Daftar isi (2 pasal, 4 lampiran)
hlm. 1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENE"TAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

MENJADI UNDANG.UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa sebagai implikasi dari pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua serta pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat perlu kebijakan dan langkah luar biasa untuk mengantisipasi dampak pembentukan daerah baru tersebut terhadap penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahur. 2024 agar tetap terlaksana sesuai dengan jadwal dan tahapan sehingga menciptakan stabilitas politik dalam negeri;

b. bahwa sebagai implikasi dari pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, juga perlu dilakukan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta kelembaeaan penyelenggara pemilihan umum sehingga perlu diberikan kepastian hukum yang sangat segera tanpa mengganggu penyelenggaraan tahapan pemilihan umum ta!:lur: 2024;

SK No 18ll37A

hlm. 2

c. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 perlu dilakukan perubahan beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilihan umum, jadwal dimulainya kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, penyelenggaraan pemilihan umum di Ibu Kota Nusantara tahun 2024 serta penyesuaian daerah pemilihan dan penyesuaian jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagai akibat dari pertambahan jumlah penduduk;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tenlang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (f) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tal:luo 2Ol7 tentang Pemilihan Umum;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

hlm. 3

Mengingat 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

4. Undang-Undang Nomor L4 Tal:un 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);

5. Undang-Undang Nomor LS Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68O4);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 lentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal:run 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);

7. Undang-Undang Nomor 29 Ta}lun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal:tun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);

Dengan

hlm. 4

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN

PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1

TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN

UMUM MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal:un 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Undang-Undang diundangkan. lnl Pasal 2 mulai berlaku pada tanggal Agar

hlm. 5

REPUBUK INDONRIIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Mei2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 2O ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan Hukum,

ttd SK No l8ll4l A S Djaman

hlm. 6

PRESIOEN

REPTTELIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR l TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

MENJADI UNDANG-UNDANG

I. UMUM Dalam rangka memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua, telah dibentuk 4 (empat) daerah baru di wilayah Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Bahwa pembentukan daerah baru tersebut berdampak pada beberapa ketentual dalam tahapan Pemilu ta}:un 2024, antara lain mandat pembentukan KPU provinsi dan Bawaslu provinsi, syarat Partai Politik Peserta Pemilu pada provinsi baru, penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR, DPRD provinsi, penetapan bakal calon anggota DPRD provinsi di provinsi baru sehingga dalam rangka mengantisipasi dampak pemekaran terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2024, perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa.

Selanjutnya untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan tahapan Pemilu tal:tsn 2024 juga dilakukan beberapa penyesuaian, antara lain penyesuaian syarat usia Panwaslu Kecamatan, Palwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, mekanisme penetapan nomor urtt Partai Politik Peserta Pemilu, jadwal dimulainya kampanye pemilu anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pelaksalaan pemilu di wilayah Ibu Kota Nusantara-Berdasarkan

hlm. 7

PRESIOEN

REPUBLIX INDONESIA Berdasarkan hal tersebut, Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ter:tar.g Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang Pemilihan Umum pada tanggal 12 Desernber 2022.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OI7 tentang Pemilihan Umum telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 4 April 2023 berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang ini pada prinsipnya mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6863 SK No l8ll39A

hlm. 8

EEPUBLIT INDONESIA

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1

TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG PEMILIHAN UMUM MENJADI

UNDANG-UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR l TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG

PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa sebagai implikasi dari pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua serta pembentukal Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat perlu kebijakan dan langkah luar biasa untuk mengantisipasi dampak pembentukan daerah baru tersebut terhadap penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024 agar tetap terlaksana sesuai dengan jadwal dan tahapan sehingga menciptakan stabilitas politik dalam negeri;

b. bahwa sebagai implikasi dari pembentukan Provinsi Papua Selatal, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, juga perlu dilakukan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta kelembagaan penyelenggara pemilihan umum sehingga perlu diberikar kepastian hukum yang sangat segera tanpa mengganggu penyelenggaraan tahapan pemilihan umum taiaun 2024;

SK No l8ll42A

hlm. 9

Mengingat

c. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 perlu dilakukan perubahan beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilihan umum, jadwal dimulainya kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, penyelenggaraan pemilihan umum di Ibu Kota Nusantara tahun 2024 serta penyesuaian daerah pemilihan dan penyesuaian jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagai akibat dari pertambahan jumlah penduduk;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2022 tenlang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Pasal 2O Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, dan Pasal 2O Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum;

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766); 1. 2. 3.

hlm. 10

Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG.UNDANG NOMOR 7

TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.

Pasal I # Penjelasan

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 ler:.tar:.g Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) diubah sebagai berikut:

Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1) KPU membentuk KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

hlm. 11

PFIESIDEN

(21 Ketentuan mengenai pembentukan KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

(3) Dalam hal KPU belum membentuk KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, penyelenggaraan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban dilaksanakan oleh KPU sampai dengan terbentuknya KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan KPU.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyeleksian calon anggota KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya diatur dengan Peraturan KPU.

2. Di antara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 92A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92A

(1) Bawaslu membentuk Bawaslu Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

hlm. 12

PRESIOEN REPUBLTK INDONESIA

(21 Ketentuan mengenai pembentukan Bawaslu Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

(3) Dalam hal Bawaslu belum membentuk Bawaslu Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyelenggaraan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban dilaksanakan oleh Bawaslu sampai dengan terbentuknya Bawaslu Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyeleksian calon anggota Bawaslu Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya diatur dengan Peraturan Bawaslu.

3. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 117 diubah dan setelah ayat (21 ditambah I (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

(1) Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS adalah:

hlm. 13

a. Warga Negara Indonesia;

b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Repubiik Indonesia, Bhinneka T\rnggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;

e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;

f. berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinsi serta berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;

g. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;

h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

hlm. 14

i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;

j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, danf atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

m. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

(2) Dalam hal calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota seorang petahana, tim seleksi memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal tidak terdapat calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS yang memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diisi oleh calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten/ Kota.

hlm. 15

PRES IDEN FIEPUBLIK INDONESIA

4. Di antara ayat (21 dan ayat (3) Pasal 173 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 173 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 173

(1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.

(21 Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;

b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;

c. memiliki kepengurusan dr 7 5o/o (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/ kota di provinsi yang bersangkutan;

d. memiliki kepengurusan di 5O% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;

e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;

f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan

i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

hlm. 16

(2a) Persyaratan kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan persyaratan kantor tetap untuk kepengurusan partai politik pada tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf g, untuk Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya dikecualikan sebagai persyaratan menjadi Peserta Pemilu tahun 2024.

(3) Partai politik yang telah lulus verilikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 179 diubah dan setelah ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 179 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 179

(1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.

(21 Penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan sua-ra.

(3) Partai politik yang telah memenuhi ketentuan ambang batas perolehan sua-ra secara nasional untuk Pemilu anggota DPR pada tahun 2O19 dan telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat menggunakan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu yang sama pada Pemilu tahun 2019 atau mengikuti penetapan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu yang dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai Politik Peserta Pemilu.

(4) Ketentuan mengenai penetapan nomor urut partai politik lokal Aceh sebagai Peserta Pemilu yang dilakukan secara undi diatur dengan Peraturan KPU.

hlm. 17

(5) KPU menetapkan dan mengumumkan nomor urllt Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

6. Ketentuan Pasal 186 diubah sehingga Pasal 186 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 186

Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh).

7. Ketentuan Pasal 243 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 243 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 243

(1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.

(21 Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.

(3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.

(41 Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/ kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

(5) Dalam ha1 belum terbentuk pengurus partai politik tingkat provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, penetapan daftar bakal calon anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pemilu tahun 2024, dilakukan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.

hlm. 18

PRE S ID EN - 1l -

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 276 diubah sehingga Pasal 276 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 276

(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

(21 Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sarnpai dengan dimulainya Masa Tenang.

9. Di antara Pasal 568 dan Pasal 569 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 568A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 568A

Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota pada tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang masuk dalam wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tertang Ibu Kota Negara, tetap berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 lentang Pemilihan Umum.

hlm. 19

REPUBL'K TNDONESIA -t2-

10. Ketentuan baris 33 dan baris 34 tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan ketentuan tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Papua serta ketentuan tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum diubah, dan setelah baris 34 tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi ditambahkan 4 (empat) baris ketentuan, yakni baris 35, baris 36, baris 37, dan baris 38, dan tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Papua diubah, setelah tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Papua disisipkan 3 (tiga) tabel, yakni tabel Papua Selatan, tabel Papua Tengah, dan tabel Papua Pegunungan, dan tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Papua Barat diubah, setelah tabel Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Papua Barat ditambahkan 1 (satu) tabel, yakni tabel Papua Barat Daya, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

1 1. Ketentuan baris 33 dan baris 34 tabel Jumlah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan ketentuan tabel Jumlah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Papua serta ketentuan tabel Jumlah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 7 Tal:un 2Ol7 tentang Pemilihan Umum diubah, dan setelah baris 34 tabel Jumlah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi ditambahkan 4 (empat) baris ketentuan, yakni baris 35, baris 36, baris 37, dan baris 38, dan tabel Jumlah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Papua diubah, setelah tabel Jumlah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Papua disisipkan 3 (tiga) tabel, yakni tabel Papua Selatan, tabel Papua Tengah, dan tabel Papua Pegunungan, dan tabel Jumlah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum hlm. 20 PRE S ID EN Kabupaten/ Kota Papua Barat diubah, setelah tabel Jumlah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Papua Barat ditambahkan 1 (satu) tabel, yakni tabel Papua Barat Daya, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

12. Ketentuan baris 33 dan baris 34 tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum diubah, dan setelah baris 34 tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditambahkan 4 (empat) baris ketentuan yakni baris 35, baris 36, baris 37, dan baris 38, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

13. Ketentuan baris 16, baris 26, baris 33, dan baris 34 tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum diubah, dan setelah baris 34 tabel Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi ditambahkan 4 (empat) baris ketentuan yakni baris 35, baris 36, baris 37, dan baris 38, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Pasal II # Penjelasan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

hlm. 21

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desember 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desember 2022

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR224

ttd SK No l457l6A

Penjelasan

hlm. 22

PRE S ID EN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG PEMILIHAN UMUM

I. UMUM Dalam rangka memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua, telah dibentuk 4 (empat) daerah baru di wilayah Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Bahwa pembentukan daerah baru tersebut berdampak pada beberapa ketentuan dalam tahapan Pemilu tahun 2024, antara lain mandat pembentukan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi, syarat Partai Politik Peserta Pemilu pada provinsi baru, penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR, DPRD provinsi, dan penetapan bakal calon anggota DPRD provinsi di provinsi baru sehingga dalam rangka mengantisipasi dampak pemekaran terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2024, perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa.

Selanjutnya untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2024 juga dilakukan beberapa penyesuaian, antara lain penyesuaian syarat usia Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, dan Pengawas TPS, mekanisme penetapan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, jadwal dimulainya Kampanye Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pelaksanaan Pemilu di wilayah Ibu Kota Nusantara.

hlm. 23

Selain berdasarkan alasan tersebut di atas, terdapat pertimbangan mengenai kegentingan yang memaksa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2O09 yang di dalamnya memuat tentang persyaratan perlunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang apabila:

a. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;

b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; dan

c. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam kegentingan yang memaksa, sesuai dengan ketentuan Pasal22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Ke pasal

Angka 1

Pasal 10A

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 92A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 117

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

hlm. 24

PFIES IDEN a

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu", antara lain memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang penegakan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Mampu secarajasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas, yang memenuhi syarat, disertai surat keterangan bebas narkoba.

Cacat tubuh tidak termasuk gangguan kesehatan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Pengunduran diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan.

Calon yang berasal dari anggota partai politik harus disertai surat keputusan partai politik tentang pemberhentian yang bersangkutan dari partai politik.

Calon hlm. 25 Calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan BUMN/BUMD disertai surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang.

Pengunduran diri calon yang sedang menduduki jabatan di pemerintahan tetap memiliki status sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1 Persyaratan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan:

1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih;

2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;

3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; dan

4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.

Hurufm

Yang dimaksud dengan "bekerja penuh waktu" adalah tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan labatan politik" adalah jabatan yang dipilih dan jabatan yang ditunjuk, antara lain Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Duta Besar, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Lembaga/Badan non-Kementerian, dan pengurus partai politik.

hlm. 26

Huruf o

Yang dimaksud dengan "tidak berada dalam ikatan perkawinan" adalah salah satu anggota harus mengundurkan diri apabila yang bersangkutan menikah dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 173

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kantor tetap" adalah kantor yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi partai politik.

Kantor tetap dapat milik sendiri, sewa, pinjam pakai, dan mempunyai alamat tetap.

hlm. 27

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2al

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 179

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 186

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal243

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat" adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi" adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah partai politik tingkat provinsi atau sebutan lainnya.

hlm. 28

REPIJBLIK INDONESIA

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota" adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah partai politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya.

Ayat (s)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 276

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 568A Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentar:g lbu Kota Negara, terhitung sejak penetapan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden, wilayah kerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tidak meliputi wilayah Ibu Kota Nusantara.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Pasal II Ke pasal

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6832

Lampiran I

hlm. 29
LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR l TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM
JUMLAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JUMLAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
Papua
No. Provinsi Jumlah Anggota KPU
33 Papua 5
34 Papua Selatan 5
35 Papua Tengah 5
36 Papua Pegunungan 5
37. Papua Barat 5
38 Papua Barat Daya 5
No. Kabupaten/Kota Jumlah Anggota KPU
1 Jayapura 5
2 Kepulauan Yapen 5
3 Biak Numfor 5
4 Sarmi 5
5 Keerom 5
6 Waropen 5
7 Supiori 5
8 Mamberamo Raya 5
9 Kota Jayapura 5
hlm. 30
PRES IDEN
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan
No. Kabupaten/ Kota Jumlah Anggota KPU
1 Merauke 5
2 Boven Digoel 5
3 Mappi 5
4 Asmat 5
No. Kabupaten/Kota Jumlah Anggota KPU
I Nabire 5
2 Puncak Jaya 5
3 Paniai 5
4 Mimika 5
5 Puncak 5
6 Dogiyai 5
Intan Jaya 5
8 Deiyai 5
No. Kabupaten/ Kota Jumlah Anggota KPU
1 Jayawijaya 5
2 Pegunungan Bintang 5
3 Yahukimo 5
4 Tolikara 5
5 Mamberamo Tengah 5
6 Yalimo 5
7 Lanny Jaya 5
8 Nduga 5
hlm. 31
PRES IDEN
Papua Barat
Papua Barat Daya
No. Kabupaten/Kota Jumlah Anggota KPU
1 Malokwari 5
2 Fakfak 5
o Teluk Bintuni 5
4 Teluk Wondama 5
5 Kaimana 5
6 Manokwari Selatan 5
7 Pegunungan Arfak 5
No. Kabupaten/Kota Jumlah Anggota KPU
1 Sorong 5
2 Sorong Selatan 5
3 Raja Ampat 5
4 Tambrauw 5
5 Maybrat 5
6 Kota Sorong 5
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
ttd

Lampiran II

hlm. 32
PFIES IDEN
LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR l TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM
JUMLAH ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI
JUMLAH ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA
Papua
No. Provinsi Jumlah Anggota Bawaslu
33. Papua
Papua Selatan
5
34 5
35. Papua Tengah 5
36 Papua Pegunungan 5
37. Papua Barat 5
38. Papua Barat Daya 5
No. Kabupaten/Kota Jumlah Anggota Bawaslu
1 Jayapura 3
2 Kepulauan Yapen 3
3 Biak Numfor 3
4 Sarmi 3
5 Keerom 3
6 Waropen 3
Supiori 3
8 Mamberamo Rava 3
9 Kota Jayapura 3
hlm. 33
REPUBLTK INDONESIA
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan
No. Kabupaten/ Kota Jumlah Anggota Bawaslu
1 Merauke 5
2 Boven Digoel 5
3 Mappi 3
4 Asmat 5
No. Kabupaten/ Kota Jumlah Anggota Bawaslu
1 Nabire 3
2 Puncak Jaya 3
.1 Paniai 3
4 Mimika 5
5 Puncak 3
6 Dogiyai 3
7 Intan Jaya 3
8 Deiyai 3
No. Kabupaten/Kota Jumlah Anggota Bawaslu
1 Jayawijaya 5
2 Pegunungan Bintang 5
.1 Yahukimo 5
4 Tolikara 5
5 Mamberamo Tengah 3
6 Yalimo 3
7 Lanny Jaya 3
8 Nduga 3
hlm. 34
REPUBLIK !NDONESIA
Papua Barat
Papua Barat Daya
No. Kabupaten/Kota Jumlah Anggota Bawaslu
1 Manokwari 3
2 Fakfak 3
c Teluk Bintuni 5
4 Teluk Wondama 3
5 Kaimana 3
6 Manokwari Selatan 3
7 Pegunungan Arfak 3
No. Kabupaten/ Kota Jumlah Anggota Bawaslu
1 Sorong 3
2 Sorong Selatan J
., Raja Ampat 3
4 Tambrauw 3
5 Mavbrat 3
6 Kota Sorong J
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
ttd

Lampiran III

hlm. 35
PRES IDEN
LAMPIRAN III
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM
DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
No. Provinsi
Jumlah
Kursi
Dapil
Kursi Per
Dapil
Wilayah Dapil
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan)
33. Papua Papua 3 l. Jayapura
2. Kepulauan Yapen
3. Biak Numfor
4. Sarmi
5. Keerom
6. Waropen
7. Supiori
8. Mamberamo Raya
9. Kota Jayapura
34. Papua Selatan 3 Papua Selatan 3 1 . Merauke
2. Boven Digoel
3. Mappi
4. Asmat
35. Papua Tengah 3 Papua Tengah 3 1. Nabire
2. Puncak Jaya
3. Paniai
4. Mimika
5. Puncak
6. Dogiyai
7. Intan Jaya
8. Deiyai
hlm. 36
_c
36 Papua
Pegunungan
3 Papua
Pegunungan
3 1
2
3
4
5
6
7
8
Jayawijaya
Pegunungan
Bintang
Yahukimo
Tolikara
Mamberamo
Tengah
Yalimo
Lanny Jaya
Nduga
37. Papua Barat 3 Papua Barat 3 1. Manokwari
2. Fakfak
3. Teluk Bintuni
4. Teluk Wondama
5. Kaimana
6. Manokwari
Selatan
7. Pegunungan
Arfak
38. Papua Barat
Daya
3 Papua Barat
Daya
3 1. Sorong
2. Sorong Selatan
3. Raja Ampat
4. Tambrauw
5. Maybrat
6. Kota Sorong
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
ttd

Lampiran IV

hlm. 37
LAMPIRAN IV
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR l TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM
DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
No. Provinsi
Jumlah
Kursi
DPRD
Dapil
Jumlah
Kursi
Per
Dapil
Wilayah Dapil
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan)
16. Banten 100 Banten 1 6 Kota Serang
Banten 2 9 Serang A
1. Kec. Carenang
2. Kec. Tanara
3. Kec. Pontang
4. Kec. Lebak Wangi
5. Kec. Ciruas
6. Kec. Binuang
7. Kec. Tirtayasa
8. Kec. Cikande
9. Kec. Jawilan
10. Kec. Kibin
11. Kec. Kopo
12. Kec. Kragilan
13. Kec. Bandung
14. Kec. Baros
15. Kec. Cikeusal
16. Kec. Pamarayan
17. Kec. Petir
18. Kec. Tanjung Teja
Banten 3 5 Serang B
l. Kec. Anyar
2. Kec. Cinangka
hlm. 38
PRES IDEN
3. Kec.
4. Kec.
5. Kec.
6. Kec.
7. Kec.
8. Kec.
9. Kec.
10. Kec.
11. Kec.
Ciomas
Mancak
Pabuaran
Padarincang
Kramat Watu
Bojonegara
Waringin Kurung
Gunung Sari
Pulo Ampel
Banten 4 9 Tangerang A
1. Kec. Balaraja
2. Kec. Cisoka
3. Kec. Jambe
4. Kec. Jayanti
5. Kec. Solear
6. Kec. Tigaraksa
7. Kec. Gunung Kaler
8. Kec. Kemiri
9. Kec. Kresek
10. Kec. Kronjo
11. Kec. Mauk
12. Kec. Mekar Baru
13. Kec. Sukadiri
14. Kec. Sukamulya
Banten 5 9 Tangerang B
1. Kec. Kosambi
2. Kec. Pakuhaji
3. Kec. Sepatan
4. Kec. Sepatan Timur
5. Kec. Teluknaga
6. Kec. Pasar Kemis
7. Kec. Rajeg
8. Kec. Sindang Jaya
Banten 6 8 Tangerang C
1. Kec. Cikupa
2. Kec. Curug
hlm. 39
3. Kec. Panongan
4. Kec. Cisauk
5. Kec. Kelapa Dua
6. Kec. Legok
7. Kec. Pagedangan
Banten 7 9 Kota Tangerang A
1. Kec. Karawaci
2. Kec. Tangerang
3. Kec. Batuceper
4. Kec. Benda
5. Kec. Neglasari
6. Kec. Cibodas
7. Kec. Jatiuwung
8. Kec. Periuk
Banten 8 7 Kota Tangerang B
1. Kec. Cipondoh
2. Kec. Pinang
3. Kec. Karang Tengah
4. Kec. Ciledug
5. Kec. Larangan
Banten 9 11 Kota Tangerang Selatan
Banten 1O t2 Lebak
Banten 11 11 Pandeglang
Banten 12 4 Kota Cilegon
26 Sulawesi
Tengah
55 Sulawesi Tengah 1 7 Kota Palu
Sulawesi Tengah 2 8 Parigi Moutong
Sulawesi Tengah 3 7 I
2
Tolitoli
Buol
Sulawesi Tengah 4 10 1. Banggai
2. Banggai Kepulauan
3. Banggai Laut
Sulawesi Tengah 5 7 1. Poso
2. Tojo Una-Una
hlm. 40
Sulawesi Tengah 6 6 1
Morowali
Morowali Utara
Sulawesi Tengah 7 10 1. Donggala
2. Sigi
33. Papua 45 Papua 1 8 Kota Jayapura A
1. Distrik Muaratami
2. Distrik Abepura
3. Distrik Heram
Papua2 8 Kota Jayapura B
1. Distrik Jayapura Utara
2. Distrik Jayapura
Selatan
Papua 3 9 Jayapura
Papua 4 3 Keerom
Papua 5 J 1. Sarmi
2. Mamberamo Raya
Papua 6 1. Kepulauan Yapen
2. Waropen
PapuaT 7 1. Biak Numfor
2. Supiori
34. Papua
Selatan
35 Papua Selatan 1 11 Merauke A
1 . Distrik Merauke
2. Distrik Semangga
3. Distrik Tanah Miring
4. Distrik Kurik
Papua Selatan 2 5 Merauke B
1. Distrik Naukenjerai
2. Distrik Sota
3. Distrik Elikobal
4. Distrik Muting
5. Distrik Jagebob
6. Distrik Ulilin
7. Distrik Animha
8. Distrik Malind
9. Distrik Okaba
hlm. 41
10. Distrik Ngguti
11. Distrik Kinaam
12. Distrik Tubang
13. Distrik Kaptel
14. Distrik Tabonji
15. Distrik Waan
16. Distrik Ikwayab
17. Distrik Padua
18. Distrik Kontuar
Papua Selatan 3 7 Mappi
Papua Selatan 4 5 Boven Digoel
Papua Selatan 5 7 Asmat
35. Papua
Tengah
45 Papua Tengah 1 6 Nabire
Papua Tengah 2 5 Intan Jaya
Papua Tengah 3 6 Puncak
Papua Tengah 4 Puncak Jaya
Papua Tengah 5 10 Mimika
Papua Tengah 6 4 Dogiyai
Papua Tengah 7 4 Paniai
Papua Tengah 8 3 Deiyai
36 Papua
Pegunungan
45 Papua
Pegunungan 1
8 Jayawijaya
Papua
Pegunungan 2
6 Lanny Jaya
Papua
Pegunungan 3
4 Nduga
Papua
Pegunungan 4
8 Tolikara
Papua
Pegunungan 5
5 1. Mamberamo Tengah
2. Yalimo
Papua
Pegunungan 6
10 Yahukimo
Papua
Pegunungan 7
4 Pegunungan Bintang
hlm. 42
REPIJBLIK INDONESIA
,J/. Papua Barat 35 Papua Barat I t2 Manokwari
Papua Barat 2 5 1. Pegunungan Arfak
2. Manokwari Selatan
Papua Barat 3 5 Teluk Bintuni
Papua Barat 4 6 Fak-Fak
Papua Barat 5 7 1. Teluk Wondama
2. Kaimana
38. Papua Barat
Daya
35 Papua Barat
Daya 1
8 Kota Sorong A
1 . Distrik Sorong Kota
2. Distrik Sorong
3. Distrik Sorong Barat
4. Distrik Sorong
Kepulauan
5. Distrik Maladum Mes
6. Distrik Malaimsimsa
Papua Barat
Daya2
8 Kota Sorong B
I . Distrik Sorong Manoi
2. Distrik Sorong Timur
3. Distrik Klaurung
4. Distrik Sorong Utara
Papua Barat
Daya 3
7 Sorong
Papua Barat
Daya 4
4 Raja Ampat
Papua Barat
Daya 5
3 Sorong Selatan
Papua Barat
Daya 6
5 1. Maybrat
2. Tambrauw
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO