservasi Energi
10. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi
11. Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
12. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
13. Program Aksesibilitas
14. Telekomunikasi dan Informasi
15. Program Guru dan Tenaga Kependidikan
16. Program pendidikan dasar dan menengah
17. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
18. Program Penelitian dan Pengembangan
Wilayah Adat Bomberay:
Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana
3.195,48 68,90
Peningkatan IPM di 2 Kabupaten: Kab.
Fakfak, Kab. Kaimana
Wilayah Adat Papua : Bomberay
Papua - 73
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pelaksanaan imunisasi dasar
lengkap di Papua dan Papua Barat
Persentase bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua
dan Papua Barat (%)
95 40,60 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi
Malaria Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi
malaria (kabupaten)
17 62,90 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik
Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di
Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intervensi eliminasi filariasis
(kabupaten)
14 42 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik
Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang
ditemukan yang memulai
pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat
Persentase ODHA baru ditemukan yang
memulai pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat (%)
95 22,70 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di
Papua dan Papua Barat
Cakupan penemuan dan pengobatan TBC
(TBC treatment coverage) di Papua dan Papua
Barat (%)
90 11,80 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan
pengobatan kasus kusta di Papua
dan Papua Barat
Persentase penderita kusta yang
menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu
di Papua dan Papua Barat (%)
72 32 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai
bersyarat bagi keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh bantuan tunai bersyarat
(Keluarga Penerima Manfaat/KPM)
10.000.000 514 Kab/Kota; 34 Provinsi Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial
berkas 4, hlm. 86Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pelaksanaan imunisasi dasar
lengkap di Papua dan Papua Barat
Persentase bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua
dan Papua Barat (%)
95 40,60 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan
Intensifikasi Percepatan Eliminasi
Malaria Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intensifikasi upaya eliminasi
malaria (kabupaten)
17 62,90 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik
Kementerian Kesehatan
Intervensi eliminasi filariasis di
Papua dan Papua Barat
Jumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua
Barat dengan intervensi eliminasi filariasis
(kabupaten)
14 42 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik
Kementerian Kesehatan
Pengobatan ODHA baru yang
ditemukan yang memulai
pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat
Persentase ODHA baru ditemukan yang
memulai pengobatan ARV di Papua dan
Papua Barat (%)
95 22,70 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Penemuan dan pengobatan TB di
Papua dan Papua Barat
Cakupan penemuan dan pengobatan TBC
(TBC treatment coverage) di Papua dan Papua
Barat (%)
90 11,80 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Intensifikasi penemuan dan
pengobatan kasus kusta di Papua
dan Papua Barat
Persentase penderita kusta yang
menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu
di Papua dan Papua Barat (%)
72 32 Seluruh Kab./Kota di Papua Barat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan
Penyelenggaraan bantuan tunai
bersyarat bagi keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh bantuan tunai bersyarat
(Keluarga Penerima Manfaat/KPM)
10.000.000 514 Kab/Kota; 34 Provinsi Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial
Papua - 74
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Pangan melalui Program Sembako (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM)
5.513.785 11 Provinsi; 181 Kab/Kota Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
KPM yang memperoleh bantuan sosial
pangan melalui program sembako (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM)
Penyelenggaraan bantuan sosial
pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi
Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau
Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya,
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab.
Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk
Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab.
Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan
Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara,
Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab.
Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku
Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram
Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab.
Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka,
Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu
Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya,
Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor
Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat,
Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab.
Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab.
Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom,
Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven
Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab.
Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya,
Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai,
Kab. Mimika
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial 4.847.877
berkas 4, hlm. 87Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Pangan melalui Program Sembako (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM)
5.513.785 11 Provinsi; 181 Kab/Kota Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
KPM yang memperoleh bantuan sosial
pangan melalui program sembako (Keluarga
Penerima Manfaat/KPM)
Penyelenggaraan bantuan sosial
pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
11 Provinsi; 182 Kab/Kota, Sulawesi
Tengah, Kab. Kepulauan Sula, Pulau
Taliabu*, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya,
Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah,
Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab.
Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya,
Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Teluk
Wondama, Kab. Teluk Bintuni, Kab.
Manokwari, Kab. Sorong Selatan, Kab.
Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab.
Tambrauw, Kab. Maybrat, Kab.
Manokwari Selatan, Kab. Pegunungan
Arfak, Kota Sorong, Kab. Lombok Utara,
Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una, Kab.
Kepulauan Mentawai, Kab. Maluku
Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram
Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kab.
Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka,
Manggarai Timur, Rote Ndao, Sabu
Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya,
Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor
Tengah Selatan, Nusa Tenggara Barat,
Kab. Supiori, Kab. Biak Numfor, Kab.
Kepulauan Yapen, Kab. Waropen, Kab.
Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab.
Jayapura, Kota Jayapura, Kab. Keerom,
Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Boven
Digoel, Kab. Merauke, Kab. Fak-Fak, Kab.
Kaimana, Kab. Nabire, Kab. Intan Jaya,
Kab. Paniai, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai,
Kab. Mimika
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial 4.847.877
Papua - 75
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyelenggaraan pemberdayaan
komunitas adat terpencil (KAT)
Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil
(KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan
(keluarga)
70
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny
Jaya, Kab. Nduga
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan
akta kelahiran pada penduduk 0 -
17 tahun
Persentase cakupan kepemilikan akta
kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)
100 34 Provinsi
Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)
Terpadu
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan Sekolah Terintegrasi
Berpola Asrama
Jumlah unit sekolah baru SMA yang
dibangun dan beroperasi
6,30 Tersebar Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pengembangan Sekolah Menengah
Kejuruan berbasis pariwisata
Jumlah unit sekolah SMK yang direvitalisasi
(sekolah)
1 8,18 Tersebar Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi
Mahasiswa untuk menempuh
pendidikan menengah (ADEM)
Jumlah penerima beasiswa ADEM (orang) 96 15 Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak Program pendidikan dasar dan menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa
Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)
Jumlah penerima beasiswa ADIK (orang) 260 21,67 Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh
Luas lahan lada, pala, dan cengkeh yang
difasilitasi (Ha*)
*) target nasional
32.030 61,05 Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementerian Pertanian
Bibit Rumput Laut yang
Didistribusikan ke Masyarakat
Jumlah bibit rumput laut yang
didistribusikan (kg)
800 0,12 Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Wirausaha pemula yang didukung
modal awal usaha (start up capital)
Jumlah wirausaha pemula yang didukung
modal awal usaha (start up capital) (orang)
10 0,60 Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Kementerian KUKM
Wirausaha industri pangan, barang
dari kayu, dan furnitur yang telah
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis
produksi, bantuan start up capital
Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)
3 0,44 Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,
Menengah, dan Aneka
Kementerian
Perindustrian
berkas 4, hlm. 88Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyelenggaraan pemberdayaan
komunitas adat terpencil (KAT)
Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil
(KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan
(keluarga)
70
Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab.
Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab.
Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan
Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny
Jaya, Kab. Nduga
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
Peningkatan cakupan kepemilikan
akta kelahiran pada penduduk 0 -
17 tahun
Persentase cakupan kepemilikan akta
kelahiran pada penduduk 0 - 17 tahun (%)
100 34 Provinsi
Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)
Terpadu
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan Sekolah Terintegrasi
Berpola Asrama
Jumlah unit sekolah baru SMA yang
dibangun dan beroperasi
6,30 Tersebar Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pengembangan Sekolah Menengah
Kejuruan berbasis pariwisata
Jumlah unit sekolah SMK yang direvitalisasi
(sekolah)
1 8,18 Tersebar Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pemberian Beasiswa Afirmasi
Mahasiswa untuk menempuh
pendidikan menengah (ADEM)
Jumlah penerima beasiswa ADEM (orang) 96 15 Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak Program pendidikan dasar dan menengah
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Mahasiswa Penerima Beasiswa
Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)
Jumlah penerima beasiswa ADIK (orang) 260 21,67 Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh
Luas lahan lada, pala, dan cengkeh yang
difasilitasi (Ha*)
*) target nasional
32.030 61,05 Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementerian Pertanian
Bibit Rumput Laut yang
Didistribusikan ke Masyarakat
Jumlah bibit rumput laut yang
didistribusikan (kg)
800 0,12 Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Wirausaha pemula yang didukung
modal awal usaha (start up capital)
Jumlah wirausaha pemula yang didukung
modal awal usaha (start up capital) (orang)
10 0,60 Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Kementerian KUKM
Wirausaha industri pangan, barang
dari kayu, dan furnitur yang telah
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis
produksi, bantuan start up capital
Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan
kewirausahaan dan teknis produksi (IKM)
3 0,44 Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,
Menengah, dan Aneka
Kementerian
Perindustrian
Papua - 76
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan dan revitalisasi
sentra IKM
Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi DAK DAK Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan
sarana pendukung dan promosi
Teluk Triton
Prasarana dan sarana pendukung dan
promosi pariwisata yang dibangun
DAK DAK Kab. Kaimana Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik Jumlah penduduk teraliri listrik (orang) 14.487 238,16 Kab. Kaimana
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi
Energi
Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor Jumlah titik sumur bor (unit) 2 6,02 Kab. Kaimana Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE Jumlah BTS terbangun (unit) 2 26,50 Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo
Layanan Akses Internet Jumlah akses internet terpasang (unit) 2 5,44 Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo
Pembangunan SPAM Berbasis
Masyarakat
Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat
(unit)
1 28 Kab. Kaimana
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Jumlah unit SPAL Domestik (unit) 6.854 131 Kab. Fak-Fak
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Penanganan Jalan Fakfak (SP.
Moyana - Windesi)
Panjang jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya
120 Papua Barat Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Penanganan Jalan SP.3 Moyana -
Tiwara - Bofuer
Panjang jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya
135 Papua Barat Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Penanganan Jalan Sp.3 Moyana -
Wanoma
Panjang Jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya
120 Papua Barat Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pembangunan Jembatan Inari Panjang Jembatan yang dibangun 900 Papua Barat Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pembangunan Bandar Udara
Siboru
Jumlah bandara baru yang dibangun 1.138,53 Kab. Fak-Fak Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Peningkatan Kesejahteraan dan
Tata Kelola di Kecamatan Lokasi
Prioritas di Provinsi Papua Barat
Jumlah kecamatan prioritas yang sarana
prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan
pemerintahan-nya tersedia di Prov Papua
Barat (kecamatan)
3
Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec.
Ayau
Pembangunan dan peningkatan
SPAM
Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM
(kecamatan)
3 Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau Pemerintah Daerah
berkas 4, hlm. 89Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan dan revitalisasi
sentra IKM
Sentra IKM yang dibangun dan direvitalisasi DAK DAK Kab. Fak-Fak, Kab. Kaimana Pemerintah Daerah
Pembangunan prasarana dan
sarana pendukung dan promosi
Teluk Triton
Prasarana dan sarana pendukung dan
promosi pariwisata yang dibangun
DAK DAK Kab. Kaimana Pemerintah Daerah
Penyediaan Energi Listrik Jumlah penduduk teraliri listrik (orang) 14.487 238,16 Kab. Kaimana
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi
Energi
Kementerian ESDM
Pembangunan sumur bor Jumlah titik sumur bor (unit) 2 6,02 Kab. Kaimana Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/LASTMILE Jumlah BTS terbangun (unit) 2 26,50 Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo
Layanan Akses Internet Jumlah akses internet terpasang (unit) 2 5,44 Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo
Pembangunan SPAM Berbasis
Masyarakat
Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat
(unit)
1 28 Kab. Kaimana
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik
Jumlah unit SPAL Domestik (unit) 6.854 131 Kab. Fak-Fak
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Penanganan Jalan Fakfak (SP.
Moyana - Windesi)
Panjang jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya
120 Papua Barat Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Penanganan Jalan SP.3 Moyana -
Tiwara - Bofuer
Panjang jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya
135 Papua Barat Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Penanganan Jalan Sp.3 Moyana -
Wanoma
Panjang Jalan yang dibangun dan
ditingkatkan kapasitasnya
120 Papua Barat Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pembangunan Jembatan Inari Panjang Jembatan yang dibangun 900 Papua Barat Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pembangunan Bandar Udara
Siboru
Jumlah bandara baru yang dibangun 1.138,53 Kab. Fak-Fak Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Peningkatan Kesejahteraan dan
Tata Kelola di Kecamatan Lokasi
Prioritas di Provinsi Papua Barat
Jumlah kecamatan prioritas yang sarana
prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan
pemerintahan-nya tersedia di Prov Papua
Barat (kecamatan)
3
Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec.
Ayau
Pembangunan dan peningkatan
SPAM
Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM
(kecamatan)
3 Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau Pemerintah Daerah
Papua - 77
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Rehabilitasi Kantor Camat dan
Kantor Desa
Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor
Camat dan Kantor Desa nya dibangun
(kecamatan)
3 Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana
kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan sarpras
kesehatan (kecamatan)
3 Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat
kesehatan (kecamatan)
3 Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi
prasarana belajar
jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya
dibangun/direhabilitasi (kecamatan)
3 Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar
Jumlah kecamatan yang difasilitasi
pengadaan sarana belajar (kecamatan)
3 Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan
prasarana SMK
Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya
dibangun/dikembangkan (kecamatan)
3 Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
2 0,29 Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energ
Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun 6,60 Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
1 0,10 Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 44,14 588,79
Fakfak, Kaimana, Manokwari,
Manokwari Selatan, Maybrat,
Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong,
Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk
Bintuni, Teluk Wondama, DPP Baru
Raja Ampat
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kemendesa PDTT
2. Kemendagri
Desa Wisata (DEWI)
Jumlah desa yang dibangun sarana dan
prasarananya untuk mendukung destinasi
wisata (desa)
3 9,80 DPP Baru Raja Ampat Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
berkas 4, hlm. 90Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Rehabilitasi Kantor Camat dan
Kantor Desa
Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor
Camat dan Kantor Desa nya dibangun
(kecamatan)
3 Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana
kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan sarpras
kesehatan (kecamatan)
3 Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan alat-alat
kesehatan (kecamatan)
3 Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi
prasarana belajar
jumlah kecamatan yang prasarana belajarnya
dibangun/direhabilitasi (kecamatan)
3 Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar
Jumlah kecamatan yang difasilitasi
pengadaan sarana belajar (kecamatan)
3 Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan
prasarana SMK
Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-nya
dibangun/dikembangkan (kecamatan)
3 Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
2 0,29 Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energ
Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun 6,60 Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
1 0,10 Kec. Kep Ayau, Kec. Sausapor, Kec. Ayau Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 44,14 588,79
Fakfak, Kaimana, Manokwari,
Manokwari Selatan, Maybrat,
Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong,
Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk
Bintuni, Teluk Wondama, DPP Baru
Raja Ampat
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kemendesa PDTT
2. Kemendagri
Desa Wisata (DEWI)
Jumlah desa yang dibangun sarana dan
prasarananya untuk mendukung destinasi
wisata (desa)
3 9,80 DPP Baru Raja Ampat Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Papua - 78
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
0 9,99
Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari
Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja
Ampat, Sorong, Sorong Selatan,
Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa
(provinsi)
1 0,51
Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari
Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja
Ampat, Sorong, Sorong Selatan,
Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0 0,27
Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari
Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja
Ampat, Sorong, Sorong Selatan,
Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes
untuk mendukung produk unggulan desa
(desa)
11 4,28
Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari
Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja
Ampat, Sorong, Sorong Selatan,
Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,27
Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari
Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja
Ampat, Sorong, Sorong Selatan,
Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 91Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
0 9,99
Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari
Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja
Ampat, Sorong, Sorong Selatan,
Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa
(provinsi)
1 0,51
Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari
Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja
Ampat, Sorong, Sorong Selatan,
Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0 0,27
Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari
Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja
Ampat, Sorong, Sorong Selatan,
Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes
untuk mendukung produk unggulan desa
(desa)
11 4,28
Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari
Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja
Ampat, Sorong, Sorong Selatan,
Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,27
Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari
Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja
Ampat, Sorong, Sorong Selatan,
Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Papua - 79
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)
0 24,02
Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari
Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja
Ampat, Sorong, Sorong Selatan,
Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
621 173,34
Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari
Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja
Ampat, Sorong, Sorong Selatan,
Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)
4 0,62
Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari
Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja
Ampat, Sorong, Sorong Selatan,
Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari
Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja
Ampat, Sorong, Sorong Selatan,
Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1 0,66
Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari
Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja
Ampat, Sorong, Sorong Selatan,
Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)
Jumlah desa yang memperoleh bantuan
pendampingan melalui program TEKAD (desa)
168 361,75
Manokwari, Manokwari Selatan,
Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Fak Fak,
Kaimana, Maybrat
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
berkas 4, hlm. 92Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)
0 24,02
Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari
Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja
Ampat, Sorong, Sorong Selatan,
Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
621 173,34
Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari
Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja
Ampat, Sorong, Sorong Selatan,
Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)
4 0,62
Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari
Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja
Ampat, Sorong, Sorong Selatan,
Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari
Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja
Ampat, Sorong, Sorong Selatan,
Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1 0,66
Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari
Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja
Ampat, Sorong, Sorong Selatan,
Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk
Wondama
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)
Jumlah desa yang memperoleh bantuan
pendampingan melalui program TEKAD (desa)
168 361,75
Manokwari, Manokwari Selatan,
Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Fak Fak,
Kaimana, Maybrat
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Papua - 80
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
5 0,76
Sorong Selatan, Tambrauw, Kota Sorong,
Manokwari, Pegunungan Arfak
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional Raja
Ampat dan Manokwari
Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan
di Kab. Raja Ampat dan Manokwari
NA; 26.00 87,79 Kab. Raja Ampat dan Kab. Manokwari
1. Program Pengembangan Pariwisata
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan
3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
4. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian
Pariwisata
2. Kementerian
Pertanian
3. Kemendesa PDTT
4. Kementerian ESDM
Penerapan Sustainable Tourism
Practices Di Destinasi Utama dan
Prioritas
Jumlah destinasi pariwisata utama dan
prioritas yang menerapkan Sustainable
Tourism Practices (destinasi)
1 3 Kab. Raja Ampat Program Pengembangan Pariwisata Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
4 1 Kab. Manokwari
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
3 1,75 Kab. Manokwari
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan
kapasitas dan pemasarannya (BUMDes
bersama)
2 1,68 Kab. Raja Ampat dan Kab. Manokwari Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0 0,36 Kab. Raja Ampat dan Kab. Manokwari Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
2 80 Kab. Raja Ampat dan Kab. Manokwari Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha) 92.685 1.099,15 Papua Barat Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
berkas 4, hlm. 93Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
5 0,76
Sorong Selatan, Tambrauw, Kota Sorong,
Manokwari, Pegunungan Arfak
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional Raja
Ampat dan Manokwari
Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan
di Kab. Raja Ampat dan Manokwari
NA; 26.00 87,79 Kab. Raja Ampat dan Kab. Manokwari
1. Program Pengembangan Pariwisata
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan
3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
4. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian
Pariwisata
2. Kementerian
Pertanian
3. Kemendesa PDTT
4. Kementerian ESDM
Penerapan Sustainable Tourism
Practices Di Destinasi Utama dan
Prioritas
Jumlah destinasi pariwisata utama dan
prioritas yang menerapkan Sustainable
Tourism Practices (destinasi)
1 3 Kab. Raja Ampat Program Pengembangan Pariwisata Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
4 1 Kab. Manokwari
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
3 1,75 Kab. Manokwari
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan
kapasitas dan pemasarannya (BUMDes
bersama)
2 1,68 Kab. Raja Ampat dan Kab. Manokwari Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0 0,36 Kab. Raja Ampat dan Kab. Manokwari Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
2 80 Kab. Raja Ampat dan Kab. Manokwari Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha) 92.685 1.099,15 Papua Barat Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Papua - 81
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Werianggi Werabur
dan Bomberay - Tomage
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi
di Provinsi Papua Barat
35,6 59,52 Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas
29,30 Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
1.373 0,81 Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang
prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
2 24,66 Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang
dikembangkan ekonominya (Kawasan)
1 3,09 Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
0,63 Kab. Fak-Fak
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
1.373 1,04 Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
Kab. Fak-Fak Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
2,66
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
36
Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya
meningkat
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
berkas 4, hlm. 94Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Werianggi Werabur
dan Bomberay - Tomage
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi
di Provinsi Papua Barat
35,6 59,52 Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas
29,30 Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
1.373 0,81 Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang
prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
2 24,66 Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas yang
dikembangkan ekonominya (Kawasan)
1 3,09 Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
0,63 Kab. Fak-Fak
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
1.373 1,04 Kab. Teluk Wondama dan Kab. Fak-Fak Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
Kab. Fak-Fak Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
2,66
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
36
Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya
meningkat
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
Papua - 82
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima Plus
Berbasis Elektronik
1.369,74
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
2
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
44
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Papua Barat
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
808
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
1 0,56 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) peta dasar
skala besar
Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk
hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 95Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima Plus
Berbasis Elektronik
1.369,74
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
2
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
44
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Papua Barat
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
808
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
1 0,56 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) peta dasar
skala besar
Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk
hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Papua - 83
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/
harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD
dalam rangka memberikan kemudahan
investasi
14 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
penyusunan Perda dan Perkada
6 0,08 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi
antar SKPD dalam mendukung beroperasinya
mall pelayanan publik
24 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat
dan daerah
Jumlah regulasi yang mendukung
penyelarasan perencanaan pusat dan daerah
1 0,25 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(2) jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
1 9,47
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan daya saing sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 96Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/
harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD
dalam rangka memberikan kemudahan
investasi
14 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
penyusunan Perda dan Perkada
6 0,08 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan koordinasi
antar SKPD dalam mendukung beroperasinya
mall pelayanan publik
24 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat
dan daerah
Jumlah regulasi yang mendukung
penyelarasan perencanaan pusat dan daerah
1 0,25 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(2) jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
1 9,47
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan daya saing sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Papua - 84
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang menghambat
kerjasama perdagangan antar daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan pelayanan
publik di 10 kota metropolitan (terutama
permasalahan transportasi, banjir, air
minum, serta sampah dan limbah)
10 7,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya (%)
100 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah
(%)
100 3,15
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
14 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Trantibum
14 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Bencana
14 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
14 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 97Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang menghambat
kerjasama perdagangan antar daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan pelayanan
publik di 10 kota metropolitan (terutama
permasalahan transportasi, banjir, air
minum, serta sampah dan limbah)
10 7,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya (%)
100 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah
(%)
100 3,15
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
14 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Trantibum
14 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Bencana
14 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
14 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Papua - 85
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Daerah yang belanja APBD nya berorientasi
pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM
14 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM
di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Penerapan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan
PATEN
14 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
36 1,73
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L
1 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
14 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan inovasi
daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada
daerah 3T)
1 0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
5 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 98Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Daerah yang belanja APBD nya berorientasi
pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM
14 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM
di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Penerapan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan
PATEN
14 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
36 1,73
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L
1 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
14 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan inovasi
daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada
daerah 3T)
1 0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
5 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Papua - 86
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Diklat manajemen strategi
pemerintahan daerah (strategi
inovasi daerah dan manajemen
pembangunan daerah perbatasan)
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
manajemen inovasi daerah di wilayah
perbatasan
12 1,06 Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
14 0,53
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya
13 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan
kontribusi terhadap Penerimaan Daerah
14 0,79 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni
berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)
14 0,16 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
14 0,16
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
14 0,16 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 99Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Diklat manajemen strategi
pemerintahan daerah (strategi
inovasi daerah dan manajemen
pembangunan daerah perbatasan)
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
manajemen inovasi daerah di wilayah
perbatasan
12 1,06 Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
14 0,53
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya
13 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan
kontribusi terhadap Penerimaan Daerah
14 0,79 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni
berupa obligasi daerah dan/atau KPBU)
14 0,16 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
14 0,16
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
14 0,16 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Papua - 87
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja
Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari
Dana Transfer Umum)
14 0,10 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan daerah yang efektif dan
efisien
14 0,16
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
14 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan
tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum
dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan
pengawasan sesuai ketentuan peraturan
perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 12,87 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 100Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari Belanja
Daerah), dan belanja infrastruktur (25% dari
Dana Transfer Umum)
14 0,10 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan daerah yang efektif dan
efisien
14 0,16
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
14 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan
tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum
dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan
pengawasan sesuai ketentuan peraturan
perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 12,87 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Papua - 88
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
2 1,4 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi
JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
(9) jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi
(regulasi) pada daerah otonomi khusus,
daerah istimewa, dan daerah khusus
ibukota negara (Perdasi)
2 10.036
Pembinaan peningkatan kinerja
dan akuntabilitas penyelenggaraan
Otsus
Pembinaan peningkatan kinerja dan
akuntabilitas penyelenggaraan Otsus
1 7,93 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Rekomendasi rencana tindak lanjut
dan peningkatan efektivitas
perencanaan dan pemanfaatan
dana otonomi khusus
Rekomendasi rencana tindak lanjut dan
peningkatan efektivitas perencanaan dan
pemanfaatan dana otonomi khusus
2,1 Pusat Alokasi Kementerian Dalam Negeri Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Revisi UU 21 tentang Otonomi
Khusus bagi provinsi Papua
Terfasilitasi dan tersusunnya perubahan UU
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua.
1 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 101Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
2 1,4 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi
JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
(9) jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi
(regulasi) pada daerah otonomi khusus,
daerah istimewa, dan daerah khusus
ibukota negara (Perdasi)
2 10.036
Pembinaan peningkatan kinerja
dan akuntabilitas penyelenggaraan
Otsus
Pembinaan peningkatan kinerja dan
akuntabilitas penyelenggaraan Otsus
1 7,93 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Rekomendasi rencana tindak lanjut
dan peningkatan efektivitas
perencanaan dan pemanfaatan
dana otonomi khusus
Rekomendasi rencana tindak lanjut dan
peningkatan efektivitas perencanaan dan
pemanfaatan dana otonomi khusus
2,1 Pusat Alokasi Kementerian Dalam Negeri Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Revisi UU 21 tentang Otonomi
Khusus bagi provinsi Papua
Terfasilitasi dan tersusunnya perubahan UU
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua.
1 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Papua - 89
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha) 92.685 1.099,15 Papua Barat Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 77.198 8,43 Papua Barat Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
11 32,10 Papua Barat
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
1 0,86 Papua Barat Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis
RDTR
6,00
Papua Barat (Kab. Manokwari Selatan,
Maybrat, Pegunungan Arfak)
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
5 1,93 Papua Barat Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
5 1,96 Papua Barat Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
berkas 4, hlm. 102Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (Ha) 92.685 1.099,15 Papua Barat Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 77.198 8,43 Papua Barat Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
11 32,10 Papua Barat
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
1 0,86 Papua Barat Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis
RDTR
6,00
Papua Barat (Kab. Manokwari Selatan,
Maybrat, Pegunungan Arfak)
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
5 1,93 Papua Barat Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
5 1,96 Papua Barat Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
2. PEMBANGUNAN WILAYAH MALUKU
2.1. Target Pembangunan Wilayah Maluku
Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Maluku
diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
nasional sejalan dengan tujuh (7) agenda pembangunan dengan target sebagai
berikut.
Tabel 2.1.
Target Pembangunan Wilayah Maluku 2020-2024
Provinsi
Indikator
Pembangunan
Realisasi
2018
Baseline
2019
Target Pembangunan
2020 2021 2022 2023 2024
Maluku Laju
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
5,95 5,70 6,00 7,00 7,20 7,90 8,50
Tingkat
Kemiskinan (%)
18,12 17,69 17,02 16,24 15,85 14,95 12,90
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
7,27 7,08 6,90 6,70 6,50 6,10 5,80
Maluku
Utara
Laju
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
7,92 5,80 6,10 6,80 6,90 7,80 8,30
Tingkat
Kemiskinan (%)
6,64 6,77 6,00 5,40 4,89 4,04 3,55
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
4,77 4,97 4,20 4,00 3,90 3,40 3,10
Sumber: Bappenas. Hasil Analisis 2020.
Catatan: 1. Tingkat kemiskinan 2018 dan 2019 (Maret)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 dan 2019 (Agustus)
Dengan memperhitungkan target pembangunan wilayah Maluku, rencana
kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) mendatang adalah sebagai
berikut.
Tabel 2.2.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Maluku 2020-2024
Provinsi
Kebutuhan
Investasi
Realisasi
2018
Baseline
2019
Target Pembangunan
2020 2021 2022 2023 2024
Maluku Rp triliun 12,44 13,14 14,37 16,32 17,80 19,54 22,20
Maluku Utara Rp triliun 11,21 10,60 13,32 14,72 16,44 18,51 21,53
Sumber:Bappenas. Hasil perhitungan 2020
Catatan: Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR
2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen.
berkas 4, hlm. 1032.1. Target Pembangunan Wilayah Maluku
Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Maluku
diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
nasional sejalan dengan tujuh (7) agenda pembangunan dengan target sebagai
berikut.
Tabel 2.1.
Target Pembangunan Wilayah Maluku 2020-2024
Provinsi
Indikator
Pembangunan
Realisasi
2018
Baseline
2019
Target Pembangunan
2020 2021 2022 2023 2024
Maluku Laju
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
5,95 5,70 6,00 7,00 7,20 7,90 8,50
Tingkat
Kemiskinan (%)
18,12 17,69 17,02 16,24 15,85 14,95 12,90
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
7,27 7,08 6,90 6,70 6,50 6,10 5,80
Maluku
Utara
Laju
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
7,92 5,80 6,10 6,80 6,90 7,80 8,30
Tingkat
Kemiskinan (%)
6,64 6,77 6,00 5,40 4,89 4,04 3,55
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
4,77 4,97 4,20 4,00 3,90 3,40 3,10
Sumber: Bappenas. Hasil Analisis 2020.
Catatan: 1. Tingkat kemiskinan 2018 dan 2019 (Maret)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 dan 2019 (Agustus)
Dengan memperhitungkan target pembangunan wilayah Maluku, rencana
kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) mendatang adalah sebagai
berikut.
Tabel 2.2.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Maluku 2020-2024
Provinsi
Kebutuhan
Investasi
Realisasi
2018
Baseline
2019
Target Pembangunan
2020 2021 2022 2023 2024
Maluku Rp triliun 12,44 13,14 14,37 16,32 17,80 19,54 22,20
Maluku Utara Rp triliun 11,21 10,60 13,32 14,72 16,44 18,51 21,53
Sumber:Bappenas. Hasil perhitungan 2020
Catatan: Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR
2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen.
2.2. Prioritas Pembangunan Wilayah Maluku
Pembangunan wilayah Maluku akan dilakukan pada kerangka koridor
pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut.
Tabel 2.3.
Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah Maluku 2020-2024
Provinsi No. Kabupaten/Kota Provinsi No. Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan
Maluku 1 Kota Ambon* Maluku Utara 1 Kota Ternate*
2 Kota Tidore Kepulauan
3
Kabupaten Halmahera
Tengah
4
Kabupaten Halmahera
Selatan
Koridor Pemerataan
Maluku
1 Kabupaten Maluku Tengah
Maluku Utara
1
Kabupaten Pulau
Morotai
2 Kabupaten Buru 2
Kabupaten Halmahera
Utara
3 Kabupaten Buru Selatan 3
Kabupaten Halmahera
Barat
4
Kabupaten Maluku
Tenggara
4 Kabupaten Kep. Sula
5 Kota Tual*
6 Kabupaten Kep. Aru
7
Kabupaten Maluku
Tenggara Barat
8
Kabupaten Maluku Barat
Daya
Keterangan:
* Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW
Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Maluku akan mencakup kegiatan
prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan
strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pengembangan daerah
tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; dan (5) Penataan
kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut.
2.2.1. Pengembangan Sektor Unggulan
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Maluku yaitu: kelapa, lada, pala,
cengkeh, emas, batubara, minyak dan gas bumi, nikel, dan perikanan tangkap
dan budidaya yang berpotensi memiliki nilai tambah tinggi, dengan fokus
komoditas yaitu:
a. Provinsi Maluku: pala, lada, cengkeh, kelapa, batubara, emas, minyak dan
gas bumi, serta perikanan tangkap dan budidaya; dan
b. Provinsi Maluku Utara: pala, lada, cengkeh, kelapa, batubara, perikanan
tangkap dan budidaya, dan nikel.
berkas 4, hlm. 104 OCRPembangunan wilayah Maluku akan dilakukan pada kerangka koridor
pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut.
Tabel 2.3.
Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah Maluku 2020-2024
Provinsi No. Kabupaten/Kota Provinsi No. Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan
Maluku 1 Kota Ambon* Maluku Utara 1 Kota Ternate*
2 Kota Tidore Kepulauan
3
Kabupaten Halmahera
Tengah
4
Kabupaten Halmahera
Selatan
Koridor Pemerataan
Maluku
1 Kabupaten Maluku Tengah
Maluku Utara
1
Kabupaten Pulau
Morotai
2 Kabupaten Buru 2
Kabupaten Halmahera
Utara
3 Kabupaten Buru Selatan 3
Kabupaten Halmahera
Barat
4
Kabupaten Maluku
Tenggara
4 Kabupaten Kep. Sula
5 Kota Tual*
6 Kabupaten Kep. Aru
7
Kabupaten Maluku
Tenggara Barat
8
Kabupaten Maluku Barat
Daya
Keterangan:
* Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW
Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Maluku akan mencakup kegiatan
prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan
strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pengembangan daerah
tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; dan (5) Penataan
kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut.
2.2.1. Pengembangan Sektor Unggulan
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Maluku yaitu: kelapa, lada, pala,
cengkeh, emas, batubara, minyak dan gas bumi, nikel, dan perikanan tangkap
dan budidaya yang berpotensi memiliki nilai tambah tinggi, dengan fokus
komoditas yaitu:
a. Provinsi Maluku: pala, lada, cengkeh, kelapa, batubara, emas, minyak dan
gas bumi, serta perikanan tangkap dan budidaya; dan
b. Provinsi Maluku Utara: pala, lada, cengkeh, kelapa, batubara, perikanan
tangkap dan budidaya, dan nikel.
Gambar 2.1.
Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Maluku
Tor Teo or —
Phitippis A
ilippines
. 0 25 50 100 150 an
F8 4
“£
““
.
. Mali ra , :
: NNBEN .
.. "gg
— -
“ 9 “ .
»
| TN Be.» AJ o
p CC. - AA 3 Ta jan ce
. rs aa
2 , & pr ". -
- “MMMS II Gn
..
,
D “ « o
-, ng 2 3 2 #3 / PPI
2 Ss 8 : 5 £
5 . k » 2
. 4 pa
.9 4£ 4, -
7 “BY - S, ur)
Timor-Leste
Legenda
- Cengkeh 1 Batubara || WA cAamBuT
Lada BEE mas |
£ | Kelapa - Minyak & Gas Bumi 8
— Pala
Perikanan Tangkap || Nikel IN
berkas 4, hlm. 105Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Maluku
Tor Teo or —
Phitippis A
ilippines
. 0 25 50 100 150 an
F8 4
“£
““
.
. Mali ra , :
: NNBEN .
.. "gg
— -
“ 9 “ .
»
| TN Be.» AJ o
p CC. - AA 3 Ta jan ce
. rs aa
2 , & pr ". -
- “MMMS II Gn
..
,
D “ « o
-, ng 2 3 2 #3 / PPI
2 Ss 8 : 5 £
5 . k » 2
. 4 pa
.9 4£ 4, -
7 “BY - S, ur)
Timor-Leste
Legenda
- Cengkeh 1 Batubara || WA cAamBuT
Lada BEE mas |
£ | Kelapa - Minyak & Gas Bumi 8
— Pala
Perikanan Tangkap || Nikel IN
2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan
perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN),
kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
3) Pengembangan sentra perikanan tangkap dan industri pengolahan hasil
perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) dan Wilayah
Pengolahan Perikanan (WPP) antara lain SKPT Morotai, SKPT Moa, dan SKPT
Saumlaki; WPP 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda); dan WPP 715 (Perairan Teluk
Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau).
2.2.2. Pengembangan Kawasan Strategis
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Pengembangan kawasan strategis dan pengolahan sumber daya alam berupa
pertambangan yang difokuskan pada KI Teluk Weda;
2) Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah
satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu
DPP/KEK Morotai;
3) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan
udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Lingkar/Trans Pulau
Morotai, Jalan Lingkar/Trans Seram, Jalan Lingkar/Trans Pulau Kei Besar,
Jalan Lingkar/Trans Pulau Buru, Jalan Lingkar/Trans Moa, dan Jalan
Lingkar/Trans Pulau Wetar, Pelabuhan Ambon, Bandara Taliabu, dan
Bandara Weda; dan
4) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
5) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan
dan kesehatan.
a. Pengembangan 52 SMK di wilayah Maluku secara keseluruhan berjumlah
52 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi,
kemaritiman, pariwisata, dan teknologi dan rekayasa.
b. Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di
5 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (manufaktur listrik
dan mesin di Maluku), konstruksi, pariwisata dan pertanian.
c. Pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 6 unit yang tersebar dan
mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang
meliputi: tenaga presisi tekstil, petani subsisten, buruh konstruksi
gedung, serta manajer umum perdagangan.
d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Maluku.
berkas 4, hlm. 106 OCRperikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN),
kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
3) Pengembangan sentra perikanan tangkap dan industri pengolahan hasil
perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) dan Wilayah
Pengolahan Perikanan (WPP) antara lain SKPT Morotai, SKPT Moa, dan SKPT
Saumlaki; WPP 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda); dan WPP 715 (Perairan Teluk
Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau).
2.2.2. Pengembangan Kawasan Strategis
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Pengembangan kawasan strategis dan pengolahan sumber daya alam berupa
pertambangan yang difokuskan pada KI Teluk Weda;
2) Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah
satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu
DPP/KEK Morotai;
3) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan
udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Lingkar/Trans Pulau
Morotai, Jalan Lingkar/Trans Seram, Jalan Lingkar/Trans Pulau Kei Besar,
Jalan Lingkar/Trans Pulau Buru, Jalan Lingkar/Trans Moa, dan Jalan
Lingkar/Trans Pulau Wetar, Pelabuhan Ambon, Bandara Taliabu, dan
Bandara Weda; dan
4) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
5) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan
dan kesehatan.
a. Pengembangan 52 SMK di wilayah Maluku secara keseluruhan berjumlah
52 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi,
kemaritiman, pariwisata, dan teknologi dan rekayasa.
b. Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di
5 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (manufaktur listrik
dan mesin di Maluku), konstruksi, pariwisata dan pertanian.
c. Pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 6 unit yang tersebar dan
mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang
meliputi: tenaga presisi tekstil, petani subsisten, buruh konstruksi
gedung, serta manajer umum perdagangan.
d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Maluku.
Gambar 2.2.
Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Maluku
, v Patau
A
02550 100 150 200 1
RH
. - KP»
Pn LN memuam Koridor Pemerataan
DPP/KEK Morotai Hana
ea 2 - ". ii 4 »
h f PN -
--— Kota Baru S & Ling » S
ani SIN NG,
Sofifi pan KI Teluk, LAI) saman !
Kana. « S7 5 Tg
R4 Weda Ia aa
Pn an 38 »
, mi € Jas » Su 5 AI Tang j Han ma
1 Ng Na P3 h en onag 91
PN Ao “TA DA A “3
MA LAN RA M.. f “Ng
p. SN EN, S3 p)
bm 2 va salon £ 5
Ba 3. | Nan
3 3 an » . .5 1 1. 6
F 8 , Pk !, 3. «
SKPT Saumlaki #- 3
5 PAMA 2 za
Nagan “3 .
PD @- Z. “8 PKSN Saumlaki
"2 SKPT Moa
2 Pu
berkas 4, hlm. 107 OCRPeta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Maluku
, v Patau
A
02550 100 150 200 1
RH
. - KP»
Pn LN memuam Koridor Pemerataan
DPP/KEK Morotai Hana
ea 2 - ". ii 4 »
h f PN -
--— Kota Baru S & Ling » S
ani SIN NG,
Sofifi pan KI Teluk, LAI) saman !
Kana. « S7 5 Tg
R4 Weda Ia aa
Pn an 38 »
, mi € Jas » Su 5 AI Tang j Han ma
1 Ng Na P3 h en onag 91
PN Ao “TA DA A “3
MA LAN RA M.. f “Ng
p. SN EN, S3 p)
bm 2 va salon £ 5
Ba 3. | Nan
3 3 an » . .5 1 1. 6
F 8 , Pk !, 3. «
SKPT Saumlaki #- 3
5 PAMA 2 za
Nagan “3 .
PD @- Z. “8 PKSN Saumlaki
"2 SKPT Moa
2 Pu
Gambar 2.3.
Peta Rencana Jaringan Transportasi Wilayah Maluku 2024
Philippines Uu A
-€
£ (3
-1 . 7
h) ci 2g “ na Se
- -. 1
“ 0 “ .
25) AP 1
ag 8 ..: 2
' 4 . ” 2 rt AA “0 ep ex
dat T KN »
. & &
& . K3 L
v &
( 2 d
25 N. :
“.
8, “ 2 « 2 . 4
5 SA : . “Pp $
. - “ , S5,
.9 z P b si
" & s| Sa" T. Y -
PL
Waras Transportasi
. & —a Rencana KA
Pengara AI KA Ekssing
» me Rencana Jalan 2
L Pebuhan — daan Kssing
—.... Rencana Jalan Panseis
berkas 4, hlm. 108Peta Rencana Jaringan Transportasi Wilayah Maluku 2024
Philippines Uu A
-€
£ (3
-1 . 7
h) ci 2g “ na Se
- -. 1
“ 0 “ .
25) AP 1
ag 8 ..: 2
' 4 . ” 2 rt AA “0 ep ex
dat T KN »
. & &
& . K3 L
v &
( 2 d
25 N. :
“.
8, “ 2 « 2 . 4
5 SA : . “Pp $
. - “ , S5,
.9 z P b si
" & s| Sa" T. Y -
PL
Waras Transportasi
. & —a Rencana KA
Pengara AI KA Ekssing
» me Rencana Jalan 2
L Pebuhan — daan Kssing
—.... Rencana Jalan Panseis
Gambar 2.4.
Peta Rencana Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi dan Infrastruktur Energi
Wilayah Maluku 2024
GARDU INDUK
REVITALISASI KILANG
MINYAK
PEMBANGUNAN KILANG
MINYAK BARU
PROGRAM 35000 MW
JARINGAN GAS KOTA
PALAPA RING
berkas 4, hlm. 109Peta Rencana Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi dan Infrastruktur Energi
Wilayah Maluku 2024
GARDU INDUK
REVITALISASI KILANG
MINYAK
PEMBANGUNAN KILANG
MINYAK BARU
PROGRAM 35000 MW
JARINGAN GAS KOTA
PALAPA RING
2.2.3. Pengembangan Kawasan Perkotaan
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai
berikut.
1) Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Ambon, Kota Tual, Kota Ternate
dan pembangunan Kota Baru Sofifi (Tabel 2.3); dan
2) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan
wilayah.
2.2.4. Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada
pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
dan pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan
memanfaatkan teknologi digital di 6 kabupaten tertinggal di Provinsi Maluku
dan 2 kabupaten tertinggal di Provinsi Maluku Utara. Dari 6 kabupaten
tertinggal di Provinsi Maluku, terdapat 4 kabupaten yang termasuk dalam
koridor kewilayahan, khususnya koridor pemerataan, antara lain: Buru
Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, dan Maluku Tenggara Barat.
Sementara itu, untuk Provinsi Maluku Utara, kabupaten tertinggal yang
termasuk dalam koridor kewilayahan adalah Kepulauan Sula yang berada
pada koridor pemerataan;
2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya
dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019,
selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Maluku
berlokasi di 6 kabupaten berikut, antara lain: Buru dan Maluku Tengah di
Provinsi Maluku; serta Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Selatan,
dan Halmahera Timur di Provinsi Maluku Utara;
3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan
perbatasan pada 28 kecamatan lokpri di Provinsi Maluku dan 6 kecamatan
lokpri di Provinsi Maluku Utara;
4) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di
PKSN Saumlaki dan PKSN Daruba;
5) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi
sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar
pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa
dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk
unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa
dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan
dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan
pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal;
penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes);
6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui
penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi
berkas 4, hlm. 110Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai
berikut.
1) Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Ambon, Kota Tual, Kota Ternate
dan pembangunan Kota Baru Sofifi (Tabel 2.3); dan
2) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan
wilayah.
2.2.4. Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada
pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
dan pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan
memanfaatkan teknologi digital di 6 kabupaten tertinggal di Provinsi Maluku
dan 2 kabupaten tertinggal di Provinsi Maluku Utara. Dari 6 kabupaten
tertinggal di Provinsi Maluku, terdapat 4 kabupaten yang termasuk dalam
koridor kewilayahan, khususnya koridor pemerataan, antara lain: Buru
Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, dan Maluku Tenggara Barat.
Sementara itu, untuk Provinsi Maluku Utara, kabupaten tertinggal yang
termasuk dalam koridor kewilayahan adalah Kepulauan Sula yang berada
pada koridor pemerataan;
2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya
dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019,
selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Maluku
berlokasi di 6 kabupaten berikut, antara lain: Buru dan Maluku Tengah di
Provinsi Maluku; serta Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Selatan,
dan Halmahera Timur di Provinsi Maluku Utara;
3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan
perbatasan pada 28 kecamatan lokpri di Provinsi Maluku dan 6 kecamatan
lokpri di Provinsi Maluku Utara;
4) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di
PKSN Saumlaki dan PKSN Daruba;
5) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi
sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar
pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa
dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk
unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa
dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan
dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan
pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal;
penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes);
6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui
penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi
dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di KPPN Maluku Tengah
dan KPPN Morotai;
7) Revitalisasi kawasan transmigrasi antara lain Kawasan Transmigrasi
Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah, Kawasan Transmigrasi Mangole di
Kabupaten Kepulauan Sula dan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai di
Kabupaten Pulau Morotai;
8) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020
mencakup 6 kabupaten di Provinsi Maluku dan 4 kabupaten di Provinsi
Maluku Utara yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh
Kabupaten/Kota di wilayah Maluku pada tahun 2023; dan
9) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga
Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai
target kemiskinan tahun 2024, yaitu 15,19 persen di Maluku dan 4,38 persen
di Provinsi Maluku Utara; dan
10) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim
yang dilakukan melalui:
a. Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Kepulauan Maluku dan
sekitarnya;
b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
dan
c. Peningkatan konservasi hutan.
2.2.5. Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara
penuh dan konsisten;
2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan,
terutama investasi;
3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan
efektif;
4) Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan
daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi,
manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen
kawasan pariwisata dan lainnya;
7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan;
9) Pengembangan kerjasama antardaerah;
10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas
meliputi Provinsi Maluku (Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku
berkas 4, hlm. 111dan KPPN Morotai;
7) Revitalisasi kawasan transmigrasi antara lain Kawasan Transmigrasi
Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah, Kawasan Transmigrasi Mangole di
Kabupaten Kepulauan Sula dan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai di
Kabupaten Pulau Morotai;
8) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020
mencakup 6 kabupaten di Provinsi Maluku dan 4 kabupaten di Provinsi
Maluku Utara yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh
Kabupaten/Kota di wilayah Maluku pada tahun 2023; dan
9) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga
Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai
target kemiskinan tahun 2024, yaitu 15,19 persen di Maluku dan 4,38 persen
di Provinsi Maluku Utara; dan
10) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim
yang dilakukan melalui:
a. Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Kepulauan Maluku dan
sekitarnya;
b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
dan
c. Peningkatan konservasi hutan.
2.2.5. Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara
penuh dan konsisten;
2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan,
terutama investasi;
3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan
efektif;
4) Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan
daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi,
manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen
kawasan pariwisata dan lainnya;
7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan;
9) Pengembangan kerjasama antardaerah;
10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas
meliputi Provinsi Maluku (Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku
Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Seram Bagian
Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan
Aru, dan Kabupaten Buru Selatan) dan Provinsi Maluku Utara (Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Mortai,
dan Kabupaten Pulau Taliabu);
12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi Provinsi
Maluku (Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat,
Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten
Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, dan Kota Tual) dan Provinsi Maluku
Utara (Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara,
Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Pulau Taliabu);
13) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi:
a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang,
terutama kelengkapan RDTR;
b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran
pemanfaatan ruang;
e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai
koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya
termasuk di kawasan transmigrasi;
f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala
kadastral;
g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
h. Pembentukan bank tanah;
i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:
a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik
kebencanaan;
b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana
berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk
pengurangan risiko bencana.
15) Pelaksanaan Kaidah Pembangunan Rendah Karbon, yang meliputi:
a. Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan terutama
padi;
b. Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan;
c. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan
pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam;
d. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan
kawasan hutan;
e. Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan
bekas tambang;
berkas 4, hlm. 112Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan
Aru, dan Kabupaten Buru Selatan) dan Provinsi Maluku Utara (Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Mortai,
dan Kabupaten Pulau Taliabu);
12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi Provinsi
Maluku (Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat,
Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten
Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, dan Kota Tual) dan Provinsi Maluku
Utara (Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara,
Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Pulau Taliabu);
13) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi:
a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang,
terutama kelengkapan RDTR;
b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran
pemanfaatan ruang;
e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai
koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya
termasuk di kawasan transmigrasi;
f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala
kadastral;
g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
h. Pembentukan bank tanah;
i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:
a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik
kebencanaan;
b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana
berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk
pengurangan risiko bencana.
15) Pelaksanaan Kaidah Pembangunan Rendah Karbon, yang meliputi:
a. Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan terutama
padi;
b. Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan;
c. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan
pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam;
d. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan
kawasan hutan;
e. Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan
bekas tambang;
f. Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam
pengembangan kawasan pariwisata;
g. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan
lingkungan hidup;
h. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun
secara terpadu;
i. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal;
j. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan
luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; dan
k. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.
Gambar 2.5.
Peta Proyeksi Daya Dukung Lingkungan Wilayah Maluku 2024
berkas 4, hlm. 113pengembangan kawasan pariwisata;
g. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan
lingkungan hidup;
h. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun
secara terpadu;
i. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal;
j. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan
luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; dan
k. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.
Gambar 2.5.
Peta Proyeksi Daya Dukung Lingkungan Wilayah Maluku 2024
2.3. Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Wilayah Maluku
Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Maluku tahun 2020-2024,
proyek prioritas strategis (Major Project) adalah sebagai berikut:
1) Pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Fish Market yang Terintegrasi
Bertaraf Internasional;
2) Pembangunan Kota Baru Sofifi; dan
3) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: (a)
P. Morotai, (b) P. Seram, (c) P. Buru, (d) P. Wetar, (e) P. Moa, (f) P. Babar, (g) P.
Selaru, (h) P. Aru, dan (i) P. Kei Besar.
Gambar 2.6.
Peta Sebaran Major Project RPJMN 2020-2024 di Wilayah Maluku
berkas 4, hlm. 114Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Maluku tahun 2020-2024,
proyek prioritas strategis (Major Project) adalah sebagai berikut:
1) Pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Fish Market yang Terintegrasi
Bertaraf Internasional;
2) Pembangunan Kota Baru Sofifi; dan
3) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: (a)
P. Morotai, (b) P. Seram, (c) P. Buru, (d) P. Wetar, (e) P. Moa, (f) P. Babar, (g) P.
Selaru, (h) P. Aru, dan (i) P. Kei Besar.
Gambar 2.6.
Peta Sebaran Major Project RPJMN 2020-2024 di Wilayah Maluku
Maluku - 1
KEPULAUAN MALUKU
Total
Indikasi
Pendanaan
2020-2024
2024 (Rp Miliar)*)
PP 6: Pembangunan Wilayah
Maluku
Laju Pertumbuhan PDRB Maluku 6 14.053,00
Share PDRB Wilayah Maluku 0,55
IPM Wilayah Maluku 72,25-72,33
Persentase penduduk miskin Wilayah
Maluku
9,40
Provinsi Maluku
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan lada, pala, dan cengkeh
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha) 3297,59 71,55
Provinsi Maluku, Kab. Kab. Maluku Tengah,
Kab. Buru, Kab. Seram Bagian Barat, Kab.
Seram Bagian Timur, Kab. Buru Selatan,
Kota Ambon
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kelapa Kawasan Karet (ha) 1240,03 28,21
Provinsi Maluku, Kepuluan Tanimbar, Kab.
Maluku Tenggara, Kab. Kab. Maluku
Tengah, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Seram
Bagian Timur, Kab. Makuku Barat Daya
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan
emas
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024
MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
berkas 4, hlm. 115KEPULAUAN MALUKU
Total
Indikasi
Pendanaan
2020-2024
2024 (Rp Miliar)*)
PP 6: Pembangunan Wilayah
Maluku
Laju Pertumbuhan PDRB Maluku 6 14.053,00
Share PDRB Wilayah Maluku 0,55
IPM Wilayah Maluku 72,25-72,33
Persentase penduduk miskin Wilayah
Maluku
9,40
Provinsi Maluku
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan lada, pala, dan cengkeh
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha) 3297,59 71,55
Provinsi Maluku, Kab. Kab. Maluku Tengah,
Kab. Buru, Kab. Seram Bagian Barat, Kab.
Seram Bagian Timur, Kab. Buru Selatan,
Kota Ambon
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kelapa Kawasan Karet (ha) 1240,03 28,21
Provinsi Maluku, Kepuluan Tanimbar, Kab.
Maluku Tenggara, Kab. Kab. Maluku
Tengah, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Seram
Bagian Timur, Kab. Makuku Barat Daya
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan
emas
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024
MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Maluku - 2
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Optimalisasi produksi emas jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan
pertambangan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Optimalisasi produksi batubara jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan
gas bumi
jumlah produksi (Ton) Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikana tangkap nasional
(juta ton)
10,10
Provinsi Maluku, a.l: Kab. Maluku Tenggara,
Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram Bagian
Timur
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,60 Provinsi Maluku Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Maluku
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil (Provinsi
Maluku)
737,76 Kota Ambon, Kota Tual
Pengembangan Pelabuhan baru di
Ambon (KPBU)
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(selesai)
560 Kota Ambon, Provinsi Maluku Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Kemenhub, Pemda,
Badan Usaha
Pengembangan Pelabuhan Tual
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(selesai)
45 Kota Tual, Provinsi Maluku Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Kemenhub
Pengembangan Bandara Patimura
Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
200 Kota Ambon, Provinsi Maluku Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub, BUMN
Pusat Pengembangan
Keahlian/Skill Development Center
(Fungsi Pendidikan)
Jumlah pusat pengembangan keahlian 1 12,50 Kota Ambon, Provinsi Maluku
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan
Produktivitas
Kemennaker
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
186 327,96 Provinsi Maluku Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
berkas 4, hlm. 116Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Optimalisasi produksi emas jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan
pertambangan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Optimalisasi produksi batubara jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan
gas bumi
jumlah produksi (Ton) Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikana tangkap nasional
(juta ton)
10,10
Provinsi Maluku, a.l: Kab. Maluku Tenggara,
Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram Bagian
Timur
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,60 Provinsi Maluku Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Maluku
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil (Provinsi
Maluku)
737,76 Kota Ambon, Kota Tual
Pengembangan Pelabuhan baru di
Ambon (KPBU)
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(selesai)
560 Kota Ambon, Provinsi Maluku Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Kemenhub, Pemda,
Badan Usaha
Pengembangan Pelabuhan Tual
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(selesai)
45 Kota Tual, Provinsi Maluku Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Kemenhub
Pengembangan Bandara Patimura
Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
200 Kota Ambon, Provinsi Maluku Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub, BUMN
Pusat Pengembangan
Keahlian/Skill Development Center
(Fungsi Pendidikan)
Jumlah pusat pengembangan keahlian 1 12,50 Kota Ambon, Provinsi Maluku
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan
Produktivitas
Kemennaker
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
186 327,96 Provinsi Maluku Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Maluku - 3
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
38,70 Kota Ambon, Kota Tual (Provinsi Maluku)
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 223,24 Kota Ambon, Provinsi Maluku
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR,
KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan (TPST)
Jumlah TPST yang terbangun (unit) 32,09 Kota Ambon, Provinsi Maluku
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah TPS3R yang terbangun (unit) 8,31 Kota Ambon, Provinsi Maluku
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
DAK, Kementerian
PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
152,71 Kota Ambon, Kota Tual (Provinsi Maluku) Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
675 desa
berkembang;
39 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (kabupaten)
2
(terentaskan 4
kabupaten)
Prov. Maluku: Kab. Kepulauan Tanimbar,
Buru Selatan, Seram Bagian Barat, Seram
Bagian Timur, Kepulauan Aru, dan
Maluku Barat Daya
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN
0,52
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 22,11
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
46,81 39,78 Kab. Maluku Tengah
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
berkas 4, hlm. 117Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
38,70 Kota Ambon, Kota Tual (Provinsi Maluku)
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 223,24 Kota Ambon, Provinsi Maluku
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR,
KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan (TPST)
Jumlah TPST yang terbangun (unit) 32,09 Kota Ambon, Provinsi Maluku
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah TPS3R yang terbangun (unit) 8,31 Kota Ambon, Provinsi Maluku
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
DAK, Kementerian
PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
152,71 Kota Ambon, Kota Tual (Provinsi Maluku) Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
675 desa
berkembang;
39 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (kabupaten)
2
(terentaskan 4
kabupaten)
Prov. Maluku: Kab. Kepulauan Tanimbar,
Buru Selatan, Seram Bagian Barat, Seram
Bagian Timur, Kepulauan Aru, dan
Maluku Barat Daya
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN
0,52
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 22,11
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
46,81 39,78 Kab. Maluku Tengah
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Maluku - 4
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Percepatan Pembangunan daerah
tertinggal di Provinsi Maluku
1. Penduduk miskin di daerah tertinggal
2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal
1. 21,4 -
21,9%;
2. 66,5 - 67
2.020,58
Kab. Kepulauan Tanimbar, Buru Selatan,
Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya
1. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Udara;
2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Laut;
3. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Darat;
4. Program Penyelenggaraan Jalan;
5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
6. Program Pengembangan Daerah Tertinggal;
7. Program Pengembangan Daerah Tertentu;
8. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
9. Program Penanganan Fakir Miskin;
10. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaa Mikro;
11. Program Pengelolaan Ruang Laut.
1. Kementerian
Perhubungan;
2. Kementerian PUPR;
3. Kementerian Desa
PDTT;
4. Kementerian Sosial;
5. Kementerian KUKM;
6. Kementerian
Kelautan dan
Perikanan;
Pengembangan Bandara Moa
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan
0 64,88 Provinsi Maluku, Kab. Maluku Barat Daya Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pengembangan Pelabuhan Moa
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan
25 Provinsi Maluku, Kab. Maluku Barat Daya Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis Kisar-Leti-
Moa
kapal penyeberangan yang dibangun 30 Provinsi Maluku, Kab. Maluku Barat Daya Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Kementerian
Perhubungan
Jalan Trans Pulau Moa (DAK) Panjang jalan yang dibangun 9 567,61 Provinsi Maluku, Kab. Maluku Barat Daya Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
*indikatif pendanaan masih bersifat
total seluruh daerah 3T di setiap
provinsi
Tambahan debit air baku di daerah 3T 143,38
Kab. Maluku Tenggara Barat, Buru Selatan,
Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya*
Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
berkas 4, hlm. 118Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Percepatan Pembangunan daerah
tertinggal di Provinsi Maluku
1. Penduduk miskin di daerah tertinggal
2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal
1. 21,4 -
21,9%;
2. 66,5 - 67
2.020,58
Kab. Kepulauan Tanimbar, Buru Selatan,
Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya
1. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Udara;
2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Laut;
3. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Darat;
4. Program Penyelenggaraan Jalan;
5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
6. Program Pengembangan Daerah Tertinggal;
7. Program Pengembangan Daerah Tertentu;
8. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
9. Program Penanganan Fakir Miskin;
10. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaa Mikro;
11. Program Pengelolaan Ruang Laut.
1. Kementerian
Perhubungan;
2. Kementerian PUPR;
3. Kementerian Desa
PDTT;
4. Kementerian Sosial;
5. Kementerian KUKM;
6. Kementerian
Kelautan dan
Perikanan;
Pengembangan Bandara Moa
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan
0 64,88 Provinsi Maluku, Kab. Maluku Barat Daya Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pengembangan Pelabuhan Moa
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan
25 Provinsi Maluku, Kab. Maluku Barat Daya Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis Kisar-Leti-
Moa
kapal penyeberangan yang dibangun 30 Provinsi Maluku, Kab. Maluku Barat Daya Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
Kementerian
Perhubungan
Jalan Trans Pulau Moa (DAK) Panjang jalan yang dibangun 9 567,61 Provinsi Maluku, Kab. Maluku Barat Daya Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
*indikatif pendanaan masih bersifat
total seluruh daerah 3T di setiap
provinsi
Tambahan debit air baku di daerah 3T 143,38
Kab. Maluku Tenggara Barat, Buru Selatan,
Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya*
Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Maluku - 5
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di Daerah Tertinggal
3,50
Kab. Maluku Barat Daya, Buru Selatan,
Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Literasi Digital Pemasaran Produk
Unggulan Daerah Tertinggal
Persentase kenaikan volume penjualan
produk unggulan daerah tertinggal yang
dipasarkan melalui platform digital (%)
5 7
Kab. Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat
Daya, Buru Selatan, Kepulauan Aru
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kerja di Daerah Tertinggal
Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan
Kapasitasnya di Daerah Tertinggal (orang)
59 2,36
Kab. Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar,
Maluku Barat Daya, Buru Selatan
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Desa strategis di Daerah Tertinggal
Panjang Jalan Desa Strategis yang
dibangun/ditingkatkan dan fungsional di
Daerah Tertinggal (km)
5,10 Kab. Kepulauan Aru, Buru Selatan Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Embung Dan
Bangunan Air Lainnya di Daerah
Tertinggal Rawan Pangan
Jumlah Embung dan Bangunan Air lainnya
yang dibangun dan fungsional di daerah
tertentu rawan pangan
4,20 Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dan Aparatur Pemda Dalam
Penanggulangan Bencana Di
Daerah Tertinggal
Jumlah masyarakat terdampak bencana
yang ditingkatkan kapasitasnya dalam
peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)
(orang)
196 4,94 Kab. Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Jalan Strategis Desa
Di Daerah Perbatasan
Panjang Jalan Strategis Desa yang
ditingkatkan Di Lokasi Prioritas Perbatasan
Daerah Tertinggal
18 Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi di desa
lokasi prioritas perbatasan
Jumlah Kepala Keluarga di lokasi prioritas
perbatasan yang mendapatkan elektrifikasi
(KK)
53 13,22
Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru,
Kepulauan Tanimbar
Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Sarana dan Prasarana Air Bersih
yang dibangun di Daerah
Perbatasan
Jumlah Kepala Keluarga yang
mendapatkan layanan Air Bersih dan
sanitasi di Lokasi Prioritas Perbatasan (KK)
96 11,63 Kab. Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Penyediaan Sarana Air Bersih dan
Sanitasi Di Daerah Pulau Kecil dan
Terluar
Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi
yang Dibangun dan Fungsional di Pulau
Kecil dan Terluar (unit)
2 17,60
Kab. Kepulauan Aru (P. Panambulai),
Maluku Barat Daya (P. Lirang, P. Wetar, P.
Letti, P. Marsela, P. Metimarang, P. Kisar),
Kepulauan Tanimbar
Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
berkas 4, hlm. 119Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di Daerah Tertinggal
3,50
Kab. Maluku Barat Daya, Buru Selatan,
Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Literasi Digital Pemasaran Produk
Unggulan Daerah Tertinggal
Persentase kenaikan volume penjualan
produk unggulan daerah tertinggal yang
dipasarkan melalui platform digital (%)
5 7
Kab. Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat
Daya, Buru Selatan, Kepulauan Aru
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kerja di Daerah Tertinggal
Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan
Kapasitasnya di Daerah Tertinggal (orang)
59 2,36
Kab. Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar,
Maluku Barat Daya, Buru Selatan
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Desa strategis di Daerah Tertinggal
Panjang Jalan Desa Strategis yang
dibangun/ditingkatkan dan fungsional di
Daerah Tertinggal (km)
5,10 Kab. Kepulauan Aru, Buru Selatan Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Embung Dan
Bangunan Air Lainnya di Daerah
Tertinggal Rawan Pangan
Jumlah Embung dan Bangunan Air lainnya
yang dibangun dan fungsional di daerah
tertentu rawan pangan
4,20 Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dan Aparatur Pemda Dalam
Penanggulangan Bencana Di
Daerah Tertinggal
Jumlah masyarakat terdampak bencana
yang ditingkatkan kapasitasnya dalam
peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)
(orang)
196 4,94 Kab. Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Jalan Strategis Desa
Di Daerah Perbatasan
Panjang Jalan Strategis Desa yang
ditingkatkan Di Lokasi Prioritas Perbatasan
Daerah Tertinggal
18 Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi di desa
lokasi prioritas perbatasan
Jumlah Kepala Keluarga di lokasi prioritas
perbatasan yang mendapatkan elektrifikasi
(KK)
53 13,22
Kab. Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru,
Kepulauan Tanimbar
Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Sarana dan Prasarana Air Bersih
yang dibangun di Daerah
Perbatasan
Jumlah Kepala Keluarga yang
mendapatkan layanan Air Bersih dan
sanitasi di Lokasi Prioritas Perbatasan (KK)
96 11,63 Kab. Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Penyediaan Sarana Air Bersih dan
Sanitasi Di Daerah Pulau Kecil dan
Terluar
Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi
yang Dibangun dan Fungsional di Pulau
Kecil dan Terluar (unit)
2 17,60
Kab. Kepulauan Aru (P. Panambulai),
Maluku Barat Daya (P. Lirang, P. Wetar, P.
Letti, P. Marsela, P. Metimarang, P. Kisar),
Kepulauan Tanimbar
Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Maluku - 6
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin*
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat
(KPM)
46.836 702,54
Kab. Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku
Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, Seram
Bagian Barat, Seram Bagian Timur
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan*
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh Bantuan Sosial Pangan
melalui Kartu Sembako Murah (KPM)
56.742 459,61
Kab. Maluku Tenggara Barat, Kepulauan
Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian
Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan
Program Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
Revitalisasi pasar rakyat yang
dikelola koperasi di daerah
tertinggal, perbatasan dan pasca
bencana
2
Kab. Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara
Barat
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis
Usaha Mikro
Kementerian KUKM
Puksesmas Baru yang Dibangun di
DTPK
Jumlah puskesmas baru yang dibangun APBD Kab. Buru Selatan
Pemerintah Daerah
Kabupaten Buru
Selatan
Revitalisasi pasar rakyat yang
dikelola koperasi di daerah
tertinggal, perbatasan dan pasca
bencana
2
Kab. Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara
Barat
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis
Usaha Mikro
Kementerian KUKM
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Moa, Kabupaten Maluku
Barat Daya yang mandiri
Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan
Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Maluku
Barat Daya (Moa)
4 11,28 Kab. Maluku Barat Daya Program Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Puksesmas Baru yang Dibangun di
DTPK
Jumlah puskesmas baru yang dibangun APBD Kab. Buru Selatan
Pemerintah Daerah
Kabupaten Buru
Selatan
berkas 4, hlm. 120Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin*
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat
(KPM)
46.836 702,54
Kab. Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku
Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, Seram
Bagian Barat, Seram Bagian Timur
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan*
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh Bantuan Sosial Pangan
melalui Kartu Sembako Murah (KPM)
56.742 459,61
Kab. Maluku Tenggara Barat, Kepulauan
Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian
Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan
Program Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
Revitalisasi pasar rakyat yang
dikelola koperasi di daerah
tertinggal, perbatasan dan pasca
bencana
2
Kab. Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara
Barat
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis
Usaha Mikro
Kementerian KUKM
Puksesmas Baru yang Dibangun di
DTPK
Jumlah puskesmas baru yang dibangun APBD Kab. Buru Selatan
Pemerintah Daerah
Kabupaten Buru
Selatan
Revitalisasi pasar rakyat yang
dikelola koperasi di daerah
tertinggal, perbatasan dan pasca
bencana
2
Kab. Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara
Barat
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis
Usaha Mikro
Kementerian KUKM
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Moa, Kabupaten Maluku
Barat Daya yang mandiri
Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan
Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Maluku
Barat Daya (Moa)
4 11,28 Kab. Maluku Barat Daya Program Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Puksesmas Baru yang Dibangun di
DTPK
Jumlah puskesmas baru yang dibangun APBD Kab. Buru Selatan
Pemerintah Daerah
Kabupaten Buru
Selatan
Maluku - 7
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Peningkatan Kesejahteraan dan
Tata Kelola di Kecamatan Lokasi
Prioritas di Provinsi Maluku
Jumlah kecamatan prioritas yang sarana
prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan
pemerintahan-nya tersedia di Provinsi
Maluku (kecamatan)
28 3375,46
Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec.
Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar
Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan,
Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec.
Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec.
Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas,
Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru
Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan,
Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor,
Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar,
Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti,
Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar
Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur,
Kec. Kisar Utara
Pembangunan dan peningkatan
SPAM
Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM
(kecamatan)
28
Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec.
Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar
Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan,
Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec.
Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec.
Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas,
Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru
Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan,
Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor,
Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar,
Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti,
Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar
Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur,
Kec. Kisar Utara
Pemerintah Daerah
berkas 4, hlm. 121Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Peningkatan Kesejahteraan dan
Tata Kelola di Kecamatan Lokasi
Prioritas di Provinsi Maluku
Jumlah kecamatan prioritas yang sarana
prasarana pelayanan dasar, ekonomi, dan
pemerintahan-nya tersedia di Provinsi
Maluku (kecamatan)
28 3375,46
Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec.
Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar
Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan,
Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec.
Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec.
Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas,
Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru
Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan,
Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor,
Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar,
Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti,
Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar
Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur,
Kec. Kisar Utara
Pembangunan dan peningkatan
SPAM
Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM
(kecamatan)
28
Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec.
Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar
Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan,
Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec.
Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec.
Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas,
Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru
Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan,
Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor,
Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar,
Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti,
Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar
Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur,
Kec. Kisar Utara
Pemerintah Daerah
Maluku - 8
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Rehabilitasi Kantor Camat dan
Kantor Desa
Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor
Camat dan Kantor Desa nya dibangun
(kecamatan)
28
Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec.
Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar
Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan,
Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec.
Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec.
Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas,
Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru
Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan,
Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor,
Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar,
Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti,
Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar
Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur,
Kec. Kisar Utara
Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana
kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan sarpras
kesehatan (kecamatan)
28
Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec.
Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar
Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan,
Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec.
Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec.
Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas,
Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru
Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan,
Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor,
Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar,
Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti,
Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar
Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur,
Kec. Kisar Utara
Pemerintah Daerah
berkas 4, hlm. 122Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Rehabilitasi Kantor Camat dan
Kantor Desa
Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor
Camat dan Kantor Desa nya dibangun
(kecamatan)
28
Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec.
Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar
Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan,
Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec.
Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec.
Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas,
Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru
Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan,
Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor,
Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar,
Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti,
Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar
Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur,
Kec. Kisar Utara
Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana
kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan sarpras
kesehatan (kecamatan)
28
Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec.
Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar
Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan,
Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec.
Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec.
Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas,
Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru
Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan,
Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor,
Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar,
Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti,
Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar
Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur,
Kec. Kisar Utara
Pemerintah Daerah
Maluku - 9
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyediaan alat-alat kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan alat-
alat kesehatan (kecamatan)
28
Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec.
Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar
Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan,
Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec.
Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec.
Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas,
Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru
Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan,
Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor,
Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar,
Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti,
Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar
Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur,
Kec. Kisar Utara
Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi
prasarana belajar
jumlah kecamatan yang prasarana
belajarnya dibangun/direhabilitasi
(kecamatan)
28
Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec.
Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar
Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan,
Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec.
Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec.
Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas,
Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru
Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan,
Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor,
Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar,
Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti,
Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar
Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur,
Kec. Kisar Utara
Pemerintah Daerah
berkas 4, hlm. 123Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyediaan alat-alat kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan alat-
alat kesehatan (kecamatan)
28
Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec.
Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar
Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan,
Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec.
Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec.
Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas,
Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru
Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan,
Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor,
Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar,
Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti,
Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar
Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur,
Kec. Kisar Utara
Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi
prasarana belajar
jumlah kecamatan yang prasarana
belajarnya dibangun/direhabilitasi
(kecamatan)
28
Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec.
Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar
Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan,
Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec.
Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec.
Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas,
Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru
Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan,
Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor,
Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar,
Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti,
Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar
Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur,
Kec. Kisar Utara
Pemerintah Daerah
Maluku - 10
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pengadaan sarana belajar
Jumlah kecamatan yang difasilitasi
pengadaan sarana belajar (kecamatan)
28
Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec.
Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar
Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan,
Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec.
Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec.
Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas,
Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru
Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan,
Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor,
Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar,
Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti,
Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar
Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur,
Kec. Kisar Utara
Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan
prasarana SMK
Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-
nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)
28
Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec.
Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar
Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan,
Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec.
Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec.
Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas,
Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru
Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan,
Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor,
Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar,
Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti,
Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar
Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur,
Kec. Kisar Utara
Pemerintah Daerah
berkas 4, hlm. 124Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pengadaan sarana belajar
Jumlah kecamatan yang difasilitasi
pengadaan sarana belajar (kecamatan)
28
Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec.
Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar
Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan,
Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec.
Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec.
Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas,
Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru
Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan,
Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor,
Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar,
Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti,
Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar
Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur,
Kec. Kisar Utara
Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan
prasarana SMK
Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-
nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)
28
Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec.
Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar
Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan,
Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec.
Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec.
Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas,
Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru
Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan,
Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor,
Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar,
Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti,
Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar
Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur,
Kec. Kisar Utara
Pemerintah Daerah
Maluku - 11
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
9 1,30
Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec.
Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar
Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan,
Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec.
Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec.
Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas,
Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru
Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan,
Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor,
Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar,
Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti,
Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar
Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur,
Kec. Kisar Utara
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energ
Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di lokasi
prioritas pulau kecil terluar:
Provinsi Maluku (Kab. Maluku
Barat Daya, Kab. Kepulauan
Tanimbar, Kab. Maluku Tenggara,
Kab. Kepulauan Aru)
Tambahan debit air baku di lokasi prioritas
pulau kecil terluar (m3/detik)
39,59
Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Kepulauan
Tanimbar, Kab. Maluku Tenggara, Kab.
Kepulauan Aru
Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Kementerian PUPR
Pembangunan PLTS Rooftop Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun 26,40
Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec.
Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar
Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan,
Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec.
Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec.
Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas,
Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru
Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan,
Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor,
Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar,
Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti,
Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar
Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur,
Kec. Kisar Utara
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
berkas 4, hlm. 125Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
9 1,30
Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec.
Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar
Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan,
Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec.
Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec.
Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas,
Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru
Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan,
Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor,
Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar,
Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti,
Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar
Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur,
Kec. Kisar Utara
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energ
Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di lokasi
prioritas pulau kecil terluar:
Provinsi Maluku (Kab. Maluku
Barat Daya, Kab. Kepulauan
Tanimbar, Kab. Maluku Tenggara,
Kab. Kepulauan Aru)
Tambahan debit air baku di lokasi prioritas
pulau kecil terluar (m3/detik)
39,59
Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Kepulauan
Tanimbar, Kab. Maluku Tenggara, Kab.
Kepulauan Aru
Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Kementerian PUPR
Pembangunan PLTS Rooftop Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun 26,40
Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec.
Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar
Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan,
Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec.
Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec.
Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas,
Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru
Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan,
Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor,
Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar,
Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti,
Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar
Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur,
Kec. Kisar Utara
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Maluku - 12
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
2 0,20
Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec.
Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar
Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan,
Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec.
Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec.
Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas,
Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru
Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan,
Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor,
Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar,
Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti,
Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar
Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur,
Kec. Kisar Utara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Jalan Trans Pulau Kei Besar
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 20,07 1.274,19 Maluku Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Jalan Trans Pulau Wetar
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 15,13 960,15 Maluku Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Jalan Trans Pulau Selaru
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 8,53 541,44 Maluku Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Jalan Trans Pulau Aru
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 7,91 502,19 Maluku Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pulau-pulau kecil/terluar yang
tersedia infrastruktur kelautan dan
perikanan
Jumlah pulau-pulau kecil /terluar yang
dibangun sarana prasarananya (pulau)
4 30
Pulau Liran, Pulau Leti, Pulau Kei Besar,
Pulau Panambulai
Program Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Saumlaki
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Saumlaki
0,52 99 Kabupeten Maluku Tenggara Barat
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Saumlaki yang mandiri
(Skala) Tingkat kemandirian Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
Saumlaki
5 11,03 Kabupeten Maluku Tenggara Barat Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Kementerian KKP
Revitalisasi Pasar Rakyat yang
Dikelola Koperasi di Daerah
Tertinggal, Perbatasan, & Rawan
Bencana
Jumlah (unit) pasar rakyat yang
direvitalisasi
1 2 Kabupeten Maluku Tenggara Barat
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis
Usaha Mikro
Kementerian
Perdagangan
Jaringan Air baku yang dibangun/
ditingkatkan
Total debit air baku yang dihasilkan
(m3/det)
9,73 Kabupeten Maluku Tenggara Barat
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
berkas 4, hlm. 126Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
2 0,20
Kec. Kei Besar, Kec. Kei Besar Selatan, Kec.
Kei Besar Utara Timur, Kec. Kei Besar
Selatan Barat, Kec. Kei Kecil Timur Selatan,
Kec. Selaru, Kec. Tanimbar Selatan, Kec.
Wertamrian, Kec. Tanimbar Utara, Kec.
Yaru, Kec. Kormomolin, Kec. Nirunmas,
Kec. Pulau Aru, Kec. Sir Sir, Kec. Aru
Tengah Timur, Kec. Aru Tengah Selatan,
Kec. Aru Selatan Timur, Kec. Moa Lakor,
Kec. Mdona Heira, Kec. Pulau Pulau Babar,
Kec. Wetar, Kec. PP Terselatan, Kec. P Leti,
Kec. P Masela, Kec. P Lakor, Kec. Wetar
Utara, Kec. Wetar Barat, Kec. Wetar Timur,
Kec. Kisar Utara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Jalan Trans Pulau Kei Besar
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 20,07 1.274,19 Maluku Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Jalan Trans Pulau Wetar
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 15,13 960,15 Maluku Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Jalan Trans Pulau Selaru
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 8,53 541,44 Maluku Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Jalan Trans Pulau Aru
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 7,91 502,19 Maluku Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pulau-pulau kecil/terluar yang
tersedia infrastruktur kelautan dan
perikanan
Jumlah pulau-pulau kecil /terluar yang
dibangun sarana prasarananya (pulau)
4 30
Pulau Liran, Pulau Leti, Pulau Kei Besar,
Pulau Panambulai
Program Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Saumlaki
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Saumlaki
0,52 99 Kabupeten Maluku Tenggara Barat
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Saumlaki yang mandiri
(Skala) Tingkat kemandirian Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
Saumlaki
5 11,03 Kabupeten Maluku Tenggara Barat Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Kementerian KKP
Revitalisasi Pasar Rakyat yang
Dikelola Koperasi di Daerah
Tertinggal, Perbatasan, & Rawan
Bencana
Jumlah (unit) pasar rakyat yang
direvitalisasi
1 2 Kabupeten Maluku Tenggara Barat
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis
Usaha Mikro
Kementerian
Perdagangan
Jaringan Air baku yang dibangun/
ditingkatkan
Total debit air baku yang dihasilkan
(m3/det)
9,73 Kabupeten Maluku Tenggara Barat
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Maluku - 13
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
10 1,44 Kabupeten Maluku Tenggara Barat
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Kapal perikanan bantuan yang
terbangun
Jumlah Kapal perikanan bantuan yang
terbangun
Kabupeten Maluku Tenggara Barat Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar
Gas Untuk Nelayan
Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan
Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi
20 0,04 Kabupeten Maluku Tenggara Barat Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM
Pengembangan Pelabuhan
Saumlaki
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(selesai)
67,50 Maluku
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Pelabuhan dan Pengerukan
Kementerian
Perhubungan
Pengembangan Bandara Saumlaki
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
6,20 Maluku
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
Bandar Udara
Kementerian
Perhubungan
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
2 0,20 Kabupeten Maluku Tenggara Barat Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
2 0,67 Kabupeten Maluku Tenggara Barat Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 56,74 364,18
Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat,
Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Tual
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
57 27,11
Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat,
Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Tual
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51
Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat,
Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Tual
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 127Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
10 1,44 Kabupeten Maluku Tenggara Barat
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Kapal perikanan bantuan yang
terbangun
Jumlah Kapal perikanan bantuan yang
terbangun
Kabupeten Maluku Tenggara Barat Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar
Gas Untuk Nelayan
Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan
Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi
20 0,04 Kabupeten Maluku Tenggara Barat Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM
Pengembangan Pelabuhan
Saumlaki
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(selesai)
67,50 Maluku
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Pelabuhan dan Pengerukan
Kementerian
Perhubungan
Pengembangan Bandara Saumlaki
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
6,20 Maluku
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
Bandar Udara
Kementerian
Perhubungan
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
2 0,20 Kabupeten Maluku Tenggara Barat Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
2 0,67 Kabupeten Maluku Tenggara Barat Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 56,74 364,18
Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat,
Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Tual
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
57 27,11
Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat,
Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Tual
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51
Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat,
Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Tual
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Maluku - 14
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0,27
Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat,
Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Tual
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,21
Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat,
Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Tual
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26
Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat,
Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Tual
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
57 53,72
Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat,
Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Tual
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
331 92,35
Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat,
Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Tual
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
4 0,62
Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat,
Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Tual
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 128Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0,27
Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat,
Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Tual
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,21
Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat,
Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Tual
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26
Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat,
Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Tual
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
57 53,72
Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat,
Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Tual
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
331 92,35
Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat,
Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Tual
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
4 0,62
Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat,
Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Tual
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Maluku - 15
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat,
Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Tual
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1 1,27
Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat,
Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Tual
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)
Jumlah desa yang memperoleh bantuan
pendampingan melalui program TEKAD
(desa)
72 180,89
Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram
Bagian Timur
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
3 0,45
Maluku Tengah, Seram Bagian Barat,
Kepulauan Aru
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Maluku Tengah
Indeks Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Kab. Maluku Tengah
53 68,9 Kab. Maluku Tengah
1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan
2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
3. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian
Pertanian
2. Kemendesa PDTT
3. Kementerian ESDM
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
10 2,40 Kab. Maluku Tengah
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
1 1 Kab. Maluku Tengah
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
1 0,84 Kab. Maluku Tengah Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan, Pengembagan dan
Rehabilitasi Sarana Prasarana
Ekonomi di Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang dibangun,
dikembangkan, dan direhabilitasi sarana
prasarana ekonomi di kawasan
perdesaannya (kawasan)
1 15,86 Kab. Maluku Tengah Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
berkas 4, hlm. 129Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat,
Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Tual
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1 1,27
Ambon, Buru, Buru Selatan, Kepualuan
Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah,
Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat,
Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur,
Tual
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)
Jumlah desa yang memperoleh bantuan
pendampingan melalui program TEKAD
(desa)
72 180,89
Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram
Bagian Timur
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
3 0,45
Maluku Tengah, Seram Bagian Barat,
Kepulauan Aru
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Maluku Tengah
Indeks Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Kab. Maluku Tengah
53 68,9 Kab. Maluku Tengah
1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan
2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
3. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian
Pertanian
2. Kemendesa PDTT
3. Kementerian ESDM
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
10 2,40 Kab. Maluku Tengah
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
1 1 Kab. Maluku Tengah
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
1 0,84 Kab. Maluku Tengah Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan, Pengembagan dan
Rehabilitasi Sarana Prasarana
Ekonomi di Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang dibangun,
dikembangkan, dan direhabilitasi sarana
prasarana ekonomi di kawasan
perdesaannya (kawasan)
1 15,86 Kab. Maluku Tengah Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Maluku - 16
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,18 Kab. Maluku Tengah Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Kawasan Perdesaan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
Jumlah kawasan yang memiliki potensi
SDA Unggulan yang dikembangkan dan
dikelola dengan pendekatan lingkungan
hidup berkelanjutan (kawasan)
1 8,62 Kab. Maluku Tengah Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
1 40 Kab. Maluku Tengah Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
131408 94,87 Maluku Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Kobisonta
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi di Provinsi Maluku
46,81 39,78 Kab. Maluku Tengah
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
1 24,42 Kab. Maluku Tengah
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
0,45 Kab. Maluku Tengah
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
1 12,33 Kab. Maluku Tengah
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)
1 1,44 Kab. Maluku Tengah
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
0,73 Kab. Maluku Tengah
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
0,41 Kab. Maluku Tengah Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
berkas 4, hlm. 130Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,18 Kab. Maluku Tengah Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Kawasan Perdesaan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
Jumlah kawasan yang memiliki potensi
SDA Unggulan yang dikembangkan dan
dikelola dengan pendekatan lingkungan
hidup berkelanjutan (kawasan)
1 8,62 Kab. Maluku Tengah Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
1 40 Kab. Maluku Tengah Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
131408 94,87 Maluku Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Kobisonta
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi di Provinsi Maluku
46,81 39,78 Kab. Maluku Tengah
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
1 24,42 Kab. Maluku Tengah
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
0,45 Kab. Maluku Tengah
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
1 12,33 Kab. Maluku Tengah
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)
1 1,44 Kab. Maluku Tengah
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
0,73 Kab. Maluku Tengah
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
0,41 Kab. Maluku Tengah Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Maluku - 17
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
Kab. Maluku Tengah Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,09
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
36
Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
23
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
23
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima Plus
Berbasis Elektronik
1775
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
2
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
23
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Maluku
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
494
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
1 0,56 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
800 5,62 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
berkas 4, hlm. 131Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
Kab. Maluku Tengah Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,09
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
36
Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
23
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
23
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima Plus
Berbasis Elektronik
1775
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
2
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
23
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Maluku
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
494
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
1 0,56 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
800 5,62 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Maluku - 18
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
12 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
penyusunan Perda dan Perkada
34 0,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
12 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 132Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
12 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
penyusunan Perda dan Perkada
34 0,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
12 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Maluku - 19
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyelarasan perencanaan pusat
dan daerah
Jumlah regulasi yang mendukung
penyelarasan perencanaan pusat dan
daerah
1 0,25 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(2) jumlah realisasi kesepakatan
kerjasama daerah
1 4,98
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan daya saing sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
4 2,66 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,075 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya (%)
100 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah
(%)
100 2,18
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
12 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 133Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyelarasan perencanaan pusat
dan daerah
Jumlah regulasi yang mendukung
penyelarasan perencanaan pusat dan
daerah
1 0,25 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(2) jumlah realisasi kesepakatan
kerjasama daerah
1 4,98
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan daya saing sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
4 2,66 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,075 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya (%)
100 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah
(%)
100 2,18
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
12 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Maluku - 20
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Trantibum
12 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Bencana
12 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Pemadam Kebakaran
12 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Jumlah daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
12 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan
SPM di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten 12 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
36 1,73
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
12 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan
inovasi daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis
urusan pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
1 0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 134Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Trantibum
12 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Bencana
12 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Pemadam Kebakaran
12 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Jumlah daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
12 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan
SPM di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten 12 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
36 1,73
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
12 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan
inovasi daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis
urusan pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
1 0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Maluku - 21
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
5 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat manajemen strategi
pemerintahan daerah (strategi
inovasi daerah dan manajemen
pembangunan daerah perbatasan)
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
manajemen inovasi daerah di wilayah
perbatasan
12 1,056 Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
12 0,29
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
11 0,18 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
12 0,67 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
12 0,13 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
12 0,13
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
12 0,13 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 135Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
5 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat manajemen strategi
pemerintahan daerah (strategi
inovasi daerah dan manajemen
pembangunan daerah perbatasan)
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
manajemen inovasi daerah di wilayah
perbatasan
12 1,056 Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
12 0,29
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
11 0,18 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
12 0,67 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
12 0,13 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
12 0,13
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
12 0,13 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Maluku - 22
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
12 0,11 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
12 0,13
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
12 0,17 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 19,68 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 136Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
12 0,11 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
12 0,13
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
12 0,17 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 19,68 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Maluku - 23
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
3 1 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah 12 0,84 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
131.408 94,87 Maluku Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 59.031 5,33 Maluku Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
7 26,51 Maluku
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
2 1,72 Maluku Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
berkas 4, hlm. 137Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
3 1 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah 12 0,84 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
131.408 94,87 Maluku Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 59.031 5,33 Maluku Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
7 26,51 Maluku
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
2 1,72 Maluku Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Maluku - 24
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
5 1,63 Maluku Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
5 1,91 Maluku Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
BantuanTeknis Penyusunan RDTR di
Sekitar KI/KEK
1,70 Sekitar KI Teluk Weda Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang
di Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RDTR Kawasan
Perbatasan Negara yang diselesaikan
2 9,27 Maluku (Tepa, Tiakur, Benjina, Wonreli) Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Provinsi Maluku Utara
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
>1
Perbaikan aksesibilitas, atraksi
dan amenitas DPP/KEK Morotai
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi provinsi
>1
Jalan Lingkar Pulau Morotai Panjang jalan yang dibangun (km) 422,77 Maluku Utara KemenPUPR/Pemda
Pengembangan Bandara Pitu-
Morotai
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
0,0 47 Maluku Utara Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis Sofifi-
Makian-Kayoa
kapal penyeberangan yang dibangun (unit)
1
(selesai)
30 Maluku Utara Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) DPP
Morotai/KEK Morotai
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
3,25 Kab. Pulau Morotai Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
berkas 4, hlm. 138Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
5 1,63 Maluku Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
5 1,91 Maluku Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
BantuanTeknis Penyusunan RDTR di
Sekitar KI/KEK
1,70 Sekitar KI Teluk Weda Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang
di Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RDTR Kawasan
Perbatasan Negara yang diselesaikan
2 9,27 Maluku (Tepa, Tiakur, Benjina, Wonreli) Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Provinsi Maluku Utara
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
>1
Perbaikan aksesibilitas, atraksi
dan amenitas DPP/KEK Morotai
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi provinsi
>1
Jalan Lingkar Pulau Morotai Panjang jalan yang dibangun (km) 422,77 Maluku Utara KemenPUPR/Pemda
Pengembangan Bandara Pitu-
Morotai
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
0,0 47 Maluku Utara Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis Sofifi-
Makian-Kayoa
kapal penyeberangan yang dibangun (unit)
1
(selesai)
30 Maluku Utara Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) DPP
Morotai/KEK Morotai
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
3,25 Kab. Pulau Morotai Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Maluku - 25
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Fasilitasi Realisasi Investasi dan
Pembangunan KI Teluk Weda
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi provinsi
>1
Jalan akses KI Weda Panjang jalan yang dibangun (km) 25 275 Maluku Utara Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Pembangunan Bandara Weda Bandara baru yang dibangun (lokasi)
1
(selesai)
220 Maluku Utara Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Weda
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
85 Maluku Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KI Teluk
Weda
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
13 Kab. Halmahera Tengah Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kelapa Kawasan Karet (ha) 1061,17 24,18
Provini Maluku Utara,Kab. Sula, Kab.
Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan,
Kab. Pulau Morotai
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan lada, pala, dan cengkeh
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
berkas 4, hlm. 139Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Fasilitasi Realisasi Investasi dan
Pembangunan KI Teluk Weda
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi provinsi
>1
Jalan akses KI Weda Panjang jalan yang dibangun (km) 25 275 Maluku Utara Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Pembangunan Bandara Weda Bandara baru yang dibangun (lokasi)
1
(selesai)
220 Maluku Utara Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Pembangunan Pelabuhan
Penyeberangan Weda
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
85 Maluku Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KI Teluk
Weda
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
13 Kab. Halmahera Tengah Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kelapa Kawasan Karet (ha) 1061,17 24,18
Provini Maluku Utara,Kab. Sula, Kab.
Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan,
Kab. Pulau Morotai
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan lada, pala, dan cengkeh
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Maluku - 26
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha) 3316,20 71,98
Kab. Halmahera Selatan, Kab. Halmahera
Tengah, Kab. Halmahera Barat, Kab.
Halmahera Utara
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan
pertambangan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Optimalisasi produksi batubara jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan
nikel
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi nikel jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikanan tangkap
nasional (juta ton)
10,10
Provinsi Maluku Utara, a.l: Kab. Halmahera
Selatan, Kota Ternate, Kota Tidore
Kepulauan, Kab. Halmahera Utara
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,60 Provinsi Maluku Utara Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Maluku
ProP : Pembangunan Kota Baru
Sofifi
Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan
Pengembangan Sistem Angkutan
umum massal perkotaan berbasis
jalan yang dikembangkan
Sistem angkutan massal perkotaan
berbasis jalan yang dikembangkan (BRT)
50,00
Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan,
Provinsi Maluku Utara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis Sofifi-
Makian-Kayoa
kapal penyeberangan yang dibangun (unit)
1
(selesai)
30,00
Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan,
Provinsi Maluku Utara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Kemenhub
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
133 235,10 Provinsi Maluku Utara Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
berkas 4, hlm. 140Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha) 3316,20 71,98
Kab. Halmahera Selatan, Kab. Halmahera
Tengah, Kab. Halmahera Barat, Kab.
Halmahera Utara
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan
pertambangan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Optimalisasi produksi batubara jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan
nikel
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi nikel jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikanan tangkap
nasional (juta ton)
10,10
Provinsi Maluku Utara, a.l: Kab. Halmahera
Selatan, Kota Ternate, Kota Tidore
Kepulauan, Kab. Halmahera Utara
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,60 Provinsi Maluku Utara Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Maluku
ProP : Pembangunan Kota Baru
Sofifi
Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan
Pengembangan Sistem Angkutan
umum massal perkotaan berbasis
jalan yang dikembangkan
Sistem angkutan massal perkotaan
berbasis jalan yang dikembangkan (BRT)
50,00
Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan,
Provinsi Maluku Utara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis Sofifi-
Makian-Kayoa
kapal penyeberangan yang dibangun (unit)
1
(selesai)
30,00
Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan,
Provinsi Maluku Utara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Kemenhub
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
133 235,10 Provinsi Maluku Utara Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Maluku - 27
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
1,30
Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan,
Provinsi Maluku Utara
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
62,81
Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan,
Provinsi Maluku Utara
Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil (Provinsi
Maluku Utara)
Kota Ternate
Pusat Pengembangan
Keahlian/Skill Development Center
(Fungsi Pendidikan)
Jumlah pusat pengembangan keahlian 1 12,50 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan
Produktivitas
Kemennaker
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
20,60 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 117,55 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR,
KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan (TPST)
Jumlah TPST yang terbangun (unit) 24,94 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah TPS3R yang terbangun (unit) 2,56 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
DAK, Kementerian
PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
44,42
Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan
(Provinsi Maluku Utara)
Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
675 desa
berkembang;
39 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
0
(seluruh daerah
tertinggal
terentaskan)
Prov. Maluku Utara: Kab. Kepulauan Sula
dan Pulau Taliabu
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN
0,55
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 4,07
berkas 4, hlm. 141Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
1,30
Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan,
Provinsi Maluku Utara
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
62,81
Kota Baru Sofifi/Kota Tidore Kepulauan,
Provinsi Maluku Utara
Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil (Provinsi
Maluku Utara)
Kota Ternate
Pusat Pengembangan
Keahlian/Skill Development Center
(Fungsi Pendidikan)
Jumlah pusat pengembangan keahlian 1 12,50 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan
Produktivitas
Kemennaker
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
20,60 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 117,55 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR,
KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan (TPST)
Jumlah TPST yang terbangun (unit) 24,94 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah TPS3R yang terbangun (unit) 2,56 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
DAK, Kementerian
PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
44,42
Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan
(Provinsi Maluku Utara)
Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
675 desa
berkembang;
39 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
0
(seluruh daerah
tertinggal
terentaskan)
Prov. Maluku Utara: Kab. Kepulauan Sula
dan Pulau Taliabu
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN
0,55
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 4,07
Maluku - 28
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
34,68 76
Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Pulau
Morotai
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Percepatan Pembangunan daerah
tertinggal di Provinsi Maluku
Utara
1. Penduduk miskin di daerah tertinggal
2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal
1. 6,6 - 7,1%;
2. 64,8 - 65,3
254,91 Kab. Kepulauan Sula
1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi;
2.Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan;
3. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
4. Program Pengembangan Daerah Tertinggal;
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
6. Program Penanganan Fakir Miskin;
7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
1. Kementerian
Kelautan dan
Perikanan;
2. Kementerian KUKM;
3. Kementerian Desa
PDTT;
4. Kementerian Sosial;
5. Kementerian PUPR
Sarana dan prasarana pasar ikan
yang dibangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar Ikan
yang Dibangun
Kab. Kepulauan Sula
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Wirausaha pemula yang didukung
modal awal usaha (start up capital)
Tersalurnya Modal Awal Usaha Kepada
Wirausaha Pemula
20 1,43 Kab. Kepulauan Sula Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Kementerian KUKM
Literasi Digital Pemasaran Produk
Unggulan Daerah Tertinggal
Persentase kenaikan volume penjualan
produk unggulan daerah tertinggal yang
dipasarkan melalui platform digital
1 Kab. Kepulauan Sula Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di Daerah Tertinggal
1,20 Kab. Kepulauan Sula Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kerja di Daerah Tertinggal
Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan
Kapasitasnya di Daerah Tertinggal
15 0,59 Kab. Kepulauan Sula Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih dan Sanitasi
di Daerah Tertinggal
Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih
dan Sanitasi yang Dibangun dan
Fungsional di daerah tertinggal
1 1,90 Kab. Kepulauan Sula Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
berkas 4, hlm. 142Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
34,68 76
Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Pulau
Morotai
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Percepatan Pembangunan daerah
tertinggal di Provinsi Maluku
Utara
1. Penduduk miskin di daerah tertinggal
2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal
1. 6,6 - 7,1%;
2. 64,8 - 65,3
254,91 Kab. Kepulauan Sula
1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi;
2.Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan;
3. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
4. Program Pengembangan Daerah Tertinggal;
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
6. Program Penanganan Fakir Miskin;
7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
1. Kementerian
Kelautan dan
Perikanan;
2. Kementerian KUKM;
3. Kementerian Desa
PDTT;
4. Kementerian Sosial;
5. Kementerian PUPR
Sarana dan prasarana pasar ikan
yang dibangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar Ikan
yang Dibangun
Kab. Kepulauan Sula
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Wirausaha pemula yang didukung
modal awal usaha (start up capital)
Tersalurnya Modal Awal Usaha Kepada
Wirausaha Pemula
20 1,43 Kab. Kepulauan Sula Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Kementerian KUKM
Literasi Digital Pemasaran Produk
Unggulan Daerah Tertinggal
Persentase kenaikan volume penjualan
produk unggulan daerah tertinggal yang
dipasarkan melalui platform digital
1 Kab. Kepulauan Sula Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di Daerah Tertinggal
1,20 Kab. Kepulauan Sula Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kerja di Daerah Tertinggal
Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan
Kapasitasnya di Daerah Tertinggal
15 0,59 Kab. Kepulauan Sula Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih dan Sanitasi
di Daerah Tertinggal
Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih
dan Sanitasi yang Dibangun dan
Fungsional di daerah tertinggal
1 1,90 Kab. Kepulauan Sula Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Maluku - 29
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin*
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat
(KPM)
4.010 60,15 Kab. Kepulauan Sula, Pulau Taliabu* Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan*
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh Bantuan Sosial Pangan
melalui Kartu Sembako Murah (KPM)
4.959 44,63 Kab. Kepulauan Sula, Pulau Taliabu* Program Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
Penyediaan air baku di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
*indikatif pendanaan masih bersifat
total seluruh daerah 3T di setiap
provinsi
Tambahan debit air baku di daerah 3T
(m3/detik)
144,01 Kab. Kepulauan Sula* Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Peningkatan Kesejahteraan dan
Tata Kelola di Kecamatan Lokasi
Prioritas Provinsi Maluku Utara
Jumlah kecamatan prioritas yang sarana
prasarana pelayanan dasar, ekonomi,
dan pemerintahan-nya tersedia di
Provinsi Maluku Utara (kecamatan)
6 13,92
Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan,
Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai
Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai
Timur
Pembangunan dan peningkatan
SPAM
Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM
(kecamatan)
6
Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan,
Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai
Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai
Timur
Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan
Kantor Desa
Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor
Camat dan Kantor Desa nya dibangun
(kecamatan)
6
Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan,
Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai
Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai
Timur
Pemerintah Daerah
berkas 4, hlm. 143Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin*
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat
(KPM)
4.010 60,15 Kab. Kepulauan Sula, Pulau Taliabu* Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan*
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh Bantuan Sosial Pangan
melalui Kartu Sembako Murah (KPM)
4.959 44,63 Kab. Kepulauan Sula, Pulau Taliabu* Program Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
Penyediaan air baku di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
*indikatif pendanaan masih bersifat
total seluruh daerah 3T di setiap
provinsi
Tambahan debit air baku di daerah 3T
(m3/detik)
144,01 Kab. Kepulauan Sula* Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Peningkatan Kesejahteraan dan
Tata Kelola di Kecamatan Lokasi
Prioritas Provinsi Maluku Utara
Jumlah kecamatan prioritas yang sarana
prasarana pelayanan dasar, ekonomi,
dan pemerintahan-nya tersedia di
Provinsi Maluku Utara (kecamatan)
6 13,92
Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan,
Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai
Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai
Timur
Pembangunan dan peningkatan
SPAM
Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM
(kecamatan)
6
Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan,
Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai
Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai
Timur
Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan
Kantor Desa
Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor
Camat dan Kantor Desa nya dibangun
(kecamatan)
6
Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan,
Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai
Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai
Timur
Pemerintah Daerah
Maluku - 30
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyediaan sarana prasarana
kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan sarpras
kesehatan (kecamatan)
6
Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan,
Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai
Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai
Timur
Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan alat-
alat kesehatan (kecamatan)
6
Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan,
Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai
Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai
Timur
Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi
prasarana belajar
jumlah kecamatan yang prasarana
belajarnya dibangun/direhabilitasi
(kecamatan)
6
Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan,
Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai
Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai
Timur
Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar
Jumlah kecamatan yang difasilitasi
pengadaan sarana belajar (kecamatan)
6
Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan,
Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai
Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai
Timur
Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan
prasarana SMK
Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-
nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)
6
Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan,
Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai
Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai
Timur
Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
5 0,72
Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan,
Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai
Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai
Timur
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energ
Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun 13,20
Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan,
Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai
Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai
Timur
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
2 0,20
Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan,
Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai
Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai
Timur
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
berkas 4, hlm. 144Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyediaan sarana prasarana
kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan sarpras
kesehatan (kecamatan)
6
Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan,
Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai
Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai
Timur
Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan alat-
alat kesehatan (kecamatan)
6
Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan,
Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai
Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai
Timur
Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi
prasarana belajar
jumlah kecamatan yang prasarana
belajarnya dibangun/direhabilitasi
(kecamatan)
6
Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan,
Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai
Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai
Timur
Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar
Jumlah kecamatan yang difasilitasi
pengadaan sarana belajar (kecamatan)
6
Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan,
Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai
Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai
Timur
Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan
prasarana SMK
Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-
nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)
6
Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan,
Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai
Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai
Timur
Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
5 0,72
Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan,
Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai
Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai
Timur
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energ
Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun 13,20
Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan,
Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai
Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai
Timur
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
2 0,20
Kec. Patani Utara, Kec. Morotai Selatan,
Kec. Morotai Selatan Barat, Kec. Morotai
Jaya, Kec. Morotai Utara, Kec. Morotai
Timur
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Maluku - 31
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Daruba
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Daruba
0,55 484,36 Kab. Pulau Morotai
Revitalisasi Pasar Rakyat yang
Dikelola Koperasi di Daerah
Tertinggal, Perbatasan, & Rawan
Bencana
Jumlah (unit) pasar rakyat yang
direvitalisasi
6 Kab. Pulau Morotai
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis
Usaha Mikro
Kementerian
Perdagangan
Jalan Lingkar Pulau Morotai
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 0 422,77 Maluku Utara Program Penyelenggaraan Jalan
Preservasi dan
Peningkatan Kapasitas
Jalan dan Jembatan
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
10 1,44 Kab. Pulau Morotai
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Fasilitasi Kapal perikanan bantuan
yang terbangun termasuk di daerah
perbatasan
Jumlah (unit) Kapal perikanan bantuan
yang terbangun termasuk di daerah
perbatasan
2,20 Kab. Pulau Morotai Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar
Gas Untuk Nelayan
Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan
Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi
50 0,10 Kab. Pulau Morotai Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/ LASTMILE Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi) 1 4,00 Kab. Pulau Morotai Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
2 0,20 Kab. Pulau Morotai Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
2 0,67 Kab. Pulau Morotai Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 57,37 371,70
Halmahera Barat, Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah, Halmahera Timur,
Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan,
DPP Morotai
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Desa Wisata (DEWI)
Jumlah desa yang dibangun sarana dan
prasarananya untuk mendukung destinasi
wisata (desa)
3 8,91 DPP Morotai Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
berkas 4, hlm. 145Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Daruba
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Daruba
0,55 484,36 Kab. Pulau Morotai
Revitalisasi Pasar Rakyat yang
Dikelola Koperasi di Daerah
Tertinggal, Perbatasan, & Rawan
Bencana
Jumlah (unit) pasar rakyat yang
direvitalisasi
6 Kab. Pulau Morotai
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis
Usaha Mikro
Kementerian
Perdagangan
Jalan Lingkar Pulau Morotai
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun (km) 0 422,77 Maluku Utara Program Penyelenggaraan Jalan
Preservasi dan
Peningkatan Kapasitas
Jalan dan Jembatan
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
10 1,44 Kab. Pulau Morotai
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Fasilitasi Kapal perikanan bantuan
yang terbangun termasuk di daerah
perbatasan
Jumlah (unit) Kapal perikanan bantuan
yang terbangun termasuk di daerah
perbatasan
2,20 Kab. Pulau Morotai Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar
Gas Untuk Nelayan
Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan
Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi
50 0,10 Kab. Pulau Morotai Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/ LASTMILE Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi) 1 4,00 Kab. Pulau Morotai Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
2 0,20 Kab. Pulau Morotai Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
2 0,67 Kab. Pulau Morotai Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 57,37 371,70
Halmahera Barat, Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah, Halmahera Timur,
Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan,
DPP Morotai
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Desa Wisata (DEWI)
Jumlah desa yang dibangun sarana dan
prasarananya untuk mendukung destinasi
wisata (desa)
3 8,91 DPP Morotai Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Maluku - 32
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
49 22,96
Halmahera Barat, Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah, Halmahera Timur,
Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51
Halmahera Barat, Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah, Halmahera Timur,
Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0 0,27
Halmahera Barat, Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah, Halmahera Timur,
Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,21
Halmahera Barat, Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah, Halmahera Timur,
Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26
Halmahera Barat, Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah, Halmahera Timur,
Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
49 48,98
Halmahera Barat, Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah, Halmahera Timur,
Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
350 97,67
Halmahera Barat, Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah, Halmahera Timur,
Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
berkas 4, hlm. 146Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
49 22,96
Halmahera Barat, Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah, Halmahera Timur,
Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51
Halmahera Barat, Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah, Halmahera Timur,
Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0 0,27
Halmahera Barat, Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah, Halmahera Timur,
Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,21
Halmahera Barat, Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah, Halmahera Timur,
Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26
Halmahera Barat, Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah, Halmahera Timur,
Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
49 48,98
Halmahera Barat, Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah, Halmahera Timur,
Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
350 97,67
Halmahera Barat, Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah, Halmahera Timur,
Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Maluku - 33
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
4 0,62
Halmahera Barat, Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah, Halmahera Timur,
Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Halmahera Barat, Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah, Halmahera Timur,
Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1 0,66
Halmahera Barat, Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah, Halmahera Timur,
Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)
Jumlah desa yang memperoleh bantuan
pendampingan melalui program TEKAD
(desa)
72 183,81
Halmahera Barat, Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
2 0,30 Halmahera Selatan, Kepulauan Sula Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Morotai
Indeks Pembangunana Kawasan
Perdesaan di Kab. Morotai
62,00 86,48 Kab. Morotai
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
3. Program Pengembangan Pariwisata
4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan
5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
6. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
2. Kementerian
Pariwisata
3. Kementerian
Pertanian
4. Kemendesa PDTT
5. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang
terbangun
Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang terbangun
(unit)
30 4,16 Kab. Morotai Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
berkas 4, hlm. 147Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
4 0,62
Halmahera Barat, Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah, Halmahera Timur,
Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Halmahera Barat, Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah, Halmahera Timur,
Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1 0,66
Halmahera Barat, Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah, Halmahera Timur,
Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau
Morotai, Pulau Taliabu, Tidore Kepulauan
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)
Jumlah desa yang memperoleh bantuan
pendampingan melalui program TEKAD
(desa)
72 183,81
Halmahera Barat, Halmahera Selatan,
Halmahera Tengah
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
2 0,30 Halmahera Selatan, Kepulauan Sula Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Morotai
Indeks Pembangunana Kawasan
Perdesaan di Kab. Morotai
62,00 86,48 Kab. Morotai
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
3. Program Pengembangan Pariwisata
4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan
5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
6. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
2. Kementerian
Pariwisata
3. Kementerian
Pertanian
4. Kemendesa PDTT
5. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang
terbangun
Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang terbangun
(unit)
30 4,16 Kab. Morotai Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Maluku - 34
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya
Jumlah bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya yang didistribusikan
(paket)
5 19,60 Kab. Morotai Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Sentra Kelautan dan Perikanan
Terpadu (SKPT) Kab. Morotai yang
mandiri
Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan
Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan
Morotai (skala 1-5)
4 14,10 Kab. Morotai Program Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan
sentra kuliner
Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner
yang terbangun (unit)
1 Kab. Morotai
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
10 2,40 Kab. Morotai
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
1 1 Kab. Morotai
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Penerapan Sustainable Tourism
Practices Di Destinasi Utama dan
Prioritas
Jumlah destinasi pariwisata utama dan
prioritas yang menerapkan Sustainable
Tourism Practices (destinasi)
1 3 Kab. Morotai Program Pengembangan Pariwisata Kementerian Pariwisata
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
1 0,84 Kab. Morotai Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,18 Kab. Morotai Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
1 40 Kab. Morotai Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
112.954 32,54 Maluku Utara Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Pulau Mangoli dan
Pulau Morotai
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi di Provinsi Maluku Utara
34,68 75,93
Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Pulau
Morotai
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
berkas 4, hlm. 148Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya
Jumlah bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya yang didistribusikan
(paket)
5 19,60 Kab. Morotai Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Sentra Kelautan dan Perikanan
Terpadu (SKPT) Kab. Morotai yang
mandiri
Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan
Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan
Morotai (skala 1-5)
4 14,10 Kab. Morotai Program Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan
sentra kuliner
Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner
yang terbangun (unit)
1 Kab. Morotai
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
10 2,40 Kab. Morotai
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
1 1 Kab. Morotai
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Penerapan Sustainable Tourism
Practices Di Destinasi Utama dan
Prioritas
Jumlah destinasi pariwisata utama dan
prioritas yang menerapkan Sustainable
Tourism Practices (destinasi)
1 3 Kab. Morotai Program Pengembangan Pariwisata Kementerian Pariwisata
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
1 0,84 Kab. Morotai Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,18 Kab. Morotai Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
1 40 Kab. Morotai Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
112.954 32,54 Maluku Utara Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Pulau Mangoli dan
Pulau Morotai
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi di Provinsi Maluku Utara
34,68 75,93
Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Pulau
Morotai
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Maluku - 35
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
2 48,85
Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Pulau
Morotai
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
0,27 Kab. Pulau Morotai
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
2 23,44
Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Pulau
Morotai
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)
2 2,88
Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Pulau
Morotai
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
0,23 Kab. Kepulauan Sula
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
0,26 Kab. Pulau Morotai Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
Kab. Kepulauan Sula Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,09
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
36
Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
23
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
23
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima Plus
Berbasis Elektronik
1.775,07
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
berkas 4, hlm. 149Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
2 48,85
Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Pulau
Morotai
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
0,27 Kab. Pulau Morotai
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
2 23,44
Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Pulau
Morotai
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)
2 2,88
Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Pulau
Morotai
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
0,23 Kab. Kepulauan Sula
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
0,26 Kab. Pulau Morotai Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
Kab. Kepulauan Sula Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,09
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
36
Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
23
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
23
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima Plus
Berbasis Elektronik
1.775,07
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
Maluku - 36
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
23
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Maluku Utara
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
1281
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
1 0,56 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
800 5,62 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Penyederhanaan perizinan yang
menghambat investasi
Jumlah usulan perubahan
regulasi/peraturan yang menghambat
investasi (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pelaksanaan simplifikasi,
harmonisasi dan sinkronisasi
peraturan perizinan investasi
tingkat pusat / KL dan daerah
Jumlah rumusan rekomendasi peraturan
perizinan tingkat pusat/KL dan daerah
yang di simplifikasi, diharmonisasi dan
disinkronisasi
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 150Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
23
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Maluku Utara
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
1281
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
1 0,56 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
800 5,62 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Penyederhanaan perizinan yang
menghambat investasi
Jumlah usulan perubahan
regulasi/peraturan yang menghambat
investasi (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pelaksanaan simplifikasi,
harmonisasi dan sinkronisasi
peraturan perizinan investasi
tingkat pusat / KL dan daerah
Jumlah rumusan rekomendasi peraturan
perizinan tingkat pusat/KL dan daerah
yang di simplifikasi, diharmonisasi dan
disinkronisasi
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Maluku - 37
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
11 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
penyusunan Perda dan Perkada
34 0,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
11 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(2) jumlah realisasi kesepakatan
kerjasama daerah
1 5,52
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan daya saing sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 151Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
11 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
penyusunan Perda dan Perkada
34 0,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
11 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(2) jumlah realisasi kesepakatan
kerjasama daerah
1 5,52
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan daya saing sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Maluku - 38
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
4 2,66 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
0,59 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya (%)
100 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah
(%)
100 2,18
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
11 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Trantibum
11 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Bencana
11 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Pemadam Kebakaran
11 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Jumlah daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
11 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan
SPM di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 152Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
4 2,66 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
0,59 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya (%)
100 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah
(%)
100 2,18
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
11 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Trantibum
11 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Bencana
11 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Pemadam Kebakaran
11 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Jumlah daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
11 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan
SPM di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Maluku - 39
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten 11 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
36 94,53
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,265 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
11 0,272 Pusat (Alokasi Kemendagri) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan
inovasi daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis
urusan pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
1 0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
5 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat manajemen strategi
pemerintahan daerah (strategi
inovasi daerah dan manajemen
pembangunan daerah perbatasan)
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
manajemen inovasi daerah di wilayah
perbatasan
12 1,06 Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
11 0,50
berkas 4, hlm. 153Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten 11 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
36 94,53
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,265 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
11 0,272 Pusat (Alokasi Kemendagri) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan
inovasi daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis
urusan pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
1 0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
5 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat manajemen strategi
pemerintahan daerah (strategi
inovasi daerah dan manajemen
pembangunan daerah perbatasan)
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
manajemen inovasi daerah di wilayah
perbatasan
12 1,06 Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
11 0,50
Maluku - 40
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
10 0,16 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
11 0,61 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
11 0,12 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
11 0,12
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
11 0,12 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
11 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
11 0,12
berkas 4, hlm. 154Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
10 0,16 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
11 0,61 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
11 0,12 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
11 0,12
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
11 0,12 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
11 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
11 0,12
Maluku - 41
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
11 0,16 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 16,24 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
1 0,40 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah 11 0,84 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 155Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
11 0,16 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 16,24 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
1 0,40 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah 11 0,84 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Maluku - 42
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
112.954 32,54 Maluku Utara Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 60.637 6,63 Maluku Utara Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
8 32,09 Maluku Utara
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
2 1,72 Maluku Utara Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis
RDTR
1 2,00 Maluku Utara (Kab. Pulau Taliabu) Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
5 1,82 Maluku Utara Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
5 2,03 Maluku Utara Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
berkas 4, hlm. 156Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
112.954 32,54 Maluku Utara Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 60.637 6,63 Maluku Utara Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
8 32,09 Maluku Utara
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
2 1,72 Maluku Utara Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis
RDTR
1 2,00 Maluku Utara (Kab. Pulau Taliabu) Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
5 1,82 Maluku Utara Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
5 2,03 Maluku Utara Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
3. PEMBANGUNAN WILAYAH NUSA TENGGARA
3.1 Target Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran nasional sesuai
dengan tujuh (7) agenda pembangunan dengan target sebagai berikut.
Tabel 3.1.
Target Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2020-2024
Provinsi
Indikator
Pembangunan
Realisasi
2018
Baseline
2019
Target Pembangunan
2020 2021 2022 2023 2024
Nusa Tenggara
Barat
Laju
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
4,56 3,00 4,30 4,90 5,50 6,20 6,60
Tingkat
Kemiskinan (%)
14,75 14,56 13,52 13,00 12,35 10,85 8,95
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
3,72 3,42 3,50 3,30 3,20 2,70 2,40
Nusa Tenggara
Timur
Laju
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
5,13 5,20 5,60 6,50 6,90 7,30 7,50
Tingkat
Kemiskinan (%)
21,35 21,09 18,00 17,35 16,15 14,56 12,35
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
3,01 3,35 2,70 2,70 2,60 2,20 2,00
Catatan: 1. Tingkat kemiskinan 2018 dan 2019 (Maret)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 dan 2019 (Agustus)
Dengan memperhitungkan target pembangunan wilayah Nusa Tenggara, rencana
kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) mendatang adalah sebagai
berikut.
Tabel 3.2.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2020-2024
Provinsi
Keburuhan
Investasi
Realisasi
2018
Baseline
2019
Target Pembangunan
2020 2021 2022 2023 2024
Nusa Tenggara
Barat
Rp triliun 2,34 30,17 41,09 47,20 56,59 64,59 73,94
Nusa Tenggara
Timur
Rp triliun 40,07 44,93 57,35 63,91 71,47 80,94 91,78
Sumber:Bappenas. Hasil perhitungan 2020
Catatan: Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR
2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen.
berkas 4, hlm. 1573.1 Target Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran nasional sesuai
dengan tujuh (7) agenda pembangunan dengan target sebagai berikut.
Tabel 3.1.
Target Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2020-2024
Provinsi
Indikator
Pembangunan
Realisasi
2018
Baseline
2019
Target Pembangunan
2020 2021 2022 2023 2024
Nusa Tenggara
Barat
Laju
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
4,56 3,00 4,30 4,90 5,50 6,20 6,60
Tingkat
Kemiskinan (%)
14,75 14,56 13,52 13,00 12,35 10,85 8,95
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
3,72 3,42 3,50 3,30 3,20 2,70 2,40
Nusa Tenggara
Timur
Laju
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
5,13 5,20 5,60 6,50 6,90 7,30 7,50
Tingkat
Kemiskinan (%)
21,35 21,09 18,00 17,35 16,15 14,56 12,35
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
3,01 3,35 2,70 2,70 2,60 2,20 2,00
Catatan: 1. Tingkat kemiskinan 2018 dan 2019 (Maret)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 dan 2019 (Agustus)
Dengan memperhitungkan target pembangunan wilayah Nusa Tenggara, rencana
kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) mendatang adalah sebagai
berikut.
Tabel 3.2.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2020-2024
Provinsi
Keburuhan
Investasi
Realisasi
2018
Baseline
2019
Target Pembangunan
2020 2021 2022 2023 2024
Nusa Tenggara
Barat
Rp triliun 2,34 30,17 41,09 47,20 56,59 64,59 73,94
Nusa Tenggara
Timur
Rp triliun 40,07 44,93 57,35 63,91 71,47 80,94 91,78
Sumber:Bappenas. Hasil perhitungan 2020
Catatan: Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR
2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen.
3.2 Prioritas Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
Prioritas pembangunan wilayah Nusa Tenggara tahun 2020-2024 difokuskan
untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian,
perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas
berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan sebagai berikut:
Tabel 3.3.
Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah Nusa Tenggara
Tahun 2020-2024
Provinsi No. Kabupatan/Kota Provinsi No. Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan
NTB
1 Kabupaten Lombok Barat
NTT
1
Kabupaten Manggarai
Barat
2 Kota Mataram* 2 Kabupaten Manggarai
3 Kabupaten Lombok Tengah 3
Kabupaten Manggarai
Timur
4 Kabupaten Lombok Timur 4 Kabupaten Ngada
5 Kabupaten Sumbawa Barat 5 Kabupaten Nagekeo
6 Kabupaten Sumbawa 6 Kabupaten Ende
7 Kota Bima 7 Kabupaten Sikka
8 Kabupaten Dompu 8 Kota Kupang*
9 Kabupaten Bima 9 Kabupaten Kupang
Koridor Pemerataan
NTB 1 Kabupaten Lombok Utara
NTT
1
Kabupaten Sumba
Timur
2
Kabupaten Sumba
Tengah
3 Kabupaten Sumba Barat
4
Kabupaten Sumba Barat
Daya
5
Kabupaten Timor
Tengah Selatan
6
Kabupaten Timor
Tengah Utara
7 Kabupaten Malaka
8 Kabupaten Belu
Keterangan:
* Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW
Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mencakup
kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan
strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pembangunan desa, kawasan
perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5)
Penataan kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:
berkas 4, hlm. 158Prioritas pembangunan wilayah Nusa Tenggara tahun 2020-2024 difokuskan
untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian,
perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas
berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan sebagai berikut:
Tabel 3.3.
Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah Nusa Tenggara
Tahun 2020-2024
Provinsi No. Kabupatan/Kota Provinsi No. Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan
NTB
1 Kabupaten Lombok Barat
NTT
1
Kabupaten Manggarai
Barat
2 Kota Mataram* 2 Kabupaten Manggarai
3 Kabupaten Lombok Tengah 3
Kabupaten Manggarai
Timur
4 Kabupaten Lombok Timur 4 Kabupaten Ngada
5 Kabupaten Sumbawa Barat 5 Kabupaten Nagekeo
6 Kabupaten Sumbawa 6 Kabupaten Ende
7 Kota Bima 7 Kabupaten Sikka
8 Kabupaten Dompu 8 Kota Kupang*
9 Kabupaten Bima 9 Kabupaten Kupang
Koridor Pemerataan
NTB 1 Kabupaten Lombok Utara
NTT
1
Kabupaten Sumba
Timur
2
Kabupaten Sumba
Tengah
3 Kabupaten Sumba Barat
4
Kabupaten Sumba Barat
Daya
5
Kabupaten Timor
Tengah Selatan
6
Kabupaten Timor
Tengah Utara
7 Kabupaten Malaka
8 Kabupaten Belu
Keterangan:
* Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW
Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mencakup
kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan
strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pembangunan desa, kawasan
perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5)
Penataan kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:
3.2.1Pengembangan Sektor Unggulan
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu: kelapa,
lada, pala, cengkeh, kopi, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya,
dan perikanan tangkap, dengan fokus komoditas yaitu:
a. Provinsi Nusa Tenggara Barat: kelapa, kopi, tebu, garam, tembaga, emas,
perikanan budidaya, dan perikanan tangkap; dan
b. Provinsi Nusa Tenggara Timur: kopi, kelapa, lada, pala, cengkeh, tebu,
garam, dan perikanan budidaya.
2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan
perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN),
kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
3) Pengolahan sumber daya alam yang dihasilkan dari sentra produksi perikanan
di SKPT/WPP antara lain SKPT Sumba Timur, SKPT Rote Ndao, WPP 573
(Samudera Hindia Selatan Jawa – Laut Timor Barat), WPP 713 (Selat
Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali), dan WPP 714 (Teluk Tolo
dan Laut Banda).
Gambar 3.1.
Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Nusa Tenggara
berkas 4, hlm. 159Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu: kelapa,
lada, pala, cengkeh, kopi, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya,
dan perikanan tangkap, dengan fokus komoditas yaitu:
a. Provinsi Nusa Tenggara Barat: kelapa, kopi, tebu, garam, tembaga, emas,
perikanan budidaya, dan perikanan tangkap; dan
b. Provinsi Nusa Tenggara Timur: kopi, kelapa, lada, pala, cengkeh, tebu,
garam, dan perikanan budidaya.
2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan
perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN),
kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
3) Pengolahan sumber daya alam yang dihasilkan dari sentra produksi perikanan
di SKPT/WPP antara lain SKPT Sumba Timur, SKPT Rote Ndao, WPP 573
(Samudera Hindia Selatan Jawa – Laut Timor Barat), WPP 713 (Selat
Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali), dan WPP 714 (Teluk Tolo
dan Laut Banda).
Gambar 3.1.
Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Nusa Tenggara
3.2.2Pengembangan Kawasan Strategis
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Pengembangan kawasan strategis, dan pengolahan sumber daya alam berupa
perkebunan dan pertambangan yang difokuskan pada KI Sumbawa Barat;
2) Destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor
penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP
Lombok-Mandalika/KEK Mandalika dan DPP Labuan Bajo;
3) Pengembangan kawasan Bandar Kayangan sebagai pusat pertumbuhan baru
dengan bertumpu pada skema investasi swasta;
4) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan
udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Lingkar/Trans Pulau
dan jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, antara lain
Jalan Akses Samota, Jalan Akses KEK Mandalika, Jalan Akses DPP Labuan
Bajo, Jalan Paralel Perbatasan Sektor Timur Pos Perbatasan Motaain dan
Motamasin, pembangunan Jalan Perbatasan Sektor Barat NTT, pengembangan
Pelabuhan Gili Trawangan, Pelabuhan Labuan Bajo, dan Bandara Labuan
Bajo;
5) Penyediaan outlet untuk komoditas mentah maupun barang hasil olahan di
Nusa Tenggara direncanakan berlokasi di pelabuhan feeder yang ada di
Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Pelabuhan Tenau Kupang;
6) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
7) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan
dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata;
dan revitalisasi Balai Latihan Kerja;
a. Pengembangan SMK di wilayah Nusa Tenggara secara keseluruhan
berjumlah 183 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi,
kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa,
dan energi dan pertambangan.
b. Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di
15 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (Ekonomi kreatif,
tambang di Nusa Tenggara Barat, otomotif dan manufaktur di Nusa
Tenggara Timur), konstruksi, pariwisata dan pertanian.
c. Pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 13 unit yang tersebar dan
mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang
meliputi: tenaga presisi tekstil, buruh petani, buruh konstruksi gedung,
dan manajer umum perdagangan.
d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Nusa
Tenggara.
berkas 4, hlm. 160Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Pengembangan kawasan strategis, dan pengolahan sumber daya alam berupa
perkebunan dan pertambangan yang difokuskan pada KI Sumbawa Barat;
2) Destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor
penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP
Lombok-Mandalika/KEK Mandalika dan DPP Labuan Bajo;
3) Pengembangan kawasan Bandar Kayangan sebagai pusat pertumbuhan baru
dengan bertumpu pada skema investasi swasta;
4) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan
udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Lingkar/Trans Pulau
dan jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, antara lain
Jalan Akses Samota, Jalan Akses KEK Mandalika, Jalan Akses DPP Labuan
Bajo, Jalan Paralel Perbatasan Sektor Timur Pos Perbatasan Motaain dan
Motamasin, pembangunan Jalan Perbatasan Sektor Barat NTT, pengembangan
Pelabuhan Gili Trawangan, Pelabuhan Labuan Bajo, dan Bandara Labuan
Bajo;
5) Penyediaan outlet untuk komoditas mentah maupun barang hasil olahan di
Nusa Tenggara direncanakan berlokasi di pelabuhan feeder yang ada di
Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Pelabuhan Tenau Kupang;
6) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
7) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan
dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata;
dan revitalisasi Balai Latihan Kerja;
a. Pengembangan SMK di wilayah Nusa Tenggara secara keseluruhan
berjumlah 183 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi,
kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa,
dan energi dan pertambangan.
b. Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di
15 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (Ekonomi kreatif,
tambang di Nusa Tenggara Barat, otomotif dan manufaktur di Nusa
Tenggara Timur), konstruksi, pariwisata dan pertanian.
c. Pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 13 unit yang tersebar dan
mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang
meliputi: tenaga presisi tekstil, buruh petani, buruh konstruksi gedung,
dan manajer umum perdagangan.
d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Nusa
Tenggara.
Gambar 3.2.
Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Nusa Tenggara
Tahun 2020 – 2024
Gambar 3.3.
Peta Rencana Jaringan Transportasi Wilayah Nusa Tenggara
Tahun 2020 – 2024
berkas 4, hlm. 161Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Nusa Tenggara
Tahun 2020 – 2024
Gambar 3.3.
Peta Rencana Jaringan Transportasi Wilayah Nusa Tenggara
Tahun 2020 – 2024
Gambar 3.4.
Peta Rencana Infrastruktur Pengairan Nusa Tenggara Tahun 2020 – 2024
Gambar 3.5.
Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi dan Sumber Energi
Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2020 – 2024
berkas 4, hlm. 162Peta Rencana Infrastruktur Pengairan Nusa Tenggara Tahun 2020 – 2024
Gambar 3.5.
Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi dan Sumber Energi
Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2020 – 2024
3.2.3Pengembangan Kawasan Perkotaan
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai
berikut:
1) Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Mataram dan Kota Kupang (Tabel
3.3);
2) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan
wilayah.
3.2.4Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Daerah
Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan
1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada
pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis
komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, dan
pengembangan infrastruktur di 13 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa
Tenggara Timur dan 1 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dari 13 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 9
kabupaten yang termasuk dalam koridor kewilayahan, yaitu: koridor
pertumbuhan: Manggarai Timur dan Kupang; dan koridor pemerataan, antara
lain: Belu, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, Sumba Barat Daya, Timor
Tengah Selatan, dan Sumba Tengah. Adapun Kabupaten Lombok Utara
sebagai satu-satunya daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat
berada pada koridor pemerataan;
2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya
dilaksanakan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun
2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Nusa
Tenggara berlokasi di 12 kabupaten berikut, antara lain: Bima, Dompu,
Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, dan Sumbawa
Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat; serta Ende, Manggarai, Manggarai
Barat, Nagekeo, dan Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan
perbatasan pada 38 kecamatan lokpri di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di
PKSN Atambua dan PKSN Kefamenanu;
5) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi
sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar
pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa
dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk
unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa
dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan
berkas 4, hlm. 163Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai
berikut:
1) Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Mataram dan Kota Kupang (Tabel
3.3);
2) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan
wilayah.
3.2.4Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Daerah
Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan
1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada
pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis
komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, dan
pengembangan infrastruktur di 13 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa
Tenggara Timur dan 1 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dari 13 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 9
kabupaten yang termasuk dalam koridor kewilayahan, yaitu: koridor
pertumbuhan: Manggarai Timur dan Kupang; dan koridor pemerataan, antara
lain: Belu, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, Sumba Barat Daya, Timor
Tengah Selatan, dan Sumba Tengah. Adapun Kabupaten Lombok Utara
sebagai satu-satunya daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat
berada pada koridor pemerataan;
2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya
dilaksanakan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun
2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Nusa
Tenggara berlokasi di 12 kabupaten berikut, antara lain: Bima, Dompu,
Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, dan Sumbawa
Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat; serta Ende, Manggarai, Manggarai
Barat, Nagekeo, dan Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan
perbatasan pada 38 kecamatan lokpri di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di
PKSN Atambua dan PKSN Kefamenanu;
5) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi
sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar
pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa
dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk
unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa
dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan
dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan
pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal;
penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes);
6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui
penguatan sinergi antarkampung berbasis komoditas unggulan yang
terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Bersama di KPPN
Ngada, KPPN Manggarai Barat, KPPN Sumba Timur, KPPN Sumbawa, KPPN
Dompu, KPPN Lombok Timur, dan KPPN Lombok Tengah;
7) Revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Tambora di
Kabupaten Bima, Kawasan Transmigrasi Labangka di Kabupaten Sumbawa,
Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu di Kabupaten Malaka,
Kawasan Transmigrasi Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kawasan
Transmigrasi Melolo di Kabupaten Sumba Timur;
8) Penanganan stunting dengan lokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 21
kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan 8 kabupaten di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (NTB) yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas
ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2023;
9) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga
Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai
target kemiskinan tahun 2024 yaitu 11,87 persen di NTB, dan 15,69 persen di
NTT; dan
10) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim,
yang meliputi:
a. Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Kepulauan Nusa
Tenggara;
b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
c. Peningkatan konservasi hutan; dan
d. Pemantapan pemulihan pascabencana di Pulau Lombok dan sekitarnya.
3.2.5Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 dalam
mendukung pelaksanaan otonomi daerah antara lain sebagai berikut:
1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara
penuh dan konsisten;
2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan,
terutama investasi;
3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan
efektif;
berkas 4, hlm. 164pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal;
penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes);
6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui
penguatan sinergi antarkampung berbasis komoditas unggulan yang
terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Bersama di KPPN
Ngada, KPPN Manggarai Barat, KPPN Sumba Timur, KPPN Sumbawa, KPPN
Dompu, KPPN Lombok Timur, dan KPPN Lombok Tengah;
7) Revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Tambora di
Kabupaten Bima, Kawasan Transmigrasi Labangka di Kabupaten Sumbawa,
Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu di Kabupaten Malaka,
Kawasan Transmigrasi Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kawasan
Transmigrasi Melolo di Kabupaten Sumba Timur;
8) Penanganan stunting dengan lokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 21
kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan 8 kabupaten di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (NTB) yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas
ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2023;
9) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga
Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai
target kemiskinan tahun 2024 yaitu 11,87 persen di NTB, dan 15,69 persen di
NTT; dan
10) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim,
yang meliputi:
a. Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Kepulauan Nusa
Tenggara;
b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
c. Peningkatan konservasi hutan; dan
d. Pemantapan pemulihan pascabencana di Pulau Lombok dan sekitarnya.
3.2.5Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 dalam
mendukung pelaksanaan otonomi daerah antara lain sebagai berikut:
1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara
penuh dan konsisten;
2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan,
terutama investasi;
3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan
efektif;
4) Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan
daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi,
manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen
kawasan pariwisata dan lainnya;
7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan;
9) Pengembangan kerjasama antardaerah, dan
10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas
mencakup Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Manggarai, Kabupaten
Manggarai Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten
Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Kabupaten
Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten
Malaka);
12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas mencakup
Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Tengah) dan Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Kabupaten Sikka, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten
Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Manggarai, Kota
Kupang, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Sabu Raijua);
13) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi:
a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang,
terutama kelengkapan RDTR;
b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
c. Penyediaan RDTR Kawasan Perbatasan Negara;
d. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
e. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran
pemanfaatan ruang;
f. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai
koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya
termasuk di kawasan transmigrasi;
g. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala
kadastral;
h. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
i. Pembentukan bank tanah;
j. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
k. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:
berkas 4, hlm. 1655) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan
daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi,
manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen
kawasan pariwisata dan lainnya;
7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan;
9) Pengembangan kerjasama antardaerah, dan
10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas
mencakup Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Manggarai, Kabupaten
Manggarai Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten
Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Kabupaten
Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten
Malaka);
12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas mencakup
Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Tengah) dan Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Kabupaten Sikka, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten
Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Manggarai, Kota
Kupang, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Sabu Raijua);
13) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi:
a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang,
terutama kelengkapan RDTR;
b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
c. Penyediaan RDTR Kawasan Perbatasan Negara;
d. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
e. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran
pemanfaatan ruang;
f. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai
koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya
termasuk di kawasan transmigrasi;
g. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala
kadastral;
h. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
i. Pembentukan bank tanah;
j. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
k. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:
a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik
kebencanaan;
b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana
berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk
pengurangan risiko bencana;
15) Pelaksanaan Kaidah Pembangunan Rendah Karbon, yang meliputi:
a. Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan terutama
padi;
b. Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan;
c. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan
pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam;
d. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan
kawasan hutan;
e. Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan
bekas tambang;
f. Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam
pengembangan kawasan pariwisata;
g. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan
lingkungan hidup;
h. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun
secara terpadu;
i. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal;
j. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan
luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; dan
k. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.
berkas 4, hlm. 166kebencanaan;
b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana
berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk
pengurangan risiko bencana;
15) Pelaksanaan Kaidah Pembangunan Rendah Karbon, yang meliputi:
a. Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan terutama
padi;
b. Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan;
c. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan
pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam;
d. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan
kawasan hutan;
e. Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan
bekas tambang;
f. Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam
pengembangan kawasan pariwisata;
g. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan
lingkungan hidup;
h. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun
secara terpadu;
i. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal;
j. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan
luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; dan
k. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.
Gambar 3.6.
Peta Proyeksi Daya Dukung Lingkungan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2025
3.3 Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Wilayah Nusa
Tenggara
Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2020-
2024, proyek prioritas strategis (Major Project) adalah sebagai berikut:
1) Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas: (a) Lombok dan (b) Labuan Bajo;
2) Pemulihan Pasca Bencana Pulau Lombok dan Sekitarnya;
3) Pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional: (a) PKSN Atambua dan (b)
PKSN Kefamenanu; dan
4) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan:
Pulau Sumba.
Gambar 3.7.
Peta Sebaran Major Project RPJMN 2020-2024 di Wilayah Nusa Tenggara
berkas 4, hlm. 167Peta Proyeksi Daya Dukung Lingkungan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2025
3.3 Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Wilayah Nusa
Tenggara
Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2020-
2024, proyek prioritas strategis (Major Project) adalah sebagai berikut:
1) Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas: (a) Lombok dan (b) Labuan Bajo;
2) Pemulihan Pasca Bencana Pulau Lombok dan Sekitarnya;
3) Pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional: (a) PKSN Atambua dan (b)
PKSN Kefamenanu; dan
4) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan:
Pulau Sumba.
Gambar 3.7.
Peta Sebaran Major Project RPJMN 2020-2024 di Wilayah Nusa Tenggara
Nusa Tenggara - 1
KEPULAUAN NUSA TENGGARA
Total
Indikasi
Pendanaan
2020-2024
2024 (Rp Miliar)*)
PP 3: Pembangunan Wilayah Nusa
Tenggara
Laju pertumbuhan PDRB Nusa Tenggara
(persen/tahun)
5,09 52.347,87
Share PDRB Wilayah Nusa Tenggara
(persen)
1,51
IPM Wilayah Nusa Tenggara 68,35-71,91
Persentase penduduk miskin wilayah
Nusa Tenggara (persen)
13,69
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
>1
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Perbaikan Atraksi, Aksesibilitas,
dan Amenitas DPP Lombok-
Mandalika/KEK Mandalika
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Nusa Tenggara Barat
>1
Pengembangan Bandara Lombok
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
350 Nusa Tenggara Barat
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Udara
Kemenhub, BUMN
Jalan Akses KEK Mandalika
(dukungan untuk Key Tourism Area
Prioritas)
Panjang jalan yang dibangun (km) 4 150 Nusa Tenggara Barat Program Penyelenggaraan Jalan
Jalan Bypass BIL-Mandalika Panjang jalan yang dibangun (km) 12,60 892 Nusa Tenggara Barat Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024
MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
berkas 4, hlm. 168KEPULAUAN NUSA TENGGARA
Total
Indikasi
Pendanaan
2020-2024
2024 (Rp Miliar)*)
PP 3: Pembangunan Wilayah Nusa
Tenggara
Laju pertumbuhan PDRB Nusa Tenggara
(persen/tahun)
5,09 52.347,87
Share PDRB Wilayah Nusa Tenggara
(persen)
1,51
IPM Wilayah Nusa Tenggara 68,35-71,91
Persentase penduduk miskin wilayah
Nusa Tenggara (persen)
13,69
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
>1
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Perbaikan Atraksi, Aksesibilitas,
dan Amenitas DPP Lombok-
Mandalika/KEK Mandalika
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Nusa Tenggara Barat
>1
Pengembangan Bandara Lombok
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
350 Nusa Tenggara Barat
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Udara
Kemenhub, BUMN
Jalan Akses KEK Mandalika
(dukungan untuk Key Tourism Area
Prioritas)
Panjang jalan yang dibangun (km) 4 150 Nusa Tenggara Barat Program Penyelenggaraan Jalan
Jalan Bypass BIL-Mandalika Panjang jalan yang dibangun (km) 12,60 892 Nusa Tenggara Barat Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024
MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Nusa Tenggara - 2
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) DPP
Lombok-Mandalika/KEK
Mandalika
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
6,50 Kab. Lombok Tengah Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Peningkatan dan pengembangan
Gardu Induk Kuta
Jumlah kapasitas Gardu Induk (MVA) 60 Prov. Nusa Tenggara Barat PLN
Pembangunan jaringan nirkabel
melalui pengembangan menara
telekomunikasi
Jumlah BTS yang terbangun (unit) Prov. Nusa Tenggara Barat
Program aksesibilitas telekomunikasi dan
informasi
Kemenkominfo
Percepatan pengembangan
destinasi pariwisata prioritas
jumlah fasilitasi percepatan pengembangan
destinasi pariwisata prioritas
1,40 Prov. Nusa Tenggara Barat
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman
Modal
BKPM
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan
Perizinan KI Sumbawa Barat
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Nusa Tenggara Barat
>1
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KI
Sumbawa Barat
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
13 Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
NTB
Kawasan Kelapa Kawasan Karet (ha) 880,87 20,15
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kab. Lombok Tengah,
Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kota Bima
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
berkas 4, hlm. 169Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) DPP
Lombok-Mandalika/KEK
Mandalika
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
6,50 Kab. Lombok Tengah Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Peningkatan dan pengembangan
Gardu Induk Kuta
Jumlah kapasitas Gardu Induk (MVA) 60 Prov. Nusa Tenggara Barat PLN
Pembangunan jaringan nirkabel
melalui pengembangan menara
telekomunikasi
Jumlah BTS yang terbangun (unit) Prov. Nusa Tenggara Barat
Program aksesibilitas telekomunikasi dan
informasi
Kemenkominfo
Percepatan pengembangan
destinasi pariwisata prioritas
jumlah fasilitasi percepatan pengembangan
destinasi pariwisata prioritas
1,40 Prov. Nusa Tenggara Barat
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman
Modal
BKPM
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan
Perizinan KI Sumbawa Barat
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Nusa Tenggara Barat
>1
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KI
Sumbawa Barat
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
13 Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
NTB
Kawasan Kelapa Kawasan Karet (ha) 880,87 20,15
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kab. Lombok Tengah,
Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kota Bima
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Nusa Tenggara - 3
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pengembangan komoditas
unggulan kopi
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
NTB
Kawasan Kopi Kawasan Kopi (ha) 481,60 30,53
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kab. Sumbawa, Kab.
Lombok Timur
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan tebu
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
NTB
Kawasan Tanaman Substitusi
Impor (Tebu)
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)
(ha)
2.585,27 104,09 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kab. Dompu
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan
tembaga
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
NTB
Optimalisasi produksi tembaga jumlah produksi (Ton)
Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan
Batubara
Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan
emas
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
NTB
Optimalisasi produksi emas jumlah produksi (Ton)
Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan
Batubara
Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikana tangkap nasional
(juta ton)
10,10
Provinsi Nusa Tenggara Barat, a,l Kab. Dompu, Kab.
Bima
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan budidaya
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,60
Provinsi Nusa Tenggara Barat, a.l Kab. Lombok Timur,
Kab. Sumbawa
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan garam
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
berkas 4, hlm. 170Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pengembangan komoditas
unggulan kopi
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
NTB
Kawasan Kopi Kawasan Kopi (ha) 481,60 30,53
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kab. Sumbawa, Kab.
Lombok Timur
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan tebu
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
NTB
Kawasan Tanaman Substitusi
Impor (Tebu)
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)
(ha)
2.585,27 104,09 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kab. Dompu
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan
tembaga
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
NTB
Optimalisasi produksi tembaga jumlah produksi (Ton)
Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan
Batubara
Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan
emas
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
NTB
Optimalisasi produksi emas jumlah produksi (Ton)
Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan
Batubara
Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikana tangkap nasional
(juta ton)
10,10
Provinsi Nusa Tenggara Barat, a,l Kab. Dompu, Kab.
Bima
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan budidaya
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,60
Provinsi Nusa Tenggara Barat, a.l Kab. Lombok Timur,
Kab. Sumbawa
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan garam
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Nusa Tenggara - 4
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Peningkatan produksi garam jumlah produksi garam nasional (juta ton) 3,40 Provinsi Nusa Tenggara Barat Program Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Sumatera
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil (NTB)
Kota Mataram
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
711 1.256,16 Provinsi Nusa Tenggara Barat Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
22,40 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program Pembinaan dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Permukiman
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Permukiman (SR)
393,75 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program Pembinaan dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
DAK; Kementerian PUPR;
APBD; Masyarakat;
Swasta (CSR)
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 236,92 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR,
KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan (TPST)
Jumlah TPST yang terbangun (unit) 50,21 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah TPS3R yang terbangun (unit) 8,11 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
DAK, Kementerian PUPR,
APBD
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
174 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
1079 desa
berkembang;
143 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
0
(seluruh
daerah
tertinggal
terentaskan)
Prov. NTB: Lombok Utara
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 10,61
berkas 4, hlm. 171Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Peningkatan produksi garam jumlah produksi garam nasional (juta ton) 3,40 Provinsi Nusa Tenggara Barat Program Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Sumatera
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil (NTB)
Kota Mataram
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
711 1.256,16 Provinsi Nusa Tenggara Barat Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
22,40 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program Pembinaan dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Permukiman
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Permukiman (SR)
393,75 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program Pembinaan dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
DAK; Kementerian PUPR;
APBD; Masyarakat;
Swasta (CSR)
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 236,92 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR,
KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan (TPST)
Jumlah TPST yang terbangun (unit) 50,21 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah TPS3R yang terbangun (unit) 8,11 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
DAK, Kementerian PUPR,
APBD
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
174 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
1079 desa
berkembang;
143 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
0
(seluruh
daerah
tertinggal
terentaskan)
Prov. NTB: Lombok Utara
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 10,61
Nusa Tenggara - 5
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
60,44 59,61
1. Provinsi NTB: Kab. Bima, Kab. Sumbawa;
2. Provinsi NTT: Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah
Utara, Kab. Sumba Timur
1. Program Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Percepatan Pembangunan daerah
tertinggal di Provinsi Nusa
Tenggara Barat
1.Penduduk miskin di daerah tertinggal
2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal
1. 24 -
24,5%;
2. 69,6 - 70,1
1056,47 Kab. Lombok Utara
1. Program Pengembangan Daerah Tertinggal;
2. Program Pengembangan Daerah Tertentu;
3. Program Pengembangan Kepariwisataan;
4. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan
Koperasi;
5. Program Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Program Penanganan Fakir Miskin;
7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
8. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
1. Kementerian Desa
PDTT;
2. Kementerian
Pariwisata;
3. Kementerian KUKM;
4. Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan;
5. Kementerian Sosial;
6. Kementerian PUPR
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di Daerah Tertinggal
4 1,10 Kab. Lombok Utara Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Literasi Digital Pemasaran Produk
Unggulan Daerah Tertinggal
Persentase kenaikan volume penjualan
produk unggulan daerah tertinggal yang
dipasarkan melalui platform digital
2 Kab. Lombok Utara Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kerja di Daerah Tertinggal
Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan
Kapasitasnya di Daerah Tertinggal
15 0,59 Kab. Lombok Utara Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih dan Sanitasi
di Daerah Tertinggal
Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih
dan Sanitasi yang Dibangun dan
Fungsional di daerah tertinggal
1,30 Kab. Lombok Utara Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Desa strategis di Daerah Tertinggal
Panjang Jalan Desa Strategis yang
dibangun/ditingkatkan dan fungsional di
Daerah Tertinggal (km)
3 Kab. Lombok Utara Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pengembangan desa wisata dalam
mendukung 14 KSPN
Persentase peningkatan kunjungan
wisawatan ke desa wisata di daerah
tertinggal
8,58
Kab. Lombok Utara (KSPN Gili Tramena dskt., dan KSPN
Rinjani dskt)
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
berkas 4, hlm. 172Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
60,44 59,61
1. Provinsi NTB: Kab. Bima, Kab. Sumbawa;
2. Provinsi NTT: Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah
Utara, Kab. Sumba Timur
1. Program Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Percepatan Pembangunan daerah
tertinggal di Provinsi Nusa
Tenggara Barat
1.Penduduk miskin di daerah tertinggal
2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal
1. 24 -
24,5%;
2. 69,6 - 70,1
1056,47 Kab. Lombok Utara
1. Program Pengembangan Daerah Tertinggal;
2. Program Pengembangan Daerah Tertentu;
3. Program Pengembangan Kepariwisataan;
4. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan
Koperasi;
5. Program Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Program Penanganan Fakir Miskin;
7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
8. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
1. Kementerian Desa
PDTT;
2. Kementerian
Pariwisata;
3. Kementerian KUKM;
4. Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan;
5. Kementerian Sosial;
6. Kementerian PUPR
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di Daerah Tertinggal
4 1,10 Kab. Lombok Utara Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Literasi Digital Pemasaran Produk
Unggulan Daerah Tertinggal
Persentase kenaikan volume penjualan
produk unggulan daerah tertinggal yang
dipasarkan melalui platform digital
2 Kab. Lombok Utara Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kerja di Daerah Tertinggal
Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan
Kapasitasnya di Daerah Tertinggal
15 0,59 Kab. Lombok Utara Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih dan Sanitasi
di Daerah Tertinggal
Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih
dan Sanitasi yang Dibangun dan
Fungsional di daerah tertinggal
1,30 Kab. Lombok Utara Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Desa strategis di Daerah Tertinggal
Panjang Jalan Desa Strategis yang
dibangun/ditingkatkan dan fungsional di
Daerah Tertinggal (km)
3 Kab. Lombok Utara Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pengembangan desa wisata dalam
mendukung 14 KSPN
Persentase peningkatan kunjungan
wisawatan ke desa wisata di daerah
tertinggal
8,58
Kab. Lombok Utara (KSPN Gili Tramena dskt., dan KSPN
Rinjani dskt)
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Nusa Tenggara - 6
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dan Aparatur Pemda Dalam
Penanggulangan Bencana Di
Daerah Tertinggal
Jumlah masyarakat terdampak bencana
yang ditingkatkan kapasitasnya dalam
peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)
96 2,45 Kab. Lombok Utara Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Kab/Kota/Kawasan Pariwisata
yang Difasilitasi Pengembangan
Destinasi Pariwisata Regional III
Jumlah Kab/Kota/Kawasan Pariwisata
yang Difasilitasi Pengembangan Destinasi
Pariwisata Regional III
7 15,28 Kab. Lombok Utara Program Pengembangan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata
Wirausaha Pemula Yang Didukung
Modal Awal Usaha
Tersalurnya Modal Awal Usaha Kepada
Wirausaha Pemula
625 44,69 Kab. Lombok Utara
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan
Koperasi
Kementerian KUKM
Sekolah yang mendapatkan
bantuan Bencana Alam/Sosial
Jumlah daerah bencana alam/bencana
sosial yang mendapat pendidikan layanan
khusus;
Jumlah sekolah terbuka, sekolah
berasrama, sekolah terintegrasi, dan/atau
sekolah darurat
4 3,20 Kab. Lombok Utara Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Pemberian Modal usaha bagi
penduduk miskin dan rentan
Jumlah keluarga penerima manfaat yang
memperoleh bantuan usaha ekonomi
produktif
75 1 Kab. Lombok Utara Program Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh Bantuan Sosial Pangan
melalui Kartu Sembako Murah (KPM)
33.755 303,80 Kab. Lombok Utara Program Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat
(KPM)
19.939 309,62 Kab. Lombok Utara Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial
Penyediaan air baku di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
*indikatif pendanaan masih bersifat
total seluruh daerah 3T di setiap
provinsi
Tambahan debit air baku di daerah 3T
(m3/detik)
0,01 359,87 Kab. Lombok Utara* Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 68,43 189,85
Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah,
Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa
Barat, DPP Lombok-Mandalika
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 173Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dan Aparatur Pemda Dalam
Penanggulangan Bencana Di
Daerah Tertinggal
Jumlah masyarakat terdampak bencana
yang ditingkatkan kapasitasnya dalam
peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)
96 2,45 Kab. Lombok Utara Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Kab/Kota/Kawasan Pariwisata
yang Difasilitasi Pengembangan
Destinasi Pariwisata Regional III
Jumlah Kab/Kota/Kawasan Pariwisata
yang Difasilitasi Pengembangan Destinasi
Pariwisata Regional III
7 15,28 Kab. Lombok Utara Program Pengembangan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata
Wirausaha Pemula Yang Didukung
Modal Awal Usaha
Tersalurnya Modal Awal Usaha Kepada
Wirausaha Pemula
625 44,69 Kab. Lombok Utara
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan
Koperasi
Kementerian KUKM
Sekolah yang mendapatkan
bantuan Bencana Alam/Sosial
Jumlah daerah bencana alam/bencana
sosial yang mendapat pendidikan layanan
khusus;
Jumlah sekolah terbuka, sekolah
berasrama, sekolah terintegrasi, dan/atau
sekolah darurat
4 3,20 Kab. Lombok Utara Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Pemberian Modal usaha bagi
penduduk miskin dan rentan
Jumlah keluarga penerima manfaat yang
memperoleh bantuan usaha ekonomi
produktif
75 1 Kab. Lombok Utara Program Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh Bantuan Sosial Pangan
melalui Kartu Sembako Murah (KPM)
33.755 303,80 Kab. Lombok Utara Program Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat
(KPM)
19.939 309,62 Kab. Lombok Utara Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial
Penyediaan air baku di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
*indikatif pendanaan masih bersifat
total seluruh daerah 3T di setiap
provinsi
Tambahan debit air baku di daerah 3T
(m3/detik)
0,01 359,87 Kab. Lombok Utara* Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 68,43 189,85
Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah,
Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa
Barat, DPP Lombok-Mandalika
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Nusa Tenggara - 7
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Desa Wisata (DEWI)
Jumlah desa yang dibangun sarana dan
prasarananya untuk mendukung destinasi
wisata (desa)
3 24,01 DPP Lombok-Mandalika
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
19,17
Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51
Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0,27
Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,08
Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26
Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
46,07
Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
326 91,16
Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
3 0,56
Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1,28
Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
8 1,21
Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur,
Sumbawa, Dompu, Lombok Utara, Bima, Sumbawa
Barat
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Kemendesa PDTT
berkas 4, hlm. 174Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Desa Wisata (DEWI)
Jumlah desa yang dibangun sarana dan
prasarananya untuk mendukung destinasi
wisata (desa)
3 24,01 DPP Lombok-Mandalika
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
19,17
Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51
Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0,27
Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,08
Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26
Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
46,07
Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
326 91,16
Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
3 0,56
Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1,28
Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok
Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
8 1,21
Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur,
Sumbawa, Dompu, Lombok Utara, Bima, Sumbawa
Barat
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Kemendesa PDTT
Nusa Tenggara - 8
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Sumbawa, Lombok Timur,
Lombok Tengah, dan Dompu
Indeks Pembangunan Kawasan
Perdesaan Kab. Sumbawa, Kab. Lombok
Timur, Kab. Lombok Tengah, dan Kab.
Dompu
53.00;
59.00; NA;
75.00
1.300,75 Kab. Lombok Timur
1. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan Rakyat
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan
4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas
dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
6. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian
Kelautan dan Perikanan
2. Kementerian
Pertanian
3. Kemendesa PDTT
4. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang
terbangun
Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang terbangun
(unit)
30 Kab. Lombok Timur Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya
Jumlah bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya yang didistribusikan
(paket)
5 Kab. Lombok Timur Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan
sentra kuliner
Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner
yang terbangun
Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan
dan Perikanan
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Sarana Pemasaran Peternakan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pemasaran
peternakan (unit)
1 2 Kab. Sumbawa
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan Rakyat
Kementerian Pertanian
Pakan Olahan dan bahan pakan
Jumlah pakan olahan dan bahan pakan
yang didistribusikan (ton)
2.000 58,80 Kab. Sumbawa
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan Rakyat
Kementerian Pertanian
Pencegahan dan Pengamanan
Penyakit Hewan
Jumlah dosis yang didistribusikan untuk
pencegahan dan pengamanan penyakit
hewan (dosis)
1.239.877,50 1000,23 Kab. Sumbawa
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan Rakyat
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
30 10,09
Kab. Lombok Timur, Kab. Dompu, dan Kab. Lombok
Tengah
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Hasil Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
3 4,78
Kab. Lombok Timur, Kab. Dompu, dan Kab. Lombok
Tengah
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Hasil Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
berkas 4, hlm. 175Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Sumbawa, Lombok Timur,
Lombok Tengah, dan Dompu
Indeks Pembangunan Kawasan
Perdesaan Kab. Sumbawa, Kab. Lombok
Timur, Kab. Lombok Tengah, dan Kab.
Dompu
53.00;
59.00; NA;
75.00
1.300,75 Kab. Lombok Timur
1. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan Rakyat
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan
4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas
dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
6. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian
Kelautan dan Perikanan
2. Kementerian
Pertanian
3. Kemendesa PDTT
4. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang
terbangun
Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang terbangun
(unit)
30 Kab. Lombok Timur Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya
Jumlah bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya yang didistribusikan
(paket)
5 Kab. Lombok Timur Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan
sentra kuliner
Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner
yang terbangun
Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan
dan Perikanan
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Sarana Pemasaran Peternakan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pemasaran
peternakan (unit)
1 2 Kab. Sumbawa
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan Rakyat
Kementerian Pertanian
Pakan Olahan dan bahan pakan
Jumlah pakan olahan dan bahan pakan
yang didistribusikan (ton)
2.000 58,80 Kab. Sumbawa
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan Rakyat
Kementerian Pertanian
Pencegahan dan Pengamanan
Penyakit Hewan
Jumlah dosis yang didistribusikan untuk
pencegahan dan pengamanan penyakit
hewan (dosis)
1.239.877,50 1000,23 Kab. Sumbawa
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan Rakyat
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
30 10,09
Kab. Lombok Timur, Kab. Dompu, dan Kab. Lombok
Tengah
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Hasil Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
3 4,78
Kab. Lombok Timur, Kab. Dompu, dan Kab. Lombok
Tengah
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Hasil Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara - 9
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
4 3,37
Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok
Tengah, dan Kab. Dompu
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan, Pengembagan dan
Rehabilitasi Sarana Prasarana
Ekonomi di Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang dibangun,
dikembangkan, dan direhabilitasi sarana
prasarana ekonomi di kawasan
perdesaannya (kawasan)
1 12,60 Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,72
Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok
Tengah, dan Kab. Dompu
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Kawasan Perdesaan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
Jumlah kawasan yang memiliki potensi
SDA Unggulan yang dikembangkan dan
dikelola dengan pendekatan lingkungan
hidup berkelanjutan (kawasan)
2 9,47 Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
4 160,00
Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok
Tengah, dan Kab. Dompu
Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
590721 38,9 NTB Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Tambora dan
Labangka
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara
Barat
60,435 59,61 Kab. Bima dan Kab. Sumbawa
1. Program Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
1 30,59 Kab. Bima dan Kab. Sumbawa
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
0,33 Kab. Bima dan Kab. Sumbawa
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
2 26,44 Kab. Bima dan Kab. Sumbawa
Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
berkas 4, hlm. 176Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
4 3,37
Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok
Tengah, dan Kab. Dompu
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan, Pengembagan dan
Rehabilitasi Sarana Prasarana
Ekonomi di Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang dibangun,
dikembangkan, dan direhabilitasi sarana
prasarana ekonomi di kawasan
perdesaannya (kawasan)
1 12,60 Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,72
Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok
Tengah, dan Kab. Dompu
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Kawasan Perdesaan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
Jumlah kawasan yang memiliki potensi
SDA Unggulan yang dikembangkan dan
dikelola dengan pendekatan lingkungan
hidup berkelanjutan (kawasan)
2 9,47 Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
4 160,00
Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok
Tengah, dan Kab. Dompu
Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
590721 38,9 NTB Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Tambora dan
Labangka
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara
Barat
60,435 59,61 Kab. Bima dan Kab. Sumbawa
1. Program Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
1 30,59 Kab. Bima dan Kab. Sumbawa
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
0,33 Kab. Bima dan Kab. Sumbawa
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
2 26,44 Kab. Bima dan Kab. Sumbawa
Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Nusa Tenggara - 10
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)
1 2,00 Kab. Bima dan Kab. Sumbawa
Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
0,18 Kab. Bima dan Kab. Sumbawa
Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
0,07 Kab. Bima dan Kab. Sumbawa Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
Kab. Bima dan Kab. Sumbawa Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Pemulihan Pasca Bencana Daerah
Terdampak di Pulau Lombok dan
Sekitarnya
Persentase pelayanan publik yang
berhasil dipulihkan (persen)
Revitalisasi pasar rakyat yang
dikelola koperasi di daerah
tertinggal, perbatasan dan pasca
bencana
Jumlah Pasar yang Direvitalisasi 2 10
Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah,
Sumbawa, Sumbawa Barat
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran
Bagi Usaha Mikro di Daerah Tertinggal,
Perbatasan, dan Pasca Bencana
Kementerian Koperasi
dan UKM
Layanan pemulihan pascabencana
bidang pemulihan bidang sosial
ekonomi
Jumlah daerah yang mendapatkan layanan
pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi
4 7
Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok
Utara
Program Penanggulangan Bencana BNPB
Layanan pendampingan pemulihan
Pascabencana Bidang Fisik
Jumlah daerah yang mendapatkan layanan
Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik
1 2,50 Prov. NTB Program Penanggulangan Bencana BNPB
Pendamping penanganan korban
dan pengungsi
Jumlah pendamping penanganan korban
dan pengungsi
1,20
Prov. Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur, Lombok
Barat, Kota Mataram, Lombok Utara, Kab. Sumbawa,
Kab. Sumbawa Barat
Program Penanggulangan Bencana BNPB
Program Beasiswa Kurang Mampu
Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Program
Indonesia Pintar
8.000 284
Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah,
Sumbawa, Sumbawa Barat
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Program Beasiswa Berprestasi Bagi
Siswa Miskin
Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Program
Indonesia Pintar
100 2
Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah,
Sumbawa, Sumbawa Barat
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Sekolah yang mendapatkan
bantuan Bencana Alam/Sosial
Jumlah daerah bencana alam/bencana
sosial yang mendapat pendidikan layanan
khusus;
Jumlah sekolah terbuka, sekolah
berasrama, sekolah terintegrasi, dan/atau
sekolah darurat
4 3,20 Lombok Utara Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
berkas 4, hlm. 177Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)
1 2,00 Kab. Bima dan Kab. Sumbawa
Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
0,18 Kab. Bima dan Kab. Sumbawa
Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
0,07 Kab. Bima dan Kab. Sumbawa Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
Kab. Bima dan Kab. Sumbawa Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Pemulihan Pasca Bencana Daerah
Terdampak di Pulau Lombok dan
Sekitarnya
Persentase pelayanan publik yang
berhasil dipulihkan (persen)
Revitalisasi pasar rakyat yang
dikelola koperasi di daerah
tertinggal, perbatasan dan pasca
bencana
Jumlah Pasar yang Direvitalisasi 2 10
Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah,
Sumbawa, Sumbawa Barat
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran
Bagi Usaha Mikro di Daerah Tertinggal,
Perbatasan, dan Pasca Bencana
Kementerian Koperasi
dan UKM
Layanan pemulihan pascabencana
bidang pemulihan bidang sosial
ekonomi
Jumlah daerah yang mendapatkan layanan
pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi
4 7
Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok
Utara
Program Penanggulangan Bencana BNPB
Layanan pendampingan pemulihan
Pascabencana Bidang Fisik
Jumlah daerah yang mendapatkan layanan
Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik
1 2,50 Prov. NTB Program Penanggulangan Bencana BNPB
Pendamping penanganan korban
dan pengungsi
Jumlah pendamping penanganan korban
dan pengungsi
1,20
Prov. Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur, Lombok
Barat, Kota Mataram, Lombok Utara, Kab. Sumbawa,
Kab. Sumbawa Barat
Program Penanggulangan Bencana BNPB
Program Beasiswa Kurang Mampu
Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Program
Indonesia Pintar
8.000 284
Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah,
Sumbawa, Sumbawa Barat
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Program Beasiswa Berprestasi Bagi
Siswa Miskin
Jumlah Siswa Yang Mendapatkan Program
Indonesia Pintar
100 2
Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah,
Sumbawa, Sumbawa Barat
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Sekolah yang mendapatkan
bantuan Bencana Alam/Sosial
Jumlah daerah bencana alam/bencana
sosial yang mendapat pendidikan layanan
khusus;
Jumlah sekolah terbuka, sekolah
berasrama, sekolah terintegrasi, dan/atau
sekolah darurat
4 3,20 Lombok Utara Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Nusa Tenggara - 11
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin
*indikasi pendanaan masih
merupakan total di 34 provinsi
Keluarga Miskin dan Rentan yang
Memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat
(KPM)
10.000.000 Nusa Tenggara Barat* Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
*indikasi pendanaan masih
merupakan total di 11 Provinsi;
182 Kab/Kota
Keluarga Miskin dan Rentan yang
Memperoleh Bantuan Sosial Pangan (KPM)
melalui Kartu Sembako Murah
4.847.877 0 Nusa Tenggara Barat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
Pembangunan Rumah Khusus Jumlah Rumah Susun 150 375
Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah,
Sumbawa, Sumbawa Barat
Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (Peningkatan Kualitas)
Jumlah fasilitasi Peningkatan Kualitas
Rumah Swadaya
1.100 27,50
Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah,
Sumbawa, Sumbawa Barat
Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Air Limbah Skala Permukiman
Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah 500 12,50
Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah,
Sumbawa, Sumbawa Barat
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR
PLTS Rooftop
Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS) Rooftop
2,19
Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah,
Sumbawa, Sumbawa Barat
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan
Konservasi Energi
Kementerian ESDM
Pemulihan 5 Sektor Akibat
Bencana di Kabupaten Lombok
Barat
Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana 19,21 Kab. Lombok Barat
Pemerintah Kabupaten
Lombok Barat
Pemulihan 5 Sektor Akibat
Bencana di Kabupaten Lombok
Utara
Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana 19,08 Kab. Lombok Utara
Pemerintah Kabupaten
Lombok Utara
Pemulihan 5 Sektor Akibat
Bencana di Kabupaten Lombok
Tengah
Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana 54,80 Kab. Lombok Tengah
Pemerintah Kabupaten
Lombok Tengah
Pemulihan 5 Sektor Akibat
Bencana di Kabupaten Lombok
Timur
Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana 89,64 Kab. Lombok Timur
Pemerintah Kabupaten
Lombok Timur
Pemulihan 5 Sektor Akibat
Bencana di Kabupaten Sumbawa
Barat
Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana 67,73 Kab. Sumbawa Barat
Pemerintah Kabupaten
Sumbawa Barat
berkas 4, hlm. 178Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin
*indikasi pendanaan masih
merupakan total di 34 provinsi
Keluarga Miskin dan Rentan yang
Memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat
(KPM)
10.000.000 Nusa Tenggara Barat* Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
*indikasi pendanaan masih
merupakan total di 11 Provinsi;
182 Kab/Kota
Keluarga Miskin dan Rentan yang
Memperoleh Bantuan Sosial Pangan (KPM)
melalui Kartu Sembako Murah
4.847.877 0 Nusa Tenggara Barat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
Pembangunan Rumah Khusus Jumlah Rumah Susun 150 375
Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah,
Sumbawa, Sumbawa Barat
Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (Peningkatan Kualitas)
Jumlah fasilitasi Peningkatan Kualitas
Rumah Swadaya
1.100 27,50
Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah,
Sumbawa, Sumbawa Barat
Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Air Limbah Skala Permukiman
Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah 500 12,50
Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah,
Sumbawa, Sumbawa Barat
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR
PLTS Rooftop
Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS) Rooftop
2,19
Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah,
Sumbawa, Sumbawa Barat
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan
Konservasi Energi
Kementerian ESDM
Pemulihan 5 Sektor Akibat
Bencana di Kabupaten Lombok
Barat
Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana 19,21 Kab. Lombok Barat
Pemerintah Kabupaten
Lombok Barat
Pemulihan 5 Sektor Akibat
Bencana di Kabupaten Lombok
Utara
Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana 19,08 Kab. Lombok Utara
Pemerintah Kabupaten
Lombok Utara
Pemulihan 5 Sektor Akibat
Bencana di Kabupaten Lombok
Tengah
Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana 54,80 Kab. Lombok Tengah
Pemerintah Kabupaten
Lombok Tengah
Pemulihan 5 Sektor Akibat
Bencana di Kabupaten Lombok
Timur
Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana 89,64 Kab. Lombok Timur
Pemerintah Kabupaten
Lombok Timur
Pemulihan 5 Sektor Akibat
Bencana di Kabupaten Sumbawa
Barat
Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana 67,73 Kab. Sumbawa Barat
Pemerintah Kabupaten
Sumbawa Barat
Nusa Tenggara - 12
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pemulihan 5 Sektor Akibat
Bencana di Kabupaten Sumbawa
Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana 17,96 Kab. Sumbawa
Pemerintah Kabupaten
Sumbawa
Pemulihan 5 Sektor Akibat
Bencana di Kota Mataram
Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana 11,42 Kota Mataram
Pemerintah Kota
Mataram
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,29
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
42,5
Jumlah daerah dengan penerimaan
daerah meningkat
34
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
34
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima
berbasis elektronik
1.667
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
34
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
2
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Nusa Tenggara Barat
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
805
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
3 0,56 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 179Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pemulihan 5 Sektor Akibat
Bencana di Kabupaten Sumbawa
Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana 17,96 Kab. Sumbawa
Pemerintah Kabupaten
Sumbawa
Pemulihan 5 Sektor Akibat
Bencana di Kota Mataram
Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana 11,42 Kota Mataram
Pemerintah Kota
Mataram
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,29
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
42,5
Jumlah daerah dengan penerimaan
daerah meningkat
34
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
34
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima
berbasis elektronik
1.667
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
34
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
2
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Nusa Tenggara Barat
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
805
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
3 0,56 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Nusa Tenggara - 13
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Data Geospasial Dasar Skala 1:5000 50,82 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 :
5000
19,96 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
3,87 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Penyederhanaan perizinan yang
menghambat investasi
Jumlah usulan perubahan
regulasi/peraturan yang menghambat
investasi (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pelaksanaan simplifikasi,
harmonisasi dan sinkronisasi
peraturan perizinan investasi
tingkat pusat / KL dan daerah
Jumlah rumusan rekomendasi peraturan
perizinan tingkat pusat/KL dan daerah
yang di simplifikasi, diharmonisasi dan
disinkronisasi
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,33 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)
1 0,33 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
11 0,27 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
penyusunan Perda dan Perkada
34 0,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
11 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
berkas 4, hlm. 180Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Data Geospasial Dasar Skala 1:5000 50,82 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 :
5000
19,96 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
3,87 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Penyederhanaan perizinan yang
menghambat investasi
Jumlah usulan perubahan
regulasi/peraturan yang menghambat
investasi (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pelaksanaan simplifikasi,
harmonisasi dan sinkronisasi
peraturan perizinan investasi
tingkat pusat / KL dan daerah
Jumlah rumusan rekomendasi peraturan
perizinan tingkat pusat/KL dan daerah
yang di simplifikasi, diharmonisasi dan
disinkronisasi
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,33 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)
1 0,33 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
11 0,27 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
penyusunan Perda dan Perkada
34 0,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
11 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Nusa Tenggara - 14
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(2) Jumlah daerah yang
mengimplementasikan Kesepakatan dan
Perjanjian Kerja Sama
1 5,52
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan daya saing sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,6 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
4 2,66 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
0,59 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 181Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(2) Jumlah daerah yang
mengimplementasikan Kesepakatan dan
Perjanjian Kerja Sama
1 5,52
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan daya saing sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,6 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
4 2,66 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
0,59 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Nusa Tenggara - 15
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya (%)
100 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%) 100 2,67
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
11 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Trantibum
11 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Bencana
11 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Pemadam Kebakaran
11 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Jumlah daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
11 0,27 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan
SPM di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten 11 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
45 0,61
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
11 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 182Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya (%)
100 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%) 100 2,67
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
11 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Trantibum
11 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Bencana
11 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Pemadam Kebakaran
11 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Jumlah daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
11 0,27 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan
SPM di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten 11 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
45 0,61
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
11 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Nusa Tenggara - 16
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
5 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
11 0,50
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
10 0,20 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
11 0,41 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
11 0,12 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
11 0,12
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
11 0,12 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
11 0,14 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 183Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
5 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
11 0,50
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
10 0,20 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
11 0,41 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
11 0,12 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
11 0,12
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
11 0,12 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
11 0,14 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Nusa Tenggara - 17
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
11 0,12
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
11 0,16 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 14,87 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
1 0,40 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 184Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
11 0,12
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
11 0,16 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 14,87 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
1 0,40 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Nusa Tenggara - 18
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah provinsi yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
1 1,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
590.721 38,88 NTB Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 22.256 0,54 NTB Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
23 32,09 NTB
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraaan Penataan
Ruang
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
1 0,86 NTB
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
6 1,84 NTB
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR/BPN
berkas 4, hlm. 185Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah provinsi yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
1 1,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
590.721 38,88 NTB Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 22.256 0,54 NTB Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
23 32,09 NTB
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraaan Penataan
Ruang
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
1 0,86 NTB
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
6 1,84 NTB
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR/BPN
Nusa Tenggara - 19
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
6 1,86 NTB
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang
di Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
1 3,33 NTB (KSN TN. Gunung Rinjani, KSN Kawasan Bima)
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR/BPN
Provinsi Nusa Tenggara Timur
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
>1
Perbaikan aksesibilitas, atraksi,
dan amenitas DPP Labuan Bajo
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Nusa Tenggara Timur
>1
Pengembangan Pelabuhan Labuan
Bajo (Terminal Multipurpose)
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
28,50 Nusa Tenggara Timur
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kemenhub (KPBU)
Pengembangan Pelabuhan baru di
NTT (KPBU)
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(selesai)
400 Nusa Tenggara Timur
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kemenhub, Pemda, KPBU
Jalan Akses KSPN Labuan Bajo Panjang jalan yang dibangun (km) 21 1.402,21 Nusa Tenggara Timur Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Pengembangan Pelabuhan Labuan
Bajo (Terminal Multipurpose)
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
28,50 Nusa Tenggara Timur
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kemenhub (KPBU)
Pembangunan PLTP Ulumbu 5 Jumlah kapasitas pembangkit (MW) 20 Flores PLN
Gardu Induk Labuan Bajo (70 kV)
Jumlah Kapasitas Gardu Induk (MVA) Badan Usaha
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 186Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
6 1,86 NTB
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang
di Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
1 3,33 NTB (KSN TN. Gunung Rinjani, KSN Kawasan Bima)
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR/BPN
Provinsi Nusa Tenggara Timur
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
>1
Perbaikan aksesibilitas, atraksi,
dan amenitas DPP Labuan Bajo
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Nusa Tenggara Timur
>1
Pengembangan Pelabuhan Labuan
Bajo (Terminal Multipurpose)
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
28,50 Nusa Tenggara Timur
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kemenhub (KPBU)
Pengembangan Pelabuhan baru di
NTT (KPBU)
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(selesai)
400 Nusa Tenggara Timur
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kemenhub, Pemda, KPBU
Jalan Akses KSPN Labuan Bajo Panjang jalan yang dibangun (km) 21 1.402,21 Nusa Tenggara Timur Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Pengembangan Pelabuhan Labuan
Bajo (Terminal Multipurpose)
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
28,50 Nusa Tenggara Timur
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kemenhub (KPBU)
Pembangunan PLTP Ulumbu 5 Jumlah kapasitas pembangkit (MW) 20 Flores PLN
Gardu Induk Labuan Bajo (70 kV)
Jumlah Kapasitas Gardu Induk (MVA) Badan Usaha
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Nusa Tenggara - 20
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan kopi
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
NTT
Kawasan Kopi Kawasan Kopi (ha) 997,01 62,88
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kab. Sumba Barat, Kab.
Ngada, Kab. Manggarai Barat, Kab. Sumba Tengah, Kab.
Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
NTT
Kawasan Kelapa Kawasan Karet (ha) 1.335,36 29,91
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kab. Sumba Timur, Kab.
Kupang, Kab. Lembata, Kab. Flores Timur, Kab. Sikka,
Kab. Manggarai Barat, Kab. Malaka
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan lada, pala, dan cengkeh
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
NTT
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha) 421,45 9,16
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kab. Alor, Kab. Flores
Timur, Kab. Ngada, Kab. Manggarai Barat
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan tebu
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
NTT
Kawasan Tanaman Substitusi
Impor (Tebu)
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)
(ha)
748,67 30,16
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kab. Sumba Timur, Kab.
Sumba Tengah
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan budidaya
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,60 Provinsi Nusa Tenggara Timur, a.l Kab. Kupang Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan garam
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
berkas 4, hlm. 187Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan kopi
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
NTT
Kawasan Kopi Kawasan Kopi (ha) 997,01 62,88
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kab. Sumba Barat, Kab.
Ngada, Kab. Manggarai Barat, Kab. Sumba Tengah, Kab.
Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
NTT
Kawasan Kelapa Kawasan Karet (ha) 1.335,36 29,91
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kab. Sumba Timur, Kab.
Kupang, Kab. Lembata, Kab. Flores Timur, Kab. Sikka,
Kab. Manggarai Barat, Kab. Malaka
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan lada, pala, dan cengkeh
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
NTT
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha) 421,45 9,16
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kab. Alor, Kab. Flores
Timur, Kab. Ngada, Kab. Manggarai Barat
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan tebu
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
NTT
Kawasan Tanaman Substitusi
Impor (Tebu)
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)
(ha)
748,67 30,16
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kab. Sumba Timur, Kab.
Sumba Tengah
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan budidaya
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,60 Provinsi Nusa Tenggara Timur, a.l Kab. Kupang Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan garam
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Nusa Tenggara - 21
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Peningkatan produksi garam jumlah produksi garam nasional (juta ton) 3,40 Provinsi Nusa Tenggara Timur, a.l Kab. Bima Program Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Sumatera
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil (NTT)
Kota Kupang
PLTS Rooftop Pembangunan PLTS Rooftop (MW) 87,50 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi
KESDM
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
588 1.039,58 Provinsi Nusa Tenggara Timur Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 246,18 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR,
KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan (TPST)
Jumlah TPST yang terbangun (unit) 52,13 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah TPS3R yang terbangun (unit) 4,45 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
DAK, Kementerian PUPR,
APBD
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
12 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Pembinaan dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
118,97 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
1079 desa
berkembang;
143 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
7
(terentaskan
6 kabupaten)
Prov. NTT: Kab. Lembata, Sumba Barat, Belu, Malaka,
Kupang, Rote Ndao, Sumba Barat Daya, Sumba
Timur, Sumba Tengah, Manggarai Timur, Timor
Tengah Selatan, Sabu Raijua dan Alor
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN
0,51
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 20,81
berkas 4, hlm. 188Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Peningkatan produksi garam jumlah produksi garam nasional (juta ton) 3,40 Provinsi Nusa Tenggara Timur, a.l Kab. Bima Program Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Sumatera
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil (NTT)
Kota Kupang
PLTS Rooftop Pembangunan PLTS Rooftop (MW) 87,50 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi
KESDM
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
588 1.039,58 Provinsi Nusa Tenggara Timur Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 246,18 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR,
KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan (TPST)
Jumlah TPST yang terbangun (unit) 52,13 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah TPS3R yang terbangun (unit) 4,45 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
DAK, Kementerian PUPR,
APBD
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
12 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Pembinaan dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
118,97 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
1079 desa
berkembang;
143 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
7
(terentaskan
6 kabupaten)
Prov. NTT: Kab. Lembata, Sumba Barat, Belu, Malaka,
Kupang, Rote Ndao, Sumba Barat Daya, Sumba
Timur, Sumba Tengah, Manggarai Timur, Timor
Tengah Selatan, Sabu Raijua dan Alor
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN
0,51
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 20,81
Nusa Tenggara - 22
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
48,20 51,10
1. Provinsi NTB: Kab. Bima, Kab. Sumbawa;
2. Provinsi NTT: Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah
Utara, Kab. Sumba Timur
1. Program Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Percepatan Pembangunan daerah
tertinggal di Provinsi Nusa
Tenggara Timur
1. Penduduk miskin di daerah tertinggal
2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal
1. 24,4 -
24,9%;
2. 65,3 - 65,8
2.873.543,57
Kab. Sumba Barat, Belu, Malaka, Kupang, Sumba
Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Tengah, Manggarai
Timur, Timor Tengah Selatan
1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
Dan Konservasi Energi;
2. Program Peningkatan Penghidupan
Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro;
3. Program Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Program Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri;
5. Program Pengembangan Daerah Tertinggal;
6. Program Pengembangan Daerah Tertentu;
7. Program Pemberdayaan Sosial;
8. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
9. Program Penanganan Fakir Miskin;
10. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
11. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
12. Program Penyelenggaraan Jalan
1. Kementerian ESDM;
2. Kementerian KUKM;
3. Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan;
4. Kementerian
Perdagangan;
5. Kementerian Desa
PDTT;
6. Kementerian Sosial;
7. Kementerian
Kelautan dan
Perikanan;
8. Kementerian PUPR;
Penyediaan Akses Listrik Jumlah akses listrik yang tersedia 0,22 Kab. Belu
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan
Konservasi Energi
Kementerian ESDM
Revitalisasi pasar rakyat yang
dikelola koperasi di daerah
tertinggal, perbatasan dan pasca
bencana
1 Kab. Malaka
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Kementerian KUKM
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun Sekolah SMP yang dibangun 2 43,12 Kab. Sumba Timur Program Pendidikan Dasar Dan Menengah
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Pasar Rakyat Yang
Dibangun/Direvitalisasi
Terbangunnya pasar rakyat 2 56,70 Kab. Timor Tengah Selatan
Program Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri
Kementerian
Perdagangan
Puksesmas Baru yang Dibangun di
DTPK
Jumlah puskesmas baru yang dibangun Kab. Sumba Barat Daya
Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumba Barat
Daya
berkas 4, hlm. 189Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
48,20 51,10
1. Provinsi NTB: Kab. Bima, Kab. Sumbawa;
2. Provinsi NTT: Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah
Utara, Kab. Sumba Timur
1. Program Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Percepatan Pembangunan daerah
tertinggal di Provinsi Nusa
Tenggara Timur
1. Penduduk miskin di daerah tertinggal
2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal
1. 24,4 -
24,9%;
2. 65,3 - 65,8
2.873.543,57
Kab. Sumba Barat, Belu, Malaka, Kupang, Sumba
Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Tengah, Manggarai
Timur, Timor Tengah Selatan
1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
Dan Konservasi Energi;
2. Program Peningkatan Penghidupan
Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro;
3. Program Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Program Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri;
5. Program Pengembangan Daerah Tertinggal;
6. Program Pengembangan Daerah Tertentu;
7. Program Pemberdayaan Sosial;
8. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
9. Program Penanganan Fakir Miskin;
10. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
11. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
12. Program Penyelenggaraan Jalan
1. Kementerian ESDM;
2. Kementerian KUKM;
3. Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan;
4. Kementerian
Perdagangan;
5. Kementerian Desa
PDTT;
6. Kementerian Sosial;
7. Kementerian
Kelautan dan
Perikanan;
8. Kementerian PUPR;
Penyediaan Akses Listrik Jumlah akses listrik yang tersedia 0,22 Kab. Belu
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan
Konservasi Energi
Kementerian ESDM
Revitalisasi pasar rakyat yang
dikelola koperasi di daerah
tertinggal, perbatasan dan pasca
bencana
1 Kab. Malaka
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Kementerian KUKM
Unit Sekolah Baru Yang Dibangun Sekolah SMP yang dibangun 2 43,12 Kab. Sumba Timur Program Pendidikan Dasar Dan Menengah
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Pasar Rakyat Yang
Dibangun/Direvitalisasi
Terbangunnya pasar rakyat 2 56,70 Kab. Timor Tengah Selatan
Program Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri
Kementerian
Perdagangan
Puksesmas Baru yang Dibangun di
DTPK
Jumlah puskesmas baru yang dibangun Kab. Sumba Barat Daya
Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumba Barat
Daya
Nusa Tenggara - 23
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di Daerah Tertinggal
3 12,85
Kab. Malaka, Manggarai Timur, Kupang, Sumba Timur,
Sumba Barat, Timor Tengah Selatan, Belu, Sumba
Tengah, Sumba Barat Daya
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Literasi Digital Pemasaran Produk
Unggulan Daerah Tertinggal
Persentase kenaikan volume penjualan
produk unggulan daerah tertinggal yang
dipasarkan melalui platform digital
5 9
Kab. Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Malaka,
Kupang, Sumba Timur, Sumba Barat
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kerja di Daerah Tertinggal
Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan
Kapasitasnya di Daerah Tertinggal
133 5,31
Kab. Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Kupang,
Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Tengah,
Malaka, Sumba Barat, Belu
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih dan Sanitasi
di Daerah Tertinggal
Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih
dan Sanitasi yang Dibangun dan
Fungsional di daerah tertinggal
1 18,20
Kab. Kupang, Mangggarai Timur, Timor Tengah Selatan,
Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Desa strategis di Daerah Tertinggal
Panjang Jalan Desa Strategis yang
dibangun/ditingkatkan dan fungsional di
Daerah Tertinggal (km)
3 Kab. Timor Tengah Selatan Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pengembangan desa wisata dalam
mendukung 14 KSPN
Persentase peningkatan kunjungan
wisawatan ke desa wisata di daerah
tertinggal
7,50
Kab. Sumba Barat (KSPN Waikabubak-Manupeu-Tanah
Daru dskt)
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Embung Dan
Bangunan Air Lainnya di Daerah
Tertinggal Rawan Pangan
Jumlah Embung dan Bangunan Air lainnya
yang dibangun dan fungsional di daerah
tertentu rawan pangan
2,40 Kab. Sumba Barat Daya Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dan Aparatur Pemda Dalam
Penanggulangan Bencana Di
Daerah Tertinggal
Jumlah masyarakat terdampak bencana
yang ditingkatkan kapasitasnya dalam
peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)
490 12,39
Kab. Malaka, Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur,
Sumba Timur, Sumba Barat
Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
dan pemerintah daerah di daerah
rawan konflik
Jumlah Masyarakat dan Pemerintah
Daerah yang Ditingkatkan Kapasitasnya di
Daerah Tertentu Rawan Konflik
314 8,34 Kab. Sumba Barat Daya, Malaka, Belu, Manggarai Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi di desa
lokasi prioritas perbatasan
Meningkatnya elektrifikasi di lokasi
prioritas perbatasan
40 10 Kab. Malaka, Belu, Kupang Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Jalan Strategis Desa
Di Daerah Perbatasan
Panjang Jalan Strategis Desa yang
ditingkatkan Di Lokasi Prioritas Perbatasan
Daerah Tertinggal
6 Kab. Malaka Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
berkas 4, hlm. 190Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di Daerah Tertinggal
3 12,85
Kab. Malaka, Manggarai Timur, Kupang, Sumba Timur,
Sumba Barat, Timor Tengah Selatan, Belu, Sumba
Tengah, Sumba Barat Daya
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Literasi Digital Pemasaran Produk
Unggulan Daerah Tertinggal
Persentase kenaikan volume penjualan
produk unggulan daerah tertinggal yang
dipasarkan melalui platform digital
5 9
Kab. Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Malaka,
Kupang, Sumba Timur, Sumba Barat
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kerja di Daerah Tertinggal
Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan
Kapasitasnya di Daerah Tertinggal
133 5,31
Kab. Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Kupang,
Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Tengah,
Malaka, Sumba Barat, Belu
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih dan Sanitasi
di Daerah Tertinggal
Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih
dan Sanitasi yang Dibangun dan
Fungsional di daerah tertinggal
1 18,20
Kab. Kupang, Mangggarai Timur, Timor Tengah Selatan,
Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Desa strategis di Daerah Tertinggal
Panjang Jalan Desa Strategis yang
dibangun/ditingkatkan dan fungsional di
Daerah Tertinggal (km)
3 Kab. Timor Tengah Selatan Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pengembangan desa wisata dalam
mendukung 14 KSPN
Persentase peningkatan kunjungan
wisawatan ke desa wisata di daerah
tertinggal
7,50
Kab. Sumba Barat (KSPN Waikabubak-Manupeu-Tanah
Daru dskt)
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Embung Dan
Bangunan Air Lainnya di Daerah
Tertinggal Rawan Pangan
Jumlah Embung dan Bangunan Air lainnya
yang dibangun dan fungsional di daerah
tertentu rawan pangan
2,40 Kab. Sumba Barat Daya Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dan Aparatur Pemda Dalam
Penanggulangan Bencana Di
Daerah Tertinggal
Jumlah masyarakat terdampak bencana
yang ditingkatkan kapasitasnya dalam
peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)
490 12,39
Kab. Malaka, Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur,
Sumba Timur, Sumba Barat
Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
dan pemerintah daerah di daerah
rawan konflik
Jumlah Masyarakat dan Pemerintah
Daerah yang Ditingkatkan Kapasitasnya di
Daerah Tertentu Rawan Konflik
314 8,34 Kab. Sumba Barat Daya, Malaka, Belu, Manggarai Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Penyediaan elektrifikasi di desa
lokasi prioritas perbatasan
Meningkatnya elektrifikasi di lokasi
prioritas perbatasan
40 10 Kab. Malaka, Belu, Kupang Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Jalan Strategis Desa
Di Daerah Perbatasan
Panjang Jalan Strategis Desa yang
ditingkatkan Di Lokasi Prioritas Perbatasan
Daerah Tertinggal
6 Kab. Malaka Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Nusa Tenggara - 24
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Sarana dan Prasarana Air Bersih
yang dibangun di Daerah
Perbatasan
Jumlah Kepala Keluarga yang
mendapatkan layanan Air Bersih dan
sanitasi di Lokasi Prioritas Perbatasan
100 6,68 Kab. Malaka Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Penyelenggaraan pemberdayaan
komunitas adat terpencil (KAT)
Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil
(KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (KK)
2,2 Kab. Sumba Timur, Belu, Kupang, Sumba Barat Daya Program Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin*
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat
(KPM)
245.527 3682,91
Kab. Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai
Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba
Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor
Tengah Selatan
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan*
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh Bantuan Sosial Pangan
melalui Kartu Sembako Murah (KPM)
304.543 2466,80
Kab. Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai
Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba
Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor
Tengah Selatan
Program Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Kab. Sumba Timur yang
Mandiri
Tingkat Kemandirian SKPT di Bawah
Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan
Usaha
4 11,98 Kab. Sumba Timur Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Penyediaan air baku di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
*indikatif pendanaan masih bersifat
total seluruh daerah 3T di setiap
provinsi
Tambahan debit air baku di daerah 3T 0,19 922,65
Kab. Sumba Barat, Belu, Malaka, Kupang, Sumba Barat
Daya, Sumba Timur, Sumba Tengah, Manggarai Timur,
Timor Tengah Selatan*
Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Jalan Trans Pulau Sumba
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun 23 1.483,54
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kab. Sumba Barat Daya
dan Sumba Timur
Program Penyelenggaraan Jalan
Kementerian
PUPR/Pemda
berkas 4, hlm. 191Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Sarana dan Prasarana Air Bersih
yang dibangun di Daerah
Perbatasan
Jumlah Kepala Keluarga yang
mendapatkan layanan Air Bersih dan
sanitasi di Lokasi Prioritas Perbatasan
100 6,68 Kab. Malaka Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Penyelenggaraan pemberdayaan
komunitas adat terpencil (KAT)
Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil
(KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (KK)
2,2 Kab. Sumba Timur, Belu, Kupang, Sumba Barat Daya Program Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin*
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat
(KPM)
245.527 3682,91
Kab. Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai
Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba
Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor
Tengah Selatan
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan*
*) Lokus intervensi berada pada
daerah tertinggal di dalam maupun
di luar koridor kewilayahan
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh Bantuan Sosial Pangan
melalui Kartu Sembako Murah (KPM)
304.543 2466,80
Kab. Alor, Belu, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai
Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba
Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor
Tengah Selatan
Program Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Kab. Sumba Timur yang
Mandiri
Tingkat Kemandirian SKPT di Bawah
Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan
Usaha
4 11,98 Kab. Sumba Timur Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Penyediaan air baku di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
*indikatif pendanaan masih bersifat
total seluruh daerah 3T di setiap
provinsi
Tambahan debit air baku di daerah 3T 0,19 922,65
Kab. Sumba Barat, Belu, Malaka, Kupang, Sumba Barat
Daya, Sumba Timur, Sumba Tengah, Manggarai Timur,
Timor Tengah Selatan*
Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Jalan Trans Pulau Sumba
(DAK/APBN)
Panjang jalan yang dibangun 23 1.483,54
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kab. Sumba Barat Daya
dan Sumba Timur
Program Penyelenggaraan Jalan
Kementerian
PUPR/Pemda
Nusa Tenggara - 25
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Peningkatan Kesejahteraan dan
Tata Kelola di Kecamatan Lokasi
Prioritas di Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Jumlah kecamatan prioritas yang sarana
prasarana pelayanan dasar, ekonomi,
dan pemerintahan-nya tersedia di Prov
NTT (kecamatan)
38 3285,10
Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec.
Insana Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec.
Bikomi Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu,
Kec. Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat,
Kec. Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen
Selatan, Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah,
Kec. Malaka Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima
Timur, Kec. Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor
Barat Daya, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec.
Mataru, Kec. Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote
Barat Daya, Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote
Timur, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec.
Landu Leko, Kec. Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu
Liae, Kec. Hawu Mehara
Pembangunan dan peningkatan
SPAM
Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM
(kecamatan)
38
Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana
Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi
Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec.
Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec.
Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan,
Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka
Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec.
Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya,
Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec.
Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya,
Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec.
Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec.
Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu
Mehara
Pemerintah Daerah
berkas 4, hlm. 192Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Peningkatan Kesejahteraan dan
Tata Kelola di Kecamatan Lokasi
Prioritas di Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Jumlah kecamatan prioritas yang sarana
prasarana pelayanan dasar, ekonomi,
dan pemerintahan-nya tersedia di Prov
NTT (kecamatan)
38 3285,10
Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec.
Insana Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec.
Bikomi Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu,
Kec. Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat,
Kec. Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen
Selatan, Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah,
Kec. Malaka Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima
Timur, Kec. Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor
Barat Daya, Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec.
Mataru, Kec. Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote
Barat Daya, Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote
Timur, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec.
Landu Leko, Kec. Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu
Liae, Kec. Hawu Mehara
Pembangunan dan peningkatan
SPAM
Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM
(kecamatan)
38
Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana
Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi
Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec.
Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec.
Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan,
Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka
Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec.
Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya,
Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec.
Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya,
Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec.
Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec.
Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu
Mehara
Pemerintah Daerah
Nusa Tenggara - 26
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Rehabilitasi Kantor Camat dan
Kantor Desa
Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor
Camat dan Kantor Desa nya dibangun
(kecamatan)
38
Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana
Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi
Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec.
Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec.
Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan,
Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka
Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec.
Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya,
Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec.
Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya,
Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec.
Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec.
Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu
Mehara
Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana
kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan sarpras
kesehatan (kecamatan)
38
Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana
Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi
Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec.
Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec.
Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan,
Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka
Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec.
Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya,
Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec.
Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya,
Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec.
Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec.
Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu
Mehara
Pemerintah Daerah
berkas 4, hlm. 193Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Rehabilitasi Kantor Camat dan
Kantor Desa
Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor
Camat dan Kantor Desa nya dibangun
(kecamatan)
38
Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana
Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi
Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec.
Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec.
Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan,
Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka
Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec.
Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya,
Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec.
Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya,
Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec.
Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec.
Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu
Mehara
Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana
kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan sarpras
kesehatan (kecamatan)
38
Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana
Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi
Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec.
Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec.
Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan,
Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka
Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec.
Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya,
Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec.
Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya,
Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec.
Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec.
Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu
Mehara
Pemerintah Daerah
Nusa Tenggara - 27
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyediaan alat-alat kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan alat-
alat kesehatan (kecamatan)
38
Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana
Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi
Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec.
Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec.
Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan,
Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka
Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec.
Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya,
Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec.
Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya,
Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec.
Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec.
Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu
Mehara
Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi
prasarana belajar
jumlah kecamatan yang prasarana
belajarnya dibangun/direhabilitasi
(kecamatan)
38
Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana
Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi
Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec.
Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec.
Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan,
Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka
Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec.
Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya,
Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec.
Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya,
Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec.
Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec.
Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu
Mehara
Pemerintah Daerah
berkas 4, hlm. 194Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyediaan alat-alat kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan alat-
alat kesehatan (kecamatan)
38
Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana
Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi
Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec.
Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec.
Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan,
Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka
Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec.
Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya,
Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec.
Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya,
Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec.
Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec.
Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu
Mehara
Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi
prasarana belajar
jumlah kecamatan yang prasarana
belajarnya dibangun/direhabilitasi
(kecamatan)
38
Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana
Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi
Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec.
Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec.
Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan,
Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka
Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec.
Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya,
Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec.
Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya,
Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec.
Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec.
Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu
Mehara
Pemerintah Daerah
Nusa Tenggara - 28
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pengadaan sarana belajar
Jumlah kecamatan yang difasilitasi
pengadaan sarana belajar (kecamatan)
38
Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana
Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi
Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec.
Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec.
Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan,
Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka
Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec.
Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya,
Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec.
Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya,
Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec.
Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec.
Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu
Mehara
Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan
prasarana SMK
Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-
nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)
38
Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana
Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi
Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec.
Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec.
Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan,
Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka
Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec.
Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya,
Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec.
Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya,
Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec.
Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec.
Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu
Mehara
Pemerintah Daerah
Penyediaan air baku di lokasi
prioritas pulau kecil terluar:
Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Kab. Alor, Kab. Rote Ndao, Kab.
Sabu Raijua)
Tambahan debit air baku di lokasi prioritas
pulau kecil terluar (m3/detik)
72,54 Kab. Alor, Kab. Rote Ndao, dan Kab. Sabu Raijua
Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air
Baku
Kementerian PUPR
berkas 4, hlm. 195Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pengadaan sarana belajar
Jumlah kecamatan yang difasilitasi
pengadaan sarana belajar (kecamatan)
38
Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana
Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi
Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec.
Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec.
Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan,
Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka
Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec.
Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya,
Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec.
Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya,
Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec.
Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec.
Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu
Mehara
Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan
prasarana SMK
Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-
nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)
38
Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana
Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi
Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec.
Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec.
Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan,
Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka
Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec.
Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya,
Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec.
Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya,
Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec.
Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec.
Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu
Mehara
Pemerintah Daerah
Penyediaan air baku di lokasi
prioritas pulau kecil terluar:
Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Kab. Alor, Kab. Rote Ndao, Kab.
Sabu Raijua)
Tambahan debit air baku di lokasi prioritas
pulau kecil terluar (m3/detik)
72,54 Kab. Alor, Kab. Rote Ndao, dan Kab. Sabu Raijua
Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air
Baku
Kementerian PUPR
Nusa Tenggara - 29
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
15 2,16
Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana
Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi
Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec.
Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec.
Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan,
Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka
Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec.
Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya,
Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec.
Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya,
Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec.
Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec.
Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu
Mehara
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energ
Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun 52,80
Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana
Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi
Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec.
Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec.
Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan,
Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka
Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec.
Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya,
Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec.
Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya,
Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec.
Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec.
Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu
Mehara
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan
dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
berkas 4, hlm. 196Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
15 2,16
Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana
Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi
Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec.
Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec.
Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan,
Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka
Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec.
Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya,
Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec.
Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya,
Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec.
Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec.
Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu
Mehara
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energ
Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun 52,80
Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana
Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi
Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec.
Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec.
Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan,
Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka
Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec.
Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya,
Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec.
Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya,
Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec.
Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec.
Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu
Mehara
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan
dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Nusa Tenggara - 30
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
4 0,40
Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana
Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi
Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec.
Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec.
Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan,
Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka
Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec.
Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya,
Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec.
Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya,
Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec.
Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec.
Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu
Mehara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Atambua
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN
Atambua
0,48 1379,81 Kab. Belu
Jalan Perbatasan NTT Panjang jalan yang dibangun (km) 4,55 1.256,02 Nusa Tenggara Timur Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pembangunan Terminal Motaain
Jumlah terminal antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
17 Nusa Tenggara Timur
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kementerian
Perhubungan
Penyediaan Moda Kapal Ternak di
Belu
Jumlah moda kapal ternak yang
disediakan di Kabupaten Belu (rute)
1 38,50 Kab. Belu
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kementerian
Perhubungan
Pengembangan Bandara Haliwen-
Atambua
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
6,38 Nusa Tenggara Timur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan Pasar Tipe B
Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
16 Kab. Belu
Program Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C
Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
8 Kab. Belu
Program Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan Gudang/ Depo Non-
SRG yang Termanfaatkan
Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
9 Kab. Belu
Program Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri
Kementerian
Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor
Perdagangan yang Diberikan
Pembinaan
Jumlah penyedia jasa yang diberikan
pembinaan
10 14,10 Kab. Belu
Program Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri
Kementerian
Perdagangan
BAKTI INTERNET Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun 2,40 Kab. Belu
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan
Informasi
Kementerian Kominfo
berkas 4, hlm. 197Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
4 0,40
Kec. Amfoang Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Insana
Utara, Kec. Mutis, Kec. Bikomi Tengah, Kec. Bikomi
Nilulat, Kec. Bikomi Utara, Kec. Naibenu, Kec.
Lamaknen, Kec. Tasifeto Timur, Kec. Raihat, Kec.
Tasifeto Barat, Kec. Lasiolat, Kec. Lamaknen Selatan,
Kec. Nanaet Duabesi, Kec. Malaka Tengah, Kec. Malaka
Barat, Kec. Wewiku, Kec. Kobalima Timur, Kec.
Kobalima, Kec. Teluk Mutiara, Kec. Alor Barat Daya,
Kec. Alor Selatan, Kec. Alor Timur, Kec. Mataru, Kec.
Pureman, Kec. Pantai Tengah, Kec. Rote Barat Daya,
Kec. Lobalin, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur, Kec.
Rote Selatan, Kec. Rote Barat, Kec. Landu Leko, Kec.
Raijua, Kec. Sabu Timur, Kec. Sabu Liae, Kec. Hawu
Mehara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Atambua
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN
Atambua
0,48 1379,81 Kab. Belu
Jalan Perbatasan NTT Panjang jalan yang dibangun (km) 4,55 1.256,02 Nusa Tenggara Timur Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pembangunan Terminal Motaain
Jumlah terminal antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
17 Nusa Tenggara Timur
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kementerian
Perhubungan
Penyediaan Moda Kapal Ternak di
Belu
Jumlah moda kapal ternak yang
disediakan di Kabupaten Belu (rute)
1 38,50 Kab. Belu
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kementerian
Perhubungan
Pengembangan Bandara Haliwen-
Atambua
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
6,38 Nusa Tenggara Timur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan Pasar Tipe B
Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
16 Kab. Belu
Program Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C
Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
8 Kab. Belu
Program Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan Gudang/ Depo Non-
SRG yang Termanfaatkan
Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
9 Kab. Belu
Program Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri
Kementerian
Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor
Perdagangan yang Diberikan
Pembinaan
Jumlah penyedia jasa yang diberikan
pembinaan
10 14,10 Kab. Belu
Program Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri
Kementerian
Perdagangan
BAKTI INTERNET Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun 2,40 Kab. Belu
Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan
Informasi
Kementerian Kominfo
Nusa Tenggara - 31
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Petani Go Online Jumlah user aktif Petani yang mendaftar 250 0,08 Kab. Belu Program Pengembangan Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo
Nelayan Go Online Jumlah user aktif Nelayan yang mendaftar 250 0,08 Kab. Belu Program Pengembangan Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo
UMKM Go Online Jumlah User Aktif Selling UMKM 250 0,20 Kab. Belu Program Pengembangan Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo
Revitalisasi Pasar Rakyat yang
Dikelola Koperasi/ kelompok di
Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan
Pasca Bencana
Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun 2 Kab. Belu
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Kementerian Koperasi
dan UKM
Pelatihan Vokasional
Jumlah peserta (orang) pelatihan yang
ditingkatkan kapasitasnya
100 1 Kab. Belu
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan
Koperasi
Kementerian Koperasi
dan UKM
Koperasi/UKM sektor pertanian
dan perkebunan yang diperkuat
kapasitas usahanya melalui
kemitraan
Jumlah KUMKM yang diperkuat fasilitas
usaha kemitraannya
1,80 Kab. Belu
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Kementerian Koperasi
dan UKM
Pengadaan kendaraan traktor roda
4 (TR4) untuk komoditas jagung
Pengadaan kendaraan traktor roda 4 (TR4)
untuk komoditas jagung (unit)
1 0,20 Kab. Belu
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian
Pengadaan kendaraan traktor roda
4 (TR4) untuk komoditas bawang
merah
Pengadaan kendaraan traktor roda 4 (TR4)
untuk komoditas bawang merah (unit)
1 0,20 Kab. Belu
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian
Pengembangan Sarana Industri
Alat Mesin Pertanian Jagung
Jumlah sarana prasarana produksi
pertanian jagung (unit)
1 0,20 Kota Atambua
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian
Pelatihan penggemukan sapi yang
berorientasi ekonomi dan
lingkungan berkelanjutan
Pelatihan penggemukan sapi yang
berorientasi ekonomi dan lingkungan
berkelanjutan (paket)
1 0,40 Kab. Belu
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian
Pelatihan Penanganan penyakit
ternak, teknologi produki dan
pembuatan pakan ternak
Pelatihan Penanganan penyakit ternak,
teknologi produki dan pembuatan pakan
ternak (paket)
1 0,40 Kab. Belu
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian
Pelatihan Sistem Agribisnis
usahatani ternak sapi
Pelatihan Sistem Agribisnis usahatani
ternak sapi (paket)
1 0,40 Kab. Belu
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian
Pelatihan budidaya jagung dan
bawang merah yang berorientasi
ekonomi dan lingkungan
berkelanjutan
Pelatihan budidaya jagung dan bawang
merah yang berorientasi ekonomi dan
lingkungan berkelanjutan (paket)
1 0,40 Kab. Belu
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian
berkas 4, hlm. 198Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Petani Go Online Jumlah user aktif Petani yang mendaftar 250 0,08 Kab. Belu Program Pengembangan Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo
Nelayan Go Online Jumlah user aktif Nelayan yang mendaftar 250 0,08 Kab. Belu Program Pengembangan Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo
UMKM Go Online Jumlah User Aktif Selling UMKM 250 0,20 Kab. Belu Program Pengembangan Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo
Revitalisasi Pasar Rakyat yang
Dikelola Koperasi/ kelompok di
Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan
Pasca Bencana
Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun 2 Kab. Belu
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Kementerian Koperasi
dan UKM
Pelatihan Vokasional
Jumlah peserta (orang) pelatihan yang
ditingkatkan kapasitasnya
100 1 Kab. Belu
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan
Koperasi
Kementerian Koperasi
dan UKM
Koperasi/UKM sektor pertanian
dan perkebunan yang diperkuat
kapasitas usahanya melalui
kemitraan
Jumlah KUMKM yang diperkuat fasilitas
usaha kemitraannya
1,80 Kab. Belu
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Kementerian Koperasi
dan UKM
Pengadaan kendaraan traktor roda
4 (TR4) untuk komoditas jagung
Pengadaan kendaraan traktor roda 4 (TR4)
untuk komoditas jagung (unit)
1 0,20 Kab. Belu
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian
Pengadaan kendaraan traktor roda
4 (TR4) untuk komoditas bawang
merah
Pengadaan kendaraan traktor roda 4 (TR4)
untuk komoditas bawang merah (unit)
1 0,20 Kab. Belu
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian
Pengembangan Sarana Industri
Alat Mesin Pertanian Jagung
Jumlah sarana prasarana produksi
pertanian jagung (unit)
1 0,20 Kota Atambua
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian
Pelatihan penggemukan sapi yang
berorientasi ekonomi dan
lingkungan berkelanjutan
Pelatihan penggemukan sapi yang
berorientasi ekonomi dan lingkungan
berkelanjutan (paket)
1 0,40 Kab. Belu
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian
Pelatihan Penanganan penyakit
ternak, teknologi produki dan
pembuatan pakan ternak
Pelatihan Penanganan penyakit ternak,
teknologi produki dan pembuatan pakan
ternak (paket)
1 0,40 Kab. Belu
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian
Pelatihan Sistem Agribisnis
usahatani ternak sapi
Pelatihan Sistem Agribisnis usahatani
ternak sapi (paket)
1 0,40 Kab. Belu
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian
Pelatihan budidaya jagung dan
bawang merah yang berorientasi
ekonomi dan lingkungan
berkelanjutan
Pelatihan budidaya jagung dan bawang
merah yang berorientasi ekonomi dan
lingkungan berkelanjutan (paket)
1 0,40 Kab. Belu
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara - 32
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pelatihan penanganan penyakit
hama, teknologi produksi untuk
komoditas jagung dan bawang
merah
jumlah pelatihan mengenai penangan
penyakit hama untuk komoditas jagung
dan bawang merah
1 0,40 Kab. Belu
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
12 4,02 Kab. Belu
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kemendesa PDTT
Fasilitasi Legislasi RDTR Atambua
Kawasan Perbatasan Negara
Jumlah Dokumen Harmonisasi Peraturan
Presiden
0,50 Atambua
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR
Fasilitasi Legislasi RDTR Motaain
Kawasan Perbatasan Negara
Jumlah Dokumen Harmonisasi Peraturan
Presiden
0,20 Kab. Belu
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Kefamenanu
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN
Kefamenanu
0,57 131,64 Kab. Timor Tengah Utara
Pengembangan Pelabuhan Wini
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1 (selesai) 45 Nusa Tenggara Timur
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan Terminal Wini
Jumlah terminal antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
25,16 Nusa Tenggara Timur
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kementerian
Perhubungan
Petani dan Nelayan Go Online
Jumlah user aktif Petani dan Nelayan yang
mendaftar
500 0,16 Kab. Timor Tengah Utara Program Pengembangan Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo
UMKM Go Online Jumlah User Aktif Selling UMKM 250 0,20 Kab. Timor Tengah Utara Program Pengembangan Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo
Pembangunan Pasar Tipe B
Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
16 Kab. Timor Tengah Utara
Program Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C
Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
8 Kab. Timor Tengah Utara
Program Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan Gudang/ Depo Non-
SRG yang Termanfaatkan
Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
0,90 Kab. Timor Tengah Utara
Program Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri
Kementerian
Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor
Perdagangan yang Diberikan
Pembinaan
Jumlah penyedia jasa yang diberikan
pembinaan
10 14,1 Kab. Timor Tengah Utara
Program Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri
Kementerian
Perdagangan
berkas 4, hlm. 199Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pelatihan penanganan penyakit
hama, teknologi produksi untuk
komoditas jagung dan bawang
merah
jumlah pelatihan mengenai penangan
penyakit hama untuk komoditas jagung
dan bawang merah
1 0,40 Kab. Belu
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
12 4,02 Kab. Belu
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kemendesa PDTT
Fasilitasi Legislasi RDTR Atambua
Kawasan Perbatasan Negara
Jumlah Dokumen Harmonisasi Peraturan
Presiden
0,50 Atambua
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR
Fasilitasi Legislasi RDTR Motaain
Kawasan Perbatasan Negara
Jumlah Dokumen Harmonisasi Peraturan
Presiden
0,20 Kab. Belu
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Kefamenanu
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN
Kefamenanu
0,57 131,64 Kab. Timor Tengah Utara
Pengembangan Pelabuhan Wini
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1 (selesai) 45 Nusa Tenggara Timur
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan Terminal Wini
Jumlah terminal antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
25,16 Nusa Tenggara Timur
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kementerian
Perhubungan
Petani dan Nelayan Go Online
Jumlah user aktif Petani dan Nelayan yang
mendaftar
500 0,16 Kab. Timor Tengah Utara Program Pengembangan Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo
UMKM Go Online Jumlah User Aktif Selling UMKM 250 0,20 Kab. Timor Tengah Utara Program Pengembangan Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo
Pembangunan Pasar Tipe B
Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
16 Kab. Timor Tengah Utara
Program Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C
Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
8 Kab. Timor Tengah Utara
Program Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan Gudang/ Depo Non-
SRG yang Termanfaatkan
Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
0,90 Kab. Timor Tengah Utara
Program Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri
Kementerian
Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor
Perdagangan yang Diberikan
Pembinaan
Jumlah penyedia jasa yang diberikan
pembinaan
10 14,1 Kab. Timor Tengah Utara
Program Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri
Kementerian
Perdagangan
Nusa Tenggara - 33
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Revitalisasi Pasar Rakyat yang
Dikelola Koperasi/ kelompok di
Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan
Pasca Bencana
Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun 2 Kab. Timor Tengah Utara
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Kementerian Koperasi
dan UKM
Koperasi/UKM sektor pertanian
dan perkebunan yang diperkuat
kapasitas usahanya melalui
kemitraan
Jumlah KUMKM yang diperkuat fasilitas
usaha kemitraannya
1,80 Kab. Timor Tengah Utara
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Kementerian Koperasi
dan UKM
Pelaksanaan inseminasi buatan Pelaksanaan inseminasi buatan (Akseptor) 1000 0,20 Kab. Timor Tengah Utara
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan Rakyat
Kementerian Pertanian
Pelatihan penggemukan sapi dan
kambing
Jumlah pelatihan yang terlaksana untuk
penggemukan sapi dan kambing (paket)
1 0,40 Kab. Timor Tengah Utara
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian
Pelatihan pembuatan pakan ternak
sapi dan kambing
Jumlah masyarakat yang difasilitasi
pelatihan pakan ternak sapi dan kambing
(paket)
1 0,40 Kab. Timor Tengah Utara
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian
Pelatihan pemeliharaan dan
pembesaran sapi potong
Jumlah masyarakat yang difasilitasi
pelatihan pemeliharaan dan pembesaran
sapi potong (paket)
1 0,40 Kab. Timor Tengah Utara
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian
Fasilitasi teknologi produksi biogas
dan kompos
Jumlah masyakarat yang difasilitasi
teknologi produksi biogas dan kompos
(paket)
1 0,40 Kab. Timor Tengah Utara
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian
Pelatihan budidaya kambing
Jumlah masyarakat yang diberikan
pelatihan budidaya kambing (paket)
1 0,40 Kab. Timor Tengah Utara
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian
Pengadaan dan distribusi bibit sapi
potong
Pengadaan dan distribusi bibit sapi potong 100 0,36 Kab. Timor Tengah Utara
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan Rakyat
Kementerian Pertanian
Lahan Garam yang difasilitasi Luas lahan (ha) garam yang difasilitasi 20 10 Kab. Timor Tengah Utara Program Pengelolaan Ruang Laut Kementerian KKP
Pembangunan sarana niaga garam
rakyat
Jumlah (unit) sarana niaga garam rakyat
yang dibangun
1 2,20 Kab. Timor Tengah Utara Program Pengelolaan Ruang Laut Kementerian KKP
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
11 3,69 Kab. Timor Tengah Utara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kemendesa PDTT
Pembangunan Pelabuhan
Penyebrangan Maritaing
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
1
(selesai)
85 Nusa Tenggara Timur
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kementerian
Perhubungan
berkas 4, hlm. 200Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Revitalisasi Pasar Rakyat yang
Dikelola Koperasi/ kelompok di
Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan
Pasca Bencana
Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun 2 Kab. Timor Tengah Utara
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Kementerian Koperasi
dan UKM
Koperasi/UKM sektor pertanian
dan perkebunan yang diperkuat
kapasitas usahanya melalui
kemitraan
Jumlah KUMKM yang diperkuat fasilitas
usaha kemitraannya
1,80 Kab. Timor Tengah Utara
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Kementerian Koperasi
dan UKM
Pelaksanaan inseminasi buatan Pelaksanaan inseminasi buatan (Akseptor) 1000 0,20 Kab. Timor Tengah Utara
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan Rakyat
Kementerian Pertanian
Pelatihan penggemukan sapi dan
kambing
Jumlah pelatihan yang terlaksana untuk
penggemukan sapi dan kambing (paket)
1 0,40 Kab. Timor Tengah Utara
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian
Pelatihan pembuatan pakan ternak
sapi dan kambing
Jumlah masyarakat yang difasilitasi
pelatihan pakan ternak sapi dan kambing
(paket)
1 0,40 Kab. Timor Tengah Utara
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian
Pelatihan pemeliharaan dan
pembesaran sapi potong
Jumlah masyarakat yang difasilitasi
pelatihan pemeliharaan dan pembesaran
sapi potong (paket)
1 0,40 Kab. Timor Tengah Utara
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian
Fasilitasi teknologi produksi biogas
dan kompos
Jumlah masyakarat yang difasilitasi
teknologi produksi biogas dan kompos
(paket)
1 0,40 Kab. Timor Tengah Utara
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian
Pelatihan budidaya kambing
Jumlah masyarakat yang diberikan
pelatihan budidaya kambing (paket)
1 0,40 Kab. Timor Tengah Utara
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian
Pengadaan dan distribusi bibit sapi
potong
Pengadaan dan distribusi bibit sapi potong 100 0,36 Kab. Timor Tengah Utara
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan Rakyat
Kementerian Pertanian
Lahan Garam yang difasilitasi Luas lahan (ha) garam yang difasilitasi 20 10 Kab. Timor Tengah Utara Program Pengelolaan Ruang Laut Kementerian KKP
Pembangunan sarana niaga garam
rakyat
Jumlah (unit) sarana niaga garam rakyat
yang dibangun
1 2,20 Kab. Timor Tengah Utara Program Pengelolaan Ruang Laut Kementerian KKP
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
11 3,69 Kab. Timor Tengah Utara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kemendesa PDTT
Pembangunan Pelabuhan
Penyebrangan Maritaing
jumlah pelabuhan penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
1
(selesai)
85 Nusa Tenggara Timur
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kementerian
Perhubungan
Nusa Tenggara - 34
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Fasilitasi Legislasi RDTR Wini
Kawasan Perbatasan Negara
Jumlah Dokumen Harmonisasi Peraturan
Presiden
0,20 Kab. Timor Tengah Utara
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 60,25 700,61
Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata,
Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai
Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua,
Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba
Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor
Tengah Utara, DPP Labuan Bajo
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Desa Wisata (DEWI)
Jumlah desa yang dibangun sarana dan
prasarananya untuk mendukung destinasi
wisata (desa)
3 22,24 DPP Labuan Bajo
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
863 59,78
Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata,
Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur,
Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba
Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba
Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51
Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata,
Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur,
Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba
Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba
Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0,27
Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata,
Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur,
Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba
Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba
Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,08
Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata,
Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur,
Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba
Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba
Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kementerian Desa PDTT
berkas 4, hlm. 201Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Fasilitasi Legislasi RDTR Wini
Kawasan Perbatasan Negara
Jumlah Dokumen Harmonisasi Peraturan
Presiden
0,20 Kab. Timor Tengah Utara
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 60,25 700,61
Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata,
Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai
Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua,
Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba
Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor
Tengah Utara, DPP Labuan Bajo
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Desa Wisata (DEWI)
Jumlah desa yang dibangun sarana dan
prasarananya untuk mendukung destinasi
wisata (desa)
3 22,24 DPP Labuan Bajo
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
863 59,78
Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata,
Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur,
Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba
Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba
Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51
Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata,
Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur,
Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba
Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba
Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0,27
Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata,
Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur,
Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba
Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba
Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,08
Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata,
Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur,
Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba
Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba
Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kementerian Desa PDTT
Nusa Tenggara - 35
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26
Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata,
Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur,
Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba
Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba
Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
863 122,48
Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata,
Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur,
Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba
Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba
Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
1.000 279,26
Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata,
Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur,
Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba
Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba
Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
3 0,56
Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata,
Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur,
Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba
Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba
Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata,
Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur,
Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba
Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba
Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1,28
Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata,
Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur,
Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba
Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba
Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Kemendesa PDTT
berkas 4, hlm. 202Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26
Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata,
Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur,
Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba
Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba
Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
863 122,48
Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata,
Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur,
Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba
Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba
Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
1.000 279,26
Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata,
Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur,
Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba
Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba
Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
3 0,56
Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata,
Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur,
Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba
Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba
Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata,
Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur,
Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba
Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba
Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1,28
Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata,
Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur,
Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba
Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba
Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Kemendesa PDTT
Nusa Tenggara - 36
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)
Jumlah desa yang memperoleh bantuan
pendampingan melalui program TEKAD
(desa)
72 204,25 Manggarai, Ngada, Sumba Timur
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
21 3,17
Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan,
Timor Tengah Utara, Alor, Lembata, Ngada, Manggarai,
Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya,
Manggarai Timur, Sabu Rai Jua, Belu, Ende, Flores
Timur, Kupang, Malaka, Manggarai Barat, Nagekeo,
Sikka
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Manggarai Barat, Ngada, dan
Sumba Timur
Indeks Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Kab. Manggarai Barat, Kab.
Ngada, dan Kab. Sumba Timur
59.00;
58.00; 45.00
189,55 Kab. Manggarai Barat dan Kab. Ngada
1. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan Rakyat
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas
dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
4. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian
Pertanian
2. Kemendesa PDTT
3. Kementerian ESDM
Sarana Pemasaran Peternakan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pemasaran
peternakan (unit)
1 2 Kab. Sumba Timur
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan Rakyat
Kementerian Pertanian
Pakan Olahan dan bahan pakan
Jumlah pakan olahan dan bahan pakan
yang didistribusikan (ton)
2.000 58,80 Kab. Sumba Timur
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan Rakyat
Kementerian Pertanian
Pencegahan dan Pengamanan
Penyakit Hewan
Jumlah dosis yang didistribusikan untuk
pencegahan dan pengamanan penyakit
hewan (dosis)
1000 0,04 Kab. Sumba Timur
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan Rakyat
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
20 4,80 Kab. Manggarai Barat dan Kab. Ngada
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Hasil Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
1 1,20 Kab. Manggarai Barat dan Kab. Ngada
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Hasil Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
3 2,52
Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, dan Kab. Sumba
Timur
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
berkas 4, hlm. 203Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD)
Jumlah desa yang memperoleh bantuan
pendampingan melalui program TEKAD
(desa)
72 204,25 Manggarai, Ngada, Sumba Timur
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat
Desa
Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
21 3,17
Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan,
Timor Tengah Utara, Alor, Lembata, Ngada, Manggarai,
Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya,
Manggarai Timur, Sabu Rai Jua, Belu, Ende, Flores
Timur, Kupang, Malaka, Manggarai Barat, Nagekeo,
Sikka
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Manggarai Barat, Ngada, dan
Sumba Timur
Indeks Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Kab. Manggarai Barat, Kab.
Ngada, dan Kab. Sumba Timur
59.00;
58.00; 45.00
189,55 Kab. Manggarai Barat dan Kab. Ngada
1. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan Rakyat
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas
dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
4. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian
Pertanian
2. Kemendesa PDTT
3. Kementerian ESDM
Sarana Pemasaran Peternakan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pemasaran
peternakan (unit)
1 2 Kab. Sumba Timur
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan Rakyat
Kementerian Pertanian
Pakan Olahan dan bahan pakan
Jumlah pakan olahan dan bahan pakan
yang didistribusikan (ton)
2.000 58,80 Kab. Sumba Timur
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan Rakyat
Kementerian Pertanian
Pencegahan dan Pengamanan
Penyakit Hewan
Jumlah dosis yang didistribusikan untuk
pencegahan dan pengamanan penyakit
hewan (dosis)
1000 0,04 Kab. Sumba Timur
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan Rakyat
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
20 4,80 Kab. Manggarai Barat dan Kab. Ngada
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Hasil Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
1 1,20 Kab. Manggarai Barat dan Kab. Ngada
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Hasil Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
3 2,52
Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, dan Kab. Sumba
Timur
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Nusa Tenggara - 37
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,54
Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, dan Kab. Sumba
Timur
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
3 120
Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, dan Kab. Sumba
Timur
Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
124.198 166,70 NTT Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Kobalima Timur,
Ponu, dan Melolo
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara
Timur
48,20 51,10
Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah Utara, dan Kab.
Sumba Timur
1. Program Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
1 18,92
Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah Utara, dan Kab. Sumba
Timur
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
750 0,65 Kab. Malaka dan Kab. Timor Tengah Utara
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
1 27,08
Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah Utara, dan Kab. Sumba
Timur
Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)
1 3,38
Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah Utara, dan Kab. Sumba
Timur
Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
180 0,83 Kab. Sumba Timur
Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
750 0,24 Kab. Malaka dan Kab. Timor Tengah Utara Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
180 Kab. Sumba Timur Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,29
berkas 4, hlm. 204Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,54
Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, dan Kab. Sumba
Timur
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
3 120
Kab. Manggarai Barat, Kab. Ngada, dan Kab. Sumba
Timur
Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
124.198 166,70 NTT Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Kobalima Timur,
Ponu, dan Melolo
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara
Timur
48,20 51,10
Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah Utara, dan Kab.
Sumba Timur
1. Program Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
1 18,92
Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah Utara, dan Kab. Sumba
Timur
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
750 0,65 Kab. Malaka dan Kab. Timor Tengah Utara
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
1 27,08
Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah Utara, dan Kab. Sumba
Timur
Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)
1 3,38
Kab. Malaka, Kab. Timor Tengah Utara, dan Kab. Sumba
Timur
Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
180 0,83 Kab. Sumba Timur
Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
750 0,24 Kab. Malaka dan Kab. Timor Tengah Utara Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
180 Kab. Sumba Timur Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,29
Nusa Tenggara - 38
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
42,5
Jumlah daerah dengan penerimaan
daerah meningkat
34
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
34
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima
berbasis elektronik
1.667
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
34
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
2
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Nusa Tenggara Timur
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
862
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
8 0,56 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
3,87 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 205Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
42,5
Jumlah daerah dengan penerimaan
daerah meningkat
34
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
34
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima
berbasis elektronik
1.667
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
34
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
2
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Nusa Tenggara Timur
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
862
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
8 0,56 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
3,87 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Nusa Tenggara - 39
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
23 0,12 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
penyusunan Perda dan Perkada
34 0,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
23 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat
dan daerah
Jumlah regulasi yang mendukung
penyelarasan perencanaan pusat dan
daerah
1 0,25 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(2) Jumlah daerah yang
mengimplementasikan Kesepakatan dan
Perjanjian Kerja Sama
1 5,52
berkas 4, hlm. 206Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
23 0,12 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
penyusunan Perda dan Perkada
34 0,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
23 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat
dan daerah
Jumlah regulasi yang mendukung
penyelarasan perencanaan pusat dan
daerah
1 0,25 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(2) Jumlah daerah yang
mengimplementasikan Kesepakatan dan
Perjanjian Kerja Sama
1 5,52
Nusa Tenggara - 40
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan daya saing sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
1 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
4 2,66 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
0,59 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya (%)
100 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%) 100 2,18
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
23 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Trantibum
23 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Bencana
23 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Pemadam Kebakaran
23 0,48
berkas 4, hlm. 207Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan daya saing sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
1 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
4 2,66 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
0,59 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya (%)
100 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah (%) 100 2,18
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
23 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Trantibum
23 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Bencana
23 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Pemadam Kebakaran
23 0,48
Nusa Tenggara - 41
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Jumlah daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
23 0,27
Diklat Percepatan Pelaksanaan
SPM di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten 23 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
40 1,73
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
23 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan
inovasi daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis
urusan pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
1 0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
5 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 208Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Jumlah daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
23 0,27
Diklat Percepatan Pelaksanaan
SPM di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten 23 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
40 1,73
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
23 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan
inovasi daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis
urusan pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
1 0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
5 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Nusa Tenggara - 42
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Diklat manajemen strategi
pemerintahan daerah (strategi
inovasi daerah dan manajemen
pembangunan daerah perbatasan)
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
manajemen inovasi daerah di wilayah
perbatasan
12 1,06 Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
23 0,68
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
22 0,31 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
23 0,42 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
23 0,26 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
23 0,26
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
23 0,26 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
23 0,25 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 209Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Diklat manajemen strategi
pemerintahan daerah (strategi
inovasi daerah dan manajemen
pembangunan daerah perbatasan)
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
manajemen inovasi daerah di wilayah
perbatasan
12 1,06 Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
23 0,68
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
22 0,31 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
23 0,42 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
23 0,26 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
23 0,26
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
23 0,26 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
23 0,25 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Nusa Tenggara - 43
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
23 0,26
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
23 0,34 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 18,96 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
6 4 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 210Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
23 0,26
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
23 0,34 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 18,96 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
6 4 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Nusa Tenggara - 44
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
124.198 166,70 NTT Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 43.347 0,80 NTT Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
11 32,10 NTT
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
2 1,72 NTT
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis
RDTR
2 12
NTT (Kab Flores Timur, Kab. Manggarai Timur, Kab.
Malaka, Kab. Sumba Tengah, Kab Alor, Kab Sabu
Raijua)
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
5 1,31 NTT
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR/BPN
berkas 4, hlm. 211Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
124.198 166,70 NTT Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 43.347 0,80 NTT Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
11 32,10 NTT
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
2 1,72 NTT
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis
RDTR
2 12
NTT (Kab Flores Timur, Kab. Manggarai Timur, Kab.
Malaka, Kab. Sumba Tengah, Kab Alor, Kab Sabu
Raijua)
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
5 1,31 NTT
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR/BPN
Nusa Tenggara - 45
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
5 0,91 NTT
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang
di Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RDTR Kawasan
Perbatasan Negara yang diselesaikan
0 4,20 Haumeni Ana, Turiskain (NTT)
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang
di Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
1 1,83 NTT (KSN Kawasan Mbay)
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR/BPN
berkas 4, hlm. 212Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
5 0,91 NTT
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang
di Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RDTR Kawasan
Perbatasan Negara yang diselesaikan
0 4,20 Haumeni Ana, Turiskain (NTT)
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang
di Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
1 1,83 NTT (KSN Kawasan Mbay)
Program Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR/BPN
4. PEMBANGUNAN WILAYAH SULAWESI
4.1. Target Pembangunan Wilayah Sulawesi
Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Sulawesi
diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
nasional sesuai dengan tujuh (7) agenda pembangunan dengan target sebagai
berikut.
Tabel 4.1.
Target Pembangunan Wilayah Sulawesi 2020-2024
Provinsi
Indikator
Pembangunan
Realisasi
2018
Baseline
2019
Target Pembangunan
2020 2021 2022 2023 2024
Sulawesi
Utara
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
6,01 5,80 6,20 6,60 6,70 7,30 7,60
Tingkat Kemiskinan
(%)
7,80 7,66 7,00 6,68 6,45 5,93 5,65
Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
6,86 6,25 6,70 6,50 6,30 5,90 5,60
Sulawesi
Tengah
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
6,30 7,50 7,60 7,70 8,00 8,30 8,60
Tingkat Kemiskinan
(%)
14,75 13,48 13,00 12,79 12,35 11,85 11,45
Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
3,43 3,15 3,30 3,30 3,20 2,80 2,40
Sulawesi
Selatan
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
7,07 7,10 7,10 7,50 7,70 8,10 8,40
Tingkat Kemiskinan
(%)
9,06 8,69 8,46 8,25 7,35 6,75 5,68
Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
4,50 4,97 5,20 5,10 5,00 4,50 4,20
Sulawesi
Tenggara
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
6,42 6,30 6,40 6,80 7,10 8,60 8,90
Tingkat Kemiskinan
(%)
11,25 11,24 10,76 10,36 9,35 8,15 7,25
Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
3,26 3,59 3,30 3,20 3,10 2,80 2,40
Gorontalo
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
6,51 6,50 6,50 6,80 7,20 7,80 7,90
Tingkat Kemiskinan
(%)
16,81 15,52 15,00 14,60 14,25 13,65 13,20
Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
4,03 4,06 3,60 3,40 3,20 2,80 2,40
Sulawesi
Barat
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
6,23 5,00 5,10 5,40 5,70 6,40 8,70
Tingkat Kemiskinan
(%)
11,25 11,02 9,62 9,36 8,79 7,51 4,85
Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
3,16 3,18 3,00 2,90 2,70 2,30 2,00
Sumber: Bappenas. Hasil Analisis 2020.
Catatan: 1. Tingkat kemiskinan 2018 dan 2019 (Maret)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 dan 2019 (Agustus)
Dengan memperhitungkan target pembangunan wilayah Sulawesi, rencana
kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) mendatang sekitar Rp. 469.73
Triliun.
berkas 4, hlm. 2134.1. Target Pembangunan Wilayah Sulawesi
Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Sulawesi
diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
nasional sesuai dengan tujuh (7) agenda pembangunan dengan target sebagai
berikut.
Tabel 4.1.
Target Pembangunan Wilayah Sulawesi 2020-2024
Provinsi
Indikator
Pembangunan
Realisasi
2018
Baseline
2019
Target Pembangunan
2020 2021 2022 2023 2024
Sulawesi
Utara
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
6,01 5,80 6,20 6,60 6,70 7,30 7,60
Tingkat Kemiskinan
(%)
7,80 7,66 7,00 6,68 6,45 5,93 5,65
Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
6,86 6,25 6,70 6,50 6,30 5,90 5,60
Sulawesi
Tengah
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
6,30 7,50 7,60 7,70 8,00 8,30 8,60
Tingkat Kemiskinan
(%)
14,75 13,48 13,00 12,79 12,35 11,85 11,45
Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
3,43 3,15 3,30 3,30 3,20 2,80 2,40
Sulawesi
Selatan
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
7,07 7,10 7,10 7,50 7,70 8,10 8,40
Tingkat Kemiskinan
(%)
9,06 8,69 8,46 8,25 7,35 6,75 5,68
Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
4,50 4,97 5,20 5,10 5,00 4,50 4,20
Sulawesi
Tenggara
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
6,42 6,30 6,40 6,80 7,10 8,60 8,90
Tingkat Kemiskinan
(%)
11,25 11,24 10,76 10,36 9,35 8,15 7,25
Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
3,26 3,59 3,30 3,20 3,10 2,80 2,40
Gorontalo
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
6,51 6,50 6,50 6,80 7,20 7,80 7,90
Tingkat Kemiskinan
(%)
16,81 15,52 15,00 14,60 14,25 13,65 13,20
Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
4,03 4,06 3,60 3,40 3,20 2,80 2,40
Sulawesi
Barat
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
6,23 5,00 5,10 5,40 5,70 6,40 8,70
Tingkat Kemiskinan
(%)
11,25 11,02 9,62 9,36 8,79 7,51 4,85
Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
3,16 3,18 3,00 2,90 2,70 2,30 2,00
Sumber: Bappenas. Hasil Analisis 2020.
Catatan: 1. Tingkat kemiskinan 2018 dan 2019 (Maret)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 dan 2019 (Agustus)
Dengan memperhitungkan target pembangunan wilayah Sulawesi, rencana
kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) mendatang sekitar Rp. 469.73
Triliun.
Tabel 4.2.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Sulawesi 2020-2024
Provinsi
Kebuthan
Investasi
Realiasasi
2018
Baseline
2019
Target Pembangunan
2020 2021 2022 2023 2024
Sulawesi
Utara
Rp Triliun 41,24 44,10 50,03 55,15 61,74 69,99 78,85
Sulawesi
Tengah
Rp Triliun 49,44 60,54 60,77 67,46 75,71 86,04 97,54
Sulawesi
Selatan
Rp Triliun 162,24 179,36 202,76 224,84 249,72 280,50 314,77
Sulawesi
Tenggara
Rp Triliun 40,71 44,11 50,48 55,72 62,00 69,94 79,11
Gorontalo Rp Triliun 11,09 12,16 13,51 15,09 16,88 18,99 21,37
Sulawesi
Barat
Rp Triliun 11,07 10,66 14,77 16,04 17,55 19,28 21,62
Sumber: Bappenas. Hasil perhitungan 2020
Catatan: Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR
2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen.
4.2. Prioritas Pembangunan Wilayah Sulawesi
Pembangunan wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah
satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi,
dan sekaligus memantapkan peran dalam pengembangan industri berbasis sumber
daya alam tambang. Pembangunan wilayah Sulawesi akan dilakukan dalam
kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut.
Tabel 4.3.
Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan Wilayah Sulawesi 2020-2024
Provinsi No. Kab/Kota Provinsi No. KabupatenKota
Koridor Pertumbuhan
Sulawesi
Utara
1 Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi
Selatan
1 Kabupaten Luwu Timur
2 Kota Manado 2 Kabupaten Luwu Utara
3 Kabupaten Minahasa 3 Kabupaten Luwu
4 Kota Bitung 4 Kota Palopo*
5 Kota Tomohon 5 Kabupaten Wajo
6
Kabupaten Minahasa
Selatan
6 Kabupaten Soppeng
7
Kabupaten Bolaang
Mongondow
7 Kota Pinrang
8
Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara
8 Kota Parepare*
Sulawesi
Tengah
1 Kabupaten Buol 9 Kabupaten Barru
2 Kabupaten Tolitoli 10
Kabupaten Pangkajene
Kepulauan
3 Kabupaten Parigi Moutong 11 Kabupaten Maros
4 Kabupaten Donggala 12 Kota Makassar
5 Kota Palu* 13 Kabupaten Gowa
6 Kabupaten Poso 14 Kabupaten Takalar
Sulawesi
Tenggara
1 Kabupaten Kolaka Utara
Gorontalo
1
Kabupaten Gorontalo
Utara
2 Kabupaten Kolaka 2 Kabupaten Gorontalo
3 Kabupaten Kolaka Timur 3 Kota Gorontalo*
4 Kota Kendari*
Sulawesi
Barat
1
Kabupaten Polewali
Mandar
5 Kabupaten Konawe
2 Kabupaten Majene
3 Kabupaten Mamuju*
4 Kabupaten Mamuju
berkas 4, hlm. 214Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Sulawesi 2020-2024
Provinsi
Kebuthan
Investasi
Realiasasi
2018
Baseline
2019
Target Pembangunan
2020 2021 2022 2023 2024
Sulawesi
Utara
Rp Triliun 41,24 44,10 50,03 55,15 61,74 69,99 78,85
Sulawesi
Tengah
Rp Triliun 49,44 60,54 60,77 67,46 75,71 86,04 97,54
Sulawesi
Selatan
Rp Triliun 162,24 179,36 202,76 224,84 249,72 280,50 314,77
Sulawesi
Tenggara
Rp Triliun 40,71 44,11 50,48 55,72 62,00 69,94 79,11
Gorontalo Rp Triliun 11,09 12,16 13,51 15,09 16,88 18,99 21,37
Sulawesi
Barat
Rp Triliun 11,07 10,66 14,77 16,04 17,55 19,28 21,62
Sumber: Bappenas. Hasil perhitungan 2020
Catatan: Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR
2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen.
4.2. Prioritas Pembangunan Wilayah Sulawesi
Pembangunan wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah
satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi,
dan sekaligus memantapkan peran dalam pengembangan industri berbasis sumber
daya alam tambang. Pembangunan wilayah Sulawesi akan dilakukan dalam
kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut.
Tabel 4.3.
Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan Wilayah Sulawesi 2020-2024
Provinsi No. Kab/Kota Provinsi No. KabupatenKota
Koridor Pertumbuhan
Sulawesi
Utara
1 Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi
Selatan
1 Kabupaten Luwu Timur
2 Kota Manado 2 Kabupaten Luwu Utara
3 Kabupaten Minahasa 3 Kabupaten Luwu
4 Kota Bitung 4 Kota Palopo*
5 Kota Tomohon 5 Kabupaten Wajo
6
Kabupaten Minahasa
Selatan
6 Kabupaten Soppeng
7
Kabupaten Bolaang
Mongondow
7 Kota Pinrang
8
Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara
8 Kota Parepare*
Sulawesi
Tengah
1 Kabupaten Buol 9 Kabupaten Barru
2 Kabupaten Tolitoli 10
Kabupaten Pangkajene
Kepulauan
3 Kabupaten Parigi Moutong 11 Kabupaten Maros
4 Kabupaten Donggala 12 Kota Makassar
5 Kota Palu* 13 Kabupaten Gowa
6 Kabupaten Poso 14 Kabupaten Takalar
Sulawesi
Tenggara
1 Kabupaten Kolaka Utara
Gorontalo
1
Kabupaten Gorontalo
Utara
2 Kabupaten Kolaka 2 Kabupaten Gorontalo
3 Kabupaten Kolaka Timur 3 Kota Gorontalo*
4 Kota Kendari*
Sulawesi
Barat
1
Kabupaten Polewali
Mandar
5 Kabupaten Konawe
2 Kabupaten Majene
3 Kabupaten Mamuju*
4 Kabupaten Mamuju
Provinsi No. Kab/Kota Provinsi No. KabupatenKota
Tengah
Koridor Pemerataan
Sulawesi
Utara
1
Kabupaten Kepulauan
Sangihe
Sulawesi
Tenggara
1
Kabupaten Konawe
Selatan
2
Kabupaten Kepulauan
Talaud
2 Kabupaten Muna
3
Kabupaten Kepulauan
Sitaro
3 Kabupaten Wakatobi
Sulawesi
Tengah
1 Kabupaten Sigi Gorontalo 1 Kabupaten Boalemo
2 Kabupaten Tojo Una-Una
Sulawesi
Barat
1
Kabupaten Mamuju
Utara
3 Kabupaten Banggai
4 Kabupaten Morowali Utara
5 Kabupaten Morowali
Sulawesi
Selatan
1 Kabupaten Toraja
2 Kabupaten Toraja Utara
3 Kabupaten Bone
4 Kabupaten Bantaeng
5 Kabupaten Bulukumba
6 Kabupaten Sinjai
Keterangan:
* Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW
Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Sulawesi akan mencakup
kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan
strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pengembangan daerah
tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; (5) Penataan
kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:
4.2.1Pengembangan Sektor Unggulan
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sulawesi antara lain kelapa,
kelapa sawit, lada, cengkeh, pala, kakao, kopi, tebu, emas, nikel, bijih besi,
batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan tangkap dan budidaya, yang
difokuskan pada komoditas:
a. Provinsi Sulawesi Utara: kelapa, lada, cengkeh, pala, kopi, kakao, dan
perikanan tangkap dan budidaya;
b. Provinsi Sulawesi Tengah: kakao, lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, nikel,
bijih besi, batu bara, minyak dan gas bumi, dan perikanan tangkap dan
budidaya;
c. Provinsi Sulawesi Selatan: kakao, kopi, lada, pala, cengkeh, kelapa, tebu,
nikel, batu bara, minyak dan gas bumi, garam, perikanan tangkap dan
budidaya;
d. Provinsi Sulawesi Tenggara: kakao, lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa,
tebu, nikel, dan perikanan tangkap dan budidaya;
e. Provinsi Gorontalo: kelapa, tebu, lada, pala, cengkeh, perikanan tangkap
dan budidaya;
f. Provinsi Sulawesi Barat: kopi, kakao, kelapa, kelapa sawit, dan perikanan
tangkap dan budidaya.
berkas 4, hlm. 215Tengah
Koridor Pemerataan
Sulawesi
Utara
1
Kabupaten Kepulauan
Sangihe
Sulawesi
Tenggara
1
Kabupaten Konawe
Selatan
2
Kabupaten Kepulauan
Talaud
2 Kabupaten Muna
3
Kabupaten Kepulauan
Sitaro
3 Kabupaten Wakatobi
Sulawesi
Tengah
1 Kabupaten Sigi Gorontalo 1 Kabupaten Boalemo
2 Kabupaten Tojo Una-Una
Sulawesi
Barat
1
Kabupaten Mamuju
Utara
3 Kabupaten Banggai
4 Kabupaten Morowali Utara
5 Kabupaten Morowali
Sulawesi
Selatan
1 Kabupaten Toraja
2 Kabupaten Toraja Utara
3 Kabupaten Bone
4 Kabupaten Bantaeng
5 Kabupaten Bulukumba
6 Kabupaten Sinjai
Keterangan:
* Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW
Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Sulawesi akan mencakup
kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan
strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pengembangan daerah
tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; (5) Penataan
kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:
4.2.1Pengembangan Sektor Unggulan
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sulawesi antara lain kelapa,
kelapa sawit, lada, cengkeh, pala, kakao, kopi, tebu, emas, nikel, bijih besi,
batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan tangkap dan budidaya, yang
difokuskan pada komoditas:
a. Provinsi Sulawesi Utara: kelapa, lada, cengkeh, pala, kopi, kakao, dan
perikanan tangkap dan budidaya;
b. Provinsi Sulawesi Tengah: kakao, lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, nikel,
bijih besi, batu bara, minyak dan gas bumi, dan perikanan tangkap dan
budidaya;
c. Provinsi Sulawesi Selatan: kakao, kopi, lada, pala, cengkeh, kelapa, tebu,
nikel, batu bara, minyak dan gas bumi, garam, perikanan tangkap dan
budidaya;
d. Provinsi Sulawesi Tenggara: kakao, lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa,
tebu, nikel, dan perikanan tangkap dan budidaya;
e. Provinsi Gorontalo: kelapa, tebu, lada, pala, cengkeh, perikanan tangkap
dan budidaya;
f. Provinsi Sulawesi Barat: kopi, kakao, kelapa, kelapa sawit, dan perikanan
tangkap dan budidaya.
2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan
perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN),
kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
3) Pengembangan sentra produksi perikanan di Sentra Kelautan Perikanan
Terpadu (SKPT) antara lain SKPT Talaud, WPP 713 (Selat Makassar, Teluk
Bone, Laut Flores dan Laut Bali), WPP 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda) WPP
715 (Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk
Berau), dan WPP 716 (Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera).
Gambar 4.1.
Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Sulawesi
berkas 4, hlm. 216perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN),
kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
3) Pengembangan sentra produksi perikanan di Sentra Kelautan Perikanan
Terpadu (SKPT) antara lain SKPT Talaud, WPP 713 (Selat Makassar, Teluk
Bone, Laut Flores dan Laut Bali), WPP 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda) WPP
715 (Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk
Berau), dan WPP 716 (Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera).
Gambar 4.1.
Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Sulawesi
4.2.2Pengembangan Kawasan Strategis
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi)
sumber daya alam (pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kemaritiman)
melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur yang
difokuskan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan/atau Kawasan Industri
(KI) antara lain KEK/KI Palu, KEK Bitung, dan KI Takalar;
2) Pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata, yaitu Destinasi
Pariwisata Prioritas (DPP) dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara
lain DPP Manado-Likupang/KEK Likupang, DPP Baru Toraja-Makassar-
Selayar, dan DPP Wakatobi;
3) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan
udara yang terintegrasi melalui pembangunan Jalan Trans Sulawesi dan jalan
akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, antara lain: Jalan
Lintas Gorontalo, Jalan Trans Sulawesi, Tol Manado Bitung, Jalan Lintas
Tengah dan Tenggara Sulawesi, Jalan Trans/Lingkar Pulau Buton, Jalan
Trans/Lingkar Pulau Muna, Jalan Lingkar P. Wangi-Wangi (Wakatobi), Jalan
Akses Wisata Likupang, KA Makassar Parepare, Rekonstruksi Pelabuhan
Wani, Pengembangan Pelabuhan Bitung, Pengembangan Bandara Pahuwato,
Bandara Boloang Mangondow, Pengemabngan Bandara Banggal Laut, Bandara
Bumbu Kunik, dan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di
Metropolitan Makassar;
4) Pengembangan pusat perdagangan pelabuhan hub Pelabuhan Bitung dan
Pelabuhan Makassar;
5) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
6) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan
dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata;
dan revitalisasi Balai Latihan Kerja:
a. Pengembangan 325 SMK di wilayah Sulawesi yang mendukung sektor
agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri
kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan;
b. Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di
26 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (Manufaktur di
Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kimia dan Otomotif
di Sulawesi Selatan), konstruksi, pariwisata dan pertanian;
c. Pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 42 unit yang tersebar dan
mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang
meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung,
manajer umum perdagangan dan pelayan, pramuwisata, koki; dan
d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Sulawesi.
berkas 4, hlm. 217 OCRProyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi)
sumber daya alam (pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kemaritiman)
melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur yang
difokuskan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan/atau Kawasan Industri
(KI) antara lain KEK/KI Palu, KEK Bitung, dan KI Takalar;
2) Pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata, yaitu Destinasi
Pariwisata Prioritas (DPP) dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara
lain DPP Manado-Likupang/KEK Likupang, DPP Baru Toraja-Makassar-
Selayar, dan DPP Wakatobi;
3) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan
udara yang terintegrasi melalui pembangunan Jalan Trans Sulawesi dan jalan
akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, antara lain: Jalan
Lintas Gorontalo, Jalan Trans Sulawesi, Tol Manado Bitung, Jalan Lintas
Tengah dan Tenggara Sulawesi, Jalan Trans/Lingkar Pulau Buton, Jalan
Trans/Lingkar Pulau Muna, Jalan Lingkar P. Wangi-Wangi (Wakatobi), Jalan
Akses Wisata Likupang, KA Makassar Parepare, Rekonstruksi Pelabuhan
Wani, Pengembangan Pelabuhan Bitung, Pengembangan Bandara Pahuwato,
Bandara Boloang Mangondow, Pengemabngan Bandara Banggal Laut, Bandara
Bumbu Kunik, dan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di
Metropolitan Makassar;
4) Pengembangan pusat perdagangan pelabuhan hub Pelabuhan Bitung dan
Pelabuhan Makassar;
5) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
6) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan
dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata;
dan revitalisasi Balai Latihan Kerja:
a. Pengembangan 325 SMK di wilayah Sulawesi yang mendukung sektor
agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri
kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan;
b. Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di
26 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (Manufaktur di
Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kimia dan Otomotif
di Sulawesi Selatan), konstruksi, pariwisata dan pertanian;
c. Pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 42 unit yang tersebar dan
mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang
meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung,
manajer umum perdagangan dan pelayan, pramuwisata, koki; dan
d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Sulawesi.
Gambar 4.2.
Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Sulawesi
alaysia Pt Toer ——
u SKPT Talaud «
. N ja A PKSN Melonguane 9
o 50 100 200 300
Tah "1
:P- Manasi KEK Likupang |-
ka Likupang FX
b- A sena Wilayah NT | s
- JdMetropolitan rp |
Ly Pm Manado KEK Bitung
j Pad
aj
KIKEK Palu P0
. KP £
i" IAI Aan PF (R3
: s 4 / Sen Nan UPAD AH “ama cet 2
j » 3 Kak 3
SS . 9
ai ap SUN
. x re 3 ..#—
( 1 vest -
Wi f h | 3“ 1 Na “ Keterangan “ e.
, ya 1 " h - memmam Koridor Pertumbuhan ala
M et Iko) po | ita n B1 Ka mmm Koridor Pemerataan
h 4
Makassar. i “ai "AN 0 Keran ata akn dong” Wates
ui (DA d: Nan 2 ja Ge Pekan Tema SKET aatan
: 3 Fa pa @Keisian Srategis Nasional (EKSN)
. M2 K elay a r- Pen N 5 @ Wilayah Metropolitan
1 CA.
| KI Makassar- — K
: Takalsk Toyaja s Wakatobi :
berkas 4, hlm. 218 OCRPeta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Sulawesi
alaysia Pt Toer ——
u SKPT Talaud «
. N ja A PKSN Melonguane 9
o 50 100 200 300
Tah "1
:P- Manasi KEK Likupang |-
ka Likupang FX
b- A sena Wilayah NT | s
- Jd
Ly Pm Manado KEK Bitung
j Pad
aj
KIKEK Palu P0
. KP £
i" IAI Aan PF (R3
: s 4 / Sen Nan UPAD AH “ama cet 2
j » 3 Kak 3
SS . 9
ai ap SUN
. x re 3 ..#—
( 1 vest -
Wi f h | 3“ 1 Na “ Keterangan “ e.
, ya 1 " h - memmam Koridor Pertumbuhan ala
M et Iko) po | ita n B1 Ka mmm Koridor Pemerataan
h 4
Makassar. i “ai "AN 0 Keran ata akn dong” Wates
ui (DA d: Nan 2 ja Ge Pekan Tema SKET aatan
: 3 Fa pa @Keisian Srategis Nasional (EKSN)
. M2 K elay a r- Pen N 5 @ Wilayah Metropolitan
1 CA.
| KI Makassar- — K
: Takalsk Toyaja s Wakatobi :
Gambar 4.3.
Peta Rencana Jaringan Infrastruktur Transportasi Wilayah Sulawesi
Malaysia Philippines”
0 50 100 200 a03
Ai Vj te
" 2.5 , «
Red 5 s- AN Le e— a
., : - "4 an Oh: ha Mana
3 . a
b.I NI NS
2 7 IA E an LO Arena »
. P3 1
1 NN "G7
( | ka Transportasi | ea
N Ki : TNO m3 Rencana KA
TG y OB an Ti ane
. | £ Oa ya me Rencana Jalan
Pa Ff EN Lah pi ee Rencana JalanPansel
"Ea Lo dak Ha 5)
N DN r8j £. 2:
Sa 2) WP "
basis AN 2
120”09"E 12400"E
berkas 4, hlm. 219Peta Rencana Jaringan Infrastruktur Transportasi Wilayah Sulawesi
Malaysia Philippines”
0 50 100 200 a03
Ai Vj te
" 2.5 , «
Red 5 s- AN Le e— a
., : - "4 an Oh: ha Mana
3 . a
b.I NI NS
2 7 IA E an LO Arena »
. P3 1
1 NN "G7
( | ka Transportasi | ea
N Ki : TNO m3 Rencana KA
TG y OB an Ti ane
. | £ Oa ya me Rencana Jalan
Pa Ff EN Lah pi ee Rencana Jalan
"Ea Lo dak Ha 5)
N DN r8j £. 2:
Sa 2) WP "
basis AN 2
120”09"E 12400"E
Gambar 4.4.
Peta Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi dan Infrastruktur Energi
Wilayah Sulawesi
berkas 4, hlm. 220Peta Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi dan Infrastruktur Energi
Wilayah Sulawesi
4.2.3Pengembangan Kawasan Perkotaan
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai
berikut:
1) Pengembangan kawasan perkotaan di WM Makassar dan WM Manado sebagai
pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi serta Kota Palu, Parepare,
Palopo, Kendari, Mamuju dan Gorontalo (Tabel 4.3);
2) Peningkatan kualitas transportasi perkotaan multimoda di WM Makassar
(Mamminasata) melalui pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal
Perkotaan; dan
3) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan
wilayah.
4.2.4Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Daerah
Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pengembangan
ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi
digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan
kesiapsiagaan terhadap resiko bencana di 3 kabupaten tertinggal di Provinsi
Sulawesi Tengah. Ketiga kabupaten tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah
berada pada koridor kewilayahan, antara lain: Sigi dan Donggala berada pada
koridor pemerataan, sedangkan Tojo Una-Una berada pada koridor
pertumbuhan;
2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya
dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019,
selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Sulawesi
berlokasi di 15 kabupaten berikut, antara lain: Boalemo, Gorontalo Utara, dan
Pohuwato di Provinsi Gorontalo; Polewali Mandar, dan Mamuju Tengah di
Provinsi Sulawesi Barat; Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan; Banggai
Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Morowali Utara, Parigi Moutong, dan Toli-toli
di Provinsi Sulawesi Tengah; serta Bombana, Konawe, dan Konawe Kepulauan
di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan
perbatasan pada 14 kecamatan lokpri di Provinsi Sulawesi Utara, 3 kecamatan
lokpri di Provinsi Sulawesi Tengah, dan 1 kecamatan lokpri di Provinsi
Gorontalo;
4) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di
PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane;
5) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi
sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar
pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa
dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk
unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa
berkas 4, hlm. 221Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai
berikut:
1) Pengembangan kawasan perkotaan di WM Makassar dan WM Manado sebagai
pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi serta Kota Palu, Parepare,
Palopo, Kendari, Mamuju dan Gorontalo (Tabel 4.3);
2) Peningkatan kualitas transportasi perkotaan multimoda di WM Makassar
(Mamminasata) melalui pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal
Perkotaan; dan
3) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan
wilayah.
4.2.4Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Daerah
Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pengembangan
ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi
digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan
kesiapsiagaan terhadap resiko bencana di 3 kabupaten tertinggal di Provinsi
Sulawesi Tengah. Ketiga kabupaten tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah
berada pada koridor kewilayahan, antara lain: Sigi dan Donggala berada pada
koridor pemerataan, sedangkan Tojo Una-Una berada pada koridor
pertumbuhan;
2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya
dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019,
selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Sulawesi
berlokasi di 15 kabupaten berikut, antara lain: Boalemo, Gorontalo Utara, dan
Pohuwato di Provinsi Gorontalo; Polewali Mandar, dan Mamuju Tengah di
Provinsi Sulawesi Barat; Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan; Banggai
Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Morowali Utara, Parigi Moutong, dan Toli-toli
di Provinsi Sulawesi Tengah; serta Bombana, Konawe, dan Konawe Kepulauan
di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan
perbatasan pada 14 kecamatan lokpri di Provinsi Sulawesi Utara, 3 kecamatan
lokpri di Provinsi Sulawesi Tengah, dan 1 kecamatan lokpri di Provinsi
Gorontalo;
4) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di
PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane;
5) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi
sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar
pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa
dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk
unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa
dalam tata kelola pemerintahan, keuangan dan tata kelola aset desa;
pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa
khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan
penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes);
6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui
penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi
dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di KPPN Buol, KPPN Poso,
KPPN Mamuju, KPPN Pinrang, KPPN Morowali, KPPN Mamuju Tengah, KPPN
Konawe Selatan, KPPN Wakatobi, KPPN Muna, KPPN Barru, KPPN Luwu
Timur, KPPN Bone, KPPN Minahasa Utara, KPPN Gorontalo, KPPN Boalemo,
KPPN Gorontalo;
7) Revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Tinanggea di
Kabupaten Konawe Selatan, Kawasan Transmigrasi Wakorumba-
Maligano/Mutiara di Kabupaten Muna, Kawasan Transmigrasi Asinua-Routa
di Kabupaten Konawe, Kawasan Transmigrasi Tobadak di Kabupaten Mamuju
Tengah, Kawasan Transmigrasi Sarudu Baras di Kabupaten Mamuju
Utara/Pasang Kayu, Kawasan Transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, Kawasan
Transmigrasi Bungku di Kabupaten Morowali, Kawasan Transmigrasi Air
Terang di Kabupaten Buol, Kawasan Transmigrasi Tampolore - Pamona Timur
di Kabupaten Poso, Kawasan Transmigrasi Padauloyo di Kabupaten Tojo Una-
Una, Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parigi Moutong,
Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng di Kabupaten Wajo, Kawasan
Transmigrasi Masamba di Kabupaten Luwu Utara, Kawasan Transmigrasi
Mahalona di Kabupaten Luwu Timur, Kawasan Transmigrasi Sumalata di
Kabupaten Gorontalo Utara, Kawasan Transmigrasi Pulubala di Kabupaten
Gorontalo, serta Kawasan Transmigrasi Paguyuman Pantai dan Kawasan
Transmigrasi Pawonsari di Kabupaten Boalemo;
8) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020
mencakup 4 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, 4 Kabupaten di Provinsi
Sulawesi Tengah, 11 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, 6 Kabupaten di
Provinsi Sulawesi Tenggara, 4 Kabupaten di Provinsi Gorontalo, dan 5
Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya secara bertahap akan
diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi pada tahun 2023.
Khusus Provinsi Sulawesi Tengah ditargetkan mencapai eliminasi penyakit
Schitosomiasis pada tahun 2024 dengan lokasi fokus di 28 Desa di Kabupaten
Poso dan Kabupaten Sigi; dan
9) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga
Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai
target kemiskinan tahun 2024 yaitu 5,65 persen di Provinsi Sulawesi Utara,
11,26 persen di Provinsi Sulawesi Tengah, 8,7 persen di Provinsi Sulawesi
Tenggara, 13,26 persen di Provinsi Gorontalo, 8 persen di Provinsi Sulawesi
Barat, dan 6,91 persen di Provinsi Sulawesi Selatan;
10) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim
yang dilakukan melalui:
a. Peningkatan ketahanan wilayah utara Pulau Sulawesi;
berkas 4, hlm. 222pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa
khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan
penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes);
6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui
penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi
dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di KPPN Buol, KPPN Poso,
KPPN Mamuju, KPPN Pinrang, KPPN Morowali, KPPN Mamuju Tengah, KPPN
Konawe Selatan, KPPN Wakatobi, KPPN Muna, KPPN Barru, KPPN Luwu
Timur, KPPN Bone, KPPN Minahasa Utara, KPPN Gorontalo, KPPN Boalemo,
KPPN Gorontalo;
7) Revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Tinanggea di
Kabupaten Konawe Selatan, Kawasan Transmigrasi Wakorumba-
Maligano/Mutiara di Kabupaten Muna, Kawasan Transmigrasi Asinua-Routa
di Kabupaten Konawe, Kawasan Transmigrasi Tobadak di Kabupaten Mamuju
Tengah, Kawasan Transmigrasi Sarudu Baras di Kabupaten Mamuju
Utara/Pasang Kayu, Kawasan Transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, Kawasan
Transmigrasi Bungku di Kabupaten Morowali, Kawasan Transmigrasi Air
Terang di Kabupaten Buol, Kawasan Transmigrasi Tampolore - Pamona Timur
di Kabupaten Poso, Kawasan Transmigrasi Padauloyo di Kabupaten Tojo Una-
Una, Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parigi Moutong,
Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng di Kabupaten Wajo, Kawasan
Transmigrasi Masamba di Kabupaten Luwu Utara, Kawasan Transmigrasi
Mahalona di Kabupaten Luwu Timur, Kawasan Transmigrasi Sumalata di
Kabupaten Gorontalo Utara, Kawasan Transmigrasi Pulubala di Kabupaten
Gorontalo, serta Kawasan Transmigrasi Paguyuman Pantai dan Kawasan
Transmigrasi Pawonsari di Kabupaten Boalemo;
8) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020
mencakup 4 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, 4 Kabupaten di Provinsi
Sulawesi Tengah, 11 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, 6 Kabupaten di
Provinsi Sulawesi Tenggara, 4 Kabupaten di Provinsi Gorontalo, dan 5
Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya secara bertahap akan
diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi pada tahun 2023.
Khusus Provinsi Sulawesi Tengah ditargetkan mencapai eliminasi penyakit
Schitosomiasis pada tahun 2024 dengan lokasi fokus di 28 Desa di Kabupaten
Poso dan Kabupaten Sigi; dan
9) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga
Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai
target kemiskinan tahun 2024 yaitu 5,65 persen di Provinsi Sulawesi Utara,
11,26 persen di Provinsi Sulawesi Tengah, 8,7 persen di Provinsi Sulawesi
Tenggara, 13,26 persen di Provinsi Gorontalo, 8 persen di Provinsi Sulawesi
Barat, dan 6,91 persen di Provinsi Sulawesi Selatan;
10) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim
yang dilakukan melalui:
a. Peningkatan ketahanan wilayah utara Pulau Sulawesi;
b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
c. Peningkatan konservasi hutan;
d. Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku
berkelanjutan; dan
e. Pemantapan pemulihan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya.
4.2.5Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah dalam mendukung
Pelaksanaan Otonomi Daerah
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara
penuh dan konsisten;
2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan,
terutama investasi.
3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan
efektif;
4) Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan
daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi,
manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen
kawasan pariwisata dan lainnya
7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi
dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat;
pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan; serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;
9) Pengembangan kerjasama antardaerah, dan
10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas
yang meliputi Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi
dan Kabupaten Banggai Laut) dan Provinsi Sulawesi Utara (Kabupaten
Minahasa Utara);
12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi:
Provinsi Sulawesi Utara (Kabupaten Bolaang Mongondow), Provinsi Sulawesi
Tengah (Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong,
Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai), Provinsi
Sulawesi Tenggara (Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kepulauan Konawe,
Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana), Provinsi Sulawesi Barat
(Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju) dan Provinsi Sulawesi Selatan
(Kabupaten Jeneponto);
13) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi:
berkas 4, hlm. 223c. Peningkatan konservasi hutan;
d. Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku
berkelanjutan; dan
e. Pemantapan pemulihan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya.
4.2.5Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah dalam mendukung
Pelaksanaan Otonomi Daerah
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara
penuh dan konsisten;
2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan,
terutama investasi.
3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan
efektif;
4) Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan
daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi,
manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen
kawasan pariwisata dan lainnya
7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi
dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat;
pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan; serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;
9) Pengembangan kerjasama antardaerah, dan
10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas
yang meliputi Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi
dan Kabupaten Banggai Laut) dan Provinsi Sulawesi Utara (Kabupaten
Minahasa Utara);
12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi:
Provinsi Sulawesi Utara (Kabupaten Bolaang Mongondow), Provinsi Sulawesi
Tengah (Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong,
Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai), Provinsi
Sulawesi Tenggara (Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kepulauan Konawe,
Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana), Provinsi Sulawesi Barat
(Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju) dan Provinsi Sulawesi Selatan
(Kabupaten Jeneponto);
13) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi:
a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang,
terutama kelengkapan RDTR;
b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran
pemanfaatan ruang;
e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai
koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya
termasuk di kawasan transmigrasi;
f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala
kadastral;
g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
h. Pembentukan bank tanah;
i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:
a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik
kebencanaan;
b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana
berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk
pengurangan risiko bencana.
15) Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon, meliputi:
a. Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan;
b. Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan;
c. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan
pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam;
d. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan
kawasan hutan;
e. Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan
bekas tambang;
f. Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam
pengembangan kawasan pariwisata;
g. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan
lingkungan hidup;
h. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun
secara terpadu;
i. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal; dan
j. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan
luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air.
berkas 4, hlm. 224 OCRterutama kelengkapan RDTR;
b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran
pemanfaatan ruang;
e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai
koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya
termasuk di kawasan transmigrasi;
f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala
kadastral;
g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
h. Pembentukan bank tanah;
i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:
a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik
kebencanaan;
b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana
berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk
pengurangan risiko bencana.
15) Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon, meliputi:
a. Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan;
b. Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan;
c. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan
pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam;
d. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan
kawasan hutan;
e. Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan
bekas tambang;
f. Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam
pengembangan kawasan pariwisata;
g. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan
lingkungan hidup;
h. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun
secara terpadu;
i. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal; dan
j. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan
luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air.
Gambar 4.5.
Peta Proyeksi Daya Dukung Lingkungan Wilayah Sulawesi tahun 2025
120"00"E 124"00"E
alaysia Philippines
3 1 . ' . K #3 -
SE Tu
0 50 100 200 309
e——ee——— 5. aa
...
-£
N ?
ls 9
TN (2 FN Pn £ 1
1 0 Ii - AP P2 UN Aa Pa KA -
“TA n. 2 7s AN ikan Nian an. za : 1P2
Pang Ti
"1 N a' PE 3 (
Up KA , , Tua Pen. " ps Y
In A3
2 w 5 X 4 enend 23 at Kia 21 15 pan
4 2 Na” uk AP aan An 3 MBA ai
1 » M3 Gas & 0 Vr RUP aa aa &
e 2 £ aa » H8 h - "D SEP EK 2 2
n “ii Pe Ti v 2. Sin 3 we z
. Pat NN s3 in 1
. (- msh, ate ,
NN) NN PS “ si!
. 2 1 !, SOC”
. 2 Ss.
» , » »
8 8 ) S 8
— k Daya Dukung Vulayah Proyeksi Permukiman 2025
, AD, Pesisir Indonesia ProyeksiAr 2025 8
acad ., Las Segan makan Proyeksi Hutan 2025
, & ka Toak Rentan T8 Lgka Non Hutan
s.d . Fe (Proyeksi Per mukTaN 2025 Lg Sangat
120”0'0"E 124 00"E
berkas 4, hlm. 225Peta Proyeksi Daya Dukung Lingkungan Wilayah Sulawesi tahun 2025
120"00"E 124"00"E
alaysia Philippines
3 1 . ' . K #3 -
SE Tu
0 50 100 200 309
e——ee——— 5. aa
...
-£
N ?
ls 9
TN (2 FN Pn £ 1
1 0 Ii - AP P2 UN Aa Pa KA -
“TA n. 2 7s AN ikan Nian an. za : 1P2
Pang Ti
"1 N a' PE 3 (
Up KA , , Tua Pen. " ps Y
In A3
2 w 5 X 4 enend 23 at Kia 21 15 pan
4 2 Na” uk AP aan An 3 MBA ai
1 » M3 Gas & 0 Vr RUP aa aa &
e 2 £ aa » H8 h - "D SEP EK 2 2
n “ii Pe Ti v 2. Sin 3 we z
. Pat NN s3 in 1
. (- msh, ate ,
NN) NN PS “ si!
. 2 1 !, SOC”
. 2 Ss.
» , » »
8 8 ) S 8
— k Daya Dukung Vulayah Proyeksi Permukiman 2025
, AD, Pesisir Indonesia ProyeksiAr 2025 8
acad ., Las Segan makan Proyeksi Hutan 2025
, & ka Toak Rentan T8 Lgka Non Hutan
s.d . Fe (Proyeksi Per mukTaN 2025 Lg Sangat
120”0'0"E 124 00"E
4.3. Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Wilayah Sulawesi
Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Sulawesi tahun 2020-2024,
proyek prioritas strategis (Major Project) di wilayah Sulawesi adalah sebagai
berikut:
1) Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas: (a) Manado - Likupang dan (b)
Wakatobi;
2) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional;
3) Pengembangan Wilayah Metropolitan Makassar;
4) Pemulihan Pasca Bencana Kota Palu dan Sekitarnya;
5) Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah
Metropolitan Makassar;
6) Pembangunan KA Makasar-Parepare;
7) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: (a) Bitung dan (b)
Makassar;
8) Pembangunan Waduk Multiguna: (a) Kuwil Kawangkoan dan (b) Lolak;
9) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: (a)
Pulau Buton dan (b) Pulau Muna;
10) Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) di Sulawesi Selatan; dan
11) Pembangunan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Sulawesi
Selatan.
berkas 4, hlm. 226 OCRDalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Sulawesi tahun 2020-2024,
proyek prioritas strategis (Major Project) di wilayah Sulawesi adalah sebagai
berikut:
1) Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas: (a) Manado - Likupang dan (b)
Wakatobi;
2) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional;
3) Pengembangan Wilayah Metropolitan Makassar;
4) Pemulihan Pasca Bencana Kota Palu dan Sekitarnya;
5) Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah
Metropolitan Makassar;
6) Pembangunan KA Makasar-Parepare;
7) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: (a) Bitung dan (b)
Makassar;
8) Pembangunan Waduk Multiguna: (a) Kuwil Kawangkoan dan (b) Lolak;
9) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: (a)
Pulau Buton dan (b) Pulau Muna;
10) Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) di Sulawesi Selatan; dan
11) Pembangunan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Sulawesi
Selatan.
Gambar 4.6.
Peta Sebaran Rencana Major Project RPJMN 2020-2024 di Wilayah Sulawesi
“€
Kd
la . 7a
a , 8b 2
AN
4 $
x 3@
Pn & 9a
3 “5 , £
5 : t
ha 9b | ag.
10 "
berkas 4, hlm. 227Peta Sebaran Rencana Major Project RPJMN 2020-2024 di Wilayah Sulawesi
“€
Kd
la . 7a
a , 8b 2
AN
4 $
x 3@
Pn & 9a
3 “5 , £
5 : t
ha 9b | ag.
10 "
Sulawesi - 1
PULAU SULAWESI
Total
Indikasi
Pendanaan
2020-2024
2024 (Rp Miliar)*)
PP 5: Pembangunan Wilayah
Sulawesi
Laju pertumbuhan PDRB Sulawesi
(persen/tahun)
6,91 189.354,45
Share PDRB Wilayah Sulawesi (persen) 6,23
IPM Wilayah Sulawesi 69,41-75,83
Persentase penduduk miskin wilayah
Sulawesi (persen)
7,90
Provinsi Sulawesi Utara
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
>1
Percepatan Peningkatan Investasi
KEK Bitung
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Sulawesi Utara
>1
Pengembangan Pelabuhan Bitung
Terselenggaranya standardisasi dan
pengelolaan Pelabuhan Bitung (lokasi)
1
(selesai)
25.000 Sulawesi Utara Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Kemenhub, BUMN (Pelindo
IV), Swasta
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KEK
Bitung
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
29,25 Kota Bitung Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Fasilitasi koordinasi masalah
strategis di KEK
Jumlah koordinasi masalah strategis di
KEK
7 5,95 Prov. Sulawasi Utara Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal BKPM
Target
Lokasi Program K/L
MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024
MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
berkas 4, hlm. 228PULAU SULAWESI
Total
Indikasi
Pendanaan
2020-2024
2024 (Rp Miliar)*)
PP 5: Pembangunan Wilayah
Sulawesi
Laju pertumbuhan PDRB Sulawesi
(persen/tahun)
6,91 189.354,45
Share PDRB Wilayah Sulawesi (persen) 6,23
IPM Wilayah Sulawesi 69,41-75,83
Persentase penduduk miskin wilayah
Sulawesi (persen)
7,90
Provinsi Sulawesi Utara
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
>1
Percepatan Peningkatan Investasi
KEK Bitung
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Sulawesi Utara
>1
Pengembangan Pelabuhan Bitung
Terselenggaranya standardisasi dan
pengelolaan Pelabuhan Bitung (lokasi)
1
(selesai)
25.000 Sulawesi Utara Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Kemenhub, BUMN (Pelindo
IV), Swasta
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KEK
Bitung
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
29,25 Kota Bitung Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Fasilitasi koordinasi masalah
strategis di KEK
Jumlah koordinasi masalah strategis di
KEK
7 5,95 Prov. Sulawasi Utara Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal BKPM
Target
Lokasi Program K/L
MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024
MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Sulawesi - 2
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Percepatan Operasionalisasi KEK
Likupang/DPP Baru Manado -
Likupang
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Sulawesi Utara
>1
Jalan Akses Likupang (Dukungan
KPBU)
Panjang jalan yang dibangun (km) 120 Sulawesi Utara KPBU
Pembangunan PLTMG Minahasa Jumlah kapasitas pembangkit (MW) Prov. Sulawesi Utara PLN
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KEK
Likupang/DPP Baru Manado -
Likupang
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
3,25 Kab. Minahasa Utara Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kelapa Kawasan Karet (ha) 2.009,52 45,79
Provinsi Sulawesi Utara, Kab. Bolaang
Mongondow, Kab. Minahasa, Kab.
Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Utara,
Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab.
Minahasa Tenggara, Kab. Bolaang
Mongondow Selatan
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan lada, pala, dan cengkeh
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
berkas 4, hlm. 229Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Percepatan Operasionalisasi KEK
Likupang/DPP Baru Manado -
Likupang
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Sulawesi Utara
>1
Jalan Akses Likupang (Dukungan
KPBU)
Panjang jalan yang dibangun (km) 120 Sulawesi Utara KPBU
Pembangunan PLTMG Minahasa Jumlah kapasitas pembangkit (MW) Prov. Sulawesi Utara PLN
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KEK
Likupang/DPP Baru Manado -
Likupang
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
3,25 Kab. Minahasa Utara Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kelapa Kawasan Karet (ha) 2.009,52 45,79
Provinsi Sulawesi Utara, Kab. Bolaang
Mongondow, Kab. Minahasa, Kab.
Minahasa Selatan, Kab. Minahasa Utara,
Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab.
Minahasa Tenggara, Kab. Bolaang
Mongondow Selatan
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan lada, pala, dan cengkeh
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Sulawesi - 3
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha) 4.718,46 102,38
Provinsi Sulawesi Utara, Kab. Bolaang
Mongondow, Kab. Minahasa, Kab.
Kepualauan Sangihe, Kab. Kepualauan
Talaud, Kab. Minahasa Selatan, Kab.
Minahasa Utara, Kab. Bolaang
Mongondow Utara, Kab. Minahasa
Tenggara, Kab. Bolaang Mongondow
Selatan, Kab. Bolaang Mongondow Timur,
Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro,
Kota Bitung, Kota Tomohon
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kopi
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kopi Kawasan Kopi (ha) 744,25 47,01
Provinsi Sulawesi Utara, Kab. Bolaang
Mongondow, Kab. Minahasa
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kakao
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kakao Kawasan Kakao (ha) 311,04 25,03
Provinsi Sulawesi Utara, Kab. Bolaang
Mongondow
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikana tangkap nasional
(juta ton)
10,1
Provinsi Sulawesi Utara, a.l: Kota Manado,
Kota Bitung, Kab. Minahasa Tenggara,
Kab. Minahasa Utara
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan budidaya
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,6 Provinsi Sulawesi Utara, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Sulawesi
berkas 4, hlm. 230Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha) 4.718,46 102,38
Provinsi Sulawesi Utara, Kab. Bolaang
Mongondow, Kab. Minahasa, Kab.
Kepualauan Sangihe, Kab. Kepualauan
Talaud, Kab. Minahasa Selatan, Kab.
Minahasa Utara, Kab. Bolaang
Mongondow Utara, Kab. Minahasa
Tenggara, Kab. Bolaang Mongondow
Selatan, Kab. Bolaang Mongondow Timur,
Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro,
Kota Bitung, Kota Tomohon
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kopi
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kopi Kawasan Kopi (ha) 744,25 47,01
Provinsi Sulawesi Utara, Kab. Bolaang
Mongondow, Kab. Minahasa
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kakao
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kakao Kawasan Kakao (ha) 311,04 25,03
Provinsi Sulawesi Utara, Kab. Bolaang
Mongondow
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikana tangkap nasional
(juta ton)
10,1
Provinsi Sulawesi Utara, a.l: Kota Manado,
Kota Bitung, Kab. Minahasa Tenggara,
Kab. Minahasa Utara
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan budidaya
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,6 Provinsi Sulawesi Utara, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Sulawesi
Sulawesi - 4
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
ProP : Pengembangan Wilayah
Metropolitan Manado (Bimindo)
Kota Manado, Kab. Minahasa, Kota
Bitung, Kota Tomohon, Kab. Minahasa
Utara
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 Wilayah
Metropolitan
Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik
1 0,70 WM Manado, Provinsi Sulawesi Utara Program Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri
PLTS Rooftop Pembangunan PLTS Rooftop (MW) 87,50 Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energi
KESDM
Pembangunan instalasi Pengolah
Sampah menjadi Energi Listrik
(PSEL)
Jumlah instalasi PSEL (lokasi) 1 117,30 Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara Pemda (DAK)
Pengembangan Sistem Angkutan
umum massal perkotaan berbasis
jalan yang dikembangkan
Sistem angkutan massal perkotaan
berbasis jalan yang dikembangkan (BRT)
50 WM Manado, Provinsi Sulawesi Utara Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Bitung
Terselenggaranya standardisasi dan
pengelolaan Pelabuhan Bitung (lokasi)
1
(selesai)
25.000 Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Kemenhub, BUMN (Pelindo
IV), Swasta
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
322 569,30 Provinsi Sulawesi Utara Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Bangunan
Gedung dan Penataan Lingkungan
Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota) 5 50
Kota Manado, Kab. Minahasa, Kota
Bitung, Kota Tomohon, Kab. Minahasa
Utara (Provinsi Sulawesi Utara)
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Kota (SR)
787,13 Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR; APBD;
Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Permukiman (SR)
112,50 Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
DAK; Kementerian PUPR;
APBD; Masyarakat; Swasta
(CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
27,70
Kota Manado, Kab. Minahasa, Kota
Bitung, Kota Tomohon, Kab. Minahasa
Utara (Provinsi Sulawesi Utara)
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 142,56
Kota Tomohon, Kota Bitung, Provinsi
Sulawesi Utara
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR, KPBU,
APBD
berkas 4, hlm. 231Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
ProP : Pengembangan Wilayah
Metropolitan Manado (Bimindo)
Kota Manado, Kab. Minahasa, Kota
Bitung, Kota Tomohon, Kab. Minahasa
Utara
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 Wilayah
Metropolitan
Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik
1 0,70 WM Manado, Provinsi Sulawesi Utara Program Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri
PLTS Rooftop Pembangunan PLTS Rooftop (MW) 87,50 Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energi
KESDM
Pembangunan instalasi Pengolah
Sampah menjadi Energi Listrik
(PSEL)
Jumlah instalasi PSEL (lokasi) 1 117,30 Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara Pemda (DAK)
Pengembangan Sistem Angkutan
umum massal perkotaan berbasis
jalan yang dikembangkan
Sistem angkutan massal perkotaan
berbasis jalan yang dikembangkan (BRT)
50 WM Manado, Provinsi Sulawesi Utara Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Bitung
Terselenggaranya standardisasi dan
pengelolaan Pelabuhan Bitung (lokasi)
1
(selesai)
25.000 Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Kemenhub, BUMN (Pelindo
IV), Swasta
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
322 569,30 Provinsi Sulawesi Utara Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Bangunan
Gedung dan Penataan Lingkungan
Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota) 5 50
Kota Manado, Kab. Minahasa, Kota
Bitung, Kota Tomohon, Kab. Minahasa
Utara (Provinsi Sulawesi Utara)
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Kota (SR)
787,13 Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR; APBD;
Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Permukiman (SR)
112,50 Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
DAK; Kementerian PUPR;
APBD; Masyarakat; Swasta
(CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
27,70
Kota Manado, Kab. Minahasa, Kota
Bitung, Kota Tomohon, Kab. Minahasa
Utara (Provinsi Sulawesi Utara)
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 142,56
Kota Tomohon, Kota Bitung, Provinsi
Sulawesi Utara
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR, KPBU,
APBD
Sulawesi - 5
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
14,40 WM Manado, Provinsi Sulawesi Utara Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA)
Jumlah Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA) yang terbit tepat
waktu
1 3,17 WM Manado, Provinsi Sulawesi Utara Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
1043 desa
berkembang;
507 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN
0,51
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 7,92
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
Peningkatan Kesejahteraan dan
Tata Kelola di Kecamatan Lokasi
Prioritas di Provinsi Sulawesi
Utara
Jumlah kecamatan prioritas yang sarana
prasarana pelayanan dasar, ekonomi,
dan pemerintahan-nya tersedia di Prov
Sulawesi Utara (kecamatan)
14 37,74
Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa
Tabukan, Kec. Kandahe, Kec. Tahuna,
Kec. Tahuna Timur, Kec. Kep Marore,
Kec. Wori, Kec. Pinongaluman, Kec.
Siau Barat, Kec. Nanusa, Kec. Kabruan,
Kec. Melonguane, Kec. Damau, Kec.
Miangas
Pembangunan dan peningkatan
SPAM
Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM
(kecamatan)
14
Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan,
Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna
Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec.
Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec.
Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane,
Kec. Damau, Kec. Miangas
Pemerintah Daerah
berkas 4, hlm. 232Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
14,40 WM Manado, Provinsi Sulawesi Utara Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA)
Jumlah Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA) yang terbit tepat
waktu
1 3,17 WM Manado, Provinsi Sulawesi Utara Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
1043 desa
berkembang;
507 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN
0,51
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 7,92
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
Peningkatan Kesejahteraan dan
Tata Kelola di Kecamatan Lokasi
Prioritas di Provinsi Sulawesi
Utara
Jumlah kecamatan prioritas yang sarana
prasarana pelayanan dasar, ekonomi,
dan pemerintahan-nya tersedia di Prov
Sulawesi Utara (kecamatan)
14 37,74
Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa
Tabukan, Kec. Kandahe, Kec. Tahuna,
Kec. Tahuna Timur, Kec. Kep Marore,
Kec. Wori, Kec. Pinongaluman, Kec.
Siau Barat, Kec. Nanusa, Kec. Kabruan,
Kec. Melonguane, Kec. Damau, Kec.
Miangas
Pembangunan dan peningkatan
SPAM
Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM
(kecamatan)
14
Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan,
Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna
Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec.
Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec.
Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane,
Kec. Damau, Kec. Miangas
Pemerintah Daerah
Sulawesi - 6
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Rehabilitasi Kantor Camat dan
Kantor Desa
Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor
Camat dan Kantor Desa nya dibangun
(kecamatan)
14
Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan,
Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna
Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec.
Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec.
Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane,
Kec. Damau, Kec. Miangas
Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana
kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan sarpras
kesehatan (kecamatan)
14
Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan,
Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna
Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec.
Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec.
Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane,
Kec. Damau, Kec. Miangas
Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan alat-
alat kesehatan (kecamatan)
14
Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan,
Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna
Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec.
Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec.
Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane,
Kec. Damau, Kec. Miangas
Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi
prasarana belajar
jumlah kecamatan yang prasarana
belajarnya dibangun/direhabilitasi
(kecamatan)
14
Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan,
Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna
Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec.
Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec.
Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane,
Kec. Damau, Kec. Miangas
Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar
Jumlah kecamatan yang difasilitasi
pengadaan sarana belajar (kecamatan)
14
Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan,
Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna
Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec.
Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec.
Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane,
Kec. Damau, Kec. Miangas
Pemerintah Daerah
berkas 4, hlm. 233Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Rehabilitasi Kantor Camat dan
Kantor Desa
Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor
Camat dan Kantor Desa nya dibangun
(kecamatan)
14
Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan,
Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna
Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec.
Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec.
Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane,
Kec. Damau, Kec. Miangas
Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana
kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan sarpras
kesehatan (kecamatan)
14
Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan,
Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna
Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec.
Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec.
Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane,
Kec. Damau, Kec. Miangas
Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan alat-
alat kesehatan (kecamatan)
14
Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan,
Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna
Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec.
Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec.
Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane,
Kec. Damau, Kec. Miangas
Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi
prasarana belajar
jumlah kecamatan yang prasarana
belajarnya dibangun/direhabilitasi
(kecamatan)
14
Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan,
Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna
Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec.
Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec.
Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane,
Kec. Damau, Kec. Miangas
Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar
Jumlah kecamatan yang difasilitasi
pengadaan sarana belajar (kecamatan)
14
Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan,
Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna
Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec.
Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec.
Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane,
Kec. Damau, Kec. Miangas
Pemerintah Daerah
Sulawesi - 7
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan dan pengembangan
prasarana SMK
Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-
nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)
14
Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan,
Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna
Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec.
Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec.
Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane,
Kec. Damau, Kec. Miangas
Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
5 0,72
Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan,
Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna
Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec.
Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec.
Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane,
Kec. Damau, Kec. Miangas
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energ
Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di lokasi
prioritas pulau kecil terluar:
Provinsi Sulawesi Utara (Kab.
Kepulauan Sangihe, Kab. Sitaro,
Kab. Minahasa Utara, Kab.
Kepulauan Talaud)
Tambahan debit air baku di lokasi prioritas
pulau kecil terluar (m3/detik)
0,00 23,62
Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Sitaro,
Kab. Minahasa Utara, Kab. Kepulauan
Talaud
Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Kementerian PUPR
Pembangunan PLTS Rooftop Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun 13,20
Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan,
Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna
Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec.
Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec.
Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane,
Kec. Damau, Kec. Miangas
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
2 0,20
Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan,
Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna
Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec.
Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec.
Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane,
Kec. Damau, Kec. Miangas
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pulau-pulau kecil/terluar yang
tersedia infrastruktur kelautan dan
perikanan
Jumlah pulau-pulau kecil /terluar yang
dibangun sarana prasarananya (pulau)
8 60
Pulau Mantehage, Pulau Kawio, Pulau
kawaluso, Pulau Miangas, Pulau Marore,
Pulau Marampit, Pulau Kakarotan, Pulau
Kabaruan
Program Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
berkas 4, hlm. 234Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan dan pengembangan
prasarana SMK
Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-
nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)
14
Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan,
Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna
Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec.
Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec.
Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane,
Kec. Damau, Kec. Miangas
Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
5 0,72
Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan,
Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna
Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec.
Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec.
Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane,
Kec. Damau, Kec. Miangas
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energ
Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di lokasi
prioritas pulau kecil terluar:
Provinsi Sulawesi Utara (Kab.
Kepulauan Sangihe, Kab. Sitaro,
Kab. Minahasa Utara, Kab.
Kepulauan Talaud)
Tambahan debit air baku di lokasi prioritas
pulau kecil terluar (m3/detik)
0,00 23,62
Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Sitaro,
Kab. Minahasa Utara, Kab. Kepulauan
Talaud
Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Kementerian PUPR
Pembangunan PLTS Rooftop Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun 13,20
Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan,
Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna
Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec.
Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec.
Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane,
Kec. Damau, Kec. Miangas
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
2 0,20
Kec. Tabukan Utara, Kec. Nusa Tabukan,
Kec. Kandahe, Kec. Tahuna, Kec. Tahuna
Timur, Kec. Kep Marore, Kec. Wori, Kec.
Pinongaluman, Kec. Siau Barat, Kec.
Nanusa, Kec. Kabruan, Kec. Melonguane,
Kec. Damau, Kec. Miangas
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pulau-pulau kecil/terluar yang
tersedia infrastruktur kelautan dan
perikanan
Jumlah pulau-pulau kecil /terluar yang
dibangun sarana prasarananya (pulau)
8 60
Pulau Mantehage, Pulau Kawio, Pulau
kawaluso, Pulau Miangas, Pulau Marore,
Pulau Marampit, Pulau Kakarotan, Pulau
Kabaruan
Program Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Sulawesi - 8
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Tahuna
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tahuna
0,53 29,98 Kabupeten Kep Sangihe
Revitalisasi Pasar Rakyat yang
Dikelola Koperasi di Daerah
Tertinggal, Perbatasan, & Rawan
Bencana
Jumlah (unit) pasar rakyat yang
direvitalisasi
1 2 Kabupeten Kep Sangihe
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis
Usaha Mikro
Kementerian Perdagangan
BAKTI SINYAL/ LASTMILE Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi) 1 4 Kabupeten Kep Sangihe Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
10 1,44 Kabupeten Kep Sangihe
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Kapal perikanan bantuan yang terbangun Jumlah Kapal perikanan bantuan yang terbangun Kabupeten Kep Sangihe Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pengembangan pelabuhan laut
Tahuna
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
22,50 Kabupeten Kep Sangihe
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Pelabuhan dan Pengerukan
Kementerian Perhubungan
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar
Gas Untuk Nelayan
Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan
Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi
20 0,04 Kabupeten Kep Sangihe Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
2 0,20 Kabupeten Kep Sangihe Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
2 0,67 Kabupeten Kep Sangihe Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Melonguane
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN
Melonguane
0,48 64,81 Kabupeten Kep Talaud
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Talaud yang mandiri
(Skala) Tingkat kemandirian Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Talaud
5 10,96 Kepulauan Talaud Program Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Revitalisasi Pasar Rakyat yang
Dikelola Koperasi di Daerah
Tertinggal, Perbatasan, & Rawan
Bencana
Jumlah (unit) pasar rakyat yang
direvitalisasi
1 2 Kepulauan Talaud
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis
Usaha Mikro
Kementerian Perdagangan
berkas 4, hlm. 235Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Tahuna
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tahuna
0,53 29,98 Kabupeten Kep Sangihe
Revitalisasi Pasar Rakyat yang
Dikelola Koperasi di Daerah
Tertinggal, Perbatasan, & Rawan
Bencana
Jumlah (unit) pasar rakyat yang
direvitalisasi
1 2 Kabupeten Kep Sangihe
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis
Usaha Mikro
Kementerian Perdagangan
BAKTI SINYAL/ LASTMILE Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi) 1 4 Kabupeten Kep Sangihe Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
10 1,44 Kabupeten Kep Sangihe
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Kapal perikanan bantuan yang terbangun Jumlah Kapal perikanan bantuan yang terbangun Kabupeten Kep Sangihe Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pengembangan pelabuhan laut
Tahuna
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
22,50 Kabupeten Kep Sangihe
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Pelabuhan dan Pengerukan
Kementerian Perhubungan
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar
Gas Untuk Nelayan
Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan
Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi
20 0,04 Kabupeten Kep Sangihe Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
2 0,20 Kabupeten Kep Sangihe Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
2 0,67 Kabupeten Kep Sangihe Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Melonguane
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN
Melonguane
0,48 64,81 Kabupeten Kep Talaud
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Talaud yang mandiri
(Skala) Tingkat kemandirian Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Talaud
5 10,96 Kepulauan Talaud Program Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Revitalisasi Pasar Rakyat yang
Dikelola Koperasi di Daerah
Tertinggal, Perbatasan, & Rawan
Bencana
Jumlah (unit) pasar rakyat yang
direvitalisasi
1 2 Kepulauan Talaud
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis
Usaha Mikro
Kementerian Perdagangan
Sulawesi - 9
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Rehabilitasi/Pengembangan
Bandara Melongguane
Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan
rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan
40 Sulawesi Utara Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kementerian Perhubungan
BAKTI SINYAL/ LASTMILE Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi) 1 4 Kepulauan Talaud Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
10 1,44 Kepulauan Talaud
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Fasilitasi Kapal perikanan bantuan
yang terbangun termasuk di daerah
perbatasan
Jumlah (unit) Kapal perikanan bantuan
yang terbangun termasuk di daerah
perbatasan
5,50 Kepulauan Talaud Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar
Gas Untuk Nelayan
Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan
Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi
20 0,04 Kepulauan Talaud Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
2 0,20 Kepulauan Talaud Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
2 0,67 Kepulauan Talaud Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 65,16 255,03
Bolaang Mongondow, Bolaang
Mongondow Selatan, Bolaang
Mongondow Timur, Bolaang Mongondow
Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan
Talaud, Kotamobagu, Minahasa,
Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara,
Minahasa Utara, Siau Tagulandang
Biaro, DPP Manado-Likupang
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Desa Wisata (DEWI)
Jumlah desa yang dibangun sarana dan
prasarananya untuk mendukung destinasi
wisata (desa)
3 16,91 DPP Manado-Likupang Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
berkas 4, hlm. 236Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Rehabilitasi/Pengembangan
Bandara Melongguane
Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan
rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan
40 Sulawesi Utara Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kementerian Perhubungan
BAKTI SINYAL/ LASTMILE Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi) 1 4 Kepulauan Talaud Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
10 1,44 Kepulauan Talaud
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Fasilitasi Kapal perikanan bantuan
yang terbangun termasuk di daerah
perbatasan
Jumlah (unit) Kapal perikanan bantuan
yang terbangun termasuk di daerah
perbatasan
5,50 Kepulauan Talaud Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar
Gas Untuk Nelayan
Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan
Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi
20 0,04 Kepulauan Talaud Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
2 0,20 Kepulauan Talaud Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
2 0,67 Kepulauan Talaud Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 65,16 255,03
Bolaang Mongondow, Bolaang
Mongondow Selatan, Bolaang
Mongondow Timur, Bolaang Mongondow
Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan
Talaud, Kotamobagu, Minahasa,
Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara,
Minahasa Utara, Siau Tagulandang
Biaro, DPP Manado-Likupang
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Desa Wisata (DEWI)
Jumlah desa yang dibangun sarana dan
prasarananya untuk mendukung destinasi
wisata (desa)
3 16,91 DPP Manado-Likupang Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Sulawesi - 10
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
362 29,54
Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa Utara, Siau
Tagulandang Biaro
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51
Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa Utara, Siau
Tagulandang Biaro
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0 0,27
Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa Utara, Siau
Tagulandang Biaro
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,08
Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa Utara, Siau
Tagulandang Biaro
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26
Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa Utara, Siau
Tagulandang Biaro
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 237Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
362 29,54
Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa Utara, Siau
Tagulandang Biaro
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51
Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa Utara, Siau
Tagulandang Biaro
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0 0,27
Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa Utara, Siau
Tagulandang Biaro
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,08
Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa Utara, Siau
Tagulandang Biaro
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26
Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa Utara, Siau
Tagulandang Biaro
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 11
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
362 60,88
Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa Utara, Siau
Tagulandang Biaro
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
494 137,98
Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa Utara, Siau
Tagulandang Biaro
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
4 0,59
Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa Utara, Siau
Tagulandang Biaro
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa Utara, Siau
Tagulandang Biaro
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1 1,27
Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa Utara, Siau
Tagulandang Biaro
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
berkas 4, hlm. 238Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
362 60,88
Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa Utara, Siau
Tagulandang Biaro
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
494 137,98
Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa Utara, Siau
Tagulandang Biaro
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
4 0,59
Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa Utara, Siau
Tagulandang Biaro
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa Utara, Siau
Tagulandang Biaro
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1 1,27
Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow
Selatan, Bolaang Mongondow Timur,
Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan
Sangihe, Kepulauan Talaud, Kotamobagu,
Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa
Tenggara, Minahasa Utara, Siau
Tagulandang Biaro
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Sulawesi - 12
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
2 0,30
Bolaang Mongondow Utara, Bolaang
Mongondow
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Minahasa Utara
Indeks Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Kab. Minahasa Utara
45.00 127,7 Kab. Minahasa Utara
1. Program Pengembangan Pariwisata
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan
3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
4. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian Pariwisata
2. Kementerian Pertanian
3. Kemendesa PDTT
4. Kementerian ESDM
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
172 81,88 Kab. Minahasa Utara
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
3 1,75 Kab. Minahasa Utara
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Penerapan Sustainable Tourism
Practices Di Destinasi Utama dan
Prioritas
Jumlah destinasi pariwisata utama dan
prioritas yang menerapkan Sustainable
Tourism Practices (destinasi)
1 3,00 Kab. Minahasa Utara Program Pengembangan Pariwisata Kementerian Pariwisata
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
1 0,84 Kab. Minahasa Utara Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,18 Kab. Minahasa Utara Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
1 40,00 Kab. Minahasa Utara Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
132.387 97,0 Sulawesi Utara Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,32
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
43,5
Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
berkas 4, hlm. 239Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
2 0,30
Bolaang Mongondow Utara, Bolaang
Mongondow
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Minahasa Utara
Indeks Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Kab. Minahasa Utara
45.00 127,7 Kab. Minahasa Utara
1. Program Pengembangan Pariwisata
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan
3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
4. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian Pariwisata
2. Kementerian Pertanian
3. Kemendesa PDTT
4. Kementerian ESDM
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
172 81,88 Kab. Minahasa Utara
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
3 1,75 Kab. Minahasa Utara
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Penerapan Sustainable Tourism
Practices Di Destinasi Utama dan
Prioritas
Jumlah destinasi pariwisata utama dan
prioritas yang menerapkan Sustainable
Tourism Practices (destinasi)
1 3,00 Kab. Minahasa Utara Program Pengembangan Pariwisata Kementerian Pariwisata
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
1 0,84 Kab. Minahasa Utara Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,18 Kab. Minahasa Utara Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
1 40,00 Kab. Minahasa Utara Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
132.387 97,0 Sulawesi Utara Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,32
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
43,5
Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
Sulawesi - 13
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
87
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima
berbasis elektronik
6.475
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
87
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
8
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
Provinsi Sulawesi Utara
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
1.215
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
2 0,56 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Data Geospasial Dasar Skala 1:5000 (km²) 2.800 52,84 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 :
5000 (km²)
2.800 19,68 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
800 5,62 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 240Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
87
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima
berbasis elektronik
6.475
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
87
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
8
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
Provinsi Sulawesi Utara
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
1.215
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
2 0,56 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Data Geospasial Dasar Skala 1:5000 (km²) 2.800 52,84 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 :
5000 (km²)
2.800 19,68 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
800 5,62 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 14
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
16 0,18 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
penyusunan Perda dan Perkada
6 0,08 Pusat dan regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
16 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
(2) Jumlah daerah yang
mengimplementasikan Kesepakatan dan
Perjanjian Kerja Sama
2 3,21
berkas 4, hlm. 241Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
16 0,18 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
penyusunan Perda dan Perkada
6 0,08 Pusat dan regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
16 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
(2) Jumlah daerah yang
mengimplementasikan Kesepakatan dan
Perjanjian Kerja Sama
2 3,21
Sulawesi - 15
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan daya saing sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,87 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
3 0,86 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
58
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah
(%)
100 3,15
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
16 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Trantibum
16 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 242Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan daya saing sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,87 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
3 0,86 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
58
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah
(%)
100 3,15
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
16 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Trantibum
16 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 16
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Bencana
16 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
16 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Daerah yang belanja APBD nya berorientasi
pada pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan SPM
16 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM
di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Penerapan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan
PATEN
1 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
42 0,84
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,26
Pusat
(Alokasi Kemendagri)
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
16 0,27
Pusat
(Alokasi Kemendagri)
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan
inovasi daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis
urusan pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 243Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Bencana
16 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
16 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Daerah yang belanja APBD nya berorientasi
pada pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan SPM
16 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM
di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Penerapan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan
PATEN
1 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
42 0,84
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,26
Pusat
(Alokasi Kemendagri)
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
16 0,27
Pusat
(Alokasi Kemendagri)
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan
inovasi daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis
urusan pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 17
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
5 0,07
Pusat
(Alokasi Kemendagri)
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi
pemerintahan daerah (strategi
inovasi daerah dan manajemen
pembangunan daerah perbatasan)
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
manajemen inovasi daerah di wilayah
perbatasan
12 0,17 Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
16 0,66
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
15 0,28 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
16 0,86 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
16 0,18 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
16 0,18
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
16 0,18 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 244Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
5 0,07
Pusat
(Alokasi Kemendagri)
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi
pemerintahan daerah (strategi
inovasi daerah dan manajemen
pembangunan daerah perbatasan)
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
manajemen inovasi daerah di wilayah
perbatasan
12 0,17 Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
16 0,66
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
15 0,28 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
16 0,86 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
16 0,18 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
16 0,18
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
16 0,18 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 18
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
16 0,14 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
16 0,18
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
16 0,24 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 50,39 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 245Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
16 0,14 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
16 0,18
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
16 0,24 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 50,39 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 19
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
6 5 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah provinsi yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
1 1,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
132.387 97,00 Sulawesi Utara Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 22.112 0,42 Sulawesi Utara Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
14 32,10 Sulawesi Utara
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
berkas 4, hlm. 246Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
6 5 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah provinsi yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
1 1,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
132.387 97,00 Sulawesi Utara Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 22.112 0,42 Sulawesi Utara Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
14 32,10 Sulawesi Utara
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Sulawesi - 20
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
1 0,86 Sulawesi Utara Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
8 1,31 Sulawesi Utara Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bantuan Teknis Penyusunan RDTR di
Sekitar KI/KEK/KSPN
1,80 Sekitar Kawasan Pariwisata Likupang Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
8 0,91 Sulawesi Utara Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang
di Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
1 1,83 Sulawesi Utara Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Provinsi Sulawesi Tengah
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
>1
Fasilitasi Realisasi Investasi dan
Pembangunan KI/KEK Palu
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Sulawesi Tengah
>1
Rekonstruksi Pelabuhan Donggala
(PHLN)
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas
Pelabuhan (lokasi)
130,50 Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Pelabuhan dan Pengerukan
Kemenhub (PHLN)
Rekonstruksi Pelabuhan Wani
(PHLN)
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas
Pelabuhan (lokasi)
101,50 Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Pelabuhan dan Pengerukan
Kemenhub (PHLN)
Rekonstruksi Pelabuhan Pantoloan
(PHLN)
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas
Pelabuhan (lokasi)
812 Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Pelabuhan dan Pengerukan
Kemenhub (PHLN)
Jalan Penanganan Jalan dampak
bencana Palu
Panjang jalan yang dibangun (km) 1.218,70 Sulawesi Tengah Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
berkas 4, hlm. 247Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
1 0,86 Sulawesi Utara Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
8 1,31 Sulawesi Utara Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bantuan Teknis Penyusunan RDTR di
Sekitar KI/KEK/KSPN
1,80 Sekitar Kawasan Pariwisata Likupang Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
8 0,91 Sulawesi Utara Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang
di Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
1 1,83 Sulawesi Utara Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Provinsi Sulawesi Tengah
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
>1
Fasilitasi Realisasi Investasi dan
Pembangunan KI/KEK Palu
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Sulawesi Tengah
>1
Rekonstruksi Pelabuhan Donggala
(PHLN)
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas
Pelabuhan (lokasi)
130,50 Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Pelabuhan dan Pengerukan
Kemenhub (PHLN)
Rekonstruksi Pelabuhan Wani
(PHLN)
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas
Pelabuhan (lokasi)
101,50 Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Pelabuhan dan Pengerukan
Kemenhub (PHLN)
Rekonstruksi Pelabuhan Pantoloan
(PHLN)
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas
Pelabuhan (lokasi)
812 Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Pelabuhan dan Pengerukan
Kemenhub (PHLN)
Jalan Penanganan Jalan dampak
bencana Palu
Panjang jalan yang dibangun (km) 1.218,70 Sulawesi Tengah Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Sulawesi - 21
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pengembangan Bandara Mutiara
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
245 Sulawesi Tengah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KI/KEK
Palu
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
29,25 Kota Palu Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Pembangunan PLTU Palu III Jumlah kapasitas pembangkit (MW) Kota palu PLN
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan kakao
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kakao Kawasan Kakao (ha) 996,44 79,37
Provinsi Sulawesi Tengah, Kab. Sigi, Kab.
Donggala, Kab. Parigi Moutong
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan lada, pala, dan cengkeh
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha) 316,41 6,84
Provinsi Sulawesi Tengah,Kab. Donggala,
Kab. Banggai Kepulauan, Kab. Toli toli
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kopi
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kopi Kawasan Kopi (ha) 867,94 54,95
Provinsi Sulawesi Tengah, Kab. Sigi, Kab.
Poso
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
berkas 4, hlm. 248Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pengembangan Bandara Mutiara
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
245 Sulawesi Tengah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KI/KEK
Palu
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
29,25 Kota Palu Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Pembangunan PLTU Palu III Jumlah kapasitas pembangkit (MW) Kota palu PLN
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan kakao
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kakao Kawasan Kakao (ha) 996,44 79,37
Provinsi Sulawesi Tengah, Kab. Sigi, Kab.
Donggala, Kab. Parigi Moutong
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan lada, pala, dan cengkeh
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha) 316,41 6,84
Provinsi Sulawesi Tengah,Kab. Donggala,
Kab. Banggai Kepulauan, Kab. Toli toli
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kopi
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kopi Kawasan Kopi (ha) 867,94 54,95
Provinsi Sulawesi Tengah, Kab. Sigi, Kab.
Poso
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Sulawesi - 22
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Kawasan Kelapa Kawasan Karet (ha) 1542,99 35,41
Provinsi Sulawesi Tengah, Kab. Banggai,
Kab. Poso, Kab. Donggala, Kab. Toli Toli,
Kab. Buol, Kab. Tojo Una Una
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan
nikel
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Optimalisasi produksi nikel jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan
bijih besi
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Optimalisasi produksi bijih besi jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan
pertambangan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Optimalisasi produksi batubara jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan
gas bumi
jumlah produksi (Ton) Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikana tangkap nasional
(juta ton)
10,10 Provinsi Sulawesi Tengah Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan budidaya
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,60 Provinsi Sulawesi Tengah Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Sulawesi
berkas 4, hlm. 249Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Kawasan Kelapa Kawasan Karet (ha) 1542,99 35,41
Provinsi Sulawesi Tengah, Kab. Banggai,
Kab. Poso, Kab. Donggala, Kab. Toli Toli,
Kab. Buol, Kab. Tojo Una Una
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan
nikel
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Optimalisasi produksi nikel jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan
bijih besi
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Optimalisasi produksi bijih besi jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan
pertambangan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Optimalisasi produksi batubara jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan
gas bumi
jumlah produksi (Ton) Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikana tangkap nasional
(juta ton)
10,10 Provinsi Sulawesi Tengah Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan budidaya
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,60 Provinsi Sulawesi Tengah Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Sulawesi
Sulawesi - 23
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil
Kota Palu
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi
untuk Rumah Tangga melalui
KPBU
Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas
Kota (KPBU)
2.120,20 Provinsi Sulawesi Tengah KPBU
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
381,50 674,49 Provinsi Sulawesi Tengah Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
10,90 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Permukiman
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Permukiman (SR)
139,08 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
DAK; Kementerian PUPR;
APBD; Masyarakat; Swasta
(CSR)
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
95,20 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
1043 desa
berkembang;
507 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
0
(seluruh
daerah
tertinggal
terentaskan)
Prov. Sulawesi Tengah: Kab. Tojo Una-
una, Sigi, Donggala
Penurunan Angka Kemiskinan Desa 0,12
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
59,29 128,74
Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Buol,
Kab. Poso, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab.
Parigi Moutong
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian ATR/BPN
berkas 4, hlm. 250Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil
Kota Palu
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi
untuk Rumah Tangga melalui
KPBU
Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas
Kota (KPBU)
2.120,20 Provinsi Sulawesi Tengah KPBU
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
381,50 674,49 Provinsi Sulawesi Tengah Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
10,90 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Permukiman
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Permukiman (SR)
139,08 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
DAK; Kementerian PUPR;
APBD; Masyarakat; Swasta
(CSR)
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
95,20 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
1043 desa
berkembang;
507 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
0
(seluruh
daerah
tertinggal
terentaskan)
Prov. Sulawesi Tengah: Kab. Tojo Una-
una, Sigi, Donggala
Penurunan Angka Kemiskinan Desa 0,12
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
59,29 128,74
Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Buol,
Kab. Poso, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab.
Parigi Moutong
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian ATR/BPN
Sulawesi - 24
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Percepatan Pembangunan daerah
tertinggal di Provinsi Sulawesi
Tengah
1. Penduduk miskin di daerah tertinggal
2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal
1.16,2 -
16,7%
2. 69,7 - 70,2
1.654,96 Kab. Tojo Una-una, Sigi, Donggala
1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi;
2. Program Pengembangan Daerah Tertinggal;
3. Program Pengembangan Daerah Tertentu;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Fakir Miskin;
6. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro;
7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
8. Program Pengelolaan Ruang Laut
1. Kementerian ESDM;
2. Kementerian Desa
PDTT;
3. Kementerian Sosial;
4. Kementerian KUKM;
5. Kementerian PUPR
Penyediaan Akses Listrik Jumlah akses listrik yang tersedia 2 2,84 Kab. Tojo Una-una
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energi
Kementerian ESDM
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dan Aparatur Pemda Dalam
Penanggulangan Bencana Di
Daerah Tertinggal
Jumlah masyarakat terdampak bencana
yang ditingkatkan kapasitasnya dalam
peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)
289 7,39 Kab. Donggala, Tojo Una-una, Sigi Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di Daerah Tertinggal
3,60 Kab. Sigi, Donggala, Tojo Una-una Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Literasi Digital Pemasaran Produk
Unggulan Daerah Tertinggal
Persentase kenaikan volume penjualan
produk unggulan daerah tertinggal yang
dipasarkan melalui platform digital
3 Kab. Sigi, Donggala, Tojo Una-una Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih dan Sanitasi
di Daerah Tertinggal
Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih
dan Sanitasi yang Dibangun dan
Fungsional di daerah tertinggal
4,90 Kab. Sigi, Tojo Una-una Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Desa strategis di Daerah Tertinggal
Panjang Jalan Desa Strategis yang
dibangun/ditingkatkan dan fungsional di
Daerah Tertinggal (km)
3 Kab. Sigi Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pengembangan desa wisata dalam
mendukung 14 KSPN
Persentase peningkatan kunjungan
wisawatan ke desa wisata di daerah
tertinggal
20 10
Kab. Tojo Una-una (KSPN Togean-Tomini
dskt);
Kab. Sigi (KSPN Lore Lindu dskt dan
KSPN Lore Lindu dskt)
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kerja di Daerah Tertinggal
Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan
Kapasitasnya di Daerah Tertinggal
44 1,77 Kab. Tojo Una-una, Donggala, Sigi Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
berkas 4, hlm. 251Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Percepatan Pembangunan daerah
tertinggal di Provinsi Sulawesi
Tengah
1. Penduduk miskin di daerah tertinggal
2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal
1.16,2 -
16,7%
2. 69,7 - 70,2
1.654,96 Kab. Tojo Una-una, Sigi, Donggala
1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi;
2. Program Pengembangan Daerah Tertinggal;
3. Program Pengembangan Daerah Tertentu;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Fakir Miskin;
6. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro;
7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
8. Program Pengelolaan Ruang Laut
1. Kementerian ESDM;
2. Kementerian Desa
PDTT;
3. Kementerian Sosial;
4. Kementerian KUKM;
5. Kementerian PUPR
Penyediaan Akses Listrik Jumlah akses listrik yang tersedia 2 2,84 Kab. Tojo Una-una
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energi
Kementerian ESDM
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dan Aparatur Pemda Dalam
Penanggulangan Bencana Di
Daerah Tertinggal
Jumlah masyarakat terdampak bencana
yang ditingkatkan kapasitasnya dalam
peningkatan ekonomi keluarga (livelihood)
289 7,39 Kab. Donggala, Tojo Una-una, Sigi Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di Daerah Tertinggal
3,60 Kab. Sigi, Donggala, Tojo Una-una Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Literasi Digital Pemasaran Produk
Unggulan Daerah Tertinggal
Persentase kenaikan volume penjualan
produk unggulan daerah tertinggal yang
dipasarkan melalui platform digital
3 Kab. Sigi, Donggala, Tojo Una-una Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih dan Sanitasi
di Daerah Tertinggal
Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih
dan Sanitasi yang Dibangun dan
Fungsional di daerah tertinggal
4,90 Kab. Sigi, Tojo Una-una Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Desa strategis di Daerah Tertinggal
Panjang Jalan Desa Strategis yang
dibangun/ditingkatkan dan fungsional di
Daerah Tertinggal (km)
3 Kab. Sigi Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pengembangan desa wisata dalam
mendukung 14 KSPN
Persentase peningkatan kunjungan
wisawatan ke desa wisata di daerah
tertinggal
20 10
Kab. Tojo Una-una (KSPN Togean-Tomini
dskt);
Kab. Sigi (KSPN Lore Lindu dskt dan
KSPN Lore Lindu dskt)
Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kerja di Daerah Tertinggal
Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan
Kapasitasnya di Daerah Tertinggal
44 1,77 Kab. Tojo Una-una, Donggala, Sigi Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Sulawesi - 25
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
dan pemerintah daerah di daerah
rawan konflik
Jumlah Masyarakat dan Pemerintah
Daerah yang Ditingkatkan Kapasitasnya di
Daerah Tertentu Rawan Konflik
78 2,08 Kab. Donggala Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat
(KPM)
42.046 630,69 Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial
Pemberian Modal usaha bagi
penduduk miskin dan rentan
Jumlah keluarga penerima manfaat yang
memperoleh bantuan usaha ekonomi
produktif
225 2,50 Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una Program Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh Bantuan Sosial Pangan
melalui Kartu Sembako Murah (KPM)
53.673 434,75 Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una Program Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
Revitalisasi pasar rakyat yang
dikelola koperasi di daerah
tertinggal, perbatasan dan pasca
bencana
2 Kab. Sigi, Donggala
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis
Usaha Mikro
Kementerian KUKM
Penyediaan air baku di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
*indikatif pendanaan masih bersifat
total seluruh daerah 3T di setiap
provinsi
Tambahan debit air baku di daerah 3T
(m3/detik)
259,43 Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una* Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Pulau-pulau kecil/terluar yang
tersedia infrastruktur kelautan dan
perikanan
Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang
dibangun sarana prasarananya (pulau)
1 7,50 Pulau Lingayan Program Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Peningkatan Kesejahteraan dan
Tata Kelola di Kecamatan Lokasi
Prioritas
Jumlah kecamatan prioritas yang sarana
prasarana pelayanan dasar, ekonomi,
dan pemerintahan-nya tersedia di Prov
Sulawesi Tengah (kecamatan)
3 12,10
Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli
Utara, Kec. Dako Pemean
Pembangunan dan peningkatan
SPAM
Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM
(kecamatan)
Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara,
Kec. Dako Pemean
Pemerintah Daerah
berkas 4, hlm. 252Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
dan pemerintah daerah di daerah
rawan konflik
Jumlah Masyarakat dan Pemerintah
Daerah yang Ditingkatkan Kapasitasnya di
Daerah Tertentu Rawan Konflik
78 2,08 Kab. Donggala Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat
(KPM)
42.046 630,69 Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial
Pemberian Modal usaha bagi
penduduk miskin dan rentan
Jumlah keluarga penerima manfaat yang
memperoleh bantuan usaha ekonomi
produktif
225 2,50 Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una Program Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh Bantuan Sosial Pangan
melalui Kartu Sembako Murah (KPM)
53.673 434,75 Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una Program Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
Revitalisasi pasar rakyat yang
dikelola koperasi di daerah
tertinggal, perbatasan dan pasca
bencana
2 Kab. Sigi, Donggala
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis
Usaha Mikro
Kementerian KUKM
Penyediaan air baku di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
*indikatif pendanaan masih bersifat
total seluruh daerah 3T di setiap
provinsi
Tambahan debit air baku di daerah 3T
(m3/detik)
259,43 Kab. Donggala, Sigi, Tojo Una-una* Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Pulau-pulau kecil/terluar yang
tersedia infrastruktur kelautan dan
perikanan
Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang
dibangun sarana prasarananya (pulau)
1 7,50 Pulau Lingayan Program Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Peningkatan Kesejahteraan dan
Tata Kelola di Kecamatan Lokasi
Prioritas
Jumlah kecamatan prioritas yang sarana
prasarana pelayanan dasar, ekonomi,
dan pemerintahan-nya tersedia di Prov
Sulawesi Tengah (kecamatan)
3 12,10
Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli
Utara, Kec. Dako Pemean
Pembangunan dan peningkatan
SPAM
Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM
(kecamatan)
Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara,
Kec. Dako Pemean
Pemerintah Daerah
Sulawesi - 26
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Rehabilitasi Kantor Camat dan
Kantor Desa
Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor
Camat dan Kantor Desa nya dibangun
(kecamatan)
3
Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara,
Kec. Dako Pemean
Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana
kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan sarpras
kesehatan (kecamatan)
3
Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara,
Kec. Dako Pemean
Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan alat-
alat kesehatan (kecamatan)
3
Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara,
Kec. Dako Pemean
Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi
prasarana belajar
jumlah kecamatan yang prasarana
belajarnya dibangun/direhabilitasi
(kecamatan)
3
Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara,
Kec. Dako Pemean
Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar
Jumlah kecamatan yang difasilitasi
pengadaan sarana belajar (kecamatan)
3
Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara,
Kec. Dako Pemean
Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan
prasarana SMK
Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-
nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)
3
Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara,
Kec. Dako Pemean
Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
3 0,432
Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara,
Kec. Dako Pemean
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energ
Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di lokasi
prioritas pulau kecil terluar:
Provinsi Sulawesi Tengah (Kab. Toli-
Toli)
Tambahan debit air baku di lokasi prioritas
pulau kecil terluar (m3/detik)
4,97 Kab. Toli-Toli Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Kementerian PUPR
Pembangunan PLTS Rooftop Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun 6,60
Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara,
Kec. Dako Pemean
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
1 0,10
Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara,
Kec. Dako Pemean
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 63,7 301,57
Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala, Morowali,
Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso,
Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 253Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Rehabilitasi Kantor Camat dan
Kantor Desa
Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor
Camat dan Kantor Desa nya dibangun
(kecamatan)
3
Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara,
Kec. Dako Pemean
Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana
kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan sarpras
kesehatan (kecamatan)
3
Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara,
Kec. Dako Pemean
Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan alat-
alat kesehatan (kecamatan)
3
Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara,
Kec. Dako Pemean
Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi
prasarana belajar
jumlah kecamatan yang prasarana
belajarnya dibangun/direhabilitasi
(kecamatan)
3
Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara,
Kec. Dako Pemean
Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar
Jumlah kecamatan yang difasilitasi
pengadaan sarana belajar (kecamatan)
3
Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara,
Kec. Dako Pemean
Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan
prasarana SMK
Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-
nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)
3
Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara,
Kec. Dako Pemean
Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
3 0,432
Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara,
Kec. Dako Pemean
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energ
Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di lokasi
prioritas pulau kecil terluar:
Provinsi Sulawesi Tengah (Kab. Toli-
Toli)
Tambahan debit air baku di lokasi prioritas
pulau kecil terluar (m3/detik)
4,97 Kab. Toli-Toli Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Kementerian PUPR
Pembangunan PLTS Rooftop Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun 6,60
Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara,
Kec. Dako Pemean
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
1 0,10
Kec. Dampali Utara, Kec. Toli-Toli Utara,
Kec. Dako Pemean
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 63,7 301,57
Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala, Morowali,
Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso,
Sigi, Tojo Una-Una, Toli-Toli
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Sulawesi - 27
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
221 39,99
Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo
Una-Una, Toli-Toli
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51
Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo
Una-Una, Toli-Toli
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0 0,27
Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo
Una-Una, Toli-Toli
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,08
Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo
Una-Una, Toli-Toli
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26
Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo
Una-Una, Toli-Toli
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
221 83,03
Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo
Una-Una, Toli-Toli
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
604 168,76
Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo
Una-Una, Toli-Toli
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
4 0,62
Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo
Una-Una, Toli-Toli
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo
Una-Una, Toli-Toli
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
berkas 4, hlm. 254Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
221 39,99
Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo
Una-Una, Toli-Toli
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51
Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo
Una-Una, Toli-Toli
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0 0,27
Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo
Una-Una, Toli-Toli
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,08
Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo
Una-Una, Toli-Toli
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26
Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo
Una-Una, Toli-Toli
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
221 83,03
Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo
Una-Una, Toli-Toli
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
604 168,76
Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo
Una-Una, Toli-Toli
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
4 0,62
Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo
Una-Una, Toli-Toli
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo
Una-Una, Toli-Toli
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Sulawesi - 28
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1 1,27
Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo
Una-Una, Toli-Toli
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
2 0,30 Banggai, Parigi Moutong Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Morowali, Buol, dan Poso
Indeks Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Kab. Morowali, Kab. Buol
dan Kab. Poso
35.00; 67.00;
60.00
310,30
Kab. Morowali, Kab.Buol, dan Kab.
Poso
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
3. Program Pengembangan Pariwisata
4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan
5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
6. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian Kelautan
dan Perikanan
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Pertanian
4. Kemendesa PDTT
5. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang
terbangun
Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang terbangun
(unit)
30 Kab. Poso dan Kab. Morowali Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya
Jumlah bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya yang didistribusikan
(paket)
5 Kab. Poso dan Kab. Morowali Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan
sentra kuliner
Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner
yang terbangun
Kab. Poso dan Kab. Morowali
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Penerapan Sustainable Tourism
Practices Di Destinasi Utama dan
Prioritas
Jumlah destinasi pariwisata utama dan
prioritas yang menerapkan Sustainable
Tourism Practices (destinasi)
1 3 Kab. Poso Program Pengembangan Pariwisata Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
172 81,88 Kab.Buol
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
1 Kab.Buol
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
berkas 4, hlm. 255Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1 1,27
Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai
Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali
Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo
Una-Una, Toli-Toli
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
2 0,30 Banggai, Parigi Moutong Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Morowali, Buol, dan Poso
Indeks Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Kab. Morowali, Kab. Buol
dan Kab. Poso
35.00; 67.00;
60.00
310,30
Kab. Morowali, Kab.Buol, dan Kab.
Poso
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
3. Program Pengembangan Pariwisata
4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan
5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
6. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian Kelautan
dan Perikanan
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Pertanian
4. Kemendesa PDTT
5. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang
terbangun
Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang terbangun
(unit)
30 Kab. Poso dan Kab. Morowali Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya
Jumlah bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya yang didistribusikan
(paket)
5 Kab. Poso dan Kab. Morowali Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan
sentra kuliner
Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner
yang terbangun
Kab. Poso dan Kab. Morowali
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Penerapan Sustainable Tourism
Practices Di Destinasi Utama dan
Prioritas
Jumlah destinasi pariwisata utama dan
prioritas yang menerapkan Sustainable
Tourism Practices (destinasi)
1 3 Kab. Poso Program Pengembangan Pariwisata Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
172 81,88 Kab.Buol
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
1 Kab.Buol
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Sulawesi - 29
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
3 2,52 Kab. Morowali, Kab.Buol, dan Kab. Poso Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan, Pengembagan dan
Rehabilitasi Sarana Prasarana
Ekonomi di Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang dibangun,
dikembangkan, dan direhabilitasi sarana
prasarana ekonomi di kawasan
perdesaannya (kawasan)
1 15,86 Kab.Buol Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,54 Kab. Morowali, Kab.Buol, dan Kab. Poso Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Kawasan Perdesaan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
Jumlah kawasan yang memiliki potensi
SDA Unggulan yang dikembangkan dan
dikelola dengan pendekatan lingkungan
hidup berkelanjutan (kaawasan)
1 8,62 Kab.Buol Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
3 120 Kab. Morowali, Kab.Buol, dan Kab. Poso Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
337.110 305 Sulawesi Tengah Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Palolo, Bungku, Air
Terang, Tampolore, Padauloyo,
dan Bahari Tomini Raya
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi
Tengah
59,29 128,74
Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Buol,
Kab. Poso, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab.
Parigi Moutong
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
1 52,90
Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Buol, Kab.
Poso, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab. Parigi
Moutong
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
287,70 1,55
Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Poso, dan
Kab. Parigi Moutong
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
berkas 4, hlm. 256Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
3 2,52 Kab. Morowali, Kab.Buol, dan Kab. Poso Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan, Pengembagan dan
Rehabilitasi Sarana Prasarana
Ekonomi di Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang dibangun,
dikembangkan, dan direhabilitasi sarana
prasarana ekonomi di kawasan
perdesaannya (kawasan)
1 15,86 Kab.Buol Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,54 Kab. Morowali, Kab.Buol, dan Kab. Poso Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Kawasan Perdesaan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
Jumlah kawasan yang memiliki potensi
SDA Unggulan yang dikembangkan dan
dikelola dengan pendekatan lingkungan
hidup berkelanjutan (kaawasan)
1 8,62 Kab.Buol Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
3 120 Kab. Morowali, Kab.Buol, dan Kab. Poso Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
337.110 305 Sulawesi Tengah Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Palolo, Bungku, Air
Terang, Tampolore, Padauloyo,
dan Bahari Tomini Raya
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi
Tengah
59,29 128,74
Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Buol,
Kab. Poso, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab.
Parigi Moutong
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
1 52,90
Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Buol, Kab.
Poso, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab. Parigi
Moutong
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
287,70 1,55
Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Poso, dan
Kab. Parigi Moutong
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sulawesi - 30
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
5 66,22
Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Buol, Kab.
Poso, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab. Parigi
Moutong
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)
3 6,42
Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Buol, Kab.
Poso, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab. Parigi
Moutong
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
90 0,83
Kab. Sigi, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab.
Parigi Moutong
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
287,70 0,82
Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Poso, dan
Kab. Parigi Moutong
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
90
Kab. Sigi, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab.
Parigi Moutong
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Pemulihan Pasca Bencana Daerah
Terdampak di Kota Palu dan
Sekitarnya
Persentase pelayanan publik yang
berhasil dipulihkan (persen)
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi,
dan Donggala
Pembangunan Ruang SD dan Kelas
Baru
Unit Sekolah Baru Yang dibangun 725,35
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin
*indikasi pendanaan masih
merupakan total di 34 provinsi
Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang
Mendapat Bantuan Tunai Bersyarat
10.000.000
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala*
Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
*indikasi pendanaan masih
merupakan total di 11 Provinsi;
182 Kab/Kota
Keluarga Miskin dan Rentan yang
Memperoleh Bantuan Sosial Pangan (KPM)
melalui Kartu Sembako Murah
4.847.877
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala*
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
Bantuan Sosial Bangunan Rumah
Tidak Layak Huni
*indikasi pendanaan masih
merupakan total di 34 provinsi
KPM Yang Memperoleh Bantuan
Rehabilitasi Rumah
6.000
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala*
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
berkas 4, hlm. 257Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
5 66,22
Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Buol, Kab.
Poso, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab. Parigi
Moutong
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)
3 6,42
Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Buol, Kab.
Poso, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab. Parigi
Moutong
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
90 0,83
Kab. Sigi, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab.
Parigi Moutong
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
287,70 0,82
Kab. Sigi, Kab. Morowali, Kab. Poso, dan
Kab. Parigi Moutong
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
90
Kab. Sigi, Kab. Tojo Una-Una, dan Kab.
Parigi Moutong
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Pemulihan Pasca Bencana Daerah
Terdampak di Kota Palu dan
Sekitarnya
Persentase pelayanan publik yang
berhasil dipulihkan (persen)
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi,
dan Donggala
Pembangunan Ruang SD dan Kelas
Baru
Unit Sekolah Baru Yang dibangun 725,35
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala
Program Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin
*indikasi pendanaan masih
merupakan total di 34 provinsi
Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang
Mendapat Bantuan Tunai Bersyarat
10.000.000
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala*
Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
*indikasi pendanaan masih
merupakan total di 11 Provinsi;
182 Kab/Kota
Keluarga Miskin dan Rentan yang
Memperoleh Bantuan Sosial Pangan (KPM)
melalui Kartu Sembako Murah
4.847.877
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala*
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
Bantuan Sosial Bangunan Rumah
Tidak Layak Huni
*indikasi pendanaan masih
merupakan total di 34 provinsi
KPM Yang Memperoleh Bantuan
Rehabilitasi Rumah
6.000
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala*
Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial
Sulawesi - 31
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Revitalisasi pasar rakyat yang
dikelola koperasi di daerah
tertinggal, perbatasan dan pasca
bencana
Jumlah Pasar yang Direvitalisasi 2 10
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala
Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
Kementerian Koperasi dan
UKM
Pembangunan PSU Rumah Umum
Provinsi sulawesi tengah dukungan
rehabilitasi rumah rusak berat
Jumlah Rumah Umum Layak Huni yang
Difasilitasi Melalui Bantuan PSU Rumah
Umum
2000 3.749
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala
Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Pemberdayaan Perumahan
Swadaya
Jumlah Rumah Swadaya yang
Ditingkatkan Kualitasnya
1000 2.100
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala
Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (Pembangunan Baru)
Jumlah Rumah Swadaya yang Dibangun
Baru
150 375
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala
Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Pembangunan Jamban/MCK Desa Sistem Pengelolaan Air Limbah 25 21
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
SPAL Kawasan Huntap Tondo
(7500 KK)
Jumlah rumah tangga yang terlayani
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusat Skala Permukiman
13
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
SPAL Kawasan Huntap Petobo
(2700 KK)
Jumlah rumah tangga yang terlayani
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusat Skala Permukiman
97,22
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Pembangunan TPA Sampah
Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota yang terbangun
37,34
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM
Jumlah kapasitas produksi unit SPAM
baru
120 3264,80
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Perbaikan Hilir Sungai Palu
Panjang sungai yang dinormalisasi dan
tanggul yang dibangun/ditingkatkan (km)
20,64
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala
Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Layanan pemulihan pascabencana
bidang pemulihan bidang sosial
ekonomi
Layanan pemulihan dan peningkatan
ekonomi di Daerah Pascabencana
4 7
Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala,
Kabupaten Parigi Moutong, Kota Palu
Program Penanggulangan Bencana BNPB
Layanan pendampingan pemulihan
Pascabencana Bidang Fisik
Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Bidang Fisik
1 2,50 Provinsi Sulawesi Tengah Program Penanggulangan Bencana BNPB
Jalan Penanganan Jalan dampak
bencana Palu
Panjang jalan yang dibangun (km) 1218,71 Sulawesi Tengah Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR (PHLN)
berkas 4, hlm. 258Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Revitalisasi pasar rakyat yang
dikelola koperasi di daerah
tertinggal, perbatasan dan pasca
bencana
Jumlah Pasar yang Direvitalisasi 2 10
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala
Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
Kementerian Koperasi dan
UKM
Pembangunan PSU Rumah Umum
Provinsi sulawesi tengah dukungan
rehabilitasi rumah rusak berat
Jumlah Rumah Umum Layak Huni yang
Difasilitasi Melalui Bantuan PSU Rumah
Umum
2000 3.749
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala
Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Pemberdayaan Perumahan
Swadaya
Jumlah Rumah Swadaya yang
Ditingkatkan Kualitasnya
1000 2.100
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala
Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (Pembangunan Baru)
Jumlah Rumah Swadaya yang Dibangun
Baru
150 375
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala
Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Pembangunan Jamban/MCK Desa Sistem Pengelolaan Air Limbah 25 21
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
SPAL Kawasan Huntap Tondo
(7500 KK)
Jumlah rumah tangga yang terlayani
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusat Skala Permukiman
13
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
SPAL Kawasan Huntap Petobo
(2700 KK)
Jumlah rumah tangga yang terlayani
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusat Skala Permukiman
97,22
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Pembangunan TPA Sampah
Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota yang terbangun
37,34
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Pembangunan SPAM
Jumlah kapasitas produksi unit SPAM
baru
120 3264,80
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Perbaikan Hilir Sungai Palu
Panjang sungai yang dinormalisasi dan
tanggul yang dibangun/ditingkatkan (km)
20,64
Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Sigi, dan
Donggala
Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Layanan pemulihan pascabencana
bidang pemulihan bidang sosial
ekonomi
Layanan pemulihan dan peningkatan
ekonomi di Daerah Pascabencana
4 7
Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala,
Kabupaten Parigi Moutong, Kota Palu
Program Penanggulangan Bencana BNPB
Layanan pendampingan pemulihan
Pascabencana Bidang Fisik
Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Bidang Fisik
1 2,50 Provinsi Sulawesi Tengah Program Penanggulangan Bencana BNPB
Jalan Penanganan Jalan dampak
bencana Palu
Panjang jalan yang dibangun (km) 1218,71 Sulawesi Tengah Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR (PHLN)
Sulawesi - 32
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 Jembatan yang dibangun (lokasi) 325 Kota Palu Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR (PHLN)
Rehabilitasi dan Penggantian
Jembatan Sulawesi Tengah
Jembatan yang dibangun (lokasi) 23,19 Kota Palu Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR (PHLN)
Rekonstruksi Gedung Anutapura
Medical Centre (AMC) RSUD
Anutapura
227,70 Kota Palu
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR (PHLN)
Rekonstruksi IAIN Palu Rekonstruksi Kampus 1 IAIN 119,30 Kota Palu
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR (PHLN)
Pembangunan IPA New Pasigala
Terlayaninya sistem penyediaan air minum
untuk masyarakat terdampak bencana
100 Kabupaten Sigi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR (PHLN)
Pembangunan Jaringain Distribusi
Air Minum
Terlayaninya sistem penyediaan air minum
untuk masyarakat terdampak bencana
301,80 Kota Palu, Kabupaten Sigi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR (PHLN)
Pengembangan Bandara Mutiara
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
245 Sulawesi Tengah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Rekonstruksi Pelabuhan Pantoloan
(PHLN)
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas
Pelabuhan (lokasi)
812 Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Pelabuhan dan Pengerukan
Kemenhub (PHLN)
Rekonstruksi Pelabuhan Donggala
(PHLN)
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas
Pelabuhan (lokasi)
130,50 Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Pelabuhan dan Pengerukan
Kemenhub (PHLN)
Rekonstruksi Pelabuhan Wani
(PHLN)
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas
Pelabuhan (lokasi)
101,50 Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Pelabuhan dan Pengerukan
Kemenhub (PHLN)
Penyiapan/ penataan lokasi
berjualan bagi pelaku usaha mikro,
koperasi terdampak bencana
Jumlah pelaku usaha mikro, koperasi yang
direlokasi/ditempatkan beserta dukungan
sarana tempat berjualan
150 2,50 Taman Kota Kaombona Palu
Dinas Koperasi, UMKM dan
Tenaga Kerja Kota Palu;
Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Sulteng
Peningkatan kemampuan berusaha
bagi pelaku usaha mikro dan
Koperasi terdampak bencana
Jumlah pelaku usaha mikro, koperasi yang
mendapatkan dukungan peralatan /modal
kerja
50 7,50 Kota Palu
Dinas Koperasi, UMKM dan
Tenaga Kerja Kota Palu;
Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Sulteng
berkas 4, hlm. 259Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Rekonstruksi Jembatan Palu 4 Jembatan yang dibangun (lokasi) 325 Kota Palu Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR (PHLN)
Rehabilitasi dan Penggantian
Jembatan Sulawesi Tengah
Jembatan yang dibangun (lokasi) 23,19 Kota Palu Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR (PHLN)
Rekonstruksi Gedung Anutapura
Medical Centre (AMC) RSUD
Anutapura
227,70 Kota Palu
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR (PHLN)
Rekonstruksi IAIN Palu Rekonstruksi Kampus 1 IAIN 119,30 Kota Palu
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR (PHLN)
Pembangunan IPA New Pasigala
Terlayaninya sistem penyediaan air minum
untuk masyarakat terdampak bencana
100 Kabupaten Sigi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR (PHLN)
Pembangunan Jaringain Distribusi
Air Minum
Terlayaninya sistem penyediaan air minum
untuk masyarakat terdampak bencana
301,80 Kota Palu, Kabupaten Sigi
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR (PHLN)
Pengembangan Bandara Mutiara
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
245 Sulawesi Tengah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Rekonstruksi Pelabuhan Pantoloan
(PHLN)
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas
Pelabuhan (lokasi)
812 Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Pelabuhan dan Pengerukan
Kemenhub (PHLN)
Rekonstruksi Pelabuhan Donggala
(PHLN)
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas
Pelabuhan (lokasi)
130,50 Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Pelabuhan dan Pengerukan
Kemenhub (PHLN)
Rekonstruksi Pelabuhan Wani
(PHLN)
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas
Pelabuhan (lokasi)
101,50 Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Pelabuhan dan Pengerukan
Kemenhub (PHLN)
Penyiapan/ penataan lokasi
berjualan bagi pelaku usaha mikro,
koperasi terdampak bencana
Jumlah pelaku usaha mikro, koperasi yang
direlokasi/ditempatkan beserta dukungan
sarana tempat berjualan
150 2,50 Taman Kota Kaombona Palu
Dinas Koperasi, UMKM dan
Tenaga Kerja Kota Palu;
Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Sulteng
Peningkatan kemampuan berusaha
bagi pelaku usaha mikro dan
Koperasi terdampak bencana
Jumlah pelaku usaha mikro, koperasi yang
mendapatkan dukungan peralatan /modal
kerja
50 7,50 Kota Palu
Dinas Koperasi, UMKM dan
Tenaga Kerja Kota Palu;
Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Sulteng
Sulawesi - 33
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peningkatan kemampuan berusaha
bagi pelaku usaha mikro dan
Koperasi terdampak bencana
Jumlah pelaku usaha mikro,koperasi yang
mendapatkan pelatihan
150 2,50 Kota Palu
Dinas Koperasi, UMKM dan
Tenaga Kerja Kota Palu;
Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Sulteng
Pemulihan Sektor Transportasi
PersentaseKonsistensi pelaksanaan
kebijakan dan strategi pemulihan, kegiatan
prioritas, dan pendanaan dengan rencana
aksi rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana;
35,10 Wilayah Kota Palu
Dinas Pekerjaan Umum
Kota Palu
Membuka akses dan jalur jalan
utama untuk pengembangan
wilayah (Jembatan IV dan
Jembatan V) serta wilayah hunian
baru;
Persentase Koordinasi antara pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat yang
menghasilkan sinkronisasi perencanaan
dan penganggaran;
Wilayah Kota Palu
Dinas Pekerjaan Umum
Kota Palu
Melaksanakan rehabilitasi
prasarana terkait dengan akses
masuk antara lain terminal,
pelabuhan laut dan bandara udara
beserta jaringan pendukungnya;
Persentase Partisipasi melalui mekanisme
konsultasi yang menjaring aspirasi
masyarakat penerima manfaat;
Wilayah Kota Palu
Dinas Pekerjaan Umum
Kota Palu
Merehabilitasi fasilitas
telekomunikasi yang ada dan/ atau
membangun fasilitas baru yang
tahan terhadap potensi bencana di
masa depan.
Persentase Kapasitas lembaga pelaksana
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
dalam perencanaan dan pelaksanaan
rehabilitasi melalui laporan keuangan dan
laporan kinerja, serta kapasitas pemerintah
dan masyarakat dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana; dan Potensi
keberlanjutan dalam kerangka
pembangunan jangka menengah dan
jangka panjang
Wilayah Kota Palu
Dinas Pekerjaan Umum
Kota Palu
Melaksanakan pembangunan
infrastruktur air minum, sanitasi,
drainase, dan persampahan
terpadu pada kawasan Huntara
dan Huntap
Persentase infrastruktur air minum,
sanitasi, drainase, dan persampahan
terpadu pada kawasan Huntara dan
Huntap terbangun
25 7,52 Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
Dinas Pekerjaan Umum
Kota Palu
berkas 4, hlm. 260Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peningkatan kemampuan berusaha
bagi pelaku usaha mikro dan
Koperasi terdampak bencana
Jumlah pelaku usaha mikro,koperasi yang
mendapatkan pelatihan
150 2,50 Kota Palu
Dinas Koperasi, UMKM dan
Tenaga Kerja Kota Palu;
Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Sulteng
Pemulihan Sektor Transportasi
PersentaseKonsistensi pelaksanaan
kebijakan dan strategi pemulihan, kegiatan
prioritas, dan pendanaan dengan rencana
aksi rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana;
35,10 Wilayah Kota Palu
Dinas Pekerjaan Umum
Kota Palu
Membuka akses dan jalur jalan
utama untuk pengembangan
wilayah (Jembatan IV dan
Jembatan V) serta wilayah hunian
baru;
Persentase Koordinasi antara pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat yang
menghasilkan sinkronisasi perencanaan
dan penganggaran;
Wilayah Kota Palu
Dinas Pekerjaan Umum
Kota Palu
Melaksanakan rehabilitasi
prasarana terkait dengan akses
masuk antara lain terminal,
pelabuhan laut dan bandara udara
beserta jaringan pendukungnya;
Persentase Partisipasi melalui mekanisme
konsultasi yang menjaring aspirasi
masyarakat penerima manfaat;
Wilayah Kota Palu
Dinas Pekerjaan Umum
Kota Palu
Merehabilitasi fasilitas
telekomunikasi yang ada dan/ atau
membangun fasilitas baru yang
tahan terhadap potensi bencana di
masa depan.
Persentase Kapasitas lembaga pelaksana
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
dalam perencanaan dan pelaksanaan
rehabilitasi melalui laporan keuangan dan
laporan kinerja, serta kapasitas pemerintah
dan masyarakat dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana; dan Potensi
keberlanjutan dalam kerangka
pembangunan jangka menengah dan
jangka panjang
Wilayah Kota Palu
Dinas Pekerjaan Umum
Kota Palu
Melaksanakan pembangunan
infrastruktur air minum, sanitasi,
drainase, dan persampahan
terpadu pada kawasan Huntara
dan Huntap
Persentase infrastruktur air minum,
sanitasi, drainase, dan persampahan
terpadu pada kawasan Huntara dan
Huntap terbangun
25 7,52 Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
Dinas Pekerjaan Umum
Kota Palu
Sulawesi - 34
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pemulihan 5 Sektor Akibat
Bencana di Kabupaten Sigi
Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana 21,08 Kabupaten Sigi Pemerintah Kabupaten Sigi
Pemulihan 5 Sektor Akibat
Bencana di Kabupaten Donggala
Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana 4,80 Kabupaten Donggala
Pemerintah Kabupaten
Donggala
Pemulihan pascabencana di
Provinsi Sulawesi Tengah
Terpulihkannya 5 sektor di 4 Kab/Kota
pascabencana
6 Provinsi Sulawesi Tengah
Hibah Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pusat
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,32
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
43,5
Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
87
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
87
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima
berbasis elektronik
6.475
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
87
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
8
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Sulawesi Tengah
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
1.865
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
3 0,56 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 261Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pemulihan 5 Sektor Akibat
Bencana di Kabupaten Sigi
Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana 21,08 Kabupaten Sigi Pemerintah Kabupaten Sigi
Pemulihan 5 Sektor Akibat
Bencana di Kabupaten Donggala
Terpulihkannya Kab/Kota pascabencana 4,80 Kabupaten Donggala
Pemerintah Kabupaten
Donggala
Pemulihan pascabencana di
Provinsi Sulawesi Tengah
Terpulihkannya 5 sektor di 4 Kab/Kota
pascabencana
6 Provinsi Sulawesi Tengah
Hibah Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pusat
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,32
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
43,5
Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
87
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
87
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima
berbasis elektronik
6.475
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
87
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
8
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Sulawesi Tengah
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
1.865
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
3 0,56 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 35
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
4,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
14 0,16 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
penyusunan Perda dan Perkada
6 0,08 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
14 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 262Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
4,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
14 0,16 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
penyusunan Perda dan Perkada
6 0,08 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
14 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 36
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat
dan daerah
Jumlah regulasi yang mendukung
penyelarasan perencanaan pusat dan
daerah
1 0,25 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
(2) Jumlah daerah yang
mengimplementasikan Kesepakatan dan
Perjanjian Kerja Sama
1 4,93
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan daya saing sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
4 2,66 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
58
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya (%)
100 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 263Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat
dan daerah
Jumlah regulasi yang mendukung
penyelarasan perencanaan pusat dan
daerah
1 0,25 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
(2) Jumlah daerah yang
mengimplementasikan Kesepakatan dan
Perjanjian Kerja Sama
1 4,93
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan daya saing sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
4 2,66 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
58
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya (%)
100 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 37
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah
(%)
100 3,15
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
14 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Trantibum
14 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Bencana
14 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
14 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Daerah yang belanja APBD nya berorientasi
pada pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan SPM
14 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat pengembangan kompetensi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran
dalam hal penerapan SPM di
daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan
PATEN
14 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
43 1,73
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
16 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 264Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah
(%)
100 3,15
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
14 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Trantibum
14 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Bencana
14 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
14 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Daerah yang belanja APBD nya berorientasi
pada pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan SPM
14 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat pengembangan kompetensi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran
dalam hal penerapan SPM di
daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan
PATEN
14 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
43 1,73
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
16 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 38
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan
inovasi daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis
urusan pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
5 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi
pemerintahan daerah (strategi
inovasi daerah dan manajemen
pembangunan daerah perbatasan)
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
manajemen inovasi daerah di wilayah
perbatasan
14 1,06 Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
14 0,331
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,12 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
13 0,17 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
14 0,74 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
14 0,16 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
14 0,16
berkas 4, hlm. 265Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan
inovasi daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis
urusan pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
5 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Diklat manajemen strategi
pemerintahan daerah (strategi
inovasi daerah dan manajemen
pembangunan daerah perbatasan)
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
manajemen inovasi daerah di wilayah
perbatasan
14 1,06 Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
14 0,331
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,12 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
13 0,17 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
14 0,74 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
14 0,16 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
14 0,16
Sulawesi - 39
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
14 0,16 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
14 0,17 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
14 0,16
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
14 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 266Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
14 0,16 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
14 0,17 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
14 0,16
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
14 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 40
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 16,84 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
1 0,40 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
337.110 305 Sulawesi Tengah Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 275.632 4,16 Sulawesi Tengah Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
12 32,10 Sulawesi Tengah
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
berkas 4, hlm. 267Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 16,84 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
1 0,40 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
337.110 305 Sulawesi Tengah Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 275.632 4,16 Sulawesi Tengah Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
12 32,10 Sulawesi Tengah
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Sulawesi - 41
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
1 0,86 Sulawesi Tengah Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
8 1,31 Sulawesi Tengah Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
8 0,91 Sulawesi Tengah Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Provinsi Sulawesi Selatan
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
>1
Pembangunan DPP Baru Toraja-
Selayar-Makassar dan sekitarnya
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Sulawesi Selatan
>1
Pengembangan Pelabuhan
Makassar
Terselenggaranya standardisasi dan
pengelolaan Pelabuhan Makassar (lokasi)
1
(selesai)
10.000 Sulawesi Selatan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Kemenhub, BUMN (Pelindo
IV), Swasta
Pembangunan Jalur KA Makassar -
Pare Pare (Dukungan KPBU)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)
12
(selesai)
2.638,70 Sulawesi Selatan
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Perkeretaapian
Kemenhub (KPBU)
Pembangunan Jalur KA Makassar -
Pare Pare (Dukungan APBN)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)
12
(selesai)
3.790,40 Sulawesi Selatan
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Perkeretaapian
Kemenhub (KPBU)
Pengembangan Bandara
Hasanuddin
Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
250,00 Kota Makassar-Sulawesi Selatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub, BUMN
Pembangunan Bandara Buntu
Kunik
Bandara baru yang dibangun (lokasi) 131,10 Sulawesi Selatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Pembangunan PLTA Malea Jumlah kapasitas pembangkit (MW) Kab. Tana Toraja IPP
berkas 4, hlm. 268Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
1 0,86 Sulawesi Tengah Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
8 1,31 Sulawesi Tengah Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
8 0,91 Sulawesi Tengah Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Provinsi Sulawesi Selatan
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
>1
Pembangunan DPP Baru Toraja-
Selayar-Makassar dan sekitarnya
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Sulawesi Selatan
>1
Pengembangan Pelabuhan
Makassar
Terselenggaranya standardisasi dan
pengelolaan Pelabuhan Makassar (lokasi)
1
(selesai)
10.000 Sulawesi Selatan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Kemenhub, BUMN (Pelindo
IV), Swasta
Pembangunan Jalur KA Makassar -
Pare Pare (Dukungan KPBU)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)
12
(selesai)
2.638,70 Sulawesi Selatan
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Perkeretaapian
Kemenhub (KPBU)
Pembangunan Jalur KA Makassar -
Pare Pare (Dukungan APBN)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)
12
(selesai)
3.790,40 Sulawesi Selatan
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Perkeretaapian
Kemenhub (KPBU)
Pengembangan Bandara
Hasanuddin
Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
250,00 Kota Makassar-Sulawesi Selatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub, BUMN
Pembangunan Bandara Buntu
Kunik
Bandara baru yang dibangun (lokasi) 131,10 Sulawesi Selatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Pembangunan PLTA Malea Jumlah kapasitas pembangkit (MW) Kab. Tana Toraja IPP
Sulawesi - 42
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan PLTA Bakaru II Jumlah kapasitas pembangkit (MW) 140 Kab. Pinrang PLN
Pembangunan PLTA Poko Jumlah kapasitas pembangkit (MW) 130 Prov. Sulawesi Selatan PLN
Pembangunan PLTMG Selayar II Jumlah kapasitas pembangkit (MW) Kab. Kepulauan Selayar PLN
Pembangunan PLTG/MG/GU/MGU
Makassar
Jumlah kapasitas pembangkit (MW) Kota Makassar PLN
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) DPP Baru
Makassar-Selayar-Toraja dan
sekitarnya
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
9,75 Kota Makassar Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan
Perizinan KI Takalar
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Sulawesi Selatan
>1
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KI Takalar
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
13 Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Pembangunan Pusat Pengolahan
Limbah B3 Terpadu Wilayah
Sumapua
Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah
B3 terpadu untuk wilayah Sulawesi,
Maluku, dan Papua / Sumapapua (1 unit)
operasi 1.001
Sulawesi Selatan (Kab. Barru/Kab.
Pangkajene Kepulauan/Kab.
Bantaeng/Kab. Gowa)
KPBU
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
berkas 4, hlm. 269Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan PLTA Bakaru II Jumlah kapasitas pembangkit (MW) 140 Kab. Pinrang PLN
Pembangunan PLTA Poko Jumlah kapasitas pembangkit (MW) 130 Prov. Sulawesi Selatan PLN
Pembangunan PLTMG Selayar II Jumlah kapasitas pembangkit (MW) Kab. Kepulauan Selayar PLN
Pembangunan PLTG/MG/GU/MGU
Makassar
Jumlah kapasitas pembangkit (MW) Kota Makassar PLN
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) DPP Baru
Makassar-Selayar-Toraja dan
sekitarnya
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
9,75 Kota Makassar Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Kementerian Dalam Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan
Perizinan KI Takalar
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Sulawesi Selatan
>1
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KI Takalar
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
13 Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Pembangunan Pusat Pengolahan
Limbah B3 Terpadu Wilayah
Sumapua
Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah
B3 terpadu untuk wilayah Sulawesi,
Maluku, dan Papua / Sumapapua (1 unit)
operasi 1.001
Sulawesi Selatan (Kab. Barru/Kab.
Pangkajene Kepulauan/Kab.
Bantaeng/Kab. Gowa)
KPBU
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Sulawesi - 43
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pengembangan komoditas
unggulan kakao
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kakao Kawasan Kakao (ha) 575,40 45,79
Provinsi Sulawesi Selatan, Kab. Bone,
Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Tana
Toraja, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu
Timur
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kopi
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kopi Kawasan Kopi (ha) 1191,58 75,09
Provinsi Sulawesi Selatan, Kab. Enrekang,
Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan lada, pala, dan cengkeh
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha) 3643,09 18,89
Provinsi Sulawesi Selatan, Kab.
Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Sinjai,
Kab. Bone, Kab. Sopeng, Kab. Wajo, Kab.
Enrekang, Kab. Luwu, Kab. Tana Toraja,
Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kelapa Kawasan Karet (ha) 693,83 18,89
Provinsi Sulawesi Selatan, Kab.
Janeponto, Kab. Takalar, Kab. Wajo
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan tebu
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Tanaman Substitusi
Impor (Tebu)
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)
(ha)
382,01 18,89
Provinsi Sulawesi Selatan, Kab.
Janeponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab.
Bone, Kab. Wajo
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan
nikel
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
berkas 4, hlm. 270Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pengembangan komoditas
unggulan kakao
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kakao Kawasan Kakao (ha) 575,40 45,79
Provinsi Sulawesi Selatan, Kab. Bone,
Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Tana
Toraja, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu
Timur
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kopi
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kopi Kawasan Kopi (ha) 1191,58 75,09
Provinsi Sulawesi Selatan, Kab. Enrekang,
Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan lada, pala, dan cengkeh
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha) 3643,09 18,89
Provinsi Sulawesi Selatan, Kab.
Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Sinjai,
Kab. Bone, Kab. Sopeng, Kab. Wajo, Kab.
Enrekang, Kab. Luwu, Kab. Tana Toraja,
Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kelapa Kawasan Karet (ha) 693,83 18,89
Provinsi Sulawesi Selatan, Kab.
Janeponto, Kab. Takalar, Kab. Wajo
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan tebu
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Tanaman Substitusi
Impor (Tebu)
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)
(ha)
382,01 18,89
Provinsi Sulawesi Selatan, Kab.
Janeponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab.
Bone, Kab. Wajo
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan
nikel
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Sulawesi - 44
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Optimalisasi produksi nikel jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan
pertambangan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Optimalisasi produksi batubara jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan
gas bumi
jumlah produksi (Ton) Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikana tangkap nasional
(juta ton)
10,10
Provinsi Sulawesi Selatan, a.l: Kab.
Bulukumba, Kab. Bone, Kab. Sinjai
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan budidaya
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,60
Provinsi Sulawesi Selatan, a.l: Kab.
Takalar, kab. Wajo, Kab. Luwu
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan garam
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi garam jumlah produksi garam nasional (juta ton) 3,40 Provinsi Sulawesi Selatan Program Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Sulawesi
ProP : Pengembangan Wilayah
Metropolitan Makassar
(Mamminasata)
Kota Makassar, Kab. Takalar, Kab.
Maros, Kab. Gowa
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 Wilayah
Metropolitan
Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik
1 0,70 WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Program Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri
berkas 4, hlm. 271Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Optimalisasi produksi nikel jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan
pertambangan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Optimalisasi produksi batubara jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan
gas bumi
jumlah produksi (Ton) Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikana tangkap nasional
(juta ton)
10,10
Provinsi Sulawesi Selatan, a.l: Kab.
Bulukumba, Kab. Bone, Kab. Sinjai
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan budidaya
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,60
Provinsi Sulawesi Selatan, a.l: Kab.
Takalar, kab. Wajo, Kab. Luwu
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan garam
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi garam jumlah produksi garam nasional (juta ton) 3,40 Provinsi Sulawesi Selatan Program Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Sulawesi
ProP : Pengembangan Wilayah
Metropolitan Makassar
(Mamminasata)
Kota Makassar, Kab. Takalar, Kab.
Maros, Kab. Gowa
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 Wilayah
Metropolitan
Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik
1 0,70 WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Program Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri
Sulawesi - 45
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
PLTS Rooftop Pembangunan PLTS Rooftop (MW) 87,50 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energi
KESDM
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi
untuk Rumah Tangga melalui
KPBU
Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas
Kota (KPBU)
2.120,20 Provinsi Sulawesi Selatan KPBU
Pembangunan instalasi Pengolah
Sampah menjadi Energi Listrik
(PSEL)
Jumlah instalasi PSEL (lokasi) 1 117,30 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Pemda (DAK)
Pengembangan Sistem Angkutan
Umum Massal Perkotaan di 6 kota
metropolitan:
a. Pengembangan Angkutan Umum
Massal Perkotaaan Makassar
Berbasis Rel (APBN)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel (kota)
1
(selesai)
1.000 WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Perkeretaapian
Kemenhub, Pemda, KPBU
a. Pengembangan Angkutan Umum
Massal Perkotaaan Makassar
Berbasis Rel (KPBU)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel
1
(selesai)
1.000 WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Perkeretaapian
Kemenhub, Pemda, KPBU
b. Pengembangan Angkutan Umum
Massal Perkotaaan Makassar
Berbasis Jalan (APBN)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel (kota)
1 150 WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Kemenhub
b. Pengembangan Angkutan Umum
Massal Perkotaaan Makassar
Berbasis Jalan (APBD)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis jalan (kota)
1
(selesai)
510 WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Kemenhub, Pemda, KPBU
Pengembangan Pelabuhan
Makassar
Terselenggaranya standardisasi dan
pengelolaan Pelabuhan Makassar (lokasi)
1
(selesai)
10.000 WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Kemenhub, BUMN (Pelindo
IV), Swasta
Pembangunan Jalur KA Makassar -
Pare Pare (Dukungan KPBU)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)
12
(selesai)
2.638,70 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Perkeretaapian
Kemenhub, KPBU
Pembangunan Jalur KA Makassar -
Pare Pare (Dukungan APBN)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)
12
(selesai)
3.790,40 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Perkeretaapian
Kemenhub, KPBU
berkas 4, hlm. 272Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
PLTS Rooftop Pembangunan PLTS Rooftop (MW) 87,50 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energi
KESDM
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi
untuk Rumah Tangga melalui
KPBU
Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas
Kota (KPBU)
2.120,20 Provinsi Sulawesi Selatan KPBU
Pembangunan instalasi Pengolah
Sampah menjadi Energi Listrik
(PSEL)
Jumlah instalasi PSEL (lokasi) 1 117,30 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Pemda (DAK)
Pengembangan Sistem Angkutan
Umum Massal Perkotaan di 6 kota
metropolitan:
a. Pengembangan Angkutan Umum
Massal Perkotaaan Makassar
Berbasis Rel (APBN)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel (kota)
1
(selesai)
1.000 WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Perkeretaapian
Kemenhub, Pemda, KPBU
a. Pengembangan Angkutan Umum
Massal Perkotaaan Makassar
Berbasis Rel (KPBU)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel
1
(selesai)
1.000 WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Perkeretaapian
Kemenhub, Pemda, KPBU
b. Pengembangan Angkutan Umum
Massal Perkotaaan Makassar
Berbasis Jalan (APBN)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel (kota)
1 150 WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Kemenhub
b. Pengembangan Angkutan Umum
Massal Perkotaaan Makassar
Berbasis Jalan (APBD)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis jalan (kota)
1
(selesai)
510 WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Kemenhub, Pemda, KPBU
Pengembangan Pelabuhan
Makassar
Terselenggaranya standardisasi dan
pengelolaan Pelabuhan Makassar (lokasi)
1
(selesai)
10.000 WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
Kemenhub, BUMN (Pelindo
IV), Swasta
Pembangunan Jalur KA Makassar -
Pare Pare (Dukungan KPBU)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)
12
(selesai)
2.638,70 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Perkeretaapian
Kemenhub, KPBU
Pembangunan Jalur KA Makassar -
Pare Pare (Dukungan APBN)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)
12
(selesai)
3.790,40 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Perkeretaapian
Kemenhub, KPBU
Sulawesi - 46
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pengembangan Bandara
Hasanuddin
Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
250 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Pusat Pengembangan
Keahlian/Skill Development Center
(Fungsi Pendidikan)
Jumlah pusat pengembangan keahlian 1 12,50 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan
Produktivitas
Kemennaker
Jalan Tol Sulawesi
Panjang jalan tol Mamminasata yang
dibangun
6.000 WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan KPBU
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
1046,50 1.850,21 Provinsi Sulawesi Selatan Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Pembangunan Rumah Susun
Sewa/Milik Sederhana melalui
KPBU
Jumlah rumah susun yang dibiayai AP-nya
(unit)
175 WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan KPBU
Pembangunan Rumah Susun
Sewa/Milik Sederhana untuk MBR
oleh BUMN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
4.666,60 WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan BUMN
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Bangunan
Gedung dan Penataan Lingkungan
Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota) 4 40
Kota Makassar, Kab. Takalar, Kab. Maros,
Kab. Gowa (Provinsi Sulawesi Selatan)
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Pembangunan dan Peningkatan
SPAM
Pengembangan SPAM Regional
Mamminasata (lpd)
43,50 WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD
Penyelenggara SPAM
Jumlah PDAM yang menerapkan Smart
Grid Water Management
3,20
Kota Makassar, Kab. Takalar, Kab. Maros,
Kab. Gowa (Provinsi Sulawesi Selatan)
Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang
Handal dan Terintegrasi
KPBU
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD
Penyelenggara SPAM
Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air
Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)
0,80 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang
Handal dan Terintegrasi
KPBU
SPALD-T Skala Kota/Regional
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Kota (SR)
960,61 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR; APBD;
Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Permukiman (SR)
590,63
Kota Makassar Kab Gowa (Provinsi
Sulawesi Selatan)
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
DAK; Kementerian PUPR;
APBD; Masyarakat; Swasta
(CSR)
berkas 4, hlm. 273Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pengembangan Bandara
Hasanuddin
Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
250 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Pusat Pengembangan
Keahlian/Skill Development Center
(Fungsi Pendidikan)
Jumlah pusat pengembangan keahlian 1 12,50 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan
Produktivitas
Kemennaker
Jalan Tol Sulawesi
Panjang jalan tol Mamminasata yang
dibangun
6.000 WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan KPBU
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
1046,50 1.850,21 Provinsi Sulawesi Selatan Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Pembangunan Rumah Susun
Sewa/Milik Sederhana melalui
KPBU
Jumlah rumah susun yang dibiayai AP-nya
(unit)
175 WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan KPBU
Pembangunan Rumah Susun
Sewa/Milik Sederhana untuk MBR
oleh BUMN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
4.666,60 WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan BUMN
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Bangunan
Gedung dan Penataan Lingkungan
Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota) 4 40
Kota Makassar, Kab. Takalar, Kab. Maros,
Kab. Gowa (Provinsi Sulawesi Selatan)
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Pembangunan dan Peningkatan
SPAM
Pengembangan SPAM Regional
Mamminasata (lpd)
43,50 WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD
Penyelenggara SPAM
Jumlah PDAM yang menerapkan Smart
Grid Water Management
3,20
Kota Makassar, Kab. Takalar, Kab. Maros,
Kab. Gowa (Provinsi Sulawesi Selatan)
Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang
Handal dan Terintegrasi
KPBU
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD
Penyelenggara SPAM
Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air
Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)
0,80 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang
Handal dan Terintegrasi
KPBU
SPALD-T Skala Kota/Regional
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Kota (SR)
960,61 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR; APBD;
Masyarakat; Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Permukiman (SR)
590,63
Kota Makassar Kab Gowa (Provinsi
Sulawesi Selatan)
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
DAK; Kementerian PUPR;
APBD; Masyarakat; Swasta
(CSR)
Sulawesi - 47
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
35,90
Kota Makassar, Kab Gowa, Kab Takalar,
Kab Maros (Provinsi Sulawesi Selatan)
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 826,47 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR, KPBU,
APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan (TPST)
Jumlah TPST yang terbangun (unit) 227,80 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah TPS3R yang terbangun (unit) 8,94 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
DAK, Kementerian PUPR,
APBD
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
251,46 WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA)
Jumlah Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA) yang terbit tepat
waktu
1 13,48 WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil
(Sulawesi Selatan)
Kota Pare-pare, Kota Palopo
Pembangunan KA Makassar - Pare
Pare (KPBU)
Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang
dan Penumpang) dibangun (km)
12 2.613,70 Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Perkeretaapian
Kemenhub, KPBU
Pembangunan KA Makassar - Pare
Pare (APBN)
Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang
dan Penumpang) dibangun (km)
12 3.790,40 Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Perkeretaapian
Kemenhub, KPBU
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
26,60
Kota Palopo, Kota Pare-Pare (Provinsi
Sulawesi Selatan)
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 153,78
Kota Palopo, Kota Pare-Pare (Provinsi
Sulawesi Selatan)
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR, KPBU,
APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan (TPST)
Jumlah TPST yang terbangun (unit) 16,34 Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
1043 desa
berkembang;
507 desa
mandiri
berkas 4, hlm. 274Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
35,90
Kota Makassar, Kab Gowa, Kab Takalar,
Kab Maros (Provinsi Sulawesi Selatan)
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 826,47 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR, KPBU,
APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan (TPST)
Jumlah TPST yang terbangun (unit) 227,80 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah TPS3R yang terbangun (unit) 8,94 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
DAK, Kementerian PUPR,
APBD
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
251,46 WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA)
Jumlah Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA) yang terbit tepat
waktu
1 13,48 WM Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil
(Sulawesi Selatan)
Kota Pare-pare, Kota Palopo
Pembangunan KA Makassar - Pare
Pare (KPBU)
Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang
dan Penumpang) dibangun (km)
12 2.613,70 Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Perkeretaapian
Kemenhub, KPBU
Pembangunan KA Makassar - Pare
Pare (APBN)
Panjang Jalur Kereta Api (angkutan Barang
dan Penumpang) dibangun (km)
12 3.790,40 Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi
Perkeretaapian
Kemenhub, KPBU
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
26,60
Kota Palopo, Kota Pare-Pare (Provinsi
Sulawesi Selatan)
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 153,78
Kota Palopo, Kota Pare-Pare (Provinsi
Sulawesi Selatan)
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR, KPBU,
APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan (TPST)
Jumlah TPST yang terbangun (unit) 16,34 Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
1043 desa
berkembang;
507 desa
mandiri
Sulawesi - 48
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 9,22
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
58,11 88
Kab. Wajo, Kab. Luwu Utara, dan Kab.
Luwu Timur
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian ATR/BPN
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 66,13 358,84
Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu
Utara, Maros, Pangkajene dan
Kepulauan, Pinrang, Sidenreng
Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar,
Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo, DPP
Baru Makassar-Selayar-Toraja
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Desa Wisata (DEWI)
Jumlah desa yang dibangun sarana dan
prasarananya untuk mendukung destinasi
wisata (desa)
2 8,90 DPP Baru Makassar-Selayar-Toraja Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
111 44,61
Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51
Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 275Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 9,22
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
58,11 88
Kab. Wajo, Kab. Luwu Utara, dan Kab.
Luwu Timur
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian ATR/BPN
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 66,13 358,84
Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu
Utara, Maros, Pangkajene dan
Kepulauan, Pinrang, Sidenreng
Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar,
Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo, DPP
Baru Makassar-Selayar-Toraja
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Desa Wisata (DEWI)
Jumlah desa yang dibangun sarana dan
prasarananya untuk mendukung destinasi
wisata (desa)
2 8,90 DPP Baru Makassar-Selayar-Toraja Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
111 44,61
Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51
Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 49
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0,27
Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,08
Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26
Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
111 88,93
Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 276Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0,27
Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,08
Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26
Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
111 88,93
Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 50
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (oran)
740 206,60
Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
4 0,62
Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1 1,27
Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
2 0,30 Enrekang, Bone Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
berkas 4, hlm. 277Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (oran)
740 206,60
Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
4 0,62
Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1 1,27
Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba,
Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan
Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara,
Maros, Pangkajene dan Kepulauan,
Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai,
Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja
Utara, Wajo
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
2 0,30 Enrekang, Bone Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Sulawesi - 51
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan
Bone
Indeks Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Kab. Barru, Kab. Pinrang,
Kab. Luwu Timur dan Kab. Bone
50.00; 51.00;
57.00; 58.00
252,16
Kab. Barru, Kab.Pinrang, Kab.Luwu
Timur, dan Kab.Bone
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
3. Program Pengembangan Pariwisata
4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan
5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
6. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian Kelautan
dan Perikanan
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Pertanian
4. Kemendesa PDTT
5. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang
terbangun
Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang terbangun
(unit)
30 Kab. Pinrang dan Kab. Bone Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya
Jumlah bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya yang didistribusikan
(paket)
5 Kab. Pinrang dan Kab. Bone Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan
sentra kuliner
Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner
yang terbangun (unit)
1 Kab. Pinrang dan Kab. Bone
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Penerapan Sustainable Tourism
Practices Di Destinasi Utama dan
Prioritas
Jumlah destinasi pariwisata utama dan
prioritas yang menerapkan Sustainable
Tourism Practices (destinasi)
1 3 Kab. Barru Program Pengembangan Pariwisata Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
27 4,01 Kab. Barru dan Kab.Luwu Timur
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
6 3,51 Kab. Barru dan Kab.Luwu Timur
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
4 3,37
Kab. Barru, Kab.Pinrang, Kab.Luwu
Timur, dan Kab.Bone
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,72
Kab. Barru, Kab.Pinrang, Kab.Luwu
Timur, dan Kab.Bone
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
Kab. Barru, Kab.Pinrang, Kab.Luwu
Timur, dan Kab.Bone
Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
berkas 4, hlm. 278Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan
Bone
Indeks Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Kab. Barru, Kab. Pinrang,
Kab. Luwu Timur dan Kab. Bone
50.00; 51.00;
57.00; 58.00
252,16
Kab. Barru, Kab.Pinrang, Kab.Luwu
Timur, dan Kab.Bone
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
3. Program Pengembangan Pariwisata
4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan
5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
6. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian Kelautan
dan Perikanan
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Pertanian
4. Kemendesa PDTT
5. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang
terbangun
Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang terbangun
(unit)
30 Kab. Pinrang dan Kab. Bone Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya
Jumlah bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya yang didistribusikan
(paket)
5 Kab. Pinrang dan Kab. Bone Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan
sentra kuliner
Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner
yang terbangun (unit)
1 Kab. Pinrang dan Kab. Bone
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Penerapan Sustainable Tourism
Practices Di Destinasi Utama dan
Prioritas
Jumlah destinasi pariwisata utama dan
prioritas yang menerapkan Sustainable
Tourism Practices (destinasi)
1 3 Kab. Barru Program Pengembangan Pariwisata Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
27 4,01 Kab. Barru dan Kab.Luwu Timur
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
6 3,51 Kab. Barru dan Kab.Luwu Timur
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
4 3,37
Kab. Barru, Kab.Pinrang, Kab.Luwu
Timur, dan Kab.Bone
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,72
Kab. Barru, Kab.Pinrang, Kab.Luwu
Timur, dan Kab.Bone
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
Kab. Barru, Kab.Pinrang, Kab.Luwu
Timur, dan Kab.Bone
Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sulawesi - 52
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
418.568 395 Sulawesi Selatan Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Gilireng, Masamba,
dan Mahalona
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi
Selatan
58,11 87,52
Kab. Wajo, Kab. Luwu Utara, dan Kab.
Luwu Timur
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
1 45,13
Kab. Wajo, Kab. Luwu Utara, dan Kab.
Luwu Timur
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
0,12 Kab. Wajo
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
1 37,84
Kab. Wajo, Kab. Luwu Utara, dan Kab.
Luwu Timur
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)
1 2,89
Kab. Wajo, Kab. Luwu Utara, dan Kab.
Luwu Timur
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
307 1,51 Kab. Luwu Utara dan Kab. Luwu Timur
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
0,03 Kab. Wajo Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
307 Kab. Luwu Utara dan Kab. Luwu Timur Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,32
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
43,50
Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
berkas 4, hlm. 279Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
418.568 395 Sulawesi Selatan Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Gilireng, Masamba,
dan Mahalona
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi
Selatan
58,11 87,52
Kab. Wajo, Kab. Luwu Utara, dan Kab.
Luwu Timur
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
1 45,13
Kab. Wajo, Kab. Luwu Utara, dan Kab.
Luwu Timur
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
0,12 Kab. Wajo
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
1 37,84
Kab. Wajo, Kab. Luwu Utara, dan Kab.
Luwu Timur
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)
1 2,89
Kab. Wajo, Kab. Luwu Utara, dan Kab.
Luwu Timur
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
307 1,51 Kab. Luwu Utara dan Kab. Luwu Timur
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
0,03 Kab. Wajo Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
307 Kab. Luwu Utara dan Kab. Luwu Timur Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,32
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
43,50
Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
Sulawesi - 53
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima
berbasis elektronik
6.475
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
87
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
8
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Sulawesi Selatan
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
1.457
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
3 0,6 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Data Geospasial Dasar Skala 1:5000 (km²) 2.800 98,4 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 :
5000 (km²)
2.800 72,50 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri
100% 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 280Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima
berbasis elektronik
6.475
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
87
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
8
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Sulawesi Selatan
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
1.457
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
3 0,6 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Data Geospasial Dasar Skala 1:5000 (km²) 2.800 98,4 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 :
5000 (km²)
2.800 72,50 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri
100% 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 54
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
25 0,29 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
penyusunan Perda dan Perkada
6 0,08 Pusat dan regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
25 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
(2) Jumlah daerah yang
mengimplementasikan Kesepakatan dan
Perjanjian Kerja Sama
2 5,00
berkas 4, hlm. 281Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
25 0,29 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
penyusunan Perda dan Perkada
6 0,08 Pusat dan regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
25 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
(2) Jumlah daerah yang
mengimplementasikan Kesepakatan dan
Perjanjian Kerja Sama
2 5,00
Sulawesi - 55
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan daya saing sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,87 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
4 2,39 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
58
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya (%)
100 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah
(%)
100 3,15
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
25 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 282Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan daya saing sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,87 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
4 2,39 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
58
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya (%)
100 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah
(%)
100 3,15
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
25 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 56
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Trantibum
25 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Bencana
25 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
25 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Daerah yang belanja APBD nya berorientasi
pada pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan SPM
25 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM
di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Penerapan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan
PATEN
25 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi
68% 1,21
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,26
Pusat
(Alokasi Kemendagri)
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
25 0,27
Pusat
(Alokasi Kemendagri)
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan
inovasi daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis
urusan pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
0,6 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 283Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Trantibum
25 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Bencana
25 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
25 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Daerah yang belanja APBD nya berorientasi
pada pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan SPM
25 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM
di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Penerapan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan
PATEN
25 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi
68% 1,21
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,26
Pusat
(Alokasi Kemendagri)
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
25 0,27
Pusat
(Alokasi Kemendagri)
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan
inovasi daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis
urusan pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
0,6 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 57
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
5 0,07
Pusat
(Alokasi Kemendagri)
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
25 0,71
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
24 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
25 0,54 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
25 0,29 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
25 0,29
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
25 0,29 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
25 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 284Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
5 0,07
Pusat
(Alokasi Kemendagri)
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
25 0,71
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
24 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
25 0,54 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
25 0,29 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
25 0,29
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
25 0,29 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
25 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 58
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
25 0,29
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
25 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 19,60 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
1 0,40 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 285Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
25 0,29
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
25 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 19,60 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
1 0,40 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 59
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah provinsi yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
1 1,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
418.568 395 Sulawesi Selatan Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 233.306 4,43 Sulawesi Selatan Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
25 32,10 Sulawesi Selatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
2 1,72 Sulawesi Selatan Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
10 1,31 Sulawesi Selatan Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
berkas 4, hlm. 286Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah provinsi yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
1 1,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
418.568 395 Sulawesi Selatan Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 233.306 4,43 Sulawesi Selatan Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
25 32,10 Sulawesi Selatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
2 1,72 Sulawesi Selatan Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
10 1,31 Sulawesi Selatan Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Sulawesi - 60
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bantuan Teknis Penyusunan RDTR di
Sekitar KI/KEK/KSPN
1,80 Sekitar Kawasan Pariwisata Tana Toraja Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
10 0,91 Sulawesi Selatan Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang
di Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
1,57 Sulawesi Selatan (KSN Pare Pare) Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Provinsi Sulawesi Tenggara
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
>1
Perbaikan aksesibilitas, atraksi
dan amenitas DPP Wakatobi
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi provinsi
>1
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) DPP
Wakatobi
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
3,25 Kab. Wakatobi Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Jalan Akses KSPN Wakatobi Panjang jalan yang dibangun (km) 30 225,00 Sulawesi Tenggara Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Jembatan Kapota (wakatobi) Jembatan yang dibangun (km) 1 250,00 Sulawesi Tenggara Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Pengembangan Bandara Matahora
(Wakatobi)
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
288,24 Sulawesi Tenggara Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
berkas 4, hlm. 287Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bantuan Teknis Penyusunan RDTR di
Sekitar KI/KEK/KSPN
1,80 Sekitar Kawasan Pariwisata Tana Toraja Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
10 0,91 Sulawesi Selatan Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang
di Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
1,57 Sulawesi Selatan (KSN Pare Pare) Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Provinsi Sulawesi Tenggara
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
>1
Perbaikan aksesibilitas, atraksi
dan amenitas DPP Wakatobi
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi provinsi
>1
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) DPP
Wakatobi
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
3,25 Kab. Wakatobi Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Jalan Akses KSPN Wakatobi Panjang jalan yang dibangun (km) 30 225,00 Sulawesi Tenggara Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Jembatan Kapota (wakatobi) Jembatan yang dibangun (km) 1 250,00 Sulawesi Tenggara Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Pengembangan Bandara Matahora
(Wakatobi)
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
288,24 Sulawesi Tenggara Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Sulawesi - 61
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pengembangan komoditas
unggulan kakao
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kakao Kawasan Kakao (ha) 3080,35 246,04
Provinsi Sulawesi Tenggara, Kab. Konawe,
Kab. Kolaka, Kab. Konawe Selatan, Kab.
Bombana, Kab. Kolaka Utara, Kab. Kolaka
Timur
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan lada, pala, dan cengkeh
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha) 3637,03 18,89
Provinsi Sulawesi Tenggara, Kab. Konawe,
Kab. Kolaka, Kab. Konawe Selatan, Kab.
Kolaka Utara, Kab. Kolaka Timur
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas kopi
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kopi Kawasan Kopi (ha) 112,07 7,33 Kab. Kolaka Utara
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kelapa Kawasan Karet (ha) 1001,64 22,59
Provinsi Sulawesi Tenggara, Kab. Muna,
Kab. Konawe Selatan, Kab. Buton Selatan
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan tebu
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Tanaman Substitusi
Impor (Tebu)
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)
(ha)
1470,80 18,89
Provinsi Sulawesi Tenggara, Kab. Konawe
Selatan, Kab. Bombana
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan
nikel
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Optimalisasi produksi nikel jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
berkas 4, hlm. 288Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pengembangan komoditas
unggulan kakao
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kakao Kawasan Kakao (ha) 3080,35 246,04
Provinsi Sulawesi Tenggara, Kab. Konawe,
Kab. Kolaka, Kab. Konawe Selatan, Kab.
Bombana, Kab. Kolaka Utara, Kab. Kolaka
Timur
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan lada, pala, dan cengkeh
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha) 3637,03 18,89
Provinsi Sulawesi Tenggara, Kab. Konawe,
Kab. Kolaka, Kab. Konawe Selatan, Kab.
Kolaka Utara, Kab. Kolaka Timur
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas kopi
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kopi Kawasan Kopi (ha) 112,07 7,33 Kab. Kolaka Utara
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kelapa Kawasan Karet (ha) 1001,64 22,59
Provinsi Sulawesi Tenggara, Kab. Muna,
Kab. Konawe Selatan, Kab. Buton Selatan
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan tebu
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Tanaman Substitusi
Impor (Tebu)
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)
(ha)
1470,80 18,89
Provinsi Sulawesi Tenggara, Kab. Konawe
Selatan, Kab. Bombana
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan
nikel
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Optimalisasi produksi nikel jumlah produksi (Ton) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
Sulawesi - 62
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikana tangkap nasional
(juta ton)
10,1 Provinsi Sulawesi Tenggara Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan budidaya
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,6
Provinsi Sulawesi Tenggara, a.l: Kab.
Kolaka Utara, Kab. Buton Tengah
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Sulawesi
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil
(Sulawesi Tenggara)
Kota Kendari
Pusat Pengembangan
Keahlian/Skill Development Center
(Fungsi Pendidikan)
Jumlah pusat pengembangan keahlian 1 12,50 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan
Produktivitas
Kemennaker
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
311,50 550,73 Provinsi Sulawesi Tenggara Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
53,60 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Permukiman
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Permukiman (SR)
112,50 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
DAK; Kementerian PUPR;
APBD; Masyarakat; Swasta
(CSR)
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 227,56 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR, KPBU,
APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan (TPST)
Jumlah TPST yang terbangun (unit) 13,07 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah TPS3R yang terbangun (unit) 7,53 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
DAK, Kementerian PUPR,
APBD
berkas 4, hlm. 289Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikana tangkap nasional
(juta ton)
10,1 Provinsi Sulawesi Tenggara Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan budidaya
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,6
Provinsi Sulawesi Tenggara, a.l: Kab.
Kolaka Utara, Kab. Buton Tengah
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Sulawesi
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil
(Sulawesi Tenggara)
Kota Kendari
Pusat Pengembangan
Keahlian/Skill Development Center
(Fungsi Pendidikan)
Jumlah pusat pengembangan keahlian 1 12,50 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan
Produktivitas
Kemennaker
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
311,50 550,73 Provinsi Sulawesi Tenggara Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
53,60 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Permukiman
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Permukiman (SR)
112,50 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
DAK; Kementerian PUPR;
APBD; Masyarakat; Swasta
(CSR)
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 227,56 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR, KPBU,
APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan (TPST)
Jumlah TPST yang terbangun (unit) 13,07 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah TPS3R yang terbangun (unit) 7,53 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
DAK, Kementerian PUPR,
APBD
Sulawesi - 63
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
1043 desa
berkembang;
507 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 10,56
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
58,98 106,43
Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan
Kab. Konawe
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian ATR/BPN
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 62,42 331,06
Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka
Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe
Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe
Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi,
DPP Wakatobi
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Desa Wisata (DEWI)
Jumlah desa yang dibangun sarana dan
prasarananya untuk mendukung destinasi
wisata (desa)
2 16,01 DPP Wakatobi Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
175 44,84
Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka
Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe
Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe
Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51
Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka
Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe
Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe
Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 290Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
1043 desa
berkembang;
507 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 10,56
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
58,98 106,43
Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan
Kab. Konawe
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian ATR/BPN
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 62,42 331,06
Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka
Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe
Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe
Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi,
DPP Wakatobi
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Desa Wisata (DEWI)
Jumlah desa yang dibangun sarana dan
prasarananya untuk mendukung destinasi
wisata (desa)
2 16,01 DPP Wakatobi Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
175 44,84
Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka
Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe
Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe
Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51
Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka
Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe
Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe
Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 64
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0,27
Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka
Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe
Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe
Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,08
Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka
Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe
Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe
Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26
Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka
Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe
Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe
Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
175 80,02
Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka
Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe
Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe
Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
646 180,40
Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka
Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe
Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe
Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
4 0,62
Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka
Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe
Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe
Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka
Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe
Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe
Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
berkas 4, hlm. 291Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0,27
Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka
Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe
Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe
Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,08
Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka
Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe
Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe
Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26
Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka
Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe
Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe
Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
175 80,02
Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka
Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe
Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe
Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
646 180,40
Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka
Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe
Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe
Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
4 0,62
Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka
Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe
Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe
Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka
Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe
Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe
Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Sulawesi - 65
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1 1,27
Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka
Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe
Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe
Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
2 0,30 Buton, Kolaka Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Konawe Selatan, Wakatobi, dan
Muna
Indeks Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Kab. Konawe Selatan, Kab.
Wakatobi, dan Kab. Muna
NA; 52.00;
54.00
248,54
Kab. Konawe Selatan, Kab. Wakatobi,
dan Kab. Muna
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
3. Program Pengembangan Pariwisata
4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan
5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
6. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian Kelautan
dan Perikanan
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Pertanian
4. Kemendesa PDTT
5. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang
terbangun
Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang terbangun
(unit)
30 Kab. Konawe Selatan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya
Jumlah bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya yang didistribusikan
(paket)
5 Kab. Konawe Selatan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan
sentra kuliner
Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner
yang terbangun
Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Penerapan Sustainable Tourism
Practices Di Destinasi Utama dan
Prioritas
Jumlah destinasi pariwisata utama dan
prioritas yang menerapkan Sustainable
Tourism Practices (destinasi)
1 3 Kab. Wakatobi Program Pengembangan Pariwisata Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
172 81,88 Kab. Muna
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
3 1,75 Kab. Muna
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
berkas 4, hlm. 292Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1 1,27
Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton
Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka
Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe
Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe
Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
2 0,30 Buton, Kolaka Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Konawe Selatan, Wakatobi, dan
Muna
Indeks Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Kab. Konawe Selatan, Kab.
Wakatobi, dan Kab. Muna
NA; 52.00;
54.00
248,54
Kab. Konawe Selatan, Kab. Wakatobi,
dan Kab. Muna
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
3. Program Pengembangan Pariwisata
4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan
5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
6. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian Kelautan
dan Perikanan
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Pertanian
4. Kemendesa PDTT
5. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang
terbangun
Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang terbangun
(unit)
30 Kab. Konawe Selatan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya
Jumlah bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya yang didistribusikan
(paket)
5 Kab. Konawe Selatan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan
sentra kuliner
Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner
yang terbangun
Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Penerapan Sustainable Tourism
Practices Di Destinasi Utama dan
Prioritas
Jumlah destinasi pariwisata utama dan
prioritas yang menerapkan Sustainable
Tourism Practices (destinasi)
1 3 Kab. Wakatobi Program Pengembangan Pariwisata Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
172 81,88 Kab. Muna
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
3 1,75 Kab. Muna
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Sulawesi - 66
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
3 2,52
Kab. Konawe Selatan, Kab. Wakatobi, dan
Kab. Muna
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,54
Kab. Konawe Selatan, Kab. Wakatobi, dan
Kab. Muna
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
3 120
Kab. Konawe Selatan, Kab. Wakatobi, dan
Kab. Muna
Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
213.099 233,70 Sulawesi Tenggara Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Tinanggea, Mutiara,
dan Asinua/Routa
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi
Tenggara
58,98 106,43
Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan
Kab. Konawe
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
2 67,30
Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan
Kab. Konawe
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
1.509,71 0,93
Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan
Kab. Konawe
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
3 33,92
Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan
Kab. Konawe
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)
2 3,17
Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan
Kab. Konawe
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
75 0,86
Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan
Kab. Konawe
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
1.509,71 0,25
Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan
Kab. Konawe
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
berkas 4, hlm. 293Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
3 2,52
Kab. Konawe Selatan, Kab. Wakatobi, dan
Kab. Muna
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,54
Kab. Konawe Selatan, Kab. Wakatobi, dan
Kab. Muna
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
3 120
Kab. Konawe Selatan, Kab. Wakatobi, dan
Kab. Muna
Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
213.099 233,70 Sulawesi Tenggara Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Tinanggea, Mutiara,
dan Asinua/Routa
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi
Tenggara
58,98 106,43
Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan
Kab. Konawe
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
2 67,30
Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan
Kab. Konawe
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
1.509,71 0,93
Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan
Kab. Konawe
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
3 33,92
Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan
Kab. Konawe
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)
2 3,17
Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan
Kab. Konawe
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
75 0,86
Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan
Kab. Konawe
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
1.509,71 0,25
Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan
Kab. Konawe
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Sulawesi - 67
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
75
Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan
Kab. Konawe
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,32
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi
43,50
Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
87
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
87
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima
berbasis elektronik
6.475
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
87
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
8
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Sulawesi Tenggara
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
823
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
1 0,56 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
800 5,62 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
berkas 4, hlm. 294Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
75
Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna, dan
Kab. Konawe
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,32
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi
43,50
Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
87
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
87
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima
berbasis elektronik
6.475
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
87
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
8
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Sulawesi Tenggara
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
823
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
1 0,56 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
800 5,62 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Sulawesi - 68
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
18 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
penyusunan Perda dan Perkada
6 0,08 Pusat dan regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
18 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 295Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
18 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
penyusunan Perda dan Perkada
6 0,08 Pusat dan regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
18 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 69
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyelarasan perencanaan pusat
dan daerah
Jumlah regulasi yang mendukung
penyelarasan perencanaan pusat dan
daerah
1 0,25 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
(2) Jumlah daerah yang
mengimplementasikan Kesepakatan dan
Perjanjian Kerja Sama
1 5,52
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan daya saing sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
100 0,3 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
4 2,66 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
58
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam pengembangan Destinasi
Prioritas Pariwisata (DPP)
Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang
difasilitasi kerjasama antar daerahnya
dalam peningkatan kepariwisataan
terutama di lokasi DPP
0,59 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran
100% 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 296Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyelarasan perencanaan pusat
dan daerah
Jumlah regulasi yang mendukung
penyelarasan perencanaan pusat dan
daerah
1 0,25 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
(2) Jumlah daerah yang
mengimplementasikan Kesepakatan dan
Perjanjian Kerja Sama
1 5,52
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan daya saing sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
100 0,3 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
4 2,66 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
58
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam pengembangan Destinasi
Prioritas Pariwisata (DPP)
Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang
difasilitasi kerjasama antar daerahnya
dalam peningkatan kepariwisataan
terutama di lokasi DPP
0,59 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran
100% 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 70
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya
100% 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah 100% 3,15
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
18 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Trantibum
18 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Bencana
18 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
18 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Daerah yang belanja APBD nya berorientasi
pada pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan SPM
18 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM
di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Penerapan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan
PATEN
18 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
36 0,67
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
18 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 297Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya
100% 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah 100% 3,15
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
18 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Trantibum
18 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Bencana
18 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
18 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Daerah yang belanja APBD nya berorientasi
pada pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan SPM
18 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM
di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Penerapan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan
PATEN
18 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
36 0,67
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
18 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 71
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan
inovasi daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis
urusan pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
1 0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
5 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
18 0,62
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
17 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
18 0,58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
18 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
18 0,20
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
18 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 298Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan
inovasi daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis
urusan pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
1 0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
5 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
18 0,62
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
17 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
18 0,58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
18 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
18 0,20
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
18 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 72
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
18 0,16 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
18 0,20
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
18 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 16,19 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 299Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
18 0,16 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
18 0,20
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
18 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 16,19 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 73
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
4 2,40 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
213.099 233,70 Sulawesi Tenggara Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 62913 1,01 Sulawesi Tenggara Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
13 32,10 Sulawesi Tenggara
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
1 0,86 Sulawesi Tenggara Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
berkas 4, hlm. 300Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
4 2,40 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
213.099 233,70 Sulawesi Tenggara Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 62913 1,01 Sulawesi Tenggara Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
13 32,10 Sulawesi Tenggara
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
1 0,86 Sulawesi Tenggara Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Sulawesi - 74
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis
RDTR
2,00 Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Utara) Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
8 1,31 Sulawesi Tenggara Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
8 0,91 Sulawesi Tenggara Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang
di Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
1,74
Sulawesi Tenggara (KSN TN Rawa Aopa-
Watumohai-Rawa Tinondo)
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Provinsi Gorontalo
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kelapa Kawasan Karet (ha) 1006,68 23,20
Provinsi Gorontalo, Kab. Boalemo, Kab.
Gorontalo, Kab. Pohuwato, Kab. Bone
Bolango, Kab. Goronralo Utara
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan tebu
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Tanaman Substitusi
Impor (Tebu)
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)
(ha)
224,41 18,89
Provinsi Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kab.
Boalemo
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan lada, pala, dan cengkeh
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha) 257,08 18,89
Provinsi Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kab.
Pohuwato, Kab. Bone Bolango, Kab.
Goronralo Utara
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
berkas 4, hlm. 301Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis
RDTR
2,00 Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Utara) Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
8 1,31 Sulawesi Tenggara Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
8 0,91 Sulawesi Tenggara Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang
di Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
1,74
Sulawesi Tenggara (KSN TN Rawa Aopa-
Watumohai-Rawa Tinondo)
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Provinsi Gorontalo
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kelapa Kawasan Karet (ha) 1006,68 23,20
Provinsi Gorontalo, Kab. Boalemo, Kab.
Gorontalo, Kab. Pohuwato, Kab. Bone
Bolango, Kab. Goronralo Utara
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan tebu
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Tanaman Substitusi
Impor (Tebu)
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)
(ha)
224,41 18,89
Provinsi Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kab.
Boalemo
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan lada, pala, dan cengkeh
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha) 257,08 18,89
Provinsi Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kab.
Pohuwato, Kab. Bone Bolango, Kab.
Goronralo Utara
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Sulawesi - 75
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikana tangkap nasional
(juta ton)
10,10 Provinsi Gorontalo Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan budidaya
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,60 Provinsi Gorontalo Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Sulawesi
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil
(Gorontalo)
Kota Gorontalo
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
147 259,90 Provinsi Gorontalo Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
6,80 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 129,63 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR, KPBU,
APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan (TPST)
Jumlah TPST yang terbangun (unit) 18,61 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah TPS3R yang terbangun (unit) 2,94 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
DAK, Kementerian PUPR,
APBD
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
10,25 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Jalan Lingkar Luar Gorontalo
(GORR)
Panjang jalan yang dibangun (km) 5 856 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
1043 desa
berkembang;
507 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
berkas 4, hlm. 302Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikana tangkap nasional
(juta ton)
10,10 Provinsi Gorontalo Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan budidaya
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,60 Provinsi Gorontalo Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Sulawesi
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil
(Gorontalo)
Kota Gorontalo
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
147 259,90 Provinsi Gorontalo Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
6,80 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 129,63 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR, KPBU,
APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan (TPST)
Jumlah TPST yang terbangun (unit) 18,61 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah TPS3R yang terbangun (unit) 2,94 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
DAK, Kementerian PUPR,
APBD
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
10,25 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Jalan Lingkar Luar Gorontalo
(GORR)
Panjang jalan yang dibangun (km) 5 856 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
1043 desa
berkembang;
507 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
Sulawesi - 76
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 21,04
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
65,80 93,84
Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo,
dan Kab. Gorontalo
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian ATR/BPN
Peningkatan Kesejahteraan dan
Tata Kelola di Kecamatan Lokasi
Prioritas di Provinsi Gorontalo
Jumlah kecamatan prioritas yang sarana
prasarana pelayanan dasar, ekonomi,
dan pemerintahan-nya tersedia di Prov
Gorontalo (kecamatan)
1 2,52 Kec. Anggrek
Pembangunan dan peningkatan
SPAM
Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM
(kecamatan)
1 Kec. Anggrek Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan
Kantor Desa
Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor
Camat dan Kantor Desa nya dibangun
(kecamatan)
1 Kec. Anggrek Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana
kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan sarpras
kesehatan (kecamatan)
1 Kec. Anggrek Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan alat-
alat kesehatan (kecamatan)
1 Kec. Anggrek Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi
prasarana belajar
jumlah kecamatan yang prasarana
belajarnya dibangun/direhabilitasi
(kecamatan)
1 Kec. Anggrek Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar
Jumlah kecamatan yang difasilitasi
pengadaan sarana belajar (kecamatan)
1 Kec. Anggrek Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan
prasarana SMK
Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-
nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)
1 Kec. Anggrek Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
0,22 Kec. Anggrek
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energ
Kementerian ESDM
berkas 4, hlm. 303Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 21,04
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
65,80 93,84
Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo,
dan Kab. Gorontalo
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian ATR/BPN
Peningkatan Kesejahteraan dan
Tata Kelola di Kecamatan Lokasi
Prioritas di Provinsi Gorontalo
Jumlah kecamatan prioritas yang sarana
prasarana pelayanan dasar, ekonomi,
dan pemerintahan-nya tersedia di Prov
Gorontalo (kecamatan)
1 2,52 Kec. Anggrek
Pembangunan dan peningkatan
SPAM
Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM
(kecamatan)
1 Kec. Anggrek Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan
Kantor Desa
Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor
Camat dan Kantor Desa nya dibangun
(kecamatan)
1 Kec. Anggrek Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana
kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan sarpras
kesehatan (kecamatan)
1 Kec. Anggrek Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan alat-
alat kesehatan (kecamatan)
1 Kec. Anggrek Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi
prasarana belajar
jumlah kecamatan yang prasarana
belajarnya dibangun/direhabilitasi
(kecamatan)
1 Kec. Anggrek Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar
Jumlah kecamatan yang difasilitasi
pengadaan sarana belajar (kecamatan)
1 Kec. Anggrek Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan
prasarana SMK
Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-
nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)
1 Kec. Anggrek Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
0,22 Kec. Anggrek
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energ
Kementerian ESDM
Sulawesi - 77
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan PLTS Rooftop Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun 2,20 Kec. Anggrek
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
1 0,10 Kec. Anggrek Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pengembangan Pelabuhan Anggrek
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan
259,57 Kec. Anggrek Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Kementerian Perhubungan
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 66,35 99,23
Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara, Pohuwato
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
224 11,04
Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara, Pohuwato
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51
Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara, Pohuwato
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0,27
Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara, Pohuwato
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,08
Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara, Pohuwato
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26
Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara, Pohuwato
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
224 18,02
Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara, Pohuwato
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
216 60,19
Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara, Pohuwato
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
4 0,62
Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara, Pohuwato
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara, Pohuwato
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
berkas 4, hlm. 304Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan PLTS Rooftop Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun 2,20 Kec. Anggrek
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
1 0,10 Kec. Anggrek Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pengembangan Pelabuhan Anggrek
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan
259,57 Kec. Anggrek Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Kementerian Perhubungan
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 66,35 99,23
Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara, Pohuwato
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
224 11,04
Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara, Pohuwato
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51
Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara, Pohuwato
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0,27
Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara, Pohuwato
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,08
Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara, Pohuwato
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26
Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara, Pohuwato
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
224 18,02
Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara, Pohuwato
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
216 60,19
Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara, Pohuwato
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
4 0,62
Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara, Pohuwato
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara, Pohuwato
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Sulawesi - 78
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1 1,27
Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara, Pohuwato
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
3 0,45 Boalemo, Gorontalo, Pohuwato Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Gorontalo, Boalemo, dan
Gorontalo Utara
Indeks Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Kab. Gorontalo, Kab.
Boalemo dan Kab. Gorontalo Utara
NA; NA;
58.00
331,48
Kab.Gorontalo, Kab.Boalemo, dan
Kab.Gorontalo Utara
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
3. Program Pengembangan Pariwisata
4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan
5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
6. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian Kelautan
dan Perikanan
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Pertanian
4. Kemendesa PDTT
5. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang
terbangun
Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang terbangun
(unit)
30 Kab.Gorontalo Utara Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya
Jumlah bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya yang didistribusikan
(paket)
5 Kab.Gorontalo Utara Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan
sentra kuliner
Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner
yang terbangun
Kab.Gorontalo Utara
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Penerapan Sustainable Tourism
Practices Di Destinasi Utama dan
Prioritas
Jumlah destinasi pariwisata utama dan
prioritas yang menerapkan Sustainable
Tourism Practices (destinasi)
1 3 Kab.Gorontalo Utara Program Pengembangan Pariwisata Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
344 163,76 Kab. Gorontalo dan Kab. Boalemo
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
6 3,51 Kab. Gorontalo dan Kab. Boalemo
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
3 2,52
Kab.Gorontalo, Kab.Boalemo, dan
Kab.Gorontalo Utara
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
berkas 4, hlm. 305Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1 1,27
Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo,
Gorontalo Utara, Pohuwato
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
3 0,45 Boalemo, Gorontalo, Pohuwato Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Gorontalo, Boalemo, dan
Gorontalo Utara
Indeks Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Kab. Gorontalo, Kab.
Boalemo dan Kab. Gorontalo Utara
NA; NA;
58.00
331,48
Kab.Gorontalo, Kab.Boalemo, dan
Kab.Gorontalo Utara
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
3. Program Pengembangan Pariwisata
4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan
5. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
6. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian Kelautan
dan Perikanan
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Pertanian
4. Kemendesa PDTT
5. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang
terbangun
Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang terbangun
(unit)
30 Kab.Gorontalo Utara Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya
Jumlah bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya yang didistribusikan
(paket)
5 Kab.Gorontalo Utara Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan
sentra kuliner
Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner
yang terbangun
Kab.Gorontalo Utara
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Penerapan Sustainable Tourism
Practices Di Destinasi Utama dan
Prioritas
Jumlah destinasi pariwisata utama dan
prioritas yang menerapkan Sustainable
Tourism Practices (destinasi)
1 3 Kab.Gorontalo Utara Program Pengembangan Pariwisata Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
344 163,76 Kab. Gorontalo dan Kab. Boalemo
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
6 3,51 Kab. Gorontalo dan Kab. Boalemo
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
3 2,52
Kab.Gorontalo, Kab.Boalemo, dan
Kab.Gorontalo Utara
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Sulawesi - 79
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,54
Kab.Gorontalo, Kab.Boalemo, dan
Kab.Gorontalo Utara
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
3 120
Kab.Gorontalo, Kab.Boalemo, dan
Kab.Gorontalo Utara
Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
55.608 55,60 Gorontalo Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Sumalata,
Paguyaman Pantai, Pawonsari,
dan Pulubala
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi di Provinsi Gorontalo
65,80 93,84
Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo,
dan Kab. Gorontalo
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
1 SP 45,87
Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan
Kab. Gorontalo
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
787 Ha 0,94 Kab. Gorontalo
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
4 Kawasan 40,67
Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan
Kab. Gorontalo
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)
1 Kawasan 5,54
Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan
Kab. Gorontalo
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
0,69
Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan
Kab. Gorontalo
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
787 Ha 0,13 Kab. Gorontalo Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan
Kab. Gorontalo
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,32
berkas 4, hlm. 306Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,54
Kab.Gorontalo, Kab.Boalemo, dan
Kab.Gorontalo Utara
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
3 120
Kab.Gorontalo, Kab.Boalemo, dan
Kab.Gorontalo Utara
Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
55.608 55,60 Gorontalo Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Sumalata,
Paguyaman Pantai, Pawonsari,
dan Pulubala
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi di Provinsi Gorontalo
65,80 93,84
Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo,
dan Kab. Gorontalo
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
1 SP 45,87
Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan
Kab. Gorontalo
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
787 Ha 0,94 Kab. Gorontalo
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
4 Kawasan 40,67
Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan
Kab. Gorontalo
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)
1 Kawasan 5,54
Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan
Kab. Gorontalo
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
0,69
Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan
Kab. Gorontalo
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
787 Ha 0,13 Kab. Gorontalo Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan
Kab. Gorontalo
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,32
Sulawesi - 80
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
43,5
Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
87
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
87
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima
berbasis elektronik
6.475
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
87
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
8
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Gorontalo
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
521
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
1 0,56 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
4,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri
100% 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 307Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
43,5
Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
87
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
87
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima
berbasis elektronik
6.475
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
87
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
8
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Gorontalo
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
521
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
1 0,56 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
4,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri
100% 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 81
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
7 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
penyusunan Perda dan Perkada
6 0,08 Pusat dan regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
7 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat
dan daerah
Jumlah regulasi yang mendukung
penyelarasan perencanaan pusat dan
daerah
1 0,25 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
(2) Jumlah daerah yang
mengimplementasikan Kesepakatan dan
Perjanjian Kerja Sama
1 4,93
berkas 4, hlm. 308Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
7 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
penyusunan Perda dan Perkada
6 0,08 Pusat dan regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
7 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat
dan daerah
Jumlah regulasi yang mendukung
penyelarasan perencanaan pusat dan
daerah
1 0,25 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
(2) Jumlah daerah yang
mengimplementasikan Kesepakatan dan
Perjanjian Kerja Sama
1 4,93
Sulawesi - 82
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan daya saing sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
4 2,66 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
58
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya (%)
100 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah
(%)
100 3,15
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
7 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Trantibum
7 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Bencana
7 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 309Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan daya saing sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
4 2,66 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
58
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya (%)
100 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah
(%)
100 3,15
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
7 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Trantibum
7 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Bencana
7 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 83
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
7 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Daerah yang belanja APBD nya berorientasi
pada pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan SPM
7 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM
di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Penerapan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan
PATEN
24 0,20
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
36 1,73
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
7 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan
inovasi daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis
urusan pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
5 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 310Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
7 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Daerah yang belanja APBD nya berorientasi
pada pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan SPM
7 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM
di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Penerapan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan
PATEN
24 0,20
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
36 1,73
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
7 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan
inovasi daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis
urusan pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
5 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 84
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Diklat manajemen strategi
pemerintahan daerah (strategi
inovasi daerah dan manajemen
pembangunan daerah perbatasan)
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
manajemen inovasi daerah di wilayah
perbatasan
12 1,06 Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
7 0,442
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
6 0,12 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
7 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
7 0,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
7 0,08
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
7 0,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
7 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 311Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Diklat manajemen strategi
pemerintahan daerah (strategi
inovasi daerah dan manajemen
pembangunan daerah perbatasan)
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
manajemen inovasi daerah di wilayah
perbatasan
12 1,06 Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
7 0,442
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
6 0,12 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
7 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
7 0,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
7 0,08
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
7 0,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
7 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 85
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
7 0,08
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
7 0,10 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 16,74 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 312Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
7 0,08
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
7 0,10 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 16,74 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 86
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
55.608 55,60 Gorontalo Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 5.439 0,10 Gorontalo Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
7 32,10 Gorontalo
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
1 0,86 Gorontalo Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
7 1,31 Gorontalo Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
7 0,91 Gorontalo Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang
di Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
1,57
Gorontalo (KSN Gorontalo-Paguyuman-
Kwandang)
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
berkas 4, hlm. 313Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
55.608 55,60 Gorontalo Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 5.439 0,10 Gorontalo Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
7 32,10 Gorontalo
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
1 0,86 Gorontalo Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
7 1,31 Gorontalo Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
7 0,91 Gorontalo Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang
di Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
1,57
Gorontalo (KSN Gorontalo-Paguyuman-
Kwandang)
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Sulawesi - 87
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Provinsi Sulawesi Barat
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan kopi
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kopi Kawasan Kopi (ha) 269,37 17,09 Provinsi Sulawesi Barat, Kab. Mamasa
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kakao
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kakao Kawasan Kakao (ha) 539,47 43,35
Provinsi Sulawesi Barat, Kab. Mamuju,
Kab. Polewali Mandar
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kelapa Kawasan Karet (ha) 797,61 18,32
Provinsi Sulawesi Barat, Kab. Mamuju,
Kab. Majane, Kab. Polewali Mandar, Kab.
Pasangkayu
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa sawit
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Akselerasi Replanting dan
Penerapan GAP Sawit Rakyat
Pertumbuhan volume ekspor untuk produk
perkebunan (pekebun)
539,97 3,36
Provinsi Sulawesi Barat, Kab.
Pasangkayu, Kab. Mamuju Tengah
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikana tangkap nasional
(juta ton)
10,10
Provinsi Sulawesi Barat, a.l: Kab. Majene,
Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamuju
Utara
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan budidaya
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
berkas 4, hlm. 314Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Provinsi Sulawesi Barat
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan kopi
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kopi Kawasan Kopi (ha) 269,37 17,09 Provinsi Sulawesi Barat, Kab. Mamasa
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kakao
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kakao Kawasan Kakao (ha) 539,47 43,35
Provinsi Sulawesi Barat, Kab. Mamuju,
Kab. Polewali Mandar
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Kawasan Kelapa Kawasan Karet (ha) 797,61 18,32
Provinsi Sulawesi Barat, Kab. Mamuju,
Kab. Majane, Kab. Polewali Mandar, Kab.
Pasangkayu
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa sawit
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Akselerasi Replanting dan
Penerapan GAP Sawit Rakyat
Pertumbuhan volume ekspor untuk produk
perkebunan (pekebun)
539,97 3,36
Provinsi Sulawesi Barat, Kab.
Pasangkayu, Kab. Mamuju Tengah
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikana tangkap nasional
(juta ton)
10,10
Provinsi Sulawesi Barat, a.l: Kab. Majene,
Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamuju
Utara
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan budidaya
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Sulawesi - 88
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,60 Provinsi Sulawesi Barat Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Sulawesi
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil
(Sulawesi Barat)
Mamuju (PKW)
Pengembangan Pelabuhan Belang-
Belang
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan
90 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Kemenhub
Jalan penghubung lintas (tapalang-
mambi)
120 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Jalan akses pelabuhan Belang
Belang
Panjang jalan dibangun/dipelihara (Km) 60 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
161 284,65 Provinsi Sulawesi Barat Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Pembangunan TPA Baru Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 36,93 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
3,10 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Pembangunan Command Center Jumlah Command Center yang dibangun 97,70 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Polri
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
1043 desa
berkembang;
507 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 7,39
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
72,62 79,91
Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang
Kayu
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian ATR/BPN
berkas 4, hlm. 315Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,60 Provinsi Sulawesi Barat Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Sulawesi
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil
(Sulawesi Barat)
Mamuju (PKW)
Pengembangan Pelabuhan Belang-
Belang
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan
90 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Kemenhub
Jalan penghubung lintas (tapalang-
mambi)
120 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Jalan akses pelabuhan Belang
Belang
Panjang jalan dibangun/dipelihara (Km) 60 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
161 284,65 Provinsi Sulawesi Barat Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Pembangunan TPA Baru Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 36,93 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
3,10 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Pembangunan Command Center Jumlah Command Center yang dibangun 97,70 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Polri
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
1043 desa
berkembang;
507 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 7,39
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
72,62 79,91
Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang
Kayu
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian ATR/BPN
Sulawesi - 89
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 63,90 69,30 Majene, Mamasa, Polewali Mandar
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
168 10,91 Majene, Mamasa, Polewali Mandar Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51 Majene, Mamasa, Polewali Mandar Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0,27 Majene, Mamasa, Polewali Mandar Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,21 Majene, Mamasa, Polewali Mandar Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26 Majene, Mamasa, Polewali Mandar Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
168 21,56 Majene, Mamasa, Polewali Mandar Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (desa)
95 26,57 Majene, Mamasa, Polewali Mandar Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
4 0,62 Majene, Mamasa, Polewali Mandar Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18 Majene, Mamasa, Polewali Mandar Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1 1,27 Majene, Mamasa, Polewali Mandar Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
4 0,60
Majene, Polewali Mandar, Mamuju,
Mamasa
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
berkas 4, hlm. 316Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 63,90 69,30 Majene, Mamasa, Polewali Mandar
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
168 10,91 Majene, Mamasa, Polewali Mandar Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51 Majene, Mamasa, Polewali Mandar Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0,27 Majene, Mamasa, Polewali Mandar Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,21 Majene, Mamasa, Polewali Mandar Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26 Majene, Mamasa, Polewali Mandar Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
168 21,56 Majene, Mamasa, Polewali Mandar Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (desa)
95 26,57 Majene, Mamasa, Polewali Mandar Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
4 0,62 Majene, Mamasa, Polewali Mandar Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18 Majene, Mamasa, Polewali Mandar Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1 1,27 Majene, Mamasa, Polewali Mandar Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
4 0,60
Majene, Polewali Mandar, Mamuju,
Mamasa
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Sulawesi - 90
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Mamuju dan Mamuju Tengah
Indeks Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Kab. Mamuju dan Mamuju
Tengah
54.00; 50.00 1.189,48 Kab. Mamuju
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
3. Program Pengembangan Pariwisata
4. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis
Peternakan Rakyat
5. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan
6. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
7. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian Kelautan
dan Perikanan
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Pertanian
4. Kemendesa PDTT
5. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang
terbangun
Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang terbangun
(unit)
30 Kab. Mamuju Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya
Jumlah bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya yang didistribusikan
(paket)
5 Kab. Mamuju Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan
sentra kuliner
Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner
yang terbangun (unit)
1 Kab. Mamuju
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Sarana Pemasaran Peternakan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pemasaran
peternakan (unit)
2 3 Kab. Mamuju
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis
Peternakan Rakyat
Kementerian Pertanian
Pakan Olahan dan bahan pakan
Jumlah pakan olahan dan bahan pakan
yang didistribusikan (ton)
2.000 58,80 Kab. Mamuju
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis
Peternakan Rakyat
Kementerian Pertanian
Pencegahan dan Pengamanan
Penyakit Hewan
Jumlah dosis yang didistribusikan untuk
pencegahan dan pengamanan penyakit
(dosis)
1.239.877,50 1.000,23 Kab. Mamuju
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis
Peternakan Rakyat
Kementerian Pertanian
Penerapan Sustainable Tourism
Practices Di Destinasi Utama dan
Prioritas
Jumlah destinasi pariwisata utama dan
prioritas yang menerapkan Sustainable
Tourism Practices (destinasi)
1 3 Kab. Mamuju Tengah Program Pengembangan Pariwisata Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
10 2,40 Kab. Mamuju
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
1 1 Kab. Mamuju
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
berkas 4, hlm. 317Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Mamuju dan Mamuju Tengah
Indeks Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Kab. Mamuju dan Mamuju
Tengah
54.00; 50.00 1.189,48 Kab. Mamuju
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
3. Program Pengembangan Pariwisata
4. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis
Peternakan Rakyat
5. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Tanaman Pangan
6. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
7. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian Kelautan
dan Perikanan
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Pertanian
4. Kemendesa PDTT
5. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang
terbangun
Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang terbangun
(unit)
30 Kab. Mamuju Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya
Jumlah bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya yang didistribusikan
(paket)
5 Kab. Mamuju Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan
sentra kuliner
Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner
yang terbangun (unit)
1 Kab. Mamuju
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Sarana Pemasaran Peternakan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pemasaran
peternakan (unit)
2 3 Kab. Mamuju
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis
Peternakan Rakyat
Kementerian Pertanian
Pakan Olahan dan bahan pakan
Jumlah pakan olahan dan bahan pakan
yang didistribusikan (ton)
2.000 58,80 Kab. Mamuju
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis
Peternakan Rakyat
Kementerian Pertanian
Pencegahan dan Pengamanan
Penyakit Hewan
Jumlah dosis yang didistribusikan untuk
pencegahan dan pengamanan penyakit
(dosis)
1.239.877,50 1.000,23 Kab. Mamuju
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis
Peternakan Rakyat
Kementerian Pertanian
Penerapan Sustainable Tourism
Practices Di Destinasi Utama dan
Prioritas
Jumlah destinasi pariwisata utama dan
prioritas yang menerapkan Sustainable
Tourism Practices (destinasi)
1 3 Kab. Mamuju Tengah Program Pengembangan Pariwisata Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
10 2,40 Kab. Mamuju
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
1 1 Kab. Mamuju
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Sulawesi - 91
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
2 1,68 Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Tengah Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,36 Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Tengah Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
2 80 Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Tengah Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
95.761 86,50 Sulawesi Barat Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Tobadak dan
Sarudu Baras
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Barat
72,62 79,91
Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang
Kayu
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
1 53,76
Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang
Kayu
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
0,53
Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang
Kayu
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
2 21,60
Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang
Kayu
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)
1 3,18
Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang
Kayu
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
0,73
Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang
Kayu
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
0,11
Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang
Kayu
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
berkas 4, hlm. 318Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
2 1,68 Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Tengah Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,36 Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Tengah Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
2 80 Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Tengah Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
95.761 86,50 Sulawesi Barat Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Tobadak dan
Sarudu Baras
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Barat
72,62 79,91
Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang
Kayu
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian ATR/BPN
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
1 53,76
Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang
Kayu
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
0,53
Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang
Kayu
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
2 21,60
Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang
Kayu
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)
1 3,18
Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang
Kayu
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
0,73
Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang
Kayu
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
0,11
Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang
Kayu
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Sulawesi - 92
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang
Kayu
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,32
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
43,50
Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
87
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
87
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima
berbasis elektronik
6.475
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
87
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
8
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Sulawesi Barat
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
594
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
1 0,56 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
berkas 4, hlm. 319Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
Kab. Mamuju Tengah dan Kab. Pasang
Kayu
Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,32
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
43,50
Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
87
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
87
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima
berbasis elektronik
6.475
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
87
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
8
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Sulawesi Barat
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
594
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
1 0,56 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Sulawesi - 93
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
7 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
penyusunan Perda dan Perkada
6 0,08 Pusat dan regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
7 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 320Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
7 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
penyusunan Perda dan Perkada
6 0,08 Pusat dan regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
7 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 94
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyelarasan perencanaan pusat
dan daerah
Jumlah regulasi yang mendukung
penyelarasan perencanaan pusat dan
daerah
1 0,25 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
(2) Jumlah daerah yang
mengimplementasikan Kesepakatan dan
Perjanjian Kerja Sama
1 4,93
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan daya saing sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
4 2,66 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
58
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya (%)
100 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah
(%)
100 3,15
berkas 4, hlm. 321Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penyelarasan perencanaan pusat
dan daerah
Jumlah regulasi yang mendukung
penyelarasan perencanaan pusat dan
daerah
1 0,25 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
(2) Jumlah daerah yang
mengimplementasikan Kesepakatan dan
Perjanjian Kerja Sama
1 4,93
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan daya saing sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
4 2,66 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
58
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya (%)
100 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah
(%)
100 3,15
Sulawesi - 95
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
7 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Trantibum
7 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Bencana
7 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
7 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Daerah yang belanja APBD nya berorientasi
pada pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan SPM
7 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM
di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Penerapan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan
PATEN
24 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi
36% 0,67
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
7 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan
inovasi daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis
urusan pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 322Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
7 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Trantibum
7 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Bencana
7 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
7 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Daerah yang belanja APBD nya berorientasi
pada pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan SPM
7 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat Percepatan Penerapan SPM
di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Penerapan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan
PATEN
24 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi
36% 0,67
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
7 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan
inovasi daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis
urusan pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 96
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
5 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
7 0,41
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
6 0,10 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
7 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
7 0,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
7 0,08
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
7 0,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
7 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 323Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
5 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
7 0,41
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
6 0,10 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
7 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
7 0,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
7 0,08
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
7 0,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
7 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 97
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
7 0,08
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
7 0,10 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 15,51 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
1 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
berkas 4, hlm. 324Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
7 0,08
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
7 0,10 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 15,51 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
1 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi - 98
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
95.761 86,50 Sulawesi Barat Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 36.996 0,70 Sulawesi Barat Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
6 32,10 Sulawesi Barat
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
1 0,86 Sulawesi Barat Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
6 1,31 Sulawesi Barat Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
6 0,91 Sulawesi Barat Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
berkas 4, hlm. 325Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
95.761 86,50 Sulawesi Barat Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 36.996 0,70 Sulawesi Barat Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
6 32,10 Sulawesi Barat
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
1 0,86 Sulawesi Barat Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
6 1,31 Sulawesi Barat Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
6 0,91 Sulawesi Barat Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN
5. PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN
5.1. Target Pembangunan Wilayah Kalimantan
Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Kalimantan
diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
nasional sesuai tujuh (7) agenda pembangunan dengan target sebagai berikut:
Tabel 5.1.
Target Pembangunan Wilayah Kalimantan 2020-2024
Provinsi
Indikator
Pembangunan
Realisasi
2018
Baseline
2019
Target Pembangunan
2020 2021 2022 2023 2024
Kalimantan
Barat
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
5,06 5,06 5,10 5,50 5,90 6,70 7,10
Tingkat
Kemiskinan (%)
7,77 7,49 6,43 6,15 5,75 5,15 4,75
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
4,26 4,45 4,00 3,70 3,60 3,10 2,80
Kalimantan
Tengah
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
5,64 6,40 5,80 6,10 6,40 6,70 6,90
Tingkat
Kemiskinan (%)
5,17 4,98 4,75 4,44 4,19 3,85 3,55
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
4,01 4,10 3,70 3,70 3,60 3,30 3,20
Kalimantan
Selatan
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
5,13 3,90 3,90 4,50 4,80 5,60 6,00
Tingkat
Kemiskinan (%)
4,54 4,55 4,20 4,00 3,75 3,24 2,80
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
4,50 4,31 4,20 4,00 3,90 3,40 3,10
Kalimantan
Timur
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
2,67 5,60 5,80 6,70 7,10 8,00 8,50
Tingkat
Kemiskinan (%)
6,03 5,94 5,58 5,25 4,66 4,11 3,35
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
6,60 6,09 6,20 6,00 5,80 5,40 5,10
Kalimantan
Utara
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
6,04 6,70 6,70 7,10 7,40 7,80 8,10
Tingkat
Kemiskinan (%)
7,09 6,63 5,85 5,44 4,85 4,41 4,04
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
5,22 4,40 4,60 4,40 4,30 3,80 3,50
Sumber: Bappenas. Hasil perhitungan 2020
Catatan: 1. Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan
perkembangan ICOR 2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju
inflasi 3 persen.
2. Tingkat kemiskinan 2018 dan 2019 (Maret)
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 dan 2019 (Agustus)
berkas 4, hlm. 3265.1. Target Pembangunan Wilayah Kalimantan
Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Kalimantan
diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
nasional sesuai tujuh (7) agenda pembangunan dengan target sebagai berikut:
Tabel 5.1.
Target Pembangunan Wilayah Kalimantan 2020-2024
Provinsi
Indikator
Pembangunan
Realisasi
2018
Baseline
2019
Target Pembangunan
2020 2021 2022 2023 2024
Kalimantan
Barat
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
5,06 5,06 5,10 5,50 5,90 6,70 7,10
Tingkat
Kemiskinan (%)
7,77 7,49 6,43 6,15 5,75 5,15 4,75
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
4,26 4,45 4,00 3,70 3,60 3,10 2,80
Kalimantan
Tengah
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
5,64 6,40 5,80 6,10 6,40 6,70 6,90
Tingkat
Kemiskinan (%)
5,17 4,98 4,75 4,44 4,19 3,85 3,55
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
4,01 4,10 3,70 3,70 3,60 3,30 3,20
Kalimantan
Selatan
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
5,13 3,90 3,90 4,50 4,80 5,60 6,00
Tingkat
Kemiskinan (%)
4,54 4,55 4,20 4,00 3,75 3,24 2,80
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
4,50 4,31 4,20 4,00 3,90 3,40 3,10
Kalimantan
Timur
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
2,67 5,60 5,80 6,70 7,10 8,00 8,50
Tingkat
Kemiskinan (%)
6,03 5,94 5,58 5,25 4,66 4,11 3,35
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
6,60 6,09 6,20 6,00 5,80 5,40 5,10
Kalimantan
Utara
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
6,04 6,70 6,70 7,10 7,40 7,80 8,10
Tingkat
Kemiskinan (%)
7,09 6,63 5,85 5,44 4,85 4,41 4,04
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
5,22 4,40 4,60 4,40 4,30 3,80 3,50
Sumber: Bappenas. Hasil perhitungan 2020
Catatan: 1. Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan
perkembangan ICOR 2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju
inflasi 3 persen.
2. Tingkat kemiskinan 2018 dan 2019 (Maret)
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 dan 2019 (Agustus)
Dengan memperhitungkan target pembangunan wilayah Kalimantan, rencana
kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) adalah sebagai berikut.
Tabel 5.2.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Kalimantan 2020-2024
Provinsi
Kebutuha
n
Investasi
Realiasas
i 2018
Baselin
e
2019
Target Pembangunan
2020 2021 2022 2023 2024
Kalimanta
n Barat
Rp triliun 63,81 70,29 79,01 87,79 98,45
111,0
5
127,7
8
Kalimanta
n Tengah
Rp triliun 56,74 62,86 69,57 77,81 87,89 99,38
114,3
7
Kalimanta
n Selatan
Rp triliun 39,05 42,50 46,09 50,38 55,20 60,85 68,41
Kalimanta
n Timur
Rp triliun 174,70 188,95
212,5
5
249,7
9
287,3
0
332,5
6
396,7
3
Kalimanta
n Utara
Rp triliun 29,84 33,49 40,93 46,15 52,26 59,26 68,69
Sumber: Bappenas. Hasil perhitungan 2020
Catatan: 1) Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR
2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen.
2) Investasi di Kalimantan Timur belum termasuk perkiraan investasi untuk pembangunan Ibu Kota Negara.
5.2. Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan
Dalam lima tahun mendatang (2020-2024), pemindahan dan pembangunan Ibu
Kota Negara di Kalimantan Timur akan mendorong percepatan pembangunan
wilayah Kalimantan melalui: (1) penyiapan dan penyusunan rencana induk
(masterplan) secara terpadu yang mengutamakan nilai-nilai sosial budaya bangsa;
tata ruang dan lahan, daya dukung lingkungan, dan pertahanan dan keamanan;
serta mempertimbangkan mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko
bencana; (2) pembangunan prasarana dan sarana transportasi, pembangkit listrik,
sumber air bersih dan air baku, waduk dan bendungan; (3) pembangunan Istana
Negara, gedung parlemen dan lembaga tinggi negara, pusat-pusat perkantoran,
fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan perumahan bagi ASN, TNI dan Polri; (4)
pengembangan tata kelola Ibu Kota yang bersih, hijau, cerdas dan berkelanjutan;
(5) pengembangan dan perluasan kerjasama dan kemitraan pemerintah dan badan
usaha dalam investasi dan pembiayaan pembangunan perkotaan; serta (6)
perluasan kerjasama dan kemitraan internasional dalam pengembangan
perkotaan.
Prioritas pembangunan wilayah Kalimantan pada tahun 2020-2024 yaitu (1)
hilirisasi pertanian, perkebunan dan pertambangan untuk mempercepat
transformasi ekonomi di wilayah Kalimantan dan sekaligus meningkatkan daya
ekonomi wilayah terhadap fluktuasi harga komoditas; (2) penguatan
kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi terhadap bencana kebakaran hutan dan
banjir; (3) pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur; (4) percepatan
pembangunan kawasan perbatasan; serta, (5) pelestarian kawasan hutan dan
daerah konservasi untuk menjaga peran wilayah Kalimantan sebagai paru-paru
dunia (Heart of Borneo).
berkas 4, hlm. 327kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) adalah sebagai berikut.
Tabel 5.2.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Kalimantan 2020-2024
Provinsi
Kebutuha
n
Investasi
Realiasas
i 2018
Baselin
e
2019
Target Pembangunan
2020 2021 2022 2023 2024
Kalimanta
n Barat
Rp triliun 63,81 70,29 79,01 87,79 98,45
111,0
5
127,7
8
Kalimanta
n Tengah
Rp triliun 56,74 62,86 69,57 77,81 87,89 99,38
114,3
7
Kalimanta
n Selatan
Rp triliun 39,05 42,50 46,09 50,38 55,20 60,85 68,41
Kalimanta
n Timur
Rp triliun 174,70 188,95
212,5
5
249,7
9
287,3
0
332,5
6
396,7
3
Kalimanta
n Utara
Rp triliun 29,84 33,49 40,93 46,15 52,26 59,26 68,69
Sumber: Bappenas. Hasil perhitungan 2020
Catatan: 1) Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR
2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen.
2) Investasi di Kalimantan Timur belum termasuk perkiraan investasi untuk pembangunan Ibu Kota Negara.
5.2. Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan
Dalam lima tahun mendatang (2020-2024), pemindahan dan pembangunan Ibu
Kota Negara di Kalimantan Timur akan mendorong percepatan pembangunan
wilayah Kalimantan melalui: (1) penyiapan dan penyusunan rencana induk
(masterplan) secara terpadu yang mengutamakan nilai-nilai sosial budaya bangsa;
tata ruang dan lahan, daya dukung lingkungan, dan pertahanan dan keamanan;
serta mempertimbangkan mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko
bencana; (2) pembangunan prasarana dan sarana transportasi, pembangkit listrik,
sumber air bersih dan air baku, waduk dan bendungan; (3) pembangunan Istana
Negara, gedung parlemen dan lembaga tinggi negara, pusat-pusat perkantoran,
fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan perumahan bagi ASN, TNI dan Polri; (4)
pengembangan tata kelola Ibu Kota yang bersih, hijau, cerdas dan berkelanjutan;
(5) pengembangan dan perluasan kerjasama dan kemitraan pemerintah dan badan
usaha dalam investasi dan pembiayaan pembangunan perkotaan; serta (6)
perluasan kerjasama dan kemitraan internasional dalam pengembangan
perkotaan.
Prioritas pembangunan wilayah Kalimantan pada tahun 2020-2024 yaitu (1)
hilirisasi pertanian, perkebunan dan pertambangan untuk mempercepat
transformasi ekonomi di wilayah Kalimantan dan sekaligus meningkatkan daya
ekonomi wilayah terhadap fluktuasi harga komoditas; (2) penguatan
kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi terhadap bencana kebakaran hutan dan
banjir; (3) pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur; (4) percepatan
pembangunan kawasan perbatasan; serta, (5) pelestarian kawasan hutan dan
daerah konservasi untuk menjaga peran wilayah Kalimantan sebagai paru-paru
dunia (Heart of Borneo).
Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan tersebut akan dilakukan dalam
kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut.
Tabel 5.3.
Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Kalimantan
Provinsi No. Kabupaten/Kota Provinsi No. Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan
Kalimantan
Barat
1 Kota Pontianak*
Kalimantan
Selatan
1 Kabupaten Barito Kuala
2 Kabupaten Kubu Raya 2 Kota Banjarmasin
3 Kabupaten Ketapang 3 Kabupaten Banjar
Kalimantan
Tengah
1 Kabupaten Lamandau 4 Kota Banjar Baru
2
Kabupaten Kotawaringin
Timur
5 Kabupaten Tanah Laut
3 Kabupaten Katingan 6
Kabupaten Tanah
Bumbu
4 Kota Palangkaraya* 7 Kabupaten Kota Baru
Kalimantan
Timur
1 Kota Balikpapan*
Kalimantan
Utara
1 Kota Tarakan*
2 Kota Samarinda*
3
Kabupaten Kutai
Kartanegara
4
Kabupaten Penajam Paser
Utara
Koridor Pemerataan
Kalimantan
Utara
‘
1 Kabupaten Malinau
Kalimantan
Tengah
1
Kabupaten Kotawaringin
Barat
2 Kabupaten Nunukan 2 Kabupaten Pulang Pisau
3 Kabupaten Bulungan 3 Kabupaten Seruyan
4 Kabupaten Tana Tidung
Kalimantan
Barat
1 Kabupaten Sambas
Kalimantan
Timur
1 Kabupaten Paser 2 Kota Singkawang*
2 Kabupaten Kutai Barat 3 Kabupaten Bengkayang
3 Kabupaten Kutai Timur 4 Kabupaten Landak
4 Kabupaten Bontang 5 Kabupaten Mempawah
5 Kabupaten Berau
Keterangan:
* Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW
Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Kalimantan akan mencakup
kegiatan prioritas: (1) pengembangan sektor unggulan; (2) pengembangan kawasan
strategis; (3) pengembangan kawasan perkotaan; (4) pembangunan desa, kawasan
perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5)
penataan kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:
5.2.1 Pengembangan Sektor Unggulan
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Kalimantan antaran lain karet,
kelapa sawit, kelapa, lada, pala, cengkeh, kakao, bauksit, emas, minyak bumi,
gas bumi, batubara, dan perikanan tangkap, dengan fokus komoditas antara
lain:
a. Provinsi Kalimantan Barat: karet, lada, pala, cengkeh, kelapa sawit,
perikanan tangkap, perikanan budidaya, bauksit, emas, dan batu bara;
berkas 4, hlm. 328kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi sebagai berikut.
Tabel 5.3.
Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Kalimantan
Provinsi No. Kabupaten/Kota Provinsi No. Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan
Kalimantan
Barat
1 Kota Pontianak*
Kalimantan
Selatan
1 Kabupaten Barito Kuala
2 Kabupaten Kubu Raya 2 Kota Banjarmasin
3 Kabupaten Ketapang 3 Kabupaten Banjar
Kalimantan
Tengah
1 Kabupaten Lamandau 4 Kota Banjar Baru
2
Kabupaten Kotawaringin
Timur
5 Kabupaten Tanah Laut
3 Kabupaten Katingan 6
Kabupaten Tanah
Bumbu
4 Kota Palangkaraya* 7 Kabupaten Kota Baru
Kalimantan
Timur
1 Kota Balikpapan*
Kalimantan
Utara
1 Kota Tarakan*
2 Kota Samarinda*
3
Kabupaten Kutai
Kartanegara
4
Kabupaten Penajam Paser
Utara
Koridor Pemerataan
Kalimantan
Utara
‘
1 Kabupaten Malinau
Kalimantan
Tengah
1
Kabupaten Kotawaringin
Barat
2 Kabupaten Nunukan 2 Kabupaten Pulang Pisau
3 Kabupaten Bulungan 3 Kabupaten Seruyan
4 Kabupaten Tana Tidung
Kalimantan
Barat
1 Kabupaten Sambas
Kalimantan
Timur
1 Kabupaten Paser 2 Kota Singkawang*
2 Kabupaten Kutai Barat 3 Kabupaten Bengkayang
3 Kabupaten Kutai Timur 4 Kabupaten Landak
4 Kabupaten Bontang 5 Kabupaten Mempawah
5 Kabupaten Berau
Keterangan:
* Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW
Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Kalimantan akan mencakup
kegiatan prioritas: (1) pengembangan sektor unggulan; (2) pengembangan kawasan
strategis; (3) pengembangan kawasan perkotaan; (4) pembangunan desa, kawasan
perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5)
penataan kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:
5.2.1 Pengembangan Sektor Unggulan
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Kalimantan antaran lain karet,
kelapa sawit, kelapa, lada, pala, cengkeh, kakao, bauksit, emas, minyak bumi,
gas bumi, batubara, dan perikanan tangkap, dengan fokus komoditas antara
lain:
a. Provinsi Kalimantan Barat: karet, lada, pala, cengkeh, kelapa sawit,
perikanan tangkap, perikanan budidaya, bauksit, emas, dan batu bara;
b. Provinsi Kalimantan Tengah: kelapa sawit, karet, kakao, kopi, kelapa, emas,
batubara, minyak dan gas bumi, serta perikanan tangkap dan budidaya;
c. Provinsi Kalimantan Selatan: kelapa sawit, karet, batubara, minyak dan gas
bumi, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
d. Provinsi Kalimantan Timur: kelapa sawit, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa,
perikanan tangkap, perikanan budidaya minyak dan gas bumi serta
batubara; dan
e. Provinsi Kalimantan Utara: kelapa sawit, kopi, kakao, lada, pala, cengkeh
dan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
2) Pengembangan sentra produksi perikanan di SKPT/WPP yaitu SKPT Sebatik,
WPP 711 (berlokasi di Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan),
WPP 712 (berlokasi di Laut Jawa), WPP 713 (berlokasi di Selat Makassar,
Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali), WPP 716 (berlokasi di Laut Sulawesi
dan utara Pulau Halmahera);
3) Pengembangan sentra produksi perkebunan yang tersebar di beberapa
Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) antara lain KPPN Kotawaringin
Barat, KPPN Berau, KPPN Kutai Timur, KPPN Kubu Raya, KPPN Mempawah,
KPPN Bengkayang, KPPN Barito Kuala, KPPN Banjar, KPPN Nunukan, dan
KPPN Sambas.
Gambar 5.1.
Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Kalimantan
berkas 4, hlm. 329batubara, minyak dan gas bumi, serta perikanan tangkap dan budidaya;
c. Provinsi Kalimantan Selatan: kelapa sawit, karet, batubara, minyak dan gas
bumi, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
d. Provinsi Kalimantan Timur: kelapa sawit, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa,
perikanan tangkap, perikanan budidaya minyak dan gas bumi serta
batubara; dan
e. Provinsi Kalimantan Utara: kelapa sawit, kopi, kakao, lada, pala, cengkeh
dan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
2) Pengembangan sentra produksi perikanan di SKPT/WPP yaitu SKPT Sebatik,
WPP 711 (berlokasi di Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan),
WPP 712 (berlokasi di Laut Jawa), WPP 713 (berlokasi di Selat Makassar,
Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali), WPP 716 (berlokasi di Laut Sulawesi
dan utara Pulau Halmahera);
3) Pengembangan sentra produksi perkebunan yang tersebar di beberapa
Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) antara lain KPPN Kotawaringin
Barat, KPPN Berau, KPPN Kutai Timur, KPPN Kubu Raya, KPPN Mempawah,
KPPN Bengkayang, KPPN Barito Kuala, KPPN Banjar, KPPN Nunukan, dan
KPPN Sambas.
Gambar 5.1.
Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Kalimantan
5.2.2 Pengembangan Kawasan Strategis
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan (hilirisasi) sumber
daya alam perkebunan dan hasil tambang, serta kawasan pertambangan yang
difokuskan pada Kawasan Industri (KI) antara lain KI Ketapang, KI Surya
Borneo, KI Jorong, KI Batulicin, KI Tanah Kuning, dan KI Batanjung dan/atau
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu KEK MBTK;
2) Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah antara lain DPP
Baru Sambas - Singkawang, dan DPP Baru Derawan-Berau;
3) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan
udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Trans Kalimantan,
serta jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, antara lain
Jalan Akses KIPI Tanah Kuning, Jalan Akses KI Ketapang, Jalan Paralel
Perbatasan Kalimantan (Kalbar, Kaltim, dan Kaltara), Jalan Akses Pelabuhan
Pelaihari, Jalan Akses KI Batu Licin, Tol Balikpapan – Jembatan Penajam,
Jalan Tol Samarinda – Bontang, Jalan Akses KEK Maloy, Pengembangan
Pelabuhan Pelaihari, Pembangunan Pelabuhan Hub Kijing, Pelabuhan Tanah
Kuning, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Selor, Bandara Baru Murung
Raya, Bandara Baru Singkawang, Bandara Baru Ketapang Baru,
Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, dan KA IKN; dan
4) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; dan
5) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan
dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata;
dan revitalisasi Balai Latihan Kerja;
a. pengembangan SMK di wilayah Kalimantan secara keseluruhan berjumlah
204 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi,
kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa,
dan energi dan pertambangan.
b. pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 38
perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (Manufaktur di
Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, Tambang di Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, Makanan
dan Minuman di Kalimantan Selatan, Otomotif di Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur, Perkapalan di Kalimantan Selatan), konstruksi,
pariwisata dan pertanian.
c. pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 35 unit yang tersebar dan
mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang
meliputi: tenaga presisi tekstil, buruh pertanian, buruh konstruksi gedung
dan manajer umum (perdagangan).
d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Kalimantan.
berkas 4, hlm. 330 OCRProyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan (hilirisasi) sumber
daya alam perkebunan dan hasil tambang, serta kawasan pertambangan yang
difokuskan pada Kawasan Industri (KI) antara lain KI Ketapang, KI Surya
Borneo, KI Jorong, KI Batulicin, KI Tanah Kuning, dan KI Batanjung dan/atau
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu KEK MBTK;
2) Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah antara lain DPP
Baru Sambas - Singkawang, dan DPP Baru Derawan-Berau;
3) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan
udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Trans Kalimantan,
serta jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, antara lain
Jalan Akses KIPI Tanah Kuning, Jalan Akses KI Ketapang, Jalan Paralel
Perbatasan Kalimantan (Kalbar, Kaltim, dan Kaltara), Jalan Akses Pelabuhan
Pelaihari, Jalan Akses KI Batu Licin, Tol Balikpapan – Jembatan Penajam,
Jalan Tol Samarinda – Bontang, Jalan Akses KEK Maloy, Pengembangan
Pelabuhan Pelaihari, Pembangunan Pelabuhan Hub Kijing, Pelabuhan Tanah
Kuning, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Selor, Bandara Baru Murung
Raya, Bandara Baru Singkawang, Bandara Baru Ketapang Baru,
Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, dan KA IKN; dan
4) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; dan
5) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan
dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata;
dan revitalisasi Balai Latihan Kerja;
a. pengembangan SMK di wilayah Kalimantan secara keseluruhan berjumlah
204 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi,
kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa,
dan energi dan pertambangan.
b. pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 38
perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (Manufaktur di
Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, Tambang di Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, Makanan
dan Minuman di Kalimantan Selatan, Otomotif di Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur, Perkapalan di Kalimantan Selatan), konstruksi,
pariwisata dan pertanian.
c. pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 35 unit yang tersebar dan
mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang
meliputi: tenaga presisi tekstil, buruh pertanian, buruh konstruksi gedung
dan manajer umum (perdagangan).
d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Kalimantan.
Gambar 5.2.
Peta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Kalimantan
Philippines
0 70 140 280 420 Pa
PKSN Tau .
4“Lumbis PKSN ag !
" Brunei Darussalam Ou ukan. “
u3. SKPT
Bei Malaysia Ba an AN Sebatik
PKSN Long KA KI
To - Midang Kota Baru N8& Tanah
Li v3 anjung.Setef) Kuna
- PKSN Paloh Aruk f5 4 $ FO 2
ta SA"PKSN Long“ Berau 3 3
| Om,Nawang” 0
Sam PSN Jagoi Ae 7 KEK Maloy
Singh agan Babang 5 C ai BTK
» ks
, Ind » Ibu oa MI F3
bata ALNegara .M F4
TAN r 0 "1 A
KI Ketapang ? |. “N ui Metrepalitan .... Aki
Na an & | P ai “IBarjarmagin Fa
PL NN KI uye mn ND Ke Ox Batulicin u 1
, Borneo Ki Batanjung N BA $ ' |
- 1 y
KI Jorong .d
Keterangan
Sea beaaanan Oem Dengan Oke
Oo Bancana Pengembangan Kawasan Strategis @ Wilayah Metropolitan/Kota Baru
Un ea ena ena Me autan B Ibu Kota Negara (IKN)
berkas 4, hlm. 331 OCRPeta Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Kalimantan
Philippines
0 70 140 280 420 Pa
PKSN Tau .
4
" Brunei Darussalam Ou ukan. “
u3. SKPT
Bei Malaysia Ba an AN Sebatik
PKSN Long KA KI
To - Midang Kota Baru N8& Tanah
Li v3 anjung.Setef) Kuna
- PKSN Paloh Aruk f5 4 $ FO 2
ta SA
| Om,
Sam PSN Jagoi Ae 7 KEK Maloy
Singh agan Babang 5 C ai BTK
» ks
, Ind » Ibu oa MI F3
bata AL
TAN r 0 "1 A
KI Ketapang ? |. “N ui Metrepalitan .... Aki
Na an & | P ai “IBarjarmagin Fa
PL NN KI uye mn ND Ke Ox Batulicin u 1
, Borneo Ki Batanjung N BA $ ' |
- 1 y
KI Jorong .d
Keterangan
Sea beaaanan Oem Dengan Oke
Oo Bancana Pengembangan Kawasan Strategis @ Wilayah Metropolitan/Kota Baru
Un ea ena ena Me autan B Ibu Kota Negara (IKN)
Gambar 5.3.
Peta Rencana Jaringan Infrastruktur Transportasi Wilayah Kalimantan
108”0'0"E 12”00"E 116"00"E
Philippines
- foj 70 140 280 220m id 3 .
ea Dua) SB KA L
- Malaysia 1 mm ig ata
h . ID ,
0 BAL 5 PP S
Tai , NI Sion Tn, A.A AN et - LNG
. ade ma AT ' Ag
a Aa We Ta Ih Lt 0. . : Pen
S5 . “4 . - - una , | ! 7 P L 4.
Tn Bo AT NO
108”0'0"E N2700"E mreborE
Transportasi
4 —a5 Rencana KA
Eeroara 5 Masrg
Te Rena Jalan
L Pembuhan —. dim kssng
ee Rencana Jalan Panasis
berkas 4, hlm. 332Peta Rencana Jaringan Infrastruktur Transportasi Wilayah Kalimantan
108”0'0"E 12”00"E 116"00"E
Philippines
- foj 70 140 280 220m id 3 .
ea Dua) SB KA L
- Malaysia 1 mm ig ata
h . ID ,
0 BAL 5 PP S
Tai , NI Sion Tn, A.A AN et - LNG
. ade ma AT ' Ag
a Aa We Ta Ih Lt 0. . : Pen
S5 . “4 . - - una , | ! 7 P L 4.
Tn Bo AT NO
108”0'0"E N2700"E mreborE
Transportasi
4 —a5 Rencana KA
Eeroara 5 Masrg
Te Rena Jalan
L Pembuhan —. dim kssng
ee Rencana Jalan Panasis
Gambar 5.4.
Peta Rencana Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi dan Infrastruktur Energi
Wilayah Kalimantan Tahun 2024
berkas 4, hlm. 333Peta Rencana Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi dan Infrastruktur Energi
Wilayah Kalimantan Tahun 2024
Gambar 5.5.
Peta Rencana Infrastruktur Pengairan dan Irigasi Wilayah Kalimantan Tahun
5.2.3 Pengembangan Kawasan Perkotaan
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai
berikut:
1) Pengembangan kawasan perkotaan di WM Banjarmasin, pembangunan Kota
Baru Tanjung Selor, serta pengembangan Kota Pontianak, Singkawang,
Palangka Raya, Balikpapan, Samarinda, dan Tarakan (Tabel 5.3);
2) Pembangunan IKN di Kalimantan Timur; dan
3) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan
wilayah.
berkas 4, hlm. 334Peta Rencana Infrastruktur Pengairan dan Irigasi Wilayah Kalimantan Tahun
5.2.3 Pengembangan Kawasan Perkotaan
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai
berikut:
1) Pengembangan kawasan perkotaan di WM Banjarmasin, pembangunan Kota
Baru Tanjung Selor, serta pengembangan Kota Pontianak, Singkawang,
Palangka Raya, Balikpapan, Samarinda, dan Tarakan (Tabel 5.3);
2) Pembangunan IKN di Kalimantan Timur; dan
3) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan
wilayah.
5.2.4 Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi,
Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi
sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar
pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa
dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk
unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa
dalam tata kelola pemerintahan, keuangan dan tata kelola aset desa;
pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa
khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan
penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes);
2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya
dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019,
selama maksimal 3 tahun (2020 - 2022), yang mana untuk Pulau Kalimantan
berlokasi di 12 kabupaten yaitu Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kayong
Utara, Ketapang, Landak, Melawi, Sambas di Provinsi Kalimantan Barat; Hulu
Sungai Utara di Provinsi Kalimantan Selatan; Seruyan di Provinsi Kalimantan
Tengah; Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur; dan Nunukan di Provinsi
Kalimantan Utara;
3) Revitalisasi kawasan transmigrasi di antara lain Kawasan Transmigrasi Salim
Batu di Kabupaten Bulungan, Kawasan Transmigrasi Seimenggaris di
Kabupaten Nunukan, Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya di Kabupaten Kubu
Raya, Kawasan Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa dan Kawasan Transmigrasi
Subah di Kabupaten Sambas, Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya di
Kabupaten Lamandau, Kawasan Transmigrasi Kerang di Kabupaten Paser,
Kawasan Transmigrasi Maloy Kaliorang di Kabupaten Kutai Timur, dan
Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala;
4) Pengembangan ekonomi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) kawasan
perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN antara lain PKSN Long
Nawang, PKSN Tou Lumbis, PKSN Paloh Aruk, PKSN Jagoi Babang, PKSN
Nunukan, PKSN Long Midang.
5) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan
perbatasan pada 14 kecamatan lokpri di Provinsi Kalimantan Barat, 3
kecamatan lokpri di Provinsi Kalimantan Timur, dan 20 kecamatan lokpri di
Provinsi Kalimantan Utara;
6) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas mencakup 5 Kabupaten di
Provinsi Kalimantan Barat, 4 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, 5
Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, 4 Kabupaten di Provinsi
Kalimantan Timur, dan 3 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang
selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di
wilayah Kalimantan pada tahun 2023;
7) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga
Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai
berkas 4, hlm. 335Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi
sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar
pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa
dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk
unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa
dalam tata kelola pemerintahan, keuangan dan tata kelola aset desa;
pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa
khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan
penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes);
2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya
dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019,
selama maksimal 3 tahun (2020 - 2022), yang mana untuk Pulau Kalimantan
berlokasi di 12 kabupaten yaitu Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kayong
Utara, Ketapang, Landak, Melawi, Sambas di Provinsi Kalimantan Barat; Hulu
Sungai Utara di Provinsi Kalimantan Selatan; Seruyan di Provinsi Kalimantan
Tengah; Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur; dan Nunukan di Provinsi
Kalimantan Utara;
3) Revitalisasi kawasan transmigrasi di antara lain Kawasan Transmigrasi Salim
Batu di Kabupaten Bulungan, Kawasan Transmigrasi Seimenggaris di
Kabupaten Nunukan, Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya di Kabupaten Kubu
Raya, Kawasan Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa dan Kawasan Transmigrasi
Subah di Kabupaten Sambas, Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya di
Kabupaten Lamandau, Kawasan Transmigrasi Kerang di Kabupaten Paser,
Kawasan Transmigrasi Maloy Kaliorang di Kabupaten Kutai Timur, dan
Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala;
4) Pengembangan ekonomi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) kawasan
perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN antara lain PKSN Long
Nawang, PKSN Tou Lumbis, PKSN Paloh Aruk, PKSN Jagoi Babang, PKSN
Nunukan, PKSN Long Midang.
5) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan
perbatasan pada 14 kecamatan lokpri di Provinsi Kalimantan Barat, 3
kecamatan lokpri di Provinsi Kalimantan Timur, dan 20 kecamatan lokpri di
Provinsi Kalimantan Utara;
6) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas mencakup 5 Kabupaten di
Provinsi Kalimantan Barat, 4 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, 5
Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, 4 Kabupaten di Provinsi
Kalimantan Timur, dan 3 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang
selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di
wilayah Kalimantan pada tahun 2023;
7) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga
Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai
target kemiskinan tahun 2024 yaitu 5,23 persen di Provinsi Kalimantan Barat,
3,5 persen di Provinsi Kalimantan Tengah, 4,44 persen di Provinsi Kalimantan
Utara, 4,24 persen di Provinsi Kalimantan Timur, dan 3,04 persen di Provinsi
Kalimantan Selatan; dan
8) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim
yang dilakukan melalui:
a. Peningkatan ketahanan wilayah timur Pulau Kalimantan;
b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
dan
c. Peningkatan konservasi hutan.
5.2.5 Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah dalam mendukung
Pelaksanaan Otonomi Daerah
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut
1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara
penuh dan konsisten;
2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan,
terutama investasi.
3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan
efektif;
4) Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan
daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi,
manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen
kawasan hutan, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya
7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi
dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat;
pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan; serta pusat pertumbuhan ekonomi
kabupaten;Pengembangan kerjasama antardaerah, dan
9) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
10) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas
Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten Mahakam Ulu);
11) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas Provinsi
Kalimantan Barat (Kabupaten Sanggau);
12) Penataan ruang dan lahan, melalui:
a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang,
terutama kelengkapan RDTR;
b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
berkas 4, hlm. 3363,5 persen di Provinsi Kalimantan Tengah, 4,44 persen di Provinsi Kalimantan
Utara, 4,24 persen di Provinsi Kalimantan Timur, dan 3,04 persen di Provinsi
Kalimantan Selatan; dan
8) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim
yang dilakukan melalui:
a. Peningkatan ketahanan wilayah timur Pulau Kalimantan;
b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
dan
c. Peningkatan konservasi hutan.
5.2.5 Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah dalam mendukung
Pelaksanaan Otonomi Daerah
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut
1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara
penuh dan konsisten;
2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan,
terutama investasi.
3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan
efektif;
4) Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan
daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi,
manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen
kawasan hutan, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya
7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi
dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat;
pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan; serta pusat pertumbuhan ekonomi
kabupaten;Pengembangan kerjasama antardaerah, dan
9) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
10) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas
Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten Mahakam Ulu);
11) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas Provinsi
Kalimantan Barat (Kabupaten Sanggau);
12) Penataan ruang dan lahan, melalui:
a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang,
terutama kelengkapan RDTR;
b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran
pemanfaatan ruang;
e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai
koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya
termasuk di kawasan transmigrasi;
f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala
kadastral;
g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
h. Pembentukan bank tanah;
i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
13) Pengarusutamaan Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim:
a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
b. Peningkatan ketahanan kawasan wilayah timur Pulau Kalimantan;
c. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana
berbasis kearifan lokal masyarakat;
d. Peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko
bencana; dan
e. Peningkatan penanganan abrasi pantai di daerah kepulauan, dan
konservasi hutan.
14) Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon yang meliputi:
a. Rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan
dan mengkonservasi sumber daya air;
b. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan
kawasan hutan;
c. Pengembangan energi baru terbarukan;
d. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal;
e. Penegakkan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan
lingkungan hidup;
f. Penerapan kaidah ekowisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan
wisata;
g. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun
secara terpadu; dan
h. Optimalisasi pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan,
pembangunan budaya sadar bencana, serta kesiapsiagaan pemerintah
daerah dan masyarakat.
berkas 4, hlm. 337pemanfaatan ruang;
e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai
koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya
termasuk di kawasan transmigrasi;
f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala
kadastral;
g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
h. Pembentukan bank tanah;
i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
13) Pengarusutamaan Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim:
a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
b. Peningkatan ketahanan kawasan wilayah timur Pulau Kalimantan;
c. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana
berbasis kearifan lokal masyarakat;
d. Peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko
bencana; dan
e. Peningkatan penanganan abrasi pantai di daerah kepulauan, dan
konservasi hutan.
14) Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon yang meliputi:
a. Rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan
dan mengkonservasi sumber daya air;
b. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan
kawasan hutan;
c. Pengembangan energi baru terbarukan;
d. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal;
e. Penegakkan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan
lingkungan hidup;
f. Penerapan kaidah ekowisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan
wisata;
g. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun
secara terpadu; dan
h. Optimalisasi pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan,
pembangunan budaya sadar bencana, serta kesiapsiagaan pemerintah
daerah dan masyarakat.
Gambar 5.6.
Peta Proyeksi Daya Dukung Lingkungan Wilayah Kalimantan Tahun 2025
5.3. Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Wilayah
Kalimantan
Selain penjabaran strategi pembangunan Wilayah Kalimantan, maka untuk
mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Wilayah Kalimantan, dalam
kurun waktu 2020-2024 akan dilaksanakan Major Project sebagai berikut:
1) Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin;
2) Pembangunan Kota Baru Tanjung Selor;
3) Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN);
berkas 4, hlm. 338Peta Proyeksi Daya Dukung Lingkungan Wilayah Kalimantan Tahun 2025
5.3. Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Wilayah
Kalimantan
Selain penjabaran strategi pembangunan Wilayah Kalimantan, maka untuk
mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Wilayah Kalimantan, dalam
kurun waktu 2020-2024 akan dilaksanakan Major Project sebagai berikut:
1) Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin;
2) Pembangunan Kota Baru Tanjung Selor;
3) Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN);
4) Pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional: (a) PKSN Paloh-Aruk dan (b)
PKSN Nunukan;
5) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Pelabuhan Kijing;
6) Pembangunan Waduk Multiguna: (a) Kusan, (b) Lembakan, (c) Sepaku Semoi,
(d) Kayan, (e) Mentarang;
7) (a) Revitalisasi Kilang Minyak Balikpapan dan (b) Pembangunan Kilang Baru
Bontang;
8) Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan; dan
9) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Kalimantan Timur.
Gambar 5.7.
Sebaran Major Project RPJMN 2020-2024 di Wilayah Kalimantan
berkas 4, hlm. 339PKSN Nunukan;
5) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Pelabuhan Kijing;
6) Pembangunan Waduk Multiguna: (a) Kusan, (b) Lembakan, (c) Sepaku Semoi,
(d) Kayan, (e) Mentarang;
7) (a) Revitalisasi Kilang Minyak Balikpapan dan (b) Pembangunan Kilang Baru
Bontang;
8) Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan; dan
9) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Kalimantan Timur.
Gambar 5.7.
Sebaran Major Project RPJMN 2020-2024 di Wilayah Kalimantan
Kalimantan - 1
PULAU KALIMANTAN
Total
Indikasi
Pendanaan
2020-2024
2024 (Rp Miliar)*)
PP 4: Pembangunan Wilayah
Kalimantan
Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan
(persen/tahun)
5,37 303.849,82
Share PDRB Wilayah Kalimantan (persen) 8,22
IPM Wilayah Kalimantan 71,22-79,25
Persentase penduduk miskin wilayah
Kalimantan (persen)
3,29
Provinsi Kalimantan Barat
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
>1
Fasilitasi Realisasi Investasi dan
Pembangunan KI Ketapang
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Kalimantan Barat
>1
Pengembangan Pelabuhan Kijing
Terselenggaranya standardisasi dan
pengelolaan Pelabuhan Kijing (lokasi)
1
(selesai)
12.500 Kalimantan Barat
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kemenhub, BUMN
(Pelindo II), Swasta
Jalan Akses KI Ketapang Panjang jalan yang dibangun (km) 12 123 Kalimantan Barat Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Pembangunan Terminal Aruk
Jumlah terminal antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
76 Kalimantan Barat
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kemenhub
Pembangunan Terminal Nanga
Badau
Jumlah terminal antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
60 Kalimantan Barat
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kemenhub
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024
MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
berkas 4, hlm. 340PULAU KALIMANTAN
Total
Indikasi
Pendanaan
2020-2024
2024 (Rp Miliar)*)
PP 4: Pembangunan Wilayah
Kalimantan
Laju pertumbuhan PDRB Kalimantan
(persen/tahun)
5,37 303.849,82
Share PDRB Wilayah Kalimantan (persen) 8,22
IPM Wilayah Kalimantan 71,22-79,25
Persentase penduduk miskin wilayah
Kalimantan (persen)
3,29
Provinsi Kalimantan Barat
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
>1
Fasilitasi Realisasi Investasi dan
Pembangunan KI Ketapang
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Kalimantan Barat
>1
Pengembangan Pelabuhan Kijing
Terselenggaranya standardisasi dan
pengelolaan Pelabuhan Kijing (lokasi)
1
(selesai)
12.500 Kalimantan Barat
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kemenhub, BUMN
(Pelindo II), Swasta
Jalan Akses KI Ketapang Panjang jalan yang dibangun (km) 12 123 Kalimantan Barat Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Pembangunan Terminal Aruk
Jumlah terminal antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
76 Kalimantan Barat
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kemenhub
Pembangunan Terminal Nanga
Badau
Jumlah terminal antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
60 Kalimantan Barat
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kemenhub
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024
MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Kalimantan - 2
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pembangunan Terminal Temajuk
Jumlah terminal antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
1
(selesai)
50 Kalimantan Barat
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kemenhub
Pembangunan Bandara Ketapang
Baru/Kayong Utara
Bandara baru yang dibangun (lokasi)
1
(selesai)
250 Kalimantan Barat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Jalan Akses Pelabuhan
Kendawangan
Panjang jalan yang dibangun (km) 10 Kalimantan Barat Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KI
Ketapang
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
13 Kab. Kotawaringin Barat Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pembangunan DPP Baru Sambas-
Singkawang
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Kalimantan Barat
>1
Pembangunan Bandara
Singkawang-Kalbar
Bandara baru yang dibangun (lokasi)
1
(selesai)
1.000 Kalimantan Barat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Jembatan Sambas Besar Jembatan yang dibangun (lokasi) 1 1.860 Kalimantan Barat Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Penyediaan air baku DPP Sambas-
Singkawang
Air baku untuk kawasan pariwisata dan
industri (m3/detik)
0,03 9,75 Kab. Sambas Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan karet
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Barat
berkas 4, hlm. 341Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pembangunan Terminal Temajuk
Jumlah terminal antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
1
(selesai)
50 Kalimantan Barat
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kemenhub
Pembangunan Bandara Ketapang
Baru/Kayong Utara
Bandara baru yang dibangun (lokasi)
1
(selesai)
250 Kalimantan Barat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Jalan Akses Pelabuhan
Kendawangan
Panjang jalan yang dibangun (km) 10 Kalimantan Barat Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KI
Ketapang
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
13 Kab. Kotawaringin Barat Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pembangunan DPP Baru Sambas-
Singkawang
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Kalimantan Barat
>1
Pembangunan Bandara
Singkawang-Kalbar
Bandara baru yang dibangun (lokasi)
1
(selesai)
1.000 Kalimantan Barat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Jembatan Sambas Besar Jembatan yang dibangun (lokasi) 1 1.860 Kalimantan Barat Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Penyediaan air baku DPP Sambas-
Singkawang
Air baku untuk kawasan pariwisata dan
industri (m3/detik)
0,03 9,75 Kab. Sambas Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan karet
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Barat
Kalimantan - 3
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Kawasan Karet Kawasan Karet (ha) 617,31 25,60
Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Bengkayang, Kab.
Landak, Kab. Sanggau, Kab. Kapuas Hulu
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan lada, pala, dan cengkeh
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Barat
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha) 3199,44 68,99
Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Sambas, Kab.
Bengkayang, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Kubu
Raya
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa sawit
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Barat
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat
Pertumbuhan volume ekspor untuk produk
perkebunan (pekebun)
540 3,36
Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Sanggau, Kab.
Ketapang
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikana tangkap nasional
(juta ton)
10,10 Provinsi Kalimantan Barat Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Optimalisasi komoditas unggulan
bauksit
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Barat
Optimalisasi produksi bauksit jumlah produksi (Ton)
Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan
Batubara
Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan
emas
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Barat
Optimalisasi produksi emas jumlah produksi (Ton)
Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan
Batubara
Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan
pertambangan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Barat
Optimalisasi produksi batu bara jumlah produksi (Ton)
Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan
Batu Bara
Kementerian ESDM
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Kalimantan
berkas 4, hlm. 342Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Kawasan Karet Kawasan Karet (ha) 617,31 25,60
Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Bengkayang, Kab.
Landak, Kab. Sanggau, Kab. Kapuas Hulu
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan lada, pala, dan cengkeh
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Barat
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha) 3199,44 68,99
Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Sambas, Kab.
Bengkayang, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Kubu
Raya
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa sawit
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Barat
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat
Pertumbuhan volume ekspor untuk produk
perkebunan (pekebun)
540 3,36
Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Sanggau, Kab.
Ketapang
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikana tangkap nasional
(juta ton)
10,10 Provinsi Kalimantan Barat Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Optimalisasi komoditas unggulan
bauksit
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Barat
Optimalisasi produksi bauksit jumlah produksi (Ton)
Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan
Batubara
Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan
emas
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Barat
Optimalisasi produksi emas jumlah produksi (Ton)
Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan
Batubara
Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan
pertambangan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Barat
Optimalisasi produksi batu bara jumlah produksi (Ton)
Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan
Batu Bara
Kementerian ESDM
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Kalimantan
Kalimantan - 4
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil
(Kalimantan Barat)
Kota Pontianak, Kota Singkawang
Pembangunan Bandara
Singkawang-Kalbar
Bandara baru yang dibangun (lokasi)
1
(selesai)
1.000
Kota Singkawang (lingkup pelayanan), Provinsi
Kalimantan Barat
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Udara
Kemenhub
Pembangunan Pipa gas Bumi
Kalteng - Kalbar
Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi
Kalteng-Kalbar (km)
407,20 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat BU
Jembatan Kapuas 3 Jembatan yang dibangun (lokasi) 1 300 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
602 1.064,34 Provinsi Kalimantan Barat Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Kota (SR)
512,17 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR;
APBD; Masyarakat;
Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Permukiman (SR)
263,31 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
DAK; Kementerian
PUPR; APBD;
Masyarakat; Swasta
(CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
18,20
Kota Pontianak, Kota Singkawang (Provinsi
Kalimantan Barat)
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 502,87
Kota Pontianak, Kota Singkawang (Provinsi
Kalimantan Barat)
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR,
KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan (TPST)
Jumlah TPST yang terbangun (unit) 75,85 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah TPS3R yang terbangun (unit) 14,77 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
DAK, Kementerian
PUPR, APBD
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
1460 desa
berkembang;
232 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
berkas 4, hlm. 343Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil
(Kalimantan Barat)
Kota Pontianak, Kota Singkawang
Pembangunan Bandara
Singkawang-Kalbar
Bandara baru yang dibangun (lokasi)
1
(selesai)
1.000
Kota Singkawang (lingkup pelayanan), Provinsi
Kalimantan Barat
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Udara
Kemenhub
Pembangunan Pipa gas Bumi
Kalteng - Kalbar
Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi
Kalteng-Kalbar (km)
407,20 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat BU
Jembatan Kapuas 3 Jembatan yang dibangun (lokasi) 1 300 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
602 1.064,34 Provinsi Kalimantan Barat Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Kota (SR)
512,17 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR;
APBD; Masyarakat;
Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Permukiman (SR)
263,31 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
DAK; Kementerian
PUPR; APBD;
Masyarakat; Swasta
(CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
18,20
Kota Pontianak, Kota Singkawang (Provinsi
Kalimantan Barat)
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 502,87
Kota Pontianak, Kota Singkawang (Provinsi
Kalimantan Barat)
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR,
KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan (TPST)
Jumlah TPST yang terbangun (unit) 75,85 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah TPS3R yang terbangun (unit) 14,77 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
DAK, Kementerian
PUPR, APBD
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
1460 desa
berkembang;
232 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
Kalimantan - 5
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN
0,51
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 5,78
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
65,30 56,63 Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Peningkatan Kesejahteraan dan
Tata Kelola di Kecamatan Lokasi
Prioritas di Provinsi Kalimantan
Barat
Jumlah kecamatan prioritas yang sarana
prasarana pelayanan dasar, ekonomi,
dan pemerintahan-nya tersedia di Prov
Kalimantan Barat (kecamatan)
14 4,89
Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec.
Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec.
Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec.
Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang
Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec.
Puring Kencana
Pembangunan dan peningkatan
SPAM
Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM
(kecamatan)
14
Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec.
Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec.
Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec.
Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang
Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec.
Puring Kencana
Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan
Kantor Desa
Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor
Camat dan Kantor Desa nya dibangun
(kecamatan)
14
Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec.
Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec.
Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec.
Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang
Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec.
Puring Kencana
Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana
kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan sarpras
kesehatan (kecamatan)
14
Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec.
Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec.
Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec.
Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang
Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec.
Puring Kencana
Pemerintah Daerah
berkas 4, hlm. 344Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN
0,51
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 5,78
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
65,30 56,63 Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Peningkatan Kesejahteraan dan
Tata Kelola di Kecamatan Lokasi
Prioritas di Provinsi Kalimantan
Barat
Jumlah kecamatan prioritas yang sarana
prasarana pelayanan dasar, ekonomi,
dan pemerintahan-nya tersedia di Prov
Kalimantan Barat (kecamatan)
14 4,89
Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec.
Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec.
Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec.
Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang
Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec.
Puring Kencana
Pembangunan dan peningkatan
SPAM
Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM
(kecamatan)
14
Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec.
Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec.
Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec.
Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang
Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec.
Puring Kencana
Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan
Kantor Desa
Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor
Camat dan Kantor Desa nya dibangun
(kecamatan)
14
Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec.
Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec.
Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec.
Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang
Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec.
Puring Kencana
Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana
kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan sarpras
kesehatan (kecamatan)
14
Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec.
Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec.
Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec.
Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang
Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec.
Puring Kencana
Pemerintah Daerah
Kalimantan - 6
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyediaan alat-alat kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan alat-
alat kesehatan (kecamatan)
14
Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec.
Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec.
Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec.
Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang
Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec.
Puring Kencana
Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi
prasarana belajar
jumlah kecamatan yang prasarana
belajarnya dibangun/direhabilitasi
(kecamatan)
14
Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec.
Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec.
Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec.
Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang
Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec.
Puring Kencana
Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar
Jumlah kecamatan yang difasilitasi
pengadaan sarana belajar (kecamatan)
14
Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec.
Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec.
Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec.
Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang
Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec.
Puring Kencana
Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan
prasarana SMK
Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-
nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)
14
Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec.
Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec.
Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec.
Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang
Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec.
Puring Kencana
Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
2 0,29
Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec.
Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec.
Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec.
Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang
Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec.
Puring Kencana
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energ
Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun 4,40
Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec.
Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec.
Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec.
Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang
Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec.
Puring Kencana
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
berkas 4, hlm. 345Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyediaan alat-alat kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan alat-
alat kesehatan (kecamatan)
14
Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec.
Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec.
Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec.
Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang
Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec.
Puring Kencana
Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi
prasarana belajar
jumlah kecamatan yang prasarana
belajarnya dibangun/direhabilitasi
(kecamatan)
14
Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec.
Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec.
Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec.
Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang
Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec.
Puring Kencana
Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar
Jumlah kecamatan yang difasilitasi
pengadaan sarana belajar (kecamatan)
14
Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec.
Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec.
Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec.
Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang
Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec.
Puring Kencana
Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan
prasarana SMK
Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-
nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)
14
Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec.
Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec.
Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec.
Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang
Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec.
Puring Kencana
Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
2 0,29
Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec.
Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec.
Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec.
Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang
Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec.
Puring Kencana
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energ
Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun 4,40
Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec.
Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec.
Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec.
Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang
Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec.
Puring Kencana
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Kalimantan - 7
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
2 0,20
Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec.
Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec.
Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec.
Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang
Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec.
Puring Kencana
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Paloh Aruk
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh-
Aruk
0,52 277 Kab. Sambas
Pembangunan/revitalisasi sentra
IKM
jumlah kabupaten yang
dibangun/direvitalisasi sentra IKM-nya
1 Kab. Sambas
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,
Menengah dan Aneka
Kementerian
Perindustrian
Jalan perbatasan Kalbar Panjang jalan yang dibangun (km) 98,40 Kalimantan Barat Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pembangunan PLTS Rooftop
Jumlah (unit) PLTS Roof Top yang
dibangun
2,20 Kab. Sambas
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Pembangunan Pasar Tipe B
Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
8 Kab. Sambas Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C
Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
8 Kab. Sambas Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan Gudang/ Depo Non-
SRG yang Termanfaatkan
Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
9 Kab. Sambas Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor
Perdagangan yang Diberikan
Pembinaan
Jumlah penyedia jasa yang diberikan
pembinaan
10 14,10 Kab. Sambas Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan Terminal Aruk
Jumlah terminal antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
76 Kalimantan Barat
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan Terminal Temajuk
Jumlah terminal antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
1 50 Kalimantan Barat
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kementerian
Perhubungan
berkas 4, hlm. 346Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
2 0,20
Kec. Sajingan Besar, Kec. Paloh, Kec. Siding, Kec.
Jagoi Babang, Kec. Sekayam, Kec. Entikong, Kec.
Ketungau Tengah, Kec. Ketungau Hulu, Kec.
Putussibau Utara, Kec. Empaloh Hulu, Kec. Batang
Lupar, Kec. Badau, Kec. Putussibau Selatan, Kec.
Puring Kencana
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Paloh Aruk
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh-
Aruk
0,52 277 Kab. Sambas
Pembangunan/revitalisasi sentra
IKM
jumlah kabupaten yang
dibangun/direvitalisasi sentra IKM-nya
1 Kab. Sambas
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,
Menengah dan Aneka
Kementerian
Perindustrian
Jalan perbatasan Kalbar Panjang jalan yang dibangun (km) 98,40 Kalimantan Barat Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pembangunan PLTS Rooftop
Jumlah (unit) PLTS Roof Top yang
dibangun
2,20 Kab. Sambas
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Pembangunan Pasar Tipe B
Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
8 Kab. Sambas Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C
Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
8 Kab. Sambas Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan Gudang/ Depo Non-
SRG yang Termanfaatkan
Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
9 Kab. Sambas Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor
Perdagangan yang Diberikan
Pembinaan
Jumlah penyedia jasa yang diberikan
pembinaan
10 14,10 Kab. Sambas Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan Terminal Aruk
Jumlah terminal antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
76 Kalimantan Barat
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kementerian
Perhubungan
Pembangunan Terminal Temajuk
Jumlah terminal antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
1 50 Kalimantan Barat
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kementerian
Perhubungan
Kalimantan - 8
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
BAKTI INTERNET Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun 1 3,20 Kab. Sambas Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo
Revitalisasi Pasar Rakyat yang
Dikelola Koperasi/ kelompok di
Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan
Pasca Bencana
Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun 2 Kab. Sambas
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Kementerian Koperasi
dan UKM
Pengembangan Area Sentra
Industri Lada
Luas Area kawasan industri lada yang
dikembangkan (Ha)
500 4 Kab. Sambas
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementerian Pertanian
Pembangunan/revitalisasi sentra
IKM
jumlah kabupaten yang
dibangun/direvitalisasi sentra IKM-nya
1 Kab. Sambas
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,
Menengah dan Aneka
Kementerian
Perindustrian
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
7 2,35 Kab. Sambas Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Jagoi Babang
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jagoi
Babang
0,39 115 Kab. Bengkayang
Kawasan sayuran dan tanaman
obat di wilayah perbatasan
Luas kawasan sayuran dan tanaman obat
di wilayah perbatasan yang ditingkatkan
produksinya (ha)
85 6,90 Kab. Bengkayang
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah
Hortikultura
Kementerian Pertanian
Pembangunan Terminal Temajuk
Jumlah terminal antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
1
(selesai)
50 Kalimantan Barat
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kementerian
Perhubungan
Revitalisasi Pasar Rakyat yang
Dikelola Koperasi di Daerah
Tertinggal, Perbatasan, & Rawan
Bencana
Jumlah (unit) pasar rakyat yang
direvitalisasi
1 4 Kab. Bengkayang
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Kementerian
Perdagangan
Jaringan Air baku yang dibangun/
ditingkatkan
Total debit air baku yang dihasilkan
(m3/det)
0,19 47,65 Kab. Bengkayang
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
BAKTI SINYAL/ LASTMILE Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi) 1 4 Kab. Bengkayang Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
10 1,44 Kab. Bengkayang
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
berkas 4, hlm. 347Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
BAKTI INTERNET Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun 1 3,20 Kab. Sambas Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo
Revitalisasi Pasar Rakyat yang
Dikelola Koperasi/ kelompok di
Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan
Pasca Bencana
Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun 2 Kab. Sambas
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Kementerian Koperasi
dan UKM
Pengembangan Area Sentra
Industri Lada
Luas Area kawasan industri lada yang
dikembangkan (Ha)
500 4 Kab. Sambas
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementerian Pertanian
Pembangunan/revitalisasi sentra
IKM
jumlah kabupaten yang
dibangun/direvitalisasi sentra IKM-nya
1 Kab. Sambas
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil,
Menengah dan Aneka
Kementerian
Perindustrian
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
7 2,35 Kab. Sambas Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Jagoi Babang
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jagoi
Babang
0,39 115 Kab. Bengkayang
Kawasan sayuran dan tanaman
obat di wilayah perbatasan
Luas kawasan sayuran dan tanaman obat
di wilayah perbatasan yang ditingkatkan
produksinya (ha)
85 6,90 Kab. Bengkayang
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah
Hortikultura
Kementerian Pertanian
Pembangunan Terminal Temajuk
Jumlah terminal antarnegara yang
dibangun/ditingkatkan (lokasi)
1
(selesai)
50 Kalimantan Barat
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kementerian
Perhubungan
Revitalisasi Pasar Rakyat yang
Dikelola Koperasi di Daerah
Tertinggal, Perbatasan, & Rawan
Bencana
Jumlah (unit) pasar rakyat yang
direvitalisasi
1 4 Kab. Bengkayang
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Kementerian
Perdagangan
Jaringan Air baku yang dibangun/
ditingkatkan
Total debit air baku yang dihasilkan
(m3/det)
0,19 47,65 Kab. Bengkayang
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
BAKTI SINYAL/ LASTMILE Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi) 1 4 Kab. Bengkayang Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
10 1,44 Kab. Bengkayang
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Kalimantan - 9
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
3 0,30 Kab. Bengkayang Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
3 1,01 Kab. Bengkayang Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 59,18 311,57
Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara,
Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah,
Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
812 39,13
Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang,
Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau, Sintang
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51
Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang,
Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau, Sintang
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0,27
Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang,
Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau, Sintang
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,08
Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang,
Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau, Sintang
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26
Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang,
Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau, Sintang
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
812 75,83
Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang,
Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau, Sintang
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
669 186,72
Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang,
Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau, Sintang
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
4 0,59
Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang,
Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau, Sintang
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang,
Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau, Sintang
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
berkas 4, hlm. 348Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
3 0,30 Kab. Bengkayang Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
3 1,01 Kab. Bengkayang Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 59,18 311,57
Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara,
Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah,
Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
812 39,13
Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang,
Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau, Sintang
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51
Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang,
Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau, Sintang
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0,27
Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang,
Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau, Sintang
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,08
Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang,
Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau, Sintang
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26
Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang,
Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau, Sintang
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
812 75,83
Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang,
Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau, Sintang
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
669 186,72
Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang,
Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau, Sintang
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
4 0,59
Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang,
Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau, Sintang
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang,
Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau, Sintang
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Kalimantan - 10
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1,28
Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang,
Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau, Sintang
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
3 0,45 Ketapang, Sambas, Sintang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Kubu Raya, Mempawah,
Bengkayang dan Sambas
Indeks Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Kab. Kubu Raya, Kab.
Mempawah, Kab. Bengkayang dan Kab.
Sambas
53.00;
47.00; NA;
45.00
192,45
Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan
Kab. Mempawah
1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas
dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
3. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian
Pertanian
2. Kemendesa PDTT
3. Kementerian ESDM
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
10 2,59
Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan
Kab. Mempawah
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Hasil Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
1 1,29
Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan
Kab. Mempawah
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Hasil Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
4 3,37
Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan
Kab. Mempawah
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan, Pengembagan dan
Rehabilitasi Sarana Prasarana
Ekonomi di Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang dibangun,
dikembangkan, dan direhabilitasi sarana
prasarana ekonomi di kawasan
perdesaannya (kawasan)
1 15,86 Kab.Kubu Raya Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,72
Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan
Kab. Mempawah
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Kawasan Perdesaan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
Jumlah kawasan yang memiliki potensi
SDA Unggulan yang dikembangkan dan
dikelola dengan pendekatan lingkungan
hidup berkelanjutan (kawasan)
1 8,62 Kab.Kubu Raya Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan
Kab. Mempawah
Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
berkas 4, hlm. 349Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1,28
Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang,
Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas,
Sanggau, Sekadau, Sintang
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
3 0,45 Ketapang, Sambas, Sintang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Kubu Raya, Mempawah,
Bengkayang dan Sambas
Indeks Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Kab. Kubu Raya, Kab.
Mempawah, Kab. Bengkayang dan Kab.
Sambas
53.00;
47.00; NA;
45.00
192,45
Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan
Kab. Mempawah
1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas
dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
3. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian
Pertanian
2. Kemendesa PDTT
3. Kementerian ESDM
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
10 2,59
Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan
Kab. Mempawah
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Hasil Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
1 1,29
Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan
Kab. Mempawah
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Hasil Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
4 3,37
Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan
Kab. Mempawah
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan, Pengembagan dan
Rehabilitasi Sarana Prasarana
Ekonomi di Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang dibangun,
dikembangkan, dan direhabilitasi sarana
prasarana ekonomi di kawasan
perdesaannya (kawasan)
1 15,86 Kab.Kubu Raya Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,72
Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan
Kab. Mempawah
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Kawasan Perdesaan yang memiliki
potensi SDA Unggulan yang
dikembangkan dan dikelola dengan
pendekatan lingkungan hidup
berkelanjutan
Jumlah kawasan yang memiliki potensi
SDA Unggulan yang dikembangkan dan
dikelola dengan pendekatan lingkungan
hidup berkelanjutan (kawasan)
1 8,62 Kab.Kubu Raya Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
Kab.Kubu Raya, Kab.Bengkayang, Kab.Sambas, dan
Kab. Mempawah
Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Kalimantan - 11
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
929.571 210,47 Kalimantan Barat Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang
terbangun
Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang terbangun
(unit)
30 Kab. Kotawaringin Barat Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya
Jumlah bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya yang didistribusikan
(paket)
5 Kab. Kotawaringin Barat Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan
sentra kuliner
Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner
yang terbangun (unit)
1 Kab. Kotawaringin Barat
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Rasau Jaya,
Gerbang Mas Perkasa, dan Subah
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan
Barat
65,30 56,63 Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
1 24,59 Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
0,61 Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
1 27,84 Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)
1 3,02 Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
0,33 Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
0,23 Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
berkas 4, hlm. 350Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
929.571 210,47 Kalimantan Barat Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang
terbangun
Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang terbangun
(unit)
30 Kab. Kotawaringin Barat Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya
Jumlah bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya yang didistribusikan
(paket)
5 Kab. Kotawaringin Barat Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan
sentra kuliner
Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner
yang terbangun (unit)
1 Kab. Kotawaringin Barat
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Rasau Jaya,
Gerbang Mas Perkasa, dan Subah
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan
Barat
65,30 56,63 Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
1 24,59 Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
0,61 Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
1 27,84 Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)
1 3,02 Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
0,33 Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
0,23 Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Kalimantan - 12
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,35
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
42,8
Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
61
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
61
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima
berbasis elektronik
4.411
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
61
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
6
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Kalimantan Barat
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
1.445
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
1 0,56 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
3,87 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
berkas 4, hlm. 351Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,35
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
42,8
Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
61
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
61
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima
berbasis elektronik
4.411
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
61
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
6
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Kalimantan Barat
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
1.445
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
1 0,56 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
3,87 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Kalimantan - 13
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
15 0,27 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
penyusunan Perda dan Perkada
6 0,08 Pusat dan regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
15 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 352Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
15 0,27 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
penyusunan Perda dan Perkada
6 0,08 Pusat dan regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
15 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Kalimantan - 14
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyelarasan perencanaan pusat
dan daerah
Jumlah regulasi yang mendukung
penyelarasan perencanaan pusat dan
daerah
1 0,25 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(2) Jumlah daerah yang
mengimplementasikan Kesepakatan dan
Perjanjian Kerja Sama
1 5,22
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,87 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
4 2,66 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
58
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran
1 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya
1 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah
(%)
100 3,15
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
15 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 353Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyelarasan perencanaan pusat
dan daerah
Jumlah regulasi yang mendukung
penyelarasan perencanaan pusat dan
daerah
1 0,25 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(2) Jumlah daerah yang
mengimplementasikan Kesepakatan dan
Perjanjian Kerja Sama
1 5,22
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,87 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
4 2,66 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
58
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran
1 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya
1 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah
(%)
100 3,15
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
15 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Kalimantan - 15
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Trantibum
15 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Bencana
15 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
15 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Daerah yang belanja APBD nya berorientasi
pada pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan SPM
15 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan
SPM di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten 15 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
36 266,77
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
15 0,27 Pusat Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan
inovasi daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis
urusan pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Kab. Ketapang Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 354Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Trantibum
15 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Bencana
15 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
15 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Daerah yang belanja APBD nya berorientasi
pada pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan SPM
15 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan
SPM di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten 15 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
36 266,77
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
15 0,27 Pusat Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan
inovasi daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis
urusan pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Kab. Ketapang Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Kalimantan - 16
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
6 0,07 Pusat Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat manajemen strategi
pemerintahan daerah (strategi
inovasi daerah dan manajemen
pembangunan daerah perbatasan)
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
manajemen inovasi daerah di wilayah
perbatasan
12 1,06 Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
15 0,60
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
14 0,31 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
15 0,55 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
15 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
15 0,17
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
15 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 355Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
6 0,07 Pusat Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat manajemen strategi
pemerintahan daerah (strategi
inovasi daerah dan manajemen
pembangunan daerah perbatasan)
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
manajemen inovasi daerah di wilayah
perbatasan
12 1,06 Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
15 0,60
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
14 0,31 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
15 0,55 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
15 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
15 0,17
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
15 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Kalimantan - 17
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
15 0,18 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
15 0,17
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
15 0,22 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 15,21 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 356Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
15 0,18 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
15 0,17
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
15 0,22 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 15,21 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Kalimantan - 18
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
2 2 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
929.571 210,47 Kalimantan Barat Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 952.995 0,73 Kalimantan Barat Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
15 32,09 Kalimantan Barat
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
1 0,86 Kalimantan Barat
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN
berkas 4, hlm. 357Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
2 2 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
929.571 210,47 Kalimantan Barat Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 952.995 0,73 Kalimantan Barat Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
15 32,09 Kalimantan Barat
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
1 0,86 Kalimantan Barat
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN
Kalimantan - 19
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
7 1,31 Kalimantan Barat
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
7 0,91 Kalimantan Barat
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN
Provinsi Kalimantan Tengah
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
>1
Fasilitasi Realisasi Investasi dan
Pembangunan KI Surya Borneo
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Kalimantan Tengah
>1
Jalan Akses KI Surya Borneo Panjang jalan yang dibangun (km) 1 10 Kalimantan Tengah Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KI Surya
Borneo
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
13 Kab. Kotawaringin Barat Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Fasilitasi Realisasi Investasi dan
Pembangunan KI Batanjung
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Kalimantan Tengah
>1
Pembangunan KA Barang
Kalimantan (Puruk Cahu -
Bangkuang; - Batanjung; Gunung
mas -Katingan) (KPBU)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)
96
(selesai)
3.001,44 Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Perkeretaapian
Kemenhub, Pemda,
KPBU
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KI
Batanjung
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
13 Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
berkas 4, hlm. 358Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
7 1,31 Kalimantan Barat
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
7 0,91 Kalimantan Barat
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN
Provinsi Kalimantan Tengah
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
>1
Fasilitasi Realisasi Investasi dan
Pembangunan KI Surya Borneo
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Kalimantan Tengah
>1
Jalan Akses KI Surya Borneo Panjang jalan yang dibangun (km) 1 10 Kalimantan Tengah Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KI Surya
Borneo
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
13 Kab. Kotawaringin Barat Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Fasilitasi Realisasi Investasi dan
Pembangunan KI Batanjung
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Kalimantan Tengah
>1
Pembangunan KA Barang
Kalimantan (Puruk Cahu -
Bangkuang; - Batanjung; Gunung
mas -Katingan) (KPBU)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)
96
(selesai)
3.001,44 Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Perkeretaapian
Kemenhub, Pemda,
KPBU
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KI
Batanjung
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
13 Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Kalimantan - 20
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa sawit
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Tengah
Akselerasi Replanting dan
Penerapan GAP Sawit Rakyat
Pertumbuhan volume ekspor untuk produk
perkebunan (pekebun)
540 3,36
Provinsi Kalimantan Tengah, Kab. Kotawaringin Barat,
Kab. Lamandau
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan karet
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Tengah
Kawasan Karet Kawasan Karet (ha) 780,02 35,41
Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Kapuas, Kab. Barito
Selatan, Kab. Barito Timur
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kakao
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Tengah
Kawasan Kakao Kawasan Kakao (ha) 368,70 29,30
Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Barito Selatan, Kab.
Barito Utara
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kopi
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Tengah
Kawasan Kopi Kawasan Kopi (ha) 2806,99 177,66
Provinsi Kalimantan Tengah, Kab. Kapuas, Kab. Barito
Utara, Kab. Lamandau, Kab. Seruyan, Kab. Barito
Timur, Kab. Murung Raya
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Tengah
Kawasan Kelapa Kawasan Karet (ha) 1.501,82 34,19
Provinsi Kalimantan Tengah, Kab. Kotawaringin Barat,
Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kapuas, Kab.
Sukamara, Kab. Seruyan, Kab. Pulang Pisau
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
berkas 4, hlm. 359Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa sawit
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Tengah
Akselerasi Replanting dan
Penerapan GAP Sawit Rakyat
Pertumbuhan volume ekspor untuk produk
perkebunan (pekebun)
540 3,36
Provinsi Kalimantan Tengah, Kab. Kotawaringin Barat,
Kab. Lamandau
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan karet
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Tengah
Kawasan Karet Kawasan Karet (ha) 780,02 35,41
Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Kapuas, Kab. Barito
Selatan, Kab. Barito Timur
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kakao
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Tengah
Kawasan Kakao Kawasan Kakao (ha) 368,70 29,30
Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Barito Selatan, Kab.
Barito Utara
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kopi
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Tengah
Kawasan Kopi Kawasan Kopi (ha) 2806,99 177,66
Provinsi Kalimantan Tengah, Kab. Kapuas, Kab. Barito
Utara, Kab. Lamandau, Kab. Seruyan, Kab. Barito
Timur, Kab. Murung Raya
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Tengah
Kawasan Kelapa Kawasan Karet (ha) 1.501,82 34,19
Provinsi Kalimantan Tengah, Kab. Kotawaringin Barat,
Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kapuas, Kab.
Sukamara, Kab. Seruyan, Kab. Pulang Pisau
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Kalimantan - 21
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Optimalisasi komoditas unggulan
emas
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Tengah
Optimalisasi produksi emas jumlah produksi (Ton)
Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan
Batubara
Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan
pertambangan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Tengah
Optimalisasi produksi batubara jumlah produksi (Ton) Kab. Murung Raya
Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan
Batu Bara
Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan
gas
jumlah produksi (Ton) Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikana tangkap nasional
(juta ton)
10,10
Provinsi Kalimantan Tengah, a.l: Kab. Kotawaringin
barat, Kab. Kapuas, Kab. Sukamara, Kab. Seruyan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan budidaya
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,60 Provinsi Kalimantan Tengah Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Kalimantan
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil
(Kalimantan Tengah)
Kota Palangkaraya
Jembatan Kahayan 2 Jembatan yang dibangun (lokasi) 1 300 Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Pembangunan Pipa gas Bumi
Kalsel-Kaltim
Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi
Kalsel-Kalteng (km)
76,80 Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah BU
Pembangunan Pipa gas Bumi
Kalteng - Kalbar
Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi
Kalteng-Kalbar (km)
407,20 Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah BU
berkas 4, hlm. 360Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Optimalisasi komoditas unggulan
emas
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Tengah
Optimalisasi produksi emas jumlah produksi (Ton)
Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan
Batubara
Kementerian ESDM
Optimalisasi komoditas unggulan
pertambangan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Tengah
Optimalisasi produksi batubara jumlah produksi (Ton) Kab. Murung Raya
Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan
Batu Bara
Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan
gas
jumlah produksi (Ton) Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikana tangkap nasional
(juta ton)
10,10
Provinsi Kalimantan Tengah, a.l: Kab. Kotawaringin
barat, Kab. Kapuas, Kab. Sukamara, Kab. Seruyan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan budidaya
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,60 Provinsi Kalimantan Tengah Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Kalimantan
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil
(Kalimantan Tengah)
Kota Palangkaraya
Jembatan Kahayan 2 Jembatan yang dibangun (lokasi) 1 300 Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Pembangunan Pipa gas Bumi
Kalsel-Kaltim
Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi
Kalsel-Kalteng (km)
76,80 Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah BU
Pembangunan Pipa gas Bumi
Kalteng - Kalbar
Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi
Kalteng-Kalbar (km)
407,20 Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah BU
Kalimantan - 22
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
354 624,99 Provinsi Kallimantan Tengah Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 162,28 Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR,
KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah TPS3R yang terbangun (unit) 4,20 Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
DAK, Kementerian
PUPR, APBD
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
1460 desa
berkembang;
232 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 1,98
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
30,30 35,69 Kab. Lamandau
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 62,63 225,02
Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung
Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya,
Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
392 29,52
Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung
Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang
Pisau, Seruyan, Sukamara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51
Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung
Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang
Pisau, Seruyan, Sukamara
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 361Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
354 624,99 Provinsi Kallimantan Tengah Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 162,28 Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR,
KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah TPS3R yang terbangun (unit) 4,20 Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
DAK, Kementerian
PUPR, APBD
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
1460 desa
berkembang;
232 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 1,98
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
30,30 35,69 Kab. Lamandau
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 62,63 225,02
Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung
Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya,
Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
392 29,52
Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung
Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang
Pisau, Seruyan, Sukamara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51
Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung
Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang
Pisau, Seruyan, Sukamara
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Kalimantan - 23
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0,27
Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung
Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang
Pisau, Seruyan, Sukamara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,08
Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung
Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang
Pisau, Seruyan, Sukamara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26
Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung
Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang
Pisau, Seruyan, Sukamara
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
392 54,23
Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung
Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang
Pisau, Seruyan, Sukamara
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
470 131,38
Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung
Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang
Pisau, Seruyan, Sukamara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
4 0,59
Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung
Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang
Pisau, Seruyan, Sukamara
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung
Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang
Pisau, Seruyan, Sukamara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1,28
Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung
Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang
Pisau, Seruyan, Sukamara
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
berkas 4, hlm. 362Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0,27
Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung
Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang
Pisau, Seruyan, Sukamara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,08
Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung
Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang
Pisau, Seruyan, Sukamara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26
Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung
Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang
Pisau, Seruyan, Sukamara
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
392 54,23
Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung
Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang
Pisau, Seruyan, Sukamara
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
470 131,38
Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung
Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang
Pisau, Seruyan, Sukamara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
4 0,59
Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung
Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang
Pisau, Seruyan, Sukamara
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung
Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang
Pisau, Seruyan, Sukamara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1,28
Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung
Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat,
Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang
Pisau, Seruyan, Sukamara
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Kalimantan - 24
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
3 0,45 Barito Timur, Kapuas, Kotawaringin Timur Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Kotawaringin Barat
Indeks Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Kab. Kotawaringin Barat
65 79,17 Kab. Kotawaringin Barat
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan
dan Perikanan
3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
4. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
2. Kemendesa PDTT
3. Kementerian EDM
Alat penangkapan ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang
terkelola sesuai rancangan teknis
dan memenuhi standar
Jumlah unit alat penangkapan ikan dan
alat bantu penangkapan ikan yang
dikelola sesuai rancangan teknis dan
memenuhi standar (unit)
125 1,09 Kab. Kotawaringin Barat Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang
terbangun
Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang terbangun
(unit)
31 4,03 Kab. Kotawaringin Barat Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya
Jumlah bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya yang didistribusikan
(paket)
34 19,04 Kab. Kotawaringin Barat Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pengadaan moda sarana
pemasaran
Jumlah unit moda sarana pemasaran yang
terbangun (unit)
3 0,66 Kab. Kotawaringin Barat
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan
sentra kuliner
Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner
yang terbangun (unit)
1 13,33 Kab. Kotawaringin Barat
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
1 0,84 Kab. Kotawaringin Barat Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,18 Kab. Kotawaringin Barat Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
1 40 Kab. Kotawaringin Barat Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
308.506 166,38 Kalimantan Tengah Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
berkas 4, hlm. 363Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
3 0,45 Barito Timur, Kapuas, Kotawaringin Timur Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Kotawaringin Barat
Indeks Pembangunan Kawasan
Perdesaan di Kab. Kotawaringin Barat
65 79,17 Kab. Kotawaringin Barat
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan
dan Perikanan
3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
4. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
2. Kemendesa PDTT
3. Kementerian EDM
Alat penangkapan ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang
terkelola sesuai rancangan teknis
dan memenuhi standar
Jumlah unit alat penangkapan ikan dan
alat bantu penangkapan ikan yang
dikelola sesuai rancangan teknis dan
memenuhi standar (unit)
125 1,09 Kab. Kotawaringin Barat Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang
terbangun
Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang terbangun
(unit)
31 4,03 Kab. Kotawaringin Barat Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya
Jumlah bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya yang didistribusikan
(paket)
34 19,04 Kab. Kotawaringin Barat Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pengadaan moda sarana
pemasaran
Jumlah unit moda sarana pemasaran yang
terbangun (unit)
3 0,66 Kab. Kotawaringin Barat
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan
sentra kuliner
Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner
yang terbangun (unit)
1 13,33 Kab. Kotawaringin Barat
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
1 0,84 Kab. Kotawaringin Barat Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,18 Kab. Kotawaringin Barat Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
1 40 Kab. Kotawaringin Barat Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
308.506 166,38 Kalimantan Tengah Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Kalimantan - 25
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Belantikan Raya
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan
Tengah
30,30 35,69 Kab. Lamandau
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
1 20,99 Kab. Lamandau
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
200 0,11 Kab. Lamandau
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
1 12,33 Kab. Lamandau
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)
1,83 Kab. Lamandau
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
0,30 Kab. Lamandau
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
200 0,13 Kab. Lamandau Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
Kab. Lamandau Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,35
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
42,80
Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
berkas 4, hlm. 364Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Belantikan Raya
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan
Tengah
30,30 35,69 Kab. Lamandau
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
1 20,99 Kab. Lamandau
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
200 0,11 Kab. Lamandau
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
1 12,33 Kab. Lamandau
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)
1,83 Kab. Lamandau
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
0,30 Kab. Lamandau
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
200 0,13 Kab. Lamandau Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
Kab. Lamandau Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,35
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
42,80
Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
Kalimantan - 26
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima
berbasis elektronik
4.411
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
61
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
6
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Kalimantan Tengah
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
1.254,29
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
1 0,59 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Data Geospasial Dasar Skala 1:5000 18,94 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 :
5000
42,36 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
4,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 365Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima
berbasis elektronik
4.411
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
61
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
6
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Kalimantan Tengah
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
1.254,29
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
1 0,59 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Data Geospasial Dasar Skala 1:5000 18,94 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 :
5000
42,36 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
4,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Kalimantan - 27
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
15 0,27 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
penyusunan Perda dan Perkada
6 0,08 Pusat dan regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
15 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat
dan daerah
Jumlah regulasi yang mendukung
penyelarasan perencanaan pusat dan
daerah
1 0,25 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(2) Jumlah daerah yang
mengimplementasikan Kesepakatan dan
Perjanjian Kerja Sama
1 4,93
berkas 4, hlm. 366Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
15 0,27 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
penyusunan Perda dan Perkada
6 0,08 Pusat dan regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
15 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat
dan daerah
Jumlah regulasi yang mendukung
penyelarasan perencanaan pusat dan
daerah
1 0,25 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(2) Jumlah daerah yang
mengimplementasikan Kesepakatan dan
Perjanjian Kerja Sama
1 4,93
Kalimantan - 28
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
4 2,66 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
58
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya (%)
100 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah
(%)
100 3,15
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
15 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Trantibum
15 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Bencana
15 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
15 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 367Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
4 2,66 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
58
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya (%)
100 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah
(%)
100 3,15
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
15 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Trantibum
15 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Bencana
15 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
15 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Kalimantan - 29
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Daerah yang belanja APBD nya berorientasi
pada pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan SPM
15 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan
SPM di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten 15 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
43 224,40
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
15 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan
inovasi daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis
urusan pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
6 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
15 0,58
berkas 4, hlm. 368Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Daerah yang belanja APBD nya berorientasi
pada pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan SPM
15 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan
SPM di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten 15 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
43 224,40
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
15 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan
inovasi daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis
urusan pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
6 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
15 0,58
Kalimantan - 30
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
14 0,29 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
15 0,25 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
15 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
15 0,17
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
15 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
15 0,14 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
15 0,17
berkas 4, hlm. 369Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
14 0,29 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
15 0,25 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
15 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
15 0,17
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
15 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
15 0,14 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
15 0,17
Kalimantan - 31
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
15 0,22 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 17,41 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah regulasi terkait penataan daerah Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
berkas 4, hlm. 370Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
15 0,22 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 17,41 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah regulasi terkait penataan daerah Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Kalimantan - 32
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
308.506 166,38 Kalimantan Tengah Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 315.400 3,63 Kalimantan Tengah Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
15 32,09 Kalimantan Tengah
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
1 0,86 Kalimantan Tengah
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
8 1,31 Kalimantan Tengah
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
8 0,91 Kalimantan Tengah
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN
Provinsi Kalimantan Selatan
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
>1
berkas 4, hlm. 371Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
308.506 166,38 Kalimantan Tengah Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 315.400 3,63 Kalimantan Tengah Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
15 32,09 Kalimantan Tengah
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
1 0,86 Kalimantan Tengah
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
8 1,31 Kalimantan Tengah
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
8 0,91 Kalimantan Tengah
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN
Provinsi Kalimantan Selatan
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
>1
Kalimantan - 33
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Fasilitasi Koordinasi dan
Perizinan KI Batulicin
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Kalimantan Selasa
>1
Pengembangan Bandara Bersujud
(Batulicin)
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
45 Kalimantan Selatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Jalan Akses KI Batu Licin Panjang jalan yang dibangun (km) 6 60 Kalimantan Selatan Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KI
Batulicin
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
13 Kab. Tanah Bumbu Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan
Perizinan KI Jorong
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Kalimantan Selasa
>1
Jalan Akses Bandara Samsoedin
Noer
Panjang jalan yang dibangun (km) 20 Kalimantan Selatan Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Jalan Akses KI Jorong Panjang jalan yang dibangun (km) 6 60 Kalimantan Selatan Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KI Jorong
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
13 Kab. Tanah Laut Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa sawit
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Selatan
berkas 4, hlm. 372Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Fasilitasi Koordinasi dan
Perizinan KI Batulicin
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Kalimantan Selasa
>1
Pengembangan Bandara Bersujud
(Batulicin)
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
45 Kalimantan Selatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Jalan Akses KI Batu Licin Panjang jalan yang dibangun (km) 6 60 Kalimantan Selatan Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KI
Batulicin
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
13 Kab. Tanah Bumbu Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan
Perizinan KI Jorong
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Kalimantan Selasa
>1
Jalan Akses Bandara Samsoedin
Noer
Panjang jalan yang dibangun (km) 20 Kalimantan Selatan Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Jalan Akses KI Jorong Panjang jalan yang dibangun (km) 6 60 Kalimantan Selatan Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KI Jorong
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
13 Kab. Tanah Laut Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa sawit
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Selatan
Kalimantan - 34
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Akselerasi Replanting dan
Penerapan GAP Sawit Rakyat
Pertumbuhan volume ekspor untuk produk
perkebunan (pekebun)
540 3,36 Provinsi Kalimantan Selatan, Kab. Tanah Laut, Kab. Kotabaru, kab. Tanah Bumbu
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan karet
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Selatan
Kawasan Karet Kawasan Karet (ha) 783 35,41
Provinsi Kalimantan Selatan, Kab. Banjar, Kab. Hulu
Sungai, Kab. Tabalong, Kab. Balangan
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan
pertambangan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Selatan
Optimalisasi produksi batubara jumlah produksi (Ton)
Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan
Batu Bara
Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan
gas
jumlah produksi (Ton) Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikana tangkap nasional
(juta ton)
10,10
Provinsi Kalimantan Selatan, a.l: Kab. Tanah Laut,
Kab. Kotabaru, Kab. Tanah Bumbu
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan budidaya
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,60 Provinsi Kalimantan Selatan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Kalimantan
ProP : Pengembangan Wilayah
Metropolitan Banjarmasin
(Banjarbakula)
Share PDRB ADHB Metropolitan
Terhadap Wilayah Pulau, Indeks Kota
Berkelanjutan *)
6,40 4.813,53
Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar,
Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Laut
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 Wilayah
Metropolitan
Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik
1 0,70 WM Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Program Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri
berkas 4, hlm. 373Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Akselerasi Replanting dan
Penerapan GAP Sawit Rakyat
Pertumbuhan volume ekspor untuk produk
perkebunan (pekebun)
540 3,36 Provinsi Kalimantan Selatan, Kab. Tanah Laut, Kab. Kotabaru, kab. Tanah Bumbu
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan karet
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Selatan
Kawasan Karet Kawasan Karet (ha) 783 35,41
Provinsi Kalimantan Selatan, Kab. Banjar, Kab. Hulu
Sungai, Kab. Tabalong, Kab. Balangan
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Optimalisasi komoditas unggulan
pertambangan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Selatan
Optimalisasi produksi batubara jumlah produksi (Ton)
Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan
Batu Bara
Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi minyak dan
gas
jumlah produksi (Ton) Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Kementerian ESDM
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikana tangkap nasional
(juta ton)
10,10
Provinsi Kalimantan Selatan, a.l: Kab. Tanah Laut,
Kab. Kotabaru, Kab. Tanah Bumbu
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan budidaya
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,60 Provinsi Kalimantan Selatan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Kalimantan
ProP : Pengembangan Wilayah
Metropolitan Banjarmasin
(Banjarbakula)
Share PDRB ADHB Metropolitan
Terhadap Wilayah Pulau, Indeks Kota
Berkelanjutan *)
6,40 4.813,53
Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar,
Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Laut
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 Wilayah
Metropolitan
Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik
1 0,70 WM Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Program Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri
Kalimantan - 35
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pembangunan Pipa gas Bumi
Kaltim - Kalsel
Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi
Kaltim-Kalsel (km)
208,80 36.400
Kota Balikpapan, Kota Samarinda (Provinsi
Kalimantan Selatan)
BU
Pembangunan Pipa gas Bumi
Kalsel-Kaltim
Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi
Kalsel-Kalteng (km)
76,80 Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan BU
Pengembangan sistem angkutan
umum perkotaan berbasis jalan
Sistem angkutan umum perkotaan
berbasis jalan yang dikembangkan (BRT)
50 WM Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kemenhub
Jalan Akses Bandara Samsoedin
Noer
Panjang jalan yang dibangun (km) 20 WM Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pembangunan KA Barang
Kalimantan (Puruk Cahu -
Bangkuang; - Batanjung; Gunung
mas -Katingan) (KPBU)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)
96
(selesai)
3.001,44
Kota Banjarmasin, Kab. Banjar (Provinsi Kalimantan
Selatan)
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Perkeretaapian
Kemenhub, Pemda,
KPBU, Badan Usaha
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
581 1.027,21 Provinsi Kalimantan Selatan (WM Banjarmasin) Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Bangunan
Gedung dan Penataan Lingkungan
Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota) 5 50
Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab.
Barito Kuala, Kab. Tanah Laut (Provinsi Kalimantan
Selatan)
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD
Penyelenggara SPAM
Jumlah PDAM yang menerapkan Smart
Grid Water Management
3,20
Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab.
Barito Kuala, Kab. Tanah Laut (Provinsi Kalimantan
Selatan)
Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan
Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi
KPBU
SPALD-T Skala Permukiman
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Permukiman (SR)
243,06
Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar
(Provinsi Kalimantan Selatan)
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
DAK; Kementerian
PUPR; APBD;
Masyarakat; Swasta
(CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
34,30
Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab.
Barito Kuala, Kab. Tanah Laut (Provinsi Kalimantan
Selatan)
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 192,11
Kab. Tanah Laut, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala
(Provinsi Kalimantan Selatan)
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR,
KPBU, APBD
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pembangunan Pipa gas Bumi
Kaltim - Kalsel
Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi
Kaltim-Kalsel (km)
208,80 36.400
Kota Balikpapan, Kota Samarinda (Provinsi
Kalimantan Selatan)
BU
Pembangunan Pipa gas Bumi
Kalsel-Kaltim
Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi
Kalsel-Kalteng (km)
76,80 Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan BU
Pengembangan sistem angkutan
umum perkotaan berbasis jalan
Sistem angkutan umum perkotaan
berbasis jalan yang dikembangkan (BRT)
50 WM Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kemenhub
Jalan Akses Bandara Samsoedin
Noer
Panjang jalan yang dibangun (km) 20 WM Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pembangunan KA Barang
Kalimantan (Puruk Cahu -
Bangkuang; - Batanjung; Gunung
mas -Katingan) (KPBU)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)
96
(selesai)
3.001,44
Kota Banjarmasin, Kab. Banjar (Provinsi Kalimantan
Selatan)
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Perkeretaapian
Kemenhub, Pemda,
KPBU, Badan Usaha
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
581 1.027,21 Provinsi Kalimantan Selatan (WM Banjarmasin) Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Bangunan
Gedung dan Penataan Lingkungan
Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota) 5 50
Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab.
Barito Kuala, Kab. Tanah Laut (Provinsi Kalimantan
Selatan)
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR
Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD
Penyelenggara SPAM
Jumlah PDAM yang menerapkan Smart
Grid Water Management
3,20
Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab.
Barito Kuala, Kab. Tanah Laut (Provinsi Kalimantan
Selatan)
Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan
Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi
KPBU
SPALD-T Skala Permukiman
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Permukiman (SR)
243,06
Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar
(Provinsi Kalimantan Selatan)
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
DAK; Kementerian
PUPR; APBD;
Masyarakat; Swasta
(CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
34,30
Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab.
Barito Kuala, Kab. Tanah Laut (Provinsi Kalimantan
Selatan)
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 192,11
Kab. Tanah Laut, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala
(Provinsi Kalimantan Selatan)
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR,
KPBU, APBD