Lampiran IV, bagian 2 dari 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Kalimantan - 36
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan (TPST)
Jumlah TPST yang terbangun (unit) 22,39 Kab Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah TPS3R yang terbangun (unit) 1,93 Kab Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
DAK, Kementerian
PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
37,14 WM Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA)
Jumlah Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA) yang terbit tepat
waktu
1 17,86 WM Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi
Statistik
Badan Pusat Statistik
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
1460 desa
berkembang;
232 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 2,25
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
75,03 40,93 Kab. Barito Kuala
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 63,75 297,27
Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai
Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara,
Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut,
Tapin
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
479 38,18
Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan,
Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru,
Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT

Kalimantan - 37
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51
Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan,
Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru,
Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0,27
Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan,
Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru,
Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,08
Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan,
Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru,
Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26
Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan,
Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru,
Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
479 78,58
Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan,
Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru,
Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
611 170,78
Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan,
Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru,
Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
4 0,59
Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan,
Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru,
Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan,
Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru,
Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT

Kalimantan - 38
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1,28
Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan,
Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kota Baru,
Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
2 0,30 Hulu Sungai Utara, Tanah Bumbu Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Barito Kuala dan Banjar
Indeks Pembangunan Kwasan Perdesaan
di Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar
72.00; 62.00 287,46 Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan
dan Perikanan
3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas
dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
4. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
5. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
2. Kementerian
Pertanian
3. Kemendesa PDTT
4. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang
terbangun
Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang terbangun
(unit)
30 Kab. Banjar Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya
Jumlah bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya yang didistribusikan
(paket)
5 Kab. Banjar Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan
sentra kuliner
Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner
yang terbangun
Kab. Banjar
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
344 163,76 Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Hasil Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
6 3,51 Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Hasil Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
2 1,68 Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,36 Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT

Kalimantan - 39
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
2 80 Kab. Barito Kuala dan Kab. Banjar Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
247.829 181,81 Kalimantan Selatan Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Cahaya Baru
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan
Selatan
75,03 40,93 Kab. Barito Kuala
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
1 25,87 Kab. Barito Kuala
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
0,24 Kab. Barito Kuala
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
1 12,33 Kab. Barito Kuala
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)
1 0,96 Kab. Barito Kuala
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
1,45 Kab. Barito Kuala
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
0,09 Kab. Barito Kuala Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
Kab. Barito Kuala Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,35
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
42,80

Kalimantan - 40
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
61
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
61
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima
berbasis elektronik
4.410,69
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
61
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
6
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Kalimantan Selatan
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
1.236,72
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
1 0,59 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Data Geospasial Dasar Skala 1:5000 (km²) 2.800 79,46 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 :
5000 (km²)
2.800 30,14 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
3,87 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG

Kalimantan - 41
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,11 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
14 0,27 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
penyusunan Perda dan Perkada
6 0,08 Pusat dan regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
14 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri

Kalimantan - 42
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyelarasan perencanaan pusat
dan daerah
Jumlah regulasi yang mendukung
penyelarasan perencanaan pusat dan
daerah
1 0,25 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(2) Jumlah daerah yang
mengimplementasikan Kesepakatan dan
Perjanjian Kerja Sama
2 3,93
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
5 1,66 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
58
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya (%)
100 0,27 Pusat (alokasi Kementerian)
Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta
Kerja sama Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah
(%)
100 3,89
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
14 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri

Kalimantan - 43
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Trantibum
14 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Bencana
14 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
14 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Daerah yang belanja APBD nya berorientasi
pada pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan SPM
14 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan
SPM di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten 14 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
36 0,67
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
14 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan
inovasi daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis
urusan pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri

Kalimantan - 44
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
6 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
14 0,55
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
13 0,26 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
14 0,19 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
14 0,16 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
14 0,16
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
14 0,16 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
14 0,19 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri

Kalimantan - 45
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
14 0,16
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
14 0,20 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 17,75 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah regulasi terkait penataan daerah Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri

Kalimantan - 46
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah provinsi yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
1 1,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
247.829 181,81 Kalimantan Selatan Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 15.760 0,70 Kalimantan Selatan Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
14 32,09 Kalimantan Selatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
1 0,86 Kalimantan Selatan
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
8 1,31 Kalimantan Selatan
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN

Kalimantan - 47
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
8 0,91 Kalimantan Selatan
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN
Provinsi Kalimantan Timur
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
>1
Pembangunan DPP Baru Derawan-
Berau
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Kalimantan Timur
>1
Pengembangan Bandara Kalimarau
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
28,40 Kalimantan Timur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Pengembangan Bandara Maratua
Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan
rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
75 Kalimantan Timur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) DPP Baru
Derawan-Berau
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
3,25 Kab. Berau Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Percepatan Peningkatan Investasi
KEK Maloy Batuta Trans
Kalimantan
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Kalimantan Timur
>1
Pengembangan Pelabuhan Maloy
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
40,50 Kalimantan Timur
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kemenhub
Pengembangan Bandara Tanjung
Bara
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
(selesai)
80 Kalimantan Timur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub

Kalimantan - 48
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KEK Maloy
Batuta Trans Kalimantan
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
29,25 Kab. Kutai Timur Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Pembangunan Pusat Pengolahan
Limbah B3 Terpadu Wilayah
Kalimantan
Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah
B3 terpadu untuk wilayah Kalimantan (1
unit) (tahapan pembangunan)
1.001
Kalimantan Timur (Kab. Kutai Timur/Kab. Kutai
Kartanegara)
KPBU
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa sawit
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Timur
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat
Pertumbuhan volume ekspor untuk produk
perkebunan (pekebun)
539,97 3,36
Provinsi Kalimantan Timur, Kab. Kutai Timur, Kab.
Paser
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan karet
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Timur
Kawasan Karet Kawasan Karet (ha) 378,32 15,49 Provinsi Kalimantan Timur, Kab. Kutai Barat
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan lada, pala, dan cengkeh
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Timur
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha) 2.847,48 61,78
Provinsi Kalimantan Timur, Kab. Kutai Timur, Kab.
Berau
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Timur
Kawasan Kelapa Kawasan Karet (ha) 207,64 4,27
Provinsi Kalimantan Timur, Kab. Kutai Timur, Kab.
Paser
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan

Kalimantan - 49
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikana tangkap nasional
(juta ton)
10,10 Provinsi Kalimantan Timur Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan budidaya
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,60 Provinsi Kalimantan Timur Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Optimalisasi komoditas unggulan
pertambangan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Timur
Optimalisasi produksi minyak bumi jumlah produksi (barel) Kab. Kutai Kartanegara, Kota Samarinda Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Kementerian ESDM
Optimalisasi produksi batubara jumlah produksi (Ton) Kab. Kutai Kartanegara, Kota Samarinda
Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan
Batu Bara
Kementerian ESDM
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Kalimantan
ProP : Pembangunan Ibu Kota
Negara
466.040,50 Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Kartanegara
Komponen Proyek K/L Non Fisik 917,60
Penyiapan Regulasi dan Kerangka
Kebijakan tentang Ibukota Negara
RUU tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) 3 Pusat
Kementerian
PPN/Bappenas, Setneg,
Kemendagri,
Penyiapan Regulasi dan Kerangka
Kebijakan tentang Ibukota Negara
Revisi UU 29 tahun 2007 tentang
pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
(Pencabutan UU DKI Jakarta yang
disahkan)
2 Pusat
Kementerian
PPN/Bappenas, Setneg,
Kemendagri,
Penyiapan Regulasi dan Kerangka
Kebijakan tentang Ibukota Negara
RPP/Raperpres tentang Insentif untuk
Swasta dalam Pembangunan Ibu Kota
Negara yang disusun
2 Pusat
Kementerian
PPN/Bappenas,
Kementerian Keuangan,
Setkab

Kalimantan - 50
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyiapan Regulasi dan Kerangka
Kebijakan tentang Ibukota Negara
RPP/Raperpres tentang Skema Pembiayaan
Ibu Kota Negara (PNBP-earmarking, KPBU,
Pengelolaan Aset)
2 Pusat
Kementerian
PPN/Bappenas,
Kementerian Keuangan,
Setkab
Penyiapan Regulasi dan Kerangka
Kebijakan tentang Ibukota Negara
Revisi UU 27 tahun 1959 tentang
Pembentukan daerah tingkat II di
Kalimantan
2 Pusat
Kementerian
PPN/Bappenas, Setneg,
Kemendagri,
Penyiapan Regulasi dan Kerangka
Kebijakan tentang Ibukota Negara
Penyusunan peta jalan dan kebijakan
pemindahan ASN ke IKN (Dokumen Peta
Jalan)
2 Pusat
Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi
Birokrasi
Kementerian PAN/RB
Penyiapan Regulasi dan Kerangka
Kebijakan tentang Ibukota Negara
Kebijakan insentif ASN yang terdampak
pada pemindahan IKN (Kebijakan)
2 Pusat Kementerian PAN/RB
Penyiapan Kelembagaan Ibukota
Negara
Raperpres Badan Otorita 2 Pusat Program Perencanaan Pembangunan Nasional II
Kementerian
PPN/Bappenas, Setkab,
Kementerian PAN-RB,
Kemendagri,
Kementerian Keuangan
Perencanaan Ibukota Negara
Strategi Komunikasi dan Kegiatan Public
Hearingsebagai sarana sosialisasi dan
penampungan aspirasi bagi Penyusunan
Rencana Pemindahan Ibukota Negara yang
dilaksanakan
100 Pusat Program Perencanaan Pembangunan Nasional II
Kementerian
PPN/Bappenas, KSP,
SKP, Kementerian
Kominfo
Perencanaan Ibukota Negara
Jumlah Dokumen Masterplan yang
disusun (Masterplan IKN, Detail
Masterplan & Skematik, Siteplan &
Skematik Bangunan, serta Skematik
Infrastruktur Dasar)
100 Pusat Program Perencanaan Pembangunan Nasional II
Kementerian
PPN/Bappenas,
Kementerian ATR/BPN

Kalimantan - 51
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Perencanaan Ibukota Negara
Jumlah Rencana Tata Ruang yang
diselesaikan:
- Revisi RTR Pulau (Matek PK)
- Revisi RTRW Kaltim(Matek dan Raperda)
- Revisi RTRW Kukar (Matek dan Raperda)
- Revisi RTRW PPU(Matek dan Raperda)
- Revisi RTR Pulau (Matek dan Raperpres)
- RTR KSN IKN (Matek dan Raperpres)
- RDTR Pusat Pemerintahan IKN (Matek
dan Raperpres)
- RDTR Pusat Kegiatan Ekonomi IKN
(Matek dan Raperpres)
- Revisi RTRWN (Matek dan RPP)
- RDTR BWK I (Matek dan Raperpres)
- RDTR BWK II (Matek dan Raperpres)
26,80 Pusat
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN
Perencanaan Ibukota Negara
Jumlah Dokumen KLHS (Kajian
Lingkungan Hidup Strategis) yang disusun
6 Pusat Program Perencanaan Pembangunan Nasional V
KLHK, Kementerian
PPN/Bappenas
Perencanaan Infrastruktur dan
Kawasan Ibukota Negara
Jumlah Dokumen Perencanaan
Infrastruktur Kawasan Inti Pusat
Pemerintahan 5600 Ha
2 Pusat Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR
Perencanaan Infrastruktur dan
Kawasan Ibukota Negara
Jumlah Dokumen Studi Kelayakan,
AMDAL, dan DED untuk Kawasan Inti
Pusat Pemerintahan yang disusun
41 Pusat Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR
Penyiapan lahan ibu kota dari
Kawasan Hutan
Luas Kawasan IKN yang Dinventarisasi dan
Verifikasi dengan Nilai Keanekaragaman
Hayati Tinggi (Ha)
36,40 Provinsi Kalimantan Timur
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem
KLHK
Penyiapan lahan ibu kota dari
Kawasan Hutan
Policy Brief Konsep Forest City dalam
Perencanaan IKN (dokumen)
12,20 Pusat Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK dan Bappenas
Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta
Pemulihan Ekosistem pada
kawasan IKN
Rehabilitasi Lahan Kritis (Ha) 1.500 137,40 Provinsi Kalimantan Timur Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung KLHK

Kalimantan - 52
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta
Pemulihan Ekosistem pada
kawasan IKN
Luas Pemulihan Ekosistem pada Kawasan
Konservasi Tahura Bukit Soeharto (yang
menjadi lokasi IKN) (Ha)
1.200 95,20 Provinsi Kalimantan Timur
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem
KLHK
Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta
Pemulihan Ekosistem pada
kawasan IKN
Pelepasan Kawasan Hutan untuk IKN (Ha) 43,70 Provinsi Kalimantan Timur Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK
Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim
Skala 1:5000
Jumlah Kabupaten yang dibuat peta dasar
skala 1:5000
8,87 Ibu Kota Negara Informasi Geospasial Dasar BIG
Lanjutan Kegiatan Inventarisasi
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah (IP4T) di dalam Kawasan
Hutan di kawasan Perluasan IKN
Luas lahan yang diinventarisasi kegiatan
P4T di kawasan hutan di kawasan
perluasan IKN (Hektar)
4,50 Ibu Kota Negara Infrastruktur Keagrariaan Kementerian ATR/BPN
Perencanaan dan Pembangunan
Infrastruktur Transportasi
Tersusunnya dokumen perencanaan
transportasi di IKN (Masterplan, FS, DED)
30 Ibu Kota Negara Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Kementerian
Perhubungan
Mobilisasi ASN, TNI dan POLRI ke
Ibu Kota Negara baru
Terlaksananya Pergeseran Personel Polri
dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota
Negara (orang)
256,55 Ibu Kota Negara Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri SSDM Polri
Komponen Proyek K/L Fisik 465.122,90
Komponen Proyek KPBU 252.460
Pembangunan Infrastruktur di
kawasan IKN
Pembangunan Gedung Pemerintahan 32.275 Ibu Kota Negara Cipta Karya
KPBU Kementerian
Pekerjaan Umum
Perumahan Rakyat &
Badan Usaha
Pembangunan Infrastruktur di
kawasan IKN
Pembangunan Sarana Pendukung 12.505 Ibu Kota Negara
KPBU Kementerian
Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi,
Kementerian Kesehatan
& Badan Usaha
Pembangunan Infrastruktur di
kawasan IKN
Pembangunan Pembangkit dan Jaringan
Listrik
87.312 Ibu Kota Negara
KPBU Kementerian
ESDM & Badan Usaha

Kalimantan - 53
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pembangunan Infrastruktur
Transportasi Laut di IKN
Pengembangan Terminal, Pengembangan
dan Rehabilitasi Dermaga; Subsidi
Operasional, Penetapan TTS (Traffic
Separation Scheme); Pengembangan VTS,
SBNP, Telkompel & Fasilitas Lainnya)
1.075 Provinsi Kalimantan Timur Pembangunan Transportasi Laut
KPBU Kementerian
Perhubungan & Badan
Usaha
Pembangunan Infrastruktur
Transportasi Perkeretaapian di IKN
Pembangunan Stasiun, Kereta Api Subway,
KRL, Jalur KA; Pengadaan Kereta Listrik
34.086 Ibu Kota Negara Pembangunan Transportasi Perkeretaapian
KPBU Kementerian
Perhubungan & Badan
Usaha
Pembangunan Infrastruktur
Transportasi Darat di IKN
Pembangunan Terminal dan Pembangunan
Halte, BRT, ITS, Kelengkapan Jalan, Bus
Air, Pelabuhan Penyebrangan
1.597 Provinsi Kalimantan Timur Pembangunan Transportasi Darat
KPBU Kementerian
Perhubungan & Badan
Usaha
Pembangunan Infrastruktur Jalan
dan Jembatan di kawasan IKN
Terbangunnya jalan dan jembatan (Jalan
Nasional (Tol) 57 km, Jalan Nasional (Non
Tol) 898 km, Fasilitas Pejalan Kaki 955km,
Lajur Sepeda 468 km, Rel Kereta 72 km)
4.315 Ibu Kota Negara Bina Marga
KPBU Kementerian
Pekerjaan Umum
Perumahan Rakyat &
Badan Usaha
Jalan Tol Kalimantan
Panjang Jalan Tol Balikpapan-Jembatan
Penajam yang dibangun (km)
477 Provinsi Kalimantan Timur Program Penyelenggaraan Jalan
KPBU Kementerian
Pekerjaan Umum
Perumahan Rakyat &
Badan Usaha
Pembangunan Infrastruktur
Sumber Daya Air di kawasan IKN
Tersedianya kebutuhan air baku sesuai
standar 225lt/hr/orang (m3/detik)
4,21 7.836 Ibu Kota Negara Program Pengelolaan Sumber Daya Air
KPBU Kementerian
Pekerjaan Umum
Perumahan Rakyat &
Badan Usaha
Pembangunan Infrastruktur
Permukiman di kawasan IKN
Terbangunnya infrastruktur Permukiman
(pengendali banjir, drainase, sanitasi, dan
infrastruktur energi)
19.475 Ibu Kota Negara Cipta Karya
KPBU Kementerian
Pekerjaan Umum &
Badan Usaha
Penyediaan Perumahan Umum
(KPBU)
Penyediaan Perumahan 51.507 Ibu Kota Negara
KPBU Kementerian
Pekerjaan Umum &
Badan Usaha
Komponen Proyek Swasta
Murni/BUMN/BUMD
123.229,88

Kalimantan - 54
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pengembangan Infrastruktur
Transportasi Udara penunjang IKN
Pengembangan Bandar Udara Sepinggan
dan AAP Samarinda
5.766,88 Ibu Kota Negara Pembangunan Transportasi Udara
PT Angkasa Pura &
Badan Usaha Swasta
Penyediaan Perumahan Umum
(Badan Usaha Milik Negara/Swasta
Murni)
Penyediaan Perumahan 113.479 Ibu Kota Negara
BUMN dan Badan
Usaha Swasta
Penyediaan Sarana Kesehatan Pembangunan sarana kesehatan swasta 1.320 Ibu Kota Negara Badan Usaha Swasta
Penyediaan Sarana Pendidikan
Pembangunan Perguruan Tinggi &
Lembaga Pendidikan Swasta
1.664 Ibu Kota Negara Badan Usaha Swasta
Penyediaan Sarana Pendukung
Kota
Pembangunan RTH (Termasuk Science
Techno Park)
1.000 Ibu Kota Negara Badan Usaha Swasta
Komponen Proyek APBN 89.433
Pembangunan Infrastruktur di
kawasan IKN
Terbangunnya jalan akses ke lokasi IKN 8.000 Ibu Kota Negara Bina Marga Kementerian PUPR
Pembangunan Infrastruktur di
kawasan IKN
Terbangunnya ruang terbuka hijau 2.000 Ibu Kota Negara Cipta Karya Kementerian PUPR
Pembangunan Infrastruktur di
kawasan IKN
Pembangunan Istana Kepresidenan 480 Ibu Kota Negara Cipta Karya Kementerian PUPR
Pembangunan Infrastruktur di
kawasan IKN
Pembangunan Kodam Khusus Ibu Kota &
SAT BKO
7.000 Ibu Kota Negara Perencanaan dan Penganggaran Mabes TNI Mabes TNI
Pembangunan Infrastruktur di
kawasan IKN
Pembangunan Fasilitas TNI AD 2.250 Ibu Kota Negara Perencanaan dan Penganggaran TNI AD TNI AD
Pembangunan Infrastruktur di
kawasan IKN
Pembangunan Fasilitas TNI AL 6.000 Ibu Kota Negara Perencanaan dan Penganggaran TNI AL TNI AL
Pembangunan Infrastruktur di
kawasan IKN
Pembangunan Fasilitas TNI AU 10.000 Ibu Kota Negara Perencanaan dan Penganggaran TNI AU TNI AU
Pembangunan Infrastruktur di
kawasan IKN
Pembangunan Infrastuktur POLRI 7.352 Ibu Kota Negara Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Slog Polri
Pembangunan Infrastruktur di
kawasan IKN
Penyediaan Perumahan Bagi VIP/Eselon I
Setara
1.000 Ibu Kota Negara Cipta Karya
Pembangunan Infrastruktur di
kawasan IKN
Penyediaan Hunian Dinas 36.791 Ibu Kota Negara Cipta Karya
Pembangunan Infrastruktur di
kawasan IKN
Pencadangan Tanah Akses Infrastruktur
dan Kawasan Inti
8.000 Ibu Kota Negara
Pembangunan Infrastruktur di
kawasan IKN
Pencadangan Tanah Diplomatic Compound 110 Ibu Kota Negara

Kalimantan - 55
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pembangunan Infrastruktur di
kawasan IKN
Pembangunan Infrastruktur Transportasi 450 Ibu Kota Negara
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil
(Kalimantan Timur)
Kota Balikpapan, Kota Samarinda
PLTS Rooftop Pembangunan PLTS Rooftop (MW) 87,50 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi
KESDM
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi
untuk Rumah Tangga melalui
KPBU
Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas
Kota (KPBU)
2.120,20 Provinsi Kalimantan Timur KPBU
Pembangunan Pipa gas Bumi
Kaltim - Kalsel
Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi
Kaltim-Kalsel (km)
208,80 36.400
Kota Balikpapan, Kota Samarinda (Provinsi
Kalimantan Timur)
BU
Pengembangan Bandara Sultan Aji
Muhammad Sulaiman
Jumlah bandara hub primer yang
dikembangkan (lokasi)
200 Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub, BUMN
Pembangunan Jalur KA Trans
Kalimantan (Balik papan -
Samarinda)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)
20
(selesai)
450
Kota Balikpapan, Kota Samarinda (Provinsi
Kalimantan Timur)
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Perkeretaapian
Kemenhub
Pembangunan KA Barang
Kalimantan (Puruk Cahu -
Bangkuang; - Batanjung; Gunung
mas -Katingan) (KPBU)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)
96
(selesai)
3.001,44 Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Perkeretaapian
Kemenhub, Pemda,
KPBU, Badan Usaha
Pengembangan Pelabuhan
Kariangau (Balikpapan)
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(selesai)
100 Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan Palaran
(Samarinda)
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
1
(selesai)
100 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kemenhub
Pembangunan kapal
penyeberangan perintis
Garongkong-Kariangau
kapal penyeberangan yang dibangun (unit)
1
(selesai)
30 Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kemenhub
Pusat Pengembangan
Keahlian/Skill Development Center
(Fungsi Pendidikan)
Jumlah pusat pengembangan keahlian 1 12,50 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan
Produktivitas
Kemennaker
Jalan Tol Kalimantan
Panjang jalan tol Samarinda-Bontang yang
dibangun (km)
10.000 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Program Penyelenggaraan Jalan
KPBU Kementerian
Pekerjaan Umum
Perumahan Rakyat &
Badan Usaha

Kalimantan - 56
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Jalan Lingkar Samarinda Panjang jalan yang terbangun (km) 3,89 372,96 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Jalan Akses dan Jembatan Pulau
Balang
Jembatan yang dibangun (lokasi) 549,33
Kota Balikpapan - Penajam Paser Utara, Provinsi
Kalimantan Timur
Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
462 816,82 Provinsi Kalimantan Timur Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Kota (SR)
1.921,23
Kota Balikpapan, Kota Samarinda (Provinsi
Kalimantan Timur)
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR;
APBD; Masyarakat;
Swasta (CSR)
SPALD-T Skala Permukiman
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Permukiman (SR)
421,88
Kota Balikpapan, Kota Samarinda (Provinsi
Kalimantan Timur)
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
DAK; Kementerian
PUPR; APBD;
Masyarakat; Swasta
(CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
104,80
Kota Balikpapan, Kota Samarinda (Provinsi
Kalimantan Timur)
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 617,26 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR,
KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan (TPST)
Jumlah TPST yang terbangun (unit) 97,25 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah TPS3R yang terbangun (unit) 6,36 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
DAK, Kementerian
PUPR, APBD
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
1460 desa
berkembang;
232 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 6,00

Kalimantan - 57
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
58,89 68,38 Kab. Paser dan Kab. Kutai Timur
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Penduduk miskin di daerah tertinggal
Rata-rata IPM di daerah tertinggal
Peningkatan Kesejahteraan dan
Tata Kelola di Kecamatan Lokasi
Prioritas di Provinsi Kalimantan
Timur
Jumlah kecamatan prioritas yang sarana
prasarana pelayanan dasar, ekonomi,
dan pemerintahan-nya tersedia di Prov
Kalimantan Timur (kecamatan)
3 5,99 Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai
Pembangunan dan peningkatan
SPAM
Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM
(kecamatan)
3 Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan
Kantor Desa
Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor
Camat dan Kantor Desa nya dibangun
(kecamatan)
3 Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana
kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan sarpras
kesehatan (kecamatan)
3 Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan alat-
alat kesehatan (kecamatan)
3 Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi
prasarana belajar
jumlah kecamatan yang prasarana
belajarnya dibangun/direhabilitasi
(kecamatan)
3 Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar
Jumlah kecamatan yang difasilitasi
pengadaan sarana belajar (kecamatan)
3 Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan
prasarana SMK
Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-
nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)
3 Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
2 0,288 Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energ
Kementerian ESDM

Kalimantan - 58
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pembangunan PLTS Rooftop Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun 4,4 Kec. Maratua, Kec. Long Apari, Kec. Long Pahangai
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di lokasi
prioritas pulau kecil terluar: PPKT
Provinsi Kalimantan Timur (Kab.
Berau)
Tambahan debit air baku di lokasi prioritas
pulau kecil terluar (m3/detik)
1,31 Kab. Berau Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Kementerian PUPR
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 63,01 145,36
Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai
Timur, Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara,
DPP Baru Derawan-Berau
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Desa Wisata (DEWI)
Jumlah desa yang dibangun sarana dan
prasarananya untuk mendukung destinasi
wisata (desa)
2 7,12 DPP Baru Derawan-Berau Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
169 17,72
Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur,
Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51
Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur,
Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0,27
Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur,
Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,08
Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur,
Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26
Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur,
Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
169 33,73
Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur,
Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
276 77,05
Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur,
Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT

Kalimantan - 59
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
4 0,59
Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur,
Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur,
Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1,28
Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur,
Mahakam Hulu, Paser, Penajam Paser Utara
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
2 0,30 Penajam Paser Utara, Kutai Barat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Berau dan Kutai Timur
Indikator Pembangunana Kawasan
Perdesaan di Kab. Berau dan Kab. Kutai
Timur
53.00; 64.00 123,19 Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau
1. Program Pengembangan Pariwisata
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan
dan Perikanan
4. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
5. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian
Pariwisata
2. Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
3. Kemendesa PDTT
4. Kementerian ESDM
Alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang
terbangun
Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang terbangun
(unit)
30 Kab. Berau Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya
Jumlah bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya yang didistribusikan
(paket)
5 Kab. Berau Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan
sentra kuliner
Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner
yang terbangun
Kab. Berau
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Penerapan Sustainable Tourism
Practices Di Destinasi Utama dan
Prioritas
Jumlah destinasi pariwisata utama dan
prioritas yang menerapkan Sustainable
Tourism Practices (destinasi)
1 3 Kab. Kutai Timur Program Pengembangan Pariwisata Kementerian Pariwisata
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
2 1,68 Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT

Kalimantan - 60
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,36 Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
2 80 Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
672.476 742,64 Kalimantan Timur Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Kerang dan Maloy
Kaliorang
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan
Timur
58,89 68,38 Kab. Paser dan Kab. Kutai Timur
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
2 41,22 Kab. Paser dan Kab. Kutai Timur
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
1 24,58 Kab. Paser dan Kab. Kutai Timur
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)
1,83 Kab. Paser dan Kab. Kutai Timur
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
500 0,75 Kab. Paser dan Kab. Kutai Timur
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
500 Kab. Paser dan Kab. Kutai Timur Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,35
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
42,8
Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas

Kalimantan - 61
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima
berbasis elektronik
4.410,69
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
61
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
6
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Kalimantan Timur
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
108
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
2 0,59 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Data Geospasial Dasar Skala 1:5000 18,94 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 :
5000
42,36 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
4,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri

Kalimantan - 62
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
11 0,12 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
penyusunan Perda dan Perkada
6 0,08 Pusat dan regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
11 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat
dan daerah
Jumlah regulasi yang mendukung
penyelarasan perencanaan pusat dan
daerah
1 0,25 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(2) Jumlah daerah yang
mengimplementasikan Kesepakatan dan
Perjanjian Kerja Sama
1 4,93

Kalimantan - 63
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
4 2,66 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
58
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya (%)
100 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah
(%)
100 3,15
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
11 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Trantibum
11 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Bencana
11 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
11 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri

Kalimantan - 64
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Daerah yang belanja APBD nya berorientasi
pada pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan SPM
11 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan
SPM di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten 11 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
63 1,73
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
11 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan
inovasi daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis
urusan pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
6 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri

Kalimantan - 65
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Diklat manajemen strategi
pemerintahan daerah (strategi
inovasi daerah dan manajemen
pembangunan daerah perbatasan)
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
manajemen inovasi daerah di wilayah
perbatasan
12 1,06 Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
11 0,42
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
10 0,13 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
11 0,31 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
11 0,12 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
11 0,12
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
11 0,12 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
11 0,11 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri

Kalimantan - 66
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
11 0,12
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
11 0,16 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 15,81 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
1 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri

Kalimantan - 67
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah provinsi yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
1 1,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
5 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
672.476 742,64 Kalimantan Timur Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 678.868 1,45 Kalimantan Timur Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
10 32,09 Kalimantan Timur
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
2 1,72 Kalimantan Timur
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
8 1,31 Kalimantan Timur
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN

Kalimantan - 68
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bantuan Teknis Penyusunan RDTR di
Sekitar KI/KEK/KSPN
1,80 Kawasan Pariwisata Derawan
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
8 0,91 Kalimantan Timur
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN
Provinsi Kalimantan Utara
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
>1
Fasilitasi Koordinasi dan
Perizinan KI Tanah Kuning
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Kalimantan Utara
>1
Pembangunan Pelabuhan Tanjung
Selor
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
70 Kalimantan Utara
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Pelabuhan dan Pengerukan
Kemenhub
Jalan Akses KIPI Tanah Kuning Panjang jalan yang dibangun (km) 12,50 600 Kalimantan Utara Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Pengembangan Bandara
Internasional Juwata
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
1
(selesai)
150 Kalimantan Utara Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub, BUMN
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KI Tanah
Kuning
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
13 Kab. Bulungan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa sawit
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Utara

Kalimantan - 69
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat
Pertumbuhan volume ekspor untuk produk
perkebunan (pekebun)
540 3,36
Provinsi Kalimantan Utara, Kab. Bulungan, Kab.
Nunukan
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kopi
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Utara
Kawasan Kopi Kawasan Kopi (ha) 112,55 7,33 Provinsi Kalimantan Utara, Kab. Malinau
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kakao
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Utara
Kawasan Kakao Kawasan Kakao (ha) 102,01 7,94 Provinsi Kalimantan Utara, Kab. Malinau
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan lada, pala, dan cengkeh
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Kalimantan Utara
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha) 1309,94 28,45
Provinsi Kalimantan Utara, Kab. Bulungan, Kab.
Nunukan, Kab. Malinau
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikana tangkap nasional
(juta ton)
10,10
Provinsi Kalimantan Utara, a.l Kota Tarakan, Kab.
Malinau, Kab. Nunukan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan budidaya
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,60 Provinsi Kalimantan Utara Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Kalimantan
ProP : Pembangunan Kota Baru
Tanjung Selor
Jumlah penduduk, indeks kota
berkelanjutan *)
100.000 Kota Tanjung Selor/Kab. Bulungan
Pengembangan Sistem Angkutan
umum massal perkotaan berbasis
jalan yang dikembangkan
Sistem angkutan massal perkotaan
berbasis jalan yang dikembangkan (BRT)
50
Kota Tanjung Selor/Kab. Bulungan, Provinsi
Kalimantan Utara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kemenhub

Kalimantan - 70
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
84 148,51 Provinsi Kalimantan Utara Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
2,10
Kota Tanjung Selor/Kab. Bulungan, Provinsi
Kalimantan Utara
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
80,17
Kota Tanjung Selor/Kab. Bulungan, Provinsi
Kalimantan Utara
Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Bendungan baru yang dibangun
Jumlah bendungan baru yang sedang
dibangun
1 30.000
Kab. Bulungan (Bendungan Kayan), Provinsi
Kalimantan Utara
BUMN dan/atau Swasta
Pembangunan Command Center Jumlah Command Center yang dibangun 0 97,70 Kota Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Polri
Polri
Pembangunan Pelabuhan Tanjung
Selor
Terlaksananya pengembangan/
pembangunan pelabuhan (lokasi)
70
Kota Tanjung Selor/Kab. Bulungan, Provinsi
Kalimantan Utara
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Pelabuhan dan Pengerukan
Kemenhub
Pengembangan Bandara Tanjung
Harapan
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
115
Kota Tanjung Selor/Kab. Bulungan, Provinsi
Kalimantan Utara
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil
(Kalimantan Utara)
Kota Tarakan
Pengembangan Bandara
Internasional Juwata
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
1
(selesai)
150 Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Udara
Kemenhub
PLTS Rooftop Pembangunan PLTS Rooftop (MW) 87,50 Provinsi Kalimantan Utara
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi
KESDM
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi
untuk Rumah Tangga melalui
KPBU
Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas
Kota (KPBU)
2.120,20 Provinsi Kalimantan Utara KPBU
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
6,80 Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Permukiman
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Permukiman (SR)
2.875,67 269,64 Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
DAK; Kementerian
PUPR; APBD;
Masyarakat; Swasta
(CSR)

Kalimantan - 71
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
1460 desa
berkembang;
232 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN
0,51
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 4,64
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
54,92 61,64 Kab. Bulungan dan Kab. Nunukan
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Peningkatan Kesejahteraan dan
Tata Kelola di Kecamatan Lokasi
Prioritas di Provinsi Kalimantan
Utara
Jumlah kecamatan prioritas yang sarana
prasarana pelayanan dasar, ekonomi,
dan pemerintahan-nya tersedia di Prov
Kalimantan Utara (kecamatan)
20 84,51
Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec.
Krayan Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan
Selatan, Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara,
Kec. Sebatik Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin
Onsoi, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah,
Kec. Krayan Timur, Kec. Krayan Barat. Kec.
Pujungan, Kec. Kayan Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec.
Kayan Selatan, Kec. Bahau Hulu
Pembangunan dan peningkatan
SPAM
Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM
(kecamatan)
20
Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan
Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan,
Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik
Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec.
Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan
Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan
Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec.
Bahau Hulu
Pemerintah Daerah

Kalimantan - 72
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Rehabilitasi Kantor Camat dan
Kantor Desa
Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor
Camat dan Kantor Desa nya dibangun
(kecamatan)
20
Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan
Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan,
Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik
Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec.
Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan
Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan
Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec.
Bahau Hulu
Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana
kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan sarpras
kesehatan (kecamatan)
20
Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan
Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan,
Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik
Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec.
Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan
Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan
Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec.
Bahau Hulu
Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan alat-
alat kesehatan (kecamatan)
20
Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan
Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan,
Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik
Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec.
Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan
Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan
Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec.
Bahau Hulu
Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi
prasarana belajar
jumlah kecamatan yang prasarana
belajarnya dibangun/direhabilitasi
(kecamatan)
20
Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan
Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan,
Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik
Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec.
Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan
Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan
Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec.
Bahau Hulu
Pemerintah Daerah

Kalimantan - 73
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pengadaan sarana belajar
Jumlah kecamatan yang difasilitasi
pengadaan sarana belajar (kecamatan)
20
Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan
Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan,
Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik
Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec.
Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan
Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan
Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec.
Bahau Hulu
Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan
prasarana SMK
Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-
nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)
20
Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan
Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan,
Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik
Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec.
Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan
Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan
Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec.
Bahau Hulu
Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
10 1,44
Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan
Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan,
Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik
Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec.
Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan
Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan
Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec.
Bahau Hulu
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energ
Kementerian ESDM
Penyediaan air baku di lokasi
prioritas pulau kecil terluar:
Provinsi Kalimantan Utara (Kab.
Nunukan)
Tambahan debit air baku di lokasi prioritas
pulau kecil terluar (m3/detik)
16,27 Kab. Nunukan Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Kementerian PUPR

Kalimantan - 74
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pembangunan PLTS Rooftop Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun 6,60
Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan
Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan,
Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik
Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec.
Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan
Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan
Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec.
Bahau Hulu
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
2 0,20
Kec. Sebatik, Kec. Nunukan, Kec. Krayan, Kec. Krayan
Selatan, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan Selatan,
Kec. Sebatik Timur, Kec. Sebatik Utara, Kec. Sebatik
Tengah, Kec. Seimanggiris, Kec. Tulin Onsoi, Kec.
Lumbis Ogong, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan
Timur, Kec. Krayan Barat. Kec. Pujungan, Kec. Kayan
Hilir, Kec. Kayan Hulu, Kec. Kayan Selatan, Kec.
Bahau Hulu
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Nunukan
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN
Nunukan
0,44 396 Kab. Nunukan
Penanganan Jalan lingkar
Nunukan
Panjang Jalan lingkar (km) yang
dibangun/ditingkatkan
80 Kalimantan Utara Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pembangunan Pasar Tipe B
Jumlah Pasar Tipe B yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
16 Kab. Nunukan Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan Pasar Tipe C
Jumlah Pasar Tipe C yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
8 Kab. Nunukan Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan Gudang-SRG yang
Termanfaatkan
Jumlah Gudang SRG yang dibangun dan
ditingkatkan fasilitasnya
9 Kab. Nunukan Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Penyedia Jasa Logistik Sektor
Perdagangan yang Diberikan
Pembinaan
Jumlah penyedia jasa yang diberikan
pembinaan
10 14,10 Kab. Nunukan Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan

Kalimantan - 75
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Sebatik yang mandiri
(Skala) Tingkat kemandirian Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
Sebatik
5 11,03 Kab. Nunukan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Kementerian KKP
Fasilitasi Kapal perikanan bantuan
yang terbangun termasuk di daerah
perbatasan
Jumlah (unit) Kapal perikanan bantuan
yang terbangun termasuk di daerah
perbatasan
Kab. Nunukan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Kementerian KKP
BAKTI INTERNET Jumlah Titik Bakti Internet yang dibangun 2,40 Kab. Nunukan Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo
Petani Go Online Jumlah user aktif Petani yang mendaftar 250 0,08 Kab. Nunukan Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo
Nelayan Go Online Jumlah user aktif Nelayan yang mendaftar 250 0,08 Kab. Nunukan Program Pengembangan Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo
UMKM Go Online Jumlah User Aktif Selling UMKM 250 0,20 Kab. Nunukan Program Pengembangan Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo
Pengembangan Kawasan Industri
Perikanan Terpadu Mansapa
Jumlah (unit) sarana prasarana industri
pengolahan yang dibangun
247 Kab. Nunukan KPBU KPBU
Revitalisasi Pasar Rakyat yang
Dikelola Koperasi/ kelompok di
Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan
Pasca Bencana
Jumlah (unit) pasar rakyat yang dibangun 2 Kab. Nunukan
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Kementerian Koperasi
dan UKM
Koperasi/UKM sektor perikanan
dan peternakan yang diperkuat
kapasitas usahanya melalui
kemitraan
Jumlah KUMKM yang diperkuat fasilitas
usaha kemitraannya
1,80 Kab. Nunukan
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Kementerian Koperasi
dan UKM
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
15 5,03 Kab. Nunukan Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Fasilitasi Legislasi RDTR Nunukan
Kawasan Perbatasan Negara
Jumlah Dokumen Harmonisasi Peraturan
Presiden
0,50 Kab. Nunukan
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR

Kalimantan - 76
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Long Midang
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Long
Midang
0,44 1952,58 Kab. Nunukan
Jalan perbatasan Kaltara Panjang jalan yang dibangun (km) 19 1933,34 Kab. Nunukan Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Kawasan sayuran dan tanaman
obat di wilayah perbatasan
Luas kawasan sayuran dan tanaman obat
di wilayah perbatasan yang ditingkatkan
produksinya (Ha)
80 7,43 Kab. Nunukan
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah
Hortikultura
Kementerian Pertanian
Revitalisasi Pasar Rakyat yang
Dikelola Koperasi di Daerah
Tertinggal, Perbatasan, & Rawan
Bencana
Jumlah (unit) pasar rakyat yang
direvitalisasi
2,88 Kab. Nunukan Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
BAKTI SINYAL/ LASTMILE Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi) 1 4 Kab. Nunukan Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
10 1,44 Kab. Nunukan
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
8 0,80 Kab. Nunukan Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
8 2,68 Kab. Nunukan Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Tou Lumbis
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tou
Lumbis
0,44 18 Kab. Nunukan
Kawasan sayuran dan tanaman
obat di wilayah perbatasan
Luas kawasan sayuran dan tanaman obat
di wilayah perbatasan yang ditingkatkan
produksinya (Ha)
80 7,43 Kab. Nunukan
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah
Hortikultura
Kementerian Pertanian
Revitalisasi Pasar Rakyat yang
Dikelola Koperasi di Daerah
Tertinggal, Perbatasan, & Rawan
Bencana
Jumlah (unit) pasar rakyat yang
direvitalisasi
2 Kab. Nunukan Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
BAKTI SINYAL/ LASTMILE Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi) 1 4,00 Kab. Nunukan Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo

Kalimantan - 77
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
10 1,44 Kab. Nunukan
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
8 0,8 Kab. Nunukan Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
8 2,68 Kab. Nunukan Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Long Nawang
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Long
Nawang
0,69 18 Kab. Malinau
Kawasan sayuran dan tanaman
obat di wilayah perbatasan
Luas (ha) kawasan sayuran dan tanaman
obat di wilayah perbatasan yang
ditingkatkan produksinya (Ha)
80 7,43 Kab. Malinau
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah
Hortikultura
Kementerian Pertanian
Revitalisasi Pasar Rakyat yang
Dikelola Koperasi di Daerah
Tertinggal, Perbatasan, & Rawan
Bencana
Jumlah (unit) pasar rakyat yang
direvitalisasi
2 Kab. Malinau Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
BAKTI SINYAL/ LASTMILE Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi) 1 4,00 Kab. Malinau Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
10 1,44 Kab. Malinau
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
8 0,80 Kab. Malinau Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
8 2,68 Kab. Malinau Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 51,88 75,92 Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
7,69 Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT

Kalimantan - 78
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51 Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0,27 Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 4,08 Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
68 1,26 Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
17,54 Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
147 40,95 Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
4 0,59 Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18 Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1,28 Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
2 0,30 Malinau, Nunukan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Bulungan
Indeks Pembangunana Kawasan
Perdesaan di Kab. Bulungan
43,08 Kab. Bulungan
1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas
dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
3. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian
Pertanian
2. Kemendesa PDTT
3. Kementerian ESDM

Kalimantan - 79
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
5 1,06 Kab. Bulungan
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Hasil Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
1 Kab. Bulungan
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Hasil Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
1 0,84 Kab. Bulungan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,18 Kab. Bulungan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
1 40 Kab. Bulungan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
195.429 88,04 Kalimantan Utara Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Salim Batu dan
Seimenggaris
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan
Utara
54,92 61,64 Kab. Bulungan dan Kab. Nunukan
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
1 33,97 Kab. Bulungan dan Kab. Nunukan
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
2.318,06 1,14 Kab. Bulungan
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
2 22,17 Kab. Bulungan dan Kab. Nunukan
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT

Kalimantan - 80
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)
1 3,27 Kab. Bulungan dan Kab. Nunukan
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
0,70 Kab. Bulungan
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
2.318,06 0,39 Kab. Bulungan Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
Kab. Bulungan Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,35
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
42,8
Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
61
Jumlah daerah yang realisasi belanjanya
berkualitas
61
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima
berbasis elektronik
4.410,69
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
61
Jumlah realisasi kesepakatan kerjasama
daerah
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik

Kalimantan - 81
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Kalimantan Utara
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
367
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
1 0,59 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah NLP peta dasar skala besar Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,11 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
6 0,07 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
penyusunan Perda dan Perkada
6 0,08 Pusat dan regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
6 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB

Kalimantan - 82
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat
dan daerah
Jumlah regulasi yang mendukung
penyelarasan perencanaan pusat dan
daerah
1 0,25 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(2) Jumlah daerah yang
mengimplementasikan Kesepakatan dan
Perjanjian Kerja Sama
1 4,93
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
2 0,58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
4 2,66 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah

Kalimantan - 83
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya (%)
100 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah
(%)
100 3,15
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
6 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Trantibum
6 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Bencana
6 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Daerah yang menerapkan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
6 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Daerah yang belanja APBD nya berorientasi
pada pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan SPM
6 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan
SPM di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten 6 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
36 1,67

Kalimantan - 84
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
6 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
6 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat manajemen strategi
pemerintahan daerah (strategi
inovasi daerah dan manajemen
pembangunan daerah perbatasan)
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
manajemen inovasi daerah di wilayah
perbatasan
12 1,06 Pusat dan Regional (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
6 0,38
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
5 0,08 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
6 0,11 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
6 0,06 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri

Kalimantan - 85
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
6 0,06
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
6 0,06 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
6 0,05 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
6 0,06
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
6 0,08 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(8) Menata hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari
proses perencanaan, penganggaran, dan
bantuan keuangan, sampai pembinaaan
dan pengawasan.

Kalimantan - 86
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,803 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 14,45 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
1 1 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
195.429 88 Kalimantan Utara Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN

Kalimantan - 87
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 143.579 1,45 Kalimantan Utara Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
5 32,09 Kalimantan Utara
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
1 0,86 Kalimantan Utara
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
8 1,31 Kalimantan Utara
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
8 0,91 Kalimantan Utara
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN

6. PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA
6.1 Target Pembangunan Wilayah Sumatera
Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Sumatera
diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
nasional sesuai dengan tujuh (7) agenda pembangunan dengan target sebagai
berikut.
Tabel 6.1.
Target Pembangunan Wilayah Sumatera 2020-2024
Provinsi
Indikator
Pembangunan
Realisasi
2018
Baseline
2019
Target Pembangunan
2020 2021 2022 2023 2024
Aceh
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
4,61 3,70 4,00 4,70 5,20 5,60 5,90
Tingkat Kemiskinan
(%)
15,97 15,32 13,34 13,00 12,35 11,71 11,00
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
6,36 6,20 6,20 6,00 5,90 5,50 5,20
Sumatera
Utara
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
5,18 5,18 5,50 6,40 6,90 7,40 8,00
Tingkat Kemiskinan
(%)
9,22 8,83 8,43 7,95 7,25 6,80 6,00
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
5,56 5,41 5,50 5,30 5,20 4,70 4,40
Sumatera
Barat
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
5,14 5,00 5,00 5,50 5,80 6,00 6,10
Tingkat Kemiskinan
(%)
6,65 6,42 5,94 5,46 5,13 4,85 4,55
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
5,55 5,33 5,50 5,30 5,20 4,70 4,40
Riau
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
2,34 2,80 3,70 4,30 4,60 4,90 5,40
Tingkat Kemiskinan
(%)
7,39 7,08 6,25 5,85 5,55 5,25 4,95
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
6,20 5,97 6,00 5,80 5,70 5,20 4,90
Jambi
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
4,71 4,30 4,70 5,40 6,00 6,40 6,70
Tingkat Kemiskinan
(%)
7,92 7,60 7,29 6,85 6,35 5,75 5,35
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
3,86 4,19 3,70 3,50 3,40 2,90 2,60

Provinsi
Indikator
Pembangunan
Realisasi
Baseline
2019
Target Pembangunan
2020 2021 2022 2023 2024
Sumatera
Selatan
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
6,04 5,40 6,00 6,70 7,00 7,30 7,50
Tingkat Kemiskinan
(%)
12,8 12,71 11,55 10,95 10,45 10,05 9,38
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
4,23 4,48 4,00 3,80 3,60 3,20 2,90
Bengkulu
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
4,99 5,10 5,10 5,70 6,00 6,20 6,30
Tingkat Kemiskinan
(%)
15,43 15,23 13,40 13,00 12,25 10,95 10,75
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
3,51 3,39 3,50 3,30 3,10 2,70 2,30
Lampung
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
5,25 5,30 5,50 5,90 6,20 6,50 7,00
Tingkat Kemiskinan
(%)
13,14 12,62 11,56 11,27 10,35 9,68 9,20
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
4,06 4,03 3,80 3,60 3,40 3,00 2,70
Kepulauan
Bangka
Belitung
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
4,45 3,60 3,90 4,60 5,10 5,50 5,80
Tingkat Kemiskinan
(%)
5,25 4,62 4,40 4,16 3,85 3,35 3,00
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
3,65 3,62 3,30 3,10 3,00 2,50 2,20
Kepulauan
Riau
Laju Pertumbuhan
Ekonomi (%)
4,56 4,50 4,70 5,80 6,40 6;80 7,20
Tingkat Kemiskinan
(%)
6,20 5,90 5,30 4,95 4,54 4,15 3,79
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
7,12 6,91 6,90 6,70 6,50 6,10 5,80
Sumber: Bappenas. Hasil Analisis 2020
Catatan: 1. Tingkat kemiskinan 2018 dan 2019 (Maret)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 dan 2019 (Agustus)

Dengan memperhitungkan target pembangunan wilayah Sumatera, rencana
kebutuhan investasi dalam lima tahun (2020-2024) mendatang adalah sebagai
berikut.
Tabel 6.2.
Perkiraan Kebutuhan Investasi Wilayah Sumatera 2020-2024
Provinsi
Kebutuhan
Investasi
Realiasasi
2018
Baseline
2019
Target Pembangunan
2020 2021 2022 2023 2024
Aceh Rp triliun 66,28 64,12 82,90 89,39 97,16 105,84 121,49
Sumatera Utara Rp triliun 224,16 242,90 269,70 296,68 329,17 366,63 431,45
Sumatera Barat Rp triliun 66,47 70,89 83,41 90,60 99,22 109,70 122,24
Riau Rp triliun 201,26 226,57 242,31 262,79 292,28 318,99 359,70
Jambi Rp triliun 41,74 42,92 49,77 54,30 60,12 66,78 75,64
Sumatera
Selatan
Rp triliun 173,16 177,13 199,90 220,02 244,14 271,15 309,00
Bengkulu Rp triliun 26,06 28,54 31,81 34,75 38,80 42,92 48,31
Lampung Rp triliun 100,48 109,49 120,71 131,84 147,70 164,12 186,17
Kepulauan
Bangka
Belitung
Rp triliun 15,98 15,51 19,30 20,96 23,24 25,71 28,52
Kepulauan Riau Rp triliun 92,77 99,21 110,37 120,47 135,45 151,95 171,03
Sumber: Bappenas. Hasil perhitungan 2020
Catatan: Perkiraan kebutuhan investasi termasuk PMA dan PMDN yang dihitung berdasarkan perkembangan ICOR
2011-2018, laju depresiasi modal rata-rata 5 persen pertahun, laju inflasi 3 persen.
6.2. Prioritas Pembangunan Wilayah Sumatera
Pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah
satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi,
dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan
peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas
pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan
pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas,
serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Pembangunan wilayah Sumatera
dilakukan akan dilakukan pada koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan
lokasi sebagai berikut.
Tabel 6.3.
Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Sumatera
Provinsi No. Kabupaten/Kota Provinsi No. Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan
Aceh
1 Kota Sabang*
Jambi
1
Kabupaten Tanjung
Jabung Barat
2 Kota Banda Aceh* 2 Kabupaten Muaro Jambi
3 Kabupaten Aceh Besar 3 Kota Jambi*
4 Kabupaten Pidie
Sumatera
Selatan
Kabupaten Musi
Banyuasin

Provinsi No. Kabupaten/Kota Provinsi No. Kabupaten/Kota
5 Kabupaten Pidie Jaya 2 Kabupaten Banyuasin
6 Kabupaten Bireuen 3 Kota Palembang
7 Kota Lhoksumawe* 4
Kabupaten Ogan
Komering Ilir
8 Kabupaten Aceh Utara 5 Kabupaten Ogan Hilir
9 Kabupaten Aceh Timur 6 Kabupaten Muara Enim
10 Kota Langsa* 7 Kota Prabumulih*
11 Kabupaten Aceh Tamiang 8
Kabupaten Empat
Lawang
Sumatera
Utara
1 Kabupaten Langkat 9 Kabupaten Lahat
2 Kota Binjai 10 Kabupaten Musi Rawas
3 Kota Medan 11 Kota Lubuk Linggau*
4 Kabupaten Deli Serdang
Bengkulu
1
Kabupaten Rejang
Lebong
5 Kabupaten Karo 2 Kabupaten Kepahiang
6 Kabupaten Serdang Bedagai 3
Kabupaten Bengkulu
Tengah
7 Kabupaten Batubara 4 Kota Bengkulu*
8 Kabupaten Simalungun
Lampung
1
Kabupaten
Tulangbawang
9 Kota Tanjung Balai 2
Kabupaten Lampung
Tengah
10 Kabupaten Asahan 3 Kota Metro
11
Kabupaten Labuhan Batu
Utara
4
Kabupaten Lampung
Selatan
12 Kabupaten Labuhan Batu 5 Kota Bandar Lampung*
13
Kabupaten Labuhan Batu
Selatan
6 Kabupaten Pesawaran
Sumatera
Barat
1 Kabupaten Lima Puluh Koto 7
Kabupaten Lampung
Timur
2 Kota Payakumbuh
Bangka
Belitung
1 Kabupaten Bangka Barat
3 Kabupaten Agam 2 Kabupaten Bangka
4 Kota Bukittinggi* 3 Kota Pangkal Pinang*
5 Kota Padang Panjang
Kepulauan
Riau
1 Kabupaten Karimun
6 Kabupaten Padang Pariaman 2 Kota Batam
7 Kota Padang* 3 Kabupaten Bintan
Riau
1 Kabupaten Rokan Hilir 4 Kota Tanjung Pinang*
2 Kota Dumai*
Riau
3 Kabupaten Bengkalis
4 Kabupaten Siak
5 Kota Pekanbaru*
6 Kabupaten Pelalawan
7 Kabupaten Indragiri Hulu
8 Kabupaten Kampar
Koridor Pemerataan
Aceh
1 Kabupaten Aceh Tengah
Bengkulu
1 Kabupaten Mukomuko
2 Kabupaten Aceh Barat 2
Kabupaten Bengkulu
Utara
3 Kabupaten Bener Meriah 3 Kabupaten Bengkulu

Provinsi No. Kabupaten/Kota Provinsi No. Kabupaten/Kota
Selatan
4 Kabupaten Nagan Raya 4 Kabupaten Seluma
5 Kabupaten Simeulue 5 Kabupaten Kaur
Sumatera
Utara
1 Kota Pematang Siantar*
Lampung
1
Kabupaten Lampung
Utara
2 Kabupaten Samosir 2 Kabupaten Pringsewu
3 Kabupaten Toba Samosir 3 Kabupaten Tanggamus
4 Kabupaten Dairi 4
Kabupaten Lampung
Barat
5 Kabupaten Phakphak Barat 5 Kabupaten Pesisir Barat
6
Kabupaten Hubang
Hasundutan
Bangka
Belitung
1
Kabupaten Bangka
Tengah
7 Kabupaten Tapanuli Utara 2
Kabupaten Bangka
Selatan
8 Kabupaten Tapanuli Tengah 3 Kabupaten Belitung
9 Kota Sibolga* 4
Kabupaten Belitung
Timur
10 Kota Gunung Sitoli* Kepulauan
Riau
1
Kabupaten Kepulauan
Anambas
11 Kabupaten Nias 2 Kabupaten Natuna
12 Kabupaten Nias Selatan
Sumatera
Barat
1 Kabupaten Tanah Datar
13 Kabupaten Nias Barat 2 Kabupaten Solok
14 Kabupaten Nias Utara 3 Kota Solok*
Jambi
1 Kabupaten Serolangun 4
Kabupaten Pesisir
Selatan
2 Kabupaten Bungo 5
Kabupaten Kepulauan
Mentawai
3 Kabupaten Batang Hari
4 Kabupaten Tebo
5 Kabupaten Merangin
6 Kabupaten Kerinci
7 Kota Sungai Penuh
Keterangan:
* Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW
Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Sumatera akan mencakup
kegiatan prioritas: (1) pengembangan sektor unggulan; (2) pengembangan kawasan
strategis; (3) pengembangan kawasan perkotaan; (4) pengembangan daerah
tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; (5) penataan
kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:
6.2.1 Pengembangan Sektor Unggulan
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sumatera yang meliputi kakao,

kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu, emas, timah, minyak bumi,
gas bumi, batubara, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya, yang
difokuskan pada:
a. Provinsi Aceh: kopi, kakao, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa sawit,
perikanan tangkap dan budidaya, dan minyak dan gas bumi;
b. Provinsi Sumatera Utara: karet, kopi, kelapa sawit, tebu, dan perikanan
tangkap dan budidaya;
c. Provinsi Sumatera Barat: kakao, kopi, karet, kelapa sawit, lada, pala,
cengkeh, dan perikanan tangkap dan budidaya;
d. Provinsi Riau: kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, emas, perikanan budidaya,
minyak bumi, dan gas bumi;
e. Provinsi Jambi: tebu, karet, kelapa sawit, kopi, perikanan budidaya, dan
batubara;
f. Provinsi Sumatera Selatan: kopi, karet, tebu, kelapa sawit, lada, pala,
cengkeh, perikanan tangkap dan budidaya, batubara, minyak bumi, dan
gas bumi;
g. Provinsi Bengkulu: kopi, karet, kelapa sawit, perikanan budidaya, dan
emas;
h. Provinsi Lampung: kopi, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa sawit, tebu, dan
perikanan tangkap dan budidaya;
i. Provinsi Bangka Belitung: lada, pala, cengkeh, karet, kopi, timah, dan
perikanan tangkap; dan
j. Provinsi Kepulauan Riau: lada, pala, cengkeh, dan perikanan tangkap.
2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan
perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN),
kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
3) Pengembangan sentra produksi perikanan di Sentra Kelautan Perikanan
Terpadu (SKPT) antara lain SKPT Sabang, SKPT Natuna, SKPT Mentawai, WPP
571 (di Selat Malaka dan Laut Andaman) dan WPP 572 (di Samudera Hindia
Barat Sumatera dan Selat Sunda;
4) Pembangunan alternatif di Provinsi Aceh untuk mentransformasi kawasan
rawan ganja menjadi kawasan ekonomi lokal sebagai bagian terpadu
pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, dan
Kabupaten Gayo Lues

Gambar 6.1.
Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Wilayah Sumatera
Naa :
Aceh . : Mtayula Le
nanah. 3 X $ 1
SS Nan "5 4
PP “ 5 8 Kd -
3 & bumatera Utar: ah
« t - J . »
: 1 . Singapore an
. Riau ap: “kep. Riau tm 5
. A.A 5 3 Fa . : .
L £ € £ 5
atera Bayat: . 3
3 , 1
- , Kep. Bangka 0":
N “ G pb Belitung
Kai.
Bengkulu” “Sumatera Selatan . :.3 Ad £
SAMUDERA INDONESIA Ka -
Ss “Lampung aa
“|
2
U -.
Ss
Legenda
Kakao |
Karet IIA Sengken
Kelapa JEE Perikanan Budidaya
Kopi IEB Perikanan Tangkap ||
Lada MEI Batubara ||
Pala Emas | |
Sawit JB Minyak & Gas Bumi
Tebu JIE Timah -

6.2.2 Pengembangan Kawasan Strategis
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Pengembangan kawasan strategis dan industri pengolahan berbasis sumber
daya alam perkebunan, perikanan, pertambangan, dan industri
kedirgantaraan, di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain KEK
Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Api-Api, rencana pengembangan KEK Pulau
Baai serta Kawasan Industri (KI) antara lain KEK/KI Sei Mangke, KEK/KI
Galang Batang, KI Kuala Tanjung, KI Bintan Aerospace, KI Tanjung Enim, KI
Kemingking, KI Sadai, KI Tenayan, KI Tanjung Buton, KI Tanggamus, KI
Pesawaran, KI Way Pisang, KI Katibung, dan KI Ladong, serta Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) antara lain KPBPB Batam-
Bintan-Karimun, dan KPBPB Sabang;
2) Pengembangan pariwisata daerah sebagai salah satu motor penggerak
pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan Destinasi Pariwisata
Prioritas (DPP) antara lain DPP Danau Toba, DPP Baru Padang-Bukittinggi,
DPP Baru Batam-Bintan, DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang;
3) Pengembangan industri kedirgantaraan di Batam dan Bintan;
4) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan
udara yang terintegrasi antara lain; konektivitas melalui Tol Trans Sumatera,
Penanganan Lintas Timur Riau, Penanganan Lintas Barat Sumatera, Jalan
Lintas Tengah Lampung, Jalan Lintas Penghubung Timur dan Barat
Sumatera, Jalan Akses DPP Sabang, Jalan Lintas Tengah Aceh, Jalan Akses
Pelabuhan Kuala Tanjung, Jalan Akses Pelabuhan Kuala Tanjung, Jalan Trans
Pulau Simelu, Jalan Akses DPP Danau Toba, Jalan Akses Pelabuhan Teluk
Tapang, Pembangunan KA Trans Sumatera, Reaktivasi Jalur KA Pariaman –
Naras – Sungai Limau, Pembangunan KA Tanjung Enim – Tanjung Api-Api
(potensi), Pembangunan KA Trans Sumatera (Batas Sumut – Duri –
Pekanbaru), Pembangunan KA Lahan – Tarahan, Bandara Bukit Malintang,
Bandara Rokot;
5) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; dan
6) Pemantapan sistem logistik wilayah dalam mendukung industrialisasi
khususnya di koridor pesisir timur Wilayah Sumatera;
7) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan
dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata;
dan revitalisasi Balai Latihan Kerja;
a. pengembangan SMK 816 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan
agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi
dan rekayasa, dan energi dan pertambangan.

b. pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 91
perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (kimia di Aceh, Sumatera
Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, manufaktur di
Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, dan
Kepulauan Riau, otomotif di Sumatera Utara, Riau, dan Lampung,
makanan dan minuman di Sumatera Utara dan Riau, ekonomi kreatif di
Riau, migas di Aceh, dan tambang di Sumatera Selatan), konstruksi,
pariwisata dan pertanian.
c. pengembangan 87 unit BLK di wilayah Sumatera mendukung pemenuhan
kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi
tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum
perdagangan dan pelayan, pramuwisata, koki.
d. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi Wilayah Sumatera.

Gambar 6.2.
Peta Sebaran Kawaasan Strategis Prioritas di Wilayah Sumatera
PKSN Sabang Hm aa
: KPBPB Sabang 3 ?. Ne |
Ts Lhokseumawe , 5
1 . Haa SKPT
Sahahg P . ilayah Metropolitan Medan Natuna «
San 5 (5 KI Kuala Tanjung
Da | & : : 2 'PKSN
. Xt LX KI/KEK Sei Mangkei sA Ranai &
NA ut GD W, PKSN BIAN ia “
! " Danau Toba O Batam-Bintan H1,
AP 4 - KPBPB, ““ KPBPB Bintan (3
"NY. KI Tergayan MR KI Bintan: S. 4
MK Kang KPBPB' Aerospace K1
—, “, Kiffanjung Kari 1 . 5
Dag: ad Buton "ne KMEK Galang 1
Bukittinggi EP Eetang N
"5. Y : rang Bangka- !
- .. 1 : ".. “d4 Ka, 2 s Th . T “1
SKPT Mana N Pe N ag Belitungl,
entawai 5 PR. ea 3 1 nya KEK --
| ng A KA # ApiApi 3 “Sl. Kelayang|
LN ts NG Me A » PN - 9S A8
La an , S Oo HA ( KI Sadai
4 - Ng Nwayah Metropolitan
" KI Pesg Palembang
Ag ete KI Way Pisang
Ski Tangg ( KeKatibung
0 60120 240 360 ba AB
SA — KM Ta
Keterangan
memmam Koridor Pertumbuhan
mumumam Koridor Pemerataan
Oo Rencana Panganbangan Kawasan Strategis Prioritas
Oo Regoana | Pengembangan Sentra Kelautan dan
Oei Kanan AN Sean Kegjatan
@ Wilayah Metropolitan

Gambar 6.3.
Peta Jaringan Infrastrukur Transportasi Wilayah Sumatera Tahun 2024
| | | |
3 “0 € 4
AN $ 2 Malaysia Ei
3 X 3 t. R
: 8, La KF NAN SN
T & Sai 4, &
LN Ha ni
Y, -” » ep” Af 2 TES
U tag 5
» MA
s P fi “ KAN 0
0 60120 240 360 480. - "Aa
Transportasi
—a Rencana KA
2 Pangara TA MA &ssing
—.. Rencna Jalan
L Pesbuhan —. Jim Kssing
m0 Rencana Jalan Panseis

Gambar 6.4.
Peta Rencana Jaringan Infrastruktur Telekomunikasi dan Infrastruktur Energi
Wilayah Sumatera Tahun 2024

Gambar 6.5.
Peta Rencana Infrastruktur Pengairan dan Irigasi Wilayah Sumatera
Tahun 2024

6.2.3 Pengembangan Kawasan Perkotaan
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah sebagai
berikut:
1) Pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah Metropolitan Palembang dan
Medan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera serta Kota
Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe, Sibolga, Pematangsiantar,
Gunungsitoli, Padang, Solok, Bukittinggi, Dumai, Pekanbaru, Jambi,
Prabumulih, Lubuk Linggau, Bengkulu, Bandar Lampung, Pangkal Pinang,
Tanjung Pinang dan Batam (Tabel 6.3);
2) Peningkatan kualitas transportasi perkotaan multimoda di WM Medan
(Mebidangro) melalui pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal
Perkotaan; dan
3) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan
wilayah.
6.2.4 Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, dan Transmigrasi,
Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain
sebagai berikut:
1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilaksanakan dengan fokus pada
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemenuhan pelayanan
dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko
bencana di 1 kabupaten tertinggal di Provinsi Lampung, 1 kabupaten
tertinggal di Provinsi Sumatera Barat, 1 kabupaten tertinggal di Provinsi
Sumatera Selatan, dan 4 kabupaten tertinggal di Provinsi Sumatera Utara.
Dari 7 kabupaten tertinggal di Pulau Sumatera, 6 kabupaten termasuk dalam
koridor kewilayahan, khususnya koridor pemerataan, antara lain: Pesisir
Barat di Provinsi Lampung, Kepulauan Mentawai di Provinsi Sumatera Barat;
Nias, Nias Barat, Nias Utara, dan Nias Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya
dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019,
selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Sumatera
berlokasi di 6 kabupaten berikut, antara lain: Aceh Singkil di Provinsi Aceh;
Seluma di Provinsi Bengkulu; Lampung Barat di Provinsi Lampung; Pasaman
Barat dan Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat, dan Musi Rawas di
Provinsi Sumatera Selatan;
3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan
perbatasan pada 4 kecamatan lokpri di Provinsi Aceh, 2 kecamatan lokpri di

Provinsi Sumatera Utara, 15 kecamatan lokpri di Provinsi Riau, dan 35
kecamatan lokpri di Provinsi Kepulauan Riau;
4) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan
di PKSN Sabang, PKSN Bengkalis, dan PKSN Ranai;
5) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi
sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar
pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa
dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk
unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa
dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan
dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan
pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal;
penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes);
6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui
penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi
dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di KPPN Aceh Timur,
KPPN Toba Samosir, KPPN Samosir, KPPN Agam, KPPN Banyuasin, KPPN
Muaro Jambi, KPPN Belitung, KPPN Bangka Selatan, KPPN Belitung Timur,
KPPN Bintan Kepulauan, KPPN Karimun, KPPN Tulang Bawang, dan KPPN
Mesuji;
7) Revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Ketapang
Nusantara di Kabupaten Aceh Tengah, Kawasan Transmigrasi Samar Kilang di
Kabupaten Bener Meriah, Kawasan Transmigrasi Selaut di Kabupaten
Simeuleu, Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu di Kabupaten Bungo, Kawasan
Transmigrasi Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan, Kawasan
Transmigrasi Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan, Kawasan
Transmigrasi Parit Rambutan di Kabupaten Ogan Ilir, Kawasan Transmigrasi
Telang di Kabupaten Banyuasin, Kawasan Transmigrasi Kikim di Kabupaten
Lahat, Kawasan Transmigrasi Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara, Kawasan
Transmigrasi Rawa Pitu di Kabupaten Tulang Bawang, dan Kawasan
Transmigrasi Mesuji di Kabupaten Mesuji;
8) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020
mencakup 10 Kabupaten/Kota di Aceh, 6 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat,
15 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 4 Kabupaten di Riau, 4 Kabupaten di
Jambi, 6 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 4 Kabupaten di Bengkulu, 6
Kabupaten di Lampung, 3 Kabupaten di Bangka Belitung dan 3 Kabupaten di
Kepulauan Riau yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh
Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera pada tahun 2023;
9) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga

Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai
target kemiskinan tahun 2024 yaitu 11,75% di Provinsi Aceh, 6,83% di
Provinsi Sumatera Utara, 4,55% di Provinsi Sumatera Barat, 12,09% di
Provinsi Bengkulu, 10,01% di Provinsi Lampung, 5,7% di Provinsi Riau, 4,21%
di Provinsi Kepulauan Riau, 5,74% di Provinsi Jambi, 3,44% di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dan 10,38% di Provinsi Sumatera Selatan; dan
10) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim
yang dilakukan melalui:
a. Peningkatan ketahanan wilayah pantai barat Pulau Sumatera;
b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
c. Peningkatan konservasi hutan; dan
d. Dukungan pemulihan pascabencana di Kawasan Selat Sunda dan
sekitarnya.
6.2.5 Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 dalam
mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi khusus Aceh antara lain
sebagai berikut:
1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara
penuh dan konsisten;
2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan,
terutama investasi.
3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan
efektif;
4) Optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan
daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi,
manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen
kawasan pariwisata dan lainnya
7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi
dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat;
pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan; serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;
9) Pengembangan kerjasama antardaerah, dan
10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
11) Pengelolaan dana Otonomi Khusus Aceh secara transparan, akuntabel, efisien,

efektif dan adil, dan berkelanjutan;
12) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas
yang meliputi Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten
Padang Lawas Utara, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan) dan
Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Kepulauan Mentawai); dan;
13) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi:
Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten
Aceh Ternggara, Kabupaten Subulussalam), Provinsi Sumatera Utara
(Kabupaten Langkat, Kabupaten Medan, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli
Serdang, Kabupaten Serdang Berdagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten
Asahan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Labuhan Batu,
Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli
Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias,
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang
Lawas Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas), Provinsi
Sumatera Barat (Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Sijunjung),
Provinsi Bengkulu (Kabupaten Bengkulu Tengah), Provinsi Lampung
(Kabupaten Lampung Selatan), Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten Ogan
Komering Ilir) dan Provinsi Riau (Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten
Indragiri Hulu, Kab, Indragiri Hilir);
14) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi:
a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang,
terutama kelengkapan RDTR;
b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
c. Penyediaan RDTR Kawasan Perbatasan Negara;
d. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
e. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran
pemanfaatan ruang;
f. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai
koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya
termasuk di kawasan transmigrasi;
g. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala
kadastral;
h. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
i. Pembentukan bank tanah;
j. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
k. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
15) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:

a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik
kebencanaan;
b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana
berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk
pengurangan risiko bencana.
16) Pelaksanaan Kaidah Pembangunan Rendah Karbon, yang meliputi:
a. Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan terutama
padi;
b. Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan;
c. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan
pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam;
d. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan
kawasan hutan;
e. Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas
tambang;
f. Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam
pengembangan kawasan pariwisata;
g. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan
lingkungan hidup;
h. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun
secara terpadu;
i. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal; dan
j. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan
luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; dan
k. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.

Gambar 6.6.
Peta Proyeksi Daya Dukung Lingkungan Wilayah Sumatera 2025
ta A
, S |. , Tan | a." :
& “an - & | ,
AN Tn Bt . 2) Malaysia ' &
. Se? aa 0 & , sh | . 1) @
z 4 3 £ "Ne 4 Mp, i $ Li ke z
8 « Bao ON la Sana K ' N 2
' Ae era CAR 3
$ S aU , 1 3 9 Pp. sii $
H Ig & | 9g In 3 3 £
Oo 2 KO An Aa AG 3 F2 ad
L PS peni Tngrk £ .I 3
' ana Jet
£ SE : -
8 2 . 2
s Tad” AN
0 60120 240 360 480 2 5 P3: Ta
Daya Dukung Vutayah Proyeksi Permukiman 2025
Pesisir Indonesia Proyeksi Ar 2025 2
— Rentan Tuak Tertekan -i
Sadang mreka Proyeksi Hutan 2025
“T555 Tidak Rertan “8 Lagka Non Hutan
Proyeksi Per muk Iman 2025» Sangat Langka Hitam

6.3. Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Wilayah Sumatera
Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024,
proyek prioritas strategis (Major Project) adalah sebagai berikut:
1) Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba;
2) Pembangunan Energi Terbarukan B100 Berbasis Kelapa Sawit di Sumatera
Selatan;
3) Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng;
4) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional;
5) Pembangunan Wilayah Batam-Bintan;
6) Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang;
7) Pemulihan Pasca Bencana Kawasan Pesisir Selat Sunda;
8) Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera: Aceh-Lampung;
9) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: (a)
P. Simeuleu, (b) P. Nias, (c) P. Mentawai, (d) P. Enggano, dan (e) P. Natuna;
10) Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah
Metropolitan Medan;
11) Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) di Sumatera Utara;
12) Pembangunan Waduk Multiguna: Bendungan Keureto;
13) Revitalisasi Kilang Minyak Dumai;
14) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Pelabuhan Kuala
Tanjung;
15) Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis di Sumatera Utara; dan
16) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Sumatera Utara.

Gambar 6.7.
Peta Sebaran Rencana Major Project RPJMN 2020-2024 di Wilayah Sumatera
“
»,
12
4 ,
44 14 t
10 kb Ye . |
' Ya 3
- i
'. 1 In N
& 13
AN 5 "ag
9b La ikatan"
8 Jalan Tol Trans Sumatera: Aceh-
Lampung
9d » 3
“ T 5

Sumatera - 1
PULAU SUMATERA
Total
Indikasi
Pendanaan
2020-2024
2024 (Rp Miliar)*)
PP 1: Pembangunan Wilayah
Sumatera
Laju pertumbuhan PDRB Sumatera
(persen/tahun)
5,58
Share PDRB Wilayah Sumatera (persen) 21,83
IPM Wilayah Sumatera (min-maks) 71,90-78,19
Persentase penduduk miskin wilayah
Sumatera (persen)
5,76
Provinsi Aceh
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
(per pulau/provinsi)
>1
Percepatan Peningkatan Investasi
KPBPB Sabang
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Aceh
>1
Pelabuhan Nasional Balohan Pembangunan pelabuhan 89,06
Program Perencanaan, Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Kawasan Sabang
BP Sabang
Penyelenggaraan Pembangunan
Jembatan Penghubung Aroih
Lampuyang untuk Mendukung
Kemudahan Berusaha
Realisasi fisik pembangunan jembatan 300 Kota Sabang
Program Perencanaan, Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Kawasan Sabang
BP Sabang
Pengembangan Diversifikasi dan
Intensifikasi Pendapatan Sektor
kepelabuhanan
Persentase Peningkatan Pendapatan dari
Jasa Kepelabuhanan (%)
80 24 Kota Sabang
Program Perencanaan, Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Kawasan Sabang
BP Sabang
MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024
MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L

Sumatera - 2
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Pengembangan Bandara Maimun
Saleh
Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan
rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
60 Aceh Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Percepatan Peningkatan Investasi
KEK Arun Lhokseumawe
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Aceh
>1
Pembangunan KA Trans Sumatera
(Banda Aceh - Sigli - Bireuen -
Lhoksemawe)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)
15
(lanjutan)
458,50 Aceh
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Perkeretaapian
Kemenhub
Jalan Tol Trans Sumatera
Panjang jalan tol Banda Aceh - Sigli yang
dibangun (km)
Aceh Program Penyelenggaraan Jalan KPBU
Jalan Tol Trans Sumatera
Panjang jalan tol Lhokseumawe - Langsa
yang dibangun (km)
45 Aceh Program Penyelenggaraan Jalan KPBU
Pembangunan KA Trans Sumatera
(Besitang - Sei liput - Langsa -
Lhok seumawe)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)
30
(lanjutan)
1.050 Aceh
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Perkeretaapian
Kemenhub
Jalan akses KEK Arun
Lhoksumawe
Panjang jalan yang dibangun (km) 48
Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi
Aceh
Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KI/KEK
Arun Lhokseumawe
Air baku untuk kawasan pariwisata dan
industri (m3/detik)
0,09 29,25 Kota Lhoksumawe Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Bandara Malikus Saleh
Lhokseumawe
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
1
(selesai)
80 Aceh Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan
Perizinan KI Ladong
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Aceh
>1
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KI Ladong
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
13 Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR

Sumatera - 3
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan kopi
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Aceh
Kawasan Kopi Kawasan Kopi (ha) 523,38 32,97
Provinsi Aceh, Kab. Aceh Tengah, Kab. Gayo Lues, Kab.
Bener Meriah
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kakao
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Aceh
Kawasan Kakao Kawasan Kakao (ha) 113,86 9,16 Provinsi Aceh, Kab. Pidie
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan karet
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Aceh
Kawasan Karet Kawasan Karet (ha) 948,03 42,74 Provinsi Aceh, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Tamiang
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan lada, pala, cengkeh
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Aceh
Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh (ha) 1030,66 22,59
Provinsi Aceh, Kab. Simeule, Kab. Aceh Selatan, Kab.
Aceh Besar, Kab. Aceh Barat Daya, Kota Sabang
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa sawit
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Aceh
Akselerasi Replanting dan
Penerapan GAP Sawit Rakyat
Pertumbuhan volume ekspor untuk produk
perkebunan (pekebun)
539,97 3,36 Provinsi Aceh, Kab. Aceh Singkil, Kab. Nagan Raya
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi

Sumatera - 4
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikana tangkap nasional
(juta ton)
10,10
Provinsi Aceh, a.l: Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh
Tengah, Kab. Aceh Utara, Kota Banda Aceh
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan budidaya
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,60 Provinsi Aceh Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan garam
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi garam jumlah produksi garam nasional (juta ton) 3,40 Provinsi Aceh Program Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Optimalisasi komoditas unggulan
pertambangan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Aceh
Optimalisasi produksi minyak dan
gas
jumlah produksi (Ton) Program Pengelolaan MIGAS Aceh
Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Sumatera
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil (Aceh)
Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe,
Kota Langsa
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi
untuk Rumah Tangga melalui
KPBU
Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas
Kota (KPBU)
2.120,20 Provinsi Aceh KPBU
Pembangunan KA Trans Sumatera
(Banda Aceh - Sigli - Bireuen -
Lhoksemawe)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)
15
(lanjutan)
458,50 Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe (Provinsi Aceh)
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Perkeretaapian
Kemenhub
Pembangunan KA Trans Sumatera
(Besitang - Sei liput - Langsa -
Lhok seumawe)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)
30
(lanjutan)
1.050 Kota Lhokseumawe, Kota Langsa (Provinsi Aceh)
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Perkeretaapian
Kemenhub

Sumatera - 5
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Pengembangan Bandara Maimun
Saleh
Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan
rawan bencana yang direhabilitasi/
dikembangkan (lokasi)
60 Kota Sabang, Provinsi Aceh Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Bandara Malikus Saleh
Lhokseumawe
Jumlah bandara yang
direhabilitasi/dikembangkan (lokasi)
1
(selesai)
80 Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Pusat Pengembangan
Keahlian/Skill Development Center
(Fungsi Pendidikan)
Jumlah pusat pengembangan keahlian 1 12,50 Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan
Produktivitas
Kemennaker
Jalan Tol Trans Sumatera
Panjang Jalan Tol Koridor I (Banda Aceh-
Medan) yang dibangun (km)
45 75.318
Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa
(Provinsi Aceh)
Program Penyelenggaraan Jalan KPBU
Jalan Lingkar Pulau Weh Panjang jalan yang dibangun (km) 125 Kota Sabang, Provinsi Aceh Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
634 1.120,10 Provinsi Aceh Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
102,50
Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe,
Kota Langsa (Provinsi Aceh)
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Permukiman
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Permukiman (SR)
112,50 Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
DAK; Kementerian
PUPR; APBD;
Masyarakat; Swasta
(CSR)
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 204,86
Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe,
Kota Langsa (Provinsi Aceh)
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR,
KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah TPS3R yang terbangun (unit) 6,28 Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
DAK, Kementerian
PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
126,23
Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa
(Provinsi Aceh)
Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Pembangunan Command Center Jumlah Command Center yang dibangun 97,70 Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Polri
POLRI
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
3097 desa
berkembang;
1156 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)

Sumatera - 6
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN
0,52
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 14,26
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi
61,69 74,64
Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah, dan Kab.
Simeulue
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 61,95 1.025,08
Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh
Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang,
Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh
Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo
Lues, Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie,
Pidie Jaya, Sabang, Simeulue, Subulussalam
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
546 141,28
Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya,
Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh
Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara,
Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues,
Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya,
Sabang, Simeulue, Subulussalam
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51
Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya,
Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh
Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara,
Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues,
Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya,
Sabang, Simeulue, Subulussalam
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0,27
Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya,
Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh
Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara,
Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues,
Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya,
Sabang, Simeulue, Subulussalam
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT

Sumatera - 7
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 3,95
Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya,
Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh
Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara,
Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues,
Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya,
Sabang, Simeulue, Subulussalam
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
67 1,25
Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya,
Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh
Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara,
Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues,
Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya,
Sabang, Simeulue, Subulussalam
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
546 278,21
Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya,
Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh
Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara,
Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues,
Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya,
Sabang, Simeulue, Subulussalam
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
2.134 596,07
Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya,
Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh
Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara,
Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues,
Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya,
Sabang, Simeulue, Subulussalam
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
3 0,46
Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya,
Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh
Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara,
Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues,
Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya,
Sabang, Simeulue, Subulussalam
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri

Sumatera - 8
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya,
Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh
Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara,
Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues,
Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya,
Sabang, Simeulue, Subulussalam
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1 1,28
Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya,
Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh
Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara,
Banda Aceh, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues,
Langsa, Lhokseumawe, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya,
Sabang, Simeulue, Subulussalam
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
3 0,45 Aceh Tengah, Pidie, Aceh Timur Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Peningkatan Kesejahteraan dan
Tata Kelola di Kecamatan Lokasi
Prioritas di Provinsi Aceh
Jumlah kecamatan prioritas yang sarana
prasarana pelayanan dasar, ekonomi,
dan pemerintahan-nya tersedia di Prov
Aceh (kabupaten)
4 14,84
Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya,
Kec. Langsa Barat
Pembangunan dan peningkatan
SPAM
Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM
(kecamatan)
4
Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec.
Langsa Barat
Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan
Kantor Desa
Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor
Camat dan Kantor Desa nya dibangun
(kecamatan)
4
Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec.
Langsa Barat
Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana
kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan sarpras
kesehatan (kecamatan)
4
Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec.
Langsa Barat
Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan alat-
alat kesehatan (kecamatan)
4
Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec.
Langsa Barat
Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi
prasarana belajar
jumlah kecamatan yang prasarana
belajarnya dibangun/direhabilitasi
(kecamatan)
Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec.
Langsa Barat
Pemerintah Daerah

Sumatera - 9
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Pengadaan sarana belajar
Jumlah kecamatan yang difasilitasi
pengadaan sarana belajar (kecamatan)
4
Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec.
Langsa Barat
Pemerintah Daerah
Pembangunan dan pengembangan
prasarana SMK
Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-
nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)
4
Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec.
Langsa Barat
Pemerintah Daerah
Pasar Rakyat Yang
Dibangun/Direvitalisasi
Jumlah pasar rakyat yang
dibangun/direvitalisasi
6
Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec.
Langsa Barat
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Pembangunan PLTS Rooftop Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun 6,60
Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec.
Langsa Barat
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energ
Kementerian ESDM
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
2 1,44
Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec.
Langsa Barat
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
8 0,80
Kec. Mesjid Raya, Kec. Sukakarya, Kec. Sukajaya, Kec.
Langsa Barat
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pusat Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Sabang
Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan
Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Sabang
0,52 19,60 Kota Sabang
Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
(SKPT) Sabang yang mandiri
(Skala) Tingkat kemandirian Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
Sabang
5 11,28 Kota Sabang Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Revitalisasi Pasar Rakyat yang
Dikelola Koperasi di Daerah
Tertinggal, Perbatasan, & Rawan
Bencana
Jumlah (unit) pasar rakyat yang
direvitalisasi
1 2 Kota Sabang
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
Berbasis Usaha Mikro
Kementerian
Perdagangan
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
10 1,44 Kota Sabang
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar
Gas Untuk Nelayan
Jumlah Konverter Kit BBM ke Bahan
Bakar Gas Untuk Nelayan yang difasilitasi
50 0,13 Kota Sabang
Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas
Bumi
Kementerian ESDM
BAKTI SINYAL/ LASTMILE Jumlah lokasi BTS/WIFI di WPUTI (lokasi) 1 4 Kota Sabang Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo

Sumatera - 10
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Aceh Timur
Indeks Pembangunan Kawasan
Perdesaan Kab. Aceh Timur
74 79,17 Kab. Aceh Timur
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan
dan Perikanan
3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
4. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
2. Kemendesa PDTT
3. Kementerian EDM
Alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang
terbangun
Jumlah unit alat penangkap ikan dan alat
bantu penangkapan ikan yang terbangun
(unit)
30 Kabupaten Aceh Timur Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya
Jumlah bantuan sarana prasarana dan
percontohan produksi dan usaha
perikanan budidaya yang didistribusikan
(paket)
5 Kabupaten Aceh Timur Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pembangunan pasar ikan dan
sentra kuliner
Jumlah unit pasar ikan dan sentra kuliner
yang terbangun (unit)
1 Kabupaten Aceh Timur
Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
1 0,84 Kab. Aceh Timur Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,18 Kab. Aceh Timur Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
1 40 Kab. Aceh Timur Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
401.443 349,67 Aceh Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Ketapang
Nusantara, Samar Kilang, dan
Selaut
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi di Provinsi Aceh
61,69 96,24
Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah, dan Kab.
Simeulue
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
3. Program Pengelolaan Pertanahan Daerah
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian
ATR/BPN
Satuan Permukiman yang
Dibangun dan Fungsional di
Kawasan Transmigrasi Prioritas
Jumlah satuan permukiman transmigrasi
yang dibangun dan fungsional di kawasan
transmigrasi prioritas (SP)
2 57,80
Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah, dan Kab.
Simeulue
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT

Sumatera - 11
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi
Sampai Terbitnya SK HPL
Jumlah luasan tanah satuan permukiman
transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL (Ha)
1.563,65 1,88 Kab. Aceh Tengah dan Kab. Bener Meriah
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan Prasarananya
dikembangkan dan fungsional
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang prasarana, sarana, dan utilitasnya
berkembang dan fungsional (Kawasan)
3 10,83
Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah, dan Kab.
Simeulue
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Kawasan Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan Ekonominya
Jumlah kawasan transmigrasi prioritas
yang dikembangkan ekonominya (Kawasan)
1 2,49
Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah, dan Kab.
Simeulue
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
Jumlah bidang tanah yang difasilitasi
penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah
Transmigrasi (Bidang)
60 0,63 Kab. Aceh Tengah dan Kab. Simeulue
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Kementerian Desa PDTT
Sertipikat Hak Pengelolaan
Transmigrasi
Luas tanah yang memiliki sertipikat hak
pengelolaan transmigrasi (Ha)
1.563,65 1,00 Kab. Aceh Tengah dan Kab. Bener Meriah Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Bidang)
60 Kab. Aceh Tengah dan Kab. Simeulue Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,30
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
56,3
Jumlah daerah dengan penerimaan
daerah meningkat
164
Jumlah daerah dengan realisasi
belanjanya berkualitas
164
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima
berbasis elektronik
17.743
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
Jumlah daerah yang
mengimplementasikan Kesepatakan dan
Perjanjian Kerja Sama Daerah

Sumatera - 12
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
Provinsi Aceh
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
1.924
Penerapan PTSP Prima berbasis
elektronik
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima
berbasis elektronik
2 0,56 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Kesepakatan Teknis Batas Wilayah
Administrasi Desa/Kelurahan
3,52 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BIG
Koordinasi review Perda dan
Ranperda (administrasi nomor
registrasi), terutama terkait
investasi daerah, PDRD, pelayanan
dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR
Persentase Ranperda yang sesuai dengan
hasil review Kemendagri (%)
100 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah provinsi yang memiliki indeks
kepatuhan tinggi dalam penyusunan
produk hukum
1 0,21 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah database Peraturan Daerah yang
dibentuk dan dimutakhirkan (komponen)
1 0,32 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Deregulasi/harmonisasi dan
penyesuaian Perda PDRD dalam
rangka memberikan kemudahan
investasi
Jumlah daerah yang melakukan
deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian
Perda PDRD dalam rangka memberikan
kemudahan investasi
24 0,27 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat penyusunan Perda dan
Perkada
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
penyusunan Perda dan Perkada
6 0,08 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri

Sumatera - 13
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Mempercepat pengintegrasian
pelayanan daerah dan pusat dalam
satu lokasi yang dekat dengan
pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dalam bentuk mall
pelayanan publik.
Jumlah daerah yang ditingkatkan
koordinasi antar SKPD dalam mendukung
beroperasinya mall pelayanan publik
24 1,03 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Jumlah urusan yang NSPK-nya telah
diharmonisasikan untuk mendukung
pelayanan mall pelayanan publik di daerah
32 0,37 Pusat (alokasi Kementerian) Kementerian PAN RB
Program optimalisasi SIPD: e-
database, e-planning, e-budgeting,
e-monev, e-reporting, e-controlling,
e-ippd, e-register
Jumlah aplikasi Pengembangan sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Data
Pembangunan Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Profil dan analisis
daerah, E-rakortek, Monev Bangda)
1 0,23 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah Sertifikasi Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penyelarasan perencanaan pusat
dan daerah
Jumlah regulasi yang mendukung
penyelarasan perencanaan pusat dan
daerah
1 0,25 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(2) Jumlah daerah yang
mengimplementasikan Kesepakatan dan
Perjanjian Kerja Sama
1 5,27
Penyusunan kesepakatan kerja
sama daerah dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan daya saing sesuai
potensi daerah
Jumlah daerah yang menginisiasi
kesepakatan kerja sama daerah dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai
potensi daerah
20 0,58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan kerja sama daerah
(antar daerah dan dengan pihak
ketiga)
Persentase regulasi pusat dan daerah yang
direview (terutama regulasi yang
menghambat kerjasama perdagangan antar
daerah) (%)
100 0,30 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri

Sumatera - 14
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Percepatan kerjasama antar daerah
dalam penyelesaian permasalahan
publik bersama (terutama
permasalahan transportasi, air
minum, banjir, sampah dan
limbah)
Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 kota metropolitan
(terutama permasalahan transportasi,
banjir, air minum, serta sampah dan
limbah)
10 3,00 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah daerah yang meningkat daya
saingnya dalam pengembangan ekonomi
melalui kerjasama daerah
58 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Pembentukan sekretariat bersama
kerja sama daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi
Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD
tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai
Sekber kerjasama antar daerah di
wilayahnya
0,05 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penyusunan perjanjian kerja sama
yang diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan
penganggaran
Persentase perjanjian kerja sama yang
diintegrasikan ke dalam dokumen
perencanaan penganggaran (%)
100 1,08 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Monitoring perjanjian kerja sama
Persentase perjanjian kerja sama yang
dimonitoring pelaksanaannya (%)
100 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(3) Persentase pencapaian SPM di daerah
(%)
100 3,89
Integrasi dan penerapan SPM
Daerah yang melakukan integrasi dan
penerapan SPM
24 1,70 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Trantibum
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Trantibum
24 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Bencana
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Bencana
24 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran
Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub
bidang Pemadam Kebakaran
24 0,48 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Belanja APBD berorientasi pada
pelayanan masyarakat yang
diwujudkan dengan pemenuhan
SPM
Jumlah daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
24 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Percepatan Pelaksanaan
SPM di Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah
32 0,47 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri

Sumatera - 15
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Mereformasi pelayanan publik
dengan menempatkan desa,
kelurahan, dan kecamatan sebagai
ujung tombak pelayanan publik.
Jumlah kab/kota yang menerapkan Paten 24 0,20 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
(4) Persentase daerah yang mempunyai
nilai indeks inovasi tinggi (%)
36 1,73
Pembinaan inovasi daerah secara
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN, Bappenas, Kemenkeu)
Jumlah daerah yang mendapatkan
Pembinaan inovasi daerah secara lintas
K/L
1 0,26 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penilaian inovasi terpadu oleh
lintas K/L (Kemendagri,
KemenPAN, KemenRistek-Dikti,
LAN) berbasis indeks inovasi
daerah
Jumlah daerah yang dilakukan penilaian
inovasi terpadu oleh lintas K/L
24 0,27 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan inovasi daerah yang
bersifat tematik guna mendukung
iklim investasi (berbasis urusan
pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
Daerah pilot project yang menerapkan
inovasi daerah yang bersifat tematik guna
mendukung iklim investasi (berbasis
urusan pemerintahan/potensi daerah dan
fokus pada daerah 3T)
0,06 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Penerapan Inovasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem
Informasi Layanan Inovasi Daerah
Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dengan Platform Sistem Informasi
Layanan Inovasi Daerah
5 0,07 Pusat (alokasi Kementerian) Program Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat manajemen strategi
pemerintahan daerah (strategi
inovasi daerah dan manajemen
pembangunan daerah perbatasan)
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
manajemen inovasi daerah di wilayah
perbatasan
14 1,06 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
(5) Jumlah daerah yang penerimaan
daerahnya meningkat
24 1,93

Sumatera - 16
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah minimal 5% dari
tahun anggaran sebelumnya di
provinsi
Jumlah provinsi yang pajak daerah dan
retribusi daerahnya meningkat minimal 5%
dari tahun anggaran sebelumnya
1 0,29 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten/kota
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
Jumlah kabupaten dan kota yang pajak
daerah dan retribusi daerahnya meningkat
minimal 8% dari tahun anggaran
sebelumnya
23 0,32 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan daerah yang memiliki
BUMD kontributif terhadap
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang BUMDnya
memberikan kontribusi terhadap
Penerimaan Daerah
24 1,04 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Mendorong pemanfaatan
mekanisme sumber pendanaan
lainnya sebagai instrumen
penerimaan daerah
Jumlah daerah yang memanfaatkan
mekanisme sumber pendanaan lainnya,
yakni berupa obligasi daerah dan/atau
KPBU)
24 0,27 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(6) Jumlah daerah yang realisasi
belanjanya berkualitas
24 0,55
Penerapan belanja APBD yang
berorientasi pada pelayanan
masyarakat yang diwujudkan
dengan pemenuhan SPM Bidang
Pelayanan Dasar
Jumlah Daerah yang belanja APBD nya
berorientasi pada pelayanan masyarakat
yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM
Bidang Pelayanan Dasar
24 0,27 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan Mandatory Spending
Daerah
Jumlah daerah yang Belanja APBD nya
memenuhi indikator mandatory spending
yaitu Belanja Pendidikan (20% dari Belanja
Daerah), Belanja Kesehatan (10% dari
Belanja Daerah), dan belanja infrastruktur
(25% dari Dana Transfer Umum)
24 0,22 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pemenuhan realisasi belanja
minimal 90%
Jumlah provinsi yang capaian realisasi
belanjanya minimal 90%
1 0,05 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(7) Jumlah daerah yang melaksanakan
tata kelola keuangan daerah yang efektif
dan efisien
24 0,70

Sumatera - 17
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Penerapan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi
Jumlah daerah yang menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang
pengelolaan keuangan daerah secara
terintegrasi
24 0,36 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pengesahan APBD tepat waktu
Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD
tepat waktu
1 0,34 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
(8) Peningkatan penataan hubungan
pusat daerah
Memantapkan peran Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dalam fungsi pembinaan dan
pengawasan serta menyinergikan
kepentingan antar-kabupaten/kota
di wilayahnya masing-masing.
Jumlah provinsi dengan laporan
pelaksanaan tugas GWPP di bidang
pemerintahan, hukum dan organisasi,
keuangan, perencanaan, dan pengawasan
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
1 0,80 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah tugas dan wewenang yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dengan kinerja baik
22 19,04 Provinsi Program Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam
Negeri
Menata kembali kebijakan
pemekaran wilayah guna
memperkuat kedaulatan dan
integritas NKRI serta meningkatkan
kapasitas daerah otonom hasil
pemekaran
Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran
(2007-2014) yang difasilitasi penyelesaian
permasalahannya berdasarkan 10 aspek
penyelenggaraan pemerintahan
2 2 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Jumlah regulasi terkait penataan daerah Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Membangun sistem insentif bagi
daerah otonom yang berkinerja
baik.
Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat
tinggi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
(EPPD)
7 0,09 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat Camat
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
Camat
4 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
Diklat bagi JF Auditor dan JF
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemda (P2 UPD)
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
bagi JF Auditor dan JF Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)
8 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri

Sumatera - 18
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Orientasi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri bagi
KDH/WKDH
Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi
kepemimpinan pemerintahan dalam negeri
bagi KDH/WKDH
2 0,17 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam
Negeri
(9) Jumlah pelaksanaan kebijakan
otonomi (regulasi) pada daerah otonomi
khusus, daerah istimewa, dan daerah
khusus ibukota negara.
15,04
Rekomendasi rencana tindak lanjut
dan peningkatan efektivitas
perencanaan dan pemanfaatan
dana otonomi khusus
Jumlah rekomendasi rencana tindak lanjut
dan peningkatan efektivitas perencanaan
dan pemanfaatan dana otonomi khusus
2,10 Pusat (alokasi Kementerian)
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Pembinaan peningkatan kinerja
dan akuntabilitas penyelenggaraan
Otsus
Jumlah pembinaan peningkatan kinerja
dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus
1 7,94 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Meningkatkan fungsi pembinaan
dan pengawasan Pemerintah Pusat
terhadap daerah otonom dan
Daerah Khusus/Daerah Istimewa,
terutama dalam hal
penyelenggaraan urusan
pemerintahan, pengelolaan
keuangan daerah, dan pelayanan
pada masyarakat.
Jumlah fasilitasi kebijakan (regulasi)
daerah dan pusat terkait pelaksanaan pada
daerah otonomi khusus
4 5 Pusat (alokasi Kementerian) Program Bina Otonomi Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Peningkatan Pelayanan
Pertanahan
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
401.443 349,67 Aceh Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 38.376 0,38 Aceh Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
Layanan Pertanahan
Jumlah kantor wilayah dan kantor
pertanahan yang menerapkan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital (satker)
(satker)
22 32,10 Aceh
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sumatera - 19
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang di Tingkat
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Peninjauan
kembali/Penyusunan Rencana Tata Ruang
1 0,86 Aceh
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang di Tingkat
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
BantuanTeknis Penyusunan Materi Teknis
RDTR
2,00 Kec. Bener Meriah
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang di Tingkat
Prov/Kab/Kota
Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari
Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR
6 2,32 Aceh
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN
Peninjauan Kembali/ Penyusunan
Rencana Tata Ruang di Tingkat
Prov/Kab/Kota
Jumlah pelaksanaan dan pendampingan
Persetujuan Substansi Teknis RTR
Provinsi/Kabupaten/Kota
6 5,21 Aceh
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN
Penyusunan Rencana Tata Ruang
di Tingkat Nasional
Jumlah RPerpres RTR KSN yang
diselesaikan
1 3,33
Aceh (KSN Kawasan Ekosistem Leuseur), KSN Bandar
Aceh Darrusalam
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan
Ruang
Kementerian ATR/BPN
Provinsi Sumatera Utara
KP 1: Pengembangan Kawasan
Strategis
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi wilayah
(per pulau/provinsi)
>1
Fasilitasi Realisasi Investasi dan
Pembangunan KI/KEK Sei
Mangkei
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Sumatera Utara
>1
Jalan Tol Trans Sumatera
Panajng jalan tol Tebing tinggi - Kisaran
yang dibangun (km)
35 8,69 Sumatera Utara Program Penyelenggaraan Jalan KPBU
Pengembangan Pelabuhan
Belawan/Kuala Tanjung
Terselenggaranya standardisasi dan
pengelolaan Pelabuhan Belawan/Kuala
Tanjung (lokasi)
1
(selesai)
25.000 Sumatera Utara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kemenhub, BUMN
(Pelindo I), Swasta
Jalan Akses KI Seimangke Panjang jalan yang dibangun (km) 10 30 Sumatera Utara Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR

Sumatera - 20
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KI/KEK Sei
Mangkei
Air baku untuk kawasan pariwisata dan
industri (m3/detik)
29,25 Kab. Simalungun Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Pembangunan Pusat Pengolahan
Limbah B3 Terpadu Wilayah
Sumatera
Terbangunnya Pusat Pengolahan Limbah
B3 terpadu untuk wilayah Sumatera (1
unit) (tahapan pembangunan)
operasi 1.000 Sumatera Utara (Kab. Batubara/Kab. Simalungun) KPBU
Fasilitasi koordinasi masalah
strategis di KEK
Jumlah koordinasi masalah strategis di
KEK
7,00 5,95 Kab. Simalungun Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal BKPM
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Fasilitasi Koordinasi dan
Perizinan KI Kuala Tanjung
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Sumatera Utara
>1
Pengembangan Pelabuhan
Belawan/Kuala Tanjung
Terselenggaranya standardisasi dan
pengelolaan Pelabuhan Belawan/Kuala
Tanjung (lokasi)
1
(selesai)
25.000 Sumatera Utara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kemenhub, BUMN
(Pelindo I), Swasta
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) KI Kuala
Tanjung
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
13 Kab. Batu Bara Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
Perbaikan aksesibilitas, atraksi
dan amenitas DPP Danau Toba
dan sekitarnya
Rasio pertumbuhan investasi kawasan
(KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan)
terhadap pertumbuhan investasi Provinsi
Sumatera Utara
>1
Jalan Akses KSPN Danau Toba Panjang jalan yang dibangun (km) 12,50 1.333 Sumatera Utara Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR

Sumatera - 21
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Jalan By Pass Balige Panjang jalan yang dibangun 135 Sumatera Utara Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Pengembangan Bandara Sibisa
Bandara mendukung Prioritas yang
dikembangkan (lokasi)
124,23 Sumatera Utara Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Pembangunan pelabuhan
penyeberangan KSPN Danau Toba
Jumlah dermaga penyeberangan yang
dibangun (lokasi)
295,30 Sumatera Utara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kemenhub
Pembangunan Jalur KA Pemantang
Siantar - Danau Toba (Dukungan
APBN)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)
15
(selesai)
305 Sumatera Utara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Perkeretaapian
Kemenhub (KPBU)
Pembangunan Jalur KA Pemantang
Siantar - Danau Toba (Dukungan
KPBU)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)
15
(selesai)
1.105 Sumatera Utara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Perkeretaapian
Kemenhub (KPBU)
Penyediaan air baku di kawasan
strategis (KI, KEK, DPP) DPP Danau
Toba dan sekitarnya
Tambahan debit air baku di kawasan
strategis (m3/detik)
6,50 Kab. Toba Samosir Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Percepatan pengembangan
destinasi pariwisata prioritas
jumlah fasilitasi percepatan pengembangan
destinasi pariwisata prioritas
3 10,64 Provinsi Sumatera Utara Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal BKPM
Koordinasi raperda tentang RDTR
di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan
Ekonomi Khusus)
Jumlah daerah yang menyusun raperda
tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus
(Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi
Khusus)
0,20 Pusat Program Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam
Negeri
KP 2: Pengembangan Sektor
Unggulan
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun
Pengembangan komoditas
unggulan karet
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Sumatera Utara

Sumatera - 22
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Kawasan Karet Kawasan Karet (ha) 554,48 25,03
Provinsi Sumatera Utara, Kab. Mandailing Natal, Kab.
Nias Selatan
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kopi
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Sumatera Utara
Kawasan Kopi Kawasan Kopi (ha) 602,71 37,85
Provinsi Sumatera Utara, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab.
Humbang Hasundutan
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan kelapa sawit
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Sumatera Utara
Akselerasi Replanting dan
Penerapan GAP Sawit Rakyat
Pertumbuhan volume ekspor untuk produk
perkebunan (pekebun)
540 3,36
Proinsi Sumatera Utara, Kab. Langkat, Kab.
Labuhanbatu Selatan
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan tebu
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun Provinsi
Sumatera Utara
Kawasan Tanaman Substitusi
Impor (Tebu)
Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)
(ha)
126,23 5,07 Proinsi Sumatera Utara, Kab. Langkat
Program Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan Berkelanjutan
Kementan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan tangkap
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
tangkap
jumlah produksi perikana tangkap nasional
(juta ton)
10,10
Provinsi Sumatera Utara, a.l: Kab. Tapanuli Tengah,
Kab. Tanjung Balai, Kota Medan, Kab. Asahan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan budidaya
Persentase peningkatan produksi
komoditas unggulan per tahun per
provinsi
Peningkatan produksi perikanan
budidaya (ikan dan rumput laut)
jumlah produksi perikanan budidaya
nasional (juta ton)
22,60 Provinsi Sumatera Utara Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
KP 3: Pengembangan Kawasan
Perkotaan
Persentase PDRB kawasan perkotaan
terhadap PDRB Pulau Sumatera
ProP : Pengembangan Wilayah
Metropolitan Medan (Mebidangro)
Persentase PDRB Metropolitan terhadap
PDRB Pulau Sumatera
10.82
Kota Medan, Kota Binjai, Kab. Deli Serdang, Kab.
Karo

Sumatera - 23
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik di 10 Wilayah
Metropolitan
Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
dalam penyelesaian permasalahan
pelayanan publik
1 0,70 WM Medan, Provinsi Sumatera Utara Program Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri
PLTS Rooftop Pembangunan PLTS Rooftop (MW) 87,50 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi
Kementerian ESDM
Peningkatan Diversifikasi Energi
Perkotaan
Jumlah Pembangunan Pemanfaatan PV
Rooftop (MW)
300 WM Medan, Provinsi Sumatera Utara PLN
Jumlah Pembangunan Stasiun Pengisian
Listrik Umum/SPLU (Unit)
200 43.513 WM Medan, Provinsi Sumatera Utara PLN
Pengembangan jaringan listrik Jumlah gardu induk yang dibangun 3 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Dinas Pertambangan
dan Energi, PLN
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi
untuk Rumah Tangga melalui
KPBU
Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas
Kota (KPBU)
2.120,20 Provinsi Sumatera Utara KPBU
Pengembangan Sistem Angkutan
Umum Massal Perkotaan di 6 kota
metropolitan:
a. Pengembangan Angkutan Umum
Massal Perkotaaan Medan
Berbasis Rel (APBN)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)
1
(selesai)
3.000 WM Medan, Provinsi Sumatera Utara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Perkeretaapian
Kemenhub, Pemda,
KPBU
a. Pengembangan Angkutan Umum
Massal Perkotaaan Medan
Berbasis Rel (KPBU)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)
1
(selesai)
670 WM Medan, Provinsi Sumatera Utara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Perkeretaapian
Kemenhub, Pemda,
KPBU
a. Pengembangan Angkutan Umum
Massal Perkotaaan Medan
Berbasis Rel (APBD)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis rel (perkotaan)
1
(selesai)
1.330 WM Medan, Provinsi Sumatera Utara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Perkeretaapian
Kemenhub, Pemda,
KPBU
b. Pengembangan Angkutan Umum
Massal Perkotaaan Medan
Berbasis Jalan (APBN)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis jalan
(perkotaan)
1 125 WM Medan, Provinsi Sumatera Utara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kemenhub
b. Pengembangan Angkutan Umum
Massal Perkotaaan Medan
Berbasis Jalan (KPBU)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis jalan
(perkotaan)
1
(selesai)
500 WM Medan, Provinsi Sumatera Utara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kemenhub, Pemda,
KPBU
b. Pengembangan Angkutan Umum
Massal Perkotaaan Medan
Berbasis Jalan (APBD)
Terbangunnya sistem angkutan umum
massal Perkotaan berbasis jalan
(perkotaan)
1
(selesai)
500 WM Medan, Provinsi Sumatera Utara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Darat
Kemenhub, Pemda,
KPBU

Sumatera - 24
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
c. Pengembangan /Peningkatan
Jalur KA Komuter (Medan-Binjai-
Besitang)
Panjang jalur KA yang
dibangun/ditingkatkan (km)
244,30 WM Medan, Provinsi Sumatera Utara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Perkeretaapian
Kemenhub
Pengembangan Bandara
Kualanamu
Jumlah bandara yang dikembangkan 200,0 WM Medan, Provinsi Sumatera Utara Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kemenhub
Pengembangan Pelabuhan
Belawan/Kuala Tanjung
Terselenggaranya standardisasi dan
pengelolaan Pelabuhan Belawan/Kuala
Tanjung
1 25.000 WM Medan, Provinsi Sumatera Utara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Laut
Kemenhub, BUMN
(Pelindo I), Swasta
Pusat Pengembangan
Keahlian/Skill Development Center
(Fungsi Pendidikan)
Jumlah pusat pengembangan keahlian 1 12,50 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan
Produktivitas
Kemennaker
Jalan Tol Trans Sumatera
Panjang Jalan Tol Koridor I (Banda Aceh-
Medan) yang dibangun (km)
45 75.318 Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara Program Penyelenggaraan Jalan KPBU
Jalan Tol Trans Sumatera
Panjang Jalan Tol Koridor II (Medan-
Pekanbaru) yang dibangun (km)
55 65.659 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Program Penyelenggaraan Jalan KPBU
Jalan Lingkar Luar Selatan Medan Panjang jalan yang dibangun (km) 9 300 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR (KPBU)
Pembangunan Fly Over Gatot
Subroto
Panjang Fly Over terbangun (lokasi) 148,80 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Pembangunan Fly Over Pinang
Baris
Panjang Fly Over terbangun (lokasi) 151,61 Provinsi Sumatera Utara Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR
Pembangunan Rumah Susun
termasuk untuk buruh, pekerja
dan ASN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
1.736 3.069,25 Provinsi Sumatera Utara Program Pengembangan Perumahan Kementerian PUPR
Pembangunan Rumah Susun
Sewa/Milik Sederhana melalui
KPBU
Jumlah rumah susun yang dibiayai AP-nya
(unit)
175 WM Medan, Provinsi Sumatera Utara KPBU
Pembangunan Rumah Susun
Sewa/Milik Sederhana untuk MBR
oleh BUMN
Jumlah rumah susun yang terbangun
(unit)
4.666,60 WM Medan, Provinsi Sumatera Utara BUMN
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Bangunan
Gedung dan Penataan Lingkungan
Jumlah kab/kota yang dibina (Kab/Kota) 4 40
Kota Medan, Kota Binjai, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo
(Provinsi Sumatera Utara)
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR
SPALD-T Skala Kota/Regional
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Kota (SR)
1.922
Kota Medan, Kab. Deli Serdang (Provinsi Sumatera
Utara)
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Kementerian PUPR;
APBD; Masyarakat;
Swasta (CSR)

Sumatera - 25
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
SPALD-T Skala Permukiman
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Permukiman (SR)
700
Kota Medan, Kota Binjai, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo
(Provinsi Sumatera Utara)
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
DAK; Kementerian
PUPR; APBD;
Masyarakat; Swasta
(CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
82,60
Kota Medan, Kota Binjai, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo
(Provinsi Sumatera Utara)
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 1.321,61
Kota Medan, Kota Binjai, Kab. Karo (Provinsi Sumatera
Utara)
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR,
KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan (TPST)
Jumlah TPST yang terbangun (unit) 261,1 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah TPS3R yang terbangun (unit) 44,16
Kota Medan, Kota Binjai, Kab. Karo (Provinsi Sumatera
Utara)
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
DAK, Kementerian
PUPR, APBD
Penyediaan air baku di 5 Wilayah
Metropolitan dengan skema KPBU
Tambahan debit air baku di 5 wilayah
metropolitan (m3/detik)
0,58 870 WM Medan, Provinsi Sumatera Utara KPBU
Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA)
Jumlah Publikasi/Laporan Metropolitan
Statistical Area (MSA) yang terbit tepat
waktu
1 6,28 WM Medan, Provinsi Sumatera Utara
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi
Statistik
Badan Pusat Statistik
ProP : Pengembangan Kota Besar,
Kota Sedang, Kota Kecil
(Sumatera Utara)
Kota Sibolga, Kota Pematangsiantar, Kota
Gunungsitoli
Pembangunan Jalur KA Pemantang
Siantar - Danau Toba (Dukungan
APBN)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)
15
(selesai)
305 Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Perkeretaapian
Kemenhub, KPBU
Pembangunan Jalur KA Pemantang
Siantar - Danau Toba (Dukungan
KPBU)
Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)
15
(selesai)
1.105 Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Transportasi Perkeretaapian
Kemenhub,KPBU
Jalan Tol Trans Sumatera
Panjang Jalan Tol Koridor V Tebing Tinggi-
Sibolga yang dibangun (km)
13 10.000 Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara Program Penyelenggaraan Jalan KPBU
Jalan Siantar By Pass Panjang jalan yang dibangun (km) 96 Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara Program Penyelenggaraan Jalan KemenPUPR

Sumatera - 26
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
SPALD-T Skala Permukiman
Jumlah sambungan rumah yang terlayani
SPALD-T Skala Permukiman (SR)
169 Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
DAK; Kementerian
PUPR; APBD;
Masyarakat; Swasta
(CSR)
SPALD-S Skala Kota (IPLT)
Jumlah pembangunan dan rehabilitasi
IPLT (unit)
49,90
Kota Sibolga, Kota Pematangsiantar, Kota Gunungsitoli
(Provinsi Sumatera Utara)
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kota (TPA)
Jumlah TPA baru yang terbangun (unit) 152,69
Kota Pematangsiantar, Kota Gunungsitoli (Provinsi
Sumatera Utara)
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR,
KPBU, APBD
Sistem Pengelolaan Persampahan
Skala Kawasan (TPST)
Jumlah TPST yang terbangun (unit) 26,60 Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
Kementerian PUPR
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berbasis Masyarakat (TPS3R)
Jumlah TPS3R yang terbangun (unit) 2 Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara
Program Pembinaan Dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
DAK, Kementerian
PUPR, APBD
Penyediaan air baku di kawasan
perkotaan
Tambahan debit air baku di kawasan
perkotaan (m3/detik)
0,18 54,28 Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
KP 4: Pengembangan Daerah
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi
Peningkatan Status Pembangunan Desa
menjadi Berkembang dan Mandiri
3097 desa
berkembang;
1156 desa
mandiri
Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)
2
(terentaskan
2 kabupaten)
Prov. Sumatera Utara: Kab. Nias Barat, Nias Selatan,
Nias Utara, Nias;
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 6,25
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan
Kawasan Transmigrasi yang
Direvitalisasi

Sumatera - 27
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal di Provinsi Sumatera
Utara
1. Penduduk miskin di daerah tertinggal
2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal
1. 19,6 -
20,1%;
2. 64,9 - 65,4
1898,10 Kab Nias, Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan
1. Program Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri;
2. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
dan Konservasi Energi;
3. Program Pembangunan Daerah Tertinggal;
4. Program Pengembangan Daerah Tertentu;
5. Program Pemberdayaan Sosial;
6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
7. Program Penanganan Fakir Miskin;
8. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
9. Program Penyelenggaraan Jalan
1. Kementerian
Perdagangan;
2. Kementerian ESDM;
3. Kementerian Desa
PDTT;
4. Kementerian Sosial
5. Kementerian PUPR;
6. Pemerintah Daerah
Kab. Nias Selatan
Pasar Rakyat Yang
Dibangun/Direvitalisasi
Terbangunnya Pasar Rakyat (paket) 18,90
Kab. Nias Selatan (Kec. Telukdalam, Maniamolo, dan
Gomo, Ulususua)
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian
Perdagangan
Penyediaan Akses Listrik Jumlah akses listrik yang tersedia (paket) 40 43,75
Kab. Nias Selatan (Kec. Umbunasi, Susua, Ulunoyo,
Huruna, Simuk, Hibala, Pulau-Pulau Batu Barat)
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi
Kementerian ESDM
Bantuan Peningkatan Nilai Tambah
Prukades di Daerah Tertinggal
Jumlah Bantuan Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di Daerah Tertinggal
(paket)
1 3 Kab. Nias Barat, Nias Selatan, Nias Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Literasi Digital Pemasaran Produk
Unggulan Daerah Tertinggal
Persentase kenaikan volume penjualan
produk unggulan daerah tertinggal yang
dipasarkan melalui platform digital (%)
4 Kab. Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Pengembangan desa wisata dalam
mendukung 14 KSPN
Persentase peningkatan kunjungan
wisawatan ke desa wisata di daerah
tertinggal (%)
4,50 Kab. Nias Selatan (KSPN Teluk Dalam dskt) Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kerja di Daerah Tertinggal
Jumlah Tenaga Kerja yang Ditingkatkan
Kapasitasnya di Daerah Tertinggal (orang)
57 2,27 Kab. Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Program Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT
Penyediaan Sarana Air Bersih dan
Sanitasi Di Daerah Pulau Kecil dan
Terluar
Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi
yang Dibangun dan Fungsional di Pulau
Kecil dan Terluar (unit)
6,60 Kab. Nias Selatan (P. Simuk) Program Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT
Penyelenggaraan pemberdayaan
komunitas adat terpencil (KAT)
Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil
(KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan (KK)
1,76 Kab. Nias Selatan Program Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial

Sumatera - 28
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Penyelenggaraan Bantuan Tunai
Bersyarat bagi keluarga miskin
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh Bantuan Tunai Bersyarat
(KPM)
36.329 967,94 Kab. Nias Utara, Nias, Nias Barat, Nias Selatan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial
Penyelenggaraan Bantuan Sosial
Pangan bagi keluarga miskin dan
rentan
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang
memperoleh Bantuan Sosial Pangan
melalui Kartu Sembako Murah (KPM)
66.142 595,28 Kab. Nias Utara, Nias, Nias Barat, Nias Selatan Program Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial
Penyediaan air baku di daerah 3T
(Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
Tambahan debit air baku di daerah 3T
(m3/detik)
0,40 238,81 Kab. Nias Selatan, Nias Utara, Nias, Nias Barat Program Pengelolaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Jalan Trans Nias (DAK/APBN) Panjang jalan yang dibangun (km) 5 305,92 Provinsi Sumatera Utara, Kab. Nias Barat, Nias Utara Program Penyelenggaraan Jalan Kementerian PUPR
Puksesmas Baru yang Dibangun di
DTPK
Jumlah puskesmas baru yang dibangun
(unit)
DAK Kab. Nias Selatan
Pemerintah Daerah Kab.
Nias Selatan
Peningkatan Kesejahteraan dan
Tata Kelola di Kecamatan Lokasi
Prioritas di Provinsi Sumatera
Utara
Jumlah kecamatan prioritas yang sarana
prasarana pelayanan dasar, ekonomi,
dan pemerintahan-nya tersedia di Prov
Sumatera Utara (kecamatan)
2 6,04 Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka
Pembangunan dan peningkatan
SPAM
Jumlah kecamatan yang terlayani SPAM
(kecamatan)
2 Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka Pemerintah Daerah
Rehabilitasi Kantor Camat dan
Kantor Desa
Jumlah kecamatan prioritas yang Kantor
Camat dan Kantor Desa nya dibangun
(kecamatan)
2 Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka Pemerintah Daerah
Penyediaan sarana prasarana
kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan sarpras
kesehatan (kecamatan)
2 Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka Pemerintah Daerah
Penyediaan alat-alat kesehatan
jumlah kecamatan yang disediakan alat-
alat kesehatan (kecamatan)
2 Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka Pemerintah Daerah
Pembangunan/rehabilitasi
prasarana belajar
jumlah kecamatan yang prasarana
belajarnya dibangun/direhabilitasi
(kecamatan)
2 Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka Pemerintah Daerah
Pengadaan sarana belajar
Jumlah kecamatan yang difasilitasi
pengadaan sarana belajar (kecamatan)
2 Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka Pemerintah Daerah

Sumatera - 29
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Pembangunan dan pengembangan
prasarana SMK
Jumlah kecamatan yang prasarana SMK-
nya dibangun/dikembangkan (kecamatan)
2 Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka Pemerintah Daerah
Penambahan Penyalur Program
BBM Satu Harga
Jumlah penyalur yang
difasilitasi/ditingkatkan
2 1,44 Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Kementerian ESDM
Pembangunan PLTS Rooftop
Jumlah PLTS Roof Top yang dibangun
(paket)
10 4,40 Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi
Kementerian ESDM
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
2 0,20 Kec. Tanjung Beringin, Kec. Sei Suka Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Desa Terpadu Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa 63,33 886,94
Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang,
Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan
Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara,
Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias
Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas
Utara, Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir,
Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan,
Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir,
DPP Danau Toba
1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
2. Bina Pemerintahan Desa
1. Kementerian Desa
PDTT
2. Kementerian Dalam
Negeri
Desa Wisata (DEWI)
Jumlah desa yang dibangun sarana dan
prasarananya untuk mendukung destinasi
wisata (desa)
2 24,91 DPP Danau Toba Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Desa Digital (P3PD)
Jumlah desa yang menerapkan dan
mengembangkan Desa Digital (desa)
662 119,34
Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli,
Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan
Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat,
Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias
Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara,
Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang
Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli
Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT

Sumatera - 30
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Penetapan Batas Desa
Jumlah provinsi yang menetapkan batas
desa (provinsi)
1 0,51
Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli,
Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan
Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat,
Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias
Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara,
Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang
Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli
Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air
Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat
Jumlah provinsi yang mengembangkan
Sumber Daya Air Minum berkelanjutan
berbasis masyarakat (provinsi)
0,27
Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli,
Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan
Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat,
Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias
Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara,
Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang
Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli
Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan
untuk Mendukung Produk
Unggulan Desa
Jumlah desa yang mengembangkan
BUMDes untuk mendukung produk
unggulan desa (desa)
10 3,95
Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli,
Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan
Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat,
Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias
Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara,
Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang
Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli
Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan
Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup
Regional
Jumlah aparatur pemerintahan desa dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa
lingkup regional yang dilatih (orang)
67 1,25
Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli,
Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan
Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat,
Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias
Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara,
Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang
Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli
Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri

Sumatera - 31
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Penguatan Kelembagaan
Pemerintah Desa (P3PD)
Jumlah desa yang melakukan penguatan
kelembagaan pemerintah desa (P3PD)
(desa)
662 234,73
Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli,
Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan
Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat,
Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias
Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara,
Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang
Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli
Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa
Jumlah pendamping desa yang melakukan
pendampingan pada 74.957 desa (orang)
1.784 498,13
Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli,
Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan
Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat,
Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias
Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara,
Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang
Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli
Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib
Administrasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah kab/kota yang desanya tertib
administrasi pengelolaan aset desa
(kab/kota)
3 0,46
Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli,
Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan
Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat,
Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias
Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara,
Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang
Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli
Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir
Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam
Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana
Desa
Jumlah provinsi yang melakukan
pengendalian penggunaan Dana Desa
(provinsi)
1 1,18
Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli,
Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan
Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat,
Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias
Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara,
Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang
Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli
Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir
Pembangunan dan Permberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT

Sumatera - 32
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes
Jumlah desa yang mengembangkan usaha
ekonomi desa yang terintegrasi dengan
BUMDes (desa)
1 1,28
Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Gunungsitoli,
Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhan
Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat,
Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias
Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara,
Padangsidimpuan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang
Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli
Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Konvergensi Pencegahan Stunting
di Desa
Jumlah kabupaten yang melakukan
konvergensi pencegahan stunting di desa
(kabupaten)
5 0,76
Langkat, Padang Lawas, Nias Utara, Gunung Sitoli,
Simalungun
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT
Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional
Toba Samosir dan Samosir
Indeks Pembangunan Kawasan
Perdesaan Kab. Toba Samosir dan Kab.
Samosir
75.00; 75.00 90,13 Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir
1. Program Pengembangan Pariwisata
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas
dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
4. Program Ketenagalistrikan
1. Kementerian
Pariwisata
2. Kementerian
Pertanian
3. Kemendesa PDTT
4. Kementerian ESDM
Penerapan Sustainable Tourism
Practices Di Destinasi Utama dan
Prioritas
Jumlah destinasi pariwisata utama dan
prioritas yang menerapkan Sustainable
Tourism Practices (destinasi)
1 3 Kab. Samosir Program Pengembangan Pariwisata Kementerian Pariwisata
Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pascapanen tanaman
pangan (unit)
20 3,83 Kab. Toba Samosir
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Hasil Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah unit yang didistribusikan untuk
memfasilitasi sarana pengolahan hasil
tanaman pangan (unit)
4 1,26 Kab. Toba Samosir
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Hasil Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan
pemasarannya
Jumlah BUMDes bersama yang
ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya
(BUMDes bersama)
2 1,68 Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT
Pendampingan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan yang melakukan
pendampingan pembangunan kawasan
perdesaan (kawasan)
0,36 Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT

Sumatera - 33
Total
Indikasi
Pendanaan
2024 (Rp Miliar)*)
PP/KP/Proyek Prioritas Nasional Indikator Instansi Pelaksana
Target
Lokasi Program K/L
Pembangunan suplai energi untuk
pemenuhan domestic dan industry
Jumlah unit suplai energi yang dibangun
untuk pemenuhan domestik dan industri
(unit)
2 80 Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Sertifikat Hak Atas Tanah
Luas cakupan bidang tanah bersertifikat
(Ha)
544.330 474,39 Sumatera Utara Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Kementerian ATR/BPN
KP 5: Kelembagaan dan
Keuangan Daerah
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD)
3,30
Persentase daerah yang mempunyai nilai
indeks inovasi tinggi (%)
56,30
Jumlah daerah dengan penerimaan
daerah meningkat
164
Jumlah daerah dengan realisasi
belanjanya berkualitas
164
Jumlah perizinan yang kewenangannya
sudah didelegasikan ke PTSP Prima
berbasis elektronik
17.743
Jumlah daerah yang memiliki PTSP
Prima berbasis elektronik
Jumlah daerah yang melaksanakan tata
kelola keuangan yang efektif dan efisien
164
Jumlah daerah yang
mengimplementasikan Kesepatakan dan
Perjanjian Kerja Sama Daerah
Persentase capaian SPM di daerah (%) 100
Jumlah daerah dengan indeks kinerja
GWPP kategori baik
Peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan
hubungan pusat-daerah di
provinsi Sumatera Utara
(1) Mempercepat kemudahan berusaha di
daerah termasuk reformasi pelayanan
perizinan yang berbasis sistem informasi
digital (e-gov) dengan indikator jumlah
perizinan yang kewenangannya sudah
didelegasikan ke PTSP Prima berbasis
elektronik
2.694